KAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Oleh: Sylviani Ringkasan Peranan air bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya serta lingkungan sangatlah penting dan merupakan kebutuhan pokok, karenanya dalam pengelolaan sumberdaya air perlu adanya penanganan yang teratur, sistimatik dan berkesinambungan. Berdasarkan UU No 7 / 2004 tentang SDA dijelaskan bahwa wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota adalah pemerintah propinsi c/q Dinas Pengelolan Sumber Daya Air setempat. Kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dapat berjalan dengan baik apabila adanya koordinasi diantara para pengelola SDA. dan akan berdampak terhadap terjaganya kelestarian lingkungan Kajian kelembagaan pengelolaan SDA bertujuan untuk menganalisa peran para pihak / instansi yang terkait dalam pemanfaatan jasa air , serta tugas dan fungsi masing-masing instansi, mekanisme / prosedur pemanfaatan air, mengidentifikasi kelembagaan pengelolaan SDA di tingkat propinsi / kabupaten (Peraturan, organisasi, SDM) dan peran aktif dari masyarakat sekitar dalam pemanfaatan jasa air di kawasan hutan lindung. Kata kunci: Kelembagaan, pengelolaan SDA, pemanfaatan air I.
Pendahuluan Perkembangan seluruh aspek kehidupan sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk dan pembangunan di daerah akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan dan pelayanan akan air. Hal ini ditandai dengan ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan seperti air minum, irigasi, pertanian, industri, pariwisata, pelistrikan dan sebagainya. Dengan semakin menurunnya baik kuantitas maupun kualitas air, maka perlu dilakukan langkah-langkah penataan dalam penggunaan serta perlindungan air dan sumber-sumbernya dengan cara melakukan koordinasi dengan para instansi yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya air ( Dinas SDA 2005 ). Peranan air bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya serta lingkungan sangatlah penting dan merupakan kebutuhan pokok, karena air mempunyai sifat yang spesifik, jika air banyak akan menimbulkan banjir jika kekurangan air akan terjadi kekeringan. Oleh karenanya dalam pengelolaan sumberdaya air perlu adanya penanganan yang teratur, sistimatik dan berkesinambungan, sedangkan sumber-sumbernya harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana tertuang dalam PP No 34/2002 pasal 20 salah satunya adalah untuk jasa lingkungan antara lain usaha wisata alam, usaha olahraga 1
tantangan, usaha pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon dan usaha penyelamatan hutan dan lingkungan. Berkaitan dengan aspek pemanfaatan terutama dalam hal pemanfaatan jasa air baik di dalam kawasan maupun diluar kawasan, maka akan melibatkan beberapa instansi
dalam pengelolaan hutan lindung. Hal ini disebabkan
karena kawasan hutan lindung merupakan hulu sungai bagi sumber pemanfaatan air permukaan maupun air baku sepanjang Daerah Pengaliran Sungai ( DPS ). Kerusakan hutan lindung akan berdampak langsung terhadap kualitas sumber air, sehingga kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan lingkungan maupun konservasi terhadap kawasan lindung tidak saja merupakan kewenangan instansi kehutanan tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama beberapa instansi terkait. Kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dapat berjalan dengan baik apabila adanya koordinasi diantara para pengelola SDA. Dan akan berdampak terhadap terjaganya kelestarian lingkungan Menurut Djogo (2003) diartikan bahwa kelembagaan merupakan suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal atau informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Kelembagaan dapat berkembang dengan baik apabila ada infrastruktur kelembagaan ( wadah ), penataan kelembagaan ( struktur ) dan mekanisme kelembagaan ( aturan ). Di mana aturan disepakati bersama dan jelas tugas dan fungsinya dalam organisasi. Sumber daya manusia yang berpotensi dan kredibel serta wawasan yang luas dan mempunyai peran yang cukup penting dalam jalannya roda organisasi tersebut. Hingga saat ini kelembagaan SDA belum berjalan sebagaimana mestinya baik untuk tataran pusat maupun daerah sehingga mekanisme dalam pengelolaannya masing-masing stakeholder melaksanakan tupoksinya sendiri2. Kajian kelembagaan pengelolaan SDA bertujuan untuk menganalisa peran para pihak / instansi yang terkait dalam pemanfaatan jasa air , serta tugas dan fungsi masing-masing instansi, mekanisme / prosedur pemanfaatan air, mengidentifikasi kelembagaan pengelolaan SDA di tingkat propinsi / kabupaten ( Peraturan, organisasi, SDM) dan peran aktif dari masyarakat sekitar dalam pemanfaatan jasa air di kawasan hutan lindung.
2
II. Metodologi 1.
Lokasi penelitian Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan lindung pada wilayah 3 ( tiga ) propinsi, yaitu : Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kawasan hutan lindung merupakan daerah tangkapan penyedia air dan berfungsi sebagai pengatur tata air wilayah tersebut serta terdapat perusahaan umum jasa tirta ( PJT ) terbesar sebagai salah satu pengelola sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan bagi para pengguna air.
2. Pengumpulan data Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan, pengisian kuesioner oleh responden, diskusi dan wawancara dengan pihak terkait. Data sekunder diperoleh dari referensi atau laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan jasa air di kawasan hutan lindung di pusat, propinsi / kabupaten dan berbagai instansi terkait, di antaranya adalah : a.
Dinas Kehutanan Propinsi / Kabupaten
b.
Bapeda Propinsi / Kabupaten
c.
Dinas Pendapatan Daerah Propinsi / Kabupaten
d.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam
e.
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS)
f.
Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Propinsi dan Kabupaten
g.
