AKREDITASI MADRASAH ALIYAH (MA) DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

4 AKREDITASI MADRASAH ALIYAH (MA) DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL Afiful Ikhwan* *STAI Muhammadiyah Tulungagung [email protected]

Abstract Accreditation is a small boomerang for the manager in improving the quality of education if the quality of the legal juridical madrasah be an internal conflict in the external even hit the target quantity instead of quality and customer satisfaction neglect veiled on mutualism occurs in the transaction value of education in madrasah, not too much to said that the accreditation madrasah / school can be angled in marketable education that leads to the money, who gets the profit is the demand in the market of education, and the "deficit" is a lonely customer, would this competition sort of (perceived threat) continues? Kata Kunci: Akreditasi, Kebijakan, Nasional.

Pendahuluan Pendidikan merupakan salah satu pranata sosial yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan bangsa bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang maju, demokratis dan sejahtera. Hal tersebut sejalan dengan fungsi pendidikan yang dikemukakan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 3 bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat Jasmani dan Rokhani,

Akreditasi Madrasah Aliyah... – Afiful Ikhwan 564

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1 Pembaharuan pendidikan dilakukan terus menerus agar mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan dengan zamannya. Dalam era reformasi dan demokratisasi pendidikan, tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan meliputi persoalan-persoalan yang terkait dengan pemerataan, mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan.2 Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal (60) menegaskan bahwa: (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.3 Penyelenggaraan akreditasi sebagai salah satu kegiatan peningkatan mutu dibidang pendidikan, pada hakikatnya ialah agar penyelenggara pendidikan dapat mencapai standar kualitas yang ditetapkan dan pada gilirannya peserta didik dapat mencapai keberhasilan baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan maupun dalam pembentukan kepribadian. Disamping itu, perlu diupayakan penyelenggaraan akreditasi yang sesuai dengan paradigma baru dalam penyelenggaraan akreditasi, diantaranya adalah tidak lagi membedakan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta, mendayagunakan keterlibatan dan peran serta masyarakat, serta prinsip keterbukaan. Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, hingga dapat menghasilkan lulusan 1

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pasal (3) tentang Sistem pendidikan nasional (Tokyo: Bidang DIKBUD KBRI), hlm. 3. 2 Departemen Agama RI. Pedoman Akreditasi Madrasah (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2005). hlm. 4 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pasal (3) tentang Sistem pendidikan nasional. hlm.

565

Edukasi, Volume 02, Nomor 02, November 2014: 563-581

yang berkualitas, mampu bersaing serta mampu menghadapi tantangan zaman. Penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan lulusan bermutu rendah sebenarnya merupakan pemborosan waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, penyelenggara akreditasi madrasah, sebagai upaya pengendalian mutu, baik melalui sistem penilaian hasil belajar, penerapan kurikulum, sarana, tenaga kependidikan, maupun melalui pengaturan sistem belajar mengajar adalah sebagai suatu keharusan.4 Dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, telah memuat secara tegas kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan daerah dalam bidang pendidikan. Berdasarkan kebutuhan akan pentingnya peningkatan kualitas madrasah secara sistematis serta kebijakan tentang otonomi pendidikan, maka pemerintah (dalam hal ini Diknas dan Depag) telah membuat suatu perubahan dalam konteks penilaian kualitas pendidikan melalui perbaikan atau revisi dan pengembangan pedoman akreditasi sekolah dan madrasah. Didalam menentukan kualitas suatu lembaga pendidikan, sistem akreditasi memainkan peranan peran yang tidak hanya penting, tetapi juga strategis, antara lain: a. Pertama, memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat (Stakeholders) mengenai madrasah tertentu. Dengan informasi hasil akreditasi tersebut masyarakat memperoleh gambaran tentang kekurangan, kelebihan, peluang, dan ancaman yang dihadapi madrasah. b. Kedua, sebagai titik tolak para ahli pendidikan dan para pembina madrasah dalam menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi madrasah. Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan terhadap madrsasah akan selalu kontekstual dan tepat sasaran. c. Ketiga, sebagai alat pengendalian kualitas. Dengan akreditasi yang komprehensif akan didapatkan peta madrasah dari segi kualitasnya. Ini tidak hanya penting bagi para pengambil kebijakan, tetapi juga sangat bermanfaat bagi madrasahmadrasah bersangkutan. Informasi akurat yang didapat dari akreditasi akan menjadi titik tolak bagi madrasah bersangkutan untuk melakukan internal review yang dapat dijadikan patokan dalam penigkatan kualitas.5 Akreditasi madrasah diselenggarakan atas dasar pertimbagan bahwa upaya peningkatan madrasah adalah upaya peningkatan 4

