200. TENTANG: TATA LAKSANA PERIZINAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAAN UMUM NO. … /PRT/M/200…. TENTANG: TATA LAKSANA PERIZINAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Menimbang

:

a) Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber daya air, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang SPAM, Peraturan Pemerintah tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah tentang Sungai, Danau dan Waduk, Peraturan Pemerintah tentang Rawa yang antara lain memuat ketentuan yang mengatur mengenai perizinan penggunaan, pemakaian dan pengusahaan sumber daya air. b) Bahwa tata laksana / tata cara perizinan penggunaan, pemakaian dan pengusahaan sumber daya air, berdasarkan ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut konsiderans (a), ditetapkan

dan

diatur

lebih

lanjut

oleh

Menteri

yang

membidangi. c) Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No.102 tahun 2001 dan No.8/M tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Sususnan, organisasi dan Tata Kerja Departemen (Kabinet Pembangunan), beserta perubahannya, Menteri yang membidangi sumber daya air adalah Menteri Pekerjaan Umum. d) Bahwa untuk maksud tersebut konsiderans (b) perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

1

Mengingat

:

1.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

2.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

6.

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PBMN/D).

7.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

8.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

9.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

10. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 11. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 12. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air. 13. Peraturan Pemerintah No.

Tahun

tentang Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum. 14. Perturan Pemerintah No.

Tahun

tentang Pengelolaan

Sumber Daya Air. 15. Peraturan Pemerintah No.

Tahun

tentang Pengusahaan

Sumber Daya Air. 16. Peraturan Pemerintah No.

Tahun

tentang Sungai.

17. Peraturan Pemerintah No.

Tahun

tentang Rawa.

18. Peraturan Pemerintah No.

Tahun

tentang Pencemaran Air.

19. Peraturan Pemerintah No. Bendungan.

2

Tahun

tentang Waduk dan

20. Peraturan Menteri PU No.11A Tahun 2006 tentang Pembagian Wilayah Sungai. 21. Peraturan Menteri PU No.12 Tahun 2006 tentang Balai Besar Wilayah Sungai. 22. Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2006 tentang Balai Wilayah Sungai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Tata Laksana Perizinan Penggunaan Sumber daya air.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu : Pengertian Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. 2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 3. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas permukaan tanah. 4. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. 5. Izin penggunaan sumber daya air adalah izin yang diberikan baik untuk pemakai maupun mengusahakan sumber daya air guna berbagai keperluan, yang diwujudkan dalam bentuk hak guna pakai air atau hak guna usaha air. 6. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. 7. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.

3

8. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. 9. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. 10. Wilayah sungai strategis nasional adalah wilayah sungai yang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pertahanan dan keamanan nasional, pertumbuhan ekonomi nasional, sosial, lingkungan, daya rusak air, pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang membutuhkan pembiayaan yang besar. 11. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, serta yang memuat: tujuan pengelolaan sumber daya air, dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, beberapa skenario pengelolaan sumber daya air, alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air untuk setiap skenario pengelolaan sumber daya air dan langkah operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air. 12. Rencana induk pengelolaan sumber daya air adalah rencana pengelolaan sumber daya air yang telah memuat pokok-pokok program pengelolaan sumber daya air masing-masing sektor dan wilayah administrasi serta pokok-pokok rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air masing-masing sektor dan wilayah administrasi, berdasarkan strategi terpilih dari beberapa pilihan strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air. 13. Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budidaya. 14. Rencana peruntukan sumber daya air adalah bagian dari proses penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, dimaksudkan untuk mengelompokkan penggunaan air pada sumber air ke dalam beberapa golongan atau klasifikasi mutu air termasuk baku mutu air, dengan memperhatikan daya dukung sumber air, jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya, perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber air, pemanfaatan air yang sudah ada, yang dikoordinasikan

4

melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan. 15. Rencana penyediaan sumber daya air tahunan adalah rencana dari upaya penyediaan sumber daya air sesuai urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan dan ketersedian air pada musim hujan dan musim kemarau dalam kurun waktu satu tahun, yang didasari oleh prinsip-prinsip: mengutamakan penyediaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lainnya yang sudah ada, memperhatikan penyediaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari penduduk yang berdomisili dekat dengan sumber air dan/ atau di sekitar jaringan pembawa air dan sesuai dengan urutan prioritas. 16. Rencana penyediaan sumber daya air rinci adalah merupakan rencana operasional dari rencana penyediaan sumber daya air tahunan pada setiap sumber air yang menggambarkan besaran volume, lokasi, dan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dalam periode yang ditetapkan sesuai kondisi setempat. 17. Rencana alokasi air adalah rencana penggolongan dan peruntukan air pada suatu sumber air menurut jenis penggunaannya secara real time sebagai pedoman operasional manajemen pengelola sumber daya air sehari-hari, yang disusun oleh pengelola sumber daya air berdasarkan data dan informasi ketersediaan dan penggunaan sumber daya air secara real time, dan disetujui oleh instansi diatasnya berdasarkan rencana penyediaan sumber daya air rinci yang definitif.1 18. Urutan prioritas penyediaan sumber daya air adalah urutan prioritas penyediaan sumber daya air yang disusun pada setiap wilayah sungai, berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air, kebutuhan air dan disesuaikan kondisi setempat, yang konsepnya disiapkan oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang atau pengelola sumber daya air, kemudian disampaikan kepada wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan sebagai bahan untuk perumusan urutan prioritas, dan ditetapkan

1

oleh

Menteri,

Gubernur,

RPP Pengusahaan Sumber Daya Air ps 15 dan 18

5

Bupati/Walikota

sesuai

dengan

kewenangannya, serta berlaku untuk kurun waktu lima tahun dan dapat ditinjau ulang setiap tiga tahun sekali.2 19. Peruntukan air adalah penggolongan air pada suatu sumber air menurut jenis penggunaannya. 20. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air persatuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan waktu, kualitas, dan kuantitas. 21. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi. 22. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air, dan/atau sumber air, dan/atau daya air, dengan memperhatikan: daya dukung sumber daya air yang ada di wilayah sungai bersangkutan, kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat, kemampuan pembiayaan dan kelestarian keanekaragaman hayati sumber air bersangkutan serta bila mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) sesuai dengan peraturan yang berlaku. 23. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan. 24. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 25. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 26. Departemen adalah departemen yang membidangi sumber daya air. 27. Menteri adalah Menteri yang membidangi sumber daya air. 28. Dinas adalah organisasi pemerintahan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang sumber daya air.

