PERKEMBANGAN HIJKUM WARIS ADAT DI INDONESIA
i:
t
lul
,I
Perkernbangan Hukunr Waris Adat di Indouesia
KATA PENGANTAR
Penulis : Dr. Elll'nc Ds i Poc'spasari. S.H.. )\{.H.
@
Puji s5ukur penulis panjatkan te hadirat Allah SWT )/ang atas ridho dan ralrnrat yang dilimpahkanNya. Tidak lupa disampaikau salam dan shalau,al, senroga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta
2076
keluarganya, sahabatnya dan pengikutrrya sampai akhir zaman. i I
Diterbitkan Oleh
ll. Tanran Pondok lati | 3, Tanran Sidoario
Telp/fax : 03 i -7871090 Enrail :
[email protected]
r
I
l,
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Zifatama Publisher, Anggota IKAPI No.149 /lTl/2074 Cetakan Pertanta, November 2016 Ukuran/ lumlah hal: 15,5 x 23 cm / Layout : Fitri Cover: Emjy
ISBN
:
978-602-6930-40-8
Hak Crpta dilindung undanS'undan8 Dilarans mentperban!ak atau memrndahkan seba' siaD aGu seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara eleklronis nlaupun mexanls, i"imasr.rk iotokooi. merekan, atau densan telinik Derekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbrt. U;danE.Undang Nomor I9 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XIIXetentuan Pidana, Pasal 72. Ayat (1), (2), daD (6)
Perrulisan buku dengan judul " Perkcmbongan Huk nl
ll'aris Adar Di Indoncsio", dias'ali ada perkenrbangan hukum
q'aris adat di Indorresia. khususnl'a di nias5,arakal hukunr adatnya yang dipengaruhi adar:ya ketiga sisten kekerabatan atau kekeluargaan, yaitu ( I ) sistem kekerabatan patrilineal (galis
keturunan laki-laki / bapak). dimana kedudukan laki-laki lebih utarna dari pada perenrpuan dalam pembagian harta u'arisan, (2)
sistem kekerabatan nratrilineal, (garis kerurunan perempuar/
ibu) dan (3) sistem kekerabatan parental/bilateral yang tidak membedakan antara kedudukan lakiJaki dan perempuan. Namun meskipun tidak menrbedakan adanya laki-laki dan perempuan pada sistem kekerabatan parental/bilateral juga sering terjadi adanya sengketa u'arisarr diantara ahli u,arisnya.
Pembagian harta u'aris pada ketiga sistenr kekerabatan
tersebut pada dasanrl,a dapat dilakukan dengan musyau'arah mufakat dan sepakat antar anggota keluarga, namun ada kalanya pembagianharta warisan dapat mengakibatkan perpecahan antara anggota keluarga atau kerabat. Apabila dalanr nrusyawarah tidak
tercapai kata kesepakatan. rnaka pihak tertentu dalam keluarga
tersebut akan nrenggugat pihak lain dalanr suatu lembaqa l\'J/, nn..",'"
1t',1'.- tt/,r;t t,l.l ,li 1.,1^r'\i/t "
iii
J)t.
I
pemdilan. Oleh sebab
itu melalui
lembaga peradilan dan
u:ri sprudensi N'lahkarnah A-cun-s (putu san haki
rn
)
DAFTAR ISl
urerupakan '.
llukum ll'itris Adut di lndoncsiu Mudah-nrudah dengan terbitnya buku ini dapat
salah satu "Perkenthangan
L .tlt I)ni l'tuly't\ati S.ll, lll.ll
bemrarrfaat bagi. malrasisn'a, praktisi. hakim, pengacara. notaris
It
KATA PENGA.NTAR DAFTAR ISI
maupun khalayak umum yang menrerlukannl,a. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan dengan kerendahan hati
BAB
penulis nrenyadari bahu'a buku ini masih banl,ak kekurangan, oleh
PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT DI
karena itu
kitik
dan saran dari pelnbaca guna penyempurnaan
buku ini perrulis harapkan.
I
INDONESIA
1
A. Hukum Waris Adat
7
B. Sistem Hukum Waris
Adat
C. Hukum Kekerabatan Dalam Hukum Adat
7 18
Surabaya, Oktober 2016
Penulis,
BAB II SISTEM PEWARISAN, UNSUR.UNSUR PEWARISAN
Dr. EllS'rre Du i Poespasari, S.H.. M.H.
DAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT
23
A. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat
23
B. Unsur-Unsur Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat
25
C. Harta Warisan/Harta Peninggalan Dalam
Hukum Waris Adat
21
BABIII PROSES DATAM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT
35
A. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum waris Adat B. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat
35
38
I Dr.
Lltlttt D*i
l\rTunti
S.lt, tl.lt.
BAB IV
PERKEMBANGAN YURISPRUDENSI DALAM
HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA
69
A. Cara Hakim Penyelesaikan Sengketa Hukum
Waris Adat I
PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA
69
B. Perkembangan Norma/Kaidah Hukum Waris Adat Setelah Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung
159
BAB V
A. Hukum \\hris Adat
NORMA HUKUM WARIS ADAT, NORMA HUKUM
1. Pengertian
Hukum Waris Adat
Pendapat Soepomo dalam "Bob-Bab tentang Hukunt
WARIS ADAT DAI.AM YURISPRUDENSI
MAHKAMAH AGUNG DAN KEDUDUKAN
Adat" rnerumtskan hukum adat waris sebagai berikut "Hukunt
HUKUM WARIS ADAT DALAM
Adat Waris " memuat peraturan-peraturan yang metrgatur proses
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
193
meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak ber*ujud benda (imnateriele
193
goedercn) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya".r
201
Menurut Soepomo menyatakan bahu'a hukum u'aris adat yaitu::
A. Norma Hukum Waris Adat Dalam Ketiga Sistem Kekerabata n B. Norma Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung
-
C.Kedudukan Hukum Waris Adat Dalam Yu
risprudensi Mahkamah Agung
oleh sebab orang tua meninggal dunia; dan
276
DAFTAR BACAAN
Proses tersebut tidak menjadi "akuut" (mendadak)
Meninggalnya bapak atau ibu, adalah suatu peristirva
penting bagi proses iru, akan tetapi sesunggulrnya
227
tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harla benda dan harta bukan benda tersebut.
Hihnan Hadikusuma tentangr hukum u'aris adat, adalah I
Soepomo, 8a6-8ab Tentang Hu*un ,4dot. Pradnl'a Paramita, 1983, hal. 67.
2
I bid..
hal.
6"1
.
tjilman I ladikusuma" Hu*un llbris Adar. Cilra Adiya Bakli. I999. Bandung hal.7. Pcrkentbanqon Hukun ll6],.is.4dat di lndonesio
Per*enbanpan Hu*un lloris.4dot di lndonesio
--^'
1
Ilr. Ellyw Dri lrlsV/jtotiS.H.
!
hukunr adat yang men,uat garis-garis ketelltuan telltang sislenl
Hilman Hadikusuma.T bahu'a hukunr u'aris adat adalah
dan asas-asas lrukunt uaris. tenlang harta warisan, pe$'aris dan ahli uaris serta bagaimana harta s'arisan inr dialihkan
hul-unr adat yang memuat garis-garis ketetrtuan tenrang sistem
penguasaan dan pernilikannya dari peu'aris kepada ahli u'aris.
kata lain lrukum penerusan harta kekayaan dari suatu
den_qan
I
dan asas-asas hukunr s'aris. tenlang harta u'arisan. peuaris dan rvarisan serla cara bagaimana harta warisan itu dialilikan penguasaan dam penilikannya dari peu'aris kepada waris.
generasi kepada keturunam1'a.
