Perkembangan Kualitas Pendidikan Madrasah : Telaah atas Kebijakan Pemerintah untnk Madrasah Skripsi Diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Saljana Pendidikan [slam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Oleh Adhe Sukma Kurniawan NIM: 102018224076",,:rin. dan TgL
: :
O'{{.,..Q.~.:
. ....."q._,! ..llSiJi.""""""" :;;..,
,,"
.D.L.::::.C6.L3...
Nn. Imluli : -O.l<;J.." . ~lasifiJ(ilSi ; ............• ~ "
Program Studi Manajemen Pendlidikan Jurusan Kependidikan-Islam Fakultas Hmu Tarbiyah dan Ke~:uruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
,u .. ,.,"
SURAT PERNY ATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: ADHE SUKMA KURNIAWAN
NIM
: 102018224076
Jurusan/Semester
: KI-MP IXJI
Angkatan Tahun
: 2002
Alamat
: JI. Cawang IIJ Rt.012/05 Kel: Kebon Pala Kec: Makasar Jakarta Timur 13650
MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUIllNYA
Bahwa
skripsi
yang
berjudul
"Perkembangan
Kualitas
Pendidikan
Madrasah:Telaah atas Kebijakan Pemerintah ulltuk Madrasah" adalah benar hasil karya sendiri dibawah bimbingan dosen :
Nama
: Sukarna Syarief, S.H M.A
NIP
: 50262447
Dosen Jurusan
: KI-Manajemen Pendidikan
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya siap menerima segala konsekuensi apabila ternyata skripsi ini bukan hasil karya sendiri.
Jakarta, 5 Juni 2008 Mahasiswa ybs, .
}l
PERKEIVIBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN MADRASAH : TELAAI-I ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MADRASAI-I
Skripsi Diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untllk mencapai gelar Saljana Pendidikan Islam pada Fakllltas lImu Tarbiyah dan Kegllruan
Oleh
Adhe Sukma Kurniawan NIM: 102018224076
Di bawah bimbingan:
Sukarna Svarief. Sf-LMA NIP: 130604658
JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN F AKULTAS ILMU T ARllIYAll DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SvARIF HIDAYATULLAlI JAKARTA
LEMBAR PENGESAHAN Skripsi berjudul: "Perkembangan Kualitas Pendidikan Madrasah : Telaah atas Kebijakan Pemerintah untuk Madrasah" diajukan kepada Fakulta:; IImu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan telah dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqasyah pada, 17 April 2008 di hadapan dewan penguji. Karena itu, penulis berhak memperoleh gelar SaIjana S I (S.Pd.l) dalam bidang Pendidikan Agama.
Jakarta, 17 April 2008 Panitia Ujian Mnnaqosyah
Ketua Panitia (Ketua Jurusan/Program Studi)
)0 fW<.;
Dra. Yefneltv. M. Pd NIP :150209382
Tangan
Tanggal
00
···.·...0 ...
Sekretaris (Sekretaris Jurusan/Prodi) Drs. Muarif Sam. M.Pd NIP : 150268586
~\~
Penguji I
\
. ·.. 1.. . .
Prof. Dr. Dede Rosyada. NIP: 150231356
Penguji II Dr. Asril Datu Padukosindo, MA NIP: 150217911
Mengetahui : Dekan Fakultas lImu Tarbiyah dan Keguruan
Prof. Dr. De
os ada MA
'
ABSTRAK
Adhe Sukma KurlliaWlllI, Perkembangan Kualitas Pendidikan Madrasah: Telaah atas
kebijakan pemerintah untuk madrasah (2008). Skripsi, lakalta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN jakarta, luli 2008.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi kebijakan pemerintah terhadap kualitas perkembangan madrasah dari segi fasilitas struktur/infrastruktur dan pengelolaan lembaga secm'a profesional. Data-data yang didapatkan berdasarkan hasil survei Departemen Agama dengan Badan EMIS (Education Management Information System) dari beberapa wilayah yang ada di seluruh Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir 90 % kondisi madrasah dari berbagai tingkatan MI, Mts dan MAN secara infrastruktur l11asih kurang seperti keadaan laboratorium, ruang kelas dan rung guru hingga lapangan l11asih belum cukup layak untuk digunakan. Kel11udian, pengelolaan secara kelembagaan masih kurang profesional bila dilihat dari sisi pengelolaan keuangaannya. Kondisi itu bisa terlihat dengan ada beberapa madrasah yang masih kekurangan biaya untuk kegiatan operasionalnya sehari-hari.
Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan melalui Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional dapat memonitor perkembangan dari pendidikan madrasah agar supaya tidak teljadi kesenjangan antara sekolah umum clan sekolah agama dari segi kualitas lembaganya.
Kata Pengantar Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini pun selesai. Terima kasih terhatur kepada semua pihak yang secara langsung ataupun tidak telah memberi dukungan dan kontribusi bagi penyelesaian skripsi ini.
Kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Bapak Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A., Ketua Jurusan Kependidikan Islam-Manajemen Pendidikan Ibu Dra. Yefnelty, M.Pd., Sekretaris Jurusan Bapak. Drs Mua'rif Syam, M.Pd., Staf jurusan Ibu. Ifah penulis berterima kasih untuk semua pelayanan akadel1lik yang penulis peroleh selama menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Kependidikan Islam-Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Penulis sangat berteril1la kasih kepada Bapak Sukama Syarief, SH.MA di tengah kesibukan beliau sebagai Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, bersedia meluangkan waktu menjadi pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Untuk segala l1lasukan dan saran yang tentu saja sangat berharga, kepada Bapak Sukarna sekali lagi penulis menghaturkan terima kasih. Penulis akan merasa sangat bersalah apabila melupakan Bapak Drs. Rusydi Zakaria, M.Ed, Bapak Hasyim Asyari, M.Pd., Bapak Drs. Syauki, M.Pd. dan seluruh dosen Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa selama proses pendidikan yang penulis jalani. Kepada beliau semua penulis sangat berteril1la kasih.
Penulis merasa sangat terbantu dengan peran Ka Nanang Sunandar S.Fil, seorang teman yang dengan tidak kenaI lelah selalu memberi semangat dan dukungan hingga detik-detik akhir penyelesaian skripsi ini. Untuk segala masukan dalam diskusi dan kontribusi intelektUflI yang sangat berharga bagi penyelesaian skripsi ini, kepada Arif penulis menghaturkan banyak terima kasih. Adalah hal yang sama sekali tak dapat diabaikan kebaikan hati saudaraku Salman al-Farisi, yang secara tulus telah memberikan dukungan dan bantuan dalam begitu banyak hal, yang karena teramat banyaknya tidak dapat dirinci satu demi satu. Terhatur teril1l3l kasih sebesar-besarnya
Penulis sangat berbahagia bisa berkenalan dengan banyak teman-teman dari berbagai organisasi di Ciputat, tempat di mana penulis bcrtukar pikiran dan menemukan kebenaran yang termanifestasikan dalam kebebasan. Kepada, Nanang Qosim, Adel Supriatna, Ahmad Dzajuli, Budi Hermawan, Syukron Jamal, Lili Suhaeli, Arifunatik, Rustam, Retno, Eka, Ifah, Soleh, Reza, dan banyak lagi, penulis l11engucapkan teril11a kasih yang sebesar-besarnya. Teril11a kasih juga penulis haturkan kepada Kak Nanang yang terus l11engingatkan penulis tentang pentingnya segera l11cnyelesaikan pendidikan formal di kampus ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua ternan-ternan seangkatan di Jurusan Manajel11en Pendidikan, temtal11a Burhan, Kriswantoro, Noviyanti M, Pipin Desniati, Usman Fauzi, Rika Fajriyah, KOl11arudin, Hikmah Awaliyah, Syarif Hidayatullah, Noni Pern1anasari, Siska Mulyasari dan semua tel11anternan Masyarakat KI/MP 2002 yang tidak tersebut namanya satu per satu.
Teril11a kasih dan penghm'gaan dari lubuk hati yang paling dalam terhatur kepada keluarga penulis tercinta. Kepada Bapakku Makmun dan El11akku Misiyem, penulis berterima kasih untuk keikhlasan, kesabaran, dan curahan kasih. Anugerah kebebasan dan kepercayaan yang diberikan beliau berdua adalah bekal paling berharga bagi penulis dalam l11enapaki titian hidup. Teril11a kasih juga terhatur kepada adikadikku ym1g hebat, Euis Nurmasari, Nurma Sholehah dan Ahmad Riyadi untuk harihari bersmna mereka yang penuh kerim1gan dan canda tawa. Akhirnya, segala jerih payah ini akan menjadi hampa makna tanpa kehadiran belahan jiwaku terkasih, Yayu "Chayang" Sulastri. Kepada Chay, terima kasih untuk momen-momen paling indah dalal11 hidupku. Jakarta, April 2008 Penuli:>,
Adhe Sukma Kurniawan
Daftar lsi Kata Pengantar
i
Daftar lsi
iii
Daftar Tabel
vi
Daftar Gambar
vii
Bab I
1
Pendahuluan A. LataI' Belakang Masalah
.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
3
C. Tujuan Penelitian
3
D. Sistematika Penyusunan
Bab II
:
Kajian Pustaka
A. Kajian Teori 1.
2.
3.
4
5 5
Hakekat Kualitas Pendidikan
5
a. Pengeliian Kualitas
5
b. Konsep Manajemen Peningkatan Mutu
6
c. Konsep Manajemen Mutu Terpadu
10
d. Pengertian Pendidikan Madrasah
14
e. lndikator Kualitas Pendidikan Madrasah
14
Hakekat Kebijaksanaan
17
a. Pengeliian Kebijaksanaan
17
b. Ciri-ciri Kebijaksanaan
19
c. Teori-teori Pengambilan Keputusan
20
d. Model-Model Kebijaksanaan Negara
22
Kebijaksanaan Negara untuk Pendidikan Madrasah
24
a. Perkembangan Madrasah era Desentralisasi dan Otonomi Daerah b. Kebijakan Kurikulum Madrasah
26 28
Bab III Metodologi Penelitian
31
A. Sumber Data
31
B. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
32
C. Teknik Analisis Data
32
D. Tinjauan Pustaka
33
Ba b IV Hasil Penelitian A. Madrasah dan perkembangannya
35 35
I. Madrasah di Masa penjajahan
36
2. Madrasah di Awal Kemerdekaan
40
B. Deskripsi Data
45
C. Analisa Data
46
I. Perkembangan JlUnlah Madrasah
46
2. Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Kasar
46
3. Kondisi dan permasalahan Madrasah
48
D. Intrepetasi Data I. Kondisi Lingkungan Internal
49 49
a. Lulusan
49
b. Siswa dan Orang Tua Siswa
50
c. Tenaga Pengajar
50
d. Sarana dan Fasilitas
53
e. Kurikulum
53
f. Keuangan
54
g. Akreditasi Lembaga
56
h. Kekuatan
57
i. Kelemahan
58
2. Kondisi Lingkungan Eksterna1...
59
a. Nasional
59
b. Internasional
60
c Peluang
61
d. Tantangan
61
Bab V
Penutup
A. Kesimpulan
65 "."."
B. Rekomendasi untuk Penelitian Lebih Lanjut ""
Dafta.· Pustaka Lampiran
"""." .. " "" .. "" .. """"
" " 65 ".67
Daftar Tabe) Tabel4 .1 Perkembangan Jumlah Siswa MI TP 2005/2006
h .47
TabeI 4. 2 Jumlah Siswa dan APK MTs TP 2005/2006
.47
Tabel4. 3 Jumlah Siswa dan APK MA TP 2005/2006
.48
Daftar Gambar II
Gambar 4.1 Kualifikasi pendidikan guru
52
Gambar 4.2 Kondisi Ruang Belajar Madrasah
53
Gambar 4.3 Pemasukan Madrasah
55
Gambar 4.4 Pengeluaran Madrasah
56
Gambar 4.5 Akreditasi Madrasah
57
Bah I Pendahuluall
A.
Lata!" Belakang Masalah
Sejarah
perkembangan
madrasah tidak
bisa
dipisahkan
dari
sejarah
perkembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia. l'ada batas-batas tertentu, madrasah dapat dilihat sebagai bentuk modern dari lembaga pendidikan Islam yang sudah lebih dulu ada dan bercorak tradisional, yakni pesantren. Bagaimanapun, kelahiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam modern sesungguhnya merupakan respon terhadap berkembangnya sistem sekolah modern yang dikembangkan pemerintah kolonial Belanda, yang tidak memasukkan pendidikan agama dalam kurikulumnya. 1 Didorong oleh kekecewaan atas kebijakan politik pendidikan pemcrintah kolonial pada satu sisi dan dimotivasi maraknya gerakan modernisme Islam di awal abad ke-20 pada lain sisi, para pemuka Muslim Nusanta"a membangun sekolah-sekolah Islam dengan sistem dan metodologi
pendidikan
modern
sebagaimana
sekolah-sekolah
Belanda. 2
Demikianlah Nusantara di awal abad ke-20 ditandai dengan tumbuh menjamurnya
2
madrasah sebagai sekolah Islam modern yang merintis upaya integrasi pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Pada masa kemerdekaan, madrasah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terntama pada masa Orde Barn, pemerintah Indonesia melalui Departemen Agama giat melakukan upaya-upaya pengembangan madrasah, yang ditujukan untuk mengintegrasikan madrasah dengan sistem pendidikan nasional. Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1974, kelembagaan dan kurikulum pendidikan madrasah dari waktu ke waktu semakin terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. 3 Akhirnya, setelah sebelumnya dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 1989 madrasah mendapat pengakuan yuridis sebagai "sekolah umum berciri khas Is1anl", pada tahun 2003, eksistensi rnadrasah sebagai lembaga pendidikan dasar dan menengah yang sejajar dengan lernbaga pendidikan sekolah dasar dan menengah yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan Nasional semakin dipertegas dengan diterbitkannya Undang Undang NomoI' 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 4 Semenjak ini, madrasah semakin mendapat peluang untuk terns-menerns mengembangkan kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas pendidikannya, dengan tetap mengembangkan karakteristik Islam sebagai keunggulan kompetitifnya. Bertitik tolak dari hipotesis tersebut, skripsi
ini diajukan dengan judul
PENDIDIKAN
"PERKEMBANGAN KUALITAS
MADRASAH
TELAAH
ATAS
KEBIJAKAN
PEMEIUNTAH UNTUK MADRASAH." Skripsi ini di dorong oleh rasa ingin tahu penulis untuk melihat kenyataan yang menunjukkan bahwa saat ini kualit:ls pendidikan di madrasah saI,gat bervariasi dan sebagian besar kondisinya sangat memprihatinkan. Hal ini dapat diamati dari
3
4 11_1.
Maksum.Madrasah .... h.58 Abdul Rachman Saleh. Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi. Misi dan Aksi
n'T"
T'>_~
""' __ -'_
n
~..J_
.... rH\A\
l..
",r
T
, ,__ , '
3
berbagai aspek, baik yang berhubungan dengan instrumental input, seperti kurikulum, tenaga pengajar, maupun yang berkaitan dengan output dan outcome seperti lulusan dan keterserapannya oleh pasar tenaga keIja. B.
Pembatasan dan Pel'umusan Masalah.
Penelitian tentang perkembangan kualitas pendidikan madrasah dilihat dari berbagai sudut pandang tentu sangat sulit. Untuk itu dalam skripsi ini penulis ingin membatasi pada aspek-aspek yang terkait dengan posisi teoritik Manajemen Peningkatan Mutu pendidikan atau Total Quality Management untuk menelaah berbagai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah antara tahun 2005-2006 sesuai dengan data-data yang di dapat peneliti. Masalah yang hendak dijawab dalam skripsi ini tampak dalam ruJ11Usan sebagai berikut : I. Bagaimanakah Perkembangan pendidikan Madrasah yang ada ditinjau
dari segi kualitasnya? 2. Bagaimanakah bentuk kebijaksanaan untuk pelldidikan Madrasah yang reievan dengan realitas masyarakat saat ini?
C.
Tujuan Penelitian
I. Tujuan Akademis a. Meningkatkan kemampuan daya analisis mahasiswa untuk lebih bersikap kritis, obyektif,jujur, dan proporsional. b. Sebagai tugas akhir (skripsi) dari jenjang pendidikan S I Fakultas !ln1U Tarbiyah dan KegulUan, jUlUsan KIIMP. c. Menginformasikan beberapa kebijakan pemerintah di bidallg pendidikan khususnya madrasah. 2. Tujuan secara umum Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menambah literatur berbahasa Indonesia tentang perkembangan kualitas pendiclikan Madrasah.
4
D.