2

RPP Pengelolaan Sumber Daya Air ps 60

6

29. Pengelola sumber daya air adalah instansi yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian atau seluruhnya wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air. 30. Unit pelaksana teknis wilayah sungai (UPT-Wilayah Sungai) adalah Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Wilayah Sungai dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (sesuai dengan dan Keppres 102 tahun 2001, PERMEN PU No.12/2006 dan No.13/2006, KEPMENDAGRI No.179 tahun 1996) 31. Perusahaan Umum Jasa Tirta I atau PJT I adalah badan usaha milik negara berbentuk perusahaan umum yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Kali Brantas berdasar Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1990 tentang Perum Jasa Tirta, juncto Peraturan Pemerintah No. 93 tahun 1999 tentang Perum Jasa Tirta I. Perum adalah Perusahaan Umum (BUMN/BUMD) yang tidak terbagi dalam saham-saham sehingga tidak dapat beralih kepemilikan dari pemerintah. Sifat usaha adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan. 32. Perusahaan Umum Jasa Tirta II atau PJT II adalah badan usaha milik negara berbentuk perusahaan umum yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Citarum, Jawa Barat berdasar Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1970 tentang Perum Otorita Jatiluhur (POJ), kemudian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1990 dan terakhir diubah menjadi Perum Jasa Tirta II (PJT II) dengan Peraturan Pemerintah No.94 tahun 1999. Perum adalah Perusahaan Umum (BUMN/BUMD) yang tidak terbagi dalam saham-saham sehingga tidak dapat beralih kepemilikan dari pemerintah. Sifat usaha adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan 33. Balai Besar Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang koservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai yang berada dibawah dan

7

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.3 34. Balai Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang koservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktur terkait.4 35. Balai Pengelolaan Sumber daya air adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian fungsi Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I di bidang pengelolaan air pada wilayah sungai, dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat I (Perda) berdasar kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.179 Tahun 1996 (Kepmendagri No.179/1996) tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air. 36. Konsultasi publik adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan sumber daya air melalui dialog dan musyawarah dalam upaya mencapai permufakatan dalam pengambilan keputusan. 37. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. 38. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional. 39. Institusi yang membidangi masalah perbatasan yang dimaksud adalah Joint Border Committee c.q Joint River Management Sub-Committee, Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri. 40. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air dengan menerapkan prinsip-prinsip usaha dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup. 3 4

Peraturan Menteri PU No.12/PRT/M/2006 Peraturan Menteri PU No.13/PRT/M/2006

8

41. Pengusahaan sumber daya air pada satu wilayah sungai adalah pengusahaan seluruh sistem sumber daya air yang ada dalam wilayah sungai mulai dari hulu sampai hilir sungai atau sumber air untuk menyediakan pelayanan jasa pengelolaan sumber daya air kepada pengguna air, pemanfaat wadah air, dan pemanfaat daya air. 42. Pengusahaan sumber daya air pada lokasi selain pada satu atau lebih wilayah sungai adalah pengusahaan pada titik dan/atau tempat tertentu dalam satu wilayah sungai atau cekungan air tanah untuk penggunaan air, pemanfaatan wadah air, dan pemanfaatan daya air. 43. Badan Usaha Milik Negara di bidang pengelolaan sumber daya air adalah badan usaha milik negara yang khusus dibentuk oleh Pemerintah, yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, dengan mengutamakan pelayanan umum dalam pengusahaan sumber daya air guna meningkatkan fungsi sosial, kelestarian lingkungan hidup, dan ekonomi. 44. Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air adalah badan usaha milik daerah yang khusus dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, dengan mengutamakan pelayanan umum dalam pengusahaan sumber daya air guna meningkatkan fungsi sosial, kelestarian lingkungan hidup, dan ekonomi. 45. Pengguna untuk kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan adalah perseorangan yang menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan pada atau diambil dari sumber air (bukan dari saluran distribusi) untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci dan, peturasan 46. Pertanian rakyat pada sistem irigasi yang ada adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga serta yang berada dalam sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya

9

atau sebagian oleh pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 47. Daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.5 48. Daerah sempadan sungai adalah ruang sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.6 49. Pajak daerah atas air adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.7 50. Biaya perizinan adalah retribusi daerah, yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.8 51. Biaya jasa pengelolaan sumber daya air adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan

sumber daya air agar sumber daya air dapat

didayagunakan secara berkelanjutan yang wajib dibayar oleh penerima manfaat kepada Pengelola sumber daya air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Biaya jasa pengelolaan air bukan merupakan pembayaran atas harga air, tetapi mengganti sebagian biaya yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya air.

5

PERMEN PU No. : 63/PRT/1993 ttg Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas

Sungai 6 PERMEN PU No. : 63/PRT/1993 ttg Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai 7 UU. No. 34 tahun 2000 ttg Perubahan Atas UU. No.18 Tathun1997 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8 PP No.66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

10

Bagian Kedua : Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1)

Maksud peraturan menteri ini adalah untuk menindak lanjuti pengaturan dari pasal 14, 15 dan 16 dalam UU.No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menetapkan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya masing masing.

(2)

Tujuan peraturan menteri ini adalah : i. Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berasaskan kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

ii. Sebagai salah satu intrumen pemerataan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia; iii. Sebagai salah satu instrument menejemen pemerintahan untuk menjaga ketertiban dalam pengelolaan sumber daya air; iv. Sebagai instrumen pengendalian sisi “demand” agar tidak terjadi pemborosan; v. Sebagai instrumen menejemen ”ekonomi” dalam menggali nilai tambah dari asset negara yang berada di daerah baik untuk kepentingan daerah itu sendiri maupun untuk kepentingan nasional yang lebih luas; vi. Sebagai instrumen menejemen pemerintahan untuk melindungi hak masyarakat untuk memperoleh akses atas air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; vii. Sebagai instrumen menejemen pemerintahan untuk menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat;

Bagian Ketiga : Ruang Lingkup Pasal 3 (1)

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah : a.

mencangkup pengaturan dan berisi sistem dan metode pemberian ijin semua penggunaan sumber daya air baik yang akan dipakai dan atau yang

11

diusahakan sesuai dengan keperluannya serta semua jenis penggunaan sumber daya air baik pemanfaatan daya air dan ruang pada sumber air,

maupun penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu, berlandaskan asas-asas kelestarian, keseimbangan, kesetaraan, keadilan, transparansi, akuntabilitas, keterpaduan dan optimalisasi pendayagunaan bagi suatu pengelolaan sumber daya air yang berkesinambungan. b.

tidak mencakup air laut dan kegiatan modifikasi cuaca karena mempunyai karakteristik yang berbeda dan memerlukan adanya penanganan serta pengaturan tersendiri

c.

mencakup air laut yang berada di darat.

