Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)
p-issn: 2549-0435 e-issn: 2549-1431
ASPEK TRANSPARANSI DALAM KUALITAS PELAYANAN PADA PENYEDIAAN AKSESIBILITAS TROTOAR JALAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DI KOTA BANDUNG Nia Karniawati dan Widiyana Apriati Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOM Jl. Dipati Ukur No. 112-116, Bandung, 40132 Email:
[email protected]
Abstract The provision of accessibility of the street pavement in Bandung City for the blind person are still not in accordance with needs and conditions. According to Sinambela (2008), there are six indicator of public service quality, namely: transparancy, accountability, condition, participation, sameness of right and the equal of right and abigation. And focus in this research just on transparancy. The method used is a qualitative research method with descriptive analysis. The results showed that in the tranparancy on quality service to providing acces pavement for the blind person in Bandung City in term of the openness in communication that Bandung City Government done. And in term of the openness in sosialization program for the blind person. Keyword: Services Quality, the Blind Person, transparancy, openness.
PENDAHULUAN
Selanjutnya dalam pasal 30 dijelaskan tentang :
Latar Belakang Masalah
Penyedian aksesibilitas dimaksudkan untuk
Kota
Bandung
kewajibannya
sebagai
dalam
memenuhi
Pemerintah
menciptakan keaadaan dan lingkungan yang
Daerah
lebih menunjang bagi penyandang disabilitas
dalam pelaksana melayani dan memberikan
agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
perlindungan bagi warganya. Salah satunya
dan memiliki hak-hak dan fasilitas yang sama
dalam menyediakan fasilitas publik baik bagi
seeperti masyarakat normal pada umumnya,
warga yang normal maupun penyamdang
penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk Fisik,
disabilitas. Hal ini sebagaimana yang tercantum
dan Non fisik.
dalam Perda Kota Bandung Nomor 26 tahun
Pemerintah Kota Bandung, melalui
2009 Tentang Kesataraan dan Pemberdayaan
Dinas Bina Marga dan Perairan Kota Bandung
Penyandang Cacat. Dalam pasal 29 dijelaskan
telah menyediakan akses ruang publik yang
bahwa
setiap
terdiri dari transportasi umum, trotoar jalan,
pengadaan sarana dan prasarana umum yang
halte, penyebrangan jalan, lajur sepedah, taman
diselenggarakan
daerah
kota, tempat ibadah. Trotoar jalan merupakan
menyediakan
salah satu akses publik yang akan dibahas
disabilitas.
dalam penelitian ini. Trotoar jalan berupa jalur
dan/atau
kesamaan
dan
oleh
masyarakat
aksesibilitas
bagi
kesempatan
pemerintah wajib
penyandang
1
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 1 - 17
yang
diperkeras
untuk
melakukan
disebabkan oleh beberapa hal yang tidak sesuai
perjalanannya dengan aman dan nyaman, yang
dengan kondisi dan kebutuhan. Diantaranya
berada di bahu jalan yang memiliki fungsi
desain arsitektural yang ada, tidak adanya
penting bagi aktifitas sehari-hari bagi para
petunjuk arah atau ciri-ciri yang dapat didengar
pejalan kaki. Bagi para penyandang disabilitas,
atau
terutama penyandang disabilitas tunanetra,
Petunjuk tersebut berupa nomor lantai pada
aksesibilitas di trotoar jalan ini memiliki dua
gedung - gedung bertingkat, rintangan -
fungsi.
rintangan kecil seperti jendela yang membuka
Pertama sebagai lajur pemandu dan
kedua lajur peringatan.
pelayanan
dengan
penglihatan
terbatas.
ke luar, atau papan reklame yang dipasang di
Dalam peneltian ini tentang
dilihat
yang
akan dibahas
telah
tempat pejalan kaki, cahaya yang menyilaukan
dilakukan
atau terlalu redup.
Pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan trotoar jalan yang sesuai dengan peraturan yang
KAJIAN PUSTAKA
berlaku yang memenuhi hak-hak warga Kota
Aksebilitas.
Bandung baik yang normal maupun penyadang
Aksesibilitas menurut Undang-Undang
disabilitas. Penelitian ini dilakukan pada trotoar
Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang
di
yaitu
disabilitas, Pasal 1 ayat 4 : adalah kemudahan
Jl.Braga,
yang disediakan bagi penyandang disabilitas
Jl.Ir.H.Juanda, Jl.Dipati Ukur. Wilayah tersebut
guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam
merupakan wilayah perkantoran, pendidikan
segala aspek kehidupan dan penghidupan.
jalan
utama
Jl.Cihampelas,
Kota
Bandung,
Jl.R.E.Martadinata,
dan juga pusat pariwisata. Fokus
penelitian
Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 10:2 ini
dalam
aspek
yang
berbunyi
:
Penyediaan
aksesibilitas
transparansi dalam kualitas pelayanan yang
dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan
telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung
lingkungan yang lebih menunjang penyandang
dalam penyediaan akses trotoar jalan bagi
disabilitas
penyandang disabilitas tuna netra. Penyandang
bermasyarakat.
