PERKEMBANGAN HUKUM MEDIA DI INDONESIA Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur
1
• Perkembangan Hukum Media • Sejarah dan Perkembangan Hukum Media di Indonesia
– Periode Hukum Sensor Preventif – Periode Hukum Perizinan dan Pembredelan – Periode Hukum Kebebasan Media
2
Sejarah dan Perkembangan Hukum Media di Indonesia • Periode Hukum Sensor Preventif – Zaman Hindia Belanda (1856-1906) – Zaman Jepang (1942-1945) – Kondisi Media Penyiaran
3
Sejarah dan Perkembangan Hukum Media di Indonesia • Periode Hukum Perizinan dan Pembredelan – – – – – – – – – –
Zaman Belanda (1906-1945) Kondisi Penyiaran (1920-1930) Akhir Demokrasi Liberal dan Orde Lama (19571966) Kondisi Media Penyiaran Zaman Orde Baru (1966-1998) Kondisi Media Cetak Kondisi Media Penyiaran Perkembangan Pertelevisian di Indonesia Era TV Swasta UU No. 24 tahun 1997 tentang Penyiaran
4
Sejarah dan Perkembangan Hukum Media di Indonesia • Periode Hukum Kebebasan Media – Zaman Penjajahan Belanda dan Zaman Penjajahan Jepang – Zaman Kemerdekaan/Demokrasi Liberal (1945-1957) – Kondisi Media Penyiaran – Zaman Reformasi (1998-sekarang) – Kondisi Media Cetak – Kondisi Media Penyiaran 5
Sejarah dan Perkembangan Hukum Media di Indonesia • Dengan adanya deregulasi pers sampai akhirnya dihapuskannya SIUPP dan adanya jaminan kebebasan pers, kemudian muncul persoalan baru, yaitu tuduhan yang gencar dilakukan berbagai kalangan bahwa “pers Indonesia telah kebablasan”. • Pers dinilai bertindak tidak profesional dengan seringnya membesar-besarkan masalah dan mengeksploitasi konflik yang terjadi di masyarakat.
6
Sejarah dan Perkembangan Hukum Media di Indonesia • Tekanan kepada pers terus berlangsung melalui
berbagai cara termasuk dengan kekerasan, sampai dengan adanya tuntutan hukum dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana dalam KUHP ini terdapat ketentuan mengenai Delik Pers, yang digunakan untuk menyeret wartawan sebagai pelaku tindak kriminal dikenal dengan istilah “kriminalisasi pers” yang muncul pada tahun 2004. 7
Sejarah dan Perkembangan Hukum Media di Indonesia • Karena itulah, pers cetak yang telah “merasa
aman” dengan UU Pers ini, lima tahun kemudian ternyata secara hukum tidak berdaya dengan “kriminalisasi pers”. • UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers tampaknya menjadi pelajaran berharga baik bagi yang mendukung maupun yang menentang. UU ini juga merupakan suatu rujukan penting dalam proses penyusunan UU Penyiaran. 8
Sejarah dan Perkembangan Hukum Media di Indonesia – Kondisi Media Penyiaran • UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran disahkan pada tanggal 28 Desember 2002 mengatur adanya pengawasan oleh publik melalui lembaga negara independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 9
Sejarah dan Perkembangan Hukum Media di Indonesia – Kondisi Media Penyiaran • Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan
sejumlah PP, sbb: 1. PP No. 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik; 2. PP No. 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; 3. PP No. 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia; 4. PP No. 49 tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing; 10
Sejarah dan Perkembangan Hukum Media di Indonesia –
Kondisi Media Penyiaran • Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan sejumlah PP, sbb: 5. PP No. 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; 6. PP No. 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; dan 7. PP No 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan. 11
Sejarah dan Perkembangan Hukum Media di Indonesia – Kondisi Media Penyiaran empat PP terakhir mendapat penolakan keras dari KPI, yang kemudian mengadukan kepada Komisi I DPR RI. Akhirnya pada 5 Desember 2005, Komisi I DPR RI memerintahkan agar keempat PP tersebut ditunda selama dua bulan.
12