BAB II IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR Bagian Kesatu : Asas Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 4 (1)

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

(2)

Hak atas air diwujudkan melalui hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk tujuan tertentu.

(3)

Izin penggunaan sumber daya air merupakan salah satu instrumen dalam menjalankan pengelolaan sumber daya air yang berasaskan kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Pasal 5

(1)

Setiap penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu menurut ketentuan pada pasal-pasal dalam peraturan ini, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.

(2)

Penggunaan sumber air untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan sumber daya air untuk :

12

a. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air. b. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial. c. Pemenuhan keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. d. Pemenuhan untuk usaha pertanian, usaha ketenagaan, usaha pertambangan, usaha pengapungan, usaha transportasi. e. Pemenuhan kebutuhan usaha lainnya. Pasal 6 Perseorangan, Kelompok Masyarakat, Badan Sosial atau Badan Usaha yang menggunakan air dengan izin berhak memperoleh hak guna air.

Pasal 7 (1) Penggunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan atau materi. (2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : penggunaan air, sumber air dan atau daya air. (3) Penggunaan air, sumber air dan atau daya air sebagai media, seperti dalam pemanfaatan sungai untuk transportasi dan arung jeram. (4) Penggunaan air dan daya air sebagai materi, seperti dalam pemanfaatan untuk minum, rumah tangga dan industri. (5) Penggunaan air, sumber air dan atau daya air sebagai media dan materi, seperti dalam pemanfaatan untuk agro industri dan perikanan. (6) Penggunaan sumber air sebagai media, seperti dalam pemanfaatan ruang pada sumber air untuk iklan bilboard, tempat rekreasi, tempat parkir. (7) Penggunaan/pemanfaatan tanah sebagai barang milik negara/daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di daerah sempadan sungai, wajib memperoleh izin sesuai dengan

13

peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara/pengelola barang milik negara/daerah.9

Bagian Kedua : Hak Guna Air Pasal 8 Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 4 berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Pasal 9 (1) Hak guna air dapat diperoleh dengan izin atau tanpa izin penggunaan air. (2) Hak guna pakai air dapat diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di sistem irigasi yang sudah ada. (3) Hak guna pakai air dapat diperoleh melalui izin penggunaan air untuk : a.

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;

b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial; c.

pemenuhan keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Pasal 10

(1) Pemerintah menyelenggarakan pencatatan/registrasi terhadap hak guna pakai sumber daya air. (2) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh a.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk wewenang dan tanggung jawab Menteri.

b.

Dinas yang membidangi pengelolaan sumber daya air Provinsi untuk wewenang dan tanggung jawab Gubernur.

c.

Dinas yang membidangi pengelolaan sumber daya air Kabupaten/Kota untuk wewenang dan tanggung jawab Bupati/Walikota.

9

Peraturan Pemerintah No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

14

d.

Pengelola sumber daya air.

Pasal 11 Hak guna usaha air dapat diperoleh melalui izin penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) d dan e. Pasal 12 Hak guna air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Bagian Ketiga : Dasar Pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 13 Pemberian izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 7, harus didasarkan pada rencana peruntukan dan penyediaan sumber daya air di dalam rencana induk pengelolaan sumber daya air dan rencana penyediaan sumber daya air tahunan yang telah ditetapkan oleh Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya pada wilayah sungai yang bersangkutan. Pasal 14 Apabila belum ada rencana pengelolaan sumber daya air dan atau rencana penyediaan sumber daya air tahunan yang telah ditetapkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota di wilayah sungai yang bersangkutan, pemberian izin sementara penggunaan sumber daya air didasarkan pada alokasi air sementara berdasarkan perkiraan ketersediaan air dengan memperhitungkan kebutuhan penggunaan air yang sudah ada.

Pasal 15 Rencana induk pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri / Gubernur / Bupati, sesuai dengan kewenangannya.

15

Bagian Keempat : Prioritas Penyediaan Sumber Daya Air Pasal 16 (1)

Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip : a. mengutamakan penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. b. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lainnya yang sudah ada.

(2)

Urutan prioritas penyediaan sumber daya air ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

(3)

Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok seharí-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.

(4)

Dalam hal terjadi situasi kekeringan yang ekstrim sehingga timbul konflik kepentingan antara pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat, prioritas penyediaan air ditempatkan pada pemenuhan kebutuhan pokok seharí-hari.

(5)

Prioritas penyediaan sumber daya air untuk kebutuhan lainnya ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air, kebutuhan air pada wilayah sungai bersangkutan dan disesuaikan kondisi setempat.

(6)

Dalam hal penyediaan sumber daya air tahunan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan karena peristiwa alam yang mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air dan/atau kerusakan jaringan sumber air, pihak yang berwenang dapat melakukan penyesuaian rencana penyediaan air tahunan dengan mempertimbangkan masukan dari dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.

(7)

Dalam hal penyediaan sumber daya air tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebagai akibat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah atau pemerintah daerah mengatur kompensasi dalam batas-batas tertentu kepada pihak pemegang hak yang dirugikan.

16

(8)

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa : a. memperoleh penyediaan air di tempat lain; b. memperoleh perpanjangan masa izin; c. keringanan biaya jasa pengelolaan sumber daya air; d. ganti rugi; atau e. membuat prasarana baru dalam program pembangunan pemerintah. Bagian Kelima : Pengunaan Sumber Daya Air untuk Negara Lain Pasal 17

(1) Penggunaan sumber daya air untuk negara lain dapat dilakukan dengan ketentuan : a. Berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. b. Kebutuhan air di sekitar wilayah sungai yang bersangkutan telah terpenuhi. c. Memperhatikan kepentingan nasional dan daerah. d. Melakukan konsultasi publik. e. Melakukan kegiatan penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) setelah memperoleh izin dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. (2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat 1, harus memperhatikan prinsip-prinsip sosial, ekonomi, terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.

Bagian Keenam : Biaya Jasa Pengelolaan Pasal 18 (1) Terhadap penggunaan sumber daya air dikenakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan pembebanan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Tarif jasa pengelolaan sumber daya air ditetapkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

17

BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR Bagian Kesatu : Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pasal 19 1. Pemberian izin penggunaan sumber daya air untuk memperoleh hak guna air sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 peraturan ini menjadi wewenang dan tanggung jawab: a. Menteri untuk penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional dan Wilayah Sungai Lintas Negara. b. Gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota. c. Bupati/Walikota untuk penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Kabupaten/Kota. 2. Pelimpahan kewenangan (Untuk kewenangan yag ada di Menteri, perlu klausul pelimpahan kewenangan perizinan yang bukan ada di lintas negara, dan lintas propinsi perlu dicantumkan, dalam

proses.