Balai Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai
h.
Perusahaan Umum Jasa Tirta
i.
Perum Perhutani Unit II dan III
j.
Perusahaan Daerah Air Minum
k.
Tokoh masyarakat di tingkat desa
l.
Masyarakat sekitar yang memanfaatkan keberadaan hutan lindung.
Data primer yang diperoleh antara lain persepsi masyarakat sekitar hutan lindung , pemanfaatan kawasan hutan lindung oleh masyarakat , kelembagaan yang ada dimasyarakat serta peran pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan lindung. 3.
Metode analisis Untuk mengidentifikasi instansi yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan jasa air menggunakan analisis stakeholder dengan mengkaji secara tabulasi peran, tugas dan
3
fungsi serta wewenang dari masing-masing stakeholder. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui pihak-pihak mana yang sangat berkepentingan, dan berpengaruh terhadap pengelolaan sumberdaya air dari aspek manajemen ( perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi ). Dari tiga pengelompokkan stakeholder yaitu primary stakeholder, secondary stakeholder dan key stakeholder selanjutnya ditetapkan instansi yang berada pada tingkatan tersebut. Sedangkan analisis mekanisme pemanfaatan jasa air dengan mengkaji prosedur / alur penggunaan dan pengambilan air permukaan oleh masing-masing sektor dan mengkaji instansi yang berperan dalam proses perijinan selanjutnya ditentukan model / mekanisme yang paling effisien Sedangkan untuk mengkaji peran aktif masyarakat dalam pemanfaatan hutan lindung dilakukan analisa kualitatif secara deskripsi dengan melihat aspek sosial masyarakat terhadap keberadaan hutan lindung. III. HASIL DAN PEMBAHASAN 1.
Peran Lembaga Terkait Dalam Pengelolaan SDA Menurut undang-undang N0 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 15 dijelaskan bahwa wewenang dan tanggung jawab menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota adalah pemerintah propinsi. c/q Dinas Pengelola Sumber Daya Air (DPSDA) setempat. Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air termasuk mengatur, menetapkan, dan memberi ijin atas peruntukan, penyediaan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dengan tetap dalam kerangka konservasi dan pengendalian daya rusak air Sesuai kesepakatan global tahun 2000 dalam rangka Forum kedua Air Sedunia di Den Haag telah di deklarasikan oleh para Menteri bahwa pengelola SDA dilaksanakan dengan pendekatan Satuan Wilayah Sungai (SWS), pelaksanaanya sinergis antara sektor publik, dunia usaha dan peran serta masyarakat ( Masyhudi 2005 ). Sebagaimana dirumuskan oleh Global Water Partnership bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu ( IWRM ) merupakan upaya mengintegrasikan pengelolaan sumberdaya air, lahan dan sumberdaya terkait lainnya secara terkoordinasi dalam rangka memaksimalkan resultan kondisi sosial dan ekonomi secara adil tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem yang vital. Dalam pengelolaan SDA pada 3 propinsi menunjukkan adanya perbedaan terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti di propinsi Sulawesi Selatan Dinas Kehutanan sebagai pengelola hutan lindung tidak terlibat langsung dalam pengelolaan SDA, tapi 4
BPDAS mempunyai fungsi cukup penting dalam Forum DAS seperti di Kabupaten Gowa dalan pengelolaan DAS dan pemanfaatan sumberdaya air. Akan tetapi, forum ini masih belum berjalan dengan efektif karena masih kurangnya koordinansi antara instansi terkait. Salah satu penyebabnya adalah masing-masing instansi masih terkesan ego sektoral dan mementingkan kegiatan instansinya dalam pengelolaan DAS serta sumberdaya air. Kedepan diharapkan, peran forum DAS ini dapat berjalan efektif sehingga pengelolaan DAS secara terpadu dapat diwujudkan. Organisasi pengelola sumberdaya air mengikutsertakan beberapa instansi baik teknis maupun non teknis dimana masingmasing mempunyai misi dan tugas pokok dan fungsi. Berbeda dengan di Jawa Perum Perhutani sebagai pengelola hutan lindung mempunyai peran cukup penting dalam pengelolaan SDA. Seperti pada Tabel 1 terlihat fungsi instansi terkait dalam pengelolaan SDA pada tiga propinsi.
Tabel 1 Fungsi Instansi Terkait Dalam Pengelolaan SDA No
Instansi
Sulawesi Selatan Perencanaan
Propinsi Jawa Barat Perencanaan
Jawa Timur Perencanaan
Ket.
