PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERPIHAK KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDUNG
Disusun oleh: Tim STKS Bandung
BAB I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1
2
3
• Paradigma penanganan Penyandang Disabilitas berorientasi pada penanganan bebrbasis Hak
• Hal ini sesuai dengan UU No.08 Tahun 2016 • Peraturan Presiden No.75/2015 tentang RANHAM
• • • •
Berkomitmen menghapus Diskriminasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Memberikan Kesetaraan Menjamin Partisipasi Penyandang Disabilitas
2
BAB I. PENDAHULUAN Lanjutan
3
• • • •
Pemerintah Kota Bandung Perda No 26/2009 Keselerasan Pemberberdayaan
4
• Keberpihakan • Pemenuhan Hak • Aksesibilitas
5
• KEBERFUNGSIAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDUG
Penyandang Disabilitas
3
PENDAHULUAN
B. RUMUSAN MASALAH • Bagaimana Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandung”?
1
• 2
3
Bagaimana kajian akademis tentang perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Penyandang Disabilitas di Kota Bandung?
• Bagamana kajian yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat acuan bagi penyusunan perencanaan dan penganggaran di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempersiapkan program-program yang berpihak pada hak-hak dan perlindungan bagi penyandang Penyandang Disabilitas dengan berpijak pada visi dan misi masing-masing SKPD? 4
PENDAHULUAN
C. TUJUAN • Tujuan dari penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang ini meliputi:
1
2
• Menghasilkan sebuah kajian akademis tentang perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Penyandang Disabilitas di Kota Bandung;
• Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat acuan bagi penyusunan perencanaan dan penganggaran di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempersiapkan program-program yang memiliki keberpihaka pada hak-hak dan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas dengan berpijak pada visi dan misi masing-masing SKPD. 5
PENDAHULUAN
D. MANFAAT TEORITIS Hasil kajian ini secara teoritis diharapkan dapat: 1. Memberikan dasar analisis konseptual penrencanaan dan penganggaran yang berpihak pada penyandang disabilitas 2. Memperkaya konsep tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
PRAKTIS Hasil kajian ini sacara praktis dapat: 1. Memberikan sumbangsih pada stakeholdesr sebagai dasar untuk merumuskan Kebijakan dan program tentang perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Penyandang disabilitas 2. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Penyandang disabilitas
6
BAB II. KAJIAN KONSEPTUAL KONSEP Konsep • Penyandang Disabilitas ( UU No:08 Tahun 2016 Konsep • Perencanaan Penganggaran
Konsep • Aksesibilitas Konsep • Kebijakan bagi Penyandang Disabilitas
7
KAJIAN KONSEPTUAL
KONSEP PENYANDAN DISABILITAS: setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
PERENCA NAAN PENGANGGARAN : adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
AKSESIBILITAS :
Berada di suatu tempat atau fasilitas dan dapat menggunakannya secara optimal karena lingkungan atau fasilitas itu adaptaif terhadap hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas :
HAK- PENYANDANG DISABILITAS hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan;hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
8
III. METODE
Deskripsi Analisis
Definis Operasional
o Perencanaan Penganggaran o Penyamdang Disabilitas o Aksesibilitas
Sumber Data
Primer : Responden Sekunder : Studi Dokumentasi
Penentuan Lokasi
Teknik Pengumpulan Data
Uji Validitas Reliabilitas Teknik Analisa Data
Kriteria Bertujuan: Purposive
Studi Dokumentasi /Literatur Studi Lapangan FGD
V: Muka R : Alpha Crobach
Kualitatif 9
BAGIAN IV. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN A. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN
10
. Kanjjian TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN 0%
Pelaksanaan program dan kebijakan yang berpihak kepada Penyandang disabilitas telah dilaksanakan : 0% Adanya Anggaran di masing-masing SKPD/Instansi yang berkaitan dengan PD, walaupun belum optimal dan belum melibatkan partisipasi KEPEMILIKAN IJAZAH aktif dari berbagai organisasi penyandang disabilitas dalam penrencanaannya
Pemerintah Kota Bandung telah memberikan dukungan kepada Penyandang Disabilitas mulai tingkat kota sampai kelurahan, kader, dan keluarga Penyandang Disabilitas. Hal ini ditandai : Anggaran di SKPD, RBM, Perda, Penghargaan. 1 % dari pekerja yang ada kepada pengusaha yang mempekerjakan 100 pekerja Program Pelatihan dan Keterampilan PD mengembangkan kepariwisataan di bidang hospitality industries.
