PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN WALIKOTA BALIKPAPAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas bidang ketenaga kerjaan, perlu menata kembali Struktur Organisasi Kantor Pertanian Tanaman Pangan, Kantor Peternakan, Kantor Perkebunan Kota Balikpapan; b. bahwa sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Kelembagaan Organisasi Dinas Pertanian dengan Peraturan Walikota
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
1
Menetapkan
:
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);.
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Kota adalah Kota Balikpapan.
2.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3.
Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4.
Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kebutuhan.
5.
Dinas Daerah, adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6.
Kewenangan Daerah adalah kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota Balikpapan.
7.
Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Balikpapan.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dinas Pertanian dibentuk dengan Peraturan Walikota ini.
2
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK , FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1)
Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah.
(2)
Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 4 Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pertanian yang meliputi : Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Dinas Pertanian mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; b. Pelaksanaan perencanaan , pengendalian, bimbingan teknis, pengawasan, sarana dan prasarana di bidang pertanian; c. Perencanaan, dan pelaksanaan pembinaan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pertanian; d. Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan, penggunaan pupuk, pestisida, benih dan bibit pertanian; e. Pelaksanaan perlindungan tanaman pertanian dan kehutanan; f. Pelaksanaan penyuluhan di bidang pertanian; g. Pengembangan statistik dan sistem informasi pertanian, pembinaan dan bimbingan usaha, sarana usaha dalam menunjang ketahanan pangan; h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha budidaya ayam ras pedaging, ayam ras petelur, kambing, sapi sarang burung walet, dan lebah madu; i. Pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan; j. Pelaksanaan Pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium terhadap bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan untuk peneguhan diagnosa penyakit hewan; k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pembuatan, penyimpanan dan peredaran obat hewan, vaksin hewan dan pakan ternak jadi; l. Pelakanaan pemungutan retribusi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Rumah Pemotongan Unggas (RPU), klinik hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner; m. Menerbitkan izin dan melaksanakan pengawasan terhadap para dikter hewan praktek; n. Pengendalian, pemberian rekomendasi izin usaha lingkungan dan hasil hutan. o. Penyelenggaraan konservasi tanah dan air, pengelolaan perlebahan dan persutraan alam; p. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD; q. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari : a. Kepala Dinas.
3
b.
BagianTata Usaha. - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; - Sub Bagian Keuangan dan Program.
c.
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. -
d.
Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan & Hortikultura; Seksi Produksi Tanaman Pangan; Seksi Produksi Hortikultura.
Bidang Kehewanan dan Peternakan : - Seksi Bina Usaha Peternakan; - Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; - Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan : - Seksi Bina Usaha Tanaman Perkebunan; - Seksi Produksi Tanaman Perkebunan; - Seksi Kehutanan. f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
g.
Kelompok Unit Pelaksana Teknis. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
(3)
Jumlah dan pemangku Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja, yang ditetapkan dalam Formasi Jabatan dengan Keputusan Walikota.
(4)
Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 9 Setiap pimpinan unsur satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
4
Pasal 10 Setiap pimpinan unsur satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waku sesuai jenjang jabatan. Kepegawaian Pasal 11 Susunan Kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lain-lain Pasal 12 (1) Uraian tugas masing-masing unsur satuan organisasi pada Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. (2) Bagan Struktur Dinas Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Kantor Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, Kantor Peternakan, Kantor Perkebunan Kota Balikpapan menyesuaikan dengan Peraturan ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Dinas Pertanian. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 15 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan. Ditetapkan di : Balikpapan Pada tanggal : 8 Pebruari 2007 WALIKOTA BALIKPAPAN Cap/ttd H. IMDAAD HAMID. SE Diundangkan di Pada Tanggal
: Balikpapan : 13 Pebruari 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA
H. HERU BAMBANG, SE, MM PEMBINA Tk.I NIP. 120 136 658 BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI D NOMOR 02
5
Lampiran : Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 2 Tahun 2007 Tanggal : 8 Pebruari 2007
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN
KEPALA DINAS
BAG. TU JAFUNG
Bidang Kehewanan & Peternakan
Seksi Bina Usaha Peternakan
Kasubag Umum, & kepegawaian
Kasubag Keuangan & Program
Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura
Bidang Perkebunan & Kehutanan
Seksi Bina Usaha TP & Hortikultura
Seksi Bina Usaha Tanaman Perkebunan
Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan
Seksi Produksi Tanaman Pangan
Seksi Produksi Tanaman Perkebunan
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
Seksi Produksi Hortikultura
Seksi Kehutanan
Kelompok UPT
WALIKOTA BALIKPAPAN Cap/ttd H. IMDAAD HAMID. SE Diundangkan di Pada Tanggal
: Balikpapan : 13 Pebruari 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA
H. HERU BAMBANG, SE, MM PEMBINA Tk.I NIP. 120 136 658 BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI D NOMOR 02
6
a. Kepala Dinas. b. Bagian Tata Usaha membawahi : - Subbagian Umum dan Kepegawaian ; - Subbagian Keuangan dan Program;
7
c. Bidang Perencanaan dan Pengawasan Tenaga Kerja membawahi - Seksi Perencanaan dan Evaluasi Tenaga Kerja; - Seksi Norma Ketenagakerjaan; - Seksi Hyperkes dan Kesehatan Kerja d. Bidang Penempatan, membawahi :
Perluasan,Pelatihan
dan
Produktivitas
Kerja
- Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja; - Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja; - Seksi Perizinan Lembaga Latihan e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja membawahi : - Seksi Hubungan Kerja; - Seksi Kesejahteraan Pekerja; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Pertanian Pasal 33
Dinas Kesehatan Pasal 34 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Subbagian Tata Usaha. - Kaur Umum dan Keuangan. c. SeksiPembinaan Kesehatan Masyarakat : - Sub SeksiPembinaan PKM dan Rumah Sakit ; - Sub SeksiUsaha Kesehatan Gizi dan Sekolah; - Sub SeksiPenyuluhan dan Peran serta masyarakat. d. SeksiPemberantasan Penyakit : - Sub Seksipemberantasan Vektor; - Sub SeksiPengamatan Penyakit dan Samijaga; - Sub SeksiKebersihan tempat umum dan lingkungan. e. SeksiKesejahteraan Ibu dan Anak : - Sub SeksiKesehatan ibu dan anak; - Sub SeksiKesehatan Gizi; - Sub SeksiImunisasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Pendidikan Nasional Pasal 34 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Kasubbag Tata Usaha. - Kaur Umum; - Kaur Perencanaan; - Kaur Keuangan. c. SeksiKebudayaan . d. SeksiDiknas dan Dikmas. e. SeksiPembinaan Pemuda dan Olah Raga. f. SeksiPendidikan Dasar. g. Cabang Dinas. h. Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD).
8
Dinas Pertanahan Pasal 35 Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Kasubbag Tata Usaha : - Kaur Keuangan; - Kaur Umum. c. SeksiPengaturan Penguasaan Tanah : - Sub SeksiPenataan Tanah; - Subsi Pengendalian, Penguasaan Pemilikan Tanah; d. SeksiPenatagunaan Tanah : - Sub Seksidata Penatagunaan Tanah; - Sub SeksiRencana dan Penatagunaan Tanah; e. SeksiHak-hak Atas Tanah. - Sub SeksiPemberian Hak Atas Tanah - Sub SeksiPengadaan Tanah - Sub SeksiPenyelesaian Masalah Tanah f. SeksiPengukuran dan Penandatanganan Tanah : - Sub SeksiPengukuran, Pemetaan dan Konservasi ; - Sub SeksiPendaftaran Tanah Hak dan Informasi’ - Sub SeksiPerolehan Hak, Pembebasan Hak dan PPAT. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pasal 36 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Subbagian Tata Usaha. c. SeksiPerindustrian Perdagangan dan Koperasi : - Sub SeksiIndustri Logam, Mesin, elektronika dan Aneka - Sub SeksiUsaha Perdagangan; - Sub SeksiMeterologi; d. SeksiKoperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengan : - Sub SeksiKoperasi, fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam; - Sub SeksiPengusaha Kecil dan Menengah; e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Pertanian Pasal 37 Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Kasubbag Tata Usaha; - Kaur Perencanaan dan Laporan; - Kaur Umum. c. SeksiPenempatan dan Perluasan Kerja. d. SeksiHubungan Industrial dan Syarat Kerja. e. SeksiPengawasan Ketenaga Kerjaan. f. Kelompok Jabatan fungsional Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pasal 38 Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari a. Kepala Dinas. b. Subbagian Tata Usaha. c. SeksiAnalisa Pencegahan Dampak Lingkungan. d. SeksiPengawasan dan Pengendalian. e. SeksiPelestarian dan Pemulihan. f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Pasal 39
9
Susunan Organisasi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Subbagian Tata Usaha : - Kaur Kepegawaian dan Keuangan: - Kaur Umum dan Perlengkapan. c. SeksiKebersihan : - Subsi Angkutan; - Subsi Pembuangan dan Pemanfaatan Sampah. d. SeksiPertamanan dan Pemakaman : - SubSeksiPengadaan Taman; - Sub SeksiPembangunan Taman. e. SeksiPemadam Kebakaran : - SubSeksiPenunjang Operasional; - Unit Wilayah Timur; - Unit Wilayah Barat; - Unit Wilayah Utara. Dinas Penataan Kota dan Pemukiman Pasal 40 Susunan Organisasi Dinas Penataan Kota dan Pemukiman terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Subbagian Tata Usaha. c. SeksiPerencanaan dan Pengawasan Bangunan Kota : - Sub SeksiPerencanaan dan Rehabilitasi Kota; - Sub SeksiPengawasan perizinan dan Konstruksi. d. SeksiPerizinan Bangunan : - Sub SeksiBangunan Perkantoran; - Sub SeksiBangunan Tempat Tinggal. e. SeksiPenataan Pemukiman : - Sub SeksiPersewaan dan Perizinan; - Sub Seksi. Dinas Perhubungan Pasal 41 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Subbagian Tata Usaha. c. SeksiLalu Lintas. - Sub SeksiManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; - Sub SeksiBimbingan Keselamatan dan Ketrtiban; - Sub SeksiAngkutan. d. SeksiTeknik Sarana dan Prasarana : - Suk SeksiTerminal; - Sub SeksiPerparkiran. Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Pasal 42 Susunan Organisasi Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Tata Usaha. c. SeksiPelayanan Akte - Sub SeksiPerkawinan dan Perceraian : - Sub SeksiKKPPD; - Sub SeksiPenyuluhan. d. SeksiAdministrasi dan Evaluasi Data Kependudukan : - Sub SeksiSistem Informasi Kepedudukan; - Sub SeksiEvaluasi Laporan; - Sub SeksiPemeliharaan Data. BAB V PENUTUP Pasal 33 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapakan
10
Ditetapkan di : Balikpapan Pada tanggal : WALIKOTA BALIKPAPAN
H. TJUTJUP SUPARNA Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor : Seri : Tanggal : SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN Drs. H. IDHAM KADIR Pembina Tingkat I NIP. 010082082
11