1
Bapeda
2
Dispenda
Retribusi SDA
Retribusi SDA
Retribusi SDA
3
Dinas PU Pengairan / Prop Dinas Kehutanan
Perencanaan, Perijinan SDA
Perencanaan, Perijinan SDA
Perencanaan, Perijinan SDA
Kelestarian, Pemanf hsl, pemberdayaan masy sekitar -
Reboisasi, penanganan bencana alam,
Reboisasi, penanganan bencana alam,
Secondary Stakeholder
Pemanfaatan air Rekomtek pemakaian air Perijinan SDA, pemeliharaan Sapras irigasi Konservasi Hulu Sungai Pemeliharaan, Rekomtek pengambilan air Retribusi, Pemanf Pemeliha sapras SDA,rekomtek Retribusi, Pengambilan SDA
Pemanfaatan air Pengawasan Sumber air Perijinan SDA Pemeliharaan Sapras irigasi Konservasi Hulu sungai Pemeliharaan, Rekomtek pengambilan air Retribusi, Pemanf Pemelihar sapras SDA, rekomtek Perencanaan, Perijinan SDA
Primary Stakeholder
4
5
Perum Perhutani
6
-
7
Dinas Pengairan Kab BPDAS
8
BPSDAWS
9
Perum Jasa Tirta
Pemeliharaan sapras, Rekomtek pengambilan air -
10
PDAM
Konservasi
Perencanaan bangunan sapras Perijinan SDA
Primary Stakeholder Secondary Stakeholder Key Stakeholder
Key Stakeholder Secondary Stakeholder Primary Stakeholder Primary Stakeholder
Secondary Stakeholder
Terlihat pada Tabel 1 bahwa masing-masing institusi mempunyai fungsi yang berbeda baik instansi teknis maupun non teknis, tetapi ada juga instansi yang saling terkait. Seperti BPSDAWS , PJT yang merupakan instansi teknis dalam pengambilan dan 5
pemanfaatan air dimana dalam fungsi pengelolaan mempunyai tugas yang berbeda namun saling terkait dimana ijin pengambilan dan pemanfaatan tidak akan diterbitkan oleh Dinas PSDA apabila tidak ada rekomendasi teknis hasil survey lapangan yang dilakukan kedua instansi tersebut, sehingga
kedua instansi ini merupakan Primary
Stakeholder. Sedangkan PDAM sebagai instansi pengguna baik air baku maupun air permukaan untuk tenaga listrik atau untuk pemakaian beberapa sektor termasuk untuk rumah tangga merupakan Secondary Stakeholder karena dalam fungsi pengelolaan SDA hanya sebagai pemanfaat dan penyedia sapras. Instansi yang merupakan Key Stakeholder antara lain Dinas PU Pengairan / PSDA propinsi ,Dinas PSDA Kabupaten karena dalam fungsi pengelolaannya instansi tersebut sebagai pemberi / penerbit ijin pemanfaatan air. Pola pengelolaan sumber daya air menurut UU no 7 merupakan dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian kerusakan SDA. Sehingga pola ini perlu disusun secara terkoordinasi
diantara
instansi-instansi
terkait
berdasarkan
azas
kelestarian,
keseimbangan fungsi sosial – ekonomi – lingkungan serta azas manfaat umum dan melibatkan peran masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam rencana penyusunan program pengelolaan sumberdaya air. Wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air adalah pemerintah baik pusat, propinsi, kabupaten / kota dan desa berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS). Masing-masing wilayah mempunyai tugas menetapkan kebijakan, pola, rencana melaksanakan pengelolaan SDA dan memelihara, melindungi kawasan serta memberikan rekomendasi teknis kepada pengambil kebijakan dalam pengambilan dan pemanfaatan air.
Pengelolaan sumber daya air melibatkan
beberapa instansi antara lain DPSDA/ DPU Pengairan Propinsi,
BPSDA Wilayah
Sungai, PJT , Perum Perhutani dan Bupati / Walikota. Dari beberapa instansi yang terkait dalam pengelolaan SDA baik di Jawa maupun di luar Jawa berdasarkan analisa peran dapat terlihat pada Tabel 2 seberapa jauh tingkat penting dan tingkat pengaruhnya kegiatan PSDA bagi masing-masing instansi terkait. Disamping itu juga sampai sejauh mana keterkaitan tupoksi masing-masing instansi terkait dengan pengelolaan SDA.
6
Tabel 2 : Peran Instansi Terkait Dalam Pengelolaan SDA Pemangku kepentingan / Stakeholder
Keterkaitan Tupoksi dengan Pengelolaan SDA
Bappeda Bapedalda
Perencanaan Kelestarian pencemaran Retribusi jasa air Kelestarian hutan
Dispenda Dinas Kehutanan Perum Perhutani
Dampak kegiatan pengel SDA thdp aturan dan pelayanan publik dari instansi (+,0,-)
Tingkat pentingnya stakeholder thdp kegiatan pengl SDA 1= Tdk penting 2= Agak penting 3= Cukup Penting 4= Sangat penting 5= Penting sekali
0 +
3 3
Tingkat pengaruh stakeholder thdp kegiatan pengel SDA 1= Tdk berpengaruh 2= Agak berpengaruh 3= Cukup berpengaruh 4= Sangat berpengaruh 5= berpengaruh sekali 3 3
+ 0
3 1
1 1
Kelestarian, rebois + 4 4 pembinaan, perlind pengawasan, BPDAS Reboisasi hulu + 3 4 DAS BPSDAlam Konservasi, 0 1 1 pemanfaatan flora fauna Dinas PU& Pemanfaatan + 5 5 Pengairan sumb air permukaan Ketersediaan air, perijinan, pemeliha PJT Pemanfaatan, + 5 5 sumb air baku ,kelestaria pemeliharaan sapras PDAM Pemanfaatan air + 3 3 untuk konsumen, pemeliharaan sapras Keterangan : (+) Kegiatan pengelolaan SDA berdampak positif terhadap aturan stakeholder (0) Kegiatan pengelolaan SDA tidak berdampak terhadap aturan stakeholder (-) Kegiatan pengelolaan SDA berdampak negatif terhadap aturan stakeholder
