Perencana Kota & Wilayah dalam Rejim (Penataan Ruang) di Indonesia Bernardus Djonoputro Ketua Umum IAP
IKATAN AHLI PERENCANAAN (IAP) • IAP adalah satu-satunya organisasi praktisi
perencanaan kota dan daerah di Indonesia dan lembaga perencanaan profesional terbesar di kawasan Asean .
• Memiliki kantor cabang di 25 provinsi di seluruh Indonesia • Lebih dari 3,000 anggota dan 1,200 bersertifikasi Perencana, tersebar di 500+ Kota dan Kabupaten
• Lembaga Sertifikasi Profesi yang independen dan terakreditasi penuh dari Badan Sertifikasi Nasional (Dec 2015)
Program Unggulan • Indonesia Most Liveable City Index 2011,2014, 2016 • Lembaga Sertifikasi Mandiri IAP – BNSP • Negosiasi Mutual Recognition Agrrangements bidang Urban & Regional Planning ASEAN • Survey Integritas Sertifikasi dan Praktek Perencanaan 2015
Navigating The New Indonesia! 3
Tantangan Pembangunan: Dampak Perubahan global
Perubahan global: Teknologi Informasi, komunikasi, perubahan iklim, dan pengkotaan wilayah Information
Climate
communication
urbanizing
Globalisasi, e.g. Land grabbing
Paradigma pembangunan yang berubah
?
Tantangan Pembangunan: Transisi Nasional
Reformasi dan Desentralisasi pada saat yang bersamaan
Wilayah perencanaan: area baru? Laut
Ruang KKP
UU 32/2014 UU27/2007-UU1/2014
pesisir ATR?
KKLH
UUPA 5/60 UUPR 26/07
APL
(area penggunaan lain)
UU41/99 UU19/04
Kawasan hutan
Desa UU 6/2015; Otonomi Daerah UU23/2014 – UU 2/2015
Proyek Prioritas Nasional vs Rencana Tata Ruang Daerah
• Rencana tata ruang Pendukung investasi berkelanjutan • Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dengan prosedur yang tepat
Jakarta
Global Ownership andDAN power to TOL bulid RENCANA JALAN TOL NON infrastructure DI JAWA BARAT (2009-2025) RENCANA PELABUHAN LAUT CILAMAYA
9
120 KM TOL CIPALI JUNE 2015
3 8 Sentul
Metropolitan Bodebek Karpur
5
Palabuhanratu PELABUHAN LAUT PALABUHANRATU
Cariu
13
Sk.makmur
146
2 1Metropolitan
7
PELABUHAN LAUT CIREBON
BIJB & Aerocity Kertajati
Metropolitan Cirebon Raya
4
Bandung Raya
Pusat Pertumbuhan Surade Palabuhanratu Raya
Prov. Jawa Tengah
10
Pangandaran Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya
Tegalbuleud Airstrip Cidaun
11
Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya
Jalan Tol Eksisting Rencana Jalan Tol
Airstrip Rancabuya
12
Airstrip Cikalong
Jalan SNR
Kelapagenep
Rencana Jalan Alternatif Puncak
Airstrip Pangandaran
13
Catatan. • Measureable impacts, measurements density control • Kita sudah berhasil menjadikan TR sebagai isu penting di daerah • Partisipatif • Transparancy • Urban vs non-urban focus • Competencies • Kata benda vs kata kerja • Mainstreaming TR • Data management • Suara Gen-Y
Pembangunan Berkelanjutan vs Tata Ruang • Apakah produk RTR kita mampu memenuhi kebutuhan ruang untuk pertumbuhan penduduk dan menjawab tantangan masa depan? • Seberapa inovatif produk-produk perencanaan tata ruang kita mengantisipasi sekaligus mengarahkan gairah investasi agar terbentuk ruang (kota) yg berkualitas? • Konflik ruang dan kebutuhan pembangunan sektoral: balancing acts? • Bagaimana perencanaan ruang kita menumbuhkembangkan nilai unggul budaya masyarakat yang ada, sehingga ruang kita akan tumbuh dengan karakter yang kuat?
