WALIKOTA BALIKPAPAN PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR
32
TAHUN 2013
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BALIKPAPAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan menindak lanjuti ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta pengembangan budaya kerja maka perlu menetapkan kode etik pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 1
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 TAhun 2012 Tentang Pedoman Budaya Kerja; 8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA KHUSUS PEGAWAI DI KOTA BALIKPAPAN.
TENTANG LINGKUNGAN
KODE ETIK PEMERINTAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Balikpapan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan. 3. Walikota adalah Walikota Balikpapan. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah. 5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Daerah termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/ dipekerjakan pada Pemerintah Kota. 6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan berada di lingkungan Pemerintah Daerah. 2
7. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah status Pegawai Negeri Sipil yang masih dalam masa percobaan. 8. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan sebutan Tenaga Harian Lepas, Tenaga Jasa Bantuan (naban), Tenaga Kontrak, dan sebutan lainnya. 9. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. 10. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. 11. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik. 12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk. 13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik. 14. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik. 15. Tujuan ditetapkannya Kode Etik bagi pegawai adalah untuk mendorong pegawai dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, meningkatkan disipilin dalam melaksanakan tugas kedinasan, menjamin kelancaran dalam tugas dan suasana kerja yang professional dan kondusif, meningkatkan kualitas kerja, perilaku dan integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan citra dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup kode etik pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan meliputi seluruh pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Peraturan Walikota ini.
3
BAB III PRINSIP DASAR DAN NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI Bagian Kesatu Pasal 3 Prinsip dasar yang harus dijunjung Pegawai meliputi : a. membentuk sikap dan perilaku pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang dapat menjadi teladan panutan didalam dan diluar kedinasan; b. menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan c. menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalitas dan integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Bagian Kedua Pasal 4 (1) Nilai-nilai dasar organisasi yang harus dijadikan acuan oleh Pegawai meliputi : a. Responsif; b. Humanis; c. Profesional; d. Integritas. (2) Setiap Pegawai wajib memenuhi dan melaksanakan nilai-nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 5 (1) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi: a. cepat menindaklanjuti hal-hal yang positif dan terkait dengan tugas pokoknya; b. menanggapi apabila ada pertanyaan terutama terkait dengan tugas pokoknya; c. aktif memberi saran dan pendapat baik secara tertulis maupun lisan kepada pimpinan secara berjenjang terkait dengan tugas kedinasan; d. tidak masa bodoh terhadap lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat sekitar; serta e. menindaklanjuti setiap masalah yang menjadi tanggungjawabnya dan memastikan penyelesaiannya hingga tuntas. (2) Humanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi: a. ramah, sopan santun dan terbuka dalam memberikan pelayanan, bergaul di lingkungan kantor dan masyarakat; b. aparatur yang memiliki pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan asas perikemanusiaan;
4
c. sederhana dalam berpenampilan, berkomunikasi dan berperilaku sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dengan rekan sejawat dan masyarakat; serta d. menempatkan masyarakat yang dilayani sebagai pelanggan. (3) Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi: a. menjalankan tugas sesuai dengan keahlian, keterampilan dan pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik Pegawai; b. bekerja efektif, efisien, inovatif dan kreatif; c. selalu belajar untuk mengembangkan diri dengan keterampilan, pengetahuan dan keahliannya berwawasan luas dan pandangan jauh ke depan; serta d. bekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi: a. membangun kepercayaan dengan kejujuran, tanggung jawab, moral, serta satu kata antara ucapan dengan perbuatan; b. menjaga kehormatan, harga diri, citra sebagai Pegawai dan melaksanakan tugas dengan ikhlas; c. berani menyatakan fakta apa adanya secara transparan dan jujur dengan tetap menjaga rahasia negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d. menjunjung tinggi kebenaran sesuai dengan kode etik Pegawai, dan mencintai pekerjaan dan menjaga citra organisasi; serta e. bersikap terbuka dalam mengungkap gagasan dan pendapat. BAB IV ETIKA PEGAWAI Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Pemerintah Kota Balikpapan, setiap pegawai wajib berpedoman pada Etika Pegawai dan peraturan perundang-undangan yang terikat dengan kode etik lainnya. (2) Etika Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Etika bekerja di lingkungan kantor; b. Etika bekerja di luar kantor; c. Etika dalam memberikan pelayanan masyarakat; d. Etika dalam berperilaku dan berpakaian.
