PERGESERAN KONSEP NEGARA HUKUM
MENJADI NEGARA UNDANG-UNDANG SEBAGAI FACTOR KRIMINOGEN TERJADINYA "CRIME BY THE GOVERNMENT" PADA MASA ORDE BARU Rehnalemken Ginting Abstract
During Soeharto's regime, theconceptofconstitutional state hadbeen shifted to theconceptoflaw state. That condition caused many crimes which werebelieveddone by the government (crime by the government). Unfortunately, thosecriminalactscanneverbe revealed until nowsince there wasa certain law that created by the government in charge at that time. That law, in fact, not only supported all the governments decisions used torule thecountry, but alsoguaranteed that there wasa suitability between the decisions and the law itself.
Keywords: constitutionalstate, lawstate, crimeby thegovernment
A.
Pendahuluan
Melacak kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah masa Orde Baru ternyata hams melakukan penelusuran sampai kepada konsep negara hukum. Penguasa pada waktu itu selalu mengagung-agungkan pemerintahan yang menjunjung tinggi negara hukum, dengan melaksanakan Undang-Undang Dasarsecara mumi dan konsekuen. Dalam menjalankan roda pemerintahan, berbagai undang-undang dibuat pemerintah pada waktu itu sebagai dasar penyelenggaraan negara. Rakyat atau anggota masyarakat yang tidak mau menurut kemauan penguasa selalu dikenakan tindakan represif karena dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aksi pelibasan, penyiksaan, penindasan yang dilakukan penguasa terhadap
dengan pembuatan Undang-Undang melalui penggunaan atribusikewenangan, sehingga hukum ditempat sebagai alat justifikasidengan watak positivist-instrumentalistik yaitu hukum dijadikan alat untuk membenarkan apa yang akan atau telah dilakukan oleh penguasa. Legitimasi yang dimiliki pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaan lebih merupakan legitimasi formal atau legitimasi yang penuh kontradiksi-kontradiksi. Berbagai pelanggaran akan terjadi di dalam rezim yang legitimasinya hanya sekedar formalitas dan membuka peluang bagi terjadinya berbagai krisis ( Mahfud MD, 2000:7). Pernyataan atau
statement
yang
dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD tersebut
Menurut Mahfud MD, Tindakan-tindakan
merupakan pembongkaran kejahatan yang dilakukan pemerintah (crime by the government). Faktor kriminogen terjadinya kejahatan yang dilakukan penguasa tidak kelihatan pada awalnya, tetapi sebenarnya dapat dirasakan. Dengan tetap
pemerintah yang melanggar HAM, selalu bisa
bersikukuh berada dalam koridor konsep negara
dibenarkan secara formal konstitusional karena
hukum dan mengadopsi teori hukum law as a tool ofsocial engineeringdan Roscoe Pound, penguasa mulaimengadakan berbagai peraturan perundangundangan sampai hierarkhi yang terbawah, yang seharusnya melindungi semua kepentingan yaitu kepentingan negara, masyarakat, dan perorangan. Bermacam-macam kepentingan yang ada mestinya dilindungi oleh hukum. Teori hukum Roscoe Pound menitik beratkan pada perlindungan semua kepentingan, dan bila terjadi konflik, penyelesaiannya melalui pengadilan. Hal inisesuai dengan sistem common /atvyang dianut diAmerika
rakyat adalah tindakan represif yang sudah masuk kategori pelanggaran HAM.
diberi baju hukum berupa Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya telah menyebabkan terjadinya pergeseran prinsip dan konsepsi dari negara hukum menjadi negara Undang-Undang". Inilah yang banyak terjadi di In donesia, yakni berubahnya negara hukum menjadi negara Undang-Undang yang meletakkan UndangUndang yang dibuat pemerintah sebagai ukuran kebenaran. Didalam negara Undang-Undang yang seperti iniukuran-ukuran kebenaran bukan lagi rasa keadilan dan kepatutan dengan sukma etika yang tinggi melainkan kalimat-kalimat Undang-Undang yang pembuatannya dilakukan melalui rekayasa bagi kepentingan pemerintah. Setiap tindakan pemerintah yang tidak adil diberi pembenaran
Yustisia EdisiNomor 78 Sept-Desember2009
Serikat.
Atas dasar pembangunan, yang bertumpu pada dua pilar yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan nasional, penguasa mulai
Pergeseran Konsep Negara Hukum....
83
