data dari pokok bahasan diawali dengan pengecekan data, inventarisasi bukubuku, peraturan perundang-undangan serta hasil dari penelitian lapangan. Berdasarkan analisis terhadap pokok bahasan tersebut diatas, maka dapat dilakukan interpretasi dengan menggunakan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Hasil dari interpretasi yuridis ini diharapkan mampu menjawab permasalahan hukum yang diajukan dalam tulisan ini secara holistic.
BAB II PERANAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DIATUR DALAM BEBERAPA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Salah satu agenda yang penting dalam proses perubahan politik adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perebutan kekuasaan (pengaruh) yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga sirkulasi elit politik (pergantian kekuasaan) dapat dilakukan secara damai dan beradab. Lembaga tesebut adalah produk dari pengalaman sejarah umat manusia dalam mengelola kekuasaan dimana kedaulatan rakyat menjadi sumber kekuasaan itu sendiri. Dalam bahasa yang
Universitas Sumatera Utara
lebih popular, manajemen kekuasaan seperti itu disebut demokrasi. System politik yang demokratis meskipun sangat kompleks, ruwet serta tidak efisien tetap menjadi pilihan terbaik dibandingkan dengan system-sistem kekuasaan yang lain, seperti system otoritarian, militer, oligarki dan lain-lain. 39 Di Indonesia, pengaturan dasar normatif mengenai Pemilu diatur dalam Bab VIIB UUD 1945, yaitu Pasal 22 E yang terdiri dari 6 (enam) ayat, yaitu: Ayat (1) Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6)
: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. : Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. : Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik. : Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. : Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. : Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang.
Mendasarkan pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tersebut diatas, disebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam Pasal ini tidak menentukan secara eksplisit apa nama komisi tersebut, sehingga terserah kepada DPR bersama dengan Pemerintah untuk menentukannya dalam Undang-Undang. Misalnya UndangUndang dapat saja memberi nama kepada komisi tersebut dengan nama Komisi Pemilihan Nasional, Komisi Pemilihan Pusat, Komisi Pemilihan Daerah 39
Koirudin, Profil Pemilihan Umum 2004, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 13.
Universitas Sumatera Utara
Propinsi, dan sebagainya. Namun demikian selama ini komisi tersebut diberi nama Komisi Pemilihan Umum. 40 Berdasarkan hal tersebut diatas, tegas dinyatakan kemandirian penyelenggara Pemilu oleh KPU. Berarti penyelenggara KPU tidak lagi bersifat ad hoc, yang secara temporer melaksanakan tugasnya dan senantiasa terkait dengan pemerintah dalam arti dikontrol oleh pemerintah. Dalam ketentuan ini menjadi daar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri didalam kinerjanya. Sebagaimana diketahui bahwa Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam UUD 1945. sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat sebagaimana tercermin dalam perubahan UUD 1945, Pemilu diselenggarakan bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat. Hal ini menjadi dasar filosofis penyelenggaraan Pemilu yang harus dijadikan sebagai dasar KPU dan KPUD baik pada tingkat Provinsi maupun pada tingkat kabupaten/Kota. Selanjutnya untuk melaksanakan pemilihan umum tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksana pemilu itu sendiri, khususnya yang telah berlangsung pada masa sebelum pergeseran dari rezim pemilihan kepala daerah
40
Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 81.
Universitas Sumatera Utara
ke rezim pemilihan umum. Untuk itu, pencermatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu senantiasa diawali dan senantiasa menjadi bagian yang tak terpisahkan
dari perjalanan Pemilu di tanah air beserta penyelenggara atau
pelaksananya yang untuk waktu yang lama dijalankan oleh pemerintah. Baru dalam beberapa tahun belakangan dilaksanakan oleh lembaga yang bersifat mandiri. 41 Mencermati pelaksanaan pemilu yang berlangsung ditanah air selama ini, menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu itu berbeda-beda disetiap masa. Berbeda baik dalam hal sistemnya maupun legitimasi formal yang dikandung dalam Undang-Undang sebagai dasar pelaksanannya. Hal ini dapat difahami sebagai refleksi dari pergeseran dinamika dan perkembangan masa yang terus berkembang dinamis dari waktu kewaktu dengan mengakomodasikannya dalam bentuk
hukum,
khususnya
Undang-Undang.