Demikian

menunggu dalam RPP Pengelolaan yang sedang juga

dengan

kewenangan

yang

ada

di

Gubernur/Bupati/Walikota.)

Bagian Kedua : Standar Pelayanan Minimal Pasal 20 (1). Standar Pelayanan Minimal adalah salah satu kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dalam penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pengelolaan Sumber Daya Air. (2). Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada kewenangan wajib yang terlekat pada pemerintah. (3). Kewenangan wajib berikut Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengelolaan sumber daya air meliputi: a. Konservasi Sumber daya air; b. Pendaya gunaan sumber daya air; c. Pengendalian daya rusak air;

18

d. Pengumpulan dan pengelompokkan data Hidrologi; e. Pemberdayaan dan Pengawasan; f. Perijinan di bidang sumber daya air. (4). Standar Pelayanan Minimal untuk pelaksanaan perizinan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang sumber daya air. BAB IV INSTITUSI PELAKSANA Pasal 21 Wewenang dan tanggung jawab pemberian izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh : a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk wewenang dan tanggung jawab Menteri. b. Dinas yang membidangi pengelolaan sumber daya air Provinsi untuk wewenang dan tanggung jawab Gubernur. c. Dinas yang membidangi pengelolaan sumber daya air Kabupaten/Kota untuk wewenang dan tanggung jawab Bupati/Walikota. Pasal 22 Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada pasal 21 Peraturan Menteri ini: a. Direktorat Jenderal Sumber daya air dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusannya memperoleh rekomendasi teknis dari UPT Pusat. b. Dinas yang membidangi pengelolaan sumber daya air Provinsi memperoleh rekomendasi teknis dari UPT Provinsi atau Badan Pengelola Sumber Daya Air. c. Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber daya air Kabupaten/Kota memperoleh rekomendasi teknis dari UPT Kabupaten/Kota dan atau Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.

19

BAB V TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR Bagian Kesatu : Pemohon Izin Pasal 23 Permohonan izin penggunaan sumber daya air dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha, Badan Sosial dan atau Perseorangan.

Bagian Kedua : Permohonan Izin Pasal 24 (1) Permohonan izin penggunaan sumber daya air dilakukan / diajukan secara tertulis dan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut : a. Surat permohonan harus memuat nama, alamat, maksud dan tujuan serta dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta di cap perusahaan. b. Fotokopi KTP. c. NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ). d. Fotokopi Surat Izin Usaha dan Izin Lokasi dari instansi berwenang. e. Dokumen Lingkungan. f. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa masyarakat yang memerlukan dapat memanfaatkan sebagian airnya. g. Fotokopi bukti pembayaran pajak terakhir. (3) Persyaratan teknis pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut : a. Gambar peta situasi berikut bangunan pengambilan skala 1 : 10.000. b. Gambar peta lokasi berikut bangunan pengambilan skala 1 : 1.000. c. Jumlah titik pengambilan. d. Maksud/tujuan penggunaan/pengambilan air. e. Foto lokasi pengambilan.

20

f. Debit pemakaian air. g. Proposal teknik. h. Gambar konstruksi bangunan pengambilan air. (4) Persyaratan teknis penggunaan/pemanfaatan ruang sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut : a. Tempat / lokasi konstruksi yang akan dibangun; b. Maksud/tujuan pembangunan; c. Jenis/tipe prasarana yang akan dibangun; d. Gambar peta situasi berikut bangunan skala 1 : 10.000. e. Gambar peta lokasi berikut bangunan skala 1 : 1.000. f. Spesifikasi teknis bangunan; g. Jadwal pelaksanaan pembangunan; h. Metode pelaksanaan pembangunan; (5) Surat permohonan ditujukan dan disampaikan kepada Menteri / Gubernur / Bupati/Walikota melalui Direktorat Jenderal Sumber daya air / Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber daya air Provinsi / Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber daya air Kabupaten/Kota. (6) Tembusan surat disampaikan kepada UPT atau Badan Pengelola Sumber Daya Air terkait.

Bagian Ketiga : Pemberian Izin Penggunaan Sumber daya air Pasal 25 (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari, pihak yang berwenang memberikan jawaban persetujuan atau penolakan permohonan. (2) Apabila permohonan ditolak, penolakannya disertai alasannya. (3) Izin dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Memenuhi syarat teknis dan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 peraturan ini. b. Sesuai dengan rencana induk pengelolaan sumber daya air atau rencana alokasi air sementara di Wilayah Sungai yang bersangkutan.

21

c. Tidak mengganggu atau merugikan kepentingan umum. d. Rencana teknis penggunaan sumber daya air yang bersangkutan disetujui oleh masyarakat sekitar lokasi pengambilan / penggunaan air. e. Izin untuk volume tertentu diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah diajukan / dikonsultasikan kepada Dewan Sumber Daya Air yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan (khusus untuk Irigasi adalah Komisi Irigasi). f. Volume pengambilan air berdasarkan perhitungan persatuan waktu dalam ukuran m3/tahun. g. Keamanan lingkungan. h. Aspek kualitas air memenuhi baku mutu air yang dipersyaratkan untuk masing masing jenis penggunaan. Pasal 26 Izin penggunaan sumber daya air sekurang-kurangnya memuat tentang : a. Nama, pekerjaan, usaha dan alamat pemegang izin / hak. b. Maksud dan tujuan. c. Jenis hak guna air yang diberikan. d. Tempat penggunaan / pengambilan yang diizinkan. e. Cara / teknik pengambilan. f. Spesifikasi teknis dari pembangunan atau sarana yang digunakan. g. Jumlah air (volume pengambilan per satuan waktu) atau dimensi ruang pada sumber daya air. h. Jangka waktu pengambilan / jadwal penggunaan dan kewajiban untuk melaporkannya. i. Jangka waktu berlakunya izin. j. Syarat-syarat perubahan, pembaharuan, pembekuan sementara, pencabutan dan pembatalan izin. k. Ketentuan hak dan kewajiban serta larangan bagi pemegang izin / hak.

