5/8/2012
PERENCANAAN PANGAN DAN GIZI SECARA PARTISIPATIF Oleh Yayuk Farida Baliwati Kuliah pembekalan KKP mahasiswa GM FEMA IPB 28 April 2012
POKOK BAHASAN I. PENDAHULUAN : pertimbangan legal formal & pendekatan perencanaan pembangunan II. KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI SECARA PARTISIPATIF III. MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN PANGAN & GIZI SECARA PARTISIPATIF
IV. PENUTUP
1
5/8/2012
I. PENDAHULUAN : pertimbangan legal formal & pendekatan perencanaan pembangunan pertumb ekonomi
Kualitas hidup
Pangan & gizi : HAM
UU no 7/1996 = pangan
urusan wajib (BOX 2) UU No 32/2004 =PEMDA
PP No 38/2007= Pembagian ur Penyel pem
8 Pengarusutamaan Pembangunan, a.l : 1. Partsipasi masyarakat 2. Pembangunan Pem & masy berkelanjutan wajib
mewujudkan KP
Perencanaan pangan & gizi secara partisipatif(BOX 1) Salah satu ciri keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan
BOX 1. Lima pendekatan dalam perencanaan pembangunan: (1) Politik : penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah (2) Teknokratik : menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas pada suatu bidang urusan pemerintahan (3) Partisipatif : melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki salah satu dasar perencanaan pendekatan teknokratik maupun politik (4) Atas-bawah (top-down) (5) Bawah-atas (bottom-up) Tingkat desa/kelurahan (bulan Januari) Tingkat kecamatan (bulan Pebruari) Tingkat kabupaten/kota (bulan Maret) MUSRENBANG Tingkat provinsi (bulan April) Tingkat nasional (bulan Mei)
2
5/8/2012
BOX 2.Perencanaan pembangunan : 31 urusan pemerintahan (UU 32/2004) (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum; (4) perumahan; (5) penataan ruang; (6) perencanaan pembangunan; (7) perhubungan; (8) lingkungan hidup; (9) pertanahan; (10) kependudukan dan catatan sipil; (11) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (12) keluarga berencana dan keluarga sejahtera; (13) sosial; (14) ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; (15) koperasi dan usaha kecil dan menengah;
BOX 2. Perencanaan pemb : 31 urusan pemerintahan lanjutan (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
penanaman modal; kebudayaan dan pariwisata; kepemudaan dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; kearsipan; perpustakaan; komunikasi dan informatika;
(26) pertanian dan ketahanan pangan; (27) (28) (29) (30) (31)
kehutanan; energi dan sumber daya mineral; kelautan dan perikanan; perdagangan; perindustrian.
3
5/8/2012
II. KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI SECARA PARTISIPATIF DEFINISI PANGAN : segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, & bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No 7 th 1996 = Pangan).
DEFINISI PANGAN mencakup : Sumber Tenaga (KH, Lemak) Tiga
1. Serealia 2. Umbi - umbian 3. Minyak & lemak 4. Biji/bh berminyak 5. Gula
Guna
Makanan Sumber Zat Pembangun (Protein) Sumber Zat Pengatur (Vitamin & Mineral)
Lain-lain
1. Pangan hewani 2. Kacang2an
1. Sayur dan Buah
1. Minuman & Bumbu
4
5/8/2012
DEFINISI PANGAN mencakup : Tan Pangan
Perkebunan
Hortikultura
Peternakan
Kehutanan
Perikanan
Hasil produksi pertanian
Hasil pengolahan & perdagangan
INDAG
Sistem pangan & gizi
Badan Ketahanan pangan/ kantor ketahanan pangan/unit kerja yang menangani ketahanan pangan
Nama instansi yang menanganinya berbeda antar daerah
DEFINISI PANGAN mencakup Sistem ketahanan pangan dan gizi NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN
RUMAH TANGGA
INDIVIDU
INPUT Kebijakan dan Kinerja Sektor Ekonomi, Sosial dan Politk : • Ekonomi - Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prasarana/ Sarana - Lahan/Pertanahan - Sumberdaya Air/Irigasi - Perhubungan/ Transportasi - Permodalan Kesra - Kependudukan - Pendidikan - Kesehatan Stabilitas dan Keamanan Nasional
PENDAPATAN DAN AKSES PANGAN
KONSUMSI SESUAI KEBUTUHAN GIZI
KETERSEDIAAN
DISTRIBUSI
PENGELOLAAN KONSUMSI & POLA ASUH KELUARGA
SANITASI & KESEHATAN
PEMANFAATAN OLEH TUBUH
S T A T U S G I Z I
O U T P U T