Hukum u'aris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta
Ter Haar nrenyatakan, bahq,aa hukunr adat n,aaris nreliputi peraturan-peraturan hukunr yarrg bersangkutan
kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya.
den-ean proses yang sangat merrgesanlian serta yang akan selalu
sangat penting. Proses peu'arisan tersebut menlpunyai tiga unsur
berjalan tenlang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil
yang harus dipenuhi sebelum proses pewarisan lersebut dapat dilakukan, yaitu (1) seseorang peninggal warisan (peu'aris) yang
dan
I
tl.tl
intnateriil dari suatu generasi
kepada generasi berikutnya.
Adanya proses pewarisan merupakan masalah yang
Inran Sudiyat menyatakan, bahwa5 hukum waris adat
pada $'aktu wafatnya rneninggalkan harta u'arisanl (2) seseorang
meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian
atau beberapa orang para ahli u,aris yang berhak nrenerima harta
dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau
kekayaan yang ditirrggalkan; dan (3) harta u'arisan atau hana
perpindahan harla kekayaan materiil dan non nateriil dari
peninggalan, yaitu harta yang ditinggalkan, dibagi-bagi dan
-uenerasi
sekali beralih kepada para ahli u'aris. Harta yang dapat dibagi
ke generasi.
Bushar Muhammado nrenyebutkan sebagai berilut "hukurn u,aris adalah serangkaian peraturan yang nengatur
adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan utangutang pe\tr'aris dalanr hidupnya sehingga ahli u'aris hatlya akan
penerus dan pengoperan harta peninggalan atau harra uarisan
menerima harta peninggalan netto (bersih).
dari satu generasi ke generasi 1,ang lain, baik mengenai benda nmlerial maupun immateriil ".Bahu,a hukum u,aris yang
Pada umurnnya proses pengalihau atau pengoperannya
dimaksud nrencakup pula persoalan-persoalan, tindakan-
sendiri sudah dapat dimulai semasa pewaris si perrilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya
tindakan mengenai pelir::pahan harta benda semasa seseorang
berjalan terus sehingga keturunaruutya
masih hidup. Lembaga yang dipakai dalarn hal
ini
adalah
lembaga hibah".
{
Tcr ijaar. lsas-.4sa.r Datl Sus tlorl Hu*un Adat, terjcmahan K.Ng. Socbakli Pocsponolo. Pradn)a Paramita 1999. hal.219.
5
Itran Sudi)al. Asas-.4sas Huktott Adtrt Belal Pengantu tibem. \bg) akarta. 198l. hal.l5l. Bushar Muhamrnad. Pokok-Pokok Hu*un Adal. Pradnva Paranlita. 2000. hal. 19.
2
Pcrke,nhongan
llutun
llbris Adat di l,tdonesio
itu
nrasing-masing
menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri yang kelak
pada akhimya akan mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi (keturunannya) yang berikutnya
juga. Proses peralihan harta kekayaan menurut hukum adat merupakan suatu proses berkelanjutan dari keturunan
7
llilman Hadikusuma. op.(Jr.. 1993. hal.36
Perkembonson Hukun llbris.4dn, .li lhdane\io
'
?
: t
,1,, lt
,,,.!r"
r "
h{r,,*uri, \
sebelumn)'a kepada keturunan berikutn)'a. Proses tersebut tidak meujadi ollanl/ oleh sebab orang tua rneninggal dunia bahu'a
adat. adalah hukum adal yang mentuat garis-garis kltenruan
nrernang nrenitrggalnl'a bapak atau ibu adalah suatu peristi\\'a
tentang sistem dan asas-asas hukum saris. tentang harta
)'ang penting bagi proses peu'arisan, akan tetapi sesungguhnya
u,arisan. pervaris dan ahli u'aris serta bagaimana harta q,arisan
tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan
itu dialihkan penguasaan dan pemilikannl,a dari peu,aris kepada
pengoperarr harta benda darr harta bukan benda tersebul.E
ahli u'aris, dengan kata lain hukunl penerusan harta keka),aan
Pendapat Hilnran Hadihusuma tentangq
dari suatu generasi kepada keturunannya.
Pada dasamya proses pewarisan atau pengoperan oleh
pes,aris melalui harta perrirrggalan
itu
Ter Haar nrenyatakan,ro bahwa hukum adal u,aaris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan
sendiri dapat dapat
dibedakan sebagai berikut:
l.
proses penerusan harta peninggalan pada pes'aris
masih hidup disebut 'pengir ibahan
". Hibah yang
diberikan kepada seseorang hubungannya darah dalam hukum adat s'aris diperhitungkan pada u'aktu pernbagian n'arisan (:elvarisan-Soeponto), (To e s c h e i d i n g-Ter
2.
dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu
berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan ntateriil dan
immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikuht),a. Pendapat Soerojo Wignjodipoero,rr hukum adat rvans
meliputi norna-norna hukurn yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil dari seseorang yang
Haar).
proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan
pada u'aktu sesudah perniliklya meninggal dunia yang disebut dengan "u'arrsar " (hibah u'asiat Soepomo), (u,ekasan atau vvelingan-Ja, 'a), (verewnTer Haar), dan (u,arisan-Wirjono Prodjodikoro).
I
I
dapat diserahkan kepada keturunannya serla yang sekaligusjuga
mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.
Sedangkan Soepomon menyatakan, bahu,a hukunt adat u'aris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum adat,
berwujud dan barang-barang tidak berwujud benda (inunateriele
maka hukum u,aris adat itu merupakan ketentuan-ketentuan
goederen) dari suatu angkatan nranusia (generatie) kepada
yang men-satur tentang tata cara penerusan dan pengoperan hana kekayaan dari pelvaris kepada ahli rvarisnya. Oleh sebab
turunannya. Menurut Soepomo lersebut menyandung arti, bahna (l) proses tersebut tidak menjadi "akuut" (mendadak)
itu cara penerusan dan pengoperan harta iru dapat dimulai
oleh sebab orang tua meninggal dunia; (2) meninggalnya bapak
si
peu'aris (oran-u yang mempunyai hana kekayaan) rnasih hidup atau setelah si peu,aris meninggal dunia.
9
Hilman Hadikusuma, op.Cit. 1999, hal.7
t0
Tet Haar op.Cit, 1999. hal. 219.
Soerojo $'ignjodipoero, Pengonrar Dan Asos-Asas Hukwn Adat, Conung Agung, Jakan4 1994. hal.
I A
I:
Soepomo, op.Cr.. 1983. httl.67
pn*,\,hnD.an lhk N l:lorit 4dnt di l dt,trsn
Soepomo.
I't rt,,),^,,,,-/t,
op.Cit,
l6l
1993. hal.2l.
lt,,t,D, |,, t\
1,1t1 ,1,
t,,/,,-,,i,
q
Jt:.
l-lt.r l)ti l'l(in\o,iS.ll. ll:.ll
alau ibu adalah suatu peristiu'a penting bagi proses itu, akan tctapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses
B. Sistem Hukunr \\'aris Adat
penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda
raganr suku bangsa dan beraneka raganr budal,a 1,ang menyatukan
tersebut.
diri dalam suatu u'adah Neg'ara Kesatuan Republik
Menurut Soepomo lnenyatakan bahu'a hukun: u'aris Proses tersebul tidak menjadi "a/frrrl " (rnendadak)
oleh sebab orang tua merringgal dunia; dan
-
Indonesia.
Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan persoalan peu'arisan, perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan keanekaragaman
adat I'aitu:1r
-
Indonesia nrerupakan negara yang terdiri dari beraneka
pola pes'arisan 1,ang ada dan perkembangannya antara daerah yang satu dengan daerah yang lainya.
penting bagi proses itu, akan tetapi sesunggultnya
Di Indonesia persoalan hukum waris adat nrasih bersifat pluralistik, yaitu rnenurut suku bangsa atau kelornpok etnik
tidak nrernpengaruhi secara radikal proses penerusan
yang ada. Pada dasamya hal itu disebabkan oleh adanya sislem
dan pengoperan harta benda dan harla bukan benda
kekerabatan atau garis keturunan dalam hukum adat yang
tersebut.
berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suk-u-suku bangsa
Meninggalnya bapak atau ibu, adalah suatu peristiu'a
Pendapat Iman Sudiyat menyatakan,ra bahu'a hukum
atau kelornpok-kelompok etnik. Masalahnya adalah, antara Iain
s'aris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan
apakah ada persamaan antara hukum u'aris adat yang dianut oleh
yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan
berbagai suku atau kelornpok entik tersebut, dan apakah hal itu
peralihan atau perpindahan harta kekal'aan materiil dan non
tetap dianut u'alaupun mereka menetap di luar daerah asalnya.
matcriil dari generasi ke generasi. Dalanr hukum adat terdapat asas-Asas hukum lvaris
pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Keberadaan hukurn adat di Indonesia sangat dipengaruhi pada
Adat adalah:r5
1. 2. 3. 4. 5.
Sistern hukurn waris adat di Indonesia tidak lepas dari
Asas keTuhanan dan pengendalian
diri;
kehidupan masyarakat, karena setiap individu bahkan sering
Asas kesamaan hak dan kebersamaan;
merasa suatu kebanggaan yang sangat besar akan asal usul
Asas kerukunan dan kekeluargaan;
kampung halarnannya dan dari suku mana ia berasal. Seseorang
Asas musyarvarah dan mufakat; dan
dapat saja merasa bangga apabila rnengakui berasal dari suku
Asas keadilan.
Batak, suku Jawa, suku Bali, suku ambon dan lain sebagainya.
Bahlian terkadang individu merasa bangga meskipun sudah lama meninggalkan karnpung lralamannya atau sudah berada l1
Socpomo.
l1
lnran Sudilar. op. Ci7. 1981. hal.l5l.
t5
l"lilntan l{adikusunra. op. C ir. 1999. ho|.
6
o/).
Cir, 1993, hal. 67.
di daerah perantauan. Misalnya seseorang yang sudah hidup di 21
Petlenbangan Hu*toi llatis.4dat di lndoncsio
daerah perantauan nrasih memegang teguh adat dari sukunya Petl.nhnnonn ll"Iwt tthri. //lnt di tna^.r.ia
1
I
),ang sL'rin,u dijunrpai adala pada halJlal 1'ang berkaitan d!'ngan perka'u'inan adat dan nrasalalr pembagian harla u'arisan.
tsushar \'luhanrnrad nretr)'atakan. bahsa adanl'a
dengan diupacarai set ane raieg. dapal urcnjadikan keturunan perempuan itu seperti keturunan laki-laki, ),ang nanrilr),a akan sebagai penerus keturunan.
hubungan atau susuran keluarga adalah merupakan faktor yang
Pada suatu daerah ada
yang
kecenderurr-uan membagi
harta u,aris menurut sistern kekerabatan, yaitu patrilineal,
penting dalanr hal, ),aitu :rn I ) Masalah perkar",inan. agar dapat nreyakinkan apakah ada atau
matrilineal dan parentalibilateral. Perbedaan antara ketiga sistem
tidalinya hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan
kekerabatan tersebut, sebenamya bukanlah merupakan suatu
untuk menjadi suami dan isteri (urisalnya hubungan keluarga
problenatik, narnun justru harus dipandang sebagai keunikan
terlalu dekat, adik-kakak sekandung dan sebagainya)
dan kekayaan budaya yang ada dalam bangsa Indonesia.
Dalam kelornpok masyarakat, apabila dilihat dari sistem
2) Masalah rvarisan, adanya hubungan kekeluargaan merupakan dasar untuk pernbagian harta u'aris.
kekerabatannya dapat dibedakan kedalam tiga benruk kelonrpok.
Hukum u'aris adat mempunyai corak tersendiri dari alam
),aitu:
pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan
a.
Kekerabatan yang bersistenr patrilineal, yaitu
sistern
yang sislem keturunannya patrilineal (garis keturunan laki-
keturunan yang ditarik ntenurut garis bapak atau disebut
laki), nratrilineal (garis keturunan perernpuan) dan parental atau
kekerabatan yang sama belum lentu berlaku sistem ker"'arisan
patriarchaat. Dalam sistem kekerabatan pattilincal. kedudukan anak laki-laki lebih utama dari pada anak perempuan. Apabila saru keluarga tidak nrempunl'ai anak lakiJaki, maka keluarga tersebut akan melakukan
yang sama. Misalnya pada sistenr patrilineal di Batak dan di
pengangkatan anak. Pada sistent kekerabatan patrilineal,
Bali (sama menganut sistem kekerabatan patrilineal, namun
berlaku adat perkawinan jujur. Setelah perkawinan
cara mempertahan-l,ian garis keturunan tersebut berbeda. Pada
isteri mengikuti suami dan nrenjadi anggota kerabat suami termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkarvinannya. Diikuti pada masyarakat Batak, Bali, Lanrpung dan lainlain. Kekerabatan yang bersisterr matrilineal. yairu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu atau disebut malriarchaal, dirnana kedudukan anak perempuan
bilateral (garis keturunarr laki-laki dan perempuan atau tidak nrernbedakan antara laki-laki dan perempuan). Pada bentuk
masyarakat Batak men-renal sistem kekerabatan patrilineal nrurni (harus ada keturunan laki-laki), apabila tidak ada penerus
keturunan laki-laki maka dalam keluarga tersebut akan punah, karena tidak ada penerus keturunan, penerus marga dan tidak
ada ahli saris. Sedangkan pada masyarakat Bali n:engenal
sistem patrilineal beralih-alih (tidak ada keturunan lakilaki tidak menjadi masalah)" karena keturunan perenlpuan
l6 R
Bushar l\'luharnnlad. op.Cn.2()00. hal.5 lt,\,L.hh;hnnh N.l',,.
tt;ri\
Iaat
/1;
In,t-nrr;a
b.
si
lebih menonjol dari pada anak laki-laki. Dalarn sistem kekerabatan nlatrilineal ini, pada uurun.rnya berlaku o
c.
si
suaml
berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka pertriari'iuan
nrengikuti isleri akan lelapi tetap menjadi anggota kerabat asal dan tidak masuk ke dalam kerabat isteri.
merupakan suatu nilai ),ang hidup untuk dapal meneruskan keturunan, menrpertahankan silsilah dan kedudukan sosial
sedangkan anak-anak nengikuti anggota kerabal ibunya.
yang bersangk-utan. Juga adakalanya perkau,inan merupakan
Diikuti pada masyarakat Minangkabau.
sarana menrperbaiki hubungan kekerabatan. Aspek lain dari
Kekerabatan yang bersistem parenlal atau bilaleral, yaitu
perkau,inan, berkaitan dengan kedudukan seseorang terhadap
sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi
haita kekayaan dan kedudukan seseorang terhadap pewarisan
(bapak-ibu) atau disebut ouderliik, dimana kedudukan anak lakilaki dan anak perempuan tidak dibedakan.
halta kekayaan.