Sistcmatika Pcnyusunan Basil akhir dari penelitian akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang disusun
dalam sistematika pembahasan sebagai berikut : Bab I adalah pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penyusunan. Bab II membahas tinjauan teoritik pengertian kualitas, konsep dasar manajemen peningkatan mutu pendidikan dan TQM (Total Qualty Manajemen). Kemudian dilanjutkan pada pengertian kebijakan, lalu kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas madrasah, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama, perkembangan madrasah diera otonomi daerah, kebijakan kurikulum madrasah dan bantuan finansial untuk madarsah. Dalam Bab III pembahasan metode penelitian yang Pada Bab IV
digunalcan dalam penyusunan penulisan skrispi ini.
pembahasan mengenai madrasah dan perkembangannya dengan beberapa data-data jumJah madrasah dan siswa,
serta peranannya
pembangunan madrasah dalam bidang pendidikan.
terhadap
Dilanjutkan pada
Akhirnya, Bab V menutup seluruh pembahasan dalam skripsi ini dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.
Bab II
Kajian Pustaka
A. Kajian Teori 1. Hakel
a. Pengertian Kualitas Dalam studi manajemen terdapat berbagai pandangan yang mencoba merumuskan definisi kualitas dengan arti yang berbeda-beda. Wayne F. Cassio dalam bukunya H.AR. Tilaar mengatakan : "Quality is the extent to which product and service conform to customer requirement". Di sal11ping itu Tilaar juga l11engutip pengertian kualitas dari The Federal Quality Institute yang l11enyatakan "quality as meeting the customer's requirement the first time and evelY time, where costumers can be internal as wellas external to the . . " 5 orgamzatlOn .
Senada dengan itu Goetsh dan Davis seperti yang dikutip oleh Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana yang mengatakan "kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang l11emenuhi atau melebihi harapan,,6
6
Dilihat dari pengertian kualitas yang terakhir seperti tersebllt di atas, berarti kualitas di lingkungan organisasi profit maupun non profit ditentukan oleh pihak lliar di Illar organisasi yang disebut konsumen, yang selain berbeda-beda, juga selalu berubah dan berkembang secara dinamis.
b. Konsep Manajemen Peningkatan Mutu Manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah suatu metode peningkatan mutu yang beliumpu pada sekolah itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik, mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen sekolah untuk secm'a berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dalmn Manajemen Peningkatan Mutu yang selanjutnya disingkat MPM, terkandung upaya : a) Mengendalikan proses yang berlangsung di sekolah baik kurikuler maupun administrasi. b) Melibatkan proses diagnosa dan proses tindakan untuk menindak lanjuti diagnosa. c) Memerlukan partisipasi semua fihak : Kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, orang tua dan pakar. 7 Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa Manajemen Peningkatan Mutu memiliki prinsip : I. Peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah. 2. Peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik. 3. Peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. 4. Peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. 5. Peningkatan mutu memiliKi tujuan bahwa sekolah clapat memberikan 8 kepuasan kepacla siswa, orang tua dan masyarakat.
7
H.A.R.
Tilaar
dalam
bukunya
Manajemen
Pendidikan
Nasional,
mengemukakan empat alasan mengapa manajemen peningkatan mutu pendidikan diperlukan di sekolah., yaitu : I.
2. 3.
4.
Sekolah ingin mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sehingga lembaga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Sekolah ingin mengetahui kebutuhan lembaganya khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan (peserta didik). Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah agar supaya lebih cocok untuk memenuhi kebutuhannya karena yang paling tabu apa saja yang dibutuhkan adalah pihak sekolah. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif apabila dikontrol oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolab meneiptakan transparansi dan akuntabilitas untuk demokrasi yang sehat 9
Manajemen sekolah seharusnya dapat memahami pula perkembangan manajemen sistem industri modem, sehingga mampu mendesain, menerapkan, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja sistem pendidikan yang memenuhi kebutuhan manajemen sistem industri modern. Hal ini d.imaksudkan agar setiap lulusan dari sekolah mampu dan cepat beradaptasi dengan kebutuhan sistem industri modern. 10 Selain itu pemerintab telab mengumumkan suatu gerakan nasional untuk peningkatan mutu pendidikan, sekaligus menghantar perluasan pendekatan Broad Base Education System (BBE) yang memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja membangun keluarga sejahtera. 11 Dengan pendekatan itu setiap siswa diharapkan akan mendapatkan pembekalan life skills yang berisi pemahaman yang luas dan mendalam tentang lingkungan dan kemampuannya agar akrab dan saling memberi m'lllfaat. tingkungan sekita.rnya dapat memperoleb masukan bam dari insan yang mencintainya, dan lingkungannya dapat memberikan topangan hidup yang mengantarkan manusia yang meneintainya menikmati kesejahteraan dunia akhirat Untuk merealisasikan kebijakan diatas maka sekolah perlu melakukan 9
H.A.R. Tilaar,
Manajemen Pendidikan Nasional, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
8
manaJemen peningkatan mutu. Manajemen Peningkatan Mutu (MPM) ini merupakan suatu model yang dikembangkan di dunia pendidikan. seperti yang telah beljalan di Sidney, Australia yang mencakup : a) School Review, b) Quality Assurance, dan c) Quality Control, dipadukan dengan modcl yang dikembangkan
di Pittsburg, Amerika Serikat oleh Donald Adams, dkk. 12 Adapun penyusunan program peningkatan mutu dengan mengaplikasikan empat model di atas, yaitu:
a. School review Suatu proses dimana seluruh komponen sekolah bekelja sarna khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional (ahli) untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah, serta mutu lulusan. School review dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut : a. Apakah yang dicapai sekolah sudah sesuai dengan harapan orang tua siswa dan siswa sendiri? b. Bagaimana prestasi siswa? c. Faktor apakah yang menghambat upaya untuk meningkatkan mutu? d. Apakah faktor-faktor pendukung yang dimiliki sekolah? School review akan menghasilkan rumusan tentang kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan dan prestasi siswa, serta rekomendasi untuk pengembangan program tahun mendatang. e. Benchmarking: Suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Benchmarking dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok ataupun lembaga. Tiga pertanyaan mendasar yang akan dijawab oleh benchmarking adalah : I. Seberapa baik kondisi kita? 2. Harus menjadi seberapa baik? 3. Bagaimana cani untuk mencapai yang baik tersebll.t? Langkah-Iangkah yang dilaksanakan adalah : I. Tentukan fokus 2. Tentukan aspek/variabel atau indikator 3. Tentukan standar 4. Tentukan gap (kesenjangan) yang teljadi. 5. Bar.dingkan standar dengan kita 6. Rencanal(an target lll1tuk mencapai standar 7. Rumuskan cara-cara program untuk mencapai target f. Quality assurance
Suatu teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana seharusnya. Dengan teknik ini akan dapat dideteksi
9
adanya penyimpangan yang teljadi pada proses. Teknik menekankan pada monitoring yang berkesinambungan, dan melembaga, menjadi subsistem sekolah. Quality assurance akan menghasilkan informasi, yang: I. Merupakan umpan balik bagi sekolah 2. Memberikan jaminan bagi orang tua siswa bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi siswa. Untuk melaksanakan quality assurance menurut Mulyasa dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah, untuk melakukan pelatihan calon kepala sekolah, maka sekolah harus : I. Menekankan pada kualitas hasil belajar 2. Hasil kelja siswa dimonitor secara terus menerus 3. Informasi dan data dari sekolah dikumpulkan dan dianalisis untuk memperbaiki proses di sekolah. 4. Semua pihak mulai kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, dan juga orang tua siswa harns memiliki komitmen untuk secara bersama mengevaluasi kondisi sekolah yang kritis dan berupaya untuk memperbaiki. 13 g. Quality cOlltrol Suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Quality controlmemerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti, sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi. 14 c. Manajcmcn Mufu Tcrpadu
Manajemen Mutu Terpadu yang diterjemahkan dari Total Quality Management (TQM) atau disebut pula Pengelolaan Mutu Total (PMI') adalah suatu pendekatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen terkait. 15 Hanafiah, dkk
M. Jusuf
mendefinisikan Pengelolaan Mutu Total (PMI') adalah suatu
pendekatan yang sistematis, praktis, dan strategis dalam menyelenggarakan suatu organisasi, yang mengutal11akan kepentingan pelanggan. Pendekatan ini berlujuan untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu.
16
Sedang yang dimaksud dengan Pengeloaan Mutu Total (PMI') Pendidikan tinggi (bisa pula sekolah) adalah cara mengelola lembaga pendidikan berdasarkan filosofi bahw<; meningkalkan mutu harns diadakan dan dilakukan uleh semua unsur lembaga sejak dini secara terpadu berkesinambungan sehingga pendidikan " Lihal Dr. Mu!yasa, Mpd. Manajemen Berbasis Sekotah (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2002) h.33 14 Tilaar, Slandarisasi... , h. 84 15 n __ "'"1"'\_
T"\_..J_ T>
._J_
n
__
,_°_
10
sebagai jasa yang berupa proses pembudayaan sesuai dengan dan bahkan melebihi kebutuhan para pelanggan baik masa kini maupun yang akan datang. 17 Di lingkungan organisasi non profit, khususnya pendidikan, penetapan kualitas produk dan kualitas proses untuk mewujudkannya, merupakan bagian yang tidak mudah dalam pengimplementasian Manajemen Mutu Terpadu (TQM). Kesulitan ini disebabkan oleh
karena ukuran produktivitasnya tidak sekedar bersifat
kuantitatif, misalnya hanya dari jumlah lokal dan gedung sekolah atau laboratorium yang berhasil dibangun, tetapi juga berkenaan dengan aspek kualitas yang menyangkut manfaat dan kemampuan memanfaatkannya. 18 Demikian juga jumlah lulusan yang dapat diukur secm'a kuantitatif, sedang kualitasnya sulit untuk ditetapkan kualifikasinya. Sehubungan dengan itu di lingkungan organisasi bidang pendidikan yang bersifat non profit, menurut Dr. Bedjo Suyanto, M.pd. ukuran produktivitas organisasi bidang pendidikan dapat dibedakan sebagai berikut : I. Produktivitas Internal, berupa hasil yang dapat cliukur secm'a kuantitatif, seperti jumlah atau prosentase lulusan sekolah, atau jumlah gedung dan lokal yang dibangun sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Produktivitas Eksternal, berupa hasil yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, karena bersifat kualitatif yang hanya dapat diketahui setelah melewati tenggang waktu tertentu yang cukup lama. 19 Masih menurut Bedjo Suyanto, untuk organisasi pendidikan, adaptasi manajemen mutu terpadu dapat dikatakan sukses, jika menunjukkan gejala gejala sebagai berikut : I. Tingkat konsistensi produk dalam memberikan pelayanan umum dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM tems meningkat. 2. Kekeliruan dalam bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan dan komplain masyarakat yang dilayani semakin berkurang. 3. Disiplin waktu dan disiplin kerja semakin meningkat
17 Vincent Gaspersz, Penerapan Talal Management In Education (TQME) Pada Perguruan Tinggi di Indonesia, Jumal Pendidikan (online), Jilid 6, No.3 (I11Ip://www.ut.ac.id diakses 2~ Januari 2001).
11
4. Inventarisasi aset organisasi semakin sel11purna. terkendali dan tidak berkurang/hilang tanpa diketahui sebab-sebabnya.. 5. Kontrol berlangsung efektif terutal11a dari alasan langsung l11elalui pengawasan l11elekat, sehingga l11ampu l11enghemat pel11biayaan, mencegah penyil11pangan dalam pel11berian pelayanan umum dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan l11asyarakat. 6. Pemborosan dana dan waktu dalam bekerja dapal dicegah. 7. Peningkatan ketranlpilan dan keahlian bekerja terus dilaksanakan sehingga metode atau cara bekelja selalu l11ampu l11engadaptasi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai cara bekerja yang paling efektif, efisien dan produktif, sehingga kualitas produk dan pelayanan umUl11 terus meningkat 20 Manajemen Mutu Terpadu di lingkungan suatu organisasi non profit termasuk pendidikan tidak mungkin diwujudkan jika tidak didukung dengan tersedianya sumber-sumber untuk mewujudkan kualitas proses dan hasil yang akan dicapai. Di lingkungan organisasi yang kondisinyan sehat, terdapat berbagai sumber kualitas yang dapat mendukung pengimplementasian TQM secara l11aksima!. Menurut Hadari Nawawi, beberapa di antara sumber-sumber kualitas tersebut adalah sebagai berikut : I. Komitmen Pucuk Pimpinan (Kepala Sekolah) terhadap kualitas. Komitmen ini sangat penting karena berpengaruh langsung pada setiap pembuatan keputusan dan kebijakan, pernilihan dan pelaksanaan program dan proyek, pemberdayaan SDM, dan pelaksanaan kontro!' Tanpa kornitmen ini tidak mungkin dieiptakan dan dikembangkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang berorentasi pacta kualitas produk dan pelayanan umum. 2. Sistem Infonnasi Manajemen Sumber ini sangat penting karena usaha mengimplementasikan semua fungsi manajemen yang berkualitas, sangat tergantung pada ketersediaan informasi dan data yang akurat, cukup/lengkap dan te~jamin kekiniannya sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok organiasi. 3. Sumber daya manusia yang potensial SDM di lingkungan sekolah sebagai aset bersifat kuantltatif dalam arti dapat dihitung jumlalmya. Disamping itu SDM juga merupakan potensi yang berkewajiban melaksanakan tugas pokok organisasi (sekolah) untuk mewlljudkan eksistensinya. Kualitas pelaksanaan tugas pokok sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh SDM, baik yang telah diwujudkan dillam prestasi kerja mauplln yang rnasih bersifat potensial dan dapat dikembangkan.