Departemen Agama RI. Pedoman Akreditasi Madrasah..., hlm. 4-5 Muhammad Irfan, “Menyoal Sistem Akreditasi Madrasah”, dalam Jurnal Madrasah. (Jakarta: Departemen Agama Pusat, Vol. 5, No. 1, 2001). hlm. 19 5


kualitas para lulusannya, sehingga dapat memiliki basis ilmu pengetahuan dan moral yang diperlukan dalam menghadapi masa depannya. Oleh karena itu penyelenggaraan akreditasi madrasah merupakan langkah penting dilakukan oleh Departemen Agama, khususnya direktorat madrasah dan PAI disekolah umum – Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, dalam memotret kinerja madrasah dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.6 Latar belakang atau alasan dilakukannya kebijakan akreditasi sekolah/madrasah adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan yang layak dan bermutu. Untuk memenuhi pendidikan yang layak dan bermutu maka tiap sekolah/madrasah harus diakreditasi untuk memenuhi standar kelayakan. Landasan Hukum Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat kebutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Pasal (60) tentang akreditasi dijelaskan bahwa : (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

6

H. Abdul Azis, dalam Sambutan Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum dalam Departemen Agama RI. Pedoman Akreditasi Madrasah. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2005). hlm. v

567


(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.7 Akreditasi sekolah mangacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab XIII tentang Akreditasi yang memuat pasal: Pasal 86 (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Stándar Nasional Pendidikan.8 Pasal 87 (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh: a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan penddikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; b. BAN-PT terhadap program dan/atau pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan

satuan

c. BAN-PNF terhadap progam pendidikan jalur nonformal.

satuan

dan/atau

(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

7

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pasal (3) tentang Sistem pendidikan nasional. hlm. 19 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. hlm. 59


(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri. (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur labih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 88 (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri. (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba. b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Undang-Undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global. Visi Pendidikan Nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah : 1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2. meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; 3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; 4. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

569


5. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 6. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan 7. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pasal (3) tentang Sistem pendidikan nasional, terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terkait tentang visi dan misi pendidikan nasional tersebut, maka reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut: 1. Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 2. Adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. 3. Adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. 9

4. Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional tersebut, maka diperlukan suatu acuan dasar (berchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan. Definisi Secara termoinologi akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi madrasah dapat diberikan pengertian sebagai suatu proses penilaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang diterapkan oleh 9

Mulyono, Manajenem Administrasi (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009). hlm. 273-276

&

Organisasi

Pendidikan,


pemerintah atau lembaga akreditasi. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan.10 Akreditasi sekolah/madrasah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang. untuk menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan., berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.11 Tujuan, Fungsi dan Manfaat Tujuan Akreditasi Madrasah/Sekolah adalah: 1. Memberikan informasi tentang kelayakan Sekolah/Madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. 2. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan. 3. Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi oleh pihak terkait. 12 Fungsi Akreditasi Madrasah Dengan menggunakan instrumen akreditasi yang komprehensif, hasil akreditasi diharapkan dapat memetakan secara utuh profil sekolah/madrasah. Proses akreditasi sekolah/madrasah berfungsi untuk : 1. Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikator. 2. Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.

10

Departemen Agama RI. Pedoman Akreditasi Madrasah..., hlm. 5-6 Pengertian ini digariskan Undang-undang sistem pendidikan pada pasal 60 ayat (1) dan (2) serta PP 19 tahun 2005 Pasal 1 ayat (21) dan Pasal 86 ayat (3) 12 Departemen Agama RI. Pedoman Akreditasi Madrasah..., hlm. 6 11