5
Pasal 7 (1) Etika bekerja di lingkungan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi: a. menjaga nama baik Pemerintah Kota Balikpapan khususnya SKPD dimana tempat bekerja; b. saling hormat menghormati sesama rekan kerja; c. saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan; d. memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan; e. menguasai dan memahamai peraturan perundangundangan yang sesuai tugas bidang masing-masing; f. menjadi contoh tauladan yang baik di lingkungan kerja maupun di luar jam kerja; g. setiap atasan harus memperlakukan sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi teladan keprofesionalannya; h. setiap atasan tidak boleh mengajak kerja sama dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan; i. meningkatkan professionalisme guna menunjang pelaksanaan tugas; j. wajib melaksanakan tugas yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas kedinasan dan dapat dipercaya dalam mengemban setiap pekerjaan dengan benar; k. menjalankan tugas mengikuti aturan yang berlaku dan menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; l. memegang teguh dan berupaya keras untuk mencapai target dan melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung-jawab; serta m. menggunakan sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien. (2) Etika bekerja di luar kantor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b), meliputi: a. menjaga nama baik Pemerintah Kota Balikpapan; b. melakukan kerjasama dan berkoordinasi yang bersifat positif antar SKPD dan instansi lain terkait, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan/atau penyalahgunaan wewenang; d. bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya; serta e. melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. (3) Etika dalam memberikan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c), meliputi: a. menerima masyarakat diawali dengan senyum, salam, sapa dan bersikap ramah, sopan dan tegas; b. berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan, bersahaja/sederhana; c. menempatkan diri sebagai abdi/pelayanan terhadap masyarakat yang dilayani; 6
d. mendengarkan dengan sepenuh hati untuk memahami kebutuhan masyarakat; e. memberikan layanan dengan sigap, cepat dan akurat; f. siap menerima kritik dan saran untuk perbaikan layanan; serta g. tidak menerima pungutan selain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. (4) Etika dalam berperilaku dan berpakaian sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf (d), meliputi: Berperilaku: a. Tidak boleh menggunakan sandal di lingkungan kantor, kecuali untuk pelaksanaan ibadah; b. Menggunakan tempat duduk sebagaimana mestinya (kaki tidak naik ke kursi); c. Tidak merokok di dalam ruangan dan di area kawasan KSTR (kawasan sehat tanpa rokok); d. Tidak boleh berada pada tempat-tempat hiburan yang tidak ada hubungannya tugas kedinasan; e. Tidak bersikap yang berindikasi menimbulkan hal-hal yang tidak benar/fitnah terkait tentang perbuatan asusila, amoral, dan gratifikasi. Pasal 8 Jenis pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) adalah (1) PDH terdiri dari: a) PDH Pria: (1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; (2) Celana panjang warna khaki; dan (3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam. b) PDH Wanita: (1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; (2) Rok minimal 15 cm dibawah lutut warna khaki; (3) Sepatu pantovel warna hitam; (4) PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. c) PDH Camat Pria dan Lurah Pria: (1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; (2) Celana panjang warna khaki; dan (3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat. d) PDH Camat dan Lurah Wanita: (1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; (2) Rok minimal 15 cm di bawah lutut warna khaki; (3) Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat; (4) PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (2) PSH terdiri dari: a) PSH Pria: (1) Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama; (2) Leher berdiri dan terbuka; (3) Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; (4) Kancing lima buah. 7
b) PSH Wanita: (1) Jas lengan pendek dan rok minimal 15 cm di bawah lutut warna sama; (2) Leher berdiri dan terbuka; (3) Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; Kancing lima buah; (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (3) PSR terdiri dari : a) PSR Pria : (1) Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama; (2) Leher berdiri dan terbuka; (3) Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan (4) Kancing lima buah. b) PSR Wanita : (1) Jas lengan panjang dan rok minimal 15 cm di bawah lutut warna sama; (2) Leher berdiri dan terbuka; (3) Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan (4) Kancing lima buah. (5) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (4) PSL terdiri dari : a) PSL pria : (1) Jas warna gelap; (2) Celana panjang warna sama; dan (3) Kemeja dengan dasi. b) PSL wanita : (1) Jas warna gelap; (2) Rok minimal 15 cm di bawah lutut warna sama; dan (3) Kemeja dengan dasi; (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (5) PDU Camat dan Lurah a) PDU Camat dan Lurah Pria: (1) Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; (2) Celana panjang warna putih; dan (3) Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam. b) PDU Camat dan Lurah Wanita: (1) Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning; (2) Rok warna putih minimal 15 cm dibawah lutut; (3) Sepatu fantovel warna hitam; (4) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
8
Pasal 9 (1) Ketentuan dan jadual pemakaian pakaian dinas pegawai adalah sebagai berikut: NON PNS
NO
HARI KERJA
1
2
1.
