SALINAN
WALIKOTA TEGAL PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TEGAL, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal perlu mengatur Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Serta Belanja Penunjang Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat; 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undangundang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 6. ……………
-2-
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437); 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional
14. …………..
-3-
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 4); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TEGAL TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Walikota adalah Walikota Tegal ; 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal ; 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal ; 4. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal ; 5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal sehari-hari.
BAB II ................
-4BAB II TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF Pasal 2 (1) (2)
Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2007 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 2.100.000,- setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. Pasal 3
Pengenaan pajak atas Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan serta dipotong dari Tunjangan Komunikasi Intensif yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB III BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL Pasal 4 Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal disediakan sebesar Rp. 9.240.000,- setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL Pasal 5 Belanja Penunjang Operasioal bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipergunakan untuk : a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi ; c. Kebutuhan lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemberian bantuan kepada masyarakat / kelompok masyarakat yang sifatnya insidentil. Pasal 6 (1)
(2)
Dalam rangka pertanggungjawanban Belanja Penunjang Operasioal bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya. Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) .................
-5-
(3)
Rincian Penggunaan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memuat kegiatan, tujuan, penerimaan (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB V PENGANGGARAN TUJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL Pasal 7 Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota serta Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2007.
BAB VI PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL Pasal 8 Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota serta Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL Pasal 9 (1)
(2)
Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan seluruhnya harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD tahun 2004 sampai tahun 2009. Sekretaris DPRD selaku Penguna Anggaran / Pengguna Barang menetapkan jumlah pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara. Pasal 10
(1)
(2)
Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berhenti antar waktu atau diberhentikan antar waktu sebelum berakhir masa baktinya wajib rnengembalikan seluruh Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia sebelum berakhir masa baktinya, pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional menjadi tanggungan ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11 ...................
-6-
Pasal 11 (1)
(2)
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara sekaligus/tunai atau diangsur setiap bulan dan dilakukan pada awal periode pengembalian atau dapat dilakukan pelunasan terhadap sisa angsuran paling lambat 1 bulan sebelum berakhir masa baktinya. Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengembalikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional secara diangsur dilakukan dengan pemotongan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan oleh Sekretaris DPRD, dengan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Penghasilan setiap bulan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.
Ditetapkan di Tegal pada tanggal 21 Agustus 2007 WALIKOTA TEGAL, ttd ADI WINARSO Diundangkan di Tegal pada tanggal 21 Agustus 2007 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL ttd RAHARDJO LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2007 NOMOR 13
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI ttd IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19591204 199103 1 004