22

Bagian Keempat : Hak dan Kewajiban Pasal 27 (1) Pemegang izin penggunaan sumber daya air berkewajiban untuk : a. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam izin. b. Telah memiliki izin dari Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara/ pengelola barang milik negara/daerah10 apabila menyangkut penggunaan/ pemanfaatan tanah sebagai barang milik negara/daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang pada sumber air sebelum memulai penggunaan/ pemanfaatan ruang di daerah sempadan sungai. c. Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dikenakan atas penggunaan izin sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan membayar kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. d. Ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya melalui bentuk kerjasama dengan masyarakat setempat dan atau pola “role sharing” yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang membidangi sumber daya air. e. Memasang meteran air (water meter) atau alat pengukur debit air pada setiap bangunan pengambilan air. f. Mencatat volume air yang digunakan setiap periode yang telah ditetapkan. g. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air. h. Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air. i. Melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air. j. Melakukan

perbaikan

kerusakan

lingkungan

yang

disebabkan

oleh

kegiatannya. k. Memberi akses untuk pengguna air dari sumber air yang sama bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat disekitar lokasi kegiatannya. l. Memberikan akses kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan. m. Memberikan laporan kegiatan penggunaan air secara berkala. 10

Peraturan Pemerintah No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

23

(2) Pemegang izin penggunaan air berhak untuk : a. Menggunakan air, sumber air dan atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin. b. Membangun prasarana air dan bangunan lainnya sesuai rencana teknis yang telah disetujui oleh pengelola sumber daya air. Pasal 28 (1) Pengelola sumber daya air pada wilayah sungai berkewajiban untuk : a. Menjamin ketersediaan sumber daya air bagi pengguna sumber daya air yang mempunyai izin penggunaan sumber daya air (hak guna air) di wilayah sungai yang bersangkutan, sesuai dengan izin yang diberikan. Menyusun neraca sumber daya air secara “real time” dan menggunakannya sebagai salah satu dasar pemberian izin. b. Memelihara sumber daya air dan perasaannya agar terpelihara fungsinya. c. Melaksanakan pemberdayaan kepada para pengguna sumber daya air. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan sumber daya air. (2) Pengelola sumber daya air pada wilayah sungai berhak untuk menerima biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dipungut dari para pemegang izin penggunaan sumber daya air. (3) Melakukan koordinasi dengan Instansi di Daerah agar dalam melakukan pungutan biaya jasa pengelolaan sumber daya air tidak terjadi pungutan ganda terhadap pungutan wajib daerah lainnya (pajak daerah dan retribusi daerah) di wilayah sungai masing masing. Bagian Kelima : Proses Permohonan Izin Pasal 29 (1) Tata cara permohonan izin penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Lintas Negara dan Wilayah Sungai Strategis Nasional yang menjadi wewenang Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagai berikut : a. Surat permohonan izin yang telah dilengkapi dengan data administrasi, data teknis termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), disampaikan oleh pemohon izin kepada Direktur Jenderal dengan tembusan

24

kepada Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat, dengan menggunakan Formulir Model 1.1 dalam rangkap 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri ini. b. Direktur Jenderal dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan segera memberikan instruksi kepada Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat yang bersangkutan untuk memeriksa, meneliti dan memberikan rekomendasi teknis dengan menggunakan Formulir Model 1.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. c. Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat setempat memeriksa kelengkapan berkas permohonan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya instruksi Direktur Jenderal. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat mengembalikan kepada pemohon izin untuk dilengkapi, dengan menggunakan Formulir Model 1.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. d. Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat setempat segera mulai melakukan penelitian dan penyiapan rekomendasi teknis dengan menggunakan Formulir Model 1.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini. Penyiapan rekomendasi teknis tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya instruksi, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal. e. Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud huruf (d), Direktur Jenderal menerbitkan izin penggunaan sumber daya air atau surat penolakan dengan menggunakan Formulir Model 1.5 atau 1.6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi teknis dari Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat. f. Izin penggunaan/penolakan permohonan yang telah ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri disampaikan kepada pemohon izin melalui Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan dan instansi yang terkait, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Direktur Jenderal menerbitkan izin penggunaan sumber daya air atau surat penolakan permohonan.

25

(2) Direktur Jenderal mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (e), (f). Pasal 30 (1) Tata cara permohonan izin penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai khusus lintas negara, tepat pada perbatasan negara dan atau sumber daya airnya digunakan oleh negara lain, yang menjadi wewenang Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagai berikut : a. Surat permohonan izin yang telah dilengkapi dengan data administrasi, data teknis termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), disampaikan oleh pemohon izin kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada : (a) Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat setempat. (b) Institusi yang membidangi masalah perbatasan dengan menggunakan Formulir Model 1.1A dalam rangkap 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Peraturan Menteri ini. b. Direktur Jenderal dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan segera memberikan instruksi kepada Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat setempat yang bersangkutan dan meminta kepada Institusi yang membidangi masalah perbatasan dan membidangi perdagangan untuk memeriksa,

meneliti

dan

memberikan

rekomendasi

teknis

dengan

menggunakan Formulir Model 1.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. c. Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat setempat memeriksa kelengkapan berkas permohonan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya instruksi Direktur Jenderal. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat mengembalikan kepada pemohon izin untuk dilengkapi, dengan menggunakan Formulir Model 1.3 sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini. d. Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat setempat segera mulai melakukan penelitian dan penyiapan rekomendasi teknis dengan menggunakan Formulir Model 1.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

26

Penyiapan rekomendasi tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya instruksi, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal. e. Institusi yang membidangi masalah perbatasan dan membidangi perdagangan berdasarkan permintaan dari Direktur Jenderal melakukan penelitian dan pemberian rekomendasi teknis hubungan bilateral yang diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan tersebut. f. Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud huruf (d) dan (e), Direktur Jenderal menerbitkan izin penggunaan sumber daya air atau surat penolakan dengan menggunakan Formulir Model 1.5 atau 1.6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi teknis dari Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat. g. Izin penggunaan yang telah ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri disampaikan kepada pemohon izin melalui Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat setempat dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan dan instansi yang terkait, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Direktur Jenderal menerbitkan izin penggunaan sumber daya air atau surat penolakan permohonan. (2) Direktur Jenderal mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, f. Pasal 31 (1) Tata cara permohonan izin penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi wewenang Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi atas nama Gubernur sebagai berikut : a. Surat permohonan izin yang telah dilengkapi dengan data administrasi, data teknis termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), disampaikan oleh pemohon izin kepada Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi dengan tembusan Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air setempat, dengan menggunakan Formulir