Terlihat pada Tabel 2 bahwa instansi yang mempunyai skor tertinggi adalah Dinas PU Pengairan dan PJT karena kedua instansi ini sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan SDA. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur dan Peraturan Daerah Propinsi
bahwa tugas pokok dari DPSDA adalah merumuskan kebijakan
operasional dan melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasai bidang sumber daya air Propinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur. Sedangkan fungsinya adalah merumuskan kebijakan pengembangan SDA, pembinaan teknis, fasilitasi sistim investasi, pemberian ijin pemanfaatan air, pengawasan dan evaluasi 7
pengelolaan SDA Di Jawa Barat tedapat 5 BPSDAWS sedangkan di Jawa Timur terdapat 9 BPSDAWS dan di Sulawesi Selatan terdapat 6 BPSDAWS. Masing-masing instansi mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan wilayah kerja. Koordinasi antara dinas pemerintah Kabupaten ( BPSDA) dengan PJT sudah ada seperti dalam pemeliharaan waduk dan bendungan juga merupakan kewajiban instansi tersebut, disamping itu sudah bekerjasama baik dalam pembiayaan maupun teknis operasionalnya. Begitu pula halnya dengan Perum Perhutani bekerjasama dengan instansi kehutanan setempat dalam rehabilitasi dan konservasi sumber air baku di kawasan hutan yang merupakan hulu sungai dalam penyediaan sumber air.. Perusahaan Umum Jasa Tirta I ( PJT ) mempunyai tugas melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana pengairan, pengusahaan air dan sumber-sumber air ( penyediaan air baku untuk PAM, PLN, perkebunan, perikanan, industri, pelabuhan dan perusahaan lain ), pengelolaan Daerah Pengaliran Sungai ( DPS ) antara lain perlindungan, pengembangan dan penggunaan air serta sumber-sumber air, rehabilitasi prasarana pengairan Terlihat pada tabel 4 bahwa dampak kegiatan pengelolaan SDA sangat positif terhadap kebijakan beberapa instansi terkait dalam memanfaatkan jasa air baik instansi tersebut sebagai regulator, penyedia air maupun sebagai pengguna air . Sedangkan instansi yang tingkat pentingnya cukup tinggi / penting sekali terhadap pengelolaan SDA adalah DPSDA dan PJT karena kedua instansi ini bertanggung jawab
terhadap penyediaan
SDA. Begitu pula halnya bila dilihat dari tingkat pengaruhnya instansi terkait dalam kegiatan pengelolaan SDA selain kedua instansi tersebut juga Perum Perhutani dan BPDAS sangat berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan SDA terutama terhadap kerusakan di kawasan hulu dari pencemaran sepanjang DAS sampai kehilir. 2.
Prosedur / Mekanisme Pemanfaatan Sumber Daya Air
a.
Di luar Kawasan Hutan Lindung ( Daerah Aliran Sungai / DAS ) Ada beberapa instansi yang terkait dalam proses permohonan ijin pengambilan dan pemanfaatan air antara lain Dinas Pendapatan Propinsi, Pemkab setempat (Bupati / Walikota) , Bapedal Propinsi dan KP4AP (
Kelompok Pertimbangan Perijinan
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ), Dinas PU Pengairan / PSDA Propinsi, Dinas Pengairan Kabupaten, BPSDAWS, PJT. Ada 3 cara proses permohonan ijin pengambilan dan pemanfaatan, pemakaian air baku Melalui Dinas Pengairan Daerah Tingkat II Kabupaten cq Kasi Bina Manfaat apabila wilayah sumber air berada pada satu Kabupaten. 8
Melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Pengairan Propinsi Tingkat I cq UPTD ( Balai Pengelola Sumberdaya Air Wilayah Sungai ) apabila pemanfaatan sumber air baku berada pada wilayah sungai yang melintasi dua Kabupaten.( lamanya proses 45 hari kerja ) Melalui Perusahaan umum Jasa Tirta apabila sumber air baku berada pada wilayah kerja PJT ( lamanya proses 60 hari kerja ) Masa berlakunya surat ijin pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air 3 tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali 3 bulan sebelum masa perijinan berakhir. Pemohon wajib membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan kepada Pemerintah Propinsi, dan pemohon wajib membayar Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan kepada PJT apabila berada dalam wilayah kerja PJT . Prosedur permintaan kebutuhan air untuk tujuan irigasi pertanian, dimulai dari permohonan pengajuan permintaan masing-masing petani yang tergabung dalam Kelompok Petani Pemakai Air (P3A ) yang diawali dengan membuat kesepakatanrencana tata tanam tahunan terdiri dari : Para petani yang tergabung dalam Kelompok P3A mengadakan pertemuan untuk menentukan rencana tata tanam. Selanjutnya hasil pertemuan akan dibawa ke Gabungan P3A, yang akan dibahas dan disepakati masing-masing P3A. Hasil kesepakatan tersebut akan dibawa ke tingkat