571


3. Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.13 4. Perlindungan Masyarakat (Quality Assurance) Maksudnya agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah yang akan dipilihnya sehingga terhindar dari adanya praktik yang tidak bertanggung jawab. 5. Pengendalian Mutu (Quality Control) Maksudnya agar madrasah mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara kesinambungan. 6. Pengembangan Mutu (Quality Improvement) Maksudnya agar madrasah merasa terdorong dan tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitas serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangan. 14 Manfaat Akreditasi Madrasah 1. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu Sekolah/Madrasah dan rencana pengembangan Sekolah/Madrasah. 2. Dapat dijadikan sebagai motivator agar Sekolah/Madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional. 3. Dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga Sekolah/Madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Sekolah/Madrasah. 4. Membantu mengidentifikasi Sekolah/Madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya. 5. Bahan informasi bagi Sekolah/Madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masy, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. 6. Membantu Sekolah/Madrasah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke

13

Ninuk Dwi Wuriyani, dalam Akreditasi Sekolah & Madrasah, http://ninukdwiwuriyani.blogspot.com/, diakses pada Kamis, 16 Juni 2011, 20.00 wib. 14 Mulyono, Manajenem Administrasi & Organisasi Pendidikan…, hlm. 279-280.


sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan.15 Sasaran Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), bahwa perlu adanya keterlaksanaan pengembangan sistem akreditasi satuan pendidikan formal dan non formal secara adil dan merata, baik negeri maupun swasta, maka satuan pendidikan di lingkungan Departemen Agama pada jalur formal yang menjadi sasaran akreditasi adalah: 1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta. 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta. 3. Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta.16 Adapun juga Lingkup Akreditasi yang lebih luas mencakup: 1. Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA). 2. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI). 3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). 4. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). 5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). 6. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari Taman Kanakkanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB). 17 Persyaratan Untuk memperoleh pengakuan status dan tingkat kelayakan madrasah melalui akreditasi, sekurang-kurangnya satuan pendidikan madrasah harus telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, yaitu:

15

Ninuk Dwi Wuriyani, dalam Akreditasi Sekolah & Madrasah…, Kamis, 16 Juni 2011, 20.05 wib. 16 Mulyono, Manajenem Administrasi & Organisasi Pendidikan…, hlm. 280. 17 Fahri Azis, dalam Akreditasi Sekolah dan Madrasah, http://fahriartikel.blogspot.com/2010/01/akreditasi-sekolah-dan-madrasah.html, diakses pada Kamis, 16 Juni 2011, 18.30 wib.

573


1. Tersedianya komponen penyelenggara pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan, yaitu: a. Kepala madrasah b. Pendidikan dan tenaga kependidikan, yang terdiri dari sekurang-kurangnya guru setiap kelas bagi Madrasah Ibtidaiyah, seorang guru untuk masing-masing mata pelajaran bagi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. c. Siswa sekurang-kurangnya 10 orang setiap tingkatan. d. Melaksanakan kurikulum yang berlaku. e. Ruang belajar. f. Buku pelajaran, peralatan dan media pendidikan yang diperlukan. g. Sumber dana tetap. 2. Penyelenggara pendidikan, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat. Adapun penyelenggara pendidikan dari masyarakat harus berbentuk yayasan atau organisasi sosial yang berbadan hukum. 3. Telah memiliki piagam terdaftar atau izin operasional penyelanggaraan madrasah dari instansi yang 18 berwenang. 4. Telah menamatkan peserta didik. Prinsip a) Objektif; akreditasi Sekolah/Madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu Sekolah/Madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikatorindikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. b) Komprehensif; dalam pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan Sekolah/Madrasah tersebut. 18

Departemen Agama RI. Pedoman Akreditasi Madrasah..., hlm. 7-8.


c) Adil; dalam melaksanakan akreditasi, semua Sekolah/Madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status Sekolah/Madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif. d) Transparan; data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. e) Akuntabel; pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan Komponen Penilaian dan Mekanisme Komponen Penilaian Akreditasi Madrasah: 1. Standar Isi, [Permendiknas No. 22/2006] 2. Standar Proses, [Permendiknas No. 41/2007] 3. Standar Kompetensi Lulusan, [Permendiknas No. 23/2006] 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, [Permendiknas No. 13/2007 tentang Kepala Sekolah, Permendiknas No. 16/2007 tentang Guru, Permendiknas No. 24/2008 tentang Tenaga Administrasi] 5. Standar Sarana dan Prasarana [Permendiknas 24/2007] 6. Standar Pengelolaan, [Permendiknas 19/2007] 7. Standar Pembiayaan, [Peraturan Pemerintah. 48/2008] 8. Standar Penilaian Pendidikan. [Permendiknas 20/2007] Mekanisme Akreditasi Madrasah meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan Rencana Jumlah dan Alokasi Sekolah/Madrasah Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) menyusun perencanaan jumlah dan alokasi Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi dan Kanwil Depag untuk tiap provinsi pada setiap tahunnya dan jabaran alokasi untuk setiap kabupaten/kota. 2. Pengumuman Secara Terbuka kepada Sekolah/Madrasah Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) mengumumkan secara terbuka kepada Sekolah/Madrasah pada provinsinya masing-masing untuk menyampaikan usul