27

Model 1.1 dalam rangkap 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri ini. b. Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan segera memberikan instruksi kepada Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air yang bersangkutan untuk memeriksa, meneliti dan memberikan rekomendasi teknis dengan menggunakan Formulir Model 1.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. c. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air setempat memeriksa kelengkapan berkas permohonan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak instruksi. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air setempat mengembalikan kepada pemohon izin untuk dilengkapi, dengan menggunakan Formulir Model 1.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. d. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air setempat segera mulai melakukan penelitian dan penyiapan rekomendasi teknis dengan menggunakan Formulir Model 1.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini. Penyiapan rekomendasi tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya instruksi, dan disampaikan kepada Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi. e. Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud huruf (d), Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi menerbitkan izin penggunaan sumber daya air atau surat penolakan dengan menggunakan Formulir 1.5 atau 1.6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi teknis dari Kepala UPT Wilayah Sungai setempat. f. Izin penggunaan yang telah ditandatangani Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi atas nama Gubernur disampaikan kepada pemohon izin melalui Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan dan instansi yang terkait, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Kepala

28

Dinas menerbitkan izin penggunaan sumber daya air atau surat penolakan permohonan. (2) Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (e), (f). Pasal 32 (1) Tata cara permohonan izin penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai satu kabupaten yang menjadi wewenang Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota sebagai berikut : a. Surat permohonan izin yang telah dilengkapi dengan data administrasi, data teknis termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), disampaikan oleh pemohon izin kepada Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya setempat, dengan menggunakan Formulir Model 1.1 dalam rangkap 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri ini. b. Kepala

Dinas

yang

membidangi

pengelolaan

Sumber

Daya

Air

Kabupaten/Kota dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan segera memberikan instruksi kepada Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air yang bersangkutan untuk memeriksa, meneliti dan memberikan rekomendasi teknis dengan menggunakan Formulir Model 1.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. c. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air setempat memeriksa kelengkapan berkas permohonan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya instruksi. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air setempat mengembalikan kepada pemohon izin untuk dilengkapi, dengan menggunakan Formulir Model 1.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. d. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air setempat segera mulai melakukan penelitian dan penyiapan rekomendasi teknis dengan menggunakan Formulir Model 1.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

29

Penyiapan rekomendasi tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya instruksi, dan disampaikan kepada Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota. e. Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud huruf (d) Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota menerbitkan izin penggunaan sumber daya air atau surat penolakan dengan menggunakan Formulir 1.5 atau 1.6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi teknis dari Kepala UPT Wilayah Sungai setempat. f. Izin penggunaan yang telah ditandatangani Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota disampaikan kepada pemohon izin melalui Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dengan tembusan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dan instansi terkait, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Kepala Dinas menerbitkan izin penggunaan sumber daya air atau surat penolakan permohonan. (2) Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (e), (f). Pasal 33 (1) Tata cara permohonan dan pemberian izin penggunaan sumber daya air yang menjadi wewenang Gubernur dan Bupati/Walikota diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah oleh Gubernur dan Bupati/Walikota bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan 32. (2) Penggunaan formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 diberlakukan terhadap permohonan dan pemberian izin yang menjadi wewenang Gubernur dan Bupati/Walikota dengan diadakan penyesuaian seperlunya.

30

Pasal 34 Tata cara permohonan dan pemberian izin penggunaan sumber daya air untuk negara lain di Wilayah Sungai yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dan 30 dengan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri dan Menteri yang membidangi perdagangan.

Bagian Keenam : Tempat Pengambilan Air Pasal 35 Tata cara permohonan dan pemberian izin penggunaan sumber daya air dalam Peraturan Menteri ini berlaku untuk penggunaan sumber daya air pada sungai, danau, rawa, waduk dan bendungan serta jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.

Bagian Ketujuh : Pembuangan Limbah ke Sumber Air/ Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 36 (1)

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air.

(2)

Pengendalian pencemaran air dilakukan melalui upaya pencegahan terjadinya pencemaran air, dan pengolahan air limbah sebelum masuk ke sumber air dan prasarana sumber daya air.

(3)

Untuk mencegah terjadinya pencemaran air pada sumber air setiap orang perorangan dan badan usaha dilarang: a. membuang limbah padat, limbah cair, dan/atau gas ke dalam sumber air; b. membuang air limbah yang melampaui baku mutu yang ditetapkan pada sumber air;

(4)

Pembuangan air limbah ke suatu sumber air atau prasarana sumber daya air dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi pengelola sumber daya air yang terkait

31

berdasarkan ambang batas baku mutu yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. (5)

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah ke sumber air dan parasarana sumber daya air diatur dalam peraturan tersendiri oleh instansi yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan : Sertifikasi Hak Guna Air Pasal 37 (1) Pemberian izin penggunaan sumber daya air kepada pemohon dimanifestasikan / diwujudkan melalui pemberian sertifikat hak guna air dengan menggunakan Formulir Model 1.7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini, yang sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Menteri ini. (2) Sertifikat hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan hak guna air yaitu: a. Sertifikat hak guna pakai air. b. Sertifikat hak guna usaha air, yang sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Kesembilan : Pembatalan, Perubahan dan Pencabutan Izin Penggunaan Air Pasal 38 (1) Izin penggunaan sumber daya air batal dengan sendirinya atau dapat dibatalkan dalam hal : a. Musnahnya sumber daya air. b. Pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela. c. Pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izinnya, tidak menggunakan hak sebagaimana mestinya. d. Jangka waktu izin telah berakhir. e. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat diberikannya izin.

32

f. Pemegang izin menyalahgunakan haknya untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan semula atau tidak melaksanakan kewajiban konservasi sumber daya air. g. Badan hukum atau badan usaha pemegang izin dibubarkan atau dinyatakan pailit. (2) Izin penggunaan air dapat diubah ketentuannya apabila keadaan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan pemberian izin telah mengalami perubahan. (3) Izin penggunaan air yang telah diterbitkan dapat dicabut apabila : a. Dalam

jangka

waktu

selambat-lambatnya

6

(enam)

bulan

setelah

dikeluarkannya izin, pemegang izin / hak tidak memulai kegiatannya. b. Tidak melaksanakan persyaratan yang ditetapkan dalam izin. c. Pemegang izin / hak menggunakan air tidak sesuai dengan peruntukannya dan menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan dalam izin. d. Tidak melakukan perlindungan dan pemeliharaan sehingga air dan sumber air menjadi

rusak

tanpa

upaya

untuk

melakukan

pencegahan

atau

penanggulangan. Bagian Kesepuluh : Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Pasal 39 (1) Izin penggunaan air diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan pertimbangan keperluannya. (2) Pemegang izin penggunaan air yang telah berakhir masa berlakunya dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin. (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus diajukan kepada pihak yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu surat izin tersebut berakhir.