Pada masa
orde
baru,
penyelenggara Pemilu itu adalah Pemerintah. Dari kenyataan ini menimbulkan berbagai penafsiran. Ada yang mendukung pemerintah sebagai penyelenggara Pemilu karena baik infra struktur maupun supra strukturnya sudah siap. Ada yang tidak mendukung karena secara sederhana beralasan, pelaksanaan Pemilu oleh pemerintah tidak obyektif. Ada kepentingan yang sangat kuat dari pemerintah untuk mengatur dalam arti ikut berperan karena kepentingan dan mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu. Intinya adalah keinginan kuat untuk
41
Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 55.
Universitas Sumatera Utara
melanggengkan kekuasaan dengan cara mempengaruhi pelaksanaan Pemilu dan aturan
yang
menguntungkan
penguasa.
Didalam
pelaksanaannya,
penyelenggaraan Pemilu oleh pemerintah itu secara teknis diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri yang dengan demikian dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, yang kedudukannya adalah sebagai pembantu Presiden. Maka netralitasnya dipertanyakan ketika peran pemerintah pada bidang politik begitu besar karena kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan tadi. Bahkan sebelum Pemilu dilaksanakan pun sudah dapat ditebak bahwa pemenangnya adalah Partai pemerintah dengan kemenangan yang mutlak pula. Peran serta masyarakatpun direkayasa sedemikian rupa sehingga mencerminkan suara yang sangat besar sebagai bagian dari upaya menanamkan kesan bahwa pemenangnya benar-benar legitimate dan memperoleh dukungan yang sangat kuat dari rakyat. 42 Pada perkembangan selanjutnya, setelah sekurangnya 4 (empat) kali penyelenggaraan Pemilu, maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga yang pada awal pembentukannya beranggotakan orang-orang yang non partisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kewenangannya boleh disebut cukup besar pada awal menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR dan DPD, serta DPRD yang diselenggarakan serempak diseluruh
tanah
air.
Dalam
perkembangan
berikutnya
KPU
juga
42
Samsul Wahidin, Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 42.
Universitas Sumatera Utara
menyelenggarakan Pemilu untuk Kepala Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota diseluruh wilayah tanah air. Dari perjalanan kinerja KPU, terutama dengan merunut pada perjalanan KPU, yaitu pada masa Pemilu tahun 1999, kinerja KPU masih dikesankan menghambat proses Pemilu 1999. Dinyatakan demikian karena pengalaman pertama kali kelembagaan Partai Politik bersama-sama Pemerintah menyelenggarakan Pemilu Pasca Orde Baru. Terlepas dari pengalaman pertama kali atau tidak, kehadiran tokoh-tokoh Partai Politik yang semula diyakini kredibilitasnya semestinya mampu bekerja dan menunjukkan komitmen politiknya bagi peningkatan kualitas Pemilu itu sendiri ternyata tidak sesuai dengan harapan. Sebenarnya dapat dimaklumi karena ini adalah pengalaman pertama. 43 Sejak awal pembentukan KPU untuk Pemilu tahun 1999, mengemuka berbagai permasalahan. Pada satu sisi hal ini dapat dimaklumi karena lembaga tersebut baru saja dibentuk dan masih mencari style kinerja yang mapan dan terukur. Masalah yang mengemuka diantaranya adalah tentang masih rancunya prosedur untuk merefleksikan ketidaksetujuan terhadap mekanisme yang sedang berlangsung. Prosedur dimaksud harusnya memang dibakukan sebagai model protes dan aktualisasi ketidakmantapan sikap politik dalam menerima peran sentral pemerintahan transisi dalam Pemilu. Kemauan pemerintah untuk berperan masih begitu besar sehingga terjadi semacam intrusi politis terhadap kinerja KPU. 43
Ibid, hlm. 43.
Universitas Sumatera Utara
Sebenarnya hal diatas lebih mengarah kepada persoalan teknis dan mengemukanya ego baik dari pemerintah yang ingin mempertahankan besarnya peran maupun oleh pelaksana kinerja KPU yang trauma dengan kuatnya peran pemerintah tersebut. Penggunaan standard ganda dalam menyikapi produk politik pemerintahan yang boleh disebut berada pada kondisi transisi itu pada gilirannya telah mempengaruhi kinerja KPU selanjutnya. Mulai dari masa pengambilan sumpah anggota KPU oleh Presiden sampai pertentangan soal pembagian suara diantaranya wakil pemerintah dan wakil Partai Politik di KPU, pada
dasarnya
lebih
mencerminkan
bahwa
Pemilu
1999
seolah-olah
diselenggarakan untuk memuaskan para politisi dan para pemimpin Partai Politik. Mencermati realitas kelahiran KPU yang menyelenggarakan Pemilu tahun 1999 memang menimbulkan banyak permasalahan pada pra kelahiran tersebut yang mengakomodasikan urgensinya sebuah lembaga penyelenggara KPU yang mandiri. Oleh karena penyelenggara Pemilu dipandang sebagai kebijakan nasional strategis dan berjangka panjang maka sebagai solusi konstitusionalnya dilakukan pada hulunya dengan melakukan amandemen UUD 1945 yang menetapkan kinerja KPU. Selanjutnya, seiring dengan masuknya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kedalam rezim Pemilu, maka penyelenggaraannyapun diserahkan kepada KPU dalam hal ini adalah KPUD, dan pada daerah Pemerintahan Aceh
Universitas Sumatera Utara
disebut KIP untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota dan
Wakil
Bupati/Wakil
Walikota.
