BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. NUSA BAHAMA ABADI DENGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG VERIFIKASI PETA CETAK DAN PETA PADA BUKU ATLAS PRODUKSI PT. NUSA BAHAMA ABADI NOMOR:
001/NBA/V/15
NOMOR:
B-5.22/PPKS/PL/05/2015
Pada hari ini SELASA tanggal LIMA bulan MEI tahun DUA RIBU LIMA BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini: Baharudin
:
Direktur PT. NUSA BAHANA ABADI, dalam ha) ini bertindak untuk dan atas nama PT. NUSA BAHANA ABADI, yang anggaran dasarnya tercantum dalam akte pendirian/perubahan tertanggal 31 Maret 2015 Nomor : 68 dan telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-0038431.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 1 April 2015, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
Wiwin Ambarwulan
:
Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Informasi Geospasial sehingga sah untuk bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta - Bogor KM.46 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566); Halaman 1 dari 6
4.
5. 6.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
dan memperhatikan: 1. Surat Direktur PT. NUSA BAHANA ABADI Nomor 4-222/SK/NBA/IV/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Permohonan Verifikasi Peta; 2. Surat Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Nomor: B-5.4/SESMA/PL/05/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Permohonan verifikasi Peta. bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pekerjaan Verifikasi Peta Cetak dan Peta pada Buku Atlas Indonesia dan Dunia serta Peta pada Buku Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia Produksi PT. NUSA BAHANA ABADI dengan ketentuan sebagai berikut:
PASAL1 MAKSUD Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Pekerjaan Verifikasi Peta Cetak dan Peta pada Buku Atlas Indonesia dan Dunia serta Peta pada Buku Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia Produksi PT. NUSA BAHANA ABADI, sesuai dengan kompetensi dan kewenangan PARA PIHAK.
PASAL 2 OBYEK PERJANJIAN KERJA SAMA Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peta Cetak dan Peta pada Buku Atlas Indonesia dan Dunia serta Peta pada Buku Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia Produksi PT. NUSA BAHANA ABADI
PASAL 3 RUANG LINGKUP PARA PIHAK akan menjalin kerja sama yang efektif dan efisien dalam bidang penyajian informasi geospasial dalam bentuk peta cetak dengan batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki pada bidang pekerjaan sebagai berikut: a. Pengumpulan data dan sumber informasi geospasial terkait dengan peta; b. Koreksi Peta cetak, Peta pada Buku Atlas Indonesia dan Dunia serta Peta pada Buku Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia : Koreksi grafis dan keseusian terhadap standar pemetaan; dan Koreksi toponimi dan keterangan geografi lain; c. Penyampaian hasil koreksi; d. Pelaporan dan Penyerahan Hasil Koreksi.
Halaman 2 dari 6
PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU (1) PIHAK KESATU berhak . a. Menerima informasi teknis dan konsultasi terhadap perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan sesuai saran dari PIHAK KEDUA; dan b. Memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berupa Laporan Hasil Koreksi Peta Cetak dan Peta pada Buku Atlas Indonesia dan Dunia serta Peta pada Buku Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia Produksi PT. NUSA BAHAMA ABADI dan Berita Acara Kelayakan untuk Pencetakan Peta setelah peta diperbaiki sesuai dengan Laporan Hasil Koreksi Peta Cetak Produk PT. NUSA BAHAMA ABADI dan dinyatakan layak cetak oleh PIHAK KEDUA. (2) PIHAK KESATU berkewajiban : a. Memberikan bahan dan data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sehubungan pelaksanaan pekerjaan Verifikasi Peta Cetak dan Peta pada Buku Atlas Indonesia dan Dunia serta Peta pada Buku Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia Produksi PT. NUSA BAHAMA ABADI; b. Melaksanakan pembaharuan peta dan atlas sesuai dengan laporan hasil Koreksi Peta Cetak dan Peta pada Buku Atlas Indonesia dan Dunia serta Peta pada Buku Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia yang diberikan oleh PIHAK KEDUA; dan c. Melaksanakan pembayaran terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan besaran dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah adanya surat permintaan dari PIHAK KEDUA.
PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) PIHAK KEDUA berhak: a. Memperoleh bahan dan data yang dibutuhkan sehubungan dengan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan; b. Menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dan sesuai dengan besaran dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan c. Mengajukan usulan penawaran harga atas seluruh pelaksanaan pekerjaan. (2) PIHAK KEDUA berkewajiban : a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini; b. Melaksanakan pekerjaan secara profesional; c. Memberikan informasi dan saran untuk perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan oleh PIHAK KESATU; dan d. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU berupa Laporan Hasil Koreksi Peta Cetak dan Peta pada Buku Atlas Indonesia dan Dunia serta Peta pada Buku Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia Produksi PT. NUSA BAHAMA ABADI dan Berita Acara Kelayakan untuk Pencetakan Peta.
PASAL 6 PENGATURAN TEKNIS Untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK membuat program atau rencana tindak sebagai satu kesatuan Perjanjian Kerja Sama ini yang meliputi bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
Halaman 3 dari 6
PASAL 7 PELAKSANAAN (1) Perencanaan pekerjaan Verifikasi Peta Cetak dan Peta pada Buku Atlas Indonesia dan Dunia serta Peta pada Buku Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia Produk PT. NUSA BAHANA ABADI dilakukan oleh PARA PIHAK. (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menggunakan data-data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL 8 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN Pelaksanaan pekerjaan harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU yang dinyatakan dalam Berita Acara Kelayakan untuk Pencetakan Peta selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.
PASAL 9 PEMBIAYAAN (1) PARA PIHAK secara pasti (fixed) telah sepakat untuk menyetujui harga pekerjaan Verifikasi Peta Cetak Produksi PT. NUSA BAHANA ABADI, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut: a. Pengumpulan data dan sumber informasi geospasial terkait dengan peta; b. Koreksi peta cetak; c. Penyampaian hasil koreksi; dan d. Pelaporan dan penyerahan peta hasil koreksi. (2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PIHAK KESATU. (3) Jumlah biaya pekerjaan tersebut di atas sudah termasuk segala biaya pengeluaran Pajak dan biaya lain yang harus dibayar oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PASAL 10 CARA PEMBAYARAN (1) Pembayaran dilakukan secara langsung transfer ke rekening PNBP BIG di Bank BNI 46 Cabang Bogor Nomor 0003889370 atas nama Bendahara Penerimaan Satker Sekretariat Utama BIG (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
PASAL11 FORCE MAJEURE (1) Yang dimaksud force majeure {keadaan memaksa) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan PARA PIHAK yaitu: a. Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, dan banjir); b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran; dan c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah. Halaman 4 dari 6
(2) Apabila terjadi force majeure maka: a. PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa; b. PIHAK KESATU menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa; c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK KESATU tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan memaksa kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan persetujuan tertulis; d. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan memaksa tersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut; e. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, setelah diperiksa oleh PIHAK KESATU; dan f. Pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan perhitungan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajibannya.
PASAL 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, b. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut terhitung dari tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya; c. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan pekerjaan yang selama ini telah dilaksanakan; d. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/ peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender; dan e. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari pihak yang dirugikan. (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban oleh pihak yang wajib melaksanakannya.
PASAL13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah. (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh PARA PIHAK dan terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu: a. 1 (satu) orang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota; b. 1 (satu) orang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota; dan c. 1 (satu) orang diluar PARA PIHAK yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh PARA PIHAK. Halaman 5 dari 6
(3) Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat PARA PIHAK dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung oleh PARA PIHAK. (4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Cibinong.
PASAL14 LAIN-LAIN (1) Informasi geospasial yang dihasilkan dari kerja sama ini diselenggarakan sesuai kaidah teknis yang berlaku. (2) Dalam hal Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan untuk keperluan pendidikan, pembangunan, batas wilayah atau hal-hal lain yang mengikat secara hukum, maka informasi geospasial tersebut tidak mengikat kedudukan PIHAK KEDUA di dalam forum eksekutif dan/atau legislatif.
PASAL 15 TRANSPARANSI Kerja sama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL 16 PERUBAHAN Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
PASAL 17 PENUTUP Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.
AK KEDUA GEOSPASIAL
PIHAK KESATU PT, NUSA BAHAMA ABADI
BARWULANtt
BAHARUDI
Halaman 6 dari 6
