PERIHAL GANTI KERUGIAN DALAM RANGKA PEROLEHAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN: INKONSISTENSI NORMA TIF DAN REALIT AS PENYIMPANGAN i

PERIHAL GANTI KERUGIAN DALAM RANGKA PEROLEHAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN: INKONSISTENSI NORMATIF DAN REALITAS PENYIMPANGAN i Suparjo2

Abstrak This article is being aimed to deliver more clarification concerning compensation aspect in land acquisition for public interests in Indonesia. Many land cases and disputes are ensued and persisting ' through many public interest projects. Government of the Republic Indonesia has issued such regulation since decade of 1970 until the recent that is intentioned to just process in land acquisition. The two last Presidential Regulations (number 36 year 2005 and number 65 year 2006) are issued negotiation process and consensus between land owner and committee of land acquisition (P2T) have not reflected justice. Inequality is appeared by limitation of consent given by land owner is only 120 days and then after that period P2T be deemed has authority to occupy the land and do such clearing without needs landowner permit. That authority is based on those regulations by deposit sums of money at district court as well known as "consignatie ". Consignatie itself is as payment method solution under Indonesia Civil Code for any contractual scheme which ought not applicable through unsuccessful negotiation between landowner and P2T clear different transaction to the Civil Code. Kala kunci: hukum pertanahan, perolehan lanah, ganti kerugian, pengaturan

I.

Pendahuluan

Pemberian ganti rugi bagi kepentingan umum seringkali menjadi masalah berlarut-Iarut sehingga menyebabkan tertundanya pembangunan.

I Arikel ini sebagai pengemhangan makalah yang pemah disampaikan dalam Training Penyelesaian Gantt Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Proyek LMPDP Komponen 5 Departemen Dalam Negeri, Jakarta, Rabu Jum'at 22 - 24 April 2009

2

Pengajar Hukum Agraria Fakultas Hukum VI, Jakarta. Alamat korespondensi:

[email protected].

Perihal Pengaturan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan, Suparjo

69

Besamya kerugian dari pemerintah maupun masyarakat akibat bertahuntahun tertundanya Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta yang menghubungkan Jalan Tol Jagorawi dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Berapa pula kerugian yang diderita masyarakat akibat banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta karena pembangunan Banjir Kanal Timur hingga saat ini belum dapat direalisasikan akibat pengadaan tanah yang tersendat. Pemberian ganti rugi yang dirasa tidak adil dan tidak memiliki standar yang baku setidaknya memberikan kontribusi bagi pennasalahan diatas. Sehingga muncul anggapan pemikiran bahwa ganti rugi dalam pengadaan tanah adalah kompensasi yang menyebabkan pemilik tanah menderita kerugian akibat kompensasi yang diberikan lebih kecil dibanding kerugian ekonomis yang ditanggung oleh pemilik tanah. Masalah pemberian ganti kerugian dalam rangka perolehan tanah untuk kepentingan umum merupakan masalah pokok dalam perolehan tanah. Hal itu karena dalam rangka perolehan tanah yang secara umum lazim menggunakan prosedur pelepasan hak. Melalui prosedur ini maka ada serangkaian tahapan yang harus ditempuh secara benar dan sesuai prosedur. Tentu saja pemberian ganti kerugian merupakan satu-satunya syarat terjadinya pelepasan hak atas tanah. Terjadinya pelepasan hak menurut pengaturan hukum tanah nasional adalah ditentukan pada saat yang secara bersamaan (serentak) pada saat terjadinya pelepasan hak. Secara fonnal terjadinya pelepasan hak tersebut dapat dilihat pada perjanjian pelepasan hak yang ditandatangani oleh pihak pemilik tanah (pemegang hak) dan pihak yang membebaskan dan akan menguasai tanah tersebut kemudian. Adanya kejelasan prosedur pelepasan hak dan pemberian ganti kerugian terse but dalam praktek temyata tidak semudah seperti apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat diliihat dari munculnya banyak kasus dan malah menjadi sengketa berkepanjangan. Contoh kasus besar yang pemah terjadi adalah dalam rangka pembebasan tanah yang dilakukan di seputar Waduk Kedungombo Jawa Tengah serta kasus-kasus baru pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006, yang mengatur tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Mengapa permasalahan ataupun sengketa-sengketa seperti itu masih saja terjadi, padahal secara nonnatif sudah ada pedoman di dalam peraturan perundang-undangan? Untuk sementara dapat dijelaskan faktor utama penyebabnya adalah tidak lain berkutat pada masalah pember ian ganti kerugian yang tidak kunjung disepakati. Kesepakatan mengenai pemberian ganti kerugian yang dilakukan sesuai prosedur temyata masih memiliki kelemahan di dalam memberikan kepastian hukum secara tuntas. Pengertian

70

)urna/ Hukum da n Pembangunan Edisi Khusus Dies Nata/is 85 Tahun FHUI

tuntas dimaksud adalah terpenuhinya legalitas secara hukum baik secara materil maupun secara formil. Kepastian hukum dalam lingkup materil adalah adanya kelemahan dalam rumusan norma-norma mengenai dasar penghitungan nilai ganti kerugian, sedangkan secara formil adalah berkenaan dengan prosedur penyelesaiannya. Menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006, dasar perhitungan besamya ganti rugi didasarkan atas: 1.

2. 3.