Dalam
hubungan
ini
KPUD/KIP
direpresentasikan sebagai instansi yang tugasnya untuk menyelenggarakan Pemilukada yang bebas, mandiri, dan transparansi dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KIP yang salah satu peranannya adalah untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Propinsi Aceh tidak terlepas kaitannya dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) di Helsinky antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005. Kemudian ditindaklanjuti pengesahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh oleh DPR RI pada tanggal 11 Juli 2006. Undang-undang ini dianggap sebagai lex specialis terhadap UU Partai Politik yang akan dijadikan panduan utama pada pelaksanaan pilkada di Aceh. Langkah strategis diatas memberikan peluang bagi masyarakat di Aceh untuk membangun kembali sistem dan perangkat politik yang selama ini terpendam dan terbelunggu oleh konflik yang menahun. Tidak hanya itu, suasana kesetaraan politik mendorong berbagai pihak untuk membagi ideologi politik yang dimiliki agar terjadi kolaborasi guna menyepakati bentuk dan model politik yang layak dan manusiawi di Aceh. 44 Dalam pelaksanaan pilkada di Aceh, KIP melakukan pemantauan identifikasi dan verifikasi yang transparans. Pemantauan pada dasarnya milik 44
http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/publikasi/artikel-opini/aly-yusuf/256pilkada-aceh-hajatan-statis.
Universitas Sumatera Utara
semua orang sehingga eleminasi alami bisa terjadi dibanding pemantauan yang terlembaga. Untuk itu, KIP maupun pemerintah daerah di Aceh berperan untuk menjamin ruang yang pasti dan bersih dengan aturan yang terlembaga untuk memonitor prilaku para pelaku diatas guna menciptakan pilkada Aceh yang berkualitas dan alami. Berikut akan diuraikan tentang pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan KPUD/KIP dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah: A. Peranan KIP Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Aceh Diatur Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Adapun yang menjadi peranan KIP dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam lingkungan wilayah propinsi Aceh adalah: 45 a. Merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
45
Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Universitas Sumatera Utara
c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; e. Menerima pendaftaran pasangan calon sebagai peserta pemilihan; f. Meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang diusulkan; g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan; h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye; i. Melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota melalui rapat pleno; k. Melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA/DPRK terhadap
pelaksanaan
pemilihan
Gubernur/Wakil
Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; dan l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
Universitas Sumatera Utara
2. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh. Adapun yang menjadi peranan KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilu
Gubernur/Wakil
Gubernur,
Bupati/Wakil
Bupati
dan
Walikota/Wakil Walikota, dalam lingkungan wilayah propinsi aceh meliputi: 46 a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilu Gubernur/Wakil Gubernur di Aceh; b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KIP Aceh, KIP kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS, berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan; d. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Aceh kepada masyarakat; e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KIP kabupaten/kota; f. Menerima daftar pemilih dari KIP kabupaten/kota; g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya dalam daftar pemilih;
46
Pasal 7 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh.
