WALIKOTA SURAKARTA PERATURANWALIKOTASURAKARTA NOMOR 1-C TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANRETRIBUSI PELAYANANPASAR DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTASURAKARTA, Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota "3urakarta Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribus~ Daerah, dipandang perlu menetaFkan pedoman pada Bab III Retribusi Jasa Umum Bagian Kesembilan Retribusi Pelayanan Pasar, agar jelas dalam pelaksanaannya;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar;
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun Pembentukan Daerah-daerah Kota Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Neg¥a Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tnmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1
1950 tentang Besar dalam Tengah, Jawa (Berita Negara 45);
4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan B'arang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pe~erintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Te,hun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 l'fomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopesia Nomor 4855);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Remberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan P~ak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nef'gara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KeIja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KeIja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8); 11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1); 2
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); 13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 ·tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PADA BAB III RETRIBUSI JASA UMUM BAGIANKESEMBlLANRETRIBUSI PELAYANANPASAR. BAB I KETENTUANUMUM Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menu rut asas otonumi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T un 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggar Pemerintahan Daerah. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apa pun, frrma, kongsi, kopera i, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Dinas adalah Dinas 'Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. 8. 'Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. 9. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuK menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 10. Pasar Tradisional Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjualan lebih dari 1 (satu) yang dibangun dan dikelola Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan pelataran yang dimiliki / dikelola oleh
3
pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat/koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual bell barang dagangan melalui tawar menawar. 11. Klasifikasipasar adalah penggolonganpasar menurut jenis pasar yang dimasukkan dalam kelas pasar sesuai dengan kriteria penilaian yang ditentukan. . 12. Kelas Pasar adalah tingkatan pasar yang telah ditentukan berdasarkan .kriteria penilaian pasar. 13. Kriteria pasar adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan pasar. 14. Kartu Tanda Pengenal Pedagang dan selanjutnya disingkat KTPPadalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. 15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 16. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin pelayanan pasar yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau Badan. 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh KepalaDaerah. 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
4
BAB II NAMA,OBJEK, SUBYEKDAN GOLONGANRETRIBUSI Pasa12 (1) Atas pelayanan yang diberikan bagi setiap orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar dipungut Retribusi Pelayanan Pasar. (2)
Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dike lola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(3)
Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan Badan yang memperoleh fasilitas pelayanan pasar.
(4)
Retribusi umum.
(5)
Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dike lola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
pelayanan
pasar
termasuk
golongan
retribusi
pelayanan
BAB III TATACARAiPENGELOLAAN Pasa13 Setiap penempatan harus mendapatkan
pelataran, los, kios di pasar tradisional/ sederhana ijin tertulis dari Dinas, atas nama Walikota. BABIV RETRIBUSI Bagian Kesatu Masa Retribusi Pasal4
(1)
Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pasar.
(2)
Saat retribusi terutang adalah dokumen lain yang dipersamakan.
pada
saat
ditetapkan
batas
SKRD atau
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 5 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas letak, rona tempat, kelas pasar, luas tempat dasaran, alokasi beban biaya yang dipikul untuk menyelenggarakan fasilitas pasar. 5
(2) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan sebagai berikut: • NO 1 a. Letak
DASAR
2
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
URAIAN 3 1. Terjangkau; 2. Kurang terjangkau; 3. Sangat Kurang Terjangkau.
b.
Zona Tempat
yang Ketentuan-ketentuan mengatur pemanfaatan ruang pada pasar dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rind pada tata ruang pasar.
c.
Kelas Pasar
lolA 2. I B 3. II A 4. II B 5. III A 6. III B
d.
Luas Tempat Dasaran
1. > 11.000 m2 2. > 3.500 m2 3. > 2.000 m2 4. > 1.000 m2 5. < 1.000 m2
e.
Fasilitas Pasar
1. Lengkap Sekali 2. Lengkap 3. Kurang Lengkap
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal6 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, letak, zona tempat, kelas pasar, jangka waktu pemakaian, dan pemakaian daya listrik lingkungan. Pasal 7 (1)
Besarnya tarif retribusi untuk los, kios per m2/hari adalah 0,1 %0 (noI koma satu per mil) dari Taksiran Nilai Tempat Dasaran (TNTD).