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenamya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia; Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian

Kepala BPN telah menerbitkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 yang mengatur tahapan pengadaan tanah yang harus dilakukan oleh tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pemerintah kota dan kabupaten. Secara umum, peraturan yang merupakan revisi dari Peraturan Kepala BPN No. I Tahun 1994 terse but sudah memuat masalah pertanahan secara rinci dan deti!. Peraturan Kepala BPN ini merupakan peraturan operasional dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah diubah menjadi Perpres No. 65 Tahun 2006. Kesulitan yang sering dihadapi oleh tim P2T Pemerintah Kota dan Kabupaten adalah adanya perbedaan harga pasar dan barga yang telah ditetapkan dalam nilai jual objek pajak (NJOP). Dalam berbagai kasus, sering terjadi harga tanah merupakan hasil musyawarah antara tim P2T dan pemilik tanah yang meminta harga lebih tinggi dari NJOP.

II.

Uraian Mengenai Pengaturan Hukum Perolehan Tanah Untuk Pembangunan Dan Pemberian Ganti Kerugian

Dalam kronologi pengaturan perolehan tanah untuk kepentingan pembangunan tentunya dilihat pertama kali pada berbagai pasal UUPA (undang-Undang nomor 5 tahun 1960) yang mengatur mengenai sebab-sebab berakhirnya hak atas tanah karena adanya pelepasan hak dan pencabutan hak. Pada azasnya, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak


7'

Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya maka jika diperlukan tanah dan/atau benda lainnya kepunyaan orang lain untuk sesuatu keperluan haruslah lebih dahulu diusahakan agar tanah itu dapat diperoleh dengan persetujuan yang empunya, misaJnya alas dasar jual-beli, t\lkar-menukar atau lain sebagainya Tetapi cara demikian itu tidak selalu dapat membawa hasil yang diharapkan, karena ada kemungkinan yang empunya meminta harga yang terlampau tinggi ataupun tidak bersedia sarna sekali untuk melepaskan tanahnya yang diperlukan itu. Oleh karena kepentingan umum hams didahulukan dari pada kepentingan orang-seorang, maka j ika tindakan yang dimaksudkan itu memang benar-benar untuk kepentingan umum, dalarn keadaan yang memaksa, yaitu jika jalan musyawarah tidak dapat membawa hasil yang diharapkan, haruslah ada wewenang pada Pemerintah untuk bisa mengambil dan menguasai tanah yang bersangkutan. Pengambilan itu dilakukan dengan jalan mengadakan pencabutan hak sebagai yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Pakok Agraria. Jadi pencabutan hak adalah jalan yang terakhir untuk memperoleh tanah dan/atau benda lainya yang diperlukan untuk kepentingan umum. Dalam pada itu di dalam menjalankan pencabutan hak tersebut kepentingan daripada yang empunya, tidak boleh diabaikan begitu saja. Oleh karena itu maka selain wewenang untuk melakukan pencabutan hak, di dalam pasal 18 tersebut dimuat pula jaminanjaminan bagi yang empunya. Yaitu bahwa pencabutan hak harns disertai pemberian ganti kerugian yang layak dan harus pula dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Selanjutnya mengenai pengadaan tanah diatur dalam berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah dicabut Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomar 55 tahun 1993, yaitu: 1.

2.

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan.

72

Jurnai Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI

A.

Uraian tentang Masalah Perbedaan Penghitungan Nilai Obyek yang Akan Dibebaskan (Tanah, Bangunan dan tanaman): Masalah Rumusan Normatif yang Inkonsisten dan Absurd

Selanjutnya untuk menjadi pedoman pelaksanaan Keppres 55 tahun 1993 terse but diterbitkan PERA TURAN MENTERI NEGARA AGRARlN KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL NOMOR : 1 TAHUN 1994. Selanjutnya Keppres 55 tahun 1993, digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 yang telah diu bah menjadi Perpres No. 65 Tahun 2006. Perpres No 36 Tahun 2005 dilaksanakan oleh Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007. Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 meneabut atau menyatakan t idak berlaku lagi Permen Agraria/Kepala BPN No 1 Tahun 1994. Mengenai fokus pembahasan dalam makalah ini, berkenaan dengan dasar hitungan pemberian ganti kerugian seeara ' Iebib jelas . dapat dilihat perbandingannya di dalam tabel berikut ini : JENIS OBYEK TANAH

PERMEN AGRARIAIKEPALA BPN NO 1 TAHUN 1994 Panitia (PPT) memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak sebagai bahan musyawarah untuk mufakat, terutama mengenai ganti kerugian harus memperhatikan hal-hal berikut: a. Nilai taRah berdasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan; b. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah:

PERA TURAN KEP ALA BPN NO 3 T AHUN 2007 harga tanah Penilaian berdasarkan pada Nilai lual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabeI-variabeI sebagai berikut: a. Iokasi dan letak tanah; b. status tanah; c. peruntukan tanah; d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan

ruang

wilayah atau kota yang telah ada; e.

sarana

f.

yang tersedia; dan faktor lainnya yang

dan

prasarana

Periha/ Pengaluran Ganli Kerugian Tanah untuk Pembangunan, Suparjo

I) Lokasi tanah hak alas 2) jenis tanah; 3) Slatus penguasaan tanah; 4) Perunlukan lanah; 5) Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah; yang 6) Prasarana tersedia; 7) Fasilitas dan untilitas; 8) Lingkungan 9) Lain-lain yang

mempengaruhi tanah.

73

barga

mempengaruhi

harga tanah. Nilai taksiran bangunan, tanaman, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; TIDAKADA PENGATURAN

c.