Dalam kekerabatan parental atau bilateral berlaku perkau'inan bebas, dimana kedudukan suanti-isteri
dipengaruhi oleh ketiga sistem kekerabatan yang ada. Perlama,
sederajat dan seimbang. Sistem kekerabatan irri diikuti
anak laki-laki saja sebagai ahli u,aris yang diperhitungkan
pada masyarakat Jau'a, Aceh dan Kalimantan dan lairr
dalam pernbagian harta warisan orarig tuanya. Keturunan anak
sebagainya.
perempuan dan kedudukan janda bukan ahli vvaris dari orang
perka\\'inan senrenda. Setelah perkau'inan
Sehubungan dengan pembagian harta
waris
dapat
dalam masyarakat yang bersistem patrilineal. hanya keturunan
Terkait dengan ketiga sistem kekerabatan yang ada, niaka bentuk perkarvinan merupakan salah satu cara utama untuk nlempertahanlian keberlangsullgan sistem kekerabatan. Pada prinsipnya nranusia, tidak dapat berkembang tanpa
tuanya (bapak) maupun sualninya, sehingga tidak berhak untuk
adanya perkau'inan, karena perkau'inan
menyebabkan
dalam hal ini, baik anak perempuan maupun anak laki-laki
adanya keturunan dan keturunan menirnbulkan keluarga yang
mendapat harta s'arisan dari orang tuanya (ibunya), namun
berkenbang menjadi kekerabatan dan masyarakat. Oleh sebab
pada masyarakat yang bersistem matriliueal
itu perka'rvinan merupakan suatu tali temali yang meneruskan
perempuan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada
kehidupan manusia dan masyarakat.
laki-laki. Ketiga, pada masyarakat yang bersistern parental
Pandaugan rnasyarakat adat tentang tujuan perkau'inan
mewaris harta peninggalan dari bapaknya maupun harta dari suaminya. Kedua, pada nrasyarakat yang bersistem rnatrilineal
yang mempertahankan garis keturunan perempuan, rneskipun
ini
kedudukan
atau
bilateral, dimana pada sistem kekerabatan iui tidak menbedakan
adalah untuk nrembentuk keluarga yang kekal dan untuk menrbina serta memelihara hubungan kekerabatan yang rukun
dan anak perempuan mendapat hak yang sanra dalam pentbagian
dan danrai. Jadi perkauinan r'lreuunit hukum adat herkaitarr
harta warisan dari orang tuanya.
anak
lakilaki
dan anak perempuan, sehingga baik anak laki-laki
dengan urusan keluarga, nrasyarakat dan kerabat. Masyarakat
Berkaitan sistem kekerabatan yang ada, peutbagian
adat yang masih tergolong kuat, prinsip kekerabatannya
harta u'aris ini sering rneninbulkan permasalalran, karena dalam
1n
P?r!?,1hnro h Ll,)lt,hi llitri( r'ttat l; ln,rn1,
11
sisteln kekerahatan yans acia dalanr hukunr adat lerkadang nrenrbedakan alltara kL,dudukan laki-lal:i dan perenrpuan
Yurisprudr-nsi br"'rtujuan untuk menetapkan standar hukunt yan-!
sanra. nrelalui yurisprudensi diharapkan dapat nrenciptakan
tuan)'a. I\4isaln)'a dalarn sistenr keherabatan patrilincal han1,a
persepsi hukunr 1,ang sanra di seluruh Pengadilan dan para hakiur dalam pcn;,elesaian suatu kasus yang sama.
nrenrberikan lrak uaris kepada anak laki-laki saja sementara
Yalrl,a g3ru1',urtr menyatakan, bahwa terciptan)'a suasana
perempuan tidaklah diberikan hak u,aris. Oleh karena itu dapat
unificd lcgal .fi'utncwork dan unified lcgal opitilon dalam praktek
dikatakan bahua sislem kekerabatan 1,ang ada dalanr hukum adat mengandung diskriminasi mengenai kedudukan sosial dan
peradilan akan menjadi landasan "kcltastian" penegakan
hukum antara laki-laki dan perenrpuan. Hal ini dapat dipahanri karena lrukurn adat lahir dari pengalanran dan sejarah masing-
lurisprudensi. rnaka putusan pengadilan yang bersangkutan akan nenjadi "starc decrsi.s " dalam arti putusan-putusan hakim l,ang
n:asing kelompok masyarakat.
terdahulu akan diikuti oleh para hakinr berikutrrya. .lika putusan
tidaklah sanra dalanr mendapatkan
hrk menaris dari orang
Pada masyarakat patrilineal terbentuk dari sejarah
hukunr, sebab dengan adanl,a standar hukurn yang diciptakan
dorninannl,a kedudukan laki-laki dalam kehidupan keluar-qa
tersebut telah nrenjadi 5'r:risprudensi dan putusan tersebut telah menjadi ".starz decisis" dan diikuti sebagai standar hukum
nlaupun masyarakat. Konsekuerrsinya laki-laki dalam keluarga
oleh putusan-putusan pengadilan nrengenai kasus yang sama,
menempati kedudukarr prioritas dengan hak-hak yang lebih
akan terhindar dari putusan-putusan yang "disparitas" anlara
dibandingkan perempuan, juga sebaliknS,a pada masyarakat
satu dengan yang lainnya. Hal
matrilineal yang terbentuk dorninan kedudukan perempuan
lurisprudensi yang bemilai sebagai standar hukum
yang lebih tinggi dari lakilaki dalam kehidupan keluarga nraupun masyarakat. Oleh sebab itu kondisi-kondisi tersebut akan nrengalami perkenrbangan di seluruh Indonesia. dan adanya tuntutan kesamaan lrak antara laki-laki dan perempuan
berperan dalam menegakkan kepastian hukum dalam kehidupan
yang terus berkembang sejalan dengan adanya perkembangan
Dalam hal ini, Pasal 24 ayat
zantan.tT
"kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang nerdeka
Perkembangan hukum lvaris adat tersebut salah satunya
menutus suatu perkara yang ada atau mengeDai kasus tertentu.
48 Tahun 2009
LlniT ersitas Cadjah I\4ada. \-og]'akafla.
t2
l0l
3.
hal.ll.