kabupaten, untuk menentukan rencana tanam global. Selanjutnya diadakan pertemuan seluruh Gabungan P3A yang difasilitasi oleh Dinas Pengairan. Pertemuan Gabungan P3A akan memberikan informasi kepada instansi terkait seperti : (1) Ketersediaan air, (2) Rencana pemeliharaan jaringan irigasi oleh Dinas Pengairan, (3) bibit unggul yang akan ditanam, (4) Hama penyakit tanaman dll Hasil kesepakatan tersebut akan disosialisasikan ke masing-masing P3A dan masingmasing petani. Setelah rencana tata tanam tahunan disepakati, petani akan mengajukan keperluan air untuk keperluan irigasi sawahnya. Prosedur permohonan pemanfaatan air dituangkan dalam Perda Propinsi dan Keputusan Gubernur dan Petunjuk Pelaksana (Juklak ) dari Dinas PSDA propinsi tentang Permohonan Ijin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air
9
Permukaan ( SIPPA ). Beberapa ketentuan yang dituangkan dalam juklak tersebut antara lain Air permukaan adalah semua air yang terdapat di perairan umum seperti sungai, waduk, telaga, danau, rawa termasuk air permukaan yang berasal dari tanah. Setiap pengambilan air permukaan untuk berbagai keperluan hanya dapat dilakukan setelah mendapat SIPPA dari Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh DPSDA Propinsi. SIPPA diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait seperti PJT , BPSDAWS, Dinas yang mengelola Irigasi ( Pengairan ) dan lembaga / wadah koordinasi tentang pengaturan air. Pengambilan air yang tidak memerlukan SIPPA adalah untuk keperluan peribadatan, penanggulangan kebakaran, penelitian serta rumah tangga yang kebutuhannya kurang dari 100 m3 /bln. Dari beberapa diagram pola mekanisme pemanfaatan air dapat terlihat adanya perbedaan, dimana masing-masing model ada kelebihan dan ada kekurangan atau positif dan negatif. Lebih jelas perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. Perbedaan Pola Mekanisme Pemanfaatan Air No 1
2
Pola / Mekanisme Pemerintah Propinsi
Kelebihan
Kekurangan
- Proses lebih cepat - Biaya lebih murah - Untuk semua sektor
-Kurang teliti
Kabupaten
- Proses lebih cepat
- Hanya untuk Irigasi
Swasta
- Lebih teliti
- Proses lebih lama - Banyak instansi yang terlibat - Biaya lebih mahal
Pengguna SDA di Jawa Barat oleh beberapa sektor antara lain
sektor industri ,
perkebunan, peternakan, irigasi persawahan serta perumahan. Sumber air yang dimanfaatkan oleh masing-masing sektor berasal dari beberapa sumber antara lain sumber mata air dari sungai maupun anak sungai, saluran irigasi dan bendungan atau waduk. Pola pemanfaatan air disusun dan diatur berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Berdasarkan data dari DPSDA Propinsi Jawa Barat sampai dengan Oktober 2005 tercatat sebanyak 509 perusahaan pemakai air permukaan yang tersebar di 5 wilayah DAS Kabupaten dan Kota.dengan volume pemakaian sebesar 53 573 991 m3 / bln yang terdiri dari PDAM 42,07 %, Industri 40,3 %, Non PDAM 15,3 %, Pertanian 1,2 %, Niaga 1,0 % ( Lampiran1) 10
Kelompok Industri ada 282 pemakai ( 55 % ) , PDAM sebanyak 98 pemakai ( 19,1 % ), Non PDAM sebanyak 40 pemakai 7,8 % ( untuk perumahan ), Pertanian sebanyak 44 pemakai 8,6 % ( persawahan, perkebunan, perikanan, peternakan ) dan kelompok Niaga sebanyak 48 pemakai. 9.4 % ( Agrowisata, obyek wisata, hotel, Lap golf ) Tabel 4 : Jumlah Pemakai Air masing-masing Sektor di Jawa Barat ( perusahaan) No
Wilayah DAS
1
2
3
4
5
Jumlah
1
Ciliwung Cisadane
7
54
9
5
8
83
II
Cisadea Cimandiri
11
21
2
11
8
53
III
Citarum
31
175
27
18
20
271
IV
Citanduy–Ciwulan
28
20
-
10
8
66
V
CimanukCisanggarung
20
12
-
-
4
36
97
282
38
44
48
509
Jumlah
Ket . 1. PDAM, 2. Industri, 3 Non PDAM, 4 Pertanian, 5 Niaga
Sedangkan di Sulawesi Selatan pemanfaatan air berasal dari sungai Jeneberang yang ditampung pada waduk / Dam Bili-bili untuk selanjutnya dialirkan pada 3 (tiga) cabang saluran irigasi yaitu : Saluran irigasi Bili-bili Saluran irigasi Bissua Saluran Irigasi Kampili. Dari ketiga model proses pemanfaatan dan pemakaian air dapat diketahui berdasarkan analisa peran bahwa instansi yang sangat berperan dalam proses pemanfaatan dan penggunaan air dikatakan sebagai leading sector , sedangkan instansi lainnya yang terkait hanya sebagai sektor terkait . lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5 Tabel 5: Peran Sektor terkait dan sektor leader dalam pemanfaatan SDA No
Instansi
1 2 3 4
Bapeda Dispenda Bapedal Dinas Pengairan / DPSDA Prop Perum Perhutani KP4AP Dinas Pengairan Kabupaten BPSDAWS Perum Jasa Tirta GP3A PDAM
5 6 7 8 9 10 11
Sulawesi Selatan X
Propinsi Jawa Barat X X X
Jawa Timur X X X X
Sektor Terkait Sektor Terkait Sektor Terkait Leading Sektor
X
X -
X X
Sektor Terkait Sektor Terkait Leading Terkait
X X -
X X X
X X X
Leading Sektor Sektor Terkait Sektor Terkait Sektor terkait
Ket.