BAB VI SISTEM INFORMASI Pasal 40 Prosedur dan proses permohonan dan pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air wajib diumumkan secara terbuka di papan pengumuman atau media cetak dan atau

33

dicantumkan ke dalam website instansi yang berwenang sehingga dapat diketahui secara terbuka oleh publik secara terus-menerus.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 41 (1) Penyelesaian sengketa pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. (2) Sengketa dapat berupa sengketa pengelolaan Sumber Daya Air dan atau sengketa hak guna pakai air atau hak guna usaha air yang merupakan sengketa antar pengguna, antar pengusaha, antar pengguna dan pengusaha, antar wilayah, serta antara hulu dan hilir. (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan. (4) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan arbritase atau alternatif penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Sengketa mengenai kewenangan pengelolaan Sumber Daya Air antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 42 Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan. Pasal 43 Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan /atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pasal 44 Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan

34

kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan berkelanjutan fungsi sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN Pasal 45 (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap izin penggunaan air berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh : a. Direktur Jenderal Sumber Daya Air c.q. Balai Besar Wilayah Sungai / Balai Wilayah Sungai sepanjang yang menyangkut izin penggunaan air yang menjadi wewenang Menteri. b. Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi cq Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sepanjang menyangkut izin yang menjadi wewenang Gubernur. c. Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/ Kota sepanjang menyangkut izin penggunaan air yang menjadi wewenang Bupati / Walikota. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan : a. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam surat izin penggunaan air. b. Pemberian rekomendasi. c. Penertiban penggunaan air yang belum memperoleh izin. d. Penyidikan apabila diduga atau dapat diduga adanya tindak pidana sumber daya air oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang sumber daya air sesuai dengan kewenangan pengawasannya masing masing. e. Pelaporan. (3) Pelaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diatur sebagai berikut:

35

a. Balai Besar Wilayah Sungai / Balai Wilayah Sungai melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri dan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan tembusannya kepada Gubernur dan Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi. b. Kepala

Balai

Pengelolaan

Sumber

Daya

Air

Provinsi

melaporkan

pengawasannya kepada Gubernur tembusannya kepada Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi. c. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota (UPT Kabupaten) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati/Walikota dan tembusannya kepada Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan sumber daya air Kabupaten/Kota. (4) Apabila laporan hasil pengawasan terdapat hal-hal yang menyimpang dari persyaratan yang tercantum dalam surat izin penggunaan air maka pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (5) Barangsiapa dengan sengaja dan atau oleh karena kelalaiannya, orang perorangan atau badan usaha melakukan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air tanpa izin/pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 (1) Para stake holder sumber daya air yang tanpa izin telah melaksanakan penggunaan air untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak peraturan ini berlaku, harus mengajukan permohonan izin kepada pihak yang berwenang. (2) Para pemegang izin penggunaan air dalam waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak peraturan ini berlaku harus mendaftarkan kembali izinnya untuk diperbarui dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini.

36

(3) Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara dan persyaratan pemberian izin penggunaan air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. (4) Jangka waktu yang diberikan dalam tahapan setiap proses tata cara permohonan dan pemberian izin penggunaan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada pasal 29, 30, 31, dan 32 diberi tenggang waktu penundaan untuk berlakunya selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri.

BAB X PENUTUP Pasal 47 (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. (3) Lampiran Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (4) Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal

Menteri Pekerjaan Umum

37

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Model 1.1 Nomor

:

Lampiran :

Kepada Yth, Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya Air di …………

Perihal :

Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:..........................

Alamat

:..........................

Guna memenuhi kebutuhan Instansi/masyarakat/Swasta/Yayasan........... Sudilah kiranya Bapak/ibu memberikan izin kepada kami untuk : Penggunaan Sumber Daya Air : 1. Lokasi

:

2. Untuk Keperluan

:

3. Jenis Izin yang diminta

:

4. Volume yang akan digunakan

:

5. Cara Pengambilan

:

6. Waktu mulai

:

Pemanfaatan

s/d

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan administratif dan data teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : 1. Copy KTP Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perorangan. 2. Copy Akte pendirian perusahaan/instansi ....................... 3. Copy Izin Usaha dan izin tempat usaha bagi perusahaan .........

38

4. Peta lokasi kegiatan 5. Gambar detail bangunan pengambilan 6. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) 7. Izin trayek dari instansi .............(bagi lalu lintas air)

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Pemohon

Materai Rp 6000

LAMPIRAN I - A PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

39

Model 1.1A

Nomor

:

Lampiran :

Kepada Yth, Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya Air di Jakarta

Perihal :

Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:..........................

Alamat

:..........................

Guna memenuhi kebutuhan Instansi/Masyarakat/Swasta/Yayasan........... Sudilah kiranya Bapak/Ibu memberikan izin kepada kami untuk : Penggunaan Sumber Daya Air : 1. Lokasi

:

2. Tujuan Penggunaan/Pemanfaatan : 3. Jenis Izin Yang diminta

:

Penggunaan/Pemanfaatan Air/Ruang Wadah Air

4. Volume yang akan digunakan

:

5. Cara Pengambilan

:

6. Waktu mulai

:

s/d

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan administratif dan data teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : 1. Copy KTP Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perorangan. 2. Copy Akte pendirian Perusahaan/Instansi .......................

40

3. Copy Izin Usaha dan Izin Tempat Usaha bagi Perusahaan ......... 4. Peta lokasi kegiatan 5. Gambar detail bangunan prasarna 6. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 7. Izin trayek dari Instansi .............(bagi lalu lintas air)

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Pemohon

Materai Rp 6.000

Tembusan Kepada Yth. : 1. Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat setempat 2. Joint Border Committee c.q Joint River Management Sub-Committee, Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri

41

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Model 1.2 …………………………200… Nomor

:

Lampiran :

Kepada Yth. Kepala Kantor UPT Wilayah Sungai …………………………………. Di Tempat Perihal :

Instruksi untuk memeriksa, meneliti dan memberikan rekomendasi teknis atas permohonan izin penggunaan Sumber Daya Air.

Memperhatikan surat permohonan izin penggunaan sumber daya air. Atas nama ………………………….Nomor:………tanggal……… , dengan ini kami intruskikan untuk diproses lebih lanjut. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. Departemen Pekerjaan Umum Direktur Jenderal Sumber Daya Air ………………………… NIP………………

Tembusan Kepada Yth. 1. Menteri Pekerjaaan Umum; 2. Arsip.