BANGUNAN TANAMAN

Penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala DinaslKanlorlBadan di KabupalenIKota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanab, dengan berpedoman pada slandar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan dalam tabel di alas maka dapat lerlihat adanya perbedaan dalam faktor hitungan ganti kerugian obyek tanah. Berdasarkan Permen Agraria/Kepala BPN No I Tahun 1994 terkandung norma keharusan "ought to" memperhatikan tiga unsur: (\) nilai tanah dengan memperhatikan Nilai lual Obyek Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun

74

)urnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI

terakhir; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah; dan (3) Nilai taksiran bangunan, tanaman, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Sementara di dalam Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007, penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyatalsebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel tersebut dalam Pasal 283 Dari kata-kata 'dapat berpedoman' terse but maka secara hokum tidak mengandung norma ought to (keharusan) sebagaimana ditetapkan dalam Permen Agraria/Kepala BPNNo 1 Tahun 1994. Jika dibaca secara cermat, maka secara hukum ketentuan Pasal 28 Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 tidak mengikat bagi panitia penaksir menggunakan unsur-unsur yang disebut dalam ketentuan tersebut, karena tidak ada terkandung norma keharusan sebagaimana yg diatur dalam pasal 16 Permen Agraria/Kepala BPN No 1 Tahun 1994. Penjelasan di atas adalah masalah inkonsistensi dalam tataran normatif yang seringkali menjadi bahan perdebatan yang kerap kali menjadi hambatan dalam rangka mencapai mufakat dalam musyawarah yang dilakukan. Sementara untuk lebih jelasnya akibat dalam praktek banyak terjadi penyimpangan dapat dilihat dalam uraian dalam bab berikutnya. B.

Penerapan KONSINY ASI: Kekacauan Cenderung Sewenang-wenang 1.

Penerapan

yang

Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah adalah Kesewenang-wenangan dan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005, dimulai babak baru dalam rangka perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan adanya penerapan lembaga konsinyasi. Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005, menetapkan penerapan konsinyasi sebagai berikut:

3 Garis tebal oleh penulis sendiri dimaksudkan untuk memberikan penekanan terhadap istilah yang dipergunakan dalam nonna hukum yang berlaku.

Perihal Pengaturan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan. Suparjo

75

(1) Dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan, secara tektIis tata ruang ke tempat atau lokasi lain, maka musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 haJ-i kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama. (2) Apabila setelah diadakan musyawarah. sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah menetapkan bentuk dan besamya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang wilayah hukurnnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan. (3) Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka panitia menitipkan uang ganti rugi kepada pengadilan negeri yang, wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 angka 8. Ketentuan Pasal 10 ayat (I) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: PasalJO: (J) Dalam hal kegialan pembangunan untuk kepenlingan umum yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tala mang kelempal atau lakasi lain. maka musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus duapu1uh) hari kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama. (2) Apabila selelah diadakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal J3 huruf a dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya melipuli lakasi tanah yang bersangkutan. (3) Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penelapan ganli rugi sebagaimana dimaksud pada ayal (2). maka panilia menilipkan uang ganti rugi kepada pengadi/an negeri. Penerapan konsinyasi tersebut selanjutuya di uraikan kembali di dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007, sebagai berikut:

76

Jurna/ Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Nata/is 85 Tahun FHUI

(1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupalen/Kola memerinlahkan kepada inslansi pemerinlah yang memerlukan lanah unluk menilipkan ganli rugi uang ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya melipuli lelak tanah bagi pelaksanaan pembangunan dalam hal: a. yang berhak atas ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tidak diketahui keberadaannya; b. tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang menjadi obyek perkara di pengadilan dan belum yang memperoleh putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap; c. masih dipersengkelakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyelesaian dari para pihak; dan d. lanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang diletakkan sita oleh pihak yang berwenang. (2) Untuk dapat menitipkan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (/) dan Pasal 37 ayat (4), instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksanaan pembangunan. (3) Permohonan penetapan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan : a. nama yang berhak atas ganti rugi yang ganti ruginya dititipkan; b. undangan penerimaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2); dan c. surat-surat : 1) Berila Acara Penyerahan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) atau ayat (3); 2) Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penelapan Bentuk


77

danlatau Besarnya Ganti Rug; sebagaimana dimaksud dalam Pasa138. 3) Keputusan BupatiIWalikata atau Gubemur atau Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal41 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7); 4) Keterangan dan alasan hukum penitipan ganti rug;; dan 5) Surat-surat lain yang berhubungan dengan penitipan ganti rugi. Terbadap penerapan konsinyasi ini mendapatkan kritik dari dua guru besar temama di republic ini, yaitu Boedi Harsono dan Maria Soemardjono. Keduanya berpendapat adanya kekeliruan penerapan konsinyasi (penitipan di pengadilan) terhadap uang ganli rugi yang belum disepakali, berdasarkan ketentuanketentuan di atas. Boedi Harsono, menyatakan bawha sehubungan dengan adanya kebutuhan perolehan tanah dalam keadaan biasa, tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak manapun kepada pemegang haknya untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan alau menerima imbalan yang tidak (belum) disetujuinya, termasuk juga penerapan lembaga penawaran pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada pengadilan negeri seperti yang diatur di dalam Pasal 1404 KUH-Perdata4 Maria Soemardjono, menyatakan masalah penitipan uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri (PN) bila lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, namun musyawarah tidak mencapai hasil setelah berIangsung 120 hari kalender (sebelumnya 90 hari) dalam Pasal 10. PerIu ditegaskan, penerapan lembaga penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan pada PN yang diatur dalam Pasal 1404 KUH Perdata keliru diterapkan dalam perpres ini.' Penjelasan terhadap kritik tersebut dapat dijelaskan dengan penjelasan mengenai asal muasal alau eksistensi keberadaan

4 Boedi Harsono. "Hukum Agraria Indonesia:Sejarah pembentukkan UUPA, isi dan Pelaksanaannya, jilid 1 Hukum Tanah Nasional", (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 346.