Universitas Sumatera Utara
h. Menerima pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur sebagai peserta pemilihan; i. Meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang diusulkan; j. Menetapkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan; k. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye pemilihan calon Gubernur/Wakil Gubernur; l. Melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; m. Melakukan rekapitulasi, menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, berdasarkan berita
acara
hasil
rekapitulasi
penghitungan
suara
di
KIP
kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; n. Menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, panwaslu Aceh dan KPU; o. Menerbitkan keputusan KIP Aceh tentang pengesahan hasil pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan mengumumkannya; p. Mengumumkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih;
Universitas Sumatera Utara
q. Melaporkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur kepada DPRA dan KPU; r. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KIP kabupaten/kota; s. Menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Aceh; t. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KIP kabupaten/kota, sekretaris KIP Aceh, dan pegawai sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Aceh, dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan; u. Melakukan
evaluasi
dan
membuat
laporan
setiap
tahapan
penyelenggaraan pemilu; dan v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan peraturan perundangundangan. Sedangkan yang mejadi KIP Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilu
Gubernur/Wakil
Gubernur,Bupati/Wakil
Bupati
dan
Walikota/Wakil Walikota dalam wilayah propinsi aceh meliputi :
Universitas Sumatera Utara
a. Melaksanakan program dan anggaran serta melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur di Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh; b. Merencanakan Bupati/Wakil
program, Bupati
anggaran dan
dan
jadwal
Walikota/Wakil
pemilihan
Walikota
di
kabupaten/kota; c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan; e. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP kabupaten/kota kepada masyarakat; f. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya; g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya dalam daftar pemilih; h. Menerima daftar pemilih dari PPK dan menyampaikannya kepada KIP Aceh; i. Menerima pendaftaran pasangan bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sebagai peserta pemilihan;
Universitas Sumatera Utara
j. Meneliti
persyaratan
bakal
calon
bupati/wakil
bupati
dan
walikota/wakil walikota yang diusulkan; k. Menetapkan pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang telah memenuhi persyaratan; l. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye pemilihan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota; m. Melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; n. Melakukan rekapitulasi, menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; b. Menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan
suara
kepada
saksi
peserta
pemilu,
Panwaslu
kabupaten/kota dan KIP Aceh; c. Menerbitkan keputusan KIP kabupaten/kota tentang pengesahan hasil pemilu bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dan mengumumkannya; d. Mengumumkan
pasangan
calon
bupati/wakil
bupati
dan
walikota/wakil walikota terpilih;
Universitas Sumatera Utara
e. Melaporkan hasil pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada DPRK dan KIP Aceh; f. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS; g. Menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kabupaten/kota; h. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, KPPS, sekretaris KIP kabupaten/kota dan pegawai sekretariat KIP kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu kabupaten/kota, dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan; i. Melakukan
evaluasi
dan
membuat
laporan
setiap
tahapan
penyelenggaraan pemilu; dan j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan peraturan perundangundangan. B. Peranan KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Diatur Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan. 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Universitas Sumatera Utara
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 secara eksplisit diatur hal-hal
yang
berkaitan
dengan
peranan
KPUD
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilukada, diantaranya yaitu: Peranan KPUD Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: 47 a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU; c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiaptiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU; e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
47
Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Universitas Sumatera Utara
f. Menerima
daftar
pemilih
dari
KPU
Kabupaten/Kota
dalam
penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; g. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan; h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan
hasil
rekapitulasi
penghitungan
suara
di
KPU
Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU; j. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yangbersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
Universitas Sumatera Utara
k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya; l. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi terpilih dan membuat berita acaranya; m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU; n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; o. Menindaklanjuti
dengan
segera
temuan
dan
laporan
yang
disampaikan oleh Panwaslu Provinsi; p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; r. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
Universitas Sumatera Utara
s. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; u. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang. Sedangkan peranan KPUD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: 48 a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
48
Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Universitas Sumatera Utara
c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiaptiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan; d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya; e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala
Daerah
dan
Wakil
Kepala
Daerah
Provinsi
dan
menyampaikannya kepada KPU Provinsi; i. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
Universitas Sumatera Utara
j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilu
Kepala
Daerah
dan
Wakil
Kepala
Daerah
Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil
Pemilu
Kepala
Daerah
dan
Wakil
Kepala
Daerah
Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; m. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya; n. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi; o. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS; p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
Universitas Sumatera Utara
q. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan; r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; u. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.
Universitas Sumatera Utara
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah diatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 118, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggungjawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD, kemudian dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Panitia pengawan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya. 49
49
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 130.
Universitas Sumatera Utara
Adapun yang menjadi peranan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: 50 a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon; f. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan; g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan; h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye; i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
50
Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
Universitas Sumatera Utara
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan; m. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit. n. Dalam penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD
kabupaten/kota
adalah
bagian
pelaksana
tahapan
penyelenggaran pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi. Berikut ini akan digambarkan tabel mengenai perbandingan perbedaan dalam hal perekrutan untuk menjadi anggota KIP Kabupaten/Kota dengan KPUD Kabupaten/Kota :
No
MENGENAI
KIP
KPUD
1
Syarat
Beragama Islam dan Tidak ada syarat yang harus bisa membaca mengharuskan untuk Alqur’an. menjadi anggota KPUD harus beragama Islam dan bisa membaca Alