Muhammad Hatta 1112112000025 Ilmu Politik VI A Perbandingan Institusi Politik Vietnam – Laos Vietnam dan Laos, kedua negara yang bertetanggaan ini memiliki sistem pemerintahan yang relatif sama. Sebagai negara yang sama-sama menjadikan komunis sebagai ideologi negaranya, Vietnam dan Laos memiliki sistem kepartaian yang sama, yaitu sistem partai tunggal, dimana hanya ada satu partai yang berkuasa dan sangat mndominasi jalannya pemerintahan. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba membandingkan partai poltiik yang ada di Vietnam dengan partai yang ada di Laos, sebagai sebuah institusi. Karena, meskipun konstitusi ini bisa dilihat dari berbagai macam bentuk, tetapi institusi dapat memberikan pemaham yang menggambarkan tentang sistem politik.1 Institutionalism comes in many Xavors, but they are all perspectives for understanding and improving political systems
Vietnam Vietnam adalah negara sosialis dengan sistem kepartaian satu partai atau partai tunggal, partai tersebut adalah Partai Komunis Vietnam (Communist Party of Vietnam) yang telah memerintah di Vietnam sejak tahun 1954 di kawasan Vietnam Utara dan baru pada tahun 1975 partai tersebut memerintah di seluruh wilayah Vietnam.2 Vietnam memiliki struktur pemerintahan dengan lembaga eksekutif yang terbilang cukup banyak, dimana negara dikepalai oleh Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan pemerinitahan dikepalai oleh Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Vietnam juga memiliki kabinet yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh Dewan Nasional. Presiden sendiri ditunjuk oleh Dewan Nasional dari salah satu anggotanya, kemudian presiden menunjuk salah satu dari anggota Dewan Nasional sebagai Perdana Menteri, baru kemudian Perdana Menteri menunjuk wakilwakilnya dengan persetujuan Dewan Nasional. Dewan Nasioanal sendiri adalah lembaga legislatif di Vietnam yang dipilih berdasarkan suara terbanyak. Semua jabatan tersebut 1 2
R. A. W., Rhodes, dkk., Political Institutions, Oxpord University Press, Ney York, 2006, h. 4. Tuong Vu, Party and Party System in Communist Vietnam, University of Oregon, PDF., h. 1.
1
berlaku selama satu periode, lima tahun.3 Dilihat dari bentuk dan struktur pemerintahannya, Vietnam bisa saja melakukan semua itu tanpa ada protes yang berarti, mengingat Vietnam bukanlah negara demokratis. Semua kepentingan politik didominiasi oleh satu partai yang berkuasa. Sehingga secara teoritis, Vietnam dapat menjadi negara yang stabil secara politik. Namun, sebagai sebuah institusi, partai tunggal yang ada di Vietnam dapat mengindikatorkan dirinya sebagai istitusi yang baik atau tidak adalah hal lain. Partai Komunis Vietnam adalah salah satu partai di dunia yang dapat memerintah selama rentang waktu yang sangat lama. Yang telah memerintah selama 71 tahun lebih. Rekor baikyang pegang oleh Partai Komunis Vietnam hanya dapat dikalahkan oleh Partai Komunis Uni Soviet (Communist Party of the Soviet Union) yang sekarang telah berubah menjadi Rusia.4 Meskipun dalam perjalanannya selama memerintah tidak selalu berjalan mulus. Bahkan Partai Komunis Vietnam pernah mengalami krisis, terutama ketika terjadi perang saudara antara Vietnam Utara yang didukung oleh Komunis, yakni China dan Rusia, melawan Vietnam Selatan yang disokong penuh oleh Amerika Serikat. Partai Komunis Vietnam pertama kali didirikan di Makau pada tahun 1930 oleh kader-kader komunis Vietnam yang dididik di Rusia, pembentukan Partai Komunis Vietnam ini dibina langsung oleh Comintern yang berpusat di Moscow.5 Tujuan awal dari pembentukan partai ini adalah selain untuk menyebarluaskan paham komunis, tentu saja untuk melawan rezim kolonial. Perjuangan awalnya tidaklah mudah, bahkan pada awalberdirinya, Partai Komunis Vietnam merupakan gerakan bawah tanah yang melakukan pergerakan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Sebelum dilembagakannya Partai Komunis Vietnam setelah kemerdekaan, Partai Komunis Vietnam seringkali mendapatkan perlakuan kasar secara politik oleh pihak kolonial. Partai Komunis Vietnam resmi dilembagakan sebagai partai politk pada tahun 1948, namun akibat kondisi Vietnam yang tegang akibat perang saudara, Partai Komunis Vietnam mengalami, apa yang disebut oleh Le Hong Hiep sebagai de-nstitutionalization pada tahun 1963 hingga 1985. Baru kemudian sejak tahun 1986 setelah ketegangan mereda para pemimpin kembali melakukan re-intitutionalize terhadap Partai Komunis Vietnam dan
3
Bappenas.go.id, Vietnam, diakses pada hari minggu pukul 16.18 WIB.