• Pemenuhan Hak Atas Pangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Ketahanan Nasional
KONSUMSI
Sistem ketahanan pangan dan gizi merupakan lingkup pekerjaan perencanaan pangan & gizi yang ilakukan secara partisipatif
5
5/8/2012
• tidak hanya produksi tetapi juga • tidak hanya kuantitas tetapi juga ketersediaan, akses & konsumsi kualitas pangan pangan; • Tidak hanya beras tetapi juga umbi2an, • tidak hanya proses tetapi juga pangan hewani (ikan, daging, telur, output (status gizi); susu), kacang2an, gula, buah/biji • tidak hanya teknologi tetapi berminyak, minyak & lemak, sayurjuga kebijakan, SDA & SDM; buah • tidak hanya nasional tetapi • TIDAK BERORIENTASI PADA juga RMT di pedesaan & KOMODITAS PANGAN TETAPI PADA perkotaan; KUALITAS MANUSIA (IPM)
Definisi Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU No 25 /2005 : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN). Tujuan Perencanaan pembangunan : 1. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan (dengan memproduksi dokumen perencanaan); 2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah antar jenjang pemerintahan; 3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan & pengawasan; 4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, berkelanjutan 5. memberikan umpan balik & rekomendasi bagi perencanaan selanjutnya
6
5/8/2012
Definisi Partisipasi adalah peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, memanfaatkan hasil dan pengambilan keputusan. Atau Definisi Peran serta masyarakat adalah proses dimana individu, keluarga, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha : 1. Mengambil tanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan sendiri, keluarga dan masyarakat. 2. Mengembangkan kemampuan untuk berkontribusi dalam upaya peningkatan kesehatan sendiri dan masyarakat, sehingga termotivasi untuk memecahkan berbagai masalah kesehatan yang dihadapinya. 3. Menjadi agen/perintis pembangunan dan pemimpin dalam penggerakan kegiatan masyarakat di bidang kesehatan yang dilandasi dengan semangat gotong-royong.
Definisi Perencanaan pembangunan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat aktif terlibat dalam : (a) identifikasi masalah dan perumusan masalah, (b) pencarian alternatif pemecahan masalah, (c) penyusunan agenda pemecahan, (d) proses penggodogan (konversi), (e) memantau implementasi dan evaluasi. Pelibatan masyarakat diwakili oleh kelompok masyarakat : (a) kelompok politik, (b) kelompok kepentingan; (c) kelompok penekan. (Nurcholis, 2009)
7
5/8/2012
Tabel 1. Wujud Peran Serta Masyarakat - sesuai potensi masyarakat No
Potensi masyarakat
Bentuk partisipasi masyarakat
1
Pemimpin masyarakat
Kader pangan, Tokoh masyarakat (Tomas) TP PKK, Ketua KWT,Ketua Karang Taruna
2
Organisasi masyarakat
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat : posyandu, posbindu, rumah obat; KWT; Kelompok pengolah pangan lokal & tepung2an; kelompok pengelola sumberdaya air/irigasi; lembaga Masyarakat Desa (LMD), Tim Pangan Desa (Aparat Desa-1 orang; Tokoh Masyarakat-1 orang; Perwakilan Masyarakat Miskin-2 orang; TP PKK-1 orang; Kader gizi /bidan desa-1 orang)
3
Pendanaan masyarakat
ZIS, kolekte, jimpitan, Rereongan sarumpi, subsidi silang, CSR dari BUMN/BUMS /BUMD
4
Sarana/prasarana masyarakat
Rumah, mobil, motor
Tabel 1.Wujud Peran Serta Masyarakat - sesuai potensi masyarakat lanjutan No Potensi masyarakat
Bentuk partisipasi masyarakat
5
Pengetahuan/i KIE berbasis keluarga/ lembaga masyarakat, nformasi konseling masyarakat
6
Teknologi masyarakat
7
Pengambilan keputusan masyarakat
Teknologi Tepat Guna : budidaya tanaman/ternak-ikan; pemanfaatan pekarangan; pengolahan pangan; pengendalian HPT; mempertahankan kesuburan tanah; pemeliharaan sumberdaya air/irigasi Musyawarah, sarasehan, rembug desa, sistem Banjar untuk membahas masalah pangan-gizi dan pemecahannya
8
5/8/2012