Senin
a. Linmas b. Menggunakan papan nama, lambing KORPRI, dan badge Pengenal dan tanda jabatan untuk Lurah dan Camat
2.
Selasa
3.
Rabu
a. PDH Warna Kheki Pakaian bebas bermodel b. Menggunakan papan nama, kantoran/resmi lambing KORPRI, dan badge a. Atas : Biru Muda/Putih Pengenal dan tanda jabatan untuk Tidak boleh bercorak Lurah dan Camat b. Bawah : Warna gelap c. Bahan : Kain dan Bukan Bahan Kaos d. Sepatu : Hitam a. Pakaian bebas bermodel a. Pakaian bebas bermodel kantoran/resmi kantoran/resmi b. Warna pakaian dikombinasikan b. Warna pakaian dengan serasi dikombinasikan dengan c. Bermotif garis atau kotak kecil serasi d. Bahas Kain dan bukan bahan c. Bermotif garis atau kotak kaos kecil e. Menggunakan Badge Pengenal d. Bahas Kain dan bukan f. Camat dan Lurah : PDH Warna bahan kaos Kheki e. Sepatu : Hitam/Coklat g. Sepatu : Hitam/Coklat
4.
Kamis
PEGAWAI NEGERI SIPIL 3
a. Atas b.
5.
Jumat
6. Peringatan Hari Besar Nasional dan Upacara Gabungan
c. d. e. a. b.
: Batik bermodel kantoran/resmi Bawah: Warna gelap/ menyesuaikan Bahan : Bukan Bahan Kaos Sepatu : Hitam/Coklat Menggunakan Badge Pengenal Olahraga/Training Tidak boleh menggunakan bahan jeans/denim
a. Menggunakan seragam yang ditetapkan dalam Undangan b. Menggunakan papan nama, lambing KORPRI, dan badge Pengenal dan tanda jabatan untuk Lurah dan Camat
4 Pakaian Seragam Non PNS a. Atas : Biru Muda/Putih Tidak boleh bercorak b. Bawah : Warna gelap c. Bahan : Kain dan Bukan Bahan Kaos d. Sepatu : Hitam
a. Atas
: Batik bermodel kantoran/resmi b. Bawah: Warna gelap/ menyesuaikan c. Bahan : Bukan Bahan Kaos d. Sepatu : Hitam/Coklat a. Olahraga/Training b. Tidak boleh menggunakan bahan jeans/denim Pakaian Seragam Non PNS a. Atas : Biru Muda/Putih Tidak boleh bercorak b. Bawah : Warna gelap c. Bahan : Kain dan Bukan Bahan Kaos d. Sepatu : Hitam
(2) Pakaian dinas untuk SKPD yang pakaian dinasnya telah diatur oleh Kementerian/Lembaga Teknis terkait, maka ketentuan pemakaian pakaian dinas disesuaikan dengan ketentuan Kementerian/Lembaga Teknis tersebut. BAB V PENEGAKAN KODE ETIK DAN MAJELIS KODE ETIK Bagian Kesatu Pasal 10 (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian. 9
(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa : a. pernyataan tertutup, atau b. pernyataan terbuka. (4) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan. (5) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui : a. forum pertemuan resmi Pegawai; b. upacara bendera; c. papan pengumuman; d. media massa; atau e. forum lain yang dipandang sesuai untuk itu. (6) Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Majelis Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Kota Balikpapan disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin. (7) Pegawai yang melakukan pelanggaran pidana dan disiplin Pegawai dikenakan sanksi sesuai Perundang-undangan yang mengatur tentang pidana dan disiplin pegawai dan tidak diproses pada Majelis Kode Etik. (8) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV. (9) Selain dberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kode Etik dapat mengenakan sanksi tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pegawai yang melanggar kode etik. Bagian Kedua Pasal 11 (1) Untuk menegakkan Kode Etik Pegawai dibentuk keanggotaan Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Balikpapan b. Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Umum c. Wakil Ketua II : Inspektur Kota Balikpapan d. Wakil Ketua III : Kepala BKD e. Sekretaris : Sekretaris BKD f. Anggota 1) Tetap : Kabag Hukum, Kabag Organisasi 2) Tidak tetap : Seluruh Kepala SKPD 10