4
Le Hong Hiep, The One Party-State and Prospects for Democratization in Vietnam, Perspective, Singapore,
2013, h. 3. 5 Ibid, h. 7.
2
jadilah Vietnam dengan sistem kepartaian tunggal yang bertahan hingga saat ini.6 Meskipun pada tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan di Vietnam memiliki banyak faksi politik, namun partai tunggal, Partai Komunis Vietnam dapat memonopoli kekuasaan politik melembagakan partai sehingga partai dapat mengatur dan mencampuri urusan masyarakat secara keseluruhan. Untuk melihat apakah Partai Komunis Vietnam telah baak atau sebaliknya sebagai institusi politik, kita dapat menggunakan prespektif tradisional yang mengatakan bahwa “Institutions are the rules of the game that steer what actors do”. Dari pandangan tersebut, sebagai institusi politik, Partai Komunis Vietnan dapat dikatan sebagai institusi yang baik, mengingat tidak ada sistem kepartaian yang dapat membuat partai politik secara total menjalankan fungsinya selain sistem kepartaian di negara otoriter, termasuk negara komunis dengan sistem kepartaian tunggal meskipun fungsinya tersebut dijalankan dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan elit saja. Pandangan tersebut bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh James G.March dan Johan P. Olsen, bahwa institusi politik adalah apa yang digambarkan untuk mengorganisir kebijakan dan mengatur dampak dari otoritas dan kekuasaan yang dikonstitusikan, dilegitimasi,kontrol dan disalurkan kembali. Isntitusiitu digunakan sebagai penjamiin kehidupan politik yang dapat saling menerima dan memberi.7 Dari pandangan tersebut jelas Partai Komunis Vietnam bukanlah sebuah institusi yang baik. Namun menurut saya, pandangan James dan Johan tersebut lebih mengarah pada insitutsi yang ada di negaranegara demokratis, sehingga tidak dapat begitu saja diterapkan di negara komunis seperti Vietnam. Partai politik sebagai institusi dalam teori standarisasi demokrasi atau pandangan tentang syarat minimal sebuah negara bisa dikatakan demokrasi oleh Samuel Huntington tidak berlaku di Vietnam. Namun muncul satu pertanyaan, apakah mungkin terjadi demokratisasi di Vietnam engingat Vietnamsendiri memiliki institusi yang dapat menjadi bagian dari syarat demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu kembali melihat sejarah kepartaian Vietnam dan
dipadukan dengankondisi
Vietnam
yang sekarang.
Dalam sejarah
kepartaiannya, Vietnam pernah mengalami de-institutionalization dimana Partai Komunis 6 7
Ibid, h. 6. R. A. W., Rhodes, dkk., Political Institutions, Oxpord University Press, Ney York, 2006, h. 8.