Nilai tambahperencanaan partisipatif • Efisien : dalam pengelolaan pembangunan, ketika sumberdaya serta kemampuan lokal dapat dipergunakan untuk menghindari tingginya biaya penggunaan sumberdaya dan kemampuan yang berasal dari luar. • Efektif : meningkatkan efektifitas pengelolaan pembangunan karena dengan terlibatnya masyarakat lokal yang lebih memahami kondis, potensi, serta permasalahannya maka kebutuhan lokal akan lebih dapat terindentifikasi dengan lebih akurat. • Menjalin kemitraan : mendorong terwujudnya kemitraan antara berbagai pelaku pembangunan dengan didasarkan pada rasa saling percaya sehingga dialog dan konsensus dapat diwujudkan untuk meraih tujuan bersama
Nilai tambahperencanaan partisipatif lanjutan • Meningkatkan kapasitas : dapat meningkatkan kapasitas para pelaku (proses dialog dan pengelolaan pembangunan). • Memperluas ruang lingkup : dapat memperluas ruang lingkup kegiatan pembangunan, dimana masyarakat akan memahami tanggung jawabnya dan akan berusaha mengembangkan aktivitas pembangunan tersebut. • Meningkatkan ketepatan kelompok sasaran : dapat meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran (targeting) dari berbagai program pembangunan • Berkelanjutan : akan mendorong berkelanjutannya berbagai aktivitas pembangunan karena masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan ikut serta menjaga proses maupun hasil dari pembangunan itu sendiri.
9
5/8/2012
Tujuan Pembangunan pangan & gizi di Kab/kota = mencapai SPM-KP Jenis Pelayanan Dasar Bidang KP
A Ketersediaan dan Cadangan Pangan
B Distribusi dan Akses Pangan
SPM Indikator (definis opersaional)
1.Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (AKE = 2200 kkal/kap/hr; AKP = 57 gr/kap/hr) 2.Penguatan Cadangan Pangan (CPP kab/kota 100 ton; CPM 500 kg di RT ut 3 bl setara beras – CPD, % kec yang punya CPM) 3.Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (gabah/beras, jegung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merahmingguna/ bulanan/ kuartal/tahunan; kec/desa; kab/kota); 4.Stabilitas Harga &Pasokan Pangan (harga stabil jika gejolak harga < 25% kondisi normal; pasokan stabil jika penurunan pasokan 5-40%)
Nilai (%)
Capaian Keterangan SKPD
90
2015
BKPD
60
2015
BKPD
90
2015
BKPD
90
2015
BKPD
(Sb : LAMP III PERMENTAN NO: 65/Permentan/OT.140/12/2010 TGL : 22 Des 2010 = Penjelasan Modul Pembiayaan SPM bidang Ketahanan Pangan Prov dan Kab/Kota)
Tujuan Pembangunan pangan & gizi di Kab/kota = mencapai SPM-KP lanjutan Jenis Pelayanan Dasar Bidang KP
SPM Indikator (definis opersaional)
Nilai (%)
Capaian Keterangan SKPD
II. Kabupaten/Kota
C Penganekara- 5. Skor Pola Pangan Harapan/PPH (komposisi kons pangan scr seimbang gaman dan sesuai AKE = 2000 kkal/kap /hr; AKP = Keamanan 52 gr/kap/hr; ………… ) Pangan
90
D Penanganan Kerawanan Pangan
60
6.Pengawasan & Pembinaan Keamanan Pangan (informasi Prima-3, 2, 1; koord dg instansi terkait; pembinaan &pengawasan UMKM; KAP keamanan pgn di sekolah; pembinaan & pengawasan produk pgn segar, produk pabrikan skala kecil/RMT) 7.Penanganan Daerah Rawan Pangan (pengemb SKPG; peny peta FSVA; penghit tingkat rawan pgn)
2015
BKPD
2015
BKPD
2015
BKPD
(Sb : LAMP III PERMENTAN NO: 65/Permentan/OT.140/12/2010 TGL : 22 Des 2010 = Penjelasan Modul Pembiayaan SPM bidang Ketahanan Pangan Prov dan Kab/Kota)
10
5/8/2012
III. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tingkat-tingkat Partisipasi dalam Pembangunan ada 6 yaitu : Tingkat 6: Mobilisasi dengan kemauan sendiri (self-mobilization): masyarakat mengambil inisiatip sendiri, jika perlu dengan bimbingan dan bantuan pihak luar. Mereka memegang kontrol atas keputusan dan pemanfaatan sumber daya; pihak luar memfasilitasi mereka. Tingkat 5. Kemitraan (partnership): masyarakat mengikuti seluruh proses pengambilan keputusan bersama dengan pihak luar, seperti studi kelayakan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dll. Partisipasi merupakan hak mereka dan bukan kewajiban untuk mencapai sesuatu. Ini disebut “partisipasi interaktif.” Tingkat 4. Plakasi/konsiliasi (Placation/Conciliation): masyarakat ikut dalam proses pengambilan keputusan yang biasanya sudah diputuskan sebelumnya oleh pihak luar, terutama menyangkut hal-hal penting. Mereka mungkin terbujuk oleh insentif berupa uang, barang, dll.
III. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tingkat-tingkat Partisipasi dalam Pembangunan lanjutan
Tingkat 3. Perundingan (consultation): pihak luar berkonsultasi dan berunding dengan masyarakat, misalnya melalui pertemuan atau public hearing. Komunikasi dua arah, tetapi masyarakat tidak ikut serta dalam menganalisis atau mengambil keputusan. Tingkat 2. Pengumpulan informasi (information gathering): masyarakat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang luar (misalnya mahasiswa KKP). Komunikasi searah dari masyarakat ke luar. Tingkat 1. Pemberitahuan (informing): hasil yang diputuskan oleh orang luar (pakar, pejabat, mahasiswa KKP, dll.) diberitahukan kepada masyarakat. Komunikasi terjadi satu arah dari luar ke masyarakat setempat.
11
5/8/2012
Tahapan perencanaan pangan dan gizi : 1) analisis; 2) rumusan; 3) rencana; 4) intervensi; 5) forum komunikasi.
Tahapan perencanaan pangan & gizi secara partisipatif : (1-3)Analisis situasi Pangan & gizi; Rumusan masalah & tujuan; penyusunan rencana. Mahasiswa KKP mempersiapkan diri untuk : a) mengumpulkan berbagai data sekunder pangan & gizi (BOX3), mengolah & menganalisis masalah pangan & gizi (BOX 4) dan merancang alternatif penyelesaian masalah pangan dan gizi (BOX 5); b) orientasi selama 1 minggu (BOX 6), hasilnya disampaikan pada LOKAKARYA 1 PADA SAAT LOKAKARYA 1 diharapkan : Mahasiswa KKP IPB menyampaikan pemahaman atas kondisi masyarakat/desa Masyarakat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa KKP IPB Mahasiswa KKP IPB berkonsultasi dan berunding dengan masyarakat atas alternatif penyelesaian masalah pangan & gizi masyarakat ikut dalam proses pengambilan keputusan → PADA SAAT LOKAKARYA 1 terjadi Pemberitahuan (informing); Pengumpulan informasi (information gathering); Perundingan (consultation); Plakasi/konsiliasi (Placation/Conciliation = Tingkatan ke- 1, 2, 3 & 4 partisipasi dalam Pembangunan
12
5/8/2012
BOX 3 : data - informasi yang akurat & dapat dipertanggungjawabkan 1. organisasi & tata laksana pemerintahan desa;
2. keuangan desa; 3. profil desa : situasi pangan dan gizi (Modul Dr Ikeu Tanziha; kelembagaan penyedia saprodi, jasa alsintan, modal, pasar; penyuluh; koperasi tani, KUD; kelompok tani; LSM lainnya; 4. sarana & prasarana pendukung : kondisi jalan desa, sarana irigasi, transportasi, komunikasi, lumbung pangan; 5. potensi & masalah wilayah : SDA, demografi, sosial ekonomi, budaya, masyarakat 6. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
BOX 4. Perumusan Masalah & Potensi/sumberdaya: keadaan kesenjangan antara yang diharapkan VS kenyataan/kondisi aktual (diperlukan informasi ambang batas) Ambang batas penentuan besaran masalah gizi berdasarkan cakupan Cakupan program gizi Standar cakupan minimal a. Kapsul Yodium - Anak sekolah 80 % - Bumil/bufas 100 % - WUS 80 % b. Kapsul Vit A - Bayi, Balita 80 % - Bufas 100 % c. Fe 3 bumil 80 % - Sirop besi 80 % (penderita anemi, gizi buruk) d. Garam beryodium (SNI) 90 % (RMT) e. SKDN (D/S, N/S, K/S, N/D) 80 % f. Rawan pangan & gizi aman (skor < 6) g. Kadarzi 70 %
13
5/8/2012
BOX-4 lanjutan Berdasarkan ambang batas tertentu (Depkes, 1996) dapat ditentukan masalah konsumsi yang dialami seseorang masyarakat atau penduduk.
