1 PERJANJIAN TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN TAHUN DAN IKATAN KERJA TAHUN Nomor : /330//2014 Perjanjian ini dibuat di , pada hari,...
PERJANJIAN TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN TAHUN 2014 – 2015 DAN IKATAN KERJA TAHUN 2015-2020
Nomor :
/330/<>/2014
Perjanjian ini dibuat di <>, pada hari ………, tanggal ………….bulan ………. tahun Dua Ribu Empat Belas (…..-……-2014), oleh dan antara: I. PT PLN (Persero) ………………. beralamat di jalan ……………………….., dalam hal ini diwakili oleh <>, selaku General Manager PT PLN (Persero)……………………. bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA; II. ----------------------------------------------------, umur --------------, No KTP -----------------------beralamat di ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------, bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang jika sendiri-sendiri disebut PIHAK atau jika bersama-sama disebut PARA PIHAK, menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tahun 2014 – 2015 dan Ikatan Kerja Tahun 2015-2020, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 Maksud Dan Tujuan (1) Maksud diselenggarakannya Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tahun 2014 – 2015 yang untuk selanjutnya disebut Diklat Prajabatan dan Ikatan Kerja Tahun 2015 – 2020 adalah sebagai bagian dari proses rekrutmen Pegawai dalam rangka mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan kompetensi individu dan kebutuhan kompetensi jabatan melalui pendidikan dan pelatihan kerja; (2) Tujuan diselenggarakannya Diklat Prajabatan dan Ikatan Kerja Tahun 2015-2020 adalah untuk menjamin kontinuitas ketersediaan tenaga kerja dalam mendukung usaha pencapaian sasaran kinerja PIHAK PERTAMA.
2 Pasal 2 Lingkup Perjanjian (1) PIHAK PERTAMA memberikan Diklat Prajabatan kepada PIHAK KEDUA di lingkungan kantor/lokasi/tempat bekerja PIHAK PERTAMA atau di tempat yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA di seluruh Indonesia meliputi: a. Kesamaptaan, Pengenalan Perusahaan dan Pembidangan di PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan atau Institusi Pendidikan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA; b. On the Job Training (OJT) di unit-unit PT PLN (Persero). (2) PIHAK PERTAMA mengangkat PIHAK KEDUA yang telah lulus Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai pegawai PIHAK PERTAMA dan menugaskan di lingkungan kantor/lokasi/tempat bekerja PIHAK PERTAMA atau di tempat yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA di seluruh Indonesia dengan disertai suatu Ikatan Kerja; Pasal 3 Jangka Waktu Perjanjian (1) Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015. (2) Ikatan Kerja sebagai Pegawai di unit-unit PT PLN (Persero) di seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak PIHAK KEDUA diangkat sebagai pegawai oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 4 Waktu Kerja (1) Waktu kerja bagi PIHAK KEDUA didasarkan pada jam kerja yang berlaku di unit tempat dilaksanakannya Diklat Prajabatan dan tempat PIHAK KEDUA ditempatkan setelah lulus Diklat Prajabatan. (2) Dalam hal terdapat penugasan oleh Unit Kerja PIHAK PERTAMA untuk mengikuti jam kerja bergilir yang diatur dalam 3 (tiga) shift PIHAK KEDUA wajib menjalankan dengan memperhatikan ketentuan jumlah jam kerja yang berlaku di Perusahaan. (3) Jam kerja selama mengikuti Diklat Prajabatan yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan, diatur tersendiri sesuai dengan jadwal waktu serta tata tertib pendidikan dan latihan.