3
Vietnam ditarik dari kedudukannya sebagai sebuah lembaga yang diakibatkan kondisi politik yang tidak stabil akibat konflik. Dengan kondisi sekarang, meskipun pengaruh Amerika dan Perancis di Vietnam bagian selatan telah berkurang, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi konflik oleh rakyat Vietnam sendiri jika pemerintahan tidak berjalan baik. Kondisi ini dapat membuat Partai Komunis Vietnam kembali di tarik dari kelembagaan, jika itu terjadi, menurut Le Hong Hiep, peluang terjadinya demokratisasi dapt terbuka.8
Laos Lao People's Democratic Republic atau Laos adalah negara dengan sistem sosialis yang tidak jauh berbeda dengan tetangganya, Vietnam dan China. Laos memiliki sistem kepartaian yang juga mirip dengan Vietnam, yaitu sistem partai tunggal dengan partai Lao People’s Revolutionary Party sebagai partai pemerintah yang memonopoli kekuasaan secara penuh,9 negara Los ini dikepalai oleh seorang presiden dan wakilnya, sedangkan di pemerintahan dikepl oleh perdana menteri dan wakil-wakilnya yang dibantu oleh kabinet. Presiden dan Wakil Presiden di Laos dipilih oleh sidang nasional untuk masa jabatan lima tahun. kemudian Presiden menunjuk seorang Perdana Menteri yang juga disetuji oleh Dewan Naional. Sedangkan lembaga legislatif, yakni Dewan Nasional dipilih berdasarkan suara terbanyak.10 Sebenarnya di Laos terdapat partai lain selain partai pemerintah, namun keberadaannya diasingkan. Pada pemilu tahun 2006, dari 115 kursi, 113 kursi diduduki oleh partai Lao People’s Revoluntary Party (LPRP) danhanya 2 kursi yang berasal dari selain LPRP. Ini menunjukkan betapa superiornya dominasi LPRP di Laos. LPRP sendiri pada sejarahnya awalnya merupakan bagian dari partai komunis dari Vietnam, dan baru terbangun sebagai partai Laos sendiri pada tahun 1936. Pada tahun 1955 ketika terjadi
8
Le Hong Hiep, The One Party-State and Prospects for Democratization in Vietnam, Perspective, Singapore, 2013, h. 20. 9 John Fuston, Goverment And Politics In Southest Asia, Institute of Southeast Asian Stuadies, Pasir Panjang, Singapore, 2001, h. 132. 10
Bappenas.go.id, Laos, diakses pada hari minggu pukul 20.41.
4
kongres partai yang pertama, barulah Partai Rakyat Laos dideklarasikan yang kemudian pada kongres keduanya pada tahun 1975 berubah menjadi seperti sekarang.11 Sebagai satu-satunya partai yang diakui pemerintah, LPRP tidak jauh berbeda dengan Partai Komunis Vietnam, mereka sama-sama mendominasi jalannya pemerintahan. Bahkan seluruh rakyat Laos di klaim sebagai anggota LPRP.12 Dalam tubuh LPRP sendirimasih ada organ yang lebih tinggi lagi, yaitu Political Bureu, yang berisikan sepuluh orang anggota, namun dengan kematian salah satu dari sepuluh anggota tersebut terjadi kekosongan pada satu kursi dan tidak dilakukan penggantian. Anggota Politburo dipilih dari dan oleh komite pusat (Central Committe) di partai.13 LPRP di Laos tidak hanya mengatur kehidupan politik saja, bahkan penagruh mereka sampai keruang privat rakyat Laos. Pendidikan dipolitisasi adalah hal biasa, tapi di Laos, agama pun berada pada pengawasan partai. Secara institusional, partai LPRP di Laos tidak jauh berbeda, dengan menggunakan pendekatan yang sama pada Partai Komunis Vietnam, saya berkesimpulan bahwa secara institusional, partai yang ada di Laos cukup baik untuk ukuran negara non-demokrasi. Terbukti dengan pengaruhnya yang sangat luas dalam setiap sendi kehidupan rakyat Laos. Meskipun beberapa fungsi partai politik dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda dengan partai politik yang ada di negara demokrasi. Jika Vietnam diprediksi oleh LE Hong Hiep memiliki kemungkinan terjadinya demokratisasi, menurut saya Laos tidak memiliki kemungkinan itu. Mengingat bahwa hampir setiap negara komunis di dunia, termasuk Laos sudah tidak terlalu bergantung pada ideologi mereka.
11
Martin Stuart-Fox, Politics and Reform in the Lao People’s Democratic Republic, University of Queensland, 2005, h. 10. 12 www.state.gov, laos, diakses pada hari minggu pukul 20.58. 13 Martin Stuart-Fox, Politics and Reform in the Lao People’s Democratic Republic, University of Queensland, 2005, h. 11.
5