disabilitas tunanetra merupakan mereka yang
dimaksud dengan aksesibilitas fisik adalah
tidak memiliki penglihatan sama sekali atau
lingkungan
(buta total) hingga mereka yang masih memiliki
disabilitas dapat dihampiri, dimasuki atau
sisa penglihatan tetapi tidak cukup baik untuk
dilewati, dan penyandang disabilitas itu dapat
membaca tulisan biasa meskipun sudah dibantu
menggunakan
dengan kaca mata. Kesulitan-kesulitan yang
terdapat didalamnya tanpa bantuan. Dalam
dihadapi para penyandang disabilitas tunanetra
pengertian yang lebih luas, aksesibilitas fisik
saat menggunakan akses trotar jalan dapat
mencakup akses terhadap berbagai bangunan, 2
dapat
sepenuhnya
Sejalan
fisik
yang
wilayah
dengan
oleh
dan
hidup itu,
yang
penyandang
fasilitas
yang
Karniawati & Apriati, Aspek Transparansi Dalam Kualitas Pelayanan
alat transportasi dan komunikasi, serta berbagai
yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik, (b)
fasilitas di luar ruangan termasuk sarana
penyandang cacat mental, dan (c) penyandang
rekreasi.
cacat fisik dan mental.
Selanjutnya dalam Perda Kota Bandung Nomor
26/2009
tentang
kesetaraan
Berdasarkan
hal
tersebut
di
atas
dan
penyandang disabilitas merupakan setiap orang
pemberdayaan penyandang cacat dalam Bab IV
yang mempunyai kelainan fisik atau mental
kesamaan dan kesempatan bagian kedua pasal
yang dapat mengganggu dalam melakukan
29 dijelaskan Setiap pengadaan sarana dan
fungsi jasmani dan rohaninya, dan difabel juga
prasarana umum yang diselenggarakan oleh
bukan
pemerintah daerah dan/atau masyarakat wajib
penyandang cacat sejak lahir melainkan juga
menyediakan
korban korban bencana alam atau perang yang
aksesibilitas
bagi
kaum
hanya
merupakan
kecacatan
orang-orang
disabilitas. Kemudian dalam pasal 30 dijelaskan
mendapatkan
tentang Penyedian aksesibilitas dimaksudkan
hidupnya maupun para penderita penyakit yang
untuk menciptakan keaadaan dan lingkungan
mengalami
yang lebih menunjang penyandang disabilitas
secara selayaknya baik gangguan fisik maupun
agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat,
mental.
gangguan
ditengah
melakukan
tengah
aktivitas
dan memiliki hak–hak dan fasilitas yang sama seperti masyarakat normal pada umumnya.
Kualitas Pelayanan Menurut
Tjiptono
(2004)
kualitas
pelayanan merupakan kerjasama dari tiap unsur
Disabilitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
organisasi yang ada baik itu dari atasan maupun
penyandang diartikan dengan orang yang
bawahan yang bekerja keras untuk memenuhi
menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan
keinginan dan kebutuhan pelanggan, dalam
disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia
prosesnya digunakan beberapa perencanaan dan
yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris
perhitungan untuk terus dapat memperbaiki dan
disability (jamak: disabilities) yang berarti
meningkatkan
cacat
Pengertian
dilakukan terus-menerus tanpa henti agar
disabilitas Menurut Undang-Undang No 4
pelanggan merasa puas akan pelayanan yang
tahun
diberikan.
atau
1997
ketidakmampuan.
tentang
Penyandang
Cacat.
disabilitas atau Difabel adalah setiap orang yang
mempunyai
mental,
yang
kelainan
dapat
fisik
Sinambela
dan/atau
mengganggu
kualitas
dalam
pelayanan
bukunya
yang
yang
berjudul Reformasi Pelayanan Publik (2008)
atau
mendefinisikan kualitas adalah: Segala sesuatu
merupakan rintangan dan hambatan baginya
yang
untuk melakukan aktivitas secara selayaknya,
kebutuhan pelanggan (meeting the needs of
3
mampu
memenuhi
keinginan
atau
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 1 - 17
costumers). Selanjutnya Sinambela memberikan
Dikarenakan ada ruang bagi masyarakat untuk
indikator kualitas pelayanan publik yaitu :
ikut bagian dalam penyelenggaraan pelayanan
Pertama, Transparansi adalah bentuk
tersebut,
maka
penyedia
layanan
harus
pelayanan yang bersifat terbuka, yang dimana
menyediakan wadah atau peran apa yang dapat
secara keseluruhan mudah dan dapat diakses
menampung atau diperankan oleh masyarakat,
oleh semua pihak. Kedua, Akuntabilitas, yakni
sehingga masyarakat dapat ikut ambil bagian
pelayanan yang dapat di pertanggung jawabkan
dan mejadi jelas peranannya di pelayanan
sesuai dengan aturan perundang-undangan.