(2) TNTD sebagaimana .dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini .
.
(3) TNTD sekurang kurangnya 2 (dua) tahun dapat ditinjau kembali.
6
Pasal8 Besarnya tarif retribusi Pasar Kelas I : Rp. Pasar Kelas II : Rp. Pasar Kelas III : Rp.
untuk pelataran adalah : 500/m2/hari. 300/m2/hari. 200/m2/hari.
BABV TATACARAPEMUNGUTAN,TATACARAPEMBAYARAN, DAN SANKSIADMINISTRASI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal9 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan
(1) dapat berupa karcis atau kanu.
(3)
SKRD atau dokumen lain
sebagaimana
dimaksud pad a ayat
Petugas dan/atau pejabat yang menerima pembayaran retribusi wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah 1 x 24 jam. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasall0
(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang tetapkan dengan menggunakan SSRD, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2)
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana (1) dapat berupa bendel 17 dan bendel 26.
dimaksud pada ayat
Pasalll (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
pada ayat (1) pasal ini
Bagian Ketiga Karcis dan Kartu Retribusi Pasal12 (1) Karcis dan kartu retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) sebelum dipergunakan harus diperporasi atau diberi tanda pengesahan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. 7
(2)
Ketentuan format Karcis sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat : nomor seri dan/ atau nom or urut, dasar hukum, logo Pemerintah Kota Surakarta, nama Dinas, nominal tarif retribusi.
(3)
Ketentuan format kartu sebagaimana dimaksud pad a pasal 9 ayat (2) sekurang kurangnya memuat : nomor urut, dasar hukum, logo Pemerintah Kota Surakarta, nama dinas, nama dan kelas pasar, nama wajib retribusi, nomor kios/los, luas dasaran, tanggal, bulan, tahun, nominal tarif retribusi. BABYl PENAGIHANRETRIBUSI Bagian Kesatu Surat Tagihan Retribusi Pasal 13
(1) Walikota dapat menerbitkan STRDjika: a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi f!.dministratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per sen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi. Bagian Kedua Tata Cara Penagihan Pasal 14 (1)
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran. (3)
dimaksud
pad a ayat (1)
SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
8
BAB VII TATACAM PENGURANGAN,KERINGANANDAN PEMBEBASANRETRIBUSI Bagian Kesatu Umum Pasal15 (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2)
Pengurangan, keringanan dan pembebasan ~emampuan Wajib Retribusi.
diberikan dengan melihat
Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Keringanan Dengan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi Pasal16 (1) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (2) Persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas, sehingga Wajib Retribusi tidak akan mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya. (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta : a. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan bt:sarnya angsuran; atau b. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. (4)
Persyaratan yang mendukung permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut : a. surat permohonan pengangsuran atau penundaan ditandatangani oleh Wajib Retribusi; b. fotocopy KTPPi dan c. fotocopy STRD.
(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi sehingga Wajib Retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.
9
Pasal 17 (1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang retribusi berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) .
(2) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 16 ayat (3) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi untuk permohonan penundaan atas utang retribusi berupa retribusi yang masih harns dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). Pasal 18 (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang retribusi yang sarna besar untuk setiap angsuran. (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang retribusi yang ditunda pelunasannya. (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang retribusi. (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran. Pasal 19 (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. menyetujui jumlah angsuran retribusi danl atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi; b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Walikota atau pejabat yang ditunjuk; atau c. menolak permohonan Wajib Retribusi. (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan
10
Penundaan Pembayaran Retribusi harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari keIja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari keIja terse but berakhir. (4)
Dalam hal permohonan Wajib Retribusi disetujui, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi.