3 Pasal 5 Hak Pihak Kedua selama Diklat Prajabatan (1) Selama mengikuti Diklat Prajabatan, PIHAK KEDUA berhak: a. Mendapatkan uang saku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan; b. Mendapatkan Bantuan Hari Raya Keagamaan sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan; c. Uang saku dan Bantuan Hari Raya Keagamaan pada huruf a dan b di atas sudah dipotong pajak yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA; d. Mendapatkan Jaminan Kesehatan Rawat jalan yang dilakukan di Sarana Pelayanan Kesehatan yang dilanggan oleh Unit setempat (dengan surat jaminan) dan rawat inap di Rumah Sakit yang dilanggan Perseroan menggunakan surat jaminan dengan fasilitas kelas III, dengan persyaratan rawat inap tersebut disebabkan sakit karena pelaksanaan kedinasan dan harus mendapatkan rekomendasi dari Pengelola Kesehatan Unit setempat; e. Diikutsertakan dalam Program Asuransi Kematian dan Kecelakaan Diri atas biaya PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero); f. Memperoleh biaya Perjalanan Dinas, apabila PIHAK KEDUA ditugaskan untuk melakukan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan menggunakan referensi Jenjang Jabatan Fungsional VI (setara dengan Level Kompetensi Basic) sesuai ketentuan Perjalanan Dinas yang berlaku di masing-masing unit kerja PIHAK PERTAMA; (2) Hak PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebelum tanggal 26 (Dua Puluh Enam) setiap bulan untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan pada bulan sebelumnya; (3) Selama mengikuti Diklat Prajabatan, PIHAK KEDUA diberikan ijin tidak masuk bekerja oleh PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) hari kerja dalam hal: a. Sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; b. Orang tua kandung meninggal dunia. (4) Selama mengikuti Diklat Prajabatan ini, PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diberikan hak-hak lain selain yang telah diatur dalam Perjanjian ini. (5) PIHAK KEDUA berhak diangkat sebagai pegawai PIHAK PERTAMA setelah dinyatakan lulus DIKLAT PRAJABATAN oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 6 Kewajiban Pihak Kedua selama Diklat Prajabatan (1) PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di Perusahaan PIHAK PERTAMA sebagai berikut: a. Melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sebaik-baiknya; b. Mematuhi ketentuan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
4 c. Mengikuti dengan sungguh-sungguh seluruh kegiatan selama Diklat Prajabatan berlangsung sampai dengan selesai; d. Membaca, memahami serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib serta Peraturan Keamanan dan Keselamatan Kerja; e. Menjaga kerahasiaan hal-hal menyangkut aturan ataupun kebijakan Perusahaan PIHAK PERTAMA; f. Menjaga kerahasiaan data-data, baik yang bersumber dari Perusahaan PIHAK PERTAMA maupun dari luar Perusahaan yang terkait dengan Perusahaan PIHAK PERTAMA; g. Bersedia untuk tidak menikah selama mengikuti Diklat Prajabatan; h. Mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku di Perusahaan PIHAK PERTAMA. (2) Dalam hal tidak masuk kerja karena alasan yang sah, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Surat Keterangan kepada MENTOR yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak yang bersangkutan tidak masuk kerja; (3) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran disiplin yang mengakibatkan diberhentikan atau mengundurkan diri sebelum Diklat Prajabatan atau Ikatan Kerja Tahun berakhir, PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan Pasal 7 Hak Pihak Pertama selama Diklat Prajabatan PIHAK PERTAMA berhak: a. Memutuskan Perjanjian dengan PIHAK KEDUA secara sepihak atau mengambil tindakan hukum atau menerapkan sanksi apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; b. Mengambil tindakan hukum atau menerapkan sanksi berdasarkan Perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. c. Memutuskan perjanjian dalam hal PIHAK KEDUA tenyata mempunyai penyakit dan/atau kelainan bawaan yang tidak diketahui sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA pada hasil tes kesehatan. d. Menentukan kriteria penyakit dan kelainan bawaan yang menjadi alasan pemutusan perjanjian sebagaimana disebutkan dalam butir c.
Pasal 8 Kewajiban Pihak Pertama selama Diklat Prajabatan PIHAK PERTAMA wajib: a. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan lingkup perjanjian sebagaimana tercantum pada Pasal 2; b. Memberikan hak-hak PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Pasal 5; c. Menyediakan peralatan Keamanan & Keselamatan Kerja.