12
4. Keterlibatan semua Fungsi Semua fungsi dalam organisasi sebagai sumber kualitas, sama pentingnya satu dengan yang lainnnya, yang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu semua fWlgsi harus dilibatkan secm·a maksimal, sehingga saling menunjang satu dengan yang lainnya. 5. Filsafat Perbaikan Kualitas secara Berkesinambungan Sumber-sumber kualitas yang ada bersifat sangat mendasar, karena tergantung pada kondisi pucuk pimpinan (kepala sekolah), yang selalu menghadapi kemungkinan dipindahkan, atau dapat memohon untuk dipindahkan. Sehubungan dengan itu, realiasi TQM tidak boleh digantWlgkan pada individu kepala sekolah sebagai sumber kualitas, karena sikap dan perilaku individu terhadap kualitas dapat berbeda. Dengan kata lain sumber kualitas ini hams ditransformasikan pada filsafat kualitas yang berkesinambungan dalam merealisasikan TQM. 21 Adapun prinsip dari konsep manajemen mutu dalanl bukunya H.A.R Tilaar mengatakan, yaitu selama ini sekolah dianggap sebagai suatu Unit Produksi, dimana siswa sebagai bahan mentah dan lulusan sekolah sebagai hasil produksi. Dalam MMT sekolah dipahami sebagai Unit Layanan Jasa, yakni pelayanan pembel'\iaran. Sebagai unit layanan jasa, maka yang dilayani sekolah (pelanggan sekolah) adalah: 1. Pelanggan internal : guru, pustakawan, laboran, teknisi dan tenaga administrasi, 2. Pelanggan ekstemal terdiri atas : pelanggan primer (siswa), pelanggan sekunder (orang tua, pemerintah dan masyarakat), pelanggan teliier (pemakai/penerima lulusan baik dipergumml tinggi maupun dunia usaha).22
Secm·a singkat dapat digambarkan diagram komitmen kualitas dalam Manajemen Mutu Terpadu adalah sebagai berikut
:23
13
[~
1
[!OMITMEN PADA
KUALlTA~---l SUMBER - SUMBER KUALITAS
PERBAIKAN KUALITAS SECARA BERKELANJUTAN
FUNGSI - FUNGSI MANAJEMEN : PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN, PELAKSANAAN, PENGANGGARAN, KONTROL
PELAKSANAAN PEKERJAAN SECARA BERKUALITAS
I I
A::~~~UM
PELAY DAN ] PEMBANGUNAN FISIKINON FISII<. MEMUASKAN MASYARAKAT
Diagram: Komitmen Kualitas dalam TQM
d. Pengertian Pendidikan Madrasah
Madrasah, dalam peta pendidikan di Indonesia, memang bukan suatu yang indigenous, sebagaimana ditunjukkan oleh kata "Madra:mh" itu sendiri, Secara
harfiah kata "Madrasah" bermii setara maknanya dengan kata Indonesia "SekoIah".24
Madrasah tersebut telah mengalami perkembangan jenjang dan
jenisnya seirama dengan perkembangan bangsa Indonesia, semenjak masa kesultanan, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut telah mengubah pendidikan dari bentuk pengajiail, di rumah-rumah, terus ke musholla, masjid hingga ke bangunan-bangunan sekolah seperti bentuknya madrasah yang kita kenaI sekarang saat ini,zs
14
Demikian pula dari segi materi pendidikan, telah teljadi perkembangan dari yang hanya belajar mengaji al-Quran kemudian ditambah dengan pelajaran ibadah praktis, terus ke pengajian kitab, lalu ke pengajaran agama di madrasah berupa mata pelajaran tauhidlakidah, akhlak, fiqh, hadits, tafsir, sejarah Islam dan bahasa Arab. Kemudian dari jenjang pendidikannya telah terjadi pula perkembangan dari belajar menagaji al-Quran ke pengajian kitab dasar hingga ke tingkat atas, lalu ketika sudah terbentuk madrasah telah pula berjenjang menjadi Madrasah Ibtidaiyah (SD), Madrasah Tsanawiyah (SMP), dan Madrasah Aliyah (SMA).26
e. Indikator KuaIitas Pendidikan Madrasah
Salah satu pemlasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendalmya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi gum, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatan mutu pendidikan. 27 Menurut H.A.R. Tilaar sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan seeara merata, yaitu : Pertama, Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional mengglU1akan pendekatan education production function (input-output) analisis yang tidak dilaksanakan seeat'a konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan hanya berfungsi sebagai pusat produksi, maIm lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Kedua, Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan seem'a birokratisentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi panjang dan terkadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Terakhir adalah peran masyarakat, khususnya adalah orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini pada umumllya lebih banyak bersifat dukungan input (finansial) bukan pada proses pendidikan (pengambilml keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas).2 8
Husni Rahim, Madrasah da/am ... , h. II 27 Prof. Dr. Dede Rosyada, MA, Paradif!:ma Pendidikan Demokratis. (Jakarta: Keneana 26
15
Berdasarkan penyebab tersebut dan dengan adanya era olonomi daerah yang sedang berjaIan maka kebijakan strategis yang diambiI Direktorat JenderaI Pendidikan Dasar dan Menengah daIam meningkatkan mutu pendidikan untuk mengembangkan SDM adalah : I. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekoIah (school based management) dimana sekolah diberikan kewenangan untuk mereneanakan sendiri upaya peningkatan mutu seeara keseIuruhan; 2. Pendidikan yang berbasiskan pada partisipasi komunitas (community based education) dimana terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat, sekolah sebagai community learning eenter; dan 3. Dengan menggunakan paradigma belajar atau learning paradigm yang akan menjadikan pelajar-peIajar atau learner menjadi manusia yang 29 . diberdayakan. Semua sumber kualitas di lingkungan organisasi pendidikan dapat dilihat manifestasinya meIalui dimensi-dimensi kualitas yang harus direaIisasikan oleh pucuk pimpinan bekelja sama dengan warga sekolah yang ada dalam lingkungan tersebut. Menurut Suyanto, dimensi kuaIitas yang dimaksud adaIah : 1. Dimensi Kerja Organisasi
Kinelja dalam arti unjuk perilaku dalam bekerja yang positif, merupakan gambaran konkrit dari kemampuan mendayagunakan sumber - sumber kualitas, yang berdampak pada keberhasiIau meWluudkan, mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi (sekolah). 2. Iklim Kelja Penggunaan sumber - sumber kualitas secara intensif akan menghasiIkan iklim kelja yang kondusif di lingkungan organisasi. Di dalam iklim kerja yang diwarnai kebersamaan akan terwujud kerjasama yang efektif melaIui kelja di dalam tim kerja, yang saling menghargai dan menghormati pendapat, kreativitas, inisiatif dan inovasi untuk seIalu meningkatkan kualitas. 3. Nilai Tambah Pendayagunaan sumber-sumber kualitas secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah atau k~isti;newaan tambahan sebagai peiengkap dalam melaksanakan tugas pokok dan hasiI yang dieapai oleh organisasi. Nilai tan1bah ini seeaI'a kongkrit terlihat pada rasa puas dan berkurang atau hilaIlgnya keluhan pihak yang diIayani (siswa). 4. Kesesuaian dengan Spesifikasi Pendayagunaan sumber-sumber kualitas secant efektif dan efisien bermanifestasi pada kemampuan personiI untuk menyesuaikan proses
16
pelaksanaan peke~jaan dan hasilnya dengan karakteristik operasional dan standar hasilnya berdasarkan ukuran kualitas yang disepakati. 5. Kualitas Pelayanan dan Daya Tahan Hasil Pembangunan Dampak lain yang dapat diamati dari pendayagunaan slImber-sumber kualitas yang efektif dan efisien terlihat pada peningkatan kllalitas dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada siswa. 6. Persepsi Masyarakat Pendayagunaan sumber-sumber kualitas yang sllkses di lingkungan organisasi pendidikan dapat diketahui dari persepsi masyarakat (brand image) dalam bentuk eitra dan reputasi yang positip mengenai kualitas lulusan baik yang terseraf oleh lembaga pendidikan yang lebih tinggi ataupun oleh dunia kerja. 3 Komponen yang terkait dengan mutu pendidikan menurut H.A.R Tilaar adaJah: I. siswa: kesiapan dan motivasi belajarnya, 2. guru: kemampuan profesional, moral kerjanya (kemampuan personal), dan kerjasamanya (kemampuan sosial). 3. kurikulum: relevansi konten dan operasionalisasi proses pembelajarannya, 4. sarana dan prasarana : kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelf\jaran, 5. Masyarakat (orang tua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi) : partisipasinya dalam pengembangan program-program pendidikan sekolah. 31 Dalam konsep manaJemen mutu keberhasilan sekolah dillkur dari tingkat kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Sekolah dikatakan berhasil jika mampu memberikan pelayanan sama atau melebihi harapan pelanggan. Dilihat jenis pelanggannya, maka sekolah dikatakan berhasiljika : I. Siswa puas dengan layanan sekolah, antara lain puas dengan pelajaran yang diterima, puas dengan perlakuan oleh guru rnallpun pimpinan, puas dengan fasilitas yang disediakan sekolah. Pendek kata, siswa menikmati situasi sekolah. 2. Orang tua siswa puas dengan layanan terhadap anaknya maupun layanan kepada orang tua, misalnya puas karena menerima laporan periodik tentang perkembangan siswa maupun program-program sekolah. 3. Pihak pemakai/penerima lulusan (perguman tinggi, industri, masyarakat) puas karena menerima lulusan dengan kualitas sesuai harapan
17
4. Guru dan karyawan puas dcngan pclayanan sckolah. misalnya pcmbagian kcrja, hubu ngan antarguru/karyawan/pimpinan, gaji/honorarium, dan . 3 sc bagamya.- 2
2. Hakekat Kebijaksanaan a. Pengertian Kebijaksanaan Dalam bcbcrapa wacana teori ada banyak pengertian clan dcfinisi tentang kebijakan publik, scbagaimana pcrnah dinyatakan oleh para ahli dari suclut pandang masing-masing. Untuk mcmperkaya pengetahuan kita clalam mcngarikan dan mendefinisikan kebijakan, berikut ini bcberapa clefinisi menurut para ahli : Davicl Easton: "Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society" (Kebijakan publik adalah pcngalokasian nili-nilai sccara sah kepada seluruh masyarakat) Carl J. Fredcick: "Public policy is a proposed course of action of a person, group, or goverment within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose". (Kebijakan publik adalah scrangkaian tinclakan yang diusulkan scscorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu clengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesmpatankcsempatan terhadap pclaksanaan usulan kebijakan t'"rsebut clalam rngkan mcncapai tujuab tertentu) Harold D. Laswcll & Abraham Kaplan: "Public policy is a projected program of goals, values and practices" (kebijakan publik adalah suatu progran1 pencapaian tujuan, nilai-nilai clan praktik yang terarah) Thomas R. Dye: "Public policy is whatever goverments choose to do or not to do" (kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untllk dilakukan atau untuk tidak clilakukan.33 Dengan mengctahui bcberapa clefinisi tcntang kcbijakan publik yang tclah dikemukakan clengan harapan clapat mcmberikan gambaran betapa kebijakan publik itu memiliki banyak dimcnsi, schingga untuk mcmahaminya diperlukan langkah untuk mengidcntifikasi karaktcristik clari kebijakan publik itu sendiri. Diantaranya aclalah sebagai berikut :
18
I. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai yailu pemecahan l11asalah publik (public problem solving). 2. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan. 3. Merupakan fungsi pel11erintah sebagai pelayanan publik 34 Untuk mel11berikan gal11baran yang cukup jelas tentang l11akna atau definisi kebijakan menurut Kal11us Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut : "Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repeliveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut,,35 Definisi ini menimbulkan beberapa pertanyaan atau rnasalah bagi kita untuk menilai berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan? atau hal apakah yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud? selia siapa yang sebenamya menentukan jumlah pembuat kebijakan tersebut? Meskipun demikian, definisi
ini cukup memberikan gambaran betapa
kebijakan itu berbeda-beda pengertiannya dengan istilah··istilah lain yang kerap kali dipeliukar maknanya itu. Pelianyaan-pelianyaan yang muncul itu bahkan memberikan penjelasan tersendiri kepada kita bahwa kebijakan adalah istilah yang dinamis. Menyadari bahwa kebijakan adalah istilah yang sangat dinamis, Eula dan Prewit selanjutnya menyatakan bahwa "apa yang kebanyakan dilihat oleh para pengamat kebijakan pada suatu saat tertentu adalah suatu tingkatan atau tahapan dari serangkaian peristiwa pengembangan kebijakan,,36 Lebih lanjut eula dan prewit dalam buku Solichin Abdul Wahab menyatakan bahwa istilah kebijakan itu berbeda dengan istilah niat. tujuan. rencana atau usulan. program, keputusan atau pilihan dan pengaruh. Dalam pandangannya, niat
(inlel;lions) adalah tujuan-tujuan yang sebenarnya dari sebuah tindakan, tujuan (goals) adalah keadaan akhir yang hendak dicapai, rencana atau usulan (plans or proposal) adalah cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan, program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, keputusan atau pilihan (decisions or '" Wahab, AnaUsis Kebi;aksanaan .... h. 79
19
choices) adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk mcncapal tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program, sedangkan pengaruh (effects) adalah dampak program yang dapat diukur. baik berupa yang diharapkan atau yang tidak diharapkan 37 Bagaimanakah pemerintah merumuskan kebijakan'l Kebijakan publik itu dibuat oleh pemerintah melalui beberapa aktor. Di dalam sistem pemerintahan demokrasi, kebijakan publik itu diproses melalui interaksi antara dua aktor pembuat kebijakan, yaitu :
a. Inside Goverment Actors (IGA) Yang termasuk adalah Presiden, staf khusus pemerintah, Menteri, dan jajaran birokrasi hingga pada eselon II b. Ouside Goverment Actors (OGA) Sedangkall OGA adalah Lembaga Legislati f, Lembaga Yudikatif, Militer, Partai Politik, Pressure Groups, Interest Groups, dan media massa 38 b. Cil"i-Ciri Kebijaksanaan
Ciri-ciri yang melekat pada kebijaksallaan-kebijaksanaan negara bersumber pada kenyataan bahwa kebijaksanaan itu dirumuskan oleh apa yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni : para ketua suku, ketua adat, pal'a eksekutif. legislator, para administrator, para monarki dan sebagainya. Mereka inilah yang menurut Easton merupakan orang-orang yang dalam kesehal'iannya terlibat dalam urusan-urusan politik dari sistem politik. Penjelasan yang baru dikemukakan tadi membawa ciriciri terhadap kebijaksanaan sebagai berikut : Pertama, Kebijaksanaan negal'a lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan negara dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah mempakan tindakan yang serba kebetulan melainkan tinclakan yang direncanakan. Kedua, Kebijaksanaan pada hakekatnya terdiri atas tindakan yang saling terkait dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang c1ilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang bercliri sendiri. Misalnya, kebijaksanaan tidak hanya mencakup keputusan llntuk membuat
20
undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan pula diikuti dengan keputusankeputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pem berlakuannya. Ketiga, Kebijaksanaan berkaitan dengan dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, mengatur perdagangan , mengendalikan inflasi dan sebagainya. Keempat, kebijaksanaan negara mungkin berbentuk positif dan bisa negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijaksanaan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah-masalah tertentu. Sementara, dalarn bentuknya yang negatif, kebijakan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidaka melakukan tindakan apa pun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan. 39
c. Teori-teori Pengambil Keputusall Teori Rasiollal Komprehensif Teori pengambil keputusan yang paling dikenal dan mungkin pula banyak diterima oleh kalangan luas ialah teori rasional komprehensif. Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut : Pertarna, Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu dama lain. Kedua, Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang menjadi pedoman pembuat keputusan anlat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan dan kepentingarmya. Ketiga, Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama. Keempat, Akibat-akibat ~biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap altematif yang dipilih diteliti. 4 Hasil dari proses tersebut diatas adalah kputusan yang rasional, yakni suatu keputusan yang dapat mencapai suatu tujuan yang paling efektif. Teori ini banyak mendapatkm' kritik, dan kritik yang 1)aling tajarr. berasal dari se0rang ahli ekonomi dan matematika Charles Lindblom secm·a tegas menyatakan bahwa para pembuat keputusan itu sebetulnya tidaklah berhadapan dengan masalah-masalah yang konkret dan terumuskan dengan jelas. Kritik yang lain menyebutkan bahwa teori rasional komprehensif ini menuntut hal-hal yang tidak rasional pada diri
21
pe111bllat keputusan. Biasanya diasU111Sikan bahwa seorang pe111buat keputusan akan 111e111iliki cukup infor111asi 111engenai berbagai alternatif yang berkaitan dengan 111asalah yang akan dihadapinya dan selanjutnya ia akan sanggllp 111cra111alkan secara tepat akibat-akibat dari pilihan alternatif tersebllt, disamping sanggup untuk 111enyusun secara tepat suatu perbandingan biaya dan 111anfaat dari alternative-alternatif tersebut. 41
Tcori Inkrcmcntal
Teori inkremental dalam pengambilan keputllsan mencer111inkan suatu teori pengambilan keputusan
yang menghindari
banyak 111asalah yang harus
diperti111bangkan (seperti dalam teori rasional komprehensif) dan, pada saat yang sama, 111erupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Pokok-pokok teori incremental ini dapat diuraikan sebagai berikut : Pertama, Pemilihan tujuan atau sasaran analisis tindakan e111piristis yang diperlukan untuk 111encapainya dipandang sebagai sesuatu hal yang terkait dari pada sebagai sesuatu hal yang terpisah. Kedua, Pembllat keputusan dianggap hanya 111empertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok rnasalah, dan alternatifalterbatif ini hanya dipandang berbeda secara incremeJ1tal atau marginal bila dibandingkan dengan kebijaksanaan yang ada sekarang. Ketiga, Bagi tiap-tiap alternatif hanya sejurnlah kecil akibat-akibat yang 111endasar saja yang akan dievaluasi Keempat, Masalah-masalah yang dihadapi oleh pembuat keputllsan akan diredefinisikan secara teratur. Pandangan inkre111entalis memberi kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana sehingga menjadikan dampak dari masalah itu lebih ditanggulangi. Terakhir adalah Pembuat keputusan yang incremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil dan hal ini lebih diarahkan untuk 111emperbaiki ketidak sempurnaan dari upaya-upaya konkret dalm mengatasi masalah social yang ada sekarang daripada sebagai lIpaya untuk menyodorkan tujuan-tlljuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan datang. 42 Lindblom yakin bahwa paham incremental ini merupakan cirri khas proses pembuatan keputusan dalam masyarakat yang strukturnya majemuk, seperti Amerika Serikat. Kebijakan pada hakekatnya merupakan produk yang saling
22
memberi dan menenma dengan saling percaya diantara pclbagai pihak yang tcrlibat dalam proses keputusan tersebut. 43 Teori Pengamatan Terpadn Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli sosioJogi organisasi Amitai Etzioni yang setuju terhadap kritik-kritik para teoritisi incremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif, akan tetapi ia juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori incremental. Misalnya, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan penganut model incremental akanlebih mewakili atau mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang kuat dan mapan serta kelompok-kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingannya dalam masyarakat, sementara itu kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok
yang
lemah
dana
secara
politis
tidak
man1pu
mengorganisasikan kepentingarmya praktis akan terabaikan. 44 Model pengamatan terpadu adalah setiap para pembuat keputusan untuk memanfaatkan baik teori rasional komprehensif maupun teori incremental yang ber beda-beda. Model ini juga memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan yang berbeda-beda. 45
d. Model-Model Kebijaksanaan Negara Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn Model mereka ini oleh para ahli disebutjuga sebagai "the top down approach". Menurut hogwood dan gunn untuk dapat mengimplementasikna kebijaksanaan Negara seCal'a sempuma (pelfect implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut : a. Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. b. Untuk pelaksanaan Program tersedia waktu dan sumbcr-sumber yang cukup memadai. c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang hand'll.