Petkc,nhongdn Hukutn
(l) UUD
I
945 menyatakan, bah$'a
untuk nrenl,elenggarakan peradilan guna menegaklian hukum
/arr"', selringga dari "judge
Ellync Du'i Jxrespa-sari. Dirntniku Pettgttosoan Tanalt Olclt ParcnU)uah Po(la lllaslatakat Batak Toha. Diseflasi, Fakuhas llukum Program Pascasarjana
sangal
bukan bertujuan untuk mematikan kebebasan hakim dalanr
dan keadilan".
t1
bahu'a,
rnasyarakat. Standar hukum yang diciptakan oleh yurisprudensi
dapat dilihat adanya lurisprydensi. Yurisprudensi sangat penting dalam pembaharuan hukurrr rrrelalui ".iudge made nra tle I att ", lahirlah yurispruderrsi.
ini dapat dikatakan
Berdasarkan Pasal
lt
I
ayat
(l)
Uudang-Undang Nomor
TentaD-e Kekuasaan Kehakiman dinyatakan,
Yahl'ah Harahap, Kedudulon Janda. Dudo dan lnak Angkor Dalon hukum ,{dar. Cirra Adil,a Bakti. Jakana, 1993. hal. 119.
tltris Adu di lndoncsio
Perlcnftangon Hukun Ilais.4dat di hldonesio
13
bahu a "Kekuasaan Kehakirnan adalah ke'kuasaan l ang nrerdeka
pererI1puan.
untuk nlen),elenggarakan peradilan guna nrenegakkan hukunr
Berdasarkan Putusan N{A Nomor 100/K/Sip/1967 tanggal l4 Juni 1968 (Ja\\'a). nlenyatakan bahr,'a dengan
dan keadrlan bc'rdasarkan Pancasila dan denri lerselenggaranva yang
nrengingal telah terjadi perkemhangan masyarakat yang
diiatuhkan berdasarkan kebebasan secara kasuistik tidak akan
cenderung rnengakui adanya persamaan kedudukan antara laki-
sanrpai meninrbulkan adanl'a disparitas.
laki dengan perenrpuan, rrrakajatrda ditetapkan pula sebagai ahli
Negara Hukum
RI". Dengan dentikian putusan hakirn
Klususnya dalam ketenruan Pasal 5
a5,a1
(l)
Undang-
Undang Nonror 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
nrcnyatakan, bahrva "hakim dan hakinr konstitusi u,ajib nrenggali. mengikuti, dan menrahanti nilai-nilai hukurn dan rasa keadilan yang hidup dalanr masyarakat". Dengan kata lain,
u'aris.lo
Di sarrping itu putusan Mahliamah Agung, menyatakan dengan tegas menetapkan kedudukan janda sebagai ahli vvaris, meskipun kedudukan perentpuan dalam hukurn u'aris adat bukan sebagai ahli s'aris, nanlun hanya sebatas untuk me'q'aris
ini
dalanr masyaraliat yang ntasih mengenal hukunt tidak tertulis
"harta pencaharian suantinya". Penegasan senacafil
dan nrasyarakal yan_u berada dalam nasa peralihan, nraka hakirn
dilihat dari beberapa yurisprudensi, yaitu perlama, Pvtusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Sip/1958 yang menyatakan
nrerupakan perumus dan penggali nilai-rrilai yang hidup dalarn
nrasyarakat. Hakim harus nlanrpu mengenal, merasakan dan
dapat
menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan dan masyarakat,
bahu'a "hak janda meu,aris harta pencaharian (harta bersanra) dari suanrinya". lstilahnya hanya "nenguasai ". Rumusan
dengan demikian hakirl dapat rremberikan suatu putusan yang
kaidah hukum yang disusun dalam putusan tersebut menyatakan
sesuai dengan rasa keadilan masyrakat adat.
bahvva da.lam hal tidak ada anak janda berhak menguasai seluruh
Perkembangan yang terjadi dalarn masyarakat berkaitan dengan hukum u'aris adat di Indonesia, yaitu dengan keluarnya
harta pencaharian suaminya tanpa mempermasalahkan besar kecil jumlahnya.
TAP IT4PRS Nomorll tang_eal3 Desernber 1960 yang nrenerapkan,
.Ked 4, Putusan Mahkarnah Agung Nomor 320 K/Sipi 1958 yang
bahu'a semua u,arisan adalah untuk anak-anak dan janda apabila
nrenyatakan bahu,a "menurut lrukum adat Tapanuli pada zaman
si penirrggal meninggalkan anak-anak danjanda, sehin_ega anak-
sekarang, janda ntervaris harta pencaharian suaminya".r0
anak dan janda tanpa membedakan jenis kelanrirr berhak atas harta peninggalan suaminya/bapakl1,a. Hal ini didukung dengan
keluamya Keputusan lr4ahkarrrah Agung Republik Indonesja Nornor lT9iSip/l961 yang merupakan 1,r:risprudensi tetap di
Perkembangan yang berarti dalarn hukum u'aris adal
dapat dibuktikau dengan adanya lurisprupensi. Mahkamah November 1960 mengeluarkan Agung pada tanggal
2
I9
Subekti, Halanr Adot lrldotlcsio dalont lltislttudensi llahkanah Agung. Alumni. Bandung, 2006. hal.6l.
itu sama besamya tanpa mempersoalkan anak laki-laki atau anak
l0
Yah) ah ltarahap, (e.tdukatt Jonda. Dwlo. Cilra Adit\a Bakli. Jakarta. 1993. hal.l:-l
14
t'" .Drfu ttt1 llrl n' ll'.r'i\ llnt di lnl t \itt
Iudonesia yang nrenl'atakan bah,n a bagian janda dan anak-anak
Pui.nbaryon Hul:u lloris.ldot di hdoncsia
"
Anr
.4ngkot Dalctttt Hu*un Adat,
1q
ltt.
Lll.\,
Dtti
loty\t\ori s lt, tl,ll
pulusan Illahkanrah Agung Reg. Nontor 302 K'Sip/I9(r0 rang nrenl'atakan, balrsa seorang janda nrcrupakan ahli uaris
Panjang) untuk diri sendiri dan sebagai u'ali ibu dari anak-anak
lc.fl:adap harla asal suanrinya sekurang-kurangnl"a dari barang asal itu sebagian hanrs tetap berada ditangan janda separrjang
I\4urdatiu'ami) sebagai janda alnrarhunr lbrahinr gelar Datuk Ir4udo yang berhadapan deirgan Abdul Rahtnan gelar Daruk
per'lu untuk hidupnl,a secara pantas sampai ia nreninggal dunia
Mudo (nrarnak kepala u,aris dalanr kaumnya) bese rta perenlpuan
atau kau in lagi.
Nursiah dan Nursilah, yang ketiganya suk-u Koto, Negeri Batipuh Ateh, Padang Panjang. Dalam Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi memenangkan perkara tersebut pada perempuan Kalek sebagai janda alnrarhunr Ibrahirl gelar Dahrk Mudo terhadap harta uaris berupa kincir padi. LakiJaki di
Ke
Putusau-putusan Mahkarnah Agung tersebut
di
atas,
yang mengakui kedudukan janda sebagai ahli rvaris terhadap harta pencaharian suaminva, sebenaml,a bertentangan dengan
nilai-nilai hukum adat Batak yang mengatrul sislem kekerabatan patrilineal, yang sama sekali tidak nrengakui adanya anak perempuan maupun isteri atau janda untuk meu'aris dan bahkan
yang belurn deu'asa) (Zulkanraini, Zulfahmi, l\4unri. Ana dan
Minangkabau merniliki peranan sebagai ayah atau suami dan mamak dalam hukurn adat.
tidak ada harla pencaharian dalanr perkalvinan, karena isteri
Sebelum masuknya sisteut hulium Nasional berdasarkan
adalah seorang pendatang dari marga lain dan secara hulum adat
Yurisprudensi Nomor 39 IOSip/I968 tanggal 12 Februari 1968
kedatangarrnl,a atas dasar beli dengan uang jujur. Oleh sebab itu
bahu,a seorang bapak atau suami tidak bertanggung jauab
adanya yurisprudensi merupakar) terobosan yang baru sehingga
terhadap anak-anaknya mengingat bentuk perkau'inan semendo
terjadi pergeseran dalam nilai hukum adat yang lama ke aralt nilai hukum adat yang baru, khususnya bahrva yurisprudensi ini
bertandang, di urana bapak atau suami hanya dianggap sehagai
rrenggeser kedudukan laki-laki (suanti) ke aralr persanraan hak dan derajat dengan kedudukan perempuan.