a. Jika konsumsi > 120 % AKE disebut mengalami masalah “kelebihan” b. Jika konsumsi 90 – 119 % AKE disebut normal (tidak mengalami masalah) c. Jika konsumsi 80 - 89 % AKE disebut mengalami masalah defisit ringan d. Jika konsumsi 70 –79 % AKE disebut mengalami masalah defisit sedang e. Jika konsumsi < 70 % AKE disebut mengalami masalah defisit berat
BOX-4 lanjutan Depkes (1996) menetapkan sasaran/standar sebagai cut off point untuk mengetahui besaran masalah yang terjadi, yaitu: Ambang batas penentuan besaran masalah gizi berdasarkan prevalensi : (A). Gizi kurang : (B). KEK WUS : 1. < 5 % : bebas masalah Kesmas 1. < 20 % : masalah ringan 2. 5 – 9,9 % : masalah ringan 2. 20 – 30 % : masalah sedang 3. 10 – 19,9 % : masalah sedang 3. 30 % : masalah berat 4. 20 % : masalah berat © Gizi Buruk : (D) Xeropthalmia : 1. < 1 % : bebas masalah Kesmas 1. < 0,5 % : bebas mas. kesmas 2. 1 % : masalah 2. 0,5 % : masalah (E). Anemia bumil & WUS (F) Anemia Balita : 1. < 15 % : masalah ringan 1. < 15 % : masalah ringan 2. 15 – 40 % : masalah sedang 2. 15 – 40 % : masasalah sedang 3. 40 % : masalah berat 3. 40 % : masalah berat
14
5/8/2012
BOX-4 lanjutan (G) BBLR : • <5% : bebas masalah Kesmas • 5 – 9,9 % : masalah ringan • 10 – 14,9 % : masalah sedang • 15 % : masalah berat (H) GAKY (TGR) : • <5% : bebas masalah Kesmas • 2. 5 – 19,9 % : masalah ringan • 20 – 29,9 % : masalah sedang • 4. 30 % : masalah berat
(I) Gizi Lebih : 1. > 5 – 9,9 % : masalah ringan 2. 10 – 19,9 % : masalah sedang 3. 20 % : masalah berat
BOX 5. (2) Perumusan Masalah : • keadaan kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan • diperlukan agar dapat ditentukan tujuan yang akan dicapai • permasalahan : keterjangkauan dan tingkat perkembangan (3) Perumusan tujuan : • untuk meningkatkan keterjangkauan & meningkatkan perkembangan • tergantung pada sumber daya yang dimiliki (4) Perumusan intervensi, • disusun serangkaian alternatif untuk mencapai tujuan, melalui : (a) pengembangan berbagai alternatif intervensi yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan; (b) membandingkan baik buruknya tiap alternatif tersebut; (c) menentukan alternatif terpilih yang mudah dilaksanakan, efektif & efisien
15
5/8/2012
BOX 6. Kegiatan selama orientasi (dimaksudkan untuk mempertajam analisis situasi & perencanaan alternatif program/kegiatan pemecahan masalah pangan & gizi) dilakukan melalui: (a) pendekatan tokoh masyarakat secara personal (kunjungan rumah, pembicaraan informal di berbagai kesempatan dan pertemuan), pertemuan khusus/forum komunikasi; (b) pengumpulan data/pandangan/pendapat masyarakat dengan cara mengundang pembicara dari daerah lain untuk mengemukakan kemajuan di daerahnya, memutar film/audio visual lainnya untuk menggambarkan kemajuan daerah lain, membawa kader untuk studi banding, mengenali masalah dan potensi secara bersama-sama dengan menggunakan kuesionerwawancara mendalam-diskusi kelompok terfokus /focus group discussion (FGD) maupun pengamatan
Tahapan perencanaan pangan & gizi secara partisipatif (4) Intervensi. • dalam bentuk kegiatan merupakan implementasi dari rangkaian proses yang dimulai dari analisis sampai pencairan anggran • pelaksanaan intervensi harus menerapkan pendekatan kemasyarakatan dan hubungan antar manusia yang baik (5) Forum Komunikasi. • untuk perencanaan, pemantauan & evaluasi program/kegiatan. • pemantauan dapat dilakukan : (a) supervisi dan bimbingan teknis; (b) analisis dari pelaporan yang masuk. Diharapkan terjadi Kemitraan (partnership) antara mahasiswa KKP, stakeholder pangan & gizi (BOX 7) dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi,
16
5/8/2012
BOX 7. stakeholder ketahanan pangan & Gizi
PKK/GOW
Pangan Gizi
17