Terlihat pada Tabel 5 bahwa yang merupakan leading sector adalah Dinas Pengairan / DPSDA dan BPSDWS karena kedua instansi ini sangat penting dalam proses perijinan 11
dan penerbitan pemanfaatan sumber daya air sedangkan instansi yang lain merupakan sektor terkait. b. Di dalam Kawasan Hutan Lindung. Pemanfaatan air oleh masyarakat sekitar hutan lindung dapat dilakukan langsung melalui proses pencarian sumber mata air baik secara berkelompok maupun perorangan. Dari hasil wawancara dengan beberapa responden dilokasi penelitian menunjukkan bahwa penyaluran air dari bak-bak penampungan di HL yang dibuat secara berkelompok dilakukan dengan menggunakan pipa2 air langsung kerumah-rumah. Walaupun didesa tidak / belum ada kelompok tani namun mereka dapat memanfaatkan air dari hutan lindung secara swadaya melalui kelompok-kelompok yang berjumlah 4 hingga 6 KK. Ada juga pemanfaatan air dari hutan lindung dibantu oleh pemda Propinsi berupa pipa besi yang mengalirkan air langsung ke desa tersebut. Pengusahaan sumber daya air pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau milik daerah dan swasta atau perseorangan yang telah mendapat ijin dari pemerintah. Pengusahaan air tersebut dapat berupa pengusahaan air baku untuk bahan baku industri, perusahaan air mineral, perusahaan air dalam kemasan, pembangkit tenaga listrik dsbnya.
Perum Perhutani Unit III Jawa Barat mendapat surat permohonan pihak kedua dalam hal ini PT
Ma’soem Arias bergerak dibidang Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan
(AMDK ) yang berlokasi di Bandung dengan No 07/D VIII/Eks/XII?2003 untuk bekerja sama dalam pemanfaatan air di Kawasan Hutan Lindung KPH Bandung Utara. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat No 01/D-VIII/Eks/2004 perihal Kompensasi Pengadaan Bahan Baku Air untuk AMDK dan Surat No 18/043.9/TKU/Bdu/III 2004 perihal Pengusahaan Air Mineral Air Minum dalam Kawasan. Setelah itu pihak perusahaan melakukan Sosialisasi kelokasi yang akan menjadi obyek kawasan pemanfaatan air yaitu desa Cimekar dan Desa Cibiru Mekar Kec Parompong Kab Bandung Utara. Setelah proses administrasi dalam kerjasama selesai dan sebelum Pembuatan SIPPA diterbitkan, selanjutnya pihak DPSDA bersama dengan PJT II, Perum Perhutani serta Balai PSDA Wilayah sungai Citarum melakukan peninjauan lapangan. Dengan surat Penerbitan Ijin Pemanfaatan dan Pengambilan Air Permukaan No 503/05-Air tanggal 18 Juni 2004 pihak perusahaan melakukan persiapan teknis bangunan penampungan air dan pemasangan water meter. Water meter pertama berada pada batas kawasan hutan ± 50 m dari Captering Air dan jarak ke pabrik dan water meter kedua ± 7 km Pihak Perum 12
mendapatkan kompensasi sebesar Rp 4000 /m3 pemakaian air. Kompensasi tersebut sudah termasuk tarif pajak air yang dibayarkan ke Dispenda Propinsi ( 10 % ) dan retribusi pemeliharaan dan esploitasi yang dibayarkan kepada Perum Jasa Tirta II ( Rp 50/m3 pemakaian air ). Nilai kompensasi yang sudah diterima pihak Perum Perhutani s/d Desember 2004 sebesar Rp 12 893 450. Manfaat kerjasama ini juga dapat dirasakan oleh pihak pemerintah desa yang dilewati jaringan pipa dengan mendapat kompensasi sebesar Rp 250 /m3 / desa Kompensasi ini guna pengamanan dan penggunaan tanah untuk jaringan pipa.
Permasalahan yang terjadi terutama dalam pemanfaatan air oleh
perusahaan untuk air kemasan atl : Air yang bersumber dari mata air sering berubah warna apabila terjadi hujan sehingga air dibuang, Jaringan pipa kadangkala pecah , Water meter di hulu sering berbeda dengan di pabrik sehingga perlu merek dan spesifikasi water meter yang sama. Mekanisme permohonan kerjasama pemanfaatan air dengan pihak pengusaha pabrik AMDK sebagaimana terlihat dalam lampiran 3.
3.
Peraturan, Organisasi dan SDM dalam Pengelolaan SDA Berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air diseburkan bahwa pengelolaan sumberdaya air hendaknya dilakukan secara koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. Koordinasi dibentuk dalam suatu wadah yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dan mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air. Wadah koordinasi ini bentuknya berjenjang dimana untuk tingkat pusat berupa Dewan Sumberdaya Air Nasinal, tingkat Propinsi Dewan Sumberdaya air propinsi dan tingkat Kabupaten Dewan Sumberdaya Air Kabupaten.
Berdasarkan Kepres No 83 tahun 2002 Tim Koordinasi terdiri dari Menko Ekuin, Bapennas, Kimpraswil dan beberapa Departemen antara lain . Dalam Negeri, Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kesehatan, Perikanan dan kelautan, Perindag, Perhubungan, Energi dan Mineral. Hingga saat ini, kebijakan konsep pengelolaan air masih belum ada sehingga pada prakteknya pengelolaan sumberdaya air ini dilaksanakan oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten. Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Menteri Pekerjaan Umum No.
13
19 tahun 1984, No. 059/Kpts-II/1985 dan No. 124/Kpts/1984 bahwa DAS Jeneberang merupakan prioritas nasional dimana pengelolaannya perlu mendapat perhatian khusus. Potensi SDM dari masing-masing institusi terkait dalam pengelolaan sumberdaya air yang berkualitas dan profesional dalam menangani SDA belum terkoodinasi mengingat program pengembangan SDM masih perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas sesuai dengan bidangnya. Instansi yang menangani khusus pengelolaan DAS sudah mempunyai SDM yang dapat diandalkan seperti Dinas PSDA ada SDM yang khusus menangani bidang kualitas air, pengaturan air, pemanfaatan air, perijinan dan pengolah data hidrologi. Sementara instansi lain seperti Dinas Kehutanan belum cukup jumlah SDM yang khusus menangani bidang DAS dimana hanya ada 1 orang yang berpendidikan S2 dan 2 orang yang berpendidikan S1. Program pengembangan SDM dibidang SDA telah dilakukan di Sulawesi Selatan diprakarsai oleh Kimpraswil dengan melibatkan instansi terkait.