tersebut. Kelima, Kesamaaan Hak adalah
Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik
pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi
adalah
yang
dilihat dari aspek apapun, seperti suku, ras,
bertanggung jawab kepada publik itu sendiri
agama, golongan, status sosial dan lain- lain
atas apa yang mereka lakukan kepada publik,
yang ditunjukan dari ketegasan dan keteguhan
khusunya dalam hal ini dalam hal pelayanan itu
pemberi layanan. Penyedia layanan tidak boleh
sendiri. Pertanggung jawaban itu dilakukan
berlaku diskriminatif kepada para penerima
kepada masyarakat sebagai penerima layanan,
layanan. Kesamaan hak tersebut dapat dilihat
dan kepada atasannya sebagai orang yang
dari sikap prilaku pemberi layananan yang
menyuruh.
teguh pada prinsip-prinsip dan aturan pelayanan
penyelenggaraan
publik
Ketiga, kondisional adalah pelayanan
dan juga ditunjukan dengan prilaku tegas
yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
kepada penerima layanan tersebut tanpa ada
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap
perbedaan perlakuan antara penerima layanan
berpegang teguh dengan prisnsip efektifitas dan
satu
efesiensi.Pelayanan
Keseimbangan hak dan kewajiban adalah
yang
diberikan
harus
dengan
yang
Keenam,
ekonomis (terjangkau oleh masyarakat), dalam
pelayanan
artian pengenaan biaya pelayanan umum harus
keadilan dan kejujuran antara pemberi dan
ditetapkan secara wajar. Hal ini dilakukan
penerima pelayanan publik.
karena tujuan dari pelayanan publik adalah
Berdasarkan
membantu
mempertimbangkan
uraian
diatas
aspek
kualitas
dalam
memenuhi
pelayanan yang baik dapat tercermin dengan
tersebut.
Keempat,
adanya transparansi atau keterbukaan dan
Partisipatif adalah peran serta masyarakat
mudah diakses oleh semua masyarakat, jadi
dalam
masyarakat dapat merasakan akses pelayanan
kebutuhan
masyarakat
yang
lainnya.
masyarakat
penyelenggaraan
Penyedia masyarakat
layanan
mesti
juga dapat
pelayanan
publik.
mendorong ikut
agar
yang
serta dalam
memadai
dan
mudah
dimengerti.
Pelayanan yang baik juga pelayanan yang dapat
penyelenggaraan pelayanan tersebut baik secara
dipertanggung
langsung, maupun secara tidak langsung.
peraturan yang berlaku, peraturan tersebut dapat 4
jawabkan
sesuai
dengan
Karniawati & Apriati, Aspek Transparansi Dalam Kualitas Pelayanan
melindungi
masyarakat
sebagai
nilai
sosialisasi dari pemberi pelayanan kepada yang
kepercayaan yang didapat oleh masyarakat Aspek
transparansi
dalam
menerima layanan.
Kualitas
pelayanan merupakan pelayanan yang bersifat
METODE PENELITIAN
terbuka, mudah dan keterbukaan prosedural
Metode penelitian yang digunakan adalah
yang oleh semua pihak perlu dimiliki dan
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
dipunyai agar dapat dimengerti masyarakat
Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka
Transparansi, memiliki makna keterbukaan
dan studi lapangan dan tehnik penentuan
dalam
pelayanan.
informan menggunakan teknik purposive.
(2011)
makna
Menurut
Herdiansayah
keterbukaan
meliputi
Keterbukaan prosedural/ tata cara, persyaratan,
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN
satuan kerja/ pejabat penangung jawab pemberi
Objek Penelitian
pelayanan umum, waktu penyelesaian dan
Menurut data dari Dinas Sosial Kota
rincian biaya/ tarif dan hal- hal lain yang
Bandung, Penyandang disabilitas di Kota
berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib
Bandung pada tahun 2015, sebanyak 2.305 itu
diinformasikan secara terbuka agar mudah
dari
diketahui dan difahami oleh masyrakat, baik
sedangkan penyandang disabilitas tunanetra di
diminta maupun tidak diminta. Pelayanan akan
Kota Bandung lebih banyak jumlahnya sekitar
menjadi transparan apabila pelayanan tersebut
300 orang dibanding penyandang disabilitas
dinformasikan
lainnya,
kepada
para
pelanggan/
keseluruhan
penyandang
penyandang
disabilitas
disabilitas,
tunanetra
konsumen. Dengan demikian, apabila penyedia
banyak melakukan kegiatannya diluar seperti
ingin pelayanannya menjadi transparansi, maka
bersekolah, kuliah, bekerja dan melakukan
pelayanan tersebut harus di informasikan atau
aktifitas lainnya.
di
beritahukan
kepada
para
pelanggan/
Aksebilitas ruang publik berupa trotoar
konsumen, baik itu dari segi waktu, biaya dan
jalan telah di sediakan oleh Pemerintah Kota
prosedur pelayanan.