23
c. Hubungan Kausalitas bcrsifat langsung dan hanya scdikit mata rantai pcnghubungnya. f. Hubungan saling kctcrgantungan harus kccil. g. Pcmahaman yang mcndalam dan kcscpakatan tcrhadap tujuan. h. Tugas-tugas dipcrinci dan ditcmpatkan dalm urutan yang tcpat i. Komunikasi dan koordinasi yang scmpurna. j. Pihak-pihak yang mcmiliki wcwcnang kckuasaan dapat mcnuntut dan mcndapatkan kepatuhan yang scmpurna. 46 Model Van Meter dan Van Horn Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini bcranjak dari suatu argumen dari suatu argumcn bahwa perbedaan-perbedaan dalam proscs implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kcbijaksanaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mcncoba yang menghubungkan antara isu kebijaksanaan
dengan
implcmentasi
dan
suatu
model
konseptual
yang
mempertalikan kebijaksanaan dcngan prestasi kcrja 47
Model Daniel Mazmanian dan Panl A. Sabatier Kedua ahli ini berpendapat bahwa pcran penting dan analisis kebijaksanaan Negara
adalah
tcrcapainya
mengidcntifikasikan
tujuan-tujuan
fonnal
variablc·-variabel
pada kcseluruhan
yang proses
mcmpengaruhi implcmentasi
kebijaksanaan. Varaibel-variabel yang dimaksucl clapat diklasifikasikan menjacli tiga katcgori, yaitu : a. Mudah ticlaknya masalah-masalah yang akan dikendalikan. b. Kemampuan kcputusan kebijaksanaan untuk mem:trukturkan secara tepat proses implementasinya; clan c. Pengaruh langsung pelbagai variable politik tcrhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang tcnnuat dalam kcputusan kebijaksanaan tersebut 48 J. Kebijal{sanaan Pemerintah nntnk Pendidikan Madrasah
Sejak awal pemerintahan Orcle Bam (1966), Indonesia mengcmbangkan dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan umum dan keagamaan. Mcnurut Dr Fasli
J alaI dalam tulisannya yang bCljudul Partnership Between Government and
24
Religious Groups. The Role of Madrasah in Basic Education in Indonesia,
dualismc sistcm pcndidikan ini scbcnarnya produk dari masa kolonialis Bclanda. Sistcm pcndidikan ini pula yang mclahirkan dua dasar politik utama, yaitu kckuatan
Islam
dan
nasionalismc.49
Pada pcrkcm bangannya,
Pemerintah
Indoncsia bcrusaha mcnyatukannya dalam satu idcologi Pancasila.;o Pada era kolonialis Bclanda, pcrkcmbangan madrasab dimulai dari scmangat reformasi yang dilakukan masyarakat Muslim. Ada dua faktor penting yang mclatarbclakangi kcmunculan madrasah. Pertama, aclanya pandangan yang mengatakan bahwa sistcm pcndidikan Islam tradisionaJ dirasakan kurang bisa mcmcnuhi kebutuhan pragmatis masyarakat. Kedua, aclanya kckhawatiran atas kcccpatan pcrkcmbangan persekolahan Belanda yang akan akan mcnimbulkan pcmikiran sekulcr di masyarakat. Untuk mcnycimbangkan perkembangan sckulerismc, para rcformis kcmudian mcmasukkan pcndidikan Islam dalam persekolahan mclalui pembangunan madrasah. 51 Pcmcrintah kolonial, kctika itu sangat khawatir maclrasah akan melahirkan gcncrasi yang mcnjadi pencntang kekuasaannya. Tidak heran kalau kcbijakan yang dikcluarkan pcmcrintahan kolonial, mcrupa-kan bagi.an dari usahanya untuk mcngkooptasi madrasah. Misalnya, guru madrasah wajib mcmpunyai izin dari pcnguasa, dan di bidang kurikulum, pclajaran yang diajarkan harus dilaporkan pada penguasa minta persctujuannya. Kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah kolonial tersebut tcntunya mcndapat reaksi dari kalangan Muslim. Paling tidak ada tiga reaksi, yaitu bertahan, menolak, dan progresif. Kelompok yang ber-tahan kemudian membuat madrasah seeara sembunyi-sembunyi di daerah yang jauh dari jangkauan penguasa. Kelompok progresif bersikap lunak pada pemerintah kolonial dan mengikuti aturan mainnya. Di bawah tekanan dan pengawasan ketat dari pemerintahan kolonial, madrasah ternyata mampu mcmantapkan cksistcnsinya di Jawa, Sumatcra, dan Kalimantan. Pcrkcmbangan
"Dr. Fasli Jalal "Partnership Belween Government and Religius Groups" dalam h(tp:l/www.l~ompas.com/kompas-G_~tak/1352/Dendidikan/l310:')':\ 17R htm
I';;; n"""An'lh",,..
,/(\(\1'.:
25
itu akan lebih maju lagi terutama di daerah-daerah pelosok yang jauh dari pengawasan penguasa. 52 Pada era Orde Lama, pengaturan dua sistem pendidikan ini kemudian diupayakan untuk dihapus. Paling tidak ada tiga usaha yang dilakukan. Pertama, memasukkan pendidikan Islam ke dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah negeri maupun swasta melalui pelajaran agama. Kedua, memasukkan ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum pendidikan di madrasah. Ketiga, mendirikan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) untuk memproduksi guru agama bagi sekolah umum mau-pun madrasah. Tidak heran kalau perkembangan madrasah berlangsung sangat cepat. Pada pertengahan tahun I960-an, terdapat 13.057 Madrasal1 Ibtidaiyah (MI), pendidikan setingkat selcolah dasar (SD) pada sistem pendidikan umum. Paling ti-dak terdapat mendaftarkan diri di MI.
1.927.777 siswa yang
53
Pada pendidikan tingkat lanjutan pertama atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) terdapat 776 madrasah dengan 87.932 siswa. Sedangkan di tingkat berikutnya atau Madrasah Aliyah (MA) terdapat 16 madrasah dengan 1.881 siswa. Jumlah peselia pendidikan ini merupakan angka yang luar biasa bagi sejarah pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1966, pemerintah mengizinkan madrasah swasta berubah statusnya menjadi madrasah negeri. Alhasil, ada 123 MI, 182 MTs, dan 42 MA yang menjadi madrasah negeri. Konsekuensi, manajemen madrasah secara total bergeser dari masyarakat ke pemerintah. Mes-kipun demikian, sekitar 90 persen madrasah masih dikelola masyarakat setempat dengan bent uk yayasan. Pada awal
pemerintahan Orde Baru, pendekatan
legal
54
fOllilal
yang
dijalankannya tidak memberikan dukungan pada madrasah. Tahun 1972 Presiden Suharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) N011lor 34 Tahun 1972 dan In8truksi Presiden (Inpres) N011lor 15 Tahun 1974 yang mengatur 11ladrasah di bawah
pengelolaan
Menteri
Pendidikan
sebelumnya, dikelola Menteri Agama.
dan
Kebudayaan
(Mendikbud)
26
Secara legal, madrasah sudah terintegrasi dalam sislem pendidikan nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkembangan madrasab kemlldian berlangsung cepa!. Di tingkat MI, siswanya mencapai I I persen dari I.Otal siswa tingkat dasar. Di tahun 1999, terdapat 21.454 MI dan sekitar 93,2 persennya diselenggarakan oleh pihak swasta. Di MTs pendaftarnya mencapai 18,35 persen dari total siswa tingkat lanjutan pertama. Tahun 1999 terdapat 9.860 ma-drasah dan sekitar 88,1 persennya ll1erupakan madrasah milik swasta. 55 ladi, pada tingkat pendidikan dasar sistem pendidikan madrasah didominasi oleh swasta. Padahal, jumlah SD swasta yang dikelola Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) hanya enam persen. Sell1entara di tingkat lanjutan pertarna, sekolah swasta hanya 46 persen. Angka ini menjadi bukti bahwa peran masyarakat eli madrasah sebenarnya masih sangat besar. Namun, masyarakat tidak merniliki kebebasan untuk mengelola dengan caranya sendiri, karena hampir selllua hal yang berkaitan dengan pendidikan sudah ditentukan oleh pemegang otoritas pendidikan. Harus diakui bahwa jika pemerintah ingin ll1enyukseskan wajib belajar sembilan tahun, maka peran madrasah swasta tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Saat ini, IS persen lembaga penyelenggara pendidikan dengan kurikulum umum adalah madrasah dan sekitar 91, I persennya dikelola swasta. 56
a. Perkembangan Madrasah era Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Otonomi daerah yang sekarang sedang digulirkan bisa menjadi formula yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal elan sekaligus mengejar ketertinggalan perekonomian dan ilmu pengetahuan seperli yang dial ami selarna ini. Sekalipun rnasih menghadapi sejumlah kendala ketidaksamaan penafsiran lerhadap peraturan perundang-undangan yang memllal konscp ini. Olonomi daerah setidaknya telah memberikan harapan baru unluk membangun masa depan Indonesia. Persoalan cukup penting yang harus dibabas adalah bagaimana
27
menempatkan sistem pendidikan, kebudayaan dan sejarah lokal dalal11 penerapan otonol11i daerah ini. Atau dengan kata lain, bagail11ana menanal11kan civil society bagi l11asyarakat lokal sehingga penerapan otonami daerah l11el11berikan l11anfaat l11aksimal dan menimbulkan kebanggaan tersendiri, baik sebagai bangsa ini ataupun sebagai entitas yang mempunyai karakteristik tersendiri 57 Ditetapkannya
UU
No.32/2004
tentang
pemerintahan
daerah,
akan
memberikan peluang lebih besar bagi daerah untuk mengel11bangkan dirinya masing-masing pada masa akan datang dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, perkembangan daerah serta tuntutan global/pasar bebas. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki andil dan tanggungjawab yang besar dan strategis dalam mewujudkan cita-cita tersebut di atas. Madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) mau tidak mau harns menyiapkan SDM baik yang bersifat akademis maupun profesional/trampil sesuai kebutuhan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang secara konsisten dan bertanggunjawab. Untuk itu kiranya lembaga pendidikan di bawah Departemen Agama ini perlu menyiapkan diri dengan rencana strategis guna l11endapatkan SDM yag sesuai dengan kebutuhan daerah. Terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan berhasilguna sangat ditentukan oleh ban yak faktor. Salah satunya adalah faktor manajemen dan administrasi. Dengan pelayanan l11anajemen dan administrasi yang prima diimbangi kelengkapan sarana dan prasarana, maka tujuan pendidikan yang menjadi cita-cita kita bersama akan dapat diwujudkan. Tujuan pendidikan yang ingin diraih antara lain terlaksananya proses belajar mengajar yang baik, efektif dan tepat guna. 58 Menurnt Prof. Dr. Abudin Nata dalam buku Man~emen Pendidikan : Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia,
ada empat upaya besar
yang saling terkait dalam melakukan pemballaruan pendidikan di Indonesia, yaitu: Pertama, meningkatkan daya tampung lembaga pendidikan terntama pendidikan dasar (Madarasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah), sehingga jumlah penduduk umur sekolah yang mengikuti pendidikan di lel11baga l11adrasah
28
meningkat dan merata baik dilihat dari segi domisili, UI11Ur, etnis, kepercayaan, gender, dan latar belakang kemampuan intelektual dan mental, fisik dan sosial. Kedua meningkatkan mutu pendidikan melalui konsep dan praktek pedagogis yang tepat yaitu berorientasi pada kepentingan siswa, menyenangkan dan efektif untuk mencapai hasil belajar yang mencakup domain pengetahuan, keterampilan, sikap serta karakter yang efektif. Ketiga, meningkatkan pengelolaan pendidikan dalam bingkai desentralisasi pemerintahan yang menganut prinsip demokratisasi, termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, ini temtama yang terkait dengan bidang personil, pengadaan (procurement), finansial, dan sistem informasi pendidikan mulai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan hingga dengan lembaga pendidikan, sehingga perluasan akses dan peningkatan mutu dengan mengikutsertakan langsung masyarakat sekolah terwujudkan. Keempat, meningkatkan good and clean governance dalam pendidikan, sesuai dengan etika yang umum berlaku. Praktek-praktek buruk yang dikenal dengan istilah KKN misalnya dalam penerimaan, kenaikan pangkat, pemindahan, pengangkatan kepala madrasah hanya akan menghancurkan tujuan untuk meningkatkan akses, kualitas dan manajemen pendidikan. 59
b. Kcbijakan Kurikulum Madrasah
Kurikulum berasal dari bahasa Inggris "Curriculum" berarti Rencana Pelajaran. Secara istilah, kurikulum adalah "seperangkat rencana dan pengaturan mengenaI tujuan, isi, dan bahan peIajaraIl serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembeIajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu,,60 Dari penge11ian tersebut kmikulum sangat besar pengamhnya dalam proses belfljar mengajar disekolah, yang merupakan jembatan untuk tercapainya suatu tujuan Pendidikan Nasional 6J Pada
perkembangan
dan
perubahan
yang
terjadi
dalam
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan yang secm'a terus mencrus mel1untut perlunya sistem Pendidikan Nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk
59
Nata, Manajemen Pendidikan ... , h.8?
60 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia. (Jakarta: Rabli
29
mcwujudkan masyarakat yang mampu bcrsaing dan mcnycsuaikan diri dcngan pcrubahan zaman tcrscbut 62 Atas dasar tuntutan tcrscbut maka dipcrlukan suatu upaya pcningkatan mutu pcndidikan tcrmasuk yang diselcnggarakan di madrasah, yang dilakukan sccara mcnycluruh mcncakup pcngembangan dimcnsi manusia lndoncsia scutuhnya, yakni aspck-aspck morallakhlaq, pcngctahuan, kcschatan, kctrampilan dan scni. Pcngcmbangan pcndidikan di madrasah dilakukan sc:mai dcngan kcbutuhan, kondisi dan jatidiri madrasah pada scluruh aspcknya. Pcngcmbangan aspck-aspck tcrscbut bcrmuara pada pcningkatan dan pcngcmbangan kccakapan hidup yang diwujudkan mclalui pcncapaian kompctcnsi pcscrta didik untuk bcrtahan hidup, mcnycsuaikan diri, dan bcrhasil dimasa datang. Dcngan dcmikian pcscrta didik mcmiliki kctangguhan, kcmandirian, dan jatidiri yang dikcmbangkan mclalui kcsinambungan. Oleh karena itu diperlukan pcnyempurnaan kurikulum yang berbasis pada kompctensi pcserta didik. Penycmpurnaan
kurikulum
ini
dilandasi
olch
kebijakan-kcbijakan
yang
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
UUD 1945 dan Pembukaannya. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pcndidikan Nasional UU No.22 tahun 1999 tcntang Pcmcrintah Dacrah, dan Pcraturan Pemcrintah No.25 tahun 2000 tcntang Kcwenangan Pcmerintah 63 dan Kcwenangan Propinsi sebagai dacrah otonom
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tcntang Pemcrintah Daerah dan Peraturan Pcmerintah No. 25 tahun 2000 tcntang Kcwcnangan Pcmerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom berimplikasi tcrhadap kebijakan pengclolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kc descntralistik juga bcrimplikasi tcrhadap penyempurnaan kurikulum sckolah. 64 Pcnyempurnaan ku.'ikulum tcrsebut mengacu pad" Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistcm Pcndidikan Nasional, yang bcrkenaan dengan pasalpasal sebagai berikut : 62 Mulyasa, Kurikulum "' -
"'J
h.67
30
I. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk waktu serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif~ mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 2. Pasal 35 Ayat (I), yang menyatakan bahwa Sstandart Nasional Pendidikan terdiri atas standali isi, proses kompotensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembayaran, clan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 3. Pasal 37 Ayat (1), yang menyatakan bahwa pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilnm Pentahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olah Raga, Ketrampilan/kejuruan, dan Muatan Lokal. 65
BARm METODOLOGI PENELITIAN
A.