Pembangunan Berkelanjutan vs Tata Ruang • Masih sangat sedikit, bahkan boleh dibilang tidak ada, produk RTRW kita yang menerapkan secara konkrit strategi meningkatkan kapasitas adaptif sekaligus menurunkan sensitivitas kota • Dalam tataran normatif, setidaknya ada UUPR 26/2007, UUPA 5/60, UU32/2014, dan UU41/1999 yang perlu dipaduserasikan untuk memperkuat operasionalisasi dari proses perencanaan dan implementasi produk rencana • Diperlukan kepaduserasian antar regulasi terkait penataan ruang dan tanah
Pengalaman Pahit? • MPA (metropolitan Priority Area) • MP3EI • NCICD ? • Reklamasi di 15 daerah
Kebutuhan baru
Lively City
Healthy City
Happy City
Low Carbon City
Attractive City
Safe City
Bagaimana kondisi perencanaan dan Perencana di Indonesia?
Perbandingan jumlah perencana di beberapa negara Country
Number of Planners
Population
GDP per Capita (US$)
Ratio of Population/ planners
Australia
4,700
22.683.600
67.556
4.826
Hongkong
1,000
7.154.600
36.796
7.154
Indonesia
3,100
246.864.191
3.557
79,634
n/a
127.561.489
46.720
n/a
Malaysia
1,700
29.239.927
10.432
17,176
Singapura
1,000
5.312.400
51.709
5.312
n/a
66.785.001
5.480
n/a
Jepang
Thailand
Supply-demand perencana Supply estimasi lulusan tiap tahun dari 52 prodi PWK= 2.547 orang asumsi 50 % berprofesi perencana = 1.250 orang/tahun bagaimana dengan lulusan keilmuan terkait? Demand Public sector (nasional, provinsi dan kabupaten/kota), estimasi kebutuhan 1.500-2.000 perencana/tahun; belum termasuk private sectors dan masyarakat
Potensi Pasar Pemerintah • Kementerian ATR Perencana tata ruang (spatial planner) • Kementerian PUPR Perencana Infrastruktur (Infrastructure planner), Perencana kawasan permukiman skala kecil-besar (settlement planner) • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Perencana kawasan perdesaan (village planner) • Kemendagri/Bapenas Perencana Pembangunan (development planner) • Kementerian LHK Perencana Lingkungan (environmental planner) • Kementerian Perhubungan Perencana Transportasi (Transportation planner) • Kementerian KKP Perencana Kawasan Pesisir (Coastal Management Planner) Note: per Mei 2015 1 MoU, 2 on-going, 4 penjajakan awal
Kualitas Perencana • Masih terlalu mengandalkan pasar pemerintah • Minat yang rendah untuk meningkatkan kapasitas profesionalnya • Bekerja mengikuti template, BUKAN thinking out of the box • Too much on writing, not planning • Belum menjadi profesi yang ‘mahal’
CPD: Continuous professional development
Recognition model in MRA – For Engineers and Architects, MRA provide recognition of qualifications for registered ASEAN professionals. – Eligibility for recognition: • • • • •
Accredited and recognised education degree Valid registration/licensing certificate to practice Acquired practical and diversified experience Continuing professional development (CPD) No record of serious violation on technical, professional, or ethical standards 28
ASEAN Secretariat, 2014
MRA for Planners?
• Professions code: CPC 86741-Town Planning services • Town Planning Services covering development services programmes regarding land use, site selection, control and utilisation, road systems and servicing of land with a view to creating and maintaining systematic, coordinated urban planning. • Indonesia re-establish the MRA discussion in 2014 by inviting all Chairmen of Association of Planners from all ASEAN member countries.
ASEAN Secretariat, 2014
ASEAN Secretariat, 2014
Langkah pengembalian RTR sebagai matra spasial pembangunan •
Menempatkan kembali rencana tata ruang sebagai matra spasial pembangunan melalui: –
Pencabutan Surat Edaran Menko Perekonomian No. S-163/M.EKON/07/2015 tentang Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota
–
Revisi Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, khususnya pasal 19 ayat 2
•
Mendorong Pemerintah dan DPR melakukan peninjauan kembali UU Penataan Ruang, terutama pada bagian pembagian peran pemerintah, sifat rencana tata ruang yang mutatis mutandis, dan ketentuan sanksi
•
Mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengharmonisasikan produk rencana tata ruang dengan informasi pertanahan
•
Meminta Pemerintah untuk menempatkan pengaturan ruang untuk darat, laut, udara, ke dalam satu Undang-undang penataan ruang secara harmonis.
Terima kasih.