Program yang dilakukan berupa
pelatihan dan training tentang pengelolaan SDA yang diikuti tidak kurang dari 25 orang. Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sumberdaya air secara kuantitas sudah cukup memadai hanya secara kualitas masih perlu pembinaan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing Misal dalam hal perpetaan terutama di DPSDA Propinsi belum mempunyai tenaga khusus dibidang tersebut sehingga dalam pembuatan peta terutama peta untuk menentukan titik2 lokasi pengguna dan pemakai air masih bekerjasama dengan pihak ketiga atl Perguruan Tinggi sehingga memerlukan tambahan biaya. Sebagai contoh berdasarkan data sekunder yang diperoleh menunjukkan bahwa SDM yang tersedia pada BPSDA Wilayah Sungai Bango Gedangan Malang tercatat sebanyak 94 orang dimana 52 orang berpendidikan Teknik ( Sarjana Sipil, STM dan Kejuruan lainnya ) dan 42 orang Non Teknik.. 4.
Kebijakan dalam Pengelolaan SDA Dalam rangka menjaga konsistensi serta pembangunan dan mengacu kepada UU no 25 tahun 2000 tentang Propernas dan Rancangan Kebijakan Sumber Daya Air Nasional, kebijakan lebih difokuskan pada a. Pelestarian SDA, pengendalian kualitas air serta perlindungan SDA. b. Pemenuhan kebutuhan pokok penduduk akan air guna menunjang kebutuhan pangan c. Pengamanan kawasan banjir dan bencana alam dan pemulihan ekosistem d. Pembagian air antar sektor dan antar wilayah, pemberian nilai air dan pengaturan air e. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat swasta dan pemerintah 14
Kebijakan Regional dalam pengelolaan SDA antara lain a. Peningkatan pemanfaatan dan pendayagunaan SDA secara optimal b. Peningkatan pengendalian konversi lahan irigasi teknis ke non pertanian c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup d. Peningkatan ka[asitas suplai air baku pada jaringan irigasi, sungai dan situ guna menunjang kegiatan pertanian, industri dan pemukiman e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan Pemanfaatan sumberdaya alam hutan, tanah dan air secara berkesinambungan akan berdampak terhadap potensi sumberdaya alam tersebut, sehingga perlu penanganan dan pengelolaan yang komprehensif oleh beberapa instansi terkait baik dari pemerintahan maupun swasta dan masyarakat sekitar. Salah satu upaya pelestarian potensi sumberdaya alam tersebut adalah melalui koordinasi dan kolaborasi yang intensif dari instansi terkait tersebut antara lain dalam hal pemeliharaan kesuburan dan peningkatan produktivitas lahan sehingga dalam jangka panjang, mampu mendukung segala aktivitas manusia di atasnya. Pelestarian produktivitas tanah ini dapat dilakukan melalui rehabilitasi lahanlahan kritis dan melaksanakan teknik-teknik konservasi tanah yang benar dalam pemanfaatan dan pengolahan tanah. Kebijakan pengelolaan hutan lindung akan berbeda pada setiap wilayah baik Jawa atau luar Jawa dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lahan dan kebijakan pemda setempat. 5.
Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Air di Kawasan Hutan Lindung Masyarakat sekitar hutan lindung yang menjadi sampel dalam penelitian ini tingkat ketergantungannya cukup tinggi terhadap keberadaan hutan lindung, disamping pemanfaatan sebagai lahan garapan juga sebagai sumber air sehingga pemeliharaan terhadap hutan lindung cukup terjamin dan kelestarian akan terjamin. Luas lahan garapan yang dikelola oleh masyarakat dari masing-masing desa berkisar antara 0.5 sampai 2.0 ha. Mayoritas mata pencaharian masyarakat sekitar hutan adalah petani, pada umumnya mereka bercocok tanam di dalam hutan lindung yang terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Komoditi tanaman jangka panjang yang dihasilkan di Sulawesi Selatn antara lain kakao, kemiri, lada, kopi, vanili, mangga, pepaya, pisang dan jambu mete, sedangkan komoditi tanaman pangan meliputi padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, talas dan sayur-sayuran. Manfaat penting yang didapatkan dari keberadaan hutan lindung adalah sumber air untuk kehidupan sehari-hari baik untuk air minum maupun sumber air untuk kesuburan lahan. Peranan air bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya 15
serta lingkungan sangatlah penting dan merupakan kebutuhan pokok, karena air mempunyai sifat yang spesifik, jika air banyak akan menimbulkan banjir jika kekurangan air akan terjadi kekeringan. Oleh karenanya dalam pengelolaan sumberdaya air perlu adanya penanganan yang teratur, sistimatik dan berkesinambungan, sedangkan sumbersumbernya harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. Peran masyarakat sekitar sumber air juga sangat penting karena dalam hal pemeliharaan sapras, pencemaran dan kelestarian lingkungan yang berhubungan langsung adalah masyarakat sekitar sehingga keterkaitannya sangat penting dalam pengelolaan SDA.
Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung di Jawa sama dengan di luar Jawa yaitu melalui pemanfaatan lahan garapan dengan jenis tanaman lokal dan tanaman kehidupan..Dasar hukum sebagai penggarap para petani mendapat Surat Kerjasama Perjanjian antara para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan pihak pengelolan hutan lindung yang isinya antara lain tentang besarnya luas garapan, jenis tanaman dan ketentuan bagi hasil. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HL melalui KTH baik yang bergerak di bidang ekonomi ataupun pengelolaan lahan. Struktur organisasi dari beberapa KTH sudah terbentuk dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan kurang banyak dilibatkan, dimana suara marjinal masyarakat dalam pembuatan kebijakan tertentu yang dirumuskan pemerintah sering tidak didengar, bahkan kadang berakhir dengan kekerasan antara para pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Misalkan dalam kebijakan pemanfaatan lahan sekitar kawasan hutan untuk tanaman palawija yang dilarang oleh Pemda, dimana keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan tersebut tidak diikutsertakan sehingga masyarakat tidak dapat menyampaikan pendapatnya dimana pada akhirnya perumusan kebijakan tetap akan didominasi oleh pemerintah dan legislatif. Hal ini akan mempertajam konflik yang ada sehingga akan memperburuk krisis lingkungan dan sumber daya alam. Desentralisasi tidak mengubah pola pengelolaan sumber daya alam, bahkan pemerintah lokal cenderung memanfaatkan sumber daya alam semata-mata untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa banyak keterlibatan masyarakat, sehingga hal ini hanyalah akan memindahkan kekuasaan atas sumber daya alam dari pemerintah pusat ke tingkat lokal. Beberapa kasus dalam pengelolaan sumber daya alam justru menimbulkan konflik horizontal baru dan tidak mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber
16
daya, bahkan biaya ekonomi menjadi lebih tinggi karena biaya transaksi dalam bentuk pungutan dan retribusi berdasarkan PERDA setempat. Berdasarkan hasil wawancara dan penggalian informasi dari masyarakat sekitar tentang keberadaan hutan lindung sebagian besar (diatas 50 %) mengatakan sangat bermanfaat sebagai sumber kehidupan terutama dalam pemanfaatan air dan pemanfaatan lahan garapan untuk tanaman kehidupan atau manfaat yang bersifat tangible maupun intangible guna menopang kelangsungan hidupnya dan dapat bertanggung jawab dalam menjaga kelestariannya.
Kesimpulan 1. Potensi SDA yang dimanfaatkan dikawasan lindung langsung oleh masyarakat berasal dari sumber mata air atau melalui penampungan / waduk yang dikelola oleh sekelompok petani dan swasta. 2.
Pengelolaan SDA di sepanjang daerah aliran sungai dilakukan oleh beberapa instansi terkait ( Bapeda, Dinas PU dan Pengairan Propnsi/Kabupaten, BPSDAWS, PJT, PDAM ) baik untuk pemanfaatan beberapa sektor ( industri, pertanian, peternakan, perkebunan ) maupun untuk kebutuhan rumah tangga.
3.
Berdasarkan UU No 7 / 2004 tentang SDA dijelaskan bahwa wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota adalah pemerintah propinsi c/q Dinas Pengelolan Sumber Daya Air setempat.
4.
Fungsi instansi terkait dalam manajemen pengelolaan SDA yang sangat berperan Bapeda, Dinas PU dan Pengairan propinsi / kabupaten, BPSDAWS, PJT dan Perum Perhutani.
5.
Fungsi masing-masing lembaga berjalan baik sesuai dengan tupoksinya tidak tumpang tindih
6.
Peran kelembagaan di masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kelangsungan fungsi hidrologis dan kelestarian hutan karena sebagian kawasan merupakan lahan garapan bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar.
7.
Koordinasi dengan kehutanan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Rekomendasi Perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar instansi yang memiliki kepentingan di Hutan Lindung baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan dan pemakaian SDA Kawasan hutan lindung yang merupakan salah satu sumber daya air 17
dimana merupakan hulu sungai bagi beberapa sungai yang berada disekitarnya perlu dikelola dan dipelihara dengan baik agar terjaga kelestariannya dan jumlah debit air dapat dipertahankan.
Dafar Pustaka . Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
.1999, Surat Ijin Penggunaan Air di Wilayah Kabupaten Dati II
Malang No 611/23/429.125/1999. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Dinas Pengelola Sumber Daya Air 2001, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 tahun 2001 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pengelola Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat Lembaran Daerah
2001.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001. Tentang
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat. Dinas Pengelola Sumber Daya Air 2002, Keputusan Gubernur Jawa Barat No 61 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan DPSDA Jabar. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 2003, Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Uum Pengairan Propinsi Jawa Timur No 1 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Perijinan Pengambilan
Pemanfaatan Air Permukaan JICA and Dirjen of Water 2004, The Study On Capasity Development For Jeneberang River Basin Management In The Republic of Indonesia. JICA and Dirjen of Water Resources Undang-undang 2004, Undang-undang Republik Indonesia No 7 tentang Sumber Daya Air. Dinas Pengelola Sumber Daya Air 2004, Petunjuk Permohonan Ijin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat Dinas Pengelola Sumber Daya Air 2005, Laporan Penanganan Dan Pemanfaatan Air Permukaan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat Perum Perhutani Sekilas Usaha pemanfaatan Air Di KPH Bandung Utara, Perum Perhutani Jawa Barat.
Unit III
Dinas Pengelola Sumber Daya Air Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat. Perum Jasa Tirta
Profil Perusahaan Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta Propinsi Jawa Timur
Masyhudi S, 2005 Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Satuan Wilayah Sungai Citarum. Workshop Integrated Citarum Water Resources Management Proyect Technical Assistence TA 4381-INO. Tony Djogo Dkk, 2003 Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri. ICRAF
18