Sumber Data
Secara garis besar, data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer diarnbil dari sumber-surnber yang sangat terkait dengan permasalahan diatas yang dijadikan sebagai data wajib penelitian, dalam hal ini perkernbangan madrasah yang ada di Indonesia di tambah dengan kebijakan pemerintah terhadap perkembangan madrasah yang terkait dengan kualitas pendidikan madrasah. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan baik buku-buku, majalah, artikel, situs resmi dari Departemen Agama maupun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. 67 Dengan melihat pendekatan dan model penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sesungguhnya penulis secara sadar menempatkan diri pada posisi 'sejarawan dari disiplin lain,.68 Berkenaan dengan hal tersebut, bahan-
67 H. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitati[(Yogyakarta. Rake saresin, 2000) him 79 68 Kuntowijoyo mengkatcgorikan sejarawan ke dalam tiga kclompok, yakni sejarawan profesional, sejarawan dad disiplin lain, dan sejarawan dari masayarakat. Lihat Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991) him 36. Mengingat ruang lingkup kajian yang bcrdimensi waktu lampau maka penuJis menggunakan pendekatan historis seba~ai sudut
32
bahan penulisan semaksimal mungkin mengacu pada sumber-sumber pnmer , seperti peraturan perundang-undangan, catatan sejarah perkembangan madrasah pada awal kemerdekaan dan kontemporer. Begitupun upaya ini masih terbatas, Oleh karenanya, penulis juga menggunakan data-data sekunder
yang relevan
dengan penelitian tersebut. 69 Penulisan skripsi ini mengacu kepada teknik penulisan skripsi dalam Pedoman Akademik Tahun 200612007 Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
B,
Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data
Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) atau melalui penelitian berbagai referensi yang ada di perpustakaan, Oleh karenanya, langkah peltama yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan berbagai referensi yang ada untuk mencari data-data yang diperlukan, Lankah kedua adalah melakukan ekplorasi informasi melalui hasilhasil bacaan dan anal isis, secta mencari data-data pendukung lain. Langkah teraldlir dari penelitian ini adalah penyusunan laporan penelitian. Adapun metode yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistem komparasi dari metode yang lazim disebut dengan metode deskriptif, komparatif dan analitik. Yaitu memaparkan dari data-data yang terkumpul dari berbagai referensi yang terkait dengan penelitian diatas, agar diperoleh satu data dan informasi yang akurat tentang hasil aldlir dari suatu penelitian.
C.
Tehnik Analisis Data
Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, rnaka untuk menganalisis hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini bisa dikategori sebag"i berikut : I. Dengan melihat data-data yang ada baik melalui hasil data-data yang ada. 2. Menganalisis lebih lanjut dari data-data yang ada, sehingga diperoleh satu jawaban yang tepat sehingga diperoleh satu jawaban yang tepat tentang
33
3, Memberikan laporan dari hasil penelitian yang telah di lakukan,
D.
Tinjauan l'ustaka SecaJ'a umum dapat dikatakan bahwa kajian tentang kepenclidikan Islam belum
tergarap secara sistematis, Muctar Bukhori
berpendapat sampai tahun 1994
kegiatan penelitian tentang pendidikan Islam masih terfokus pada persoalan operasional didaktik-metodik. Masalah-masalah fundasional masih dipahami sebagai terraillcogllito,70 Azyumardi Azra di dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Islam: Tradisi dan Modemitas Menuju Millenium Baru (1999), juga menyatakaJ1 bahwa kajian Kependidikan Islam merupakan bidang yang belum tergarap secara serius, Menurut Azra, perhatian terhaclap kependidikan Islam memerlukan lebih banyak lagi kajian historis analitik-konsekuensial, sebagaimana misalnya dilakukan oleh Karel A. Steenbrink clalam buku Pesantren, Maclrasah Sekolah,71 Di latar belakang masalah telah clikemukakan bahwa madrasah merupakan lembaga pendiclikan yang lahir dari, oleh clan untuk masyarakaL Inilah identitas masyarakaL Dalam kaitan ini sangat
tepat seperti clikatakan Prof. Dr. Husni
Rahim, bahwa maclrasah adalah maclrasah, Aliinya lembaga madrasah tidak clapat cligantikan dengan lembaga-Iembaga lainnya, karena madrasah mempunyai visi, misi dan karakteristik yang sangat spesifik cli dalam masyarakat maupun kelembagaannya, baik dilihat dari segi kebuclayaan, sosial politik maupun ekonomi n Perhatian Pemerintah mulai ditunjukkan kepada pembinaan maclrasah misalnya clengan lahimya SKB 3 menteri. Pengakuan pendidikan Islam clengan ciri khasnya baru clilihat dalamUU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Penclidikan NasionaL Di dalam UU tersebut madrasah cliakui sebagai sub-sistem pendiclikan nasional sebagaimana cli clalam PI' No.29 tentang Penclidikan Menengah,73 70 Muehtar Bukhor, Penelitian Pendidikan dan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Press, 1994), h, 20 71 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan lvlodernisasi Menuju Milenium Earll
34
Upaya peningkatan kualitas pendidikan pada madrasah baik mengenaI pengembangan
kurikulum,
peningkatan
profesionalisl1lc
guru.
pemenuhan
kebutuhan sarana daIl prasarana dan pemberdayaan pendidikan telah, scdang dan akan dilaksanakan secara terus menurus. Upaya tersebut merupakan agenda pemerintah cq. Departemen Agama yang diarahkan agar setiap satuan pendidikan madrasah selalu berupaya untuk mcmberikanjaminan kualitas kepada pihak-pihak yang berkepentingaI1, yaitu suatujaminan agar setiap penyelenggara pendidikan di madrasah scsuai dengan apa yang seharusnya dan sesuai pula clengan harapan masyarakat.
BabIV HasH Penelitian
A. Madrasah dan Pcr!,cmballgannya
Madrasah scbagai lembaga pendidikan dalam bentuk pendidikan formal sudah dikenal sejak awal abad ke-ll atau 12 M (abad ke 5-6 H), yaitu sejak dikenal adanya Madrasah Nidzamiyah yang didirikan di Baghdad oleh Nidzam AI-Mulk, seorang wazir dari Dinasti Saljuk.
Berdirinya Madrasah tersebut telah
memperkaya khasanah lembaga pendidikan di lingkungan masyarakat Islam, karena pada masa sebelumnya pendidikan hanya diselenggarakan di masjidmasjid dan dar al-khuttab. 74 Sebelumnya sudah banyak madrasah yang ada seperti di Nissabur tempat belajarnya Abu Ishaq al-Syirazi, Madrasah al-Shadiriyah di Damaskus. tahun 381 H di mesir Dinasti Fatimiyah mendirikan al-Azhar, kemudian Mustansyiriah di Baghdad dibangun oleh Kllalifah Mustansir Billah, Madrasah Zaituniah di Tunisia. 75 Namun, tidak seteratur di Madrasah Nidzamiyah yang di bangun di beberapa kota seperti kota Balakh, Nissabur, Ishafan, Bashrah dan Mosul. 76 Dengan demikian, pertumbuhan madrasah merupakan perkembangan lanjut dan alamiah da;i dinamika intern,,1 yang tumbu!l dari dalam masyarakat Isla!ll senc!iri. Di
Indonesia, keadaarmya berbeda dengan Timur Tengah. Madrasah
merupakan fenomena modern yang muncul pada awal abad ke-20 dengan memberikan pelajaran ilmu agama dari tingkat rendah dan 74
menengah.
Dr. H. Maksum Madrasah : Sejarah dan perkembangannya, (Jakarta: Logos 1999)
36
Pertumbuhannya disebabkan lebih kepada reaksi terhadap faktor-faktor yang berkembang dari luar lembaga pendidikan yang seeara de jc/cto sudah ada, terutama muneulnya pendidikan modem barat. Dengan kata lain tumbuh dan berkembangnya Madrasah adalah hasil tarik menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan (tradlsioanal) yang sudah ada di satu sisi dengan pendidikan modem (barat) di sisi lain. 77 Apabila ditelusuri sejarah masuknya agama Islam di Indonesia, maka agama Islam datang ke Indonesia disyiarkan secara damai oleh pedagang-pedagang dari Gujarat kemudian dilanjutkan oleh para wali yang menyebarkan agama Islam disesuaikan dengan tradisi masyarakat Indonesia. Orang-orang yang kemudian masuk Islam ingin mempelajari lebih lanjut
tentang Islam mereka belajar di
Masjid-masjid dan kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. 78 SeIanjutnya lembaga pesantren ini mendapatkan perhatian para sultan, sesuai dengan kedudukan tinggi para wali di mata sultan, beberapa pesantren mendapatkan perhatian dan bantuan dari sultan. Sepertll nama Tegalsari yang merupakan hadiah sultan hingga sampai pada abad ke- I9 pondok pesantren sangat terkenal bahkan santrinya banyak yang berasal dari Sumatera dan Kalimantan. 79
1. Madrasah di Masa Penjajahan
Ketika orang Belanda meIalui rombongan dagang VOC dan kemudian pemerintahan kolonial Hindia Belanda menguasai wilayah nusantara sejak tahun 1617, dalam jangka waktu yang lama mereka membiarkan saja madrasah dan pondok pesantren beljalan apa adanya. Untuk keperluan pendidikan anak-anaknya sendiri,
Belanda
mula-mula
sangat
mengandalkan
sekolah-sekolah
yang
didirikannya. Namun keperluan akan tenaga terampil tingkat rendahan mulai meningkat, pemerintall kolonia Juga menyelenggarakan penggajaran melalui
37
sistem persekolahan yang diskriminatif, terutama bila hal itu menyangkut penduduk pribumi 80 Pada zaman pemerintahan Daendels, pihak penjajah beranggapan bahwa hanya sekolah-sekolah pemerintah
(Staats Onderways) yang menghasilkan untuk
kepentingan penjf!iah. Sementara itu Mohammadens gods dienst onderwaysyaitu pondok pesantren, langgar, surau tidak diperlukan. Kebijakan VOC terhadap pendidikan tentu didasarkan pada prinsip bisnis, yaitu berdasarkan untung rugi. Selanjutnya setelah pemerintahan diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda oleh VOC (akibat kemunduran perusahaan), maka kebijakan pendidikan zaman pemerintahan Hindia Belanda adalah dikeluarkannya keputusan rf!ia Belanda No. 95 tahun 1848 yang memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk mendirikan Sekalah Dasar bagi pribumi untuk dijadikan sebagai pegawai pemerintahan. Setelah itru dike1uarkannya keputusan raja No. 25 tahun 1892 tentang diberlakukannya reorganisasi kebijakan pendidikan dasar yaitu: (a) Sekolah Dasar ke1as satu untuk anak-anak pribumi dan kaum bangsawan; (b) Sekolah Dasar kelas dua untuk anak-anak pribumi pada umumnya; (c) Sekolah Dasar kelas satu kemudian dikembangkan untuk anak-anak Belanda dan kaum bangsawan dengan dibentuk HIS (Hollandsh lnlandsche School).81 Pada tahun 1876 didirikan sekolah untuk perempuan (noni belanda) dan tahun 1882 didirikan Sekolah Menengah atau HBS (Holland Burgelijke School), selanjutnya tahun 1902 Sekolah Kedokteran STOVIA (School Tot Opleiding Voor
lndische Artsen) berdiri untuk pribumi kaum bangsawan dengan masa study tujuh tahun. Kemudian setelah tahun 1901 muncul ethische politiek dalam koloniale
politik sebagai pengganti exploitatie politik maka :,ekolah-sekolah
yang
diselenggarakan oeleh pemerintah Hindia Belanda terbagi beberapa bagian seperti: Jekolah untuk keturunan Eropa, pribumi kaum bangsawan dan pribumi rakyat biasa. Pembagian sekolah ini mengakibatkan kepada status sosial seseorang yang bolch dudule di dalam pemerintahan. Posisi pendidikan agama (gods
ondiways) terpinggirkan, dicurigai dan di kategorikan sebagai sekolah liar karena
38
pemerintahan kolonial
menganggap pendidikan Islam scbagai pcmbangkit
kekuatan moral untuk melakukan pcmberontakan. Oleh karcna itu pcmerintah kolonial mengeluarkan peraturan yang dikenaI dengan wild schoolen ordonansi tahun 1933. 82 DemikianIah, secara garis besar dapat dikatakan bahwa sistem persekoIahan kolonial terdiri atas tiga tingkatan yaitu rendah, mencngah dan tinggi. Pendidikan rendah (lager Onderwijs) terdiri atas: (a) sekoIah rendah berbahasa BeIanda; (b) sekolah rendall berbahasa pengantar daerah; dan (c) sekolah peralihan. Yang termasuk sekoIah rendah berbahasa Belanda
adalah sekolah rendah Eropa
(Europeesche Lager Schoel) dan sekoIall bumi putera kelas satu. Terakhir ini kemudian dibagi lagi yaitu: menjadi sekolall Cina Belanda (Hollandsche Chineese
Schoel) dan sekolall Belanda Bumi Putera HIS ( Hoolandsche Indische Schoel). Sekolah rendall berbahasa daerall juga ada dua macam, yaitu sekolah Bumi Putra kelas dua atau sekolah ongko 101'0 (Inlandsche Schoel Tweede Klasse) dan sekolah desa (volks Schoel). Sedangkan sekolah peralihan (Vervolg Schoel) adaIall untuk peralihan dari sekolah desa ke sekolah rendah berballasa Belanda. Untuk sekolah menengah terdapat Meer Utigebreid Lager Ondenvijs (MULO) dan Ambrenaar
Middlebar Schoel (AMS), sekolall tinggi yang ada adalah sekolah kedokteran STOVIA, SekoIah tinggi Hukum di Semarang dan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. S3 Termarjinalkannya pendidikan madrasah dengan slKap diskriminatif yang secara nyata ditunjukkan melalui berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritasnya adalah pribumi Islam menimbulkan perasaa.n antipati terhadap Belanda. Semakin dirasakan bahwa hubungan antara rakyat dengan pemerintah (kolonial) bukan hubungan antara rakyat dengan pengayom meIainkan hubungan antam terjajah dengan penjajah. 84 Dipacu
oleh semangat Pan Islamisme serta gerakan
pembaruan Islam di Timur Tengah dan Mesir yang merambah ke wilayah Nusantara melalui pelajar-pelajar yang kembali setelall menyelesaikan studinya di
39
Timur Tengah maupun yang bermukim di Mekkah dan Madinah kembali ke Indonesia membangkitkan gerakan pembahaman Islam termasuk
sistem
pendidikan yang ada di pesantren. 85 Pada tahun 1908 di Sumatera muncul antara lain Madrasah Adabiyah yang didirikan di Padang oleh Syaikh Abdullah Ahmad. Kemudian tahun 1915 madrasah ini bembah menjadi HIS Adabiyah. Sementarai itu tahun 1910 Syaikh M. Taib Umar juga mendirikan Madrasah SchoeI di Batusangkar sedangkan H. Mahmud Yunus pada tahun 1918 mendirikan Diniyah Schoel sebagai lanjutan Madrasah Schoel. Sementarai itu pondok pesantren pun tak ketingglan turut serta mendirikan lembaga serupa. Syaikh Abdul Karim Amrullah mendirikan Madrasah Tawalib di Padang Panjang. Di Jambi, H. Abd Somad seorang ulama besar lulusan Mekkah mendirikan pesantren dan Madrsah Nurul Iman (1913). Sedangkan Madrasah Saadah al-Darain didirikan oleh H. Achmad Syakur, Madrasah Nurul Iman oleh H.M Saleh dan Madrasah Juharain oleh H. Abd Majid (1922)86 Di Aceh didirikan madrasah yang pertama pada tahun 1930 bernama Saadah Adabiyah oleh Tengku Daud Beureuh. Madrasah aI-Muslim oleh Tengku Abdul rahman Munasah Mencap, Madrasah Sarul Huda dan banyak madrasah lainnya. Hal serupa terjadi juga di wilayah Indonesia. Beberpa Ulama yang berjasa dalam perkembangan Madrasah di Indonesia antara lain: Syaikh Amrullah Ahmad (1907) di Padang, K.H Ahmad Dahlan (1912) di Yogyakarta, K.H
Wahab
Hasbullah bersama K.H Mas Mansyur (1914) di Surabaya. Rangkayo Rahmah alYunusi (1915) di Padang Panjang, K.H hasyim Asyari (1919) mendirikan Madrasah Salafiyah di Tebuireng Jombang. 87 Organisasi-organisasi Islam yang bermunculan juga banyak yang mendirikan madrasah dan juga sekolah-sekolah dengan nama, jenis dan tingkatan yang bermacam-l11acam, antara lain: 1. Muhal11l11adiyah (1912) l11endirikan l11adrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallil11in/Muallil11at, Muballighinll11uballighot dan l11adrasah Diniyah.
40
2. AI-Irsyad (1913), mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan Tahassis. 3. Matiaul Anwar di Menes Banten mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Diniyah. 4. Perhimpunan Umat Islam (PUI) tahlln 1928 mendirikan Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah pertanian. 5. Persatllan Tarbiyah Islamiyah (Perti) tahlln 1928 mendirikan Madrasah dengan mengguberbagai nama diantaranya Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Madrasah Awaliyah, Madrasah Tsanawiyah, Kuliyah Syariah. 6. Nahdlatul Ulama (1926) mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidairh, Madrasah Tsanawiyah, Muallimin Wustha dan Muallimin Ulya. 8 Menjamumya pendidikan Madrasah menurut Azyumardi Azra mempunyai karakter yang sangat spesifik yang tidak hanya sekedar melaksanakan pendidikan agama akan tetapi juga mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan hidup sehingga
madrasah ketertindasillIDya. 89
akan
pararel
dengan
kesadaran
masyarakat
akan
2. Madrasah di Masa Kemerdekaan Di awal kemerdekaan, tidak dengan sendirinya madrasah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional.
Madrasah memang terus hidup, tapi tidak
memperoleh bantuan sepenuhnya dari pemerintah.
Madrasah dan dunia
pendidikan Islam pada umumnya dibiarkan hidup meskiplln dalam keadaan yang sangat sederhana dan hidup apa adanya. Kalaulah pada waktu itu ada perhatian, hanyalah sebatas dukungan moral seperti: I. Maklumat BP KNIP 22 Desember 1945 No.15, Berita RI tahlln II No.4 dan No. 5 hIm 20 kolom I (agar pendidikan di langgar-langgar dan madrasah berjalan terus). 2. Keputusan BP KNIP 27 Desember 1945 (agar Madrasah mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah) 3. Laporan Panitia Penyidik Pengajaran RI tanggal 2 Mei 1946 yang diketuai Ki Hajar Dewantara dengan 51 anggota (pengajaran yang bersifat pondok pesantren dilll madrasah dipandang perlu untuk dipertinggi dan di modernisasi serta diberi bantuan berupa biaya sesuai dengan keputusan BP KNIP).9o
41
Adanya perhatian pemerintah baru diwujudkan dengan PI' No.33 Tahun 1949 dan PI' NO.8 tahun 1950, yang sebelumnya telah dikeluarkan peraturan menteri Agama NO.1 tahun 1946, No.7 tahun 1952, No.2 tahun 1960 dan terakhir No.3 tahun 1979 tentang
pemberian bantuan kepada Madrasah. Bantuan Madrasah
yang semula diperhitungkan per-kapita @Rp 60 per-murid (uang lama), suatu kebijakan yang mengecewakan umat karena bantuan tersebut sejak tahun 1965 dan di masa orde baru dijadikan bantuan lepas. 91 Pada awalnya kebijakan Departemen Agan1a tidak membuat Madrasah Negeri. Hal tersebut ditegaskan dalam pidato Kepala Jawatan clan Pendidikan Agama (Japenda) di Konferensi Kerja Desember 1952; "Jadi jangan sampai kejadian Japenda bertindak mengurangi atau meniadakan inisiatif partikelir di lapangan peng'\iaran. Jangan mengambil over pengurusan partikelir yang berkembang untuk dijadikan madrasah, walau bernama madrasah model atau madrasah pereobaan yang menjadi saingan bagi inisiatif rakyat".92 Demikian pula pada suatu seminar yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 Desel11ber 1995 oleh Badan Litbang Departel11en Agama juga diangkat perl11asalahan bahwa penegerian dari l11adrasal1 yang telah ada l11elalui prakarsa masyarakat kenyataannya telah l11enil11bulkan anol11ali dalal11 praktek pendidikan sehingga madrasah kehilangan identitasnya. Sementara itu K.H Abdurrahman Wahid sewaktu menjadi Presidean RI dalam Rakernas I tahun 2000 Forum KOl11unikasi Yayasan Swasta l11enegaskan: "pendidikan di Indonesia di masa l11endatang harus bisa l11enghapuskan dikotol11i antara swasta dan negeri. Seluruhnya harus dilakukan oleh swasta sedangkan negeri hanya l11elakukan rintisan-rintisan saja. Dikemudian hari dalal11 soal anggaran Diknas hanya menyalurkan saja kepada pihak swasta untuk kepentingan operasional".93 Madrasah lahir dari lingkungan l11asyarakat kelas l11enengah ke bawal1, yang menyebabkan 91 0'
status
madrasah
untuk
Saleh. Madrasah dan Pendidikan.... h. 76
dinegerikan
sehingga
memperoleh
42
pembiayaan dana operasionalnya, manaJemen pengelolaannya dan saranaprasarana yang meneukupi dari pemerintah. Namun, dal.am penegerian itu akan teljadi uniformitas dengan meniadakan karakteristik madrasah yang bervariasi sesum dengan kebutuhan masyarakat setempat 94
Madrasah negeri muneul
sebagai akibat penyerahan 205 buah SRI (Sekolah Rakyat Islam) dari pemerintah Aeeh (1946); 19 SRI Lampung dari Residen Lampung (1948); I Madrasah Mambaul
Ulum
Surakarta
wm'lsan
dari
Kesultanan
(1956).
Kemudian
berkembangnya Madrasah negeri berdasarkan Surat Menteri Agama No. 80 tahun 1967, yaitu dengan menegerikan Madrasah Tsanawiyah Sabilul Muttaqien, Magetan Madiun dan Madrasah Aliyah ai-Islam Surakarta. Penegerian Madrasah ini dimaksudkan sebagai percontohan untuk madra"ah swasta sedangkan pembinaan Madrasah swasta pada waktu itu diklasifikasikan
menjadi status
terdaftar dan disamakan. Untuk status terdaftar Madrasah dapat mengikuti ujian persamaan Madrasah negeri dml status dipersmnakan madrasah mempunyai hak yang sama dengan madrasah negeri. 95 Untuk memperkuat saran dari Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), pada tahun 1950 telah dishakan UU No.4 Tahun 1950 No.12 tahun 1954 tentang Dasar-Dasar
Pendidikan
dml
Pengajaran
di
sekolah
yang
menetapkan
dibedakukannya pendidikan Agmna di sekolah-sekolah umum, yang sifatnya fakultatif dengan ketentuan-ketentuan ymlg antara lain berbunyi: "pada sekolah-sekolah negeri diadakal111ya pelajaran agama, orang tua murid berhak menentukan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak,,96 Bimbingan teknik kependidikan dalanl rangka kesatuan sistem agar secara teknis tidak ada dikotomi antara pendidikan Agama dan pendidikan umum diwujudkan melalui kebijaksanaan K.H Wahid Hasyim pada waktu menjabat Menteri Agama tahun 1949-1952 untuk memasukkan
t\~uh
mata pelajaran di
lingktmgan madrasah, yaitu mata pelajaran mmnbaca-menulis (latin), berhitung, ~~ Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi..., h. 20 I
43
bahasa Indonsia, Sejarah, IImu Bumi dan Olahraga. Kebijaksanaan tersebut kemudian melahirkan UU No.4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah dalam Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa : "Belajar di sekolah Agama yang telah mendapatkan pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belqjar".97 Departemen Agama di bawah kepemimpinan K.H Moh Ilyas (1953-1959) mengambil
langkah
kebijaksanaan
yang
sangat
strategis,
yaitu
dengan
mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan di madrasah dengan memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar (MWB) selama 8 tahun, tujuan dari MWB ini diarahkan pada pembangunan jiwa bangsa, yaitu untuk kemajuan di bidang ekonomi, industri dan transmigrasi dengan kurikulum yang menyelaraskan tiga perkembangan,
yaiut perkembangan otak, perkembangan hati, dan
ketran1pilan. Lama belajar MWB 8 tahun dengan pertimbangan bahwa pada umur 6 tahun anak sudah berhak bersekolah dan di umur 15 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perburuhan yang berlaku anak telah diizinkan untuk menem·i nafkah. 98 Upaya dalam rangka tugas nasional di bidang pendidikan agar pada gilirannya mampu mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional yang integral, Departemen Agama di
bawah pimpinan Dr. Mukti Ali, M.A. mengeluarkan Keputusan
Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1975 No. 037fUII975 dan No. 36 tahun 1975 tanggal 24 Maret 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. Keputusan bersama tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden No. 15 tahun 1972 dan instruksi Presiden No.1 5 tahun 1974, sesuai dengan petunjuk Presiden pada sidang kabinet terbatas tanggal26 November 1974 99 Melalui SKB 3 menteri tentang peningkatan mutu penclidikan pada madrasah cliharapkan agar: I. Ijazah madrasah dapat mempunym nilai yang sama dengan sekolah umum yang sederajat. 97
~
44
2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah 1Il1111l11 setingkat lebih atas 3. Siswa setingkat madarsah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. IOO Kebijaksanaan peningkatan mutu pendidikan madrasah agar sederajat dengan sekolah umum, diikuti dengan terbitnya Keplltusan Menteri Agama RI No. 70 tahun 1976 tentang Persamaan Tingkat/derajat madrasah dengan sekolah umum. Semula madrasah negeri dan sekolah dinas di lingkungan Departemen Agama mempunyai bentuk dan jenis yang berbeda, yaitu : MIN 358 buah, MTsAIN 182 buah, MAAIN 43 buah, PGA 4 th 146 buah, PGA 6 th I J 6 buah, PPUPA 3 buah, PHIN I buah dan SPlAIN 83 buah, kemudian dilakukan penyederhanaan bentuk dari struktur persekolahan yang dituangkan dalam SK Menteri Agama No. 15, 16, 17 tahun 1978, sehingga terjadi perubahan nama dan struktur menjadi sebagai berikut: I. 2. 3. 4. 5.
MIN tetap dengan nama MIN MTsAIN dijadikan MTsN MAAIN dijadikan MAN PGA 4 th dijadikan MTsN PGA 6 th dijadikan PGAN 3 th sesudah MTsN, dan sebagian l11enjadi MAN 6. PPUPA dijadikan MAN 7. PHIN dijadikan MAN 8. SPIAN dijadikan MAN 101 Dengan demikian, terjadi perubahan jumlah dan lokasi yang tidak merata menurut peliimbangan keperluan bagi masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, setelah program restrukturisasi persekolahan ini dilanjutkan dengan program relokasi yang prinsip dasarnya telah berjalan dalan1 pelaksanaannya. Mengenai pendirian madrasah swasta didasarkan atas SK Menteri Agama No.5 tahun 1977 yang pendirian
pelaksanaannya dituangkan dalam SK Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam No.6
Kep/D/ 69/77. Maka, madrasah swasta
diartikan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di
45
samping mata pelajaran umum dan diselenggarakan oleh organisasi, yayasan, badan atau perorangan sebagai pengurus atau pemiliknya. I02 Seperti halnya madrasah negeri, madrasah swasta juga mempunym tiga tingkatan, yaitu : Madrasah lbtidaiyah (lama belajarnya 6 tahun), Madrasah Tsanawiyah (Imna belajarnya 3 tahun) dan Madrasah Aliyah (lama belajarnya 3 tahun).
Madrasah swasta juga mempunyai status terdaftar dan dipersamakan.
Madrasah terdaftar apabila madrasah tersebut telah mendaftarkan diri pada di instansi Departemen Agan1a yang ditunjuk oleh Menteri Agama, sedangkan madrasah yang dipersamakan mempunyai status fungE;i dan kewajiban sarna dengan madrasah negeri. Madrasah dapat dipersamakan apabila memenuhi persyaratan antara lain: memiliki tempat belajar, fasilitas, guru yang mencukupi, menggunakan kurikulum Depmtemen Agmna, menjalankan administrasi yang teratur dan untuk beberpa tahun berturut-turut mengahsilkan lulusan ujian negara dengan hasil yang baik. Prosedur untuk memperoleh status dipersamakan diatur dalam pasal 4 SK Dirjen No.7 KpfD/69/77 dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh sebuah tim teknis se1mna enmn hari. 103
B.
Deskripsi Data Dalam kerangka pembangunan nasional, n1adrasah telah berperan secm'a
signifikan, terutama dalmn bidang agama dan bidmlg pendidikan. Dalam bidang agama, peran madrasah ialaI1 mendorong berkemb::mgnya nilai-nilai dan pandangan keagamaan (lslmn) yang modern, mendorong terwujudnya kehidupan beragmna yang terbuka, saling menghargai, dan belwawasan kebangsaan. Dalmn bidang pendidikan, madrasah berperan dalmn rangka rnemperluasakses bagi kalangan masyarakat miskin, pedesaan, dan perempuan untuk mendapat layanan pendidikan, selta nendorong terbentuknya watak bangsadan sumber daya manusia yang utuh sebagaimana dicita-citakanoleh sistem pendidikan nasional. 104
Ifl"}
.
46
C.
Analisa Data Sampai dengan tahun pelajaran 2005/2006, hasil-hasil pembangunan maelrasah
elalal11 bidang pendidikan adalah sebagai berikut. I05 1. Perkembangan Jumlah Lembaga
JUl111ah madrasah paela semua jenjang pada tahun pelajaran (TP) 2005/2006 adalah 40.260 unit; 36.818 (91,5%) di antaranya l11erupakan l11adrasah swasta. JUl111ah ini l11eningkat sebesar 951 unit (2,4%) elari TP 2004/2005 sebesar 39.309 unit. Berdasarkan jenjang pendidikan, rincian jUl111ah maelrasah aelalah sebagai berikut: Maelrasah Ibtielaiyah (MI), setingkat Sekolah Dasar (SD) Jumlah 23.519 unit; 21.971 (93,4%) di antaranya adalah MI Swasta Maelrasah Tsanawiyah (MTs), setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertal11a (SLTP) JUl111ah 12.054 unit; 10.794 (89,6%) eliantaranya aelalah MTs Swasta. Madrasah Aliyah (MA), setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Jumlah 4.687 unit; 4.053 (86,5%) eli antaranya adalah MA Swasta. •
29,7% MA menyelenggarakan Jurusan IPA
•
84,4% MA menyelenggarakan Jurusan IPS
•
7,3% MA menyelenggarakan Jurusan Bahasa
•
4,3% MA menyelenggarakan Jurusan Agama
•
4,3% MA l11enyelenggarakan Program Keteral11pilan
2. Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Madrasah Ibtidaiyah (M!) Jumlah siswa MI pada TP 2005/2006 adalah 3.152.939 orang; 89,6% di antaranya bersekolah di MI Swasta. JUl111ah ini l11eningkat sebesar 119.936 siswa
47
(4,0%) dari 3.033.003 siswa MI pada tahun pelajaran 2004/2005. APK terhadap penduduk usia sekolah 7-12 tahun adalah 12,46.
Tabel4.1
Perkembangan lumlah Siswa MI TI' 2005/2006 Jumlah Siswa MI
TP 2004-2005
APK TP 2005-2006
Jumlah
%
Jumlah
%
MI Negeri
312.008
10.3
327.548
1004
MI Swasta
2.720.995
89.7
2.825.391
Jumlah
3.033.003
100.0
3.152.939
TP 05/06
Peningkatan Siswa TP 04105 - 05/06
Jumlah
%
1.29
15.540
5.0
89.6
11.16
104.396
3.8
100.0
12046
119.936
4.0
Sumber: Data EMIS 2005/2006
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Jumlah siswa MTs pacta TP 2005/2006 adalah 2.129.564 orang; 75,5% di antaranya bersekolah di MTs Swasta. Jumlah siswa MTs pada periode ini meningkat sebesar 114.500 siswa (5,7%) dari 2.015.064 siswa MTs pada tahun pelajaran 2004/2005. APK terhadap penduduk usia sekolah 13-15 lahun adalah 16,34. Tabel4.2 Jumlah Siswa dan APK MTs TP 2005/2006 Jumlah Siswa MTs
TP 2004-2005
APK TP 2005-2006
05/06
Siswa TP 04/05 - 05106 Jumlah
%
4.00
19.529
3.9
75.5
12.34
94.971
6.3
100.0
16.34
114.500
5.7
Jumlah
%
Jumlah
%
502.084
24.9
521.613
24.5
MTs Swasta
1.512.980
75.1
1.607.951
Jumlah
2.015.064
100.0
2.129.564
MTsNegeri
TP
Peningkatan
. Sumber: Data hMIS 2005/2006
48
Madrasah Aliyah (MA) JUl11lah siswa MA pada TP 2005/2006 adalah
744.736 orang; 60,8%
di
anlaranya bersekolah di MA Swasta. JUl11lah siswa MA pada peri ode
1111
meningkal sebesar 42.904 siswa (6,1%) dari 701.832 siswa MA pada tahun pelajaran 2004/2005. APK terhadap penduduk usia sekolah 16-18 tahun adalah 5,89%. Tabel4.3 Jumlah Siswa dan API( MA TP 200:;/2006 Jumlah Siswa
I MA
TP 2004-2005
APK TP
TP 2005-2006
05/06
Jumlah
%
Jumlah
%
MA Negeri
284.051
40.5
291.937
39.2
MASwasta
417.781
59.5
452.799
Jumlah
701.832
100.0
744.736
Peningkatan Siswa TP 04/05 - 05106 Jumlah
%
2.31
7.886
2.8
60.8
3.58
35.018
8.4
100.0
ti.89
42.904
6.1
Sumioer: Data EMIS 2005/2006
3. Kondisi dan Permasalahan Madrasah Analisis lingkungan, biasa disebut analisis SWOT, adalah serangkaian analisis yang bertujuan unluk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Secara garis besar, lingkungan yang l11enjadi objek analisis terbagi ke dalam dua besaran pokok: internal dan eksternal.Dalam konteks l11adrasah, apa yang dil11aksud sebagai lingkungan internal adalah berbagai aspek yang l11elekat pada madrasah sebagai lembaga pendidikan, seperli Iulusan, siswa, tenaga pengajar, kurikulul11, sarana dan fasilitas pendidikan, termasuk kelembagaan madrasah itu sendiri. Analisis lerhadap lingkungan inlernal madrasah ini l11enghasilkan inforrnasi tentang peta kekualan dan kelemahan yang terdapat dalam kelembagaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah. Lingkungan ekslernal madrasah terdiri dari kondisi demografi, sosial politik, kompetitor, dan kawasan strategis baik nasional maupun internasional. Analisis terhadap
49
lingkungan eksternal ini menghasilkan informasi tentang peta peluang dan tantangan yang dihadapi. 106
D. Intrepetasi Data 1. Kondisi Lingkungan Internal a. Lulusan
Menurut Data EMIS, kondisi lulusal1 madrasah pada tahun pelajaran (TP) 2004/2005 pada semua jenjang pendidikan masing-masing adalah: 107
• MI •
Jumlah lulusan: 407.124 (tingkat kelulusan 98,5%)
•
49,3% melanjutkan ke MTs, 29,5% melanjutkan ke SMP, 9,9% melanjutkan ke Pondok Pesantren, 0,9% mengikuti kursus
•
4,8% tidak melanjutkan pendidikan
•
5,6% tidak diketahui
• MTs •
Jumlah lulusan: 599.331 (tingkat kelulusan 98,0%)
•
28,5% melanjutkan ke MA, 27,3% melanjutkan ke SMA, 8,2% melanjutkan ke Pondok Pesantren, 3,2% mengikuti kursus
•
5% bekerja, 5% lain-lain
•
22,9% tidak diketahui
• MA •
Jumlah lulusan: 211.789 (tingkat kelulusan 98,5%)
•
21,6% melanjutkan ke PTAI, 14,0% melanjutkan ke PTU, 7,5% mengikuti kursus, 6,2% mdanjutkan ke Pondak Pesantren
106 Gaspersz, Vincent. 2000. Penerapan Total Management In Education (TOME) Pada Perguruan Tinggi di Indonesia, Jumal Pendidikan (online), Jilid 6, No.3 (http://www.ut.ac.id diakses 20 Januari 2008).
