PERATURAN YAYASAN NO.
TAHUN 2010 TENTANG
KEPEGAWAIAN ALMARJAN
BEKASI TAHUN 2010 Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
0
PERATURAN YAYASAN NO. TAHUN 2010 TENTANG KEPEGAWAIAN ALMARJAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA BIJAKSANA KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM BUDI LUHUR Menimbang : a.
bahwa Peraturan Yayasan tentang Tenaga Edukasi No. 62 tahun 2002, telah berlaku sejak ditetapkan, namun dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan tata aturan kepegawaian sehingga tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan kelembagaan di Yayasan dan permasalahan kepegawaian lainnya.
: b.
bahwa perubahan dan penggatian tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban tata aturan kepegawaian, serta memberikan pemahaman yang benar kepada seluruh Pegawai di AlMarjan,
c.
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a”, dan “b”, maka dipandang perlu dan mendesak untuk membentuk peraturan tentang Kepegawaian AlMarjan.
Mengingat : H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 4 Tahun 2002, junto Akta Notaris Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH, No. 73 Tahun 1986
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN YAYASAN TENTANG KEPEGAWAIAN ALMARJAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ; 1. 2.
Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Budi Luhur Lembaga Satuan adalah lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan meliputi, Satuan Upaya, Satuan Konsultatif atau Dewan Pakar, dan Satuan Pendukung atau Pelaksana Harian. Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
1
3.
4. 5. 6. 7.
8.
Lembaga Satuan Upaya atau juga disebut sebagai Amal Usaha adalah lembaga yang secara organis melaksanakan upaya-upaya misi Yayasan di bidang Pendidikan, Sosial, Dakwah, Ekonomi, serta Riset Pengembangan SDM. Satuan Sekolah adalah unit satuan bidang pendidikan meliputi jenjang Pra Sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Tinggi. Pimpinan Satuan adalah Pejabat Struktural yang memimpin Lembaga Satuan. Pimpinan Unit adalah Pejabat Struktural yang memimpin Lembaga Unit. Pegawai AlMarjan adalah seorang yang memenuhi syarat menurut peraturan, diangkat oleh Pejabat berwenang, untuk mengabdikan diri membagi kemampuan dan keahlian untuk suatu tugas jabatan, atau diserahi tugas lainnya menurut peraturan, dan diberi gaji, honorarium, atau jenis upah lainnya menurut peraturan yang berlaku. Untuk selanjutnya cukup disebut Pegawai. Khusus dalam lingkup pendidikan, Pegawai dapat berarti Tenaga Kependidikan, yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedang, Tenaga Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pasal 2
1) Pengurus Yayasan mempunyai kebijaksanaan, bahwa setiap Pegawai diberi kesempatan untuk berkembang tanpa membedakan suku, ras, dan ditempatkan sesuai bidang tugas, skill dan atau formasi pegawai yang dibutuhkan. 2) Dalam hal hubungan kerja, Pegawai berkedudukan sebagai unsur Yayasan yang menjalankan tugas dan kewajiban, agar dilaksanakan dengan penuh loyalitas, dedikasi, professional dan produktif, serta mengakui bahwa Pengangkatan, Rotasi serta Pemberhentian Pegawai untuk suatu jabatan merupakan wewenang dan hak Yayasan.
BAB II SELEKSI Pasal 3 (1) Seleksi adalah pengadaan Pegawai sebagai orang atau pihak yang akan mengabdikan dirinya dan akan terikat kerja dengan memperoleh hak dan kewajiban, serta ditetapkan status dan jabatannya melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan. (2) Seleksi Pegawai dilakukan atas persetujuan Yayasan berdasarkan usulan dari Lembaga Satuan untuk mencapai target program kerja yang ditetapkan dalam waktu tertentu. (3) Bahwa selayaknya setiap Lembaga Satuan yang memerlukan tambahan personal terlebih dahulu melakukan pengkajian yang mendalam sebagai dasar pembuatan program kerja yang mencakup segala aspek terkait, termasuk di dalamnya pertimbangan cost and benefit ratio dan lainnya. (4) Kegiatan seleksi Pegawai dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dalam setahun, atau sewaktu-waktu yang dalam keadaan tertentu mengharuskan adanya seleksi. Pasal 4 Formasi atau susunan untuk masing-masing tugas didasarkan atas : Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
2
a. b. c. d. e. f. g. h.
Jenis Pekerjaan; Ikhtisar Jabatan; Rincian Tugas; Tanggung Jawab Jabatan; Hasil Kerja; Target Kerja; Persyaratan Jabatan; Golongan Jabatan; Pasal 5
(1) Seleksi sebagaimana Pasal 3 terdiri dari : a. Pra-seleksi; b. Verifikasi Administratif; c. Pelaksanaan Seleksi, dan; d. Penetapan Hasil Seleksi; (2) Pra-seleksi terdiri dari perencanaan, publikasi lowongan dan pelamaran (3) Verifikasi administrasi terdiri dari pemeriksaan berkas lamaran, penyaringan yang disesuaikan tingkat pendidikan terakhir, pengalaman kerja atau referensi riwayat pelamar sesuai formasi kerja yang dibutuhkan sehingga diperoleh gambaran sosok pelamar. (4) Pelaksanaan seleksi meliputi Test Fungsional , Test Psikologi, Test Baca Al-Quran serta Amaliyah Ibadah, Wawancara, dan atau tes lainnya yang dianggap relevan, seperti keterampilan dasar-dasar komputer, Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan atau bahasa asing lainnya. (5) Penetapan hasil seleksi adalah penilaian akhir calon Pegawai guna dilakukan penetapan oleh Yayasan menjadi Pegawai Tidak Tetap Terbatas, atau Pegawai Tetap Terbatas. Penetapan oleh Pimpinan Satuan menjadi Pegawai Tidak Tetap Tidak Terbatas. (6) Setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (WNA) yang beragama Islam berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti proses seleksi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pengurus Yayasan. (7) Khusus untuk WNA, yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban dari seluruh aspek legalitas izin tinggal, sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku di Indonesia. Pasal 6 Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang pelamar untuk calon pegawai adalah : a. Setia kepada sumber utama Islam: Al-Quran dan As-Sunnah; b. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; c. Berakhlaqul karimah/berbudi luhur; d. Berusia serendah-rendahnya 17 (tujuh belas) tahun; e. Berbadan sehat, tidak merokok dan bebas dari narkoba; f. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dibuktikan Surat Pernyataan tertulis dari pelamar; g. Bersedia ditempatkan di lokasi kerja manapun; h. Mempunyai pendidikan atau, kecakapan yang diperlukan; i. Memenuhi persyaratan lain yang diperlukan. Pasal 7 Seleksi Tenaga Pegawai dipublikasikan secara luas, dengan mencantumkan: Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah formasi yang dibutuhkan Jenis lowongan formasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Alamat atau tempat lamaran ditujukan. Batas waktu pengajuan lamaran. Lain-lain atau informasi penting yang harus diketahui pelamar. Pasal 8
Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang dilampiri: (1) Daftar riwayat hidup. (2) Salinan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) terakhir dilegalisir. (3) Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari pihak berwajib. (4) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter dan Tidak Merokok. (5) Pas photo menurut ukuran yang ditentukan. (6) Salinan sah surat keterangan pengalaman kerja (bagi yang berpengalaman bekerja). (7) Surat keterangan lainnya yang diminta oleh Yayasan. Pasal 9 (1) Surat lamaran akan diperlakukan seadil-adilnya guna mendapat pegawai yang tepat sesuai yang diharapkan. (2) Surat lamaran yang tidak memenuhi persyaratan akan diusahakan untuk dikembalikan ke pelamar. (3) Apabila memungkinkan, penolakan lamaran dapat disampaikan melalui saluran informasi telepon maupun yang lainnya sesuai kebutuhan. Pasal 10 (1) Pelamar yang memenuhi syarat akan dipanggil melalui surat atau saluran komunikasi, untuk mengikuti Pelaksanaan Seleksi. (2) Pelaksanaan Seleksi diselenggarakan oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari unsur: a. Pengurus Yayasan, dan atau b. Satuan yang mengajukan tambahan personel pegawai dengan terlebih dahulu mendapat Persetujuan dari Yayasan. (3) Bila dianggap perlu, Panitia Seleksi dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang secara professional memberi rekomendasi kepada Panitia Seleksi. (4) Tugas penilaian ujian saringan tersebut adalah : a. menyiapkan bahan ujian; b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian; c. menentukan jadwal dan tempat ujian; d. memeriksa dan menentukan hasil ujian. (5) Bahan ujian meliputi antara lain: a. Psikotes atau ujian kepribadian b. Pengetahuan umum, agama Islam dan praktek ibadah; c. Praktek mengajar (microteaching) bagi pegawai akademik, atau tes praktek sesuai formasi, d. Pengetahuan teknis lainnya yang dipandang perlu; e. Wawancara (interview) Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
4
(6) Panitia yang melaksanakan tugas mewawancarai pelamar dianggap perlu mengadakan ekspektasi tentang segala hal, termasuk memberi penjelasan mengenai kondisi, struktur penggajian dan lainnya, dalam rangka mengadakan penyesuian dan menumbuhkan minat. (7) Panitia mengadakan rapat penilaian akhir untuk kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan Lembaga Satuan dan atau Pengurus Yayasan secara tertulis untuk diadakan pertimbangan seorang pelamar diterima atau tidak. Dalam hal seleksi Pegawai Tidak Tetap yang menjalani masa kontrak yang telah ditentukan, hasil rekomendasi cukup dapat disampaikan kepada Pimpinan Unit. Pasal 11 (1) Nama pelamar yang diterima diumumkan atau dipanggil melalui surat atau pemberitahuan lainnya pada waktu yang telah ditentukan. (2) Pengurus Yayasan dan atau Pimpinan satuan atas nama Pengurus Yayasan, akan mengadakan briefing terhadap calon Tenaga tentang penjelasan : a. Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKKB) atau Surat Perjanjian Kerja (SPK); b. Struktur gaji, golongan dan jabatan; c. Pengenalan visi, misi dan tujuan Yayasan; d. Peraturan kepegawaian; e. Pengenalan standar prosedur operasional pekerjaan; f. Pengenalan lingkungan kerja dan rekan kerja. Pasal 12 (1) Kesepakatan antara Yayasan dan calon Pegawai akan dituangkan dalam SKKB yang ditandatangani kedua belah pihak, dan akan mengikat keduanya serta menentukan hak dan kewajiban. (2) Penandatanganan SKKB di pihak Yayasan dilaksanakan oleh Ketua Pengurus Yayasan, atau di Pihak Lembaga Satuan oleh Kepala Lembaga Satuan sesuai status pegawai yang akan diatur di bawah ini. (3) Ketentuan seleksi sebagaimana Pasal 10 dan Pasal 11 di atas dapat dikecualikan dalam keadaan tertentu sesuai kewenangan Yayasan, dengan catatan setelah ditetapkan sebagai Pegawai, wajib menjalani Test Seleksi dengan mempertimbangkan performa kerja selama menjadi Pegawai, sehingga performa kerja dapat dianggap sebagai bagian dari Penilaian. (4) Pasal ini ayat (3), berlaku bagi Calon Pegawai yang mendapat referensi dari Pihak terpercaya. BAB III STATUS Pasal 13 Status adalah kedudukan Pegawai yang ditempatkan di unit kerja guna menentukan peran dan tugas. Pasal 14 (1) Susunan status Pegawai terdiri dari : a. Pegawai Tetap (PT1) b. Pegawai Tetap Terbatas (PT2) c. Pegawai Tidak Tetap Terbatas (PT3); d. Pegawai Tidak Tetap Tidak Terbatas (PT4); Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
5
(2) Status pertama yang akan diberikan kepada Pegawai Tetap adalah Pegawai Tidak Tetap Terbatas (PT3), kecuali Pegawai yang dinyatakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka statusnya adalah Pegawai Tidak Tetap Tidak Terbatas (PT4). (3) Status pertama dapat diberikan sebagai Pegawai Tetap Terbatas (PT2), apabila Pegawai memiliki keahlian, kompetensi, serta mempunyai riwayat pekerjaan yang dibuktikan dengan portofolio, sehingga dengan keahlian, kompetensi dan komitmen akan mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Lembaga. (4) Penetapan status Pegawai oleh Yayasan, kecuali status PT4 dapat dilakukan penetapan oleh Lembaga Satuan yang mengadakan PKWT, dengan memberitahukan kepada Yayasan. (5) Penetapan dan perubahan status Pegawai ditentukan oleh masa kerja dan penilaian prestasi kerja, serta pertimbangan penting lainnya oleh Yayasan, dengan memperhatikan usulan atau saran-saran dari Pimpinan Lembaga Satuan. Pasal 15 (1) Pegawai Tetap (PT1) adalah Pegawai yang telah menjalani masa percobaan dan orientasi masingmasing selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan, dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap. (2) Pegawai yang memegang jabatan struktural harus berstatus PT1, (3) Sistem Waktu Kerja PT1 adalah Fulltime (penuh waktu), dengan jumlah jam kerja terdiri dari Reguler Aktif (RA), atau Reguler Pasif (RP). RA adalah waktu kerja yang meliputi 6 hari x 60 menit x 7, 8, atau 9. Sedang, RP adalah waktu kerja yang kurang dari 6 hari x 60 menit x 7, 8 atau 9, ditambah dengan tugas portofolio atau penugasan dinas luar, sehingga ekuvalen dengan jumlah jam kerja RA. (4) Pegawai akademik bidang studi dalam menjalankan jam kerjanya memperoleh alokasi waktu mengajar minimal 26 (dua puluh enam) jam pelajaran x 40 menit dalam satu minggu, atau 30 x 30 menit dalam satu minggu, dan pekerjaan lain, sehingga akumulasi pekerjaannya sama dengan waktu alokasi mengajar. (5) Pendidikan minimal untuk PT1 adalah SLTA sederjat. (6) Masa kerja PT1 hingga usia pensiun, kecuali dalam keadaan yang mengharuskan terjadinya PHK. (7) Selama menjalani masa PT1, berhak mendapat penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Satuan atau Pimpinan Lembaga Unit bersangkutan, tim khusus yang ditetapkan Pengurus Yayasan, dan atau Pengurus Yayasan. (8) PT1 yang tidak memenuhi standar kerja yang telah ditentukan di tahun pertama, berhak memohon mutasi, atau transfer atas persetujuan dari atasannya dan mendapat persetujuan Yayasan, dengan mempertimbangkan formasi Pegawai. Untuk tahun kedua dan selanjutnya dapat berlaku ketentuan demosi, sanksi, hingga pemutusan hubungan kerja, dengan mengutamakan pencegahan melalui pembinaan oleh Pimpinan Unit, Pimpinan Satuan atau Pengurus Yayasan. (9) PT1 yang memenuhi standar dalam suatu penilaian prestasi berhak untuk diusulkan Pimpinan Unit kerjanya untuk mendapatkan promosi jabatan, atau golongan. (10) PT1 berhak menerima imbalan berupa gaji setiap bulan terdiri dari : a. Gaji Pokok (GP) b. Tunjangan Struktural-Fungsional (TSF) c. Tunjangan Presensi (TP) d. Tunjangan Hari Tua (THT) e. Tunjangan Basic Need (TBN), f. Tunjangan Lain-lain (TLL), dan atau g. Tunjangan atau fasilitas lain yang ditetapkan Yayasan (11) Mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
6
