PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Oleh: I Putu Eddy Purna Wijaya, ST.,MT Kasi Wlayah I Subdit PPSDA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai. Penetapan wilayah meliputi wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.
PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan SDA Pasal 95 (Perizinan) Perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk kegiatan : a. pelaksanaan konstruksi pada sumber air; Yang dimaksud dengan “konstruksi pada sumber air” adalah konstruksi yang berada pada sumber air termasuk pada sempadan sumber air, misalnya, konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon.
b. c.
penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu; modifikasi cuaca.
Pasal 96 (Pemberi Izin)
PP No. 42/2008
1) Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a yang dilakukan pada sumber air permukaan diberikan oleh a. bupati/walikota untuk wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; b. gubernur untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota; atau c. menteri untuk wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, atau wilayah sungai strategis nasional.
2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.
PP No. 42/2008
Pasal 101 (Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu) 1)
a.
Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b meliputi penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air; Yang dimaksud dengan “mengubah kondisi alami sumber air”, misalnya, dengan mempertinggi, memperendah permukaan air, dan/atau membelokkan aliran air pada sumber air.
b. c.
d.
kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial; keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan/atau kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.
PP No. 42/2008
Pasal 101 (Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu) 2)
Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sumber daya air permukaan wajib mendapat izin dari a. bupati/walikota untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; b. gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; atau c. menteri untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
PP No. 38/2011 tentang Sungai Pasal 54
konservasi, pengembangan, pengendalian daya rusak
1)Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin. 2)Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas O & P kegiatan fisik. 3)Dalam hal tertentu pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik dapat dilakukan tanpa izin.
Pasal 57 (Perizinan) 1)Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin. misalnya konservasi secara sukarela, skala kecil
PP No. 38/2011
Pasal 57 (Perizinan) 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai; misalnya jembatan, bendungan, tanggul, rentangan pipa dan kabel. b.pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai; misalnya bendung, sudetan, pintu air, pompa banjir, krib. c.pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai; misalnya dermaga, jalur pipa gas, pipa air minum, rentangan kabel listrik, rentangan kabel telekomunikasi, dan bangunan prasarana SDA d.pemanfaatan bekas sungai; misalnya budidaya perikanan atau untuk permukiman e.pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; misalnya pengambilan air untuk air irigasi yang akan dibangun, air minum, dan sanitasi lingkungan perkotaan. f.pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air; misalnya pembangkit listrik tenaga air.
PP No. 38/2011 g. pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi; h. pemanfaatan sungai di kawasan hutan; Kawasan hutan dalam ketentuan ini tidak termasuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. i. pembuangan air limbah ke sungai; misalnya pembuangan air limbah dari pabrik. j. pengambilan komoditas tambang di sungai; dan misalnya pengambilan pasir, kerikil, dan batu dari sungai atau tepi sungai. k. pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan karamba atau jaring apung.
Siapa...
Pemberi Izin Rekomendasi Teknis
?
Kegiatan Pada Ruang Sungai
Pemberi Izin
pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai
Menteri, Gubernur, Walikota
Pengelola SDA (diatur dalam PP 42/2008)
pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai
Menteri, Gubernur, Walikota
Pengelola SDA (diatur dalam PP 42/2008)
pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai
Menteri, Gubernur, Walikota
Pengelola SDA (diatur dalam PP 42/2008)
pemanfaatan bekas sungai
Menteri, Gubernur, Walikota
Pengelola SDA (diatur dalam PP 42/2008)
pemanfaatan air sungai selain Menteri, Gubernur, untuk kebutuhan pokok Walikota sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada
Pengelola SDA (diatur dalam PP 42/2008)
pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air
Pengelola SDA (diatur dalam PP 42/2008)
Menteri, Gubernur, Walikota
Pemberi Rekomtek
Kegiatan Pada Ruang Sungai
Pemberi Izin
Pemberi Rekomtek
pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi
instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi
Pengelola SDA
pemanfaatan sungai di kawasan hutan
Menteri, Gubernur, Walikota
instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan / BUMN di bid. kehutanan.
pembuangan air limbah ke sungai
Bupati/walikota
Pengelola SDA
pengambilan komoditas tambang di sungai
Bupati/walikota
Pengelola SDA
pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan karamba atau jaring apung
instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan
Pengelola SDA
PROSEDUR PERIZINAN TAHAPAN : PENGAJUAN PERMOHONAN – EVALUASI AWAL – PENYUSUNAN REKOMTEK – VERIFIKASI REKOMTEK – PENERBITAN IZIN Pemohon mengajukan permohonan ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Sumber Daya Air. (format permohonan dapat diperoleh di Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (BB/BWS), diisi lengkap oleh pemohon) Permohonan harus dilampiri dokumen pendukung a.l. peta lokasi, gambar disain, berita acara public consultation meeting, dokumen amdal/ukl-upl/sppl, dll.