50
•
12,0% bekerja
•
31,7% tidak diketahui
b. Siswa dan Orang Tua Siswa Data EMIS menyebutkan bahwa jumlah Slswa madrasah pada TP 2005/2006 pada semua jenjang pendidikan masing-masing adalah sebagai berikut. •
MI
•
Jumlah siswa: 3.152.939 (meningkat 4,0% dari TP 2003/2004)
•
Tingkat pengulang siswa 2,6%, siswa drop-out 0,7%
•
95,4% orang tua siswa berpendidikan SloTA ke bawah, 86,4% orang tua siswa memiliki pendapatan Rp 500.000 ke bawah
•
MTs •
Jumlah siswa: 521.613 (meningkat 3,9% dari TP 2003/2004)
•
Tingkat pengulang siswa 0,2%, siswa drop-out 1,4%
•
94,0% orang tua siswa berpendidikan SLTA ke bawah, 80,7% orang tua siswa memiliki pendapatan Rp 500.000 ke bawah
•
MA
•
Jumlah lulusan: 744.736 (meningkat 6,1 % dari TP 2003/2004)
•
Tingkat pengulang siswa 0,2%, siswa drop-out 1,1 %
•
90,7% orang tua siswa berpendidikan SloTA ke bawah, 73,8% orang tua siswa memiliki pendapatan Rp 500.000 ke bawah
c. Tenaga Pengajar •
Jumlah dan Rasio
•
MI
•
Jumlah seluruh guru MI: 215.456 orang; 14.,0% adalah PNS, 86% adalah Non-PNS
•
Rasio guru PNS adalah 104,7; Rasio guru Non-PNS adalah 17,0; dan Rasio rata-rata guru PNS dan Non-PNS adalah 14,6
•
MTs
51
•
Rasio guru PNS adalah 80,3; Rasio guru Non-PNS adalah 11,1; dan Rasio rata-rata guru PNS dan Non-PNS adalah 9,7
•
MA
•
Jumlah seluruh guru MA: 105.923 orang; 16,3% adalah PNS, 83,7% adalah Non-PNS
•
Rasio guru PNS adalah 50,4; Rasio Guru Non-PNS adalah 9,8; dan Rasio rata-rata guru PNS dan Non PNS adalah 8,2
•
Jumlah Gum Per Mala Pelajaran
•
MI
•
•
Guru Kelas: 138.272 (64,2%)
•
Guru PAl: 62.411 (29,0%)
•
Guru PJK: 14.773 (6,8%)
MTs
•
Guru Keagamaan: 72.526 (29,4%)
•
GuruMIPA:47.871 (19,4%)
• •
Guru IPS: 37.586 (15,2%)
•
Guru lainnya: 52.701 (21,4%)
Guru Bahasa: 35.884 (14,6%)
• MA
• •
Guru Keagamaan: 21.273 (20,1 %)
• • •
Guru IPS: 31.634 (29,9%)
Guru MIPA: 21.558 (20,4%)
Guru Bahasa: 15.160 (14,2%) Guru Lainnya: 16.298 (15,4%)
•
Jumlah Gum Per Kualifikasi pendidikan
•
MI •
Dibawah D2: 7: 4.444 orang atau 14,8%
52
•
•
•
Setingkat D3: 1.521 orang atau 5%
•
Setingkat S I: 5.840 orang atau 19.4%
MTs •
Di bawah D2: 1.090 orang atau 4, I%
•
Setingkat D2: 1.598 orang atau 6%
•
Setingkat D3: 5.796 orang atau 21,9%
•
Setingkat S I: 18.041 orang atau 68%
MA •
Di bawah atau setingkat D I: 321 orang alau 2,2%
•
Setingkat D2; 130 orang atau 0,9%
•
Setingkat D3: 1.265 orang atau 8,6%
•
Lebih tinggi atau setingkat SI: 13.062 atau 88,4% Tabel Kualifikasi Pendidikan Guru
1
88%
0.8 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : . , . ; 1
+------
0.6
61%
------------
0.4+-----0.2 +--",,,,,0
Illi¥IMI Illi¥IMts DMA
_ 4%
2%
o Oi bawah 02
8etingkat 02
8etingkat 03
8etingkat 81
Sumber: Data EMIS 2005/2006
d. Sal'ana dan Fasilit,ls
•
MI •
Jumlah ruang belajar yang masih dalam kondisi baik: 59667 atau 47%
•
Jumlah tuang belajar yang IUSak ringan: 39.453 atau 31 %
53
•
MTs •
Jumlah mang belajar yang masih dalam kondisi baik : 44.823 atau 67%
•
Jumlah tuang belajar yang rusak ringan: 14.804 atau 22%
•
Jumlah ruang belajar yang rusak berat: 7.530 atau. 11%
• MA •
Jumlah ruang belajar yang masih dalam kondisi baik : 19.455 atau 75%
•
Jumlah tuang belajar yang rusak ringan: 4.788 atau 18%
•
Jumlah ruang belajar yang rusak berat: 1.835 atau 7% Kondisi Ruang Belajar Madrasah
0.8 -,-_ _---,=,------'7"'5"'%'67%
0.7 +----=..:..:c...j 0.6 -I----,=._ 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
_
-1--=-=
ililMI IJ!IMTs
31%
OMA 7%
o Baik
Rusak Ringan
Husak Beral Sumber: Dala EMIS 2005/2006
e. Kurikulum
Sejak Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agal1la, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalanl Negeri pada 1975, komposisi kurikulum madrasah terdiri dari 70% pendidikan umum dan 30% pendidikan agama. Dalam kurikulum 1994, ketentuan 30% mata pelajaran agama dalam kurikulum madrasah reguler dihapuskan. Dengan kata lain, madrasah I:aflls menerapkan 100% materi pendidikan umum dalam kurikulumnya, dan merumuskan kembali sistem pengaJaran
materi
pendidikan
agama,
sehingga
madrasah
tetap
dapat
mempertahankan ciri khasnya keagamaannya. Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) komposisi kurikulum madrasah tidak lagi berkutat pada
54
perbandingan pendidikan umum dan pendidikan agama, tetapi mcnekankan pada kompetensi dengan komposisi 70% praktek dan 30% teori. I08
f.
Keuangan
• MI • Pemasukan Madrasah Ibtidaiyah
• • •
Jumlah Pemasukan: 723.690.059.914 Pemasukan dari Pcmerintah: 62,4% Pemasukan dari BP3: 37,6%
• Pengeluaran Madrasah Ibtidaiyah
• •
Jumlah Pengeluaran: 719.215,603.203
• • • • •
Pengeluaran Ulltuk proses belajar: 5%
Pengeluaran untuk gaji dan honor: 68,7%
Pengeluaran untuk biaya pemeliharaan: 1:1,7% Pengeluaran untuk biaya ekstra kurikulcr: 1,9% Pengeluaran untuk adminitsrasi: 1,8% Pengeluaran lainnya: 5,1%
• MTs • Pemasukan Madrasah Tsanawiyah
•
•
Jumlah Pemasukan: 905.880.129.651
•
Penerimaan dari pemerintah: 51,3%
•
Penerimaan dari BP3: 48,7%
Pengeluaran MTs •
Jumlah Pengeluaran: 899.844.680.647
•
Pengeluaran untuk gaji dan honor: 64,8%
•
Biaya proses belajar: 5,7%
•
Biaya pemeliharaan: 11 %
•
Biaya pembelian: 5,5%
55
•
Biaya ekstra kurikuler: 2,3%
•
Biaya Administrasi: 2,6%
•
Biaya lainnya: 8,2%
• MA •
Pemasukan MA •
Jumlah Pemasukan: 502.659.073.134
•
Penerimaan dari pemerintah: 55,5%
•
Penerimaan dari BP3: 44,5%
• Pengeluaran MA
•
Jumlah pengeluaran: 499.271.343.976
•
Biaya gaji dan honor: 65%
•
Biaya proses bel'\iar: 5,9%
•
Biaya pemeliharaan: 9,9%
• • • •
Biaya pembelian: 5,4% Biaya ekstra kurikuler: 2,3% Biaya administrasi: 2,5% Biaya lainnya: 9% Grafik Pemasukan Madrasah
0.7 0.6 0.5 0.4
I!!l MI
0.3 0.2
IIMTs
DMA
0.1
o Pemerintah
BP3 Sumber: Data EMIS 2005/2006
56
Grafik Pengeluaran lVIadrasah
Lainnya
Adm
2%
Ekskul
2% 2%
DMA Pembelian
IIIIIMTs
ImMI Pemeliharaan
Proses belajar
Gaji&honor
o
0.2
0.4
0.6
0.8
Sumber: Data EMIS 2005/2006
g. Akreditasi Lembaga
• •
Disamakan: 4.541 atau 21 %
•
Diakui: 10.1 06 atau 46%
•
Terdaftar: 7.190 atau 33%
57
•
•
MTs •
Disamakan: 1.13 7 atau II %
•
Diakui: 4.754 atau 44%
•
Terdaftar: 4.720 atau 43%
•
Belum terdaftar: 183 atau 2%
MA •
Disamakan: 321 atau 8%
•
Diakui: 1.362 atau 34%
•
Terdaftar: 2.259 atau 56%
•
Belum terdaftar: III atau 3%
Grafik Akreditasi lMadrasah 0,6..--------------------
0,5 0,4
I§il l±2..l
0,31------
MI
IIMTs DMA
0,2 0,1
o
Disamakan
Diakuj
Terdaftar
81m terdaftar
Sumber: Data EMIS 2005/2006
h. Kekuatan
•
Pe."tumbuhan yang pesal
Jumlah madrasah sarnpai TP 2005/2006 yang rnencapaI 40.260 unit
58
200112002 sampai dengan TP 2004/2005, rata-rata pertumbuhan jumlah madrasah adalah 3,06% per tahun. Pesatnya pertumbuhan ini tercermin pula pada peningkatan jumlah penduduk usia sekolah yang menjadi peserta didik madrasah. Seperti dikemukakan di atas, besamya jumlah siswa madrasah berpengaruh signifikan pada besarnya Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa madrasah terhadap penduduk usia sekolah 7-18 tahun. Kekuatan madrasah terkait dengan ini adalah kemampuannya menyediakan layanan pendidikan secara signifikan terhadap penduduk usia sekolah 7-18 tahun di Indonesia. •
Layanan pendidikan hingga ke pelosok
Ditinjau dari lingkup wilayah layanan pendidikannya, madrasah tersebar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang masyarakatnya seeara kultural, sosial, darl ekonomi tergolong marginal. Wilayah distribusi yang tersebar hingga ke pelosok ini menjadi kekuatan madrasah, karena telah menempatkan madrasah sebagai mesin penggerak pembangunan nasional, yang secara signifikan tekah memberi kontribusi terhadap pengembangan mobilitas sosial masyarakat marginal. i. Kelemahan
•
Kondisi fisik madrasah pada umumnya masih ditandai dengan kurang memadainya sarana dan fasilitas penunjang pendidikan, seperti lUang belajar, perpustakaan, dan laboratorium.
•
Masih rendahnya kualitas tenaga kependidikan. Kondisi ini ditandai dengan masih banyaknya tenaga pengajar yang di bawah kualifikasi, juga dengan masih banyaknya tenaga pengaj ar yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikarmya.
•
Tingkat kescjahteraan tenaga peilgajar yang relatif r,ulsih rendall, yang pada akhimya al(an berdarnpak pada kualitas kegiatan belajar mengajar.
•
Banyaknya madrasah swasta yang keuangarmya sangat bergantung pada kemampuan finansial orang tua siswa. Kondisi ini menjadi
59
masalah, karena sebagian besar orang tua siswa tergolong kelompok ekonomi menengah ke bawah.
2. Kondisi Linglmngan Eksternal a. Nasional •
Demografi
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan bahwa pada tahun 20 I 0/20 II, jumlah penduduk usia sekolah 7-18 tahun akan mencapai 49.060.800 orang. Pertambahan jumlah penduduk usia sekolah yang sangat pesat ini harns ditindaklanjuti
dengan
pengembangan daya tampung
madrasah.
Menurnt
perkiraan Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, diperkirakan bahwa APK pada masing-masing jenjang madrasah pada TP 2010/2011 akan mencapai 14,31 % pada MI, 19,69% pada MTs, dan 7,08% pada
MA.
1G9
•
Sosial Politik Sejak diberlakukannya otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 22/1999 tentang Pel11erintah Daerah, yang kel11udian disusul dengan pemberlakuan Undang Undang Nomor 32/2004 tentang Pel11erintah Daerah, nasib perkel11bangan pendidikan di Indonesia, khususnya pada tingkat dasar dan menengah, sangat ditentukan oleh kebijakan
yang
diambil
Pemerintah
Daerah
Provinsi
maupun
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. IIG Meski di satu sisi otanomi daerah membuka kemungkinan pemerataan hasil-hasil ]Jembangunan secm'a lebih adil seiring dengan bergesernya mobilitas sosial politik dari ]Jusat ke daerah, di lain sisi, otonomi daerah juga dikuatirkan akan berdampak pada ketidakmera~aan kualitas pendidikan. Kekuatiran ini terkait
dengan
luasnya kewenangan
pemerintah
mengelola pendidikan dasar dan l11enengah,
daerah
dalam
mulai dari
aspek
kurikulum, sarana dan fasilitas, anggaran pendidikan, dan lain
60
sebagainya. 111
Khususnya
bagi
madrasah,
politik
desentralisasi
pendidikan ini juga telah melabirkan kesulitan tersendiri dalam kaitannya dengan upaya memperoleh dukungan pengembangan dari pemerintah daerab, mengingat hingga kini madrasah masih berada dalam naungan pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Agama harus segera melakukan advokasi dengan mengeluarkan kebijakan yang
dapat
memperkuat
integrasi
madrasah
dengan
politik
desentralisasi pendidikan otonomi daerah.