5 Pasal 9 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua selama Ikatan Kerja Selama mengikuti kewajiban Ikatan Kerja, hak dan kewajiban PIHAK KEDUA diberikan sesuai ketentuan bagi Pegawai yang berlaku di institusi PIHAK PERTAMA. Pasal 10 Kepemilikan Atas Hasil Diklat Prajabatan (1) Hasil-hasil Diklat Prajabatan baik dalam bentuk paper maupun hasil penelitian-penelitian menjadi hak milik PIHAK PERTAMA. (2) Dokumen-dokumen dan alat kerja yang digunakan untuk keperluan Diklat Prajabatan dikembalikan kepada perusahaan PIHAK PERTAMA sesuai dengan daftar tanda terima yang dibuat pada saat pelaksanaan Diklat Prajabatan. (3) PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan keluar Perusahaan, data-data dan informasiinformasi yang diperoleh selama mengikuti Diklat Prajabatan ini, kecuali atas ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA. Pasal 11 Pembimbing Diklat Prajabatan (1) PIHAK PERTAMA menunjuk dan menetapkan Pegawai PT PLN (Persero) sebagai wakil PIHAK PERTAMA yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dalam Diklat Prajabatan, yang selanjutnya disebut sebagai MENTOR. (2) MENTOR dan PIHAK KEDUA melakukan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) minggu, untuk melakukan evaluasi kemajuan belajar dan menetapkan program/target pada 3 (tiga) minggu yang akan datang. (3) Pertemuan antara MENTOR dan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh MENTOR dan PIHAK KEDUA. Pasal 12 Evaluasi (1) PIHAK KEDUA selama melaksanakan Diklat Prajabatan akan dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA baik secara berkala maupun pada saat Diklat Prajabatan berakhir sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi perilaku individu (soft competence), kemampuan teknis (hard competence) dan kondisi kesehatan PIHAK KEDUA. (3) Hasil penilaian PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat final dan oleh karenanya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan keberatan dalam bentuk apapun.
6 Pasal 13 Tindak Lanjut Diklat Prajabatan (1) PIHAK KEDUA yang dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan dinyatakan lulus, diangkat sebagai Pegawai oleh PIHAK PERTAMA dengan proyeksi jabatan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan harus bersedia ditempatkan di unit kerja PIHAK PERTAMA di seluruh Indonesia sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA; (2) PIHAK KEDUA yang dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan dinyatakan tidak lulus, tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Perusahaan PIHAK PERTAMA; (3) PIHAK KEDUA yang telah diangkat sebagai Pegawai oleh PIHAK PERTAMA harus menjalani wajib kerja di unit kerja PIHAK PERTAMA selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai dan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah kerja PIHAK PERTAMA. Pasal 14 Sanksi (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan atau lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Perjanjian, dikenakan sanksi disiplin berupa Peringatan Tertulis oleh PIHAK PERTAMA. (2) PIHAK KEDUA dapat dinyatakan tidak lulus dan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai, apabila setelah dijatuhi sanksi disiplin, masih melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan atau lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); (3) Penjatuhan sanksi PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dengan tuntutan ganti rugi, apabila perbuatan tersebut merugikan Perusahaan PIHAK PERTAMA. (4) Dalam hal PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau melakukan pelanggaran disiplin atau melakukan perkawinan antar pegawai yang kesemuanya mengakibatkan pihak kedua diberhentikan sebelum berakhirnya Perjanjian tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tahun 2014-2015 dan Ikatan Kerja Tahun 2015 – 2020 ini, maka terhadap PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). (5) Dalam hal PIHAK KEDUA mendapatkan pelatihan diluar pelatihan Diklat Prajabatan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagaimana dalam ayat (4), maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya pelatihan yang pernah diikuti. (6) Penggantian seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) oleh PIHAK KEDUA dapat dilakukan secara tunai dan sekaligus atau secara angsuran selama 6 (enam) bulan sejak tanggal PIHAK KEDUA menyatakan mengundurkan diri atau tanggal Surat Pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tentang kewajiban tersebut.
7 Pasal 15 Pemutusan Perjanjian (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak, apabila: a. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3). b. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyatakan PIHAK KEDUA tidak lulus. (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menimbulkan kewajiban PIHAK PERTAMA untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA. (3) PIHAK KEDUA tidak akan melakukan tuntutan, gugatan, claim atau tindakan lainnya kepada PIHAK PERTAMA yang disebabkan Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Pemberitahuan pemutusan Perjanjian harus disampaikan oleh PIHAK yang akan memutuskan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya. (5) Apabila pada saat atau setelah dilakukannya pemutusan Perjanjian masih terdapat kewajiban-kewajiban dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya yang belum diselesaikan, maka PARA PIHAK harus segera menyelesaikan kewajiban tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja;
(6) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 16 Berakhirnya Perjanjian Perjanjian berakhir apabila: a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. PIHAK KEDUA meninggal dunia; c. Terdapat pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Pasal 17 Penyelesaian Perselisihan (1) Dalam hal terjadi perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perselisihan belum dapat diselesaikan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Setempat yang berwenang; (3) Untuk segala akibat hukum yang akan timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat yang berwenang.
8 Pasal 18 Ketentuan Lain (1) Setiap perubahan dan atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK; (2) Setiap perubahan dan atau penambahan dituangkan secara tertulis dalam suatu Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; Demikan Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di <> pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