Bandung. Di trotoar jalan tersebut ada yang
Bentuk dari penginfomasian pelayanan tersebut
adalah
pemberitahuan
memiliki lajur pemandu dan lajur peringatan
pelayanan
bagi penyandang disabilitas tunanetra dan ada
melalui media informasi, seperti media televisi,
juga yang belum. Trotoar jalan dengan lajur
koran, website dan media infromasi lainnya.
pemandu dan lajur peringatan yang memiliki
Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa
fungsi berbeda lajur yang ubin bergaris sebagai
aspek transparansi ini ditinjau dari keterbukaan
pengarah jalan sedangkan ubin blok kubah
dalam komunikasi dan keterbukaan dalam
sebagai peringatan bila ada belokan, menanjak, dan turun. Hal tersebut sebagaimana yang
5
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 1 - 17
tercantum dalam Perda Kota Bandung Nomor
khususnya ditoroar jalan. Bentuk trotoar lajur
26 Tahun 2009 menjelaskan dalam pasal 30
pemandu dan lajur peringatan dapat dilihat pada
tentang penyedian aksesibilitas diruang publik
gambar berikut ini :
Gambar Lajur pemandu dan Lajur peringatan
Berikut contoh lajur yang ada di Trotoar Kota Bandung: Gambar Lajur Trotoar di Kota Bandung
Sumber : Hasil Penelitian, 2016
Aksesibilitas yang terdapat ditrotoar
Kota Bandung dengan tersediannya
lajur
jalan ini adalah lajur pemandu dan lajur
pemandu dan lajur peringatan yang
peringatan bagi para penyandang disabilitas
dikhususkan
tunaetra yang dimana fungsi dan kegunaanya
tunanetra. Trotoar jalan dengan lajur pemandu
lajur pemandu dan lajur peringatan ini memiliki
dan lajur peringatan ini sangat penting karena
kegunaan yang sangat penting karena sebagai
mempermudah
penyandang
arah pembantu penyandang disabilitas tunanetra
tunanetra
menjalankan
dalam melewati jalanan, lajur pemandu dan
seperti bekerja, sekolah dan lain-lainnya. Lajur
lajur peringatan yang ada di trotoar jalan
pemandu ini memiliki arti dan fungsi, yakni
mempermudah para penyandang disabilitas
lurus menandakan bahwa jalanan tersebut datar
tunanetra dalam melakukan kegiatannya.
dan mudah dilalui sedangkan lajur peringatan
bagi
dalam
penyandang
disabilitas
disabilitas kegiatannya
Penelitian ini lebih membahas dalam
bulat menandakan jalanan tidak rata atau tidak
penyediaan aksesibilitas ditrotoar jalan kota di
datar serta ada belokan, menanjak dan menurun
6
Karniawati & Apriati, Aspek Transparansi Dalam Kualitas Pelayanan
dan
hambatan-hambatan
lainnya.
Lajur
Jl.Cihampelas. Di jalan tersebut telah tersedia
pemandu ini memiliki warna yang sangat
trotoar jalan dengan kualitas dan standar yang
mencolok yaitu warna kuning
sudah
Jalanan di Kota Bandung yang diambil
baik.
Namun
ketersediaan
jalur
pemandu/jalur peringatan di trotoar sebagai
sebagai objek penelitian adalah jalanan utama
aksebilitas
kota yang fungsinya jalan umum dalam sistem
tunanetra belum maksimal. Ada trotoar yang
jaringan jalan sekunder yang menghubungkan
dilengkapi dengan jalur pemandu atau jalur
antar
peringatan dan ada juga yang tidak.
pusat
pelayanan
dalam
kota,
penghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan
disabilitas
Jalan RE Martadinata merupakan jalan yang berada di pusat kota dan sebagai pusat
menghubungkan antar pusat permukiman yang
pariwisata belanja di Kota Bandung. Trotoar di
berada
dimana
jalan RE Martadinata telah telah memiliki jalur
menghubungkan jalan perkantoran dan pusat
pemandu/jalur peringatan bagi penyandang
pariwisata.
disabilitas tunanetra.