Pasal 16 (1) PT2 adalah Pegawai yang diangkat secara khusus untuk menempati jabatan dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian, riwayat kesuksesan (success story) yang dibuktikan dengan portofolio, serta bentuk-bentuk best practice yang akan dikontribusikan dengan dibuktikan suatu proposal pemikiran yang memenuhi kaidah karya ilmiyah, sehingga kelak lembaga yang dipimpinnya membawa perubahan dan kemajuan. (2) Ketentuan jabatan untuk dan penetapan dalam jabatan bagi PT2 oleh Yayasan (3) Profil kompetensi, keahlian, riwayat kesuksesan dan proposal best practice oleh PT2 dituangkan dalam suatu pernyataan diatas materai yang cukup, dan dan bilamana diperlukan Yayasan dapat meminta referensi dari tokoh yang dipercaya. (4) PT2 diberikan kesempatan 12 (dua belas) pertama untuk memulai mewujudkan strategi dan pelaksanaan program kegiatan, yang disertai evaluasi secara periodik oleh Yayasan, guna kelanjutan program kerja 12 (dua belas) bulan kedua hingga ketiga. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut, Program belum dapat dilaksanakan sesuai penilaian Yayasan, maka Yayasan berhak untuk tidak mengangkat, mengangkat kembali dalam jabatan, dan status sebagai PT2 menjadi otoritas penuh Yayasan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan hubungan kerja. (5) Sistem waktu kerja PT2 dapat berupa Fulltime atau Partime ditambah penugasan dinas, dengan jam kerja Reguler Pasif (RA). (6) Pendidikan minimal PT2 adalah sarjana S1 atau sederajat, serta aktif sedikitnya 1 (satu) bahasa asing. (7) PT2 mendapat gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji atau honorarium sesuai Peraturan yang berlaku yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan. (8) Gaji dan Tunjangan PT2 terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Struktural, dan Tunjangan Lain-lain sesuai yang ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan. Pasal 17 (1) PT3 adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk menjalani masa percobaan selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan, dan sedang menjalani masa orientasi 12 bulan berikutnya dan dapat diperpanjang. (2) Status PT3 ditetapkan melalui SK Pimpinan Lembaga Satuan, dengan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari Yayasan. (3) Masa Orientasi yang dimaksud dalam rangka menumbuhkan dedikasi dan loyalitas serta sosialisasi terhadap seluruh aspek kelembagaan dan manajemen, serta lingkungan kerja Yayasan. (4) Selama menjalani masa orientasi, PT3 berhak mendapatkan penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh Pimpinan Unit. (5) PT3 yang setelah menjalani masa orientasi tidak memenuhi standar kerja disebabkan hal-hal diluar kemampuannya, berhak memperpanjang masa orientasi selama-lamanya 6 (enam) bulan. Bilamana setelama masa perpanjangan belum juga memenuhi standar kerja, maka dapat berlaku ketentuan demosi, sanksi, hingga pemutusan hubungan kerja, dengan mengutamakan pencegahan melalui pembinaan oleh Pimpinan Unit, Pimpinan Satuan atau Pengurus Yayasan. (6) PT3 yang memenuhi standar penilaian prestasi kerja berhak diusulkan Pimpinan Unit untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap. (7) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PT3) menjadi Pegawai Tetap (PT1) melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan. (8) Sistem Waktu Kerja PT3 adalah Fulltime (penuh waktu), dengan jumlah jam kerja terdiri dari Reguler Aktif (RA), atau Reguler Pasif (RP). RA adalah waktu kerja yang meliputi 6 hari x 60 menit x 7, 8, atau 9. Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
7
Sedang, RP adalah waktu kerja yang kurang dari 6 hari x 60 menit x 7, 8 atau 9, ditambah dengan tugas portofolio atau penugasan dinas luar, sehingga ekuvalen dengan jumlah jam kerja RA. (9) Pegawai Tidak Tetap Terbatas (PT3) menerima imbalan berupa: a. Gaji Pokok b. Tunjangan Struktural-Fungsional, c. Tunjangan Presensi d. Tunjangan Basic Need), dan atau e. Tunjangan atau fasilitas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. (10) Mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan intern Yayasan maupun pihak luar dengan mewakili atau menjadi utusan Yayasan. Pasal 18 (1) PT4 adalah Pegawai yang menjalankan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperpanjang. (2) Perjanjian Kerja dapat berupa jasa konsultasi, pendampingan dan dukungan teknis, atau kerja sama untuk jenis pekerjaan dan waktu yang ditentukan yang diatur dalam Perjanjian tersendiri, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup. (3) Pegawai yang diadakan karena suatu pekerjaan khusus sebagaimana Pasal ini ayat (2), dapat dikecualikan dari Seleksi yang karenanya beban dan tanggung jawab dilaksanakan oleh Pihak yang melakukan Perjanjian, dengan memberitahukan kepada Pimpinan Satuan dan atau Yayasan. (4) Selama menjalani masa kerja, PT4 berhak mendapatkan penilaian prestasi yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Satuan, Lembaga Unit Satuan, atau Pimpinan unit kerja yang ditunjuk. (5) PT4 yang tidak dapat memenuhi standar kerja yang telah ditentukan, dapat diputuskan untuk tidak melanjutkan perjanjian kerja atau diberhentikan tanpa memperoleh uang pesangon dan ganti rugi. (6) Sistem waktu kerja PT4 dapat berupa Fulltime atau Partime, atau Freelance dengan jam kerja Reguler Khusus (RK) atau Reguler Aktif 3 (RA3). (7) PT4 menerima honorarium, atau gaji pada setiap bulannya berupa gaji pokok; tunjangan kehadiran, atau lainnya dengan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. BAB IV GOLONGAN Pasal 19 (1) Golongan adalah formasi yang menunjukkan rangkaian hierarkhi di lingkungan Yayasan, yang dipergunakan anatara lain sebagai dasar gaji. (2) Golongan dan kenaikan golongan adalah penghargaan yang diberikan oleh Yayasan atas jasa dan pengabdian Pegawai baik berupa tenaga, pikiran dan bentuk lainnya yang bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Yayasan. Pasal 20 (1) Golongan-golongan yang dapat diberikan pertama kali bagi Pegawai adalah : a. Golongan Muda (Mubtadik), bagi yang berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat; Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
8
b. Golongan Pratama (Mutawassit), bagi yang berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat; c. Golongan Muda (Muta’aly), bagi berijazah paling rendah Diploma atau Sarjana Muda atau sederajat; d. Golongan Madya (Mujiid), bagi berijazah paling rendah Sarjana S-1 atau sederajat; e. Golongan Utama (Mumtaz), bagi berijazah paling rendah Magister seperti MA,MM atau sederajat; f. Golongan Pembina (Musyrif), bagi berijazah paling rendah S-3 seperti Doktor, Ph.D atau sederajat; (2) Pengangkatan golongan dapat ditetapkkan lebih tinggi dari tingkat-tingkat tersebut berdasarkan penilaian kemampuan, kecakapan dan atau pengalaman Pegawai. (3) Pengangkatan dalam golongan dapat ditetapkan lebih rendah jika Pegawai bekerja pertama kali untuk mengisi lowongan kerja pada jabatan yang lebih rendah. Pasal 21 (1) Penetapan kenaikan golongan terdiri dari reguler dan istimewa, (2) Penetapan golongan secara reguler dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali pada setiap tahun pelajaran baru, atau waktu lain yang ditentukan Yayasan, dan diperuntukkan bagi pegawai yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Yayasan. (3) Khusus untuk kenaikan golongan jangka waktunya dapat ditetapkan menyimpang dari ayat (2).
Pasal 22 (1) Kenaikan golongan reguler adalah kenaikan golongan yang diberikan kepada PT1 yang dinyatakan memenuhi persyaratan. (2) Kenaikan golongan reguler diberikan kepada Pegawai yang mencapai persyaratan hingga maksimal sebagai berikut ; a. Bagi pegawai yang berpendidikan SLTP atau sederajat yang dinyatakan memenuhi syarat dapat diberikan kenaikan golongan reguler hingga mencapai golongan Pratama V; b. Bagi pegawai berpendidikan SLTA atau sederajat yang dinyatakan memenuhi syarat dapat diberikan kenaikan golongan reguler hingga mencapai golongan Muda V; c. Bagi pegawai berpendidikan Diploma, Sarjana Muda atau sederajat, yang dinyatakan memenuhi syarat dapat diberikan kenaikan golongan reguler hingga mencapai golongan Madya V; d. Bagi pegawai yang berpendidikan Sarjana S-1 atau sederajat, yang dinyatakan memenuhi syarat dapat diberikan kenaikan golongan reguler hingga mencapai golongan Utama V; e. Bagi pegawai berpendidikan S-2, Magister atau sederajat, yang dinyatakan memenuhi syarat dapat diberikan kenaikan golongan reguler hingga mencapai golongan Pembina V; f. Bagi pegawai berpendidikan S-3, Doktor atau sederajat, yang dinyatakan memenuhi syarat dapat diberikan kenaikan golongan reguler hingga mencapai golongan Pembina Utama V; Pasal 23 Pegawai dapat diberikan kenaikan golongan reguler setingkat lebih tinggi apabila : (1) Pegawai telah 2 (dua) tahun dalam golongan yang lama dan; a. Nilai prestasi sepanjang tahun memperoleh nilai mutu rata-rata “Baik” atau lebih, serta; b. Memperoleh penilaian loyalitas tak kurang dari “Baik”, dan unsur penilaian lainnya tak ada kurang dari mutu “Cukup”. Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
9
(2) Pegawai yang telah 3 (tiga) tahun dalam golongan yang lama, dan; a. Nilai prestasi kerjanya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mencapai rata-rata “Baik Sekali” atau lebih, serta; b. Unsur penilaian loyalitas minimal “Baik”, sedangkan unsur penilaian lainnya tidak kurang dari ‘Cukup”. (3) Pegawai yang telah 4 (empat) tahun dalam golongan yang lama, dan memiliki : a. Nilai prestasi kerja rata-rata selama 4 (empat) tahun berturut-turut berjumlah sekurangkurangnya “Cukup” serta; b. Unsur penilaian loyalitas sekurang-kurangnya “Baik” dan unsur penilaian lainnya tidak boleh kurang dari “Cukup”. (4) Kenaikan golongan tersebut di atas ditetapkan dengan SK Yayasan. Pasal 24 (1) Kenaikan golongan reguler ke tingkatan golongan dapat dilakukan melalui ujian dinas atau bentuk penilaian lain dari Pimpinan Lembaga Satuan dan atau Pengurus Yayasan. (2) Ujian dinas diselenggarakan oleh Pengurus Yayasan atau Tim yang dibentuk Yayasan, meliputi Kompetensi Personal, Moral, Fungsional, dan Profesional.
Pasal 25 (1) Kenaikan golongan istimewa adalah penghargaan yang diberikan oleh Yayasan kepada Pegawai dalam bentuk kenaikan golongan setingkat lebih tinggi dari golongannya semula sebagai imbalan atas jasa-jasanya untuk kemajuan Yayasan. (2) Kenaikan golongan ini dapat diberikan 2(dua) kali selama masa kerja PT1.
BAB V GAJI Pasal 26 Gaji berfungsi sebagai kompensasi, imbalan, atau penghargaan bagi Pegawai atas tenaga, pikiran dan prestasi kerja, serta kontribusi lain, yang bermanfaat bagi kemajuan Yayasan dan Lembaga Satuan. Pasal 27 (1) Ketentuan gaji pokok sebagai berikut : a. Gaji pokok bagi setiap pegawai diselaraskan dengan golongan gaji. Golongan gaji merupakan hasil modifikasi masa kerja dan pendidikan akhir; b. Untuk memberikan keadilan proporsional, pendidikan terakhir untuk jenjang Sekolah Dasar dan Menengah setinggi-tingginya adalah tingkat S-1; serta untuk jenjang Pendidikan Tinggi setinggitingginya adalah tingkat S-3. c. Gaji pokok merupakan hasil perkalian antara Nilai Indeks Golongan (NIG) dengan Nilai Rupiah Golongan (NRG). Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
10
d. Besarnya NRG ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan. (2) Pegawai yang tengah menempuh jenjang pendidikan tingkat akhir, dan belum dinyatakan tamat belajar, dapat mengusulkan komparasi tingkat akhir yang ditempuh kepada Pengurus Yayasan, dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Pimpinan satuan dari tempat pegawai menempuh studi pendidikan. (3) Dalam hal gaji pokok, tingkatan golongan gaji sebagaimana tersebut di atas, diatur sebagai berikut : Pendidikan
Tahun Diangkat
SLTP
SLTA
DIPLOMA
S1
S2
S3
0
Pra-Mula I
Pra-Pratama I
Pra-Muda I
Pra-Madya I
Pra-Utama I
Pra-Pembina I
1
Pra-Mula II
Pra-Pratama II
Pra-Muda II
Pra-Madya II
Pra-Utama II
Pra-Pembina II
3
Mula I
Pratama I
Muda I
Madya I
Utama I
Pembina I
5
Mula II
Pratama II
Muda II
Madya II
Utama II
Pembina II
8
Mula III
Pratama III
Muda III
Madya III
Utama III
Pembina III
11
Mula IV
Pratama IV
Muda IV
Madya IV
Utama IV
Pembina IV
14
Mula V
Pratama V
Muda V
Madya V
Utama V
Pembina V
17
Pratama I
Muda I
Madya I
Utama I
Pembina I
P. Utama I
21
Pratama II
Muda II
Madya II
Utama II
Pembina II
P. Utama II
24
Pratama III
Muda III
Madya III
Utama III
Pembina III
P. Utama III
27
Pratama IV
Muda IV
Madya IV
Utama IV
Pembina IV
P. Utama IV
30
Pratama V
Muda V
Madya V
Utama V
Pembina V
P. Utama V
Nilai Indeks Golongan Golongan dan Nilai Indeks
Golongan dan Nilai Indeks
Golongan dan Nilai Indeks
Pra – Mula I
0
Pra – Pratama I
7
Pra – Muda I
14
Pra Mula II
1
Pra – Pratama II
8
Pra – Muda II
15
Mula I
2
Pratama I
9
Muda I
16
Mula II
3
Pratama II
10
Muda II
17
Mula III
4
Pratama III
11
Muda III
18
Mula IV
5
Pratama IV
12
Muda IV
19
Mula V
6
Pratama V
13
Muda V
20
Golongan dan Nilai Indeks
Golongan dan Nilai Indeks
Golongan dan Nilai Indeks
Pra – Madya I
21
Pra – Utama I
28
Pra – Pembina I
35
Pembina Utama I
42
Pra – Madya II
22
Pra – Utama II
29
Pra – Pembina II
36
Pembina Utama II
43
Madya I
23
Utama I
30
Pembina I
37
Pembina Utama III
44
Madya II
24
Utama II
31
Pembina II
38
Pembina Utama IV
45
Madya III
25
Utama III
32
Pembina III
39
Pembina Utama V
46
Madya IV
26
Utama IV
33
Pembina IV
40
Madya V
27
Utama V
34
Pembina V
41
Golongan dan Nilai Indeks
Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
11
Pasal 28 (1) Pegawai yang memperoleh promosi diangkat dalam suatu golongan yang lebih tinggi dari golongannya yang lama diberikan gaji pokok baru. (2) Pegawai yang mengalami demosi atau diturunkan golongannya lebih rendah dari golongan yang lama diberikan gaji pokok baru sesuai dengan golongan yang baru. (3) Perubahan atas indeks golongan (naik atau turun) ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan. Pasal 29 (1) Kenaikan gaji pokok berkala adalah kenaikan jumlah perolehan gaji pokok pegawai sebagai akibat dari kenaikan golongan gaji, dan atau nilai indeks golongan. (2) Kenaikan gaji pokok berkala ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan. Pasal 30 (1) Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sesuai tingkat Jabatan, Fungsi dan Tugas yang didudukinya. (2) Kriteria, tingkatan, serta beban Jabatan diatur dalam ketentuan tersendiri, dan tidak terpisahkan dengan tingkatan prestasi dalam jabatan. (3) Beban Jabatan secara proporsional dikuatifikasikan dengan tingkatan dan lingkup tanggung jawab jabatan. Sedang tingkatan prestasi dalam jabatan merujuk pada hasil penilaian prestasi sesuai DP3 (Daftar Penilaian Prestasi Pegawai) yang dinyatakan secara kualitatif. (4) Gabungan beban jabatan dan prestasi dinyatakan sebagai Indeks Kumulatif Jabatan dan Prestasi (IKJP). IKJP menjadi dasar pembayaran Tunjangan Struktural-Fungsional (TSF). Pasal 31 (1) Tunjangan Presensi merupakan komponen gaji yang diberikan kepada pegawai atas kehadiran melaksanakan tugas di hari efektif kerja. (2) Tunjangan ini diberikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kehadiran di hari efektif kerja yang bersangkutan dalam satu bulan kalender sebelumnya, dan diberikan bersamaan dengan komponen gaji lainnya pada bulan jatuh tempo gaji. (3) Dalam hal hari efektif kerja yang diliburkan atau dinyatakan libur secara nasional, berlaku ketentuan Cuti Libur. (4) Jumlah kehadiran di hari efektif kerja mengacu pada Daftar Hadir Kerja yang tersedia di masingmasing unit kerja dan atau yang tercatat pada mesin presensi yang disediakan. (5) Dalam hal pencatatan kehadiran, Pegawai wajib mencatatkan kehadiran datang dan pulang. Tidak mencatat kehadiran datang dan pulang dapat dianggap tidak hadir kecuali menyerahkan Berita Acara kehadiran yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan atau Pimpinan Unit. (6) Kehadiran diluar hari efektif kerja untuk suatu keperluan kepanitiaan acara sekolah atau Yayasan, maka kehadiran tersebut menjadi tanggungan penyelenggara acara. (7) Termasuk dihitung sebagai kehadiran adalah melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekolah atau Yayasan baik pada hari efektif kerja maupun diluar hari efektif kerja. (8) Satuan rupiah waktu kerja untuk masing-masing sistem waktu kerja diatur tersendiri dalam Ketentuan Yayasan (9) Keterlambatan masuk kerja dalam sistem waktu kerja lebih dari 60 menit tanpa pemberitahuan kepada Pimpinan, dapat mengurangi jumlah kehadiran. Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
12
Pasal 32 (1) Tunjangan Hari Tua (THT) diberikan lepada Pegawai yang telah berstatus PT1. THT hanya bisa diambil dalam waktu tertentu, sebelum akan menjalani masa pensiun atau pada saat resmi dilakukan PHK. (2) THT dapat diserahkelolakan oleh Yayasan kepada pihak lain yang berkompeten dalam rangka kemaslahatan dan kemanfaatan, dengan tidak mengurangi hak-hak Pegawai dalam pengambilannya sebagai pasal ini ayat (1). Pasal 33 (1) Tunjangan Basic Need (TBN) diberikan kepada seluruh Pegawai dengan maksud untuk terpenuhinya kebutuhan dasar baik fisik, sosial, atau kebutuhan lain yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pegawai. (2) Tunjangan Basic Need selain dapat dibayarkan dalam bentuk finansial sebagaimana gaji, juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian jasa perlindungan kerja, pengembangan karier, dan lainnya dalam rangka memacu peningkatan kinerja serta kenyamanan bekerja selama menjadi PT1. BAB VI DISIPLIN Pasal 34 (1) Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dilingkungan Yayasan. (2) Peraturan disiplin adalah ketetapan yang mengatur kewajiban, larangan atau sanksi-sanksi pelanggaran yang dilakukan Pegawai. Pasal 35 (1) Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang melanggar ketentuan peraturan disiplin baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Yayasan. (2) Perbuatan adalah setiap tingkah laku atau tindakan. (3) Ucapan adalah kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain. (4) Tulisan adalah ungkapan pikiran dan atau perasaan secara tertulis, dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu. (5) Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Yayasan yang melanggar peraturan disiplin. Pasal 36 Kewajiban setiap Pegawai adalah: (1) Menegakkan nilai-nilai Islam berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. (2) Memahami visi,misi dan tujuan Yayasan serta lembaga satuan. (3) Menjaga nama baik Yayasan dan Sekolah baik didalam maupun diluar lingkungan. (4) Berakhlaq mulia serta nasehat-menasehati dalam kesabaran dan kebaikkan diantara sesama Pegawai. Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
13
(5) Mengutamakan kepentingan Yayasan serta Sekolah di atas kepentingan pribadi dan kelompok/ golongan. (6) Menyimpan rahasia jabatan dan lainnya, yang terkait dengan jabatan yang diemban. (7) Mempertimbangkan dan melaksanakan segala ketentuan Yayasan, Lembaga Satuan, atau Lembaga Unit, baik yang langsung menyangkut tugas dinasnya maupun yang berlaku secara umum. (8) Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh loyalitas, dedikasi dan profesional. (9) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Yayasan dan Lembaga Satuan, Lemabaga Unit. (10) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakkan, persatuan Pegawai. (11) Segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikkan terutama menyangkut keamanan, keuangan, dan material. (12) Mentaati dan memanfaat efektifitas ketentuan jam kerja. (13) Menciptakan dan memelihara suasana kerja penuh kondusif dalam rangka terciptanya proses pembelajaran di Sekolah yang baik. (14) Memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada murid, orang tua murid, dan pihak lainnya(stakeholders) yang berurusan dengan Yayasan serta Sekolah. (15) Bertindak dan bersikap adil kepada semua Pegawai. (16) Membimbing dan mengarahkan mitra kerja dalam menjalankan tugas. (17) Menjadi teladan dan memberi contoh yang baik (uswatun hasanah) (18) Mendorong mitra kerja untuk meningkatkan prestasi. (19) Berpakaian rapi, dan berbusana muslimah (jilbab) khusus kaum perempuan. (20) Bersikap santun dan ramah antara sesama Pegawai, murid, orang tua murid, klien dan stakeholder. (21) Hormat-menghormati antara sesama Pegawai. (22) Mentaati perintah dinas dari atasan. (23) Memanggil dan menyapa atasan atau sesama Pegawai dengan panggilan Ibu dan Bapak atau kalimat lain yang sopan, dengan tidak menyapa atau memanggil dengan sebutan nama langsung dalam lingkungan kerja. Pasal 37 Larangan setiap Pegawai adalah: (1) Menyalahgunakan wewenang, barang, uang atau surat-surat berharga milik Yayasan, Lembaga Satuan, atau Lembaga Unit. (2) Melakukan kegiatan bersama-sama dengan atasan atau teman sejawat ataupun sendirian dengan tujuan merugikan Yayasan Lembaga Satuan, atau Lembaga Unit. (3) Melakukan tindakan membalas dendam kepada semua mitra kerja. (4) Menerima pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan atau tugasnya dengan maksud mempengaruhi kebijakan serta merusak citra Yayasan, Lembaga Satuan, atau Lembaga Unit. (5) Memasuki tempat-tempat yang bisa mencemarkan kehormatan diri atau nama baik Yayasan, Lembaga Satuan, atau Lembaga Unit. (6) Merugikan serta mencemarkan nama baik Yayasan, Lembaga Satuan, atau Lembaga Unit. (7) Menghalangi kelancaran pekerjaan Yayasan, Lembaga Satuan, atau Lembaga Unit. (8) Membawa senjata api atau senjata tajam ke kantor. (9) Mengadakan hubungan kerja dengan lembaga atau badan hukum lain tanpa seijin Yayasan, Lembaga Satuan, atau Lembaga Unit guna mendapatkan penghasilan yang dapat mengganggu tugas utama sebagai Pegawai. Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
14
(10) Merugikan dan mencemarkan nama baik sesama Pegawai. (11) Memanfaatkan sarana dan prasarana Yayasan tidak seperti mestinya sehingga menyebabkan mubazir atau tidak efisien. (12) Berpakaian yang tidak sesuai dengan etika Islam dan dunia pendidikan. Pasal 38 (1) Jenis hukuman disiplin: a. Hukuman ringan; b. Hukuman sedang; c. Hukuman berat; (2) Jenis hukuman ringan: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas; (3) Jenis hukuman sedang: a. Penundaan kenaikan gaji berkala; b. Penundaan kenaikan golongan; c. Penurunan gaji 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala. (4) Jenis hukuman berat: a. Pembebasan dari jabatan b. Penurunan golongan setingkat lebih rendah; c. Pemberhentian dengan hormat; d. Pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 39 Sanksi terhadap pelanggaran disiplin terdiri dari : (1) Pemberian teguran secara lisan atau tulisan yang dilakukan oleh Yayasan, dan atau langsung Pimpinan Unit. (2) Pembebanan klaim atau tuntutan ganti rugi oleh Yayasan. (3) Penurunan gaji, golongan atau jabatan. (4) Surat peringatan tertulis ke-1 yang ditandatangani kepala Sekolah. (5) Surat peringatan tertulis ke-2 ditandatangani kepala Sekolah. (6) Pemberian surat peringatan tertulis ke-3 ditandatangani oleh Pengurus Yayasan. (7) Pemutusan hubungan kerja oleh Yayasan mengindahkan peraturan-peraturan yang tertuang dalam Peraturan Yayasan tentang pemutusan hubungan kerja. Pasal 40 Pelanggaran yang dikenakan sanksi teguran lisan adalah : (1) Tidak masuk kerja tanpa alasan/mangkir/alpa. (2) Terlambat masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima. (3) Mengisikan presensi orang lain yang ”alpa” dengan ”hadir”. (4) Meninggalkan kantor dan atau tempat kerja, atau pulang sebelum waktunya tanpa izin Pimpinan. (5) Melalaikan kewajiban dengan tidak menyampaikan pemberitahuan sakit dari dokter pada hari pertama masuk kerja, baik secara lisan maupun tulisan. Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
15
(6) Mengganggu ketenangan dan ketertiban lingkungan kerja. (7) Tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya. (8) Melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam pasal 39. Pasal 41 Tertib pengenaan sanksi sebagaimana Pasal 40 diberikan oleh : (1) Pimpinan Unit memberikan teguran lisan. (2) Untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran Pegawai maka Pimpinan Unit secara intensif melakukan pembinaan dan pengawasan. Pasal 42 Pelanggaran yang dikenakan sanksi Surat Peringatan tertulis ke-1 adalah: (1) Terlambat 5 (lima) hari berturut-turut. Atau, (2) Terlambat 7 (tujuh) hari tidak berturut-turut dalam sebulan. (3) Mangkir/alpa 3 (tiga) hari berturut-turut atau 4 (empat) hari dalam sebulan. (4) Mengulangi pelanggaran sebagaimana Pasal 40 ayat (1) s.d.ayat (8). (5) Menyalahgunakan wewenang berupa penggunaan barang milik Yayasan untuk kepentingan pribadi tanpa izin atasan. (6) Merugikan nama baik Yayasan, Lembaga Satuan, atau Lembaga Unit. (7) Bekerja tanpa mematuhi prosedur kerja yang berlaku. (8) Mencapai tingkat prestasi kerja di bawah standar minimal mutu prestasi ”Cukup” dalam masa penilaian.
Pasal 43 Tertib pengenaan sanksi sebagaimana Pasal 42 diberikan oleh : (1) Pimpinan Satuan mengeluarkan Surat Peringatan ke-2, kemudian memberikan surat tersebut kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran. (2) Untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran oleh Pegawai maka Pimpinan Unit secara intensif melakukan pembinaan dan pengawasan. Pasal 44 Pelanggaran yang dikenakan sanksi Surat Peringatan Tertulis ke-2 adalah: (1) Terlambat 6 (enam) hari berturut-turut, atau (2) Terlambat 10 kali tidak berturut-turut dalam 1 bulan. (3) Alpa/mangkir 5 hari dalam 1 bulan. (4) Pengulangan pelanggaran seperti dicantumkan pada Pasal 40 ayat (1) s.d ayat (8) dan Pasal 42 ayat (1) s.d ayat (8). (5) Menolak perintah yang layak dikerjakan dari Pimpinan Unit. (6) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan terhadap barang inventaris milik Yayasan, baik disengaja atau tidak. Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
16
Pasal 45 Tertib pengenaan sanksi sebagaimana pasal 44 diberikan oleh: (1) Berdasarkan surat peringatan tersebut, atas rekomendasi Pimpinan Unit memanggil Pegawai bersangkutan untuk menerima surat peringatan ke-2. (2) Untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran Tenaga Edukasi maka Pimpinan Unit secara intensif melakukan pembinaan dan pengawasan. Pasal 46 Pelanggaran yang dikenakan sanksi Surat Peringatan tertulis ke-3 adalah: (1) Terlambat 8 (delapan) hari secara berturut-turut. Atau, (2) Terlambat 14 (empat belas) hari tidak berturut-turut dalam sebulan. (3) Alpa/mangkir 7 (tujuh) hari dalam sebulan. (4) Melaksanakan tugas dengan ceroboh yang mengakibatkan resiko, kerugian, dan atau kecelakaan bagi orang lain ataupun bagi Yayasan, Lembaga Satuan, atau Lembaga Unit. (5) Pengulangan pelanggaran Pasal 40 ayat (1) s.d (8) dan Pasal 42 ayat (1) s.d (8) dan ayat (1) s.d (3) dari Pasal ini. Pasal 47 Tertib pengenaan sanksi sebagaimana Pasal 46 diberikan oleh : (1) Berdasarkan surat peringatan tersebut, atas rekomendasi Pimpinan Unit, Pimpinan Lembaag Satuan atas nama Yayasan memanggil Pegawai yang bersangkutan untuk menerima surat peringatan ke-3. (2) Untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran oleh Tenaga Pegawai maka Pimpinan Unit dan Pengurus Yayasan secara intensif melakukan pembinaan dan pengawasan selama-lamanya 1 (satu) bulan. Apabila dalam masa kurun waktu pembinaan dan pengawasan tersebut tidak ada perubahan atau bahkan menunjukkan indikasi terjadinya pelanggaran lebih berat, maka Pimpinan Lembaga Satuan dapat mengajukan proses PHK kepada Pengurus Yayasan.
Pasal 48 Perbuatan yang dapat dikenakan tuntutan ganti rugi oleh Yayasan adalah: (1) Menimbulkan kerusakan barang milik Yayasan, Lembaga Satuan, atau Lembaga Unit. (2) Menghilangkan inventaris milik Yayasan, Lembaga Satuan, atau Lembaga Unit. (3) Melalaikan tugas dan tanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian. (4) Tidak dapat mempertanggungjawabkan secara sah kewajiban jabatannya yang menyangkut material. Pasal 49 Tertib pengenaan sanksi sebagaimana Pasal 48 diberikan oleh: (1) Sanksi hanya akan dijatuhkan bila pelanggaran dapat dibuktikan secara faktual dan atau terdapat 2 (dua) orang saksi. (2) Besarnya tuntutan ganti rugi yang dibebankan oleh Pengurus Yayasan adalah 100% x nilai kerugian yang terjadi. Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
17
(3) Yayasan akan membebankan tuntutan klaim secara berjenjang sebesar 25% kepada Pegawai nonstruktural, atau 35% bagi Pegawai struktural. (4) Mereka yang dikenakan tuntutan ganti rugi berhak mengajukan pembelaan dalam waktu paling lambat 7 x 24 jam setelah pengajuan tuntutan oleh Pengurus Yayasan. (5) Sementara Pegawai yang bersangkutan belum menyelesaikan atau belum melunasi tuntutan ganti rugi, maka Yayasan berhak menahan/menunda sebagian atau seluruh hak Pegawai terhadap Yayasan atau sumber dana yang lain. Pasal 50 (1) Terhadap Pegawai yang melakukan kesalahan ringan berulang kali, telah diperingatkan namun tidak ada perubahan, Yayasan atas laporan Pimpinan Satuandapat memberikan sanksi berupa penurunan golongan setingkat lebih rendah, untuk perbuatan seperti: a. Bekerja secara serampangan atau ceroboh; b. Lebih dari satu kali melakukan penyimpangan terhadap prosedur kerja tanpa alasan yang bisa diterima; c. Lebih dari satu kali melakukan pelanggaran disiplin; d. Berulang kali terlambat hadir, walaupun sudah diperingatkan; e. Telah melakukan perbuatan dan dikenakan sanksi peringatan ke-1; f. Berbuat tidak sopan yang merendahkan martabat Pimpinan; (2) Sanksi penurunan golongan dilakukan dengan memerbitkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan. Pasal 51 (1) Pelanggaran yang dikenakan sanksi penurunan atau pembebasan struktural atau fungsional adalah pelanggaran setingkat sedang, seperti: a. Melalaikan tugas dan tanggung jawab jabatannya walaupun sudah mendapat peringatan lisan atau tertulis; b. Melakukan kegiatan yang merusak ketenangan atau menimbulkan keresahan seperti menghasut, melawan atau menolak perintah atasan yang layak dan wajar dilaksanakan, dan kesalahan lainnya yang dilakukan Pegawai yang menjadi pejabat struktural. (2) Penurunan atau pembebasan tugas dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Yayasan. Pasal 52 (1) Yayasan dapat menjatuhkan sanksi bersifat skorsing terhadap Tenaga Pegawai yang melakukan kesalahan berat seperti: a. Tercatat mendapat hukuman jabatan, atau sanksi akibat melakukan pelanggaran sebagaimana maksud pasal 50; b. Bagi Tenaga Pegawai yang menjadi tersangka melakukan perbuatan pidana dan berstatus tahanan yang wajib. (2) Jangka waktu skorsing ditetapkan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan keperluannya. (3) Untuk ad. 1 b, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, Pegawai sudah harus mendapatkan keputusan tetap. (4) Apabila masa skorsing telah berjalan 3 (tiga) bulan dan Pegawai yang berstatus tahanan belum dapat keputusan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sekaligus oleh Pengurus Yayasan. Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
18
(5) Pegawai memperoleh hukuman skorsing berhak mendapat gaji maksimal 50% dari gaji pokok tanpa tunjangan apapun. (6) Pegawai yang menjadi tersangka dan ternyata dibebaskan dari tuntutan hukum, berhak memperoleh rehabilitasi dan bertugas kembali.
BAB VII CUTI KERJA Pasal 53 (1) Cuti adalah istirahat panjang atau keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Yayasan untuk jangka waktu tertentu. (2) Yayasan dalam menetapkan izin cuti terlebih dahulu menerima pengajuan cuti dari karyawan yang bersangkutan dan pertimbangan dari Pimpinan Unit. Pasal 54 Cuti terdiri dari: a. Cuti tahunan b. Cuti bersalin c. Cuti sakit d. Cuti karena alasan penting e. Cuti menunaikan ibadah agama f. Cuti di luar tanggungan Yayasan g. Cuti Bersama Pasal 55 Cuti tahunan terdiri dari: (1) Idul Fitri, Idul Adha dan Hari Tasyrik. (2) Libur setelah tes setiap semester atau catur wulan, atau libur-libur lainnya sebagaimana diatur dalam Kalender Pendidikan Sekolah. (3) Libur pasca test hanya berlaku bagi Pegawai Akademik yang karenanya dapat dinyatakan kehadiran. Pasal 56 (1) Cuti bersalin diberikan kepada Tenaga Pegawai Perempuan menjelang melahirkan. (2) Cuti bersalin diberikan kepada Tenaga Pegawai yang telah bekerja Sekurang-kuirangnya setahun dalam statusnya sebagai Tenaga Pegawai Tidak Tetap. (3) Tenaga Pegawai yang memperoleh hak cuti bersalin sebelum berstatus Tenaga Pegawai Tetap akan dikompensasikan pada masa penambahan statusnya selama-lamanya 2(dua) bulan. (4) Cuti bersalin hanya diberikan sampai dengan anak ke-2, sedangkan anak ke-3 dan seterusnya merupakan cuti diluar tanggungan Yayasan. (5) Cuti bersalin ditetapkan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender. (6) Permohonan cuti bersalin dibuat tertulis, dilengkapi dengan surat keterangan dokter yang memperkirakan waktu bersalin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana jadwal cuti bersalin. Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
19
(7) Cuti bersalin tidak dapat diambil bersama dengan cuti lainnya, kecuali atas rekomendasi dokter yang bersangkutan diharuskan beristirahat sehingga diberikan kepadanya cuti sakit. (8) Izin cuti bersalin disampaikan secara tertulis dan diketahui oleh Pimpinan Unit, dan disampaikan kepada Yayasan. Pasal 57 (1) Pegawai yang sakit berhak memperoleh cuti sakit. (2) Pegawai yang sakit selama tidak lebih dari 1 (satu) hari kerja diharuskan membuat pemberitahuan kepada Pimpinan Unit secara lisan sebelumnya, kemudian pernyataan tertulis yang bersangkutan pada hari masuk kerja berikutnya. (3) Pegawai yang sakit selama 2 (dua) hari kerja secara berturut-turut atau lebih harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasannya dengan melampirkan surat keterangan dokter. (4) Cuti sakit dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan kalender. (5) Pegawai yang sakit secara berkepanjangan selama lebih dari 6 (enam) bulan kalender akan diberhentikan dengan hormat. Pasal 58 (1) Yayasan dapat memberikan izin meninggalkan pekerjaan bagi Tenaga Pegawai yang memiliki alasan penting seperti : a. Ibu, bapak, isteri, suami adik atau kakak sekandung, mertua anak dan menantu sakit keras atau meninggal; b. Tenaga Pegawai melangsungkan pernikahan pertama; c. Tenaga Pegawai melangsungkan perkawinan anaknya; d. Tenaga Pegawai melangsungkan khitanan anaknya. (2) Jangka waktu cuti karena alasan penting tersebut ditetapkan sebagai berikut: a. Bila sanak keluarga sakit sesuai butir 1-a, dapat diberikan cuti karena alasan tersebut selamalamanya 1 (satu) hari kerja; b. Bila sanak keluarga meninggal sesuai butir 1-a dapat diberikan cuti karena alasan tersebut 2 (dua) hari kerja; c. Pegawai yang melangsungkan perkawinannya sendiri dapat diberikan cuti selama-lamanya 5 (lima) hari kerja; d. Pegawai melangsungkan perkawinan/khitanan anaknya dapat diberikan cuti selama-lamanya 2 (dua) hari kerja. Pasal 59 (1) Bagi Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau berstatus Pegawai Tetap, Yayasan dapat memberikan izin meninggalkan pekerjaan untuk melaksanakan ibadah agama. (2) Untuk keperluan Ibadah Haji dapat diberikan cuti selama-lamanya 42 (empat puluh dua) hari kalender kecuali bila ibadah haji yang dilaksanakan melalui Ongkos Naik Haji Plus (ONH Plus), maka cuti yang dapat diberikan sesuai jadwal dan ketentuan keberangkatan dan kepulangan yang berlaku di ONH Plus. (3) Untuk keperluan ibadah lainnya, jangka waktu cuti akan diatur tersendiri oleh Yayasan sesuai dengan keperluanya. Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
20
(4) Permohonan cuti untuk keperluan ibadah agama, diajukan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya, dengan melampirkan bukti-bukti Keberangkatannya. (5) Izin cuti untuk keperluan ibadah diberikan Yayasan, setelah mendapat permohonan tertulis dari Pimpinan Unit. (6) Cuti menunaikan ibadah agama hanya dapat diberikan sekali selama masa kerja. Pasal 60 (1) Cuti di luar tanggungan Yayasan adalah izin meninggalkan pekerjaan bagi Pegawai untuk suatu kepentingan mendesak diluar yang dimaksud pada Pasal 56. (2) Pegawai yang akan mengambil cuti diluar tanggungan Yayasan, harus mengajukan permohonan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum rencana cuti diluar tanggunan Yayasan. (3) Izin cuti akan diberikan secara tertulis oleh Pengurus Yayasan dengan memperhatikan rekomendasi dari Pimpinan Unit. (4) Jangka waktu cuti diluar tanggungan Yayasan paling lama diberikan hanya 12 (dua belas) bulan kalender dan dapat diperpanjang dengan seizin Pengurus Yayasan. (5) Selama menjalankan masa cuti diluar tanggungan Yayasan. Pegawai tidak berhak menerima penghasilan apapun. (6) Jabatan yang lowong, karena ditinggalkan oleh Pegawai yang menjalani cuti diluar tanggungan, dapat segera diisi oleh orang lain karena kepentingan Yayasan. (7) Apabila setelah melalui waktu tersebut pada Pasal ini ayat (4) Pegawai tidak melaporkan diri, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. (8) Pegawai yang telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan Yayasan dapat bekerja kembali apabila ada lowongan atau kebutuhan formasi yang belum terisi.
Pasal 61 (1) Selama masa cuti seperti yang tercantum dalam Pasal 54 butir (a) sampai dengan butir (e), setiap Pegawai berhak mendapatkan gaji secara penuh, selain tunjangan presensi. (2) Bagi Pegawai yang cuti bersalin, berhak mendapatkan gaji secara penuh, selain tunjangan presensi. (3) Pegawai yang cuti karena alasan penting tetap berhak mendapatkan gaji secara penuh, selain tunjangan presensi. (4) Pegawai yang menderita sakit seperti dimaksud pada pasal 57 ayat (1) sampai ayat (3), tetap berhak mendapat gaji penuh, selain tunjangan presensi. (5) Pegawai yang sakit berlarut-larut seperti Pasal 57 ayat (4) berhak mendapatkan gaji sebagai berikut: a. 1 (satu) bulan, mendapat 100% dari gaji pokok tanpa tunjangan; b. Sampai 3 (tiga) bulan, mendapat 75% dari gaji pokok tanpa tunjangan; c. Sampai 5 (lima) bulan, mendapat 50 % dari gaji tanpa tunjangan; d. Sampai 6 (enam) bulan, mendapat 25% dari gaji pokok tanpa tunjangan. Pasal 62 (1) Apabila Pegawai menjalani masa cutinya diluar kota/luar negeri maka Pegawai yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan alamat lengkap dengan nomor sambungan telpon yang dapat dihubungi serta waktu keberangkatannya kepada Yayasan. Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
21
(2) Pengurus Yayasan berwenang memanggil dan meminta kembali Pegawai yang bersangkutan yang sedang dalam masa cuti untuk menjalankan tugas, apabila Pegawai teersebut sangat diperlukan oleh Yayasan melalui suatu surat tugas atau surat perintah kerja. (3) Kehadiran pada masa cuti bagi seluruh Pegawai seperti rapat umum, Yayasan, rapat kerja dan jenisnya dihitung sebagai kehadiran.
BAB VIII PENILAIAN PRESTASI Pasal 63 (1) Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian yang menghasilkan performa kerja, produktifitas serta prestasi kerja atas Tenaga Pegawai yang dibuat oleh pejabat penilai. (2) Jangka periode penilaian adalah satu kali 1 (satu) tahun. (3) Pejabat penilai adalah Pimpinan Lembaga Satuan, Pimpinan Lembaga Unit, Pengurus Yayasan, atau suatu tim ditunjuk Yayasan. (4) Daftar Penilaian Prestasi Pegawai bersifat rahasia. Pasal 64 Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) bertujuan untuk menghimpun informasi dan memperoleh gambaran seobjektif mungkin dalam upaya pembinaan. Pasal 65 (1) Hasil penilaian prestasi kerja Tenaga Pegawai dituangkan dalam bentuk Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3). (2) Indikator penilaian meliputi: a. Prestasi kerja b. Kerja sama c. Kemampuan d. Sikap dan mentalitas e. Kepemimpinan f. Kejujuran g. Dedikasi dan loyalitas h. Disiplin, i. Kreatifitas, serta j. Inovatif & dinisiatif. (3) Setiap Indikator sebagaimana maksud ayat (2) memiliki deskripsi, yaitu penjelasan atau defenisi operasional dari nilai yang dimaksud. (4) Untuk kepemimpinan sebagaimana maksud ayat (2) huruf ”e” hanya untuk Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) Struktural. Pasal 66 (1) Nilai prestasi kerja Pegawai dinyatakan dengan sebutan angka atau huruf: Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
22
a. A = 10 b. B = 8 s.d 9 c. C = 6 s.d 7 d. D = 4 s.d 5 e. E = 2 s.d 3 (2) Nilai prestasi kerja Pegawai yang dinyatakan dengan sebutan angka atau huruf akan dideskripsikan dalam suatu lembaran panduan deskripsi. Pasal 67 (1) Pengisian DP3 ditandatangani oleh Pejabat Penilai. (2) Berdasarkan catatan hasil penilaian maka Pengurus Pimpinan Unit memberikan kesimpulan hasil penilaian. (3) Kesimpulan hasil penilaian akan menjadi acuan dalam usulan kebijakan yang akan ditentukan Yayasan. Pasal 68 Mutu prestasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 68 dinyatakan dengan sebutan sebagai berikut: a. Istimewa : 80 s.d. 100 b. Baik Sekali : 60 s.d. 79 c. Baik : 40 s.d. 59 d. Cukup : 20 s.d. 39 e. Kurang : 10 s.d 19 f. Buruk : < 10 BAB IX PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) Pasal 69 (1) Yayasan sejauh mungkin akan tetap berusaha mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja terkecuali untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pegawai yang benar-benar merugikan atau menghambat kemajuan dan perkembangan Yayasan, Lembaga Satuan, atau Lembaga Unit. (2) Dalam keadaan terpaksa sehingga terjadi PHK, Yayasan akan mengindahkan hak-hak Tenaga Pegawai sesuai dengan kesepakatan antara Pegawai yang bersangkutan dengan Yayasan. (3) PHK dapat terjadi dalam hal: a. Dalam masa percobaan; b. Mengundurkan diri; c. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; d. Masa sakit berkepanjangan; e. Meninggal dunia; f. Mencapai batas usia kerja (pensiun); g. Pelanggaran tata tertib kerja, setelah diberikan Surat Peringatan ke-3; h. Putusan pengadilan negeri; i. Karena reorganisasi, rasionalisasi, setelah melalui Ketetapan Yayasan j. Prestasi kerja dibawah mutu prestasi ”cukup” dalam 2 (dua) masa Penilaian berturut-turut. Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
23
Pasal 70 (1) Pegawai yang bermaksud mengundurkan diri, wajib memberitahukan secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelumnya. (2) Bagi pejabat struktural yang bermaksud mengundurkan dirinya dari tugas, wajib untuk memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan. Pasal 71 (1) Bagi PT4 yang bekerja untuk jangka waktu tertentu, maka berakhirnya hubungan kerja adalah terhitung tanggal atau waktu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja. (2) Apabila dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan kedua pihak, maka perjanjian kerja dapat diperpanjang 1 (satu) periode dengan tidak melebihi periode pertama. Pasal 72 Jika Pegawai menderita sakit berkepanjangan selama 6 (enam) bulan, atau dirawat di rumah sakit dan atau berada dalam pengawasan dokter selama 4 (empat) bulan, sehingga karena sakitnya tidak dapat melakukan pekerjaan yang diemban, maka hubungan kerja dapat diputuskan. Pasal 73 Pegawai yang meninggal dunia dengan sendirinya mengakibatkan terputusnya hubungan kerja. Pasal 74 Batas usia maksimal bekerja atau dinyatakan pensiun adalah 55 (lima puluh lima) tahun. Pasal 75 Dalam hal Tenaga Pegawai melakukan pelanggaran tata tertib seperti tertera dalam Peraturan Yayasan tentang disiplin Tenaga Edukasi, maka Yayasan dapat memutuskan hubungan kerja. Pasal 76 Dalam hal Pegawai dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, atas suatu kasus pidana, maka hubungan kerja secara sekaligus dapat diputuskan oleh Yayasan. Pasal 77 Dalam keadaan memaksa yang tak bisa dihindarkan, Yayasan dapat memberhentikan dengan hormat dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah kedua pihak. Pasal 78 Dalam hal Pegawai dinyatakan tidak cakap bekerja atau tidak mampu mencapai prestasi kerja yang ditetapkan, dan telah mendapat peringatan terakhir, maka hubungan kerja dapat diputuskan dengan Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
24
pemberian pesangon atau imbalan lain yang dianggap pantas. Besaran pesangon atau imbalan diatur tersendiri sesuai ketentuan Yayasan. Pasal 79 (1) Apabila pada saat PHK, Pegawai masih berhutang pada Yayasan maka Utang-utang tersebut akan diperhitungkan dengan penghasilan terakhir Tenaga Pegawai atau uang jaminan hari tua atau sumber dana lain atas nama Pegawai. (2) PHK tidak secara otomatis membebaskan dari kewajiban sisa utang kepada Yayasan, Lembaga Satuan, atau Lembaga Unit atau pihak terutang lainnya. BAB X TUNJANGAN HARI RAYA (THR) Pasal 80 (1) Tunjangan Hari Raya adalah imbalan yang diberikan kepada Pegawai di luar gaji, sebagai tunjangan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. (2) Pegawai yang berhak memperoleh imbalan THR adalah yang bekerja pada Yayasan sedikitnya selama 4 (empat) bulan berturut-turut. Pasal 81 (1) Besarnya THR Idul Fitri diberikan sesuai Surat Keputusan Pengurus Yayasan. (2) THR diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun. (3) Waktu pemberian THR selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan hari raya.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 82 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dalam suatu Keputusan Yayasan. (2) Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Peraturan ini di kemudian hari, akan diadakan perbaikan dan ralat sebagaimana mestinya. (3) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
Disahkan di Pada tanggal
: :
Bekasi 29-30 Juni 2010
Ketua Pengurus,
Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Budi Luhur Ketua Dewan Pembina,
Drs.H.Ismaryono WM, MM
DR. H. Risman Musa, MA Draft Peraturan Kepegawaian AlMarjan
25