42

3. LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Model 1.3 …………………………200… Nomor

:

Lampiran :

Kepada Yth. …………………………………. di

Perihal :

Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor:………tanggal……… perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan kembali surat permohonan Saudara beserta lampiran-lampirannya agar dapat dilengkapi dengan : 1. ……………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………………………

Setelah Saudara lengkapi, agar segera dapat disampaikan kembali kepada kami. Demikianlah harap menjadi maklum. Departemen Pekerjaan Umum Kepala Kantor Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai …………. Provinsi…………………

………………………… NIP……………… Tembusan Kepada Yth. ………………………………… 4. …………… 5. Arsip

43

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Model 1.4 …………………………200 … Nomor

:

Lampiran :

Kepada Yth, Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya Air diJAKARTA

Perihal : Rekomendasi Teknis untuk Pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada...........................................................

Memperhatikan surat permohonan dari ....... Nomor......... Tanggal .... perihal Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air, dan Instruksi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor ...... Tanggal ......., maka kami telah melakukan penilaian atas permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai hasilnya, kami menyatakan bahwa dari segi teknis tidak berkeberatan terhadap permohonan tersebut di atas untuk diberi Surat Izin Penggunaan Sumber Daya Air. Persyaratan teknis ini harus dipenuhi oleh pemohon dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Izin dimaksud. Demikianlah rekomendasi kami untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Departemen Pekerjaan Umum Kepala Kantor UPT Wilayah Sungai ………….................................................... Provinsi…………………........................... NIP :................. Tembusan kepada Yth : 1. ....................................... 2. ....................................... 3. .......................................

44

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Model 1.5

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : ............................................... TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA : ....................................................

MENTERI PEKERJAAN UMUM Memperhatikan

:

Surat permohonan dari ......... Nomor .......... Tanggal ........perihal permohonan izin penggunaan Sumber Daya Air

Menimbang

:

a. bahwa permohonan izin dari ..........adalah untuk keperluan ......................... b. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang

berlaku

permohonan

tersebut

dapat

dikabulkan, dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat

:

1. Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ...... tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 6. Keputusahan Presiden RI Nomor .../M Tahun........ tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I;

45

7. Peraturan Menteri PU Nomor ........................ tentang tata cara persyaratan Izin Penggunaan Sumber Daya Air. 8. Keputusan Menteri PU Nomor …/PRT/19.. tentang Biaya administrasi penggunaan Sumber Daya Air

Mengingat pula

:

Rekomendasi teknis dari ………………………………………, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Nomor ………………. tanggal ..................................................................

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

memberikan izin Penggunaan/Pemanfaatan Air/Ruang Wadah Air kepada................................................................. alamat

....................................................................................

untuk menggunakan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai ........................... di..........................................Provinsi....................................... dan di..........................................Provinsi.............................................. dengan hak guna pakai/usaha air untuk keperluan .............................................................................. dengan ketentuan sebagai berikut 1. Tempat pengambilan seluas ....................Ha.................. dengan batas-batas : Utara

:.....................

Selatan

:..................

Barat

:.....................

Timur

:....................

2. Membayar biaya administrasi dan bea materai yang besarnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) setiap bulan keterlambatan.

46

4. Memenuhi semua persyaratan yang tercantum di dalam rekomendasi teknis. 5. Menjaga kelestarian lingkungan. 6. Izin berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini. 7. Dalam hal memerlukan perpanjangan izin, maka permohonan perpanjangan izin harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir. 8. Menyampaikan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan penggunaan Sumber Daya Air berkala kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air cq Direktur (terkait) dengan tembusan kepada Gubernur Daerah Provinsi yang bersangkutan. 9. Mentaati dan mengindahkan semua peraturan perundangundangan terkait yang berlaku.

KEDUA

:

Hak guna pakai/usaha air sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diwujudkan dalam bentuk sertifikat terlampir (Model 1.7 sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan ini.)

KETIGA

:

Izin ini tidak berlaku, apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Provinsi ............................................................................... 2. Direktur ............................(Terkait); 3. UPT Wilayah Sungai ........................................

47

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Model 1.6 …………………………200… Nomor

:

Lampiran

:

Kepada Yth. .......................... di ............................

Perihal

:

Penolakan Atas Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Menunjukan Surat Permohonan Saudara No. ………… tanggal tersebut tidak dapat kami luluskan mengingat : 1. …………………………..……………………………………………………….… 2. ………………………………………………………………………………………

Oleh sebab itu kami kembalikan permohonan Saudara lengkap dengan lampiranlampirannya.

Demikianlah harap menjadikan maklum, dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan tarima kasih.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ……………………………… NIP ………………… Tembusan : 1. 2. 3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai …………… 4. Arsip.

48

Lampiran VII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Model 1.7

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 1) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 1)

Lambang Negara

SERTIFIKAT ( TANDA BUKTI HAK GUNA USAHA AIR / HAK GUNA PAKAI 1)

KABUPATEN / KOTA 1 ) ............................. PROPINSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

) Coret yang tidak perlu

49

PEMEGANG HAK

JENIS HAK :

Hak Guna Usaha Air / Hak Guna Pakai Air 2 )

Tanggal

......................................

a)

:

Hak . . . . . . . . . . . . . . .

Nama Pemegang Hak :

Nomor Hak : . . . . . . .

............................................

Lokasi Pengambilan Air /

Wilayah Sungai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Penggunaan / Pemanfaatan Ruang

Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b)

Wadah Air

2)

Kelurahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabupaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propinsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c)

Surat Keputusan

SK. Menteri

Pemberian Hak

SK. Gubernur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK. Bupati / Walikota 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

d)

Jenis Usaha

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

e)

Skala Usaha

Besar / Sedang – Kecil 2 )

f)

Volume Pemanfaatan

. . . . . . . . . . . M3 / 24 jam

g)

Kondisi ketersediaan

h)

Air setempat

cukup / sedang / kurang 2 )

Jenis Izin

Pengambilan Air Permukaan / Penggunaan / Pemanfaatan Ruang Wadah Air 2)

i)

Validasi Sertifikat

30 Tahun / 10 Tahun 2 )

1

) Pilih dan sesuaikan dengan yang akan diberikan.

2

) Coret yang tidak perlu.

50

CATATAN PERPANJANGAN HAK

Sebab Terjadinya

Tanggal Pencatatan

Perpanjangan/Perubahan Hak

Perpanjangan/Perubahan Hak

51

Catatan Lain-lain

Tanda tangan Kepala Dinas dan Stempel Dinas

PETA SITUASI LOKASI PENGAMBILAN / LOKASI KEGIATAN USAHA

52