575


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

akreditasi melalui Disdik Kabupaten/Kota, Kandepag, UPA, dan media lainnya. Pengusulan Daftar Sekolah/Madrasah Disdik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kanwil Depag, dan Kandepag mengusulkan daftar nama dan alamat Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi mengacu pada alokasi yang telah ditetapkan. Pengiriman Perangkat Akreditasi ke Sekolah/Madrasah Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah BAP-S/M mengirimkan Perangkat Akreditasi ke Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi. Pengisian Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung Sebelum mengajukan permohonan akreditasi, Sekolah/Madrasah harus melakukan evaluasi diri terlebih dahulu. Evaluasi diri ini dilakukan melalui pengisian Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung yang telah dikirimkan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah BAP-S/M. Pengiriman Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung Sekolah/Madrasah mengirimkan Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung dan mengajukan permohonan untuk diakreditasi kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah BAP-S/M melalui UPA-S/M Kab/Kota, atau langsung ke BAP-S/M bagi Kab/Kota yang tidak memiliki UPA-S/M, dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Kandepag. Pengajuan akreditasi oleh Sekolah/Madrasah harus dilengkapi dengan surat pernyataan Kepala Sekolah/Madrasah tentang Keabsahan Data dalam Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung. Penentuan Kelayakan Visitasi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah BAP-S/M menentukan kelayakan visitasi berdasarkan hasil evaluasi diri. Apabila pemeriksaan hasil evaluasi diri dinyatakan layak untuk divisitasi, maka BAP-S/M menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi ke Sekolah/Madrasah. Namun apabila hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan tidak layak, maka BAP-S/M membuat surat kepada Sekolah/Madrasah yang berisi tentang penjelasan agar Sekolah/Madrasah yang bersangkutan melakukan perbaikan. Penugasan Tim Asesor BAP-S/M menetapkan dan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan visitasi ke Sekolah/Madrasah. Pelaksanaan Visitasi


Asesor melaksanakan visitasi dengan jalan melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data evaluasi diri Sekolah/Madrasah sesuai dengan kondisi yang ada. Setelah itu tim asesor melaporkan hasil visitasi tersebut kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah BAP-S/M. 10. Verifikasi Hasil Visitasi Asesor Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah BAP-S/M melakukan verifikasi terhadap hasil visitasi asesor terutama untuk butir-butir esensial. 11. Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah BAP-S/M menetapkan hasil akreditasi Sekolah/Madrasah melalui rapat pleno. Rapat pleno penetapan hasil akhir akreditasi harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50% jumlah anggota BAP-S/M. Keputusan penetapan hasil akreditasi ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat. Hasil rapat pleno BAP-S/M tentang penetapan hasil akreditasi dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan BAP-S/M. 12. Penerbitan Sertifikat Berdasarkan hasil akreditasi yang ditetapkan melalui rapat pleno, BAP-S/M sesuai dengan kewenangannya akan menerbitkan sertifikat akreditasi S/M sesuai dengan format dan blanko yang dikeluarkan oleh BAN-S/M. 13. Pelaporan Hasil Akreditasi Hasil akreditasi Sekolah/Madrasah tersebut akan dilaporkan ke berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing, sebagai berikut.  BAN-S/M melaporkan kegiatan akreditasi Sekolah/Madrasah kepada Mendiknas.  BAP-S/M melaporkan kegiatan akreditasi Sekolah/Madrasah kepada Gubernur dengan tembusan kepada BAN-S/M, Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Depag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kandepag, dan LPMP.  Laporan hasil akreditasi Sekolah/Madrasah juga dapat diakses oleh berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan dengan peningkatan mutu pendidikan.  Seluruh hasil akreditasi secara nasional diumumkan melalui website BAN-S/M dengan alamat situs di www.ban-sm.or.id Depdiknas, Depag, Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Depag, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kandepag, dan penyelenggara melakukan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah

577


berdasarkan hasil kewenangannya.

akreditasi

Mengajukan Permohonan Untuk Diakreditasi Kepada MA (Kanwil)

MA

Tim Penilai melaporkan hasil penilaian kepada DAM Kab./Kota

Tim Penilai melakukan visitasi dan penilaian

DAM Kab./Kota Mengusulkan kepada Kanwil Penetapan Peringkat Akreditasi Madrasah

Kanwil mengeluarkan keputusan tentang penetapan Peringkat Akreditasi Madrasah

sesuai

dengan

Kanwil Provinsi Membentuk Dewan Akreditasi Madrasah (DAM) Provinsi

DAM Provinsi Membuat Surat Tugas Tim Penilai Provinsi

Alur Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Aliyah19 Analisis SWOT 1. Strengths (Kekuatan) Adanya landasan hukum tentang akreditasi madrasah/sekolah dalam undang-undang sebagai wujud dukungan dari pemerintah dalam mewujudkan kelayakan program satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagaimana pengertian dasar pada akreditasi itu sendiri. Adanya pula dukungan, berupa peran serta besar dari masyarakat sebagai wujud mensukseskan dan mendukung pemerintah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam undangundang untuk meningkatkan suatu lembaga pendidikan dengan penilaian dari pemerintah baik pusat maupun daerah dengan alat 19

299.

Mulyono, Manajenem Administrasi & Organisasi Pendidikan…, hlm.


akreditasi. Dengan demikian kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga pendidikan madrasah/sekolah ter-akreditasi meningkat dengan bukti out put atau lulusan para peserta didiknya yang mampu berkompeten atau berdaya saing dari tiap-tiap madrasah yang sudah terakreditasi ataupun belum. Dan dari waktu ke waktu telah lahir banyak madrasah aliyah sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan. 2. Weaknesses (Kelemahan) Pelaku Madrasah Swasta yang masih belum begitu paham seputar perekomendasian pengusulan akreditasi, terutama dalam penerapannya dilapangan yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan teori atau ketetapan pemerintah yang sudah jelas termaktub dalam undang-undang dasar, dikarenakan karakteristik individu pemegang pemerintah (Kinerja Pemerintah). Salah satu syarat akreditasi yang kurang pemahaman pada madrasah dalam menerapkan kurikulum nasional antara lain ditandai dengan ketidak pemilikan dokumen kurikulum (terutama KTSP pada saat ini yang ditetapkan oleh pemerintah) secara lengkap. "Bagi publik dan masyarakat, tidak ada artinya bila pelayanan publik menjadi beban masyarakat. Ini kebijakan pertama yang harus kita pikirkan dan bagaimana mekanisme yang kita ambil. Jadi nantinya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah,"20 (Sebagian orang kebijakan pemerintah masih dianggap membebani masyarakat). 3. Opportunities (Peluang) Pencapaian prestasi oleh siswa madrasah berkat bimbingan para guru pendidik yang profesional, pembenahan sistem, regulasi serta mekanisme pendidikan pada madrasah berkat kekuatan (Strengths) dari akreditasi. Peningkatan keahlian dan profesionalisme guru dilakukan secara intensif melalui sertifikasi dan peningkatan kredibilitas lembaga pendidikan melalui akreditasi madrasah. 4. Threats (Ancaman) Kedudukan akreditasi yang demikian strategis itu justru akan menjadi boomerang jika sistem akreditasi yang diterapkan tidak credible dan komprehensif. Akreditasi hanya akan menjadi 20

Bahrul Ayat. Kemenag Tengah Pertimbangkan Pendidikan di Madrasah Gratis. MAPENDA Kementerian Agama Kabupaten Malang. Rubrik : Berita Terkini. By: mapenda. 2011-01-03