(3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kde Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Pemerintah Kota Balikpapan yang diperiksa atau minimal sama pangkatnya. (4) Sekretaris dapat membentuk sekretariat berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan. Pasal 12 Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas : a. menerima setiap laporan dan/atau pegaduan baik langsung maupun melalui media, baik dari masyarakat ataupun Pegawai Pemerintah Kota Balikpapan mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai Pemerintah Kota Balikpapan. Selanjutnya diagendakan dan dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik. b. menetapkan keputusan setelah memeriksa Pegawai Pemerintah Kota Balikpapan yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik. c.
Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
d. Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap tiga (tiga) bulan sekali yang diagendakan oleh Sekretaris Majelis Kode Etik. BAB VI MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI Pasal 13 (1) Setiap laporan atau pengaduan terhadap Pegawai yang diduga melanggar kode etik, majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima. (2) Pemeriksaan Kode Etik terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup. (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik. (4) Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan Pegawai yang bersangkutan, sanksi, dan alat bukti lainnya. (5) Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap Pegawai yang diduga melanggar kode etik, Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dalam siding Majelis Kode Etik. 11
(6) Sekretaris Majelis Kode etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik. (7) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi bersifat rahasia. (8) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pemasalahan dari diri Pegawai yang diduga melanggar kode etik. (9) Majelis Kode Etik mengambil musyawarah mufakat.
keputusan
berdasarkan
(10)Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (11)Keputusan Tim Kode Etik bersifat final. (12)Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada : a. Pegawai yang diduga dalam memberikan pelanggaran kode etik. b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Pemerintah Kota Balikpapan yang diduga melanggar Kode Etik. (13)Majelis Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik. (14)Keputusan pemeriksaan sidang Majelis Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik. (15)Keputusan Majelis Kode Etik diserahkan resmi kepada Sekretaris Daerah Kota Balikpapan. Pasal 14 (1) Laporan pelanggaran kode etik disampaikan : a. secara langsung pada Sekeretariat Majelis Kode Etik Kota Balikpapan b. melalui media email :
[email protected] (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan bukti pelanggaran. BAB VII REHABILITASI Pasal 15 (1) Pegawai Pemerintah Kota Balikpapan yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Majelis Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya. (2) Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.
12
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dapat menyusun Peraturan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang kode etik yang berlaku intern di Satuan Kerja Perangkat Daerahnya dikecualikan tentang penegakan kode etik pegawai dan majelis kode etik pegawai. (2) Peraturan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud ayat (1) wajjib berpedoman pada Peraturan Walikota ini. Pasal 17 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 2 Desember 2013 WALIKOTA BALIKPAPAN, ttd M. RIZAL EFFENDI Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 3 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd SAYID MN FADLI
BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 32 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM,
DAUD PIRADE
13