S

Lihat dalam situs:
coid~3&caid~21>.

78

Jurnaf Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUf

konsinyasi tersebut. Pengaturan konsinyasi dalam Pasal 1404 sampai Pasal 1412 KUHPerdata. Konsinyasi yang dimaksud dalam KUH Perdata adalah penitipan yang dilakukan di kantor panitera pengadilan negeri dalam hal tata eara pembayaran yang dilakukan oleh debitur, dikarenakan kreditur tidak mau menerima pembayaran debitur. Penolakan kreditur menerima pembayaran oleh debitur terse but, ada kalanya bermotif meneari keuntungan yang lebih besar. sesuai Pasal 1404 KUH Perdata. Adapun isi dari pasal 1404 tersebut adalah: Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya, dan, jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan pemttpan, membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan eara menurut undang - undang; sedangkan apa yang dititipkan seeara itu tetap atas tanggungan si berpiutang. Dari uraian mengenai konsinyasi tersebut yang di dalam KUH-Perdata termasuk dalam bukum ketiga tentang perikatan. Adapun salah satu bentuk perikatan adalah timbul atau terbit dari perjanjian yang merupakan wujud kesepakatan para pihak. Konsinyasi merupakan salah satu bentuk hapusnya perikatan. Dengan demikian setiap konsinyasi harus didahului adanya perikatan. Padahal penerapan konsinyasi berdasarkan Prepres Nomor 65 tahun 2006 tersebut tidak ada perikatan antara pihak yang akan melepaskan dengan pihak yang akan dilepaskan haknya dan konsinyasi hanya dapat dikatakan sah apabila ada penetapan dari PN. Konsinyasi ala Perpres 36/2005 merupakan konsinyasi model baru yang tidak melindungi zaaken recht pemegang hak atas tanah yang sah karena mengandung unsur pemaksaan dan seeara hukum termasuk tindakan yang sewenang-wenang sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigheids oversdaad) , pejabat pemerintah yang duduk di dalam Panitia Pengadaan Tanah. 2.

Konsinyasi Tidak DikenallKelirn dalam Pengelolaan

APBN Selain tidak dapat dibenarkan seeara hokum berdasarkan penjelasan di atas, bahkan penerapan konsinyasi dalam pengadaan tanah yang menggunakan dana APBN temyata tidak dikenal


79

sehingga tidak dibenarkan penerapannya. Pemahaman ini seperti yang ditulis oleh Ujang Bahar di dalam Jumal Hukum dan Pembangunan · Fakultas Hukum UI. Dalam tulisannya Ujang Bahar menegaskan bahwa cara pembayaran atau pengeluaran belanja Negara oleh KPPN dilakukan dengan dua cara, yaitu: I. Melalui Uang Persediaan (UP) sebagai uang muka kerja yang dibayarkan kepada bendahara pengeluaran (BP) pada instansi/lembaga yang menguasai anggaran; 2. Melalui pembayaran langsung (LS), kepada pihak ketiga yang berhak atas tagihan kepada Negara. Dalam kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) langsung kepada pemegang hak atas tanah sepengetahuan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dengan cara mengkredit rekening pemegang hak atas tanah pada bank yang ditunjuk dengan syarat setelah tanah yang dibebaskan jelas statusnya,tidak sengketa dan tidak sedang dijaminkan. Juga adanya kejelasan keabsahan status pemegang hak. Dalam hal demikian maka Menteri keuangan selaku BUN hanya akan melakukan pembayaran ganti rugi atas pengadaan tanah yang telah dilakukan setelah status clearance (dalam bahasa hukum: legal-resmi-sah). Ujang Bahar kemudian menegaskan oleh karenanya tidak mungkin terjadi penitipan (konsinyasi) uang ganti kerugian ke pengadilan negeri, karena memang uang tersebut tidak berada di tangan Bendahara Pengeluaran (BP) dari instansi pemerintah yang memerlukan dan melakukan pengadaan tanah juga tidak di tangan PPT itu sendiri. 6 Jadi dengan demikian secara mendasar dari aspek pengeluaran dan penggunaan anggaran (APBN) penerapan konsinyasi jelas bertentangan, atau menyalahi ketentuan dan tidak selaras dengan prosedur cara pembayaran atau pengeluaran belanja Negara oleh KPPN.

6 SeJengkapnya Jihat Ujang Babar, Permasalahan Pembayaran ganli rugi Pengadaan Tanah bgi Pelaksanaan Pemhangunan untuk Kepantingan Umum, JumaI Hukum dan Pembangunan No.1 Tabun ke-38, Januari 2008, hal. 122-147.

80

III.

Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI

Beberapa Contob Praktek Pemberian Ganti Kerugian Dalam Rangka Peroleban Tanah (Kesalahan Penafsiran Peraturan)

Pad a bagian sebelumnya telah diuraikan masalah pemberian ganti rugi dan penerapan konsinyasi yang kurang tepat atau tidak berdasar hukum. Oalam bag ian ini akan diuraikan beberapa permasalahan yang aktual dalam rangka pembebasan tanah yang diambil dari kasus-kasus penting yang terjadi yang sudah ada putusan pengadilan maupun yang masih dalam proses penyelesaian. Tentu saja ada kaitan dengan masalah dalam tataran normatif yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun masalah-masalah tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini. A. Musyawarab yang Tidak Sukses dalam Tabapan Pengadaan Tanab' 1.

Musyawarab Buntu:Ganti Rugi Tanab TPA Cigedig Desa Sarimukti

Musyawarah penentuan harga 4 hektar tanah yang terkena longsoran dari TP A Cigedig Oesa Sarimukti, Kamis (27/9), menemui jalan buntu. Warya pemilik 25 kaveling keukeuh mematok Rp.50.000,00/meter, sedangkan PO Kebersihan Kota Bandung dan Pemkot Cimahi bertahan Rp.20.000,00/meter2 Musyawarah yang difasilitasi Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Vmum Kab. Bandung itu berjalan dalam tiga sesi. Pada sesi pertama, warga menginginkan harga Rp.IOO.OOO,OOI meter2. Harga ini dinilai terlalu tinggi. PO Kebersihan, melalui Oirektur Vmum, Nana Maulana, menawar jadi Rp.IO.OOO,OO. Bagaimanapun, kami terikat kepada Peraturan Presiden No. 65/2006. Soal barga, kami berpatokan kepada nilai jual objek pajak (NJOP) dan barga senyatanya (pasaran), ungkap Nana Maulana, Oirektur Vmum PO Kebersihan Kota Bandung. Nana melanjutkan, harga terse but berdasarkan surat keterangan dari Kepala Oesa Sarimukti, bahwa NJOP lanah paling di Blok Cipandawuhan senilai Rp.IO.OOO,OO.Sementara, harga pasaran tanah di sana berada di kisaran Rp 20.000,00 hingga Rp.25.000,00. Pada sesi kedua, warga mengajukan harga Rp.50.000,00/mete? Nilai ini pun masih dinilai terlalu tinggi.

7 Sumber berita: , diakses tanggal 28 September 2007.

Per;ha/ Pengaturan Gant; Kerug;an Tanah

untuk Pembangunan. Suparjo

81

Nana lalu mengutip akta jual-beli tanah di blok tersebut yang terjadi pada 6 Agustus 2007 lalu.Ada warga yang menjual tanah seluas 812 mete? sebesar Rp 11,6 juta. Jadi, harga semetemya Rp.14.300,00. Musyawarah sempat diskors selama 5 menit untuk memberikan kesempatan kedua pihak untuk berdiskusi. Rupanya, warga tetap bertahan di angka Rp.50.000,00. Kalau di bawah itu, lebih baik kembalikan lahan kami menjadi sawah. Di lain pihak, PD Kebersihan dan Pemkot Cimahi juga enggan membeli dengan harga jauh di atas NJOP dan harga pasaran.Kami hanya sampai pada harga pasaran, sebagaimana keterangan dari kades, yakni Rp20.000,00/meter2 ,ungkap Nana, diamini Sumardjito, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Hingga acara diakhiri, musyawarah tak menghasilkan kala sepakat 2.

Musyawarah Macet: Batas Waktu Warga yang Terkena Pembebasan, Ambil Uang Konsinyasi di PN Surabaya 8

Selasa, 13 Januari 2009 adalah deadline bagi lima warga yang terkena pembebasan tanah di akses jalan menuju jembatan Suramadu untuk mengambil uang konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Deadline itu juga untuk berlaku dua warga yang terkena akses MERR II-A di Jalan Kenjeran. Jika hari ini mereka tak membongkar rumahnya, pemkot dan Polres Surabaya Timur akan mengambil alih pembongkaran. Hingga kemarin, belum satu pun dari lima warga Kedung Cowek yang membongkar bangunannya. Mereka masih kukuh bertahan menolak pembebasan lahan. Rumah dua warga di Jalan Kenjeran yang untuk akses MERR II-A juga masih berdiri. Sundari, salah seorang warga, kemarin mengaku sudah menggugat lewat jalur PTUN soal eksekusi itu. Tak hanya itu, dia bersama suami juga mengadu ke Komisi A DPRD Jatim. Komisi A siap turun membantu saat eksekusi dilakukan. Sundari mengatakan, bokan tanpa aIasan dia menolak eksekusi itu. Sebab, sesuai kesepakatan awal pada 2003, dia dijanjikan mendapat ganti rugi Rp.4 juta per meter untuk ganti tanah dan bangunan. Ketika itu Sundari sempat menerima DP (down payment atau uang muka, Red) Rp.1O juta. Namun, tibatiba dia mendapat surat pemberitahuan agar mengambil uang

8

Sumber: .