579


informasi di atas kertas yang tidak selamanya bersesuaian dengan kondisi objektif lapangan. Oleh karena itulah sistem akreditasi harus mendapatkan porsi perhatian yang sama besarnya dengan masalah-masalah di dunia pendidikan lainnya. Selama ini akreditasi yang dilakukan cenderung masih berkisar pada bidang-bidang yang bersifat kuantitatif dan administratif. Dalam visitasi, yang merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan akreditasi, kondisi riil madrasah hanya dilihat dari sisi admnistratif. Hal ini memberikan informasi yang bersifat statis karena dinamika proses belajar mengajar itu. Akreditasi yang selalu berfokus pada masalah administratif bukan hanya gagal memberikan informasi komprehensif kepada masyarakat, tetapi juga memberikan informasi tidak lengkap kepada para ahli pendidikan dan pembina madrasah. Solusi-solusi yang diajukan pun kemudian sering tidak sejalan dengan masalah riil yang dihadapi oleh madrasah. Dalam hal ini, akreditasi harus mencakup bidang-bidang kualitatif. Kesimpulan Penyelenggaraan akreditasi madrasah merupakan kebutuhan bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun bagi lembaga pendidkan itu sendiri. Bagi pemerintah penyelanggaraan akreditasi memiliki arti yang penting, walau secara kuantitas jumlah madrasah sangat banyak dan tersebar hingga pelosok daerah, mengingat sebagian besar madrasah adalah inisiatif masyarakat secara swadaya, namun demikian keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan akreditasi madrasah merupakan masalah yang tentu membatasi jumlah madrasah yang dapat diakreditasi setiap tahunnya. Dilakukannya kebijakan akreditasi sekolah/madrasah adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan yang layak dan bermutu. Untuk memenuhi pendidikan yang layak dan bermutu maka tiap sekolah/madrasah harus diakreditasi untuk memenuhi standar kelayakan. Menurut sigkat penulis, akreditasi adalah bumerang kecil bagi pihak pengelola pendidikan jika dalam meningkatkan mutu kualitas madrasah secara yuridis hukum menjadi ajang konflik internal bahkan eksternal dalam mencapai target kuantitas dari pelanggan bukan kualitasnya dan melalaikan kepuasan terselubung


atas mutualisme yang terjadi dalam transaksi nilai pendidikan di madrasah, tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa akreditasi madrasah/sekolah dapat bersudut pada marketable yang bermuara pada money education, yang mendapat laba adalah yang laris di pasaran pendidikan, dan yang “defisit”21 adalah yang sepi pelanggan, akankah persaingan semacam (dianggap ancaman) ini terus berlangsung? Jawabannya adalah ya, persaingan dalam dunia pendidikan memang harus terjadi secara positif, dan jika kita ingin mengetahui bermutu atau tidaknya suatu madrasah harus terpaksa bisa menilai out put dan out come, walaupun itu bukan jaminan pasti. Namun jika kita keluar dari problematika money education tentu kita bisa mencoba dan mempelajari kembali Total Quality Management (TQM) yang bisa menjadi pertimbangan mutu pendidikan nasional yang masih duduk di gerbong 111 dari sekiang negara di dunia ini. Daftar Pustaka Abdul Azis, dalam Sambutan Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum dalam Departemen Agama RI. Pedoman Akreditasi Madrasah. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2005. Bahrul Ayat. Kemenag Tengah Pertimbangkan Pendidikan di Madrasah Gratis. MAPENDA Kementerian Agama Kabupaten Malang. Rubrik : Berita Terkini. By: mapenda. 2011-01-03. Departemen Agama RI. Pedoman Akreditasi Madrasah. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2005. Fahri

Azis, dalam Akreditasi Sekolah dan Madrasah, http://fahriartikel.blogspot.com/2010/01/akreditasi-sekolahdan-madrasah.html, diakses pada Kamis, 16 Juni 2011, 18.30 wib.

Muhammad Irfan, “Menyoal Sistem Akreditasi Madrasah”, dalam Jurnal Madrasah. Jakarta: Departemen Agama Pusat, Vol. 5, No. 1, 2001. Mulyono, Manajenem Administrasi & Organisasi Pendidikan, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.

21

Defisit secara harfiah berarti adalah kekurangan dalam kas keuangan. Defisit biasa terjadi ketika suatu organisasi (biasanya pemerintah) memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan, sumber: wikepedia indonesia.

581


Ninuk Dwi Wuriyani, dalam Akreditasi Sekolah & Madrasah, http://ninukdwiwuriyani.blogspot.com/, diakses pada Kamis, 16 Juni 2011, 20.00 wib. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pasal (3) tentang Sistem pendidikan nasional. Bidang DIKBUD KBRI Tokyo.

AKREDITASI MADRASAH ALIYAH (MA) DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

Recommend Documents