Jl.Braga,
Yaitu Jl.Ir.H
kota
jalan Juanda,
persil,
penyandang
serta
didalam
antar
bagi
yang
Jl.R.E.Martadinata, Jl.Dipati
Ukur,
Berikut ini gambar
kondisi trotoar di jalan RE Martadinata:
Gambar Kondisi Trotoar Jalan RE Martadinata
7
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 1 - 17
Sumber : Hasil Penelitian, 2016
Jalan
Braga
berada
dan
oleh wisatawan. Trotoar di jalan Braga telah
merupakan salah satu tempat wisata sejarah
tetata dengan rapih an dilengkapi dengan
yang ada di Kota Bandung. Keberadaannya
fasilitas
yang telah ada sejak jaman pemerintahan
penyandang disabilitas tunanetra, yaitu adanya
Hindia
jalur pemandu. Berikut ini gambar konsidi
Belanda
di
pusat
merupakan
kota
daya
Tarik
tersendiri sehingga jalan ini banyak di kunjungi
publik,
termasuk
trotoar di jalan Braga:
Gambar Kondisi Trotoar Jalan Braga
Sumber : Hasil Penelitian, 2016
8
fasilitas
untuk
Karniawati & Apriati, Aspek Transparansi Dalam Kualitas Pelayanan
Jalan Ir.H.Djuanda dikenal juga sebagai
terkemuka. sebagai jalan yang merupakan
Jalan Dago merupakan icon nya Kota
icon-nya Kota Bandung, trotoar Jalan Ir.
Bandung. Berada di pusat kota sebelah
H.Djuanda
Utara dimana terdapat Pusat Perbelanjaan,
publik, termasuk lajur peringatan. Hal ini
perkantoran, Bank dan rumah sakit swasta
dapat terlihat dalam gambar berikut ini :
telah
dilengkapi
fasilitas
Gambar Kondisi Trotoar Jalan Ir. H.Djuanda
Sumber : Hasil Penelitian, 2016
Saat ini sebagian Trotoar Jalan Ir. H.
telah dilengkapi dengan lajur pemandu,
Djuanda
sebagaimana dapat dilihat dalam gambar
saat
ini
sedang
dilakukan
perlebaran gorong-gorong dan perbaikan
berikut ini :
trotoar. Dalam proses perbaikan tersebut Gambar Kondisi Trotoar Jalan Ir.H.Djuanda
Sumber : Hasil Penelitian, 2016
9
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 1 - 17
Jalan Dipati Ukur merupakan Pusat
fasilitas publik termasuk lajur peringatan.
Pendidikan, dimana di jalan ini terdapat
Bahkan
satu
dipergunakan sebagai tempat usaha. Hal
Perguruan
Tinggi
Negeri
dan
beberapa Perguruan Tinggi Swasta.
ada
sebagian
trotoar
yang
ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini:
Namun kondisi trotoar jalan Dipati Ukur dapat dikatakan memprihatinkan. Dimana trotoarnya tidak dilengkapi oleh
Gambar Kondisi Trotoar Jalan Dipati Ukur
Sumber : Hasil Penelitian, 2016
Meskipun demikian, saat ini trotoar jalan
telah
Dipati Ukur masih dalam perbaikan. Jalan
dilengkapi dengan jalur pemandu namun
Cihampelas
wisata
fungsinya tidak dapat dimanfaatkan secara
belanja di Kota Bandung. Terdapat banyak
optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya
factory outlet yang menjual pakaian dan
trotoar yang dipergunakan sebagai tempat
cendera mata, sehingga jalan Cihampelas
usaha. Sehingga menutupi lajur pemandu.
banyak di kunjungi oleh wisatawan.
Kondisi ini dapat dilihat dalam gambar
Kondisi trotoar Jalan Cihampelas sangat
berikut ini :
merupakan
pusat
memprihatinkan. Trotoar jalan Cihampelas
10
memiliki
fasilitas
publik
dan
Karniawati & Apriati, Aspek Transparansi Dalam Kualitas Pelayanan
Gambar Kondisi Trotoar Cihampelas
Sumber : Hasil Penelitian, 2016
11
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 1 - 17
Namun
demikian,
saat
ini
jalan
Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang
Cihampelas sedang dilakukan perbaikan gorong-gorong dan
trotoar
dan
Disabiltas.
juga
Aspek transparansi dalam kualitas
pembangunan skywalk.
pelayanan pada penyediaan akses trotoar jalan bagi penyendang disabilitas tunanetra di Kota Bandung ini merupakan pelayanan
PEMBAHASAN
suatu
Kualitas
pelayanan
merupakan
yang bersifat terbuka mudah dan dapat
kegiatan
pemenuhan
kebutuhan
diakses
keinginan
masyarakat
serta
tingkat
oleh
membutuhkan
semua dan
yang
disediakan
secara
keunggulan untuk memenuhi harapan
memadai
masyarakat
yang
Transparansi
diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota
menciptakan
Bandung kepada masyarakat penyandang
antara Pemerintah Kota Bandung dan
disabilitas tunanetra dengan memberikan
masyarakat
Kualitas Pelayanan yang baik dengan
menyediakan aksesibilitas trotoar jalan
menyediakan aksesibilitas trotoar jalan dan
bagi penyandang disabilitas tunanetra
mendengarkan aspirasi mereka. Sehingga
untuk memenuhi kebutuhannya diruang
penyandang disabilitas tunanetra merasa
publik dan menjamin kemudahan serta
terpenuhi dan terlindungi haknya.