EVALUASI AWAL
Tim evaluasi perizinan Ditjen. SDA meneliti kelengkapan berkas permohonan. LENGKAP – dimintakan rekomtek kepada BWS TIDAK LENGKAP – dikembalikan kepada pemohon
Evaluasi awal meliputi : Pemeriksaan kelengkapan dokumen; Kesesuaian dan kelengkapan data/informasi yang disampaikan oleh Pemohon, meliputi ; identitas Pemohon, alamat/lokasi sumber air, masa berlaku izin/dokumen yang dimiliki dan lainlain.
PENYUSUNAN REKOMTEK
Terdiri atas kegiatan : Pengumpulan data dan informasi terkait permohonan oleh tim rekomtek Expose/presentasi permohonan oleh pemohon Tinjauan lapangan Kajian aspek teknis, non teknis, sosial Pembuatan rekomendasi
Rekomendasi teknis disampaikan kepada Dirjen. SDA
VERIFIKASI REKOMTEK
Tim evaluasi perizinan Ditjen. SDA berkoordinasi dengan direktorat teknis dan BWS melakukan verifikasi dokumen rekomtek dan permohonan Jika diperlukan dapat dilakukan tinjauan lapangan dan/atau expose oleh pemohon Jika hasil verifikasi : LAYAK – dibuatkan SK Menteri PU ttg pemberian izin TIDAK LAYAK - dibuatkan pemberitahuan ttg penolakan pemberian izin
IZIN PENGGUNAAN/PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Identitas pemegang izin (nama, alamat, dll) Lokasi (nama desa, kecamatan, kabupaten, provinsi) Hak (volume air, jangka waktu, konstruksi yang dibangun) Kewajiban (pelaporan, menjaga kondisi sumber air, pemeliharaan konstruksi, pajak, biaya jasa PSDA, dll) Ketentuan (jumlah dan kualitas air tergantung ketersediaan dan kebutuhan, penyesuaian penggunaan, dll)
PROSEDUR PERIZINAN SEWA LAHAN TAHAPAN : PENGAJUAN PERMOHONAN – EVALUASI AWAL – PENYUSUNAN REKOMTEK – VERIFIKASI REKOMTEK – PENERBITAN IZIN Pemohon mengajukan permohonan ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Sumber Daya Air. (format permohonan dapat diperoleh di Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (BB/BWS), diisi lengkap oleh pemohon) Permohonan harus dilampiri dokumen pendukung a.l. peta lokasi, gambar disain, berita acara public consultation meeting, dokumen amdal/ukl-upl/sppl, dll.
PROSEDUR SEWA LAHAN PEMOHON
MENTERI PU cq. Dirjen. SDA
sprin dari Dirjen. SDA untuk pengecekan lapangan (tim)
14 hari kerja
surat Dirjen. SDA ke MENTERI PU Cq. Sekjen . PU
PERSETUJUAN MENTERI PU
BBWS/BWS (rekomtek)
USULAN SEWA > Rp. 5 M : Menteri PU → Menkeu 1–5M : Dirjen SDA → Ka.Kanwil DJKN < Rp. 1 M : BBWS/BWS → KPKN
14 hari kerja
PERSETUJUAN BAYAR SEWA kontrak PEMOHON dengan BBWS/BWS
- Menkeu; - Ka. Kanwil DJKN; dan - KPKN.
TARIF SEWA ATAS PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 96/PMK.06/2007 Besarnya biaya sewa Barang Milik Negara dihitung dengan formula sebagai berikut: 1. FORMULA SEWA TANAH KOSONG Keterangan: St Lt Nilai Tanah
St = 3,33% x (Lt x Nilai Tanah)
= Sewa Tanah = Luas Tanah (M2) = Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP Luas Tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi / peta tanah atau sertifikat tanah dalam meter persegi (per -M2)
2. SEWA TANAH DAN BANGUNAN
Stb = (3,33% x Lt x Nilai Tanah) + (6,64% x Lb x Hs x Nsb) Keterangan: Lb = Luas lantai Bangunan (M2) Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M2) Nsb = Nilai sisa bangunan (%) - Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % / tahun - Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tahun - Penyusutan untuk bangunan darurat = 10% / tahun - Penyusutan maksimal 80%
PROSEDUR DAN TATA CARA SEWA BMN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIANN PEKERJAAN UMUM DIATUR DALAM: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 02/PRT/M/2009
03 3
Kementerian Pekerjaan Umum
00 6
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
4 2 3 1 4 9
Untuk Sewa Lahan
03 3 00 6
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
4 2 3 1 1 9
Untuk SIPPA
KEWAJIBAN
PP No. 42/2008
Pasal 98 (Kewajiban Pemegang Izin Pelaksanaan Konstruksi) 1)Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib untuk : a.mematuhi ketentuan dalam izin; b.membayar retribusi dan kompensasi lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air; d.melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air disekitarnya; e.mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi; f.memulihkan kerusakan lingk. hidup yang disebabkan oleh keg. konstruksi; g.menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; dan h.memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya.