82

)urna/ Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Nata/is 85 Tahun FHU/

konsinyasi ke PN. Narnun pengambilan dana kompensasi antara pembebasan tanah dan bangunan tidak sarna. Untuk konsinyasi bangunan diambil di PN. Harga rumahnya dinilai Rp.ll6 juta sedangkan, ganti rugi tanah tidak melalui konsinyasi dan bisa diarnbil di pemkot. Per meter tanahnya dihargai Rp.2,2 juta dengan alasan, tanah Sundari sedang bermasalah. Pemkot bilang tanah Sundari sedang digugat kakaknya. Kakak Sundari sebenarnya tidak menggugat maka, Sundari bertekad mempertahankan tanah dan rumahnya hingga titik akhir. Asisten II Sekkota Barata Fandi Sutadi mengakui bahwa pihaknya telah mengirim surat pemberitahuan kepada lima warga di Ialan Kedung Cowek maupun dua warga di Ialan Kenjeran. Surat pemberitahuan tertanggal 9 Ianuari itu berisi imbauan agar warga segera mengambil uang konsinyasi ke PN, paling lambat hari ini. Setelah itu diharapkan warga segera membongkar sendiri bangunannya. Iika warga menolak pengajuan konsinyasi, pemkot dan Polresta Surabaya Timur akan mengeksekusi bangunan warga.Eksekusi dua rumah di jalan Kenjeran sebagai akses MERR II-A dilakukan. Sedangkan eksekusi lima rumah untuk akses Surarnadu dilakukan Karnis (IS januari 2009). Sutadi berpendapat bahwa eksekusi itu sudah sesuai Perpres No 36 Tahun 2005. Menurut Sutadi aturan konsinyasi memang diperbolehkan dan jika terjadi penolakan, negara diperbolehkan mengeksekusi bangunan warga. Pemkot sudah berkoordinasi dengan kepolisian karena yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Iika tidak, baik pengadilan maupun pihak kepolisian tidak mendukung langkah pemkot. Di tempat terpisah, warga pemilik lahan sisa akses Suramadu terus berusaha melawan rencana konsinyasi itu. Mereka telah mendatangi gedung DPRD Jatim. Dalam pertemuan itu, mereka ditemui beberapa anggota Komisi A. Para pemilik lahan ini mempertanyakan prosedur konsinyasi yang mereka anggap tidak transparan. Mereka meminta agar anggota dewan untuk mengetahui masalah ini seperti yang diminta oleh M. Yunus, salah satu pemilik lahan.


3.

83

Proyek Tol Cijago: P2T Diharapkan Lakukan Pendekatan Kekeluargaan (Kesampingkan KONSINY ASI)9

Setelah memberikan Surat Keputusan (SK) kepada pengurus Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang bam, wali kota dan wakil wali kota Depok, selaku penanggung jawab P2T berharap pengurus P2T segera melakukan pendekatan yang persuasif kepada warga yang tanahnya terkena jalur Tol Cinere-Jagorawi (Cijago). Pengurus P2T baru segera melakukan pendekatan kepada warga. Pen gurus P2T yang baru tersebut mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 36/2005 Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengurus P2T yang baru sudah menerima SK wali kota tertanggal 12 September 2007, dengan Nomor: 821.29/209IKpts/Pem.OtdaIHukl2007, dengan ketua P2T dijabat oleh Sekda Kota Depok, dan sekretarisnya dijabat oleh Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara BPN Kota Depok.Yuyun Wirasaputra mengatakan, pendekatan secara kekeluargaan, adalah langkah bagus untuk mencari solusi kesepakatan harga ganti rugi tol Cijago.Pengurus P2T yang bam, kata dia, hendaknya dapat secepat mungkin melakukan dialog-dialog sebelum ada pertemuan musyawarah antara TPT (Tim Pembebasan Tanah) PU pusat. Forum dialog-dialog dengan beberapa warga di wilayah Cimanggis sangat tepat sebelum ada pertemuan dengan TPT. Dengan begitu, kata dia, warga akan mengerti dan mau mengikuti musyawarah. Sehingga ada titik temu, kemudian warga segera menerima ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman miliknya.Sementara itu, Walikota Depok, Nurmahmudi Ismail, yakin dalam musyawarah ganti rugi tol Cijago di wilayah Cimanggis akan ada kesepakatan. Nurmahmudi optimis pada musyawarah ketiga dengan warga ada kesepakatan harga, karena kondisi saat ini sangat kondusif. Yang menerima uang ganti rugi rumah dan tanah itukan warga. Karena itu, walikota menginginkan kepada warga yang lahannya terkena gusur untuk proyek jalan tol menyepakati harga ganti rugi yang diberikan TPT. Walikota menegaskan, dengan itu, TPT tidak akan

• Sumber: . diakses tanggal. 21 September 2007.


84

mengambil langkah konsinyasi Galur hukum Pengadilan Negeri Depok). TPT tidak menginginkan adanya konsinyansi, lewat musyawarah lebih diutamakan. Jika melalui konsinyansi atau menaruh uangnya di Pengadilan Negeri Depok, maka muncul masalah di mana warga mengambil uang ganti rugi di sana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. B.

Kasus Korupsi dalam Pembebasan Tanah Dalam perkembangan terakhir dalam pembebasan tanah telah pula menimbulkan kasus korupsi yang terjadi. Hal itu sejalan dengan semakin meningkatnya kinerja KPK dalam upaya memberantas praktek-praktek korupsi. Untuk memperjelas masalah ini berikut ini diuraikan beberapa kasus: 1.