memperoleh
terhadap
Kualitas
pelayanan
Pelayanan
Pemerintah
yang
dimaksud
mudah
dimengerti.
merupakan kepercayaan
timbal-balik
melalui
hak
yang
prinsip
pelayanan
sama
seperti
masyarakat pada umummnya
Daerah Kota Bandung dalam Penyediaan Aksesibilitas
serta
pihak
Transparasi dalam menyediakan
adalah
aksesibilitas
diruang
publik
yang
memberikan pelayanan dan perlindungan
disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota
serta hak yang sama terhadap penyandang
Bandung dinilai peneliti sudah cukup baik
disabilitas dalam menyediakan sarana dan
mengenai
prasanana umum yang tertera dalam
aksesibilitas dan keterbukaan informasi.
Peraturan
Kota
Transparasi yang dimaksud peneliti dalam
Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
penyediaan aksesibilitas yaitu keterbukaan
Kesetaraan
Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam
Pemerintah
dan
Daerah
Pemberdayaan
keterbukaan
penyediaan
Penyandang Cacat yang khususnya dalam
menjalin
Bab IV pasal 29 dan pasal 30 ayat 2.
mengsosialisasikan
Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan
Pemerintah
Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam
menyediakan aksesibilitas diruang publik.
12
komunikasi
Kota
serta
program–program Bandung
dalam
Karniawati & Apriati, Aspek Transparansi Dalam Kualitas Pelayanan
Khususnya
ditrotoar
jalan
bagi
lakukan oleh Dinas Bina Marga dan
penyandang disabilitas tunanetra.
Pengairan dalam program pemerintah
Dinas Bina Marga dan Pengairan
sudah terlihat baik dan dapat dipahami dan
Kota Bandung melaksanakan tugas yang
dimengerti
diberikan oleh Walikota sesuai bidang
disabilitas tunanetra yang ada di Kota
tugasnya selain melaksanakan tugas teknik
Bandung dan itu sudah tersampaikan,
operasional kebinamargaan dan sumber
sesuai aspirasi mereka
tetapi ada juga
daya air yang meliputi perencanaan,
yang
menerima
pengendalian operasional, pembangunan
memahami
dan pemeliharaan kebinamargaan dan
informasinya mengenai aksesibilitas lajur
sumber daya air. Dinas Bina Marga dan
pemandu dan lajur peringatan ditrotoar
Pengairan
jalan.
pun
melaksanakan
kewenangannya adalah Bidang Pekerjaan
oleh
masih
para
belum tentang
penyandang
dan
penyampaian
Keberadaan aksesibilitas trotoar
Umum yang meliputi jalan umum berikut
jalan
ini
ternyata
bangunan pelengkapnya; jembatan, saluran
penyandang disabilitas tunanetra sehingga
drainase jalan dan trotoar, Infrastruktur
mereka belum yang belum merasakan lajur
sungai termasuk bangunan pelengkapnya;
pemandu
bendung, bangunan pembagi, pump house,
Pemerintah Daerah Kota Bandung dan
situ, kolam retensi dan jalan inspeksi, dan
Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota
penerangan jalan umum.
Bandung sebagai pelaksana program harus
dan
lebih
lajur
proaktif
Keterbukaan dalam Menjalin
menginformasikan
Komunikasi
tentang
belum
penyediaan
diketahui
peringatan
ini.
lagi
dalam
program
terbarunya
aksesibilitas
lajur
Aksesibilitas lajur pemandu yang
pemandu dan lajur peringatan yang ada
ada ditrotoar jalan, dijalanan kota di Kota
disemua trotoar jalan di Kota Bandung
Bandung merupakan program pemerintah
bagi para penyandang disabilitas tunanetra.
Daerah Kota Bandung dalam mewujudkan
Menurut
aparatur
Dinas
Bina
kesetaraan dan persamaan hak dalam
Marga dan Pengairan dikantor Dinas Bina
menikmati
para
Marga dan Pengairan Kota Bandung
penyandang disabilitas tunanetra Kota
meminta kejelasan mengenai penyandang
Bandung,
disabilitas
yang
informasi
dan
ruang
yang
publik
bagi
hak-haknya
tidak
diskriminasi dan adil.
belum belum
mendapatkan merasakan
Mengenai keterbukaan komunikasi
aksesibilitas ditrotoar jalan, penyampaian
tentang penyediaan aksesibilitas yang di
dan keterbukaan informasi sudah menjalin 13
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 1 - 17
komunikasi yang baik sudah dilakukan
pelaksana program dan para penyandang
sesuai
selalu
disabilitas tunanetra yang menurut mereka
penyandang
haknya belum terlindungi dan terpenuhi,
disabilitas tentang bagaimana Pemerintah
karena menurut penyandnag disabilitas
Daerah
tunanetra
dengan
mengajak
peraturan
langsung
Kota
aksesibilitas publik.