Perkembangan hukunr waris adat Minangkabau dapat
dilihal dalam Putusan Mahkarrah Agung Nomor 39 K/Sip./1969 Tanggal 12 Februari 1969 yang menyatakan seorang janda
tamu sehingga anak-anak menjadi tanggung jarvab istri dan keluarga isterinya dengan kata lain anak hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga anak-anak menjadi ahli waris dari ibunya bukan menjadi ahli waris dari ayahnya. Oleh karena itu, adanya contoh kasus
kincir
padi
tersebut nrcnandakan bahu,a hukum u'aris adat \4inangkabau,
dari ahnarhum Ibrahirn gelar Datuk Mudo, menggugat harta peninggalan almarhum suaminya yang berasal dari ayah:rya
apabila tidak dapat diselesaikan secara hukuln adat maka dapat
yang sekarang dikuasai oleh kemenakan almarhum suaminya.
Agung.
diselesaikan melalui tahap Pengadilarr sampai Mahkarnah
Dalam yurisprudensi terlihat sekali
Putusan Mahkaurah Agung Nonror 39 IUSip/1968 berkaitan dengan kasus kincir padi, dimaua kasus antara
perkembangan hukuur
perempuan Kalek (suku Pisang, Negeri Batipuh Buruh, Padang
sebelum adanya yurisprudensi,
16
Perkenbansan
Pctkcnhongan llukum llAris .4dat .li lndo erio
lvaris adat. Hal
H * n llbris.ldot di ln,lonctia -'
di
ini
adanya
dapat dilihat
beberapa daerah adanya 17
I
janda atar.r duda bukan ),aDg nren)'atakan hahu'a kedudukan sebagai ahli u'aris hatla peninggalan dari orang luanya alau
gejala kesejajaran dalanr sistern istilah kekerabatan
suarninl'a atau isteritrl'a lntisaltrl a. pada nrasl'arakat patrilineal.
sislem kekerabatann),a.
kekerabatan. rvalaupun berheda bentukrrl'a berdasarkan adanr.a dcrrgan
natrilineal dan parental). Olelr karerra itu, selelah adan),a bcberapa lurisprudensi tersebut di atas, kedudukan janda dan
rnenl,alakan istilah kekerahatan disebut sebagai "hukunt sanak
duda ditetapkan scbagai ahli u aris.
ke|uargo
Perubahan Surisprudensi ini sebenantya didorong oleh kekualan dari luar. 1,aitu Negara melalui pengadilan terhadap
men5,ebut dengan " hukunt kekeluargaart " sedangkar, menurul
Hilnran Hadikusuma:a nlenyatakan, dengan istilah "hukunt
peristin'a lerlentu, namun adanya tuntutan yang melahirkan
adat kekerabatan''.
suatu peraturan perundangan dan lurisprudensi tersebut nrasih akan meninrbulkan beberapa pertanyaan tentang efektifitas
2, Hukum Kekerabatan ]\lenurut Hukunr Adat
berlakunya dalam kehidupan warga nrasyarakat t,an-q nlasih
"hukunt adat kckcrabalan ",yaitu "hukum adat yang meugalur
menganut sistem kekerabatan yang ada. lr4isalnya
pada
keterabalan patrilineal (Batak) dan pada kekerabatan matrilineal
(di
Minangkabau) serta pada sistem kekerabatan parental/
bilateral (.lau'a).
L lstilah Hukum kekerabatan Istilah "kckerahatan" bersangkul paut
Hilman Hadikusumari nren5,atalian,
dengan
dalam nrasyarakatnya mula-mula diliemukakan oleh L.lr4. Mor-can dalarn Koendaraningral:r 1,ane pemah bekerja sebagai
di daerah penlukiman suku-suku bangsa Indian
Iroquois di Kanada. Beliau tenarik dengan adanya memahami berbagai logat bahasa dan adat istiadat mas5'arakal setenrpat"
a pengertian
tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang
sebauai
anggota kerabat (keluarga), kedudukan anak terhadap orang
tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat
dan
sebagai
perhubungan daralr orang yang seorang dengan orang lain, dua atau lebih yang nrempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal
leluhur adalah keturunan yang seorang dari orang lain.
Pada umumnya hubungan hukum yarrg didasarkan kepada hubungan kekeluargaan alau kekc-rabatan autara orang
tua dengan anak-anaknya, juga apabila kita nrelihat akibar22
23
Prng, tar.,1,tnl)/ntl,Rireka(ipta.Jalnrla.l(l05.hal.l:7 P.r|r|thtngn,t llu*ti,, llaris.4da! di l lonasid
Tet HaaL op.Cit.l999, hal. 144. Soeroio ttvignjodipocro. op. Cr.. 199,1. hal. 108.
Hilman Hadikusunr& HrAum Kekaroharon. Iaiar Agung. 19S7. Jakana.
I\4organ menentukan cara unruur untuk nrencupas sisten.r
18
Lrahu
keturunan (keu'angsaan) adalah kerunggalan leluhur vang ada
kekerabatan dalanr suatu bahasa den-rran sistenr kekerabatan
K()L'rllierraningrJl.
adal
dan Soerojo Wig:rjodipoero:j
Soerojo Wignjodipoeror6 menyebutkan
sistem kekerabatan. Adanya hubungan antara sislem istilalr
ll
" (l/enrantschps recht).
ahli hukum
sebaliknya, serta masalah peru,alian anak".
C. Hukum Kekerabatan Dalam Hukunr Adat
pengacara
Ir4enurut Ter Haar:: sebagai
hal
:02.
:s l6
lbid.. hal. 202. Socroio U igniodipoero.
o7r., ('r1..
1
99.1. hal. I 08.
Pcrlothanqan Hul:un llotis.4dat di ln.loncsio
lo
Irt
El/4'ht D['i Ptk:t,]/,\nti
S.ll.ll
akibat hukunr yang berhubungan dengan keturunan (pertalian
bapak-ibun1,a sama sekandung (saudara sekandung).
darah t hergandengan dengan ketunggalan leluhur. akibat-akibat
sekakek dan senenek sefta lain sebagainya.:E
hukunr
ini tidaklah senrua
Dalarn hubungan kekerabalan. faktor
daerah santa. trteskipun akibal-
akibat hukunr ),ang herhubungan dengan ketungggalan leluhur di seluruh daerah tidak sanra, akan tetapi pada kenyataannya
1'an-o palirrg
penting pertamd. rnasalah per'Iiau'inan, karena berkaitan dengan hubungan kekerabatan yang metupakatr larangan perkas'inan
terdapat suatu pandangan yang sama terhadap nrasalah "kctu'uttatt" ini di seluruh Indonesia, yaitu "bah$'asanya "kcturunan" adalah merupakan suatu ultsur yang cssensial serta mutlak bagi sesuatu c/an (suku) atau kerabat yang
untuk menjadi pasangan suanri-isteri. Kedta, masalah *'aris, hubungan kekeluargaan merupakal dasar pembagian harta
nrengingirrlian dirinS,a tidak punah, yang menghendaki supa5,a
adan5 a
kekayaan yang ditinggalkan.