KEWAJIBAN
PP No. 42/2008
Pasal 104 (Kewajiban Pemegang Izin Penggunaan SDA) 1) Pemegang izin penggunaan sumber daya air wajib untuk: a. mematuhi ketentuan dalam izin; b. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan c. membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air; e. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air; f. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air; g. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan h. memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok seharihari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
KEWAJIBAN
PP No. 38/2011
Pasal 59 (Kewajiban Pemegang Izin) 1.Pemegang izin kegiatan pada ruang sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib: a.melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai; b.melindungi dan mengamankan prasarana sungai; c.mencegah terjadinya pencemaran air sungai; d.menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai; e.mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang sungai; dan f.memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.
SANKSI ADMINISTRATIF
PP No. 42/2008
Pasal 121 1)Setiap pemrakarsa sebagai pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dan huruf b yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Pasal 98, atau Pasal 104 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai pemberi izin. 2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.peringatan tertulis; b.penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan c.pencabutan izin. 3)Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan peraturan pemerintah ini dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang jasa konstruksi. detail di Pasal 122 dan Pasal 123
SANKSI ADMINISTRATIF
PP No. 38/2011
Pasal 60 1)Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2)Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan kegiatan pada ruang sungai yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan: a. kerusakan pada ruang sungai dan/atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian yang dialami masyarakat.
perizinan dalam pengelolaan sumber daya air TUJUAN : menjaga kondisi alami sumber daya air, penggunaan secara hemat dan bijak, mencegah/mengendalikan dampak negatif kegiatan terhadap sumber daya air (kerusakan sumber air/sarana prasarana, pencemaran, dll) terjaminnya hak atas air bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat (prioritas) dan kebutuhan lainnya sesuai alokasi air secara tertib, adil, akuntabel, serta mencegah konflik antar pengguna mencegah bencana daya rusak air yang timbul akibat penggunaan sumber daya air (banjir, tanah longsor, dll) meningkatkan peran masyarakat dan swasta khususnya dalam hal pembiayaan sumber daya air (biaya jasa pengelolaan SDA) tersedianya informasi tentang kondisi sumber daya air, pemanfaatan, untuk mendukung pengelolaan sumber daya air di masa mendatang
pemberian izin dalam pengelolaan sda oleh pemerintah (Menteri PU) DIANTARANYA : Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air (PP. 42/2008) Izin penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu (PP. 42/2008) Izin pemanfaatan ruang pada daerah genangan dan sempadan waduk (PP 37/2010) Izin pemanfaatan ruang sungai untuk berbagai kegiatan (PP 38/2011) Izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai (Permen. PU 18/2009)
pengelolaan perizinan PERENCANAAN • Inventarisasi sumber air • Penyusunan rencana zona pemanfaatan • Penyusunan alokasi air • Pengaturan (perda PAP, sempadan, dll) • Prosedur perizinan
PELAKSANAAN • Rekomendasi teknis BBWS/ BWS • Izin (hak, kewajiban, ketentuan, jangka waktu, dll.)
MONEV • Pelaksanaan izin • Masalah/ dampak lingkungan, teknis, sosial, dll. • Pelanggaran • Penindakan (PPNS)
pertimbangan TKPSDA updating
PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
2) Perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketetapan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan. 3) Penyelenggaraan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Pasal 95 Perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk kegiatan : a.pelaksanaan konstruksi pada sumber air; Yang dimaksud dengan “konstruksi pada sumber air” adalah konstruksi yang berada pada sumber air termasuk pada sempadan sumber air, misalnya, konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon.
b.penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu; c.modifikasi cuaca.
PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Pasal 116 (1) Sumber dana untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya air dapat berasal dari: a. anggaran pemerintah; b. anggaran swasta; dan/atau c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air. (2) …dst (3) …dst (4) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dana yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin penggunaan sumber daya air yang wajib membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air terhadap penggunaan atau pengusahaan sumber daya air.
Terima kasih