Bandung
dihampir
Namun
mengakui
para
menyediakan
semua
trotoar
pembuatan
program-
program tentang aksesibilitas mereka tidak
apparat
dilibatkan
langsung.
meratanyanya
dikatakan
bahwa
proses
dapat
keterbukaan
dalam menjalin komunikasi Dinas Bina
berbenturan juga dengan aturan-aturan
Marga dan Pengairan Kota Bandung
yang ada
dengan penyandang disabilitas tunanetra sikap
ini
Sehingga
karena
Mengenai
jalan
dalam
diruang
demikian
belum
aksesibilitas
dan
keterbukaan,
dalam penyediaan aksessibilitas trotoar
Dinas Bina Marga dan Pengairan sudah
jalan belum terjalin komunikasi dengan
menjalin
baik dan terbuka.
komunikasi
sebaik
mungkin
dengan cara melalui media sosial serta pertemuan dengan perwakilan penyandang
Keterbukaan dalam Melakukan
disabilitas.
Sosialisasi
Berdasarkan hal tersebut diatas,
Keterbukaan
sosialisasi
aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan
merupakan
Kota Bandung dalam menjalin komunikasi
penyampaian program Pemerintah Daerah
dengan
Kota
melibatkan
para
penyandang
keterbukaan
ini
Bandung
dalam
dalam
penyediaan
disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas
aksesibilitas yang ada di ruang publik bagi
cukup
penyandang disabiltas kepada masyarakat,
memahami
keinginan
para
penyandang disabilitas. Namun menurut
khususnya
para penyandang disabilitas tunanetra,
tunanetra.
tidak semua para penyandang disabilitas tunanetra
terlibat
dalam
penyandang
disabilitas
Pemerintah Daerah Kota Bandung
penyediaan
harus
mensosialisasikan
program-
program aksesibilitas lajur pemandu dan
programnya,
dengan
menjelaskan
lajur peringatan ditrotoar jalan. Sehingga
memaparkan
serta
memberikan
mereka merasa belum seimbang dan
pengarahan
terlindungi haknya.
secara terinci. Fungsi dan tujuannya dari
Hal ini mengindikasikan terdapat
program
dengan
tersebut.
cara
menjelaskan
Sosialisasi
tentang
perbedaan persepsi antara antara aparatur
pelayanan penyediaan aksesibilitas trotoar
Dinas Bina Marga dan Pengairan selaku
jalan dengan lajur pemandu dan lajur 14
Karniawati & Apriati, Aspek Transparansi Dalam Kualitas Pelayanan
peringatan ini dilakukan kepada seluruh
fungsinya. Termasuk tentang aksesibilitas
masyarakat pada umumnya tidak hanya
lajur
kepada para penyandang disabilitas saja.
ditrotoar jalan bagi penyandang disabilitas
Hal ini diperlukan agar masyarakat umum
tunanetra ini. Hal ini terlihat dari adanya
tidak
trotoar yang di gunakan untuk berdagang
menyalah
artikan
fungsi
dan
pemandu
dan
lajur
peringatan
kegunaan aksesibilitas lajur pemandu dan
atau menutup
lajur peringatan yang ada di trotoar jalan di
peringatan yang ada di trotoar sehingga
Kota Bandung.
jalur ini tidak dapat di gunakan. Ini dapat
Menurut
aparatur
Dinas
Bina
lajur pemandu dan lajur
dilihat pada trotoar di Jalan Cihampelas
Marga dan Pengairan Kota Bandung,
berikut ini :
sosialisasi program ini belum dilakukan secara optimal, sehingga banyak trotoar yang dipergunakan tidak sesuai dengan Gambar Kondisi Trotoar Jalan Cihampelas
Sumber : Hasil Penelitian, 2016
Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat
peduli
sosialisasi yang baik tentang fasilitas
terhadap fasilitas publik yang disediakan
publik khususnya aksesibilitas ditrotoar
oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung.
jalan yang tersedia di ruang publik. Hal
Adanya fasilitas publik di Kota Bandung
tersebut dapat dilakukan dengan cara
yang tidak dipergunakan sesuai fungsinya.
membuat video education, spanduk, plang
Ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas
tentang kegunaan fasilitas yang ada. Selain
Bina
itu informasi keberadaan jalur tersebut
Marga
Bandung
dan
kurang
bertindak tegas serta harus memberikan
Pengairan
dalam
15
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 1 - 17
belum sepenuhnya diketahui oleh para
dalam program aksesibilitas, sedangkan
penyandang disabilitas tunanetra sehingga
dalam
mereka belum memanfaatkan fasilitas
peneliti masih kurang terbuka dalam
tersebut.
memperkenalkan
mensosialisasikannya
program
menurut
Pemerintah
Berdasarkan pembahasan diatas,
Kota Bandung yang akan dilaksanakan
dapat katakan bahwa keterbukaan dalam
kepada masyarakat Bandung dalam hal apa
melaksanakan
kegunaan serta fungsi aksesibilitas lajur
sosialisasi
pengenalan
program pengadaan aksebilitas trotoar bagi
pemandu tersebut.
penyandang disabilitas tunanetra belum berjalan
secara
optimal.