11
B. Kajian Akademis tentang Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Penyandang Disabilitas • Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Penyandang Disabilitas mengacu pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM, Prepres Nomor 02 Tahun 2015 tentang RPJM dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang CRPD yang pada dasarnya untuk meningkatkans” dengan memperhatikan inklusivitas Penyandang Disabilitas dan perluasan jangkauan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. 12
Arah kebijakan dan strategi bagi Penyandang Disabilitas dalam RPJMN 2015-2019 adalah:”Peningkatan inklusivitas Penyandang Disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan” dengan : 1. Meningkatkan advokasi terhadap peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah bagi Penyandang Disabilitas 2. Mengembangkan fasilitas, mekanisme, dan kapasitas tenaga pelayanan publik agar dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas 13
3. Mengembangkan perlindungan sosial melalui skema manfaat bagi Penyandang Disabilitas miskin berbasis keluarga, pelatihan vokasi. Peningkatan kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi dan kredit usaha 4. Sosialisasi, edukasi, dan lingkungan penghidupan yang peduli Penyandang Disabilitas. 14
C. Perencanaan dan Penganggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung Perencanaan yang Berpihak kepada Penyandang Disabilitas harus memperhatikan pada: 1. Menekankan pada kesederhanaan dan keamanan, sehingga dengan mudah dapat digunakan oleh setiap orang terutama yang memiliki keterbatasan (Penyadang Dsisabulitas) 2. Mengakomodasi pilihab dan kemampuan semua orang (misalkan :toilet yang dirancang untuk dapat diakses oleh semua orang baik dengan disabilitas atau tidak, laki-laki atau perempuan.tua atau muda, menggunakan tangan kanan atau tangan kiri) 15
3. Mengedapankan kepraktisan, tidak membutuhkan waktu lama untuk dapat memanfatkan fasilitas (Misalkan: Kartu dengan huruf braille atau disertai suara panduan dan visual untuk membuka pintu hotel, mengakses transportasi umum, pero dsb) 4. Informasi yang diberikan efektif untuk semua orang tanpa melihat kondisi (misalkan: terdapat petunjuk sederhana yang saiostematis agar dapat diakses oleh Peanyandang Disabilitas rungu wicara atau Disabilitas Netra. 5. Didesain dibuat dengan toleransi tinggi, sehingga mampu mengatasi kesalahan tanpa mencelakakan pengguina 16
6. Bersifat otomatios, sehingga para pengguna tidak perlu melakukan kegiatan fisik maksimal yang membuat lelaha untuk memanfaatkan fasilitas tersebut 7. Ukuran dan ruang yang sesuai, sehingga mudah diraih dan digunakan oleh siapaun, baik ketika duduk atau berdiri, orang yang pendek maupun tinggi dan seterusnya.
17
D. Kebijakan SKPD yang Berpihak Kepada PD Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas: telah dilaksanakan Namun belum Menyangkut: Mobilitas dalam lingkungan: akomodasi. Transportasi, Rambu Lalu Lintas, Ramp, Yellow Line (aturan belun sesuai), Trotoar Sarana dan Prasanan/Fasilitas Umum: Pelayanan umum RS, Kantor2, Terminal Pasar, Toilet dll Lift, Simbol untuk PD, Penerangan , Huruf Braile. 18
Belum diterimanya lingkungan yang ramah dan berpihak kepada PD karena ada 3 (tiga) faktor utama yaitu: 1. faktor pendidikan; 2. faktor aksesibilitas; dan 3. faktor kesamaan kesempatan.
19
Adanya Dukungan dari Pemerintah Kota Bandung (Kajian Perencanaan dan Penggagaran) • SKPD sudah berpihat, anggaran ditingkatkan • Sudah terbangun perlindungan, dan pemenuhan penyandang disabilitas dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya, untuk menciptakan masyarakat inklusi penyandang disabilitas, walaupun belum sepenuhnya dan belum komprehensif • Ada rencana mengoptimalkan kebijakan dan program yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas.
20
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KESIMPULAN
o Kota Bandung merupakan Kota yang memberikan perhatian pada pembangungan yang responsip dan ramah terhadap Penyandang Disabilitas. Hal ini terbukti dengan melakukan pekerjaan Kajian tentang: ”Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung”. o Kebijakan dan Program yang berpihak kepada PD walaupun belum menyerulur 21
PENUTUP
REKOMENDASI
• Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan amanat konstitusi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta peraturan perundang-undangan lainnya, dalam rangka mempercepat pemenuhan hak-hak dasar Penyandang Disabilitas
22
• Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Musrenbang di setiap tingkatan dengan Kelurahan, Kecamatan,Musrenbang Kota, yang mencantumkan kepesertaan perwakilan kelompok Penyandang Disabilitas. • Memperluas sekolah inklusi dan layanan inklusi di semua tingkat satuan pendidikan (SD, SMP, dan SMA/SMK) • Menyediakan akses fisik ramah disabilitas di unit layanan publik (fasilitas kesehatan, Kantor Dukcapil, Kantor Dinas Sosial, Kantor Kecamat, Kantor Kelurahan, dan Fasilitas umum lainnya). 23
• Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Musrenbang di setiap tingkatan dengan Kelurahan, Kecamatan,Musrenbang Kota, yang mencantumkan kepesertaan perwakilan kelompok Penyandang Disabilitas. • Memperluas sekolah inklusi dan layanan inklusi di semua tingkat satuan pendidikan (SD, SMP, dan SMA/SMK) • Menyediakan akses fisik ramah disabilitas di unit layanan publik (fasilitas kesehatan, Kantor Dukcapil, Kantor Dinas Sosial, Kantor Kecamat, Kantor Kelurahan, dan Fasilitas umum lainnya). 24
• Lihat Lembar Rekomendasi
25
•TERIMA KASIH
26