Pada masyarakat hukum adat
ada generasi penerusnya".:7
Hal ini, apabila sesuatu c'lar (suku) ataupun kerabat
di
Irrdonesia dikenal
tiga sistem kekerabatan. 1'airu : a. Sistem kekerabatan patrilineal adalah nasyarakat
merasa
yang para anggotanya lebih ntengutamakan garis
kharvatir tidak merrpunyai keturunarr, c/an (suku) atau kerabat
keturunan laki-laki daripada keturunan perempuan,
ini pada utnumnya akan mengan,ukat anali untuk nrenghindari kepunahan, seperti halnya pada masyarakat Batak, tidak nrempunyai keturunan laki-laki, maka mereka akan melakukan pengangkatan anak Iaki-laki seba_oai penerus keturunan.
maka kedudukan anak laki-laki lebih utanta dari
Menurut Soerojo Wignjodipoero hukum
anak perempuan. Hal ini sehingga kedudukan anak
laki-laki sebagai penerus keturunan bapaknya, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk rnenjadi anak oraug lain yang alian merrperkuat keturunan orang lain. Pada masyarakat patrilineal
adat
kekerabatan, apabila dilihat dari keberadaan keturunan. maka
(Batak), apabila tidak tnempunyai keturuuan lakilaki lebih-lebih tidak punya keturunan sama
sifat dan kedudukan keturunan dapat bersifat:
o.
lurus. apabila orang yang satu itu merupakan langsung kehrrunan yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak dan anak, di sebut luru.s ke barlal kalau
sekali dikatakan "putus ketltrunan" (BaLak'. ptotu, Larnpung: nrupus, Bali punng).le
b.
rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan
b.
sistem
dilihat ftrnrs ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak,
kekerabatan matrilineal, Iebih mengutamakan garis
bapak dan kakek; dan
keturunan pere,npuan daripada laki-laki, sehingga
ntenf inpoug atau bcrc'altang, apabila antara kedua orarrg alau lebih itu terdapat adanl'a ketunggalan leluhur. misalnl'a
)'7 lolib Setiadl. 20
Sistem kekerabatan nratrilineal. Dalam
op..( it., 1008. hal. 207 PerAc|tbangan ltufuot llAris.ldat di ltt(lo,tcaa
H
:r
Soerojo \\/igjodipoero. Pengantor Dan ,4sas-/sas 209.
nn adat, 1994,
hal
l9
Hifman Hadikusuma. Hukum Kekcraboran. Fsjar Agung. 1987, Jakana,
hal
37. PcrA?nbantuh
lt*um
lloris.4dat di
l ,lo esia '
)1
I).4TT,\IT I}AC,,{.AN i
Buku: Adji, Sution Usman. ,\Zrlin Luri dun Kat'in Anrar
Agama.
Libert1,, Yogyakarta, 2002.
Ann'ar, Chairul, 1997 , ]luhm Adat lndonesia. llle.niniau Hukunt Adut Alinangkabarr , PT. Bineka Cipta Jakarta, 1997.
Anrir, Syarifuddin, Pelaktunaan Hukmr Key'urisan
lsltrnt
Dalanr Lingkungan udat )tlinangkabar.r. Gunung Agung. Jakarta, 1984. Bachar, Djazuli, Idc don Lenbaga Yung Klasik il,lenuntt Bal)arapa Tokoh Pendiri Republik dan Kcudattn Sekarung, ditlalunt lbria Peradilarz, Majalah Hukurn Thn.X. No.120, September 1995. Brian A. Gamer, Black's Lott Dictionart', se\,enth Edition. Wesl Group. ST. Paul Minn, 1999. Bruggink, Relcfu i Tbntang Hukunr. CitraAdiq,a Balti. Bandung, 1999. Deparletren Pendidikan Dan Kebudayaan Rl, Kanttts Bcsar Bahasa lndonesia, Balat Pusaka, Jakarta. 1994. Djarnali, Adboel, Pengantar Hukunt lndonesitr, Raja Grafindo Persanda, Jakarta, 2005. Drryi poespasari, Ell1.ne, Dtttamika Penguasaan Tanah Oleh Perempuan Pada l,lasyorakat Batak Toba, Diserlasi, Fakultas Hukum Progran: Pascasarjana Llniversitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013 Ehniyah, Nurul, Rosa Agustina, Rosa dan Rajagukguk, Erman Hukum Adat Dalam Putusan Pertgadilan, Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas lndonesia, Jakarta, 2007. Gregory Leyn, 2008, Hernteneutika Hukum. Sejarah. Tcori Praktek (terjenahan M.Khozirn), Nusa Media, Bandung,
226
Pcr*cnhunt:on
llul .tt
llaris.4dur di lndoncsia
Fiff l
!!tll'i,
:0(r8. Hadikrrsunra. Htlnan llul:um Keko'aharurt. Fajar Agung. 1987 ........ llukmn ll'aris Adut. Citra AdiS'a.
lr,lertokusunro, Sudikno. Bu h-Ba b Tcnt ung Pcn t'nru un J"l ti k ttrt. Celakan Peflama, PT Citra Aditva Bakti, Bandung. 1993. Jllcngcno
lt ukum. Liben
-t'. r'og1,akarta"
2003.
Ilandung. I 999.
.
Pcnganlor llntu lhtkum Adal lttdottt'sia.
... Penemuon Hukun Scbuah Pcnganlar.
Libemy, Yogyak arta, 2007
l\4andar Ma-iu, 1992.
Hadjon. Philipu s, PIPU Pengkaiian llnru Huhm Normarif. 1997, Lihat juga Terry Hudkinson, 1997. Haralrap. \'ah1'ah , Kcdttdukun Jartda. Duda, Anak Angkal Dalant Hukum Adat, Citra Aditya Bakti, Jakana, 1993Hazairin. Hukunt Kerarisan Bilatcral ntettttrut Al'Qur'ot?, Tnla
.
Pencnuan Hukum.
Liberty,
Yogyakarta, I 999. It,luhanrnrad. Bushar,l.sas - Asas
Huhm Adat Suata Pengontar,
Pradn1,6 Paramita, .Iakarta. I 994.
Mulranrrnad, Bushar, Po*ofr-Pokok Hukum Adut. Pradnya Paramita. Jakarta. 2000.
Ir4as. .fakarta, 1960.
Inran Sudiyat, Hukum Adat, Skelsa Asas, Liberry' Yogiakarta. 1981
I
Naim, Mochtar, A,lenggali Hukum Tanah Dan
ll/ari,yan
l[inangkabau, Center for lr4inangkabau Studies Press,
.
lrianto, Sulistyo\\ali. Pcrenlpuan dctlam Berbagai Pilihan
Padang, 1968.
Hukunt. Yayasan Obor Indonesia, .lakaaa, 2003. Djojodigoeno, h4.M., Apakah Hukum Adar ?. lfasalah-Masalah llukum, Fakultas Hukunr UNDIP, Semarang, Tahun Ke-
Purbacaraka, Pumadi dan Soekanlo, Soerjono, Pcrihal Kaedah Hukum, Citra Adit-va Bakti,
II. Nomor 3. I{eilJuni 1972. Keebel von Benda-Becknrann, Et'idcnce and legul Reasotting in l,linangkabati dalam K. Benda Beckmarul dan F.Strijbosch, Antropology of la*' in the Netherlands'
R.J.