Mantan Wakil Gubernur NTB, Diajukan ke Persidangau sebagai Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah 10

Pad a tanggal II Maret yang lalu Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Sekda dan PIt Bupati Sumbawa sekaligus ketua panitia pengadaan tanah menerbitkan surat keputusan Bupati Sumbawa No. 1397.a. Th.2001 tertanggal 6 Nopember 2001 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah cadangan untuk keperluan pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan menetapkan lokasinya di Kelurahan Seketeng (sekarang Uma Sima) seluas 20.000 meter persegi (2 Ha), sesuai dengan tanah yang ditawarkan saksi Lala Intan Gemala (yang juga sudah menjadi terdakwa dalam kasus yang sama). Selanjutnya tanpa diadakan penelitian dan inventarisir atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan dan status hukumnya serta tanpa mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah (saksi M Faried Wadjedi) dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, terdakwa selaku ketua panitia menerbitkan surat keputusan panitia pengadaan tanah Kabupaten Sumbawa No. 580.1/38/PPT/2001 tertanggal 7 Nopember 200 I. Surat ini tentang penetapan besarnya uang ganti

10

JPU Ni/ai Perbuatan Bonyo Merugiko.n Negara, Gaung NTB, II Maret, 2009.

Peri hal Pengaturan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan, Suparjo

85

kerugian tanah seluas 2 Ha seharga Rp,525 juta. Jaksa menjelaskan bahwa dalam surat pertimbangan surat keputusan itu pada poin b, penetapan harga tersebut seolah-olah telah dilakukan musyawarah dengan pemilik tanah, melakukan pengukuran dan menginventarisir status tanah, pemilik/penguasaan tanab sew tanaman tumbuh atau benda-benda lain yang ada di atasnya. Padahal kenyataannya hal itu tidak pemah dilakukan. surat keputusan yang ditandatangani terdakwa tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Pimpro M Eodang Ariyanto melakukan pembayaran tanah dengan menstransfer dana Rp 525 juta ke rekening atas nama Lala Intan Gemala meski bukan sebagai pemilik tanah. Karenanya perbuatan terdakwa bersama Endang dan Lala lntan, telah mengakibatkan kerugian Neg;ua sebesar Rp 395 juta kelebihan dari harga sebenamya Rp no juta dari anggaran Rp 525 juta.Terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 ayat (I) jo pasal 17 jo pasal J0 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 5S ayat (1) ke-l KUHP. 2.

Indikasi Korupsi Pengadaan Lahan PLTU 2 Bante.. Menguat"

Indikasi korupsi itu menguat karena I 1 orang pemilik awal lahan PLTV 2 Banten mengaku j ika tanah mereka yang rata-rata . Iuasnya 1.000 m2 hanya dihargai Rp 15 ribulmeter persegi. Padahal, PLN sebagai pengguna lahan melalui panitia pengadaan tanah telah menetapkan standar harga beli tanah senilai Rp 51 ribulmeter persegi. Hal ini, teJjadi karena panitia pengadaan laban membeli tanah bukan pada pemilik awal tanah, tetapi pada para spekulan alias calo tanah yang sudah berkeliaran begitu lokasi di Desa Sukamaju ditetapkan sebagai lokasi PLTU 2 Banten. Apalagi dalam BAP, warga mengaku, speknlan yang mayoritasnya berasal dari oknum pemerintahan telah membohongi mereka dengan mengatakan lahan tersebut dibebaskan karena hendak dibuat tambak udang. tambak ikan lete, dan peternakan katak. Selain itu, penyelewengan dalarn kasllS pengalihan lahan PLTU 2 Banten teJjadi karena proses juaI beli

II Sumber berita: Republika, 23 Oktober 2007 daJam situs: ~ diakses tanggal 20-Maret-2009.

86


lahannya hanya didasari Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT), bukan AJB atau sertifikat. Akibatnya, banyak pemilik sah lahan yang semestinya mendapatkan ganti rugi layak malah tidak dapat apa-apa. Atas pembuatan BAP lanjutan itu, tercatat 50 warga pemilik awal lahan PLTU 2 Banten telah dimintai keterangan . Setelah membuat BAP, tim Intelijen Kejati Banten akan meminta bantuan kepada tim teknis dari Badan Pertananan Nasional (BPN) Pandeglang untuk meneliti riwayat tanah. 3.

•

Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Seluas 6 (enam) Hektare Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Disidangkan 12

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mulai menggelar persidangan kasus pengadaan tanah seluas enam hektare pada Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana (PKS) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Dua terdakwa diajukan dalam kasus pengadaan pada 2004 ini. Mereka adalah pimpinan proyek, Sugiyo Prasojo; dan Kepala Biro Umum Bapeten, Abdul Salam. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp.9,415 miliar. Kedua terdakwa dijerat dengan dakwaan berlapis. Salah satu dakwaan adalah suap kepada anggota Komisi VII DPR saat itu. Perbuatan kedua terdakwa merugikan negara cq Bapeten Rp.9,415 miliar. Dalam dakwaannya Sarjono mengatakan Sugiyo telah diperkaya Rp.386,091 juta dan Abdul Salam diperkaya Rp.3,738 miliar. Selebihnya, dengan nominal antara Rp.15 juta hingga Rp.I ,643 miliar, dibagikan pada 16 orang lain dari Bapeten, dan saksi lain termasuk dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kerugian negara Rp.9,415 miliar ini bermula dari proyek pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan gedung pusdiklat Bapeten. Pengadaan lahan itu mendapatkan alokasi dana dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2004 Bapeten sejumlah Rp 19 miliar. Menurut PU, Sugiyo telah mengabaikan keputusan Presiden Nomor 5511993 tentang tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Sarjono menambahkan, Sugiyo sebagai Pimpro PKS Bapeten dan Abdul