Berdasarkan hasil penelitian dan
Sosialisasi
penarikan
kesimpulan
dilakukan,
peringatan yang ada ditrotoar jalan belum
saran bahwa Pemerintah Daerah Kota
dilaksanakan
ini
Bandung sebagai pembuat Peraturan serta
terlihat dari belum pahamnya masyarakat
Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagai
umum
tersebut.
pelaksana peraturan harus lebih optimal
Sehingga keberadaan jalur tersebut belum
lagi dalam mensosialisasikan lagi program
dapat
– program tentang aksesibel
tentang
intensif,
fungsi
dimanfaatkan
hal
jalur
secara
maksimal.
Untuk itu diperlukan kerjasama antara
peneliti
telah
mengenai fungsi lajur pemandu dan lajur
secara
maka
yang
mengajukan
kepada
masyarakat pada umummnya
aparatur dan semua lapisan masyarakat, baik
masyarakat
masyarakat
umum
penyendang
maupun
DAFTAR PUSTAKA
disabilitas
Alma,
Buchari.
2006, &
Manajemen
tunanetra agar dapat memanfaatkan jalur
Pemasaran
Pemasaran
tersebut sesuai dengan fungsinya.
Bandung : CV.Alfabeta.
Jasa,
Arief. 2007. Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dalam penelitian ini
Malang
:
BayumediaPublishing.
yaitu Transparansi yang dilakukan oleh
Berry
dan
Pasaruman.
2003.
Pemerintah Daerah Kota Bandung Beserta
“Pengaruh
aparatur terkait yaitu Dinas Bina Marga
TerhadapKepercayaan “ vol.21 24-
dan Pengairan dalam hal keterbukaan
30 (Januari 2003).
menjalin
komunikasi
dengan
para
Fitzsimmons,
Kualitas
Jurnal
James
and
penyandang disabilitas sudah terlihat baik
Fitzsimmons.
terbuka dan memberikan ruang bagi
ManagementGerson,
mereka untuk menyampaikan ide-idenya
Mengukur 16
2004.
Kepuasan
Pelayanan
Mona
J.
Service R.F.2001. Pelanggan,
Karniawati & Apriati, Aspek Transparansi Dalam Kualitas Pelayanan
Panduan
MenciptakanPelayanan
Sever, Hak etc. 2000. Service Management
yang Bermutu, alih bahasa Hesti
and
Wirdaningsih. Jakarta :PPM
Editions.Prentice Hall International,
Gasperz,
Vincent.1997.
Manajemen
bisnis
Triguno,
total.
Gramedia pustaka. Huriyati, Mahsun,Mohamad,
2006.
Pengukuran
Kinerja
Sektor
Publik,
1997.
Budaya
Kerja,
Menciptakan
Lingkungan
yang
Kondusif
untukMeningkatkan
Produktivitas
Kerja.
Tjiptono,
Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan
Fandy.
PRINSIP
2005.
SERVICE.Yogyakarta
Bandung: Alumni.
Andi. and
:
PRINSIP
–
TOTAL
Publik dan Customer Satisfaction.
Strategy
Jakarta
Golden Teravon Press.
PenerbitBPFE,Yogyakarta.
Operations,
Second
Inc.
kualitas penerapan konsep kualitas dalammanajemen
Operations,
QUALITY :
Penerbit
Information
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor :
Technology. New York : Mc Graw
26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan
Hill.
dan
Labolo. Muhadam. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan
Suatu
Undang-undang
dan
Republik
Tentang Penyandang Cacat. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009
Press Ratih. 2005. Service Marketing. Jakarta :
Tentang Pelayanan Publik
Gramedia Pustaka Utama.
Detik,
Suyanto, bagong. 2005. Metode Pnelitian Social
Negara
Indonesia Nomor 4 Tahun 1997
Pembangunannya. Jakarta : Rajawali
PT.
Penyandang
Cacat.
Kajian,
Teori,Konsep,
Pemberdayaan
:
Berbagai
Alternatif
jawabarat/2766187/tunanetra-dibandung-desak-ridwan-kamil-
Sinambela, Lijan Poltak. 2008. Reformasi
Rustanto,B.2013. Melalui http://bambang-
Kebijakan,dan Implementasi. Jakarta
rustanto.blogspot.co.id/2013/08/kons
: PT. Bumi Aksara.
ep-disabilitas.html
2012.
Kuantitatif
:
jalankan-perda-disabilitas
Teori,
Sugiyono.
Publik
Melalui
http://news.detik.com/
Pendekatan.Jakarta : Prenada Media.
Pelayanan
2015.
Metode Kualitatif
Penelitian dan
R&D.Bandung:Alfabeta.
17