Dordrecht: Forist Publication, 1986. Koentjaraningpl, Pengantar Atttopol ogi, Rineka Cipta, Jakarla, 2005.
Koesnoe, Mulramr:rad, Cotatatl Terhadap Huhrtn Adat Detrasa fflri. Airlangga University Press. Surabaya, 1974. Kunria Wannan, Ganggam Baurttuak l|etriadi Hak A'lilik
(Penlimpangan Kont'ersi Hak Tanah di Sttmalera Baral), Andalas UniversitY Press. 2006. Ir4arzuki. Peter Mahnrud. Peneliliart Hukunt. Kencana' .lakarta' 2009.
228
Po
l.n hon{n ltukm
ll?u
it
.4dat di lndoiNsio
Bandung, 1993.
Jue,lnalriis Koidah Hukum.
disadur oleh B. Arief Sidharta
dari R.J. Jue : Gr ondbeginselen tan Het Recltt. Hoofdsnk
I Reclztsnormenleel \\blter Noodlrof Groningen" 1990. Saragih, Djaren, Perkaxinon Adat Balall. Tarsito, Bandung, 1980.
Setiady, Tolib, httisari Hukunr Adat lndanesia. (Dalam Kajian Perpustakaan), Alfa Beta, Bandung. 2008. Soeponro, Bab-Bab Tenlang Hukum Adat, Pradn,a Paramita, Jakarta, 1993.
Hubutgan Indiyidu dan Jtlas.tarakot dalam Hukunt Adat.Pradnya
P
aranrita, Jakana, I 978.
Soetandyo Wignyo Soebroto, Dari Hukum Kctlcntiul kc Hukunt Atasional, PT. Raja Gravindo Persada. Jakarta. Subekti, .Flirlrlr
I
P"*"n'hahoan H,t,d
tt.rh
dat Indones ia dalatn lfurisprude n,si l.laltkantuh
!)^1 ): '-'^-".:'
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Repuhlik lndonesia 1945 Undang-Undang Nonror I Tahun 1974 Tentang Perkar,i.inan ' (Lembar Negara Republik lndonesia Nonror I ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Nonror
lgung, Alumni, Bandung. 2006. llul:un Adat lndoncsiu Dulant lhrispruclcrtsi A,luhkantah.4gurig.Alumni, Bandung,2006. Sudil at. Inran..4 sas-.4sas llt*unr Adttt Bckul Pengunlar Libertl', Yogyakarta, 1999. Soerjor:o, Strattt Tiu.iauart Sislem Peradilan, didalant Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun X, Nomor 120,
r
s7)
3 Tahun 2009 Tentang Mahkanrah (Lenrbar Agung Negara Republik Indonesia Nornor
Undang-Undang Nonror
Septenrber 1995.
Arif B. Pcnolaran Hukum, Loka Latih Studi Hukum Kritis. dan Pluralisme Hukurn (Makalah). Fakultas
Sidharta,
49s8).
Kitab Undang-Undang Hukum P erdata ( Burgcrl i k lt'ethoak). terjemahan Subekti R dan lirrosubibjo R, Paran:iu,
Hukum universitas Tajungpura Pontianak, tanggal 4-5 Agustus 2004.
S. Surl'o Untoro, ltlini Ensiklopedia Indonesia, Bina llnu,
Jakarta 2000.
Surabaya, Cetakan Pe(ama, 1978.
Ter Haar, Asas-Asas Dan Susunon Hukum Adat, terjeniahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita,
Putusan-Putusan Hakim (Yurisprudensi I\lahkamah Agung) Himpunan Kaidah Hukurn Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2001"
Jakarra,l999.
van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia. (diterjemahkan oleh MR. Soehardi), Sur:rur, Bandurrg. I 971 . r,an Apeldoom, Pengontar llmu Hukum, Pradnya Paramita.
I
Putusan Mahkarnah Agung Nomor 298 K/Sip/1958 Tentang hak
janda me,taris harta pencaharian (harla bersanta)
dar.i
suaminya.
Jakarta, 2005.
Vergouu en, J.C., llasvarakot Dan Httkunt Adat Batak Toba.
LkiS Pelangi, Yogyakarta, 200.1. Wignjodipoero,S oerojo, Pengantar Dan Asas-Asas Huknn adal. Gurrung Agung, Jakaria, 1994. ..........,.,.,..., Pengon lar I I mu Hu kum ( Hintpun art
Kuliah). Haji Masagung, .Iakana, 1988. Wignyo Soebroto. Soetandyo, Dari Hukum Kolonial kc lttrkum Nasional, PT. Raja Gralindo Persada. Jakana. 2014. )blran Kanter , Empi Elrl'a Profesi Hukunr (Sebuah Pcndckatan Sosio-Religiusl, Storia Grafika, Jakana, 2001
230
Jakarta.
Pet
Atnhangan
.
ltulun ll'otis.ldat
di ln.lotltsio
Putusan Mahkarnah Agung Nomor 320 I(Sipi 1958 Tenrang hukum adat Tapanuli pada zaman sekarang, janda rureu aris hana pencaharian suanrinya. Putusan l\4al iamah Agung Reg. Nonror 302 K/Sipi I 960 Tentang janda n:erupakan ahli u,aris terhadap harla asal suaminya sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada ditangau janda sepanjang perlu untuk hidupnya secara pantas sanrpai ia meninggal dunia alau kawin lagi. Putusan I\{A Nonror 179,{(/Sip/1961 Tentang yang nrerupakan yurisprudensi tetap di Indonesia yan,q nten),a(akan bahrla
Pcrkeqbonson Hukun llori. 4nd ni
h,l^"""!. ---
bagian janda dan anak-anak itu sama bcsanrl'a lanpa nrelihaat persoalan anak laki-laki dan perempuan.
Putusan l\4A Nonror 10O/K/Sipi 1967 Tentang Pclkerrrbangan
lrasi,arakat yang cenderung nrengakui persamaan kedudukan antara lakiJaki dan perenrpuan sebagai ahli u aris.
Putusan Ir4ahkamah Agung Nomor 39 K/Sip./1968 Tentang Kasus Kincir Padi bahu,a seorang janda dari alnrarhum Ibrahim gelar Datuk Ir4udo, menggu_qat harta peninggalan alnrarhunr suarninl,a yang berasal dari al,ahnya yang sekarang dikuasai oleh kenrenakan alnrarhum suaminya. Putusan Ir4al .iamah Agung Nornor 415 K/Sip/1970 Tentang hukum u'aris adat Tapanuli berkemban_s ke arah penrberian hak 1,ang sama kepada anak perempuan seperti anak laki-laki. Putusan Mal*amah Agung Nomor 528 K/ Sip/I972 Tentang Hukum adat Tapanuli Selatan terdapat suatu lernbaga Holong Ate yaitu pemberian menurut rasa keadilan kepada anak pererlrpuan, apabila si nreni ggal tidak menirrggalkan anak laki-laki. Putusan l\{A r..No. 3293 K/PDT/1986. harta terperkara adalah harta gono-gini janda pada ntasyarakat Jas,a.
I
232
Pctl?nthan&an Huku,lr
lliris ldor di lndonctiu