(5)
Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Walikota menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuranj Penundaan Pembayaran Retribusi. Bagian Kedua Tata Cara Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi Pasal20
(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi: a. karena kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi; atau b. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah. (3) Pengurangan danjatau pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal teIjadi force majeur yaitu bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan. (4) Kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah objek retribusi yang Wajib Retribusinya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin. (5) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor. (6) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan yangjelas; b. melampirkan dokumen : 1) fotokopi KTPP; 2) fotocopi STRD; 3) surat keterangan keadaan force majeur Wajib Retribusi dalam hal objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan. (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-Iambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan.
11
Pasal21 Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi yang terutang yang tercantum dalam STRD. Pasal22 Pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan: a. maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau b. maksimal sebesar ~OO%(seratus persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). BAB VIII PENUTUP Pasal23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan 1m sepanjang menyangkut teknis pelaksana, diatur lebih lanjut oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Pasal24 Pera~turan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berata daerah Kota Surakarta
~o,~ SURAKARTA,
Diundangkan di Surakarta pada tan ~ JA~U~\
~O\~
. ~IN
Em~=m:ERAH KOTASURAKARTA TAHUN~O\~NOMOR ~
12
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOM OR \ -C iAl1lJTi ~OldTANGGAL : ; jA\'\v~i .9.01~
PENETAPAN KELAS PASAR DAN TAKSlRAN NILAI TEMPAT DASARAN PASAR
NO
PASAR
KELAS
1 1.
2
3
Singosaren
2.
KIOS
LOS
(Dalam Rupiah)
(Dalam Rupiah)
IA
4 6.000.000
5 3.100.000
Klewer
IA
4.600.000
1.870.000
3.
Legi
lA
3.100.000
1.870.000
4.
Nusukan
IA
3.100.000
1.870.000
5.
Gede
IA
3.100.000
1.870.000
6.
Harjodaksino
IB
2.875.000
1.720.000
7.
Jongke
IE
2.875.000
1.720.000
8.
Notoharjo
IB
2.875.000
1.720.000
9.
Gading
llA
1.975.000
1.400.000
10.
Ngarsopuro
lIA
1.975.000
1.400.000
11.
Sidodadi
IlA
1.975.000
1.400.000
12.
Purwosari
IlA
1.975.000
1.400.000
13.
Kadipol0
IlA
1.975.000
1.400.000
14.
Ledoksari
IlA
1.975.000
1.400.000
15.
Mojosongo
IlA
1.975.000
1.400.000
16.
Rejosari
IlA
1.975.000
1.400.000
17.
Turisari
llA
1.975.000
1.400.000
18.
Depok
lIA
1.975.000
1.400.000
19.
Pucang Sawit
IIA
1.975.000
1.400.000
20.
Ayu
IlA
1.975.000
1.400.000
21.
Pan ggungrej a
IlA
1.975.000
1.400.000
22.
Cinderamata
lIA
1.975.000
1.400.000
23.
Triwindu
lIB
1.825.000
1.320.000
24.
Kembang
lIB
1.825.000
1.320.000
25.
Kabangan
lIB
1.825.000
1.320.000
26.
Jebres
lIB
1.825.000
1.320.000
27.
Tanggul
lIB
1.825.000
1.320.000
28.
Ayam
lIB
1.825.000
1.320.000
29.
Kliwon
lIB
1.825.000
1.320.000
30.
Mebel
lIB
1.825.000
1.320.000
31.
Penumping
lIB
1.825.000
1.320.000
32.
Elpabes
IlIA
1.250.000
900.000
1 ~3.
2 Ngernplak
3 IlIA
4 1.250.000
5
34.
Bangunharjo
IlIA
1.250.000
900.000
35.
Sidornulyo
IlIA
1.250.000
900.000
36.
Sangkrah
IlIA
1.250.000
900.000
37.
Buah Jurug
IlIA
1.250.000
900.000
38.
Tunggulsari
IlIA
1.250.000
900.000
39.
Mojosongo P
I1IB
1.050.000
750.000
40.
Joglo
I1IB
1.050.000
750.000
41.
Barnbu
I1IB
1.050.000
750.000
42.
Ngurnbul
I1IB
1.050.000
750.000
43.
Besi Tua
I1IB
1.050.000
750.000
900.000
~;:i;'li~~SURAKARTA,