• Kompctitor Dibandingkan sekolab-sekolab umum yang dikelola Departemen Pendidikan Nasional yang merupakan mitra-pesaing madrasah selama ini, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan madrasah harus diakui lebih rendab. Kondisi ini harus menjadi kekuatan pendorong bagi madrasah
untuk
mengejar
ketertinggalannya,
dengan
terus
meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikannya. b. Intcrnasional Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelab RRC, India, dan Amerika Serikat, Indonesia sesungguhnya memiliki potensi untuk unggul dari segi sumber daya manusia. Nan1Un, pada kenyataannya, potensi ini tidak berhasil dikembangkan dengan baik sehingga Human Development Index (HDI) Indonesia terpuruk pada peringkat ke 96 dari 174 negara. Salah satu indikator yang menentukan tinggi rendahnya HOI adalah pendidikan. Ini berarti babwa terpuruknya HDI Indonesia tidak lepas dari kurang berhasilnya si3tem pendidikan Indonesia dalaiIl pengE'mbangal1 sumter daya manusia berkuaJitas. 112
III
Sidi, Indra Djati. "Reformasi Pendidikan Menyongsong Milenium ke-3" dalam
61
Dalam
konteks
memajukan
pembangunan
bidang
pendidikan,
madrasah, sebagaimana juga lembaga-lembaga penclidikan lain, sudah seharusnya merespon berbagai paradigma baru dan isu clalam dunia pendidikan yang berkembang dewasa ini. Pertama, kesetaraan antar sektor pendidikan;
kedua,
pendidikan
yang tereneana;
ketiga,
pendidikan yang rekonstruktif; keempat, pendidikan yang berorientasi pada peserta didik; kelima, pendidikan berwawasan multi-budaya clan multi-iman; keenam, pendiclikan berkualitas global. ll3 c. Peluang •
Undang-undang No 20 tahun 2003 semakin mempe11egas kedudukan madrasah sebagai sekolah umum. ll4 Madrasah berpeluang besar untuk mengembangkan kapasitas kelembagaannya, meningkatkan kualitas sistem dan layanan pendidikannya dalam rangka mensukseskan kegiatan pendiclikan nasional
•
Masyarakat yang semakin religius Memperbesar peluang madrasah untuk mengembangkan dan memperluas pangsa pasarnya dengan mengembangkan unsur Islam yang menjadi aclded value clan keunggulan komparatifnya
•
Biaya pendidikan yang relatif murah. Memungkinkan madrasah menyerap lebih banyak pesel1a cliclik terutama dari
kalangan
masyarakat miskin dan pedesaan. •
Otonomi claerah memungkinkan madrasah
meningkatkan kerja
samanya dengan pemerintah daerah dan para stake holders lain di daerah yang selama ini telah menjacli lingkungan strategis madrasah d. Tantangan •
Turunnya seeara berarti jumlah penduduk usia 15 th ke atas yang buta huruf
113
Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi tvlenuju Ivlilenium Baru
62
•
Peningkatan
secara
nyata
persel1tase
penduduk
yang
dapat
menyelesaikan wajar dikdas
• Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi minimum dan sertifikasi yang sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar
• Meningkatnya kualitas hasil belajar yang diukur dengan peningkatan prosentase siswa yang lulus evaluasi hasil
bel~jar.
3. Analisis Kesenjangan
Analisis kesenjangan, sering disebut analisis gap, adalah analisis terhadap kondisi
sekarang, yang diketahui berdasal'kan analisis lingkungan yang
sebelwnnya sudah dilakukan, dan kondisi yang diharapk:m. Melalui dua metode analisis inilah kemudian dapat diketahui pel'masalahan utama yang dihadapi madrasah, yang kemudian menjadi titik tolak pel'kembangan kualitas pendidikan madrasah. Aspek Lulusan:
Siswa:
Kondisi Sekarang
Kondisi yang Diharapkan
Secara kuantitatif,
Secara kuantitatif,
madrasah memiliki
madrasah mempertahaukan
tingkat kelulusan yang
atau bahkan l11eningkatkan
sangat tinggi. Namun,
tingkat kelulusannya.
secara kualitatif, kualitas
Secara kualitatif, kualitas
dan daya saing lulusan
dan daya saingiulusan
masih rendah
masih harus ditingkatkan
Tingkat putus sekolah dan
Senlakin menurunnya
drop-out relatif l'endah
jumlah siswa madrasah yang drop-out dan putus sekolah
Guru :
Kuantitatif:
Kutmtitatif:
- Belum berimbangnya
- Meningkatl1yabesaran
rasio guru terhadap
rasio guru terhadap
63
- Tenaga pengajar rnasih kurang - Masih banyalmya guru
- Kebutuhan tenaga pengajar terpenuhi - Meningkatnya
non-PNS dengan
kesejahteraan tenaga
tingkat kesej ahteraan
pengajar
yangrninirn
Kualitatif: - Masih banyaknya guru yang berpendidikan di bawah kualifikasi - Masih banyaknya guru
Kualitatif:
- Terpenuhinya kondisi kualifikasi guru
-. Menurunnya jurnlah
rnata pelajaran yang
guru yang tidak sesuai
tidak sesuai dengan
dengan latar belakang
latar belakang
pendidikannya.
pendidikannya. Kurikulurn:
-
Kurangnya kualitas dan
- Meningkatnya kualitas
relevansi kurikulurn.
clan relevansi kurikulurn
Organisasi struktur
clengan kebutuhan
bdan rnuatan kurikulurn
kornpetensi siswa.
cenderung turnpang tindih dan dulikatif.
- Struktur clan rnuatan kurikulurn terorganisasi secara lebih sisternatis.
Sarana dan fasilitas
Keuangan
Kurangnya sarana dan
Terpenuhinya kebutuhan
fasilitas pendidikan
sarana dan fasilitas
-
Besamya partisipasi
- Meningkatnya
rnasyarakat dalam
partisipasi rnasyarakat
l"npnfhtlcnno lU~l1:::tnO:::tn
r1~l<;llYl t"l"'l"",..,rlllf...nnn
64
madrasah.
- Minimnya alokasi
keuangan madrasah. - Alokasi anggaran untuk
anggaran untuk
operasional dan
operasional dan
pengembangan
pengembangan
pendidikan meningkat.
pendidikan.
BABV PENUTUP
A. Kesimpulan Dari pembahasan bab demi bab dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dengan mengetahui beberapa definisi dari kebijakan sebagaimana yang
telah dikemukakan dengan harapan dapat memberikan gambaran bahwa kebijakan publik itu memiliki banyak dimensi, sehingga untuk memahaminya diperlukan langkah untuk mengenali karakteristik dari kebijakan publik i!u sendiri. Diantaranya adalah sepelii adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam bentuk pemecahan masalah publik (problem solving) disertai adanya tindakan-tindakan tertentu untuk mengapiikasikan kebijakan tersebut. 2. Manajemen Mutu Terpadu (TQM) adalah suatu sistem manajemen yang mendayagunakan sumber-sumber kualitas yang ada dalam organisasi melalui
tahapan-tahapan
manaJemen
secara
terkendali
untuk
66
meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan secaI'a efektif dan efisien. 3. Kesulitan penerapan TQM dalam bidaI1g pendidikan adalah kesulitan dalam penentuan kualitas produknya (lulusan) yang lebih bersifat kualitatif. 4. Implementasi TQM di bidang pendidikaI1 dikatakan berhasil jika dapat ditemukan ciri-ciri sebagai berikut : a. Tingkat konsistensi produk dalam memberikaI1 pelayanaI1 umum dan pelaksanaan pembaI1gunan untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM terus meningkat. b. Kekeliruan
dalmn
bekelja
yang
berdampak
menimbulkaI1
ketidakpuasan dan komplain masyarakat yang dilayani scmakin berkuraI1g. c. Disiplin waktu dan disiplin kerja semakin meningkat d. Inventarisasi aset organisasi semakin sempurna, terkendali dan tidak berkurang/hilang taI1pa diketahui sebab - sebabnya. e. Kontrol berlangsung efektif terutmna dari atasan langsung melalui pengawaSaI1 melekat, sehingga mampu menghemat pembiayaaI1, mencegah penyimpangan dalam pemberian pelayanan umum dan pembaI1gunan sesuai dengaI1 kebutuhaI1 masyarakat. f.
Pemborosan dana dan waktu dalmn bekerja dapat dicegah.
g. PeningkataI1 ketrampilan dan keahlian bekerja terus dilaksaI1akaI1
67
perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai cara bekelja yang paling efcktiL efisien dan produktif, sehingga kualitas produk dan pelayanan umum terus l11eningkat.
B. Rekomendasi untuk Penelitian Lebih Lanjut Total Quality Management (TQM) atau Manajemen Mutu Terpadu dalam bidang pendidikan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas, daya saing bagi output (lulusan) dengan indikator adanya kompetensi baik intelektual maupun skill selia kompetensi sosial siswa/lulusan yang tinggi. Dalam mencapai hasil tersebut, implementasi TQM di dalam organisasi pendidikan (madrasah) perlu dilakukan dengan sebenarnya tidak dengan setengah hati. Dengan memanfaatkan semua entitas kualitas yang ada dalam organisasi maka pendidikan kita tidak akan jalan di tempat seperti saat ini. Kualitas pendidikan kita berada pada urutan 101 dan masih berada di bawah vietnam yang notabene negara terscbut dapat dikatakan baru saja merdeka dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Implementasi TQM di organisasi Pendidikan khususnya negeri mel11ang tidak mudah. Adanya hambatan dalal11 budaya kerja, unjuk kelja dari guru dan karyawan sangat mempengaruhi. Tidak perlu dipungkiri bahwa budaya kerja, unjuk kcrja dan disiplin pegawai negeri sipil di negara kita ini sangat rendah. Ini sangat mempengamhi efektifitas implementasi TQM. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang telah mengadopsi prinsip-prinsip TQM ternyata tidak serta merta mendongkrak peningkatan kinerja
68
Mcnurut penulis, yang paling pertama diperbaiki adalah budaya kClja, unjuk kelja dan disiplin dari pelaksana sekolah (guru, karyawan dan kepala sekolah). Semuanya harus dapat memandang siswa sebagai "pelanggan". yang harus dilayani dengan sebaik - baiknya demi kcpuasan mereka. Pelaksana sekolah selalu bersemangat untuk maju, bersemangat terus untuk menambah kemampuan dan ketrampilannya yang pada akhirnya akan meningkatkan unjuk kelja mereka di hadapan siswa. Apabila semua pelaksana sekolah sudah mempunyai budaya kerja, unjuk kerja dan disiplin yang tinggi, maka implementasi TQM dapat secara nyata beljalan dan, akan menjadikan organisasi pendidikan (madrasah) akan semakin maju, eksis, memiliki brand image yang semakin tinggi dan pada akhirnya dapat menciptakan kader - kader bangsa yang berkualitas dan dapat disejajarkan dengan bangsa lain. Rendahnya budaya kcrja, unjuk kerja dan disiplin
kc~ja
pelaksana seokolah
(PNS) memang sangat dipengalUhi oleh sistem pcnghargaan negara (gaji) yang rendah terhadap PNS. lni menyebabkan tidak sedikit kewajiban di organisasi pendidikan khususnya menjadi "sambilan" bagi PNS dan justru yang utama berada di kegiatan luar organisasi karena adanya tuntutan ekonomi yang semakin berat.
Daftar Pustaka
Azra, Azyumardi, Prof. Dr. Pendidikan Islam: Tradisi dan lviodernisasi Menuju Millenium Bar, (Jakarta: Logos, 1999) Abdul Wahab, Solichin. Dr. M.A. Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke Implemenlasi Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) Depat1emen Agama, Desain Pengembangan Kelembagaan Agama Islam, 2005-2006).
Madrasah,
(Jakarta:
Ditjen
----------, Himpunan Peraluran Perundang-undangan lenlang Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balitbang Agama, 1999/2000). Gaspersz, Vincent. 2000. Penerapan Total Management [n Education (TQME) Pada Perguruan Tinggi di Indonesia, Jurnal Pendidikan (online), Jilid 6, No.3 (http://www.ut.ac.id diakses 20 Januari 2008). Gunawan, Ary. H. Drs. Kebijakan-Kebijakan pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta 1997) H.A.R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992).
----------, Slandarisasi Pendidikan Nasional, (Jakat1a: Rineka Cipta, 2001) Kuntowijoyo, Melodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991)
----------, Penganlar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 2001) Langgulung, Hasan, Prof. Dr. Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21, (Jakarta: Pustaka AI-Husna, 1988) Maksum, Dr. H. Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. ke-I, 1999). Mulyasa, Dr. Mpd. Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2002)
----------, Kurikulum Berbasis Kompelensi (Jakarta: Remaja Rosda Karya 2002).
: !stimcwa ; I Bcrkas : Pcngajuan Proposal Shipsi
NOllwr
Lalli P Pcdh,l!
K~pada
Ylb : KepaJu Frog Sludi KIIMP Fakultas !lOlu Tarbiyah dan K~guruan lJlN SyarifHidayatullah Jakarla Di-
A',siI/altJu'alaikum IVr. IVb
Salaln ~ejahle!a saya sampaikall semoga Alblt S WT senanli,:sa meridhoi sl'"ap j;ulgkah (jan cila-eim yang kim kcrjakan oersarzw., Amin. Selanjutnya, saya yang bertanda tangan dibawa:'! ini : Nama : Adhe Sukma Kurniawan NIM : 102018224076 Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan KeguruafJ Prog. Studi : Man~0cmcn PCfJdidikan Semesler ; IX (Sembil:m) Bermaksud mcngajukan skIipsi Jengan juJu I : I'EH.KEMIL\i\GAN I<:L\UT,,\S l'ENDIDIKAl'i MADRAS ill TELAAH ArAS KE13UAKX, PE!\fERlNTAH UXTUK \!.-\/)RASAH 'JJ ." ~)~ih~~n renimG;ld:;,:ll]. bcri~u( Sa::,....i Jd!llpirkan : i~;:b 1
l,.)lItlint: D;l(~ar T)tJstak~~ ~~,-'m("iltar;l
;.),;rz:ib"nlall surat pcngajuan judul ini saya sampau:an semoga bapak be:,;ci:aJJ me"erinlajudul shipsi ini. Atas perhatian dan b"ntuannya saya ucapkan Lcrirna ka..sil1.
.
Wassafamu'alcikultl Wr, !Vb
Jablla, 14 Agustus 2006
/1
Pems1J/iIl, /1 II
"I
VL/
-
.
Aglil~ Sukma Kurniawan N 11\,1. j 0201822401'6
•
DEPARTEMEN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN Tclp,
,luanda Nomor 95, Ciputat 15412, Indonesia
Nomor Lamp, HaI
; (62-21) 7443328, 7401925, Fax, (62-21) 744332
Email:[email protected]
• Un,01/FlfTL0221 b'b 12008 • Abstraksi/Outline • BIMBINGAN SKRIPSI
Jakarta, 8 Januari 2008
Kepada Ylh, Sukarna Syari!. SH, MA Pembimbing Skripsi Fakultas IImu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syari! Hidayalullah Jakarta.
Assalamu'alaikum wr, wb, Dengan ini diharapkan kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I1II (materi/teknis) penulisan skripsi mahasiswa. Nama
Adhe Sukma Kurniawan
NIM
102018224076
Jurusan
KI - Manajemen Pendidil
Semester
XII
Judul Skripsi
Perkembangan kualitas pendidikan madrasah • Telah alas kebijakan pemerintahan untuk madrasah,
Judul lersebut lelah disetujui oleh Jurusan yang bersangkutan pada tanggal 14 Agustus 2006 dengan abstrak/outline sebagaimana lerlampir. Meskipun demikian Pembimbing berhak unluk mengubah judul lerselJul bila dipandang lidak Ikurang sesuai. Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang selama 6 bulan berikulnya tanpa sural perpanjangan , Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan lerima kasih.
Wassalamu'alaikum wr,wb,
A.n,Dekan . Kat·".I.Je.ndidikan Islam
'~~r
.V . V p!flPlti 7
M Prl
DEPARTEMEN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERl SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN Telp.
lllda Nomor 95, Ciputat 15412, Indonesia NomoI Lamp. Ha I
,(62-21) 7443328, 7401925, Fax. (62-21) 7443328
Email: [email protected]
Un01/FI/TL0221 63/2008 Outline/Proposal Permohonan Izin Penelitian
Jakalla. 8 Januan 2008
Kepada Yth: Depatemen Agama RI Pusa! Informasi Keagamaan dan Kehumasan dl Tempat
AssaJamu'a/aikum wr. Wb . Dengan halma! kami sampaikan bahwa, Nama
Adhe Sukma Kurniawan
NIM
102018224076
Jurusan
KI - ManaJemen Pendldlkan
Semester
XII
Judul Skripsi
Perkembangan kualilas pendidlkan madrasah . Telaah atas keblJakan pemerintahan unluk madrasah
adalah benar mahasiswa Fakullas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta yang sedang menyusun skripsi, dan akan mengadakan penelilian di instansl/sekolah yang Saudara pimpin. Untuk itu kami mohon Saudara melaksanakan penelitian dimaksud.
dapal mengizinkan mahasiswa lersebul
Alas perhalian dan bantuan Saudara, kami ucapkan lerima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.
Tembusan: 1. Dekan FITK 2. Pembanlu Dekan Bidang Akademik . 3. Mahasiswa yang bersangkutan