12 Sumber berita: . diakses tanggal 23 Oktober 2007.

Per;hal Pengaturan Gant; Kerug;an Tanah

untuk Pembangunan, Suparjo

87

Salam menunjuk Direktur PT Hoemar, Midi Wiyono, untuk mencari tanah seluas enam hektare guna lokasi pembangunan gedung Pusdiklat tersebut. Kedua terdakwa, lanjut JPU, Sarjono, terus mendesak Midi W iyono untuk segera mendapatkan tanah bagi proyek PKS Bapeten, padahal pada saat itu anggaran belum tersedia. Karena desakan tersebut, Midi Wiyono dan seorang perantara Jejen laenudin menemui saksi Indriawan Lubis pemilik tanah di Cisarua yang menawarkan tanah seharga Rp.250 ribu per meter persegi. Tetapi, Midi Wiyono diperintahkan kedua terdakwa untuk segera menyiapkan surat keterangan harga pasaran tanah. Surat keterangan itu mencantumkan harga tanah adalah Rp.400 ribu per meter persegi. Padahal, kata PU, kedua terdakwa mengetahui harga pasaran tanah sekitar lokasi itu adalah Rp. I 70 ribu per meter persegi. Pada Oktober 2004 kedua terdakwa bertemu dengan Midi Wiyono, notaris, dan kuasa penjual dari pemilik tanah Fenny Sulifadarti, dan bendaharawan proyek PKS, Muhiddin. Uang yang dibayarkan kepada tiga pemilik lahan beserta biaya administrasinya hanyalah Rp.IO,563 miliar. Selebihnya, dinikmati kedua terdakwa dan 16 orang lain. Di antara 16 nama itu, Fenny mendapatkan Rp.l ,643 miliar, dan Midi memperoleh Rp. 710 juta. Kepala Bapeten saat itu, Azhar Djaloeis,disebutkan juga menerima Rp.500 juta. IV.

Penutup

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas maka sebagai penutup dapat disimpulkan beberapa hal penting dalam permasalahan pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum : I.

2.

Masih terjadi ketidakpastian hukum mengenai pengaturan pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkait dengan tahapan perolehan tanah. Peraturan yang ada masih memiliki celah lebar bagi kesewenangwenangan dan bersifat melawan hukum. Timbulnya kesewenang-wenangan dalam rangka pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum, telah menimbulkan praktek-praktek korupsi yang terjadi di banyak tempat, yang sebaiknya menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dan memiliki tugas dan peranan dalam pengadaan tanah.

88

)urna/ Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus

Dies Natalis

85 Tahun

FHU/

Dalam bagian penutup ini kiranya dapat diberikan beberapa usulan rekomendasi sebagai solusi untuk menghindari timbulnya permasalahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum: I.

2.

Dalam rangka menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum maka praktek penerapan konsinyasi sebaiknya dihentikan, sebagaimana dicontohkan oleh walikota depok dalam kasus pembebasan tanah untuk ruas jalan tol CIJAGO. Hal itu dianggap tidak tepat jika pendekatan yang lebih adil, kekeluargaan masih dapat di lakukan. Dalam rangka menengahi ataupun menyelesaikan permasalahan kemacetan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian, sebaiknya dilibatkan pengadilan. Hal itu mengingat pada dasarnya telah terjadi sengketa yang terlihat dari tidak tercapainya mufakat atau kesepakatan dalam musyawarab.Pengadilan lab satu-satunya aternatif logis dalam sistem hukum Indonesia secara ideal dalam menyelesaikan sengketa dan tidak terjebak pada aturan yang tidak memiliki legitimasi secara hukum. Praktek semacam ini banyak diterapkan di Negara-negara lain seperti Jepang, Taiwan, Amerika Serikat. Pertimhangan lainnya adalab untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan praktek korupsi dalam rangka pengadaan tanah.

Dari berbagai contoh yang diuraikan dalam makalah ini kiranya patut menjadi renungan demi terciptanya kemakmuran sebesar-besarnya rakyat Indonesia melalui keluhuran budi para penyelenggara Negara seperti yang pernab dimuat di dalam penjelasan UUD RI tahun 1945. Hal itu didasarkan adanya kesadaran adanya kelemahan peraturan yang dibuat manusia, sehingga Soepomo waktu itu mengusulkan redaksi Penj elasan UUD yang lebih mementingkan keluhuran budi penyelenggara Negara ketimbang isi UUD yang tidak sempurna.

Perihal Penga!uran Gan!i Kerugian Tanah untuk Pembangunan, Suparjo

89

Sumber Referensi

Bahar, Ujang. "Permasalahan Pembayaran ganti rugi Pengadaan Tanah bgi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepantingan Umum ", Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.1 Tahun ke-38, Januari 2008: 122-147. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia:Sejarah pembentukkan UUPA, is i dan Pelaksanaannya, jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan, 2003 Hutagalung, Arie Sukanti. "Konsepsi yang mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional ", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Univers itas Indonesia, Depok, Agustus 2003 , diakses tanggal28 September 2007. , diakses tanggal 2 I September 2007. , diakses tanggal tanggal 23 Oktober 2007.

diakses

Republika, 23 Oktober 2007 dalam situs: , diakses tanggaI20-Maret-2009.

"JPU Nilai Perbuatan Bonyo Merugikan Negara", Gaung NTB II Maret, 2009.

PERIHAL GANTI KERUGIAN DALAM RANGKA PEROLEHAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN: INKONSISTENSI NORMA TIF DAN REALIT AS PENYIMPANGAN i

Recommend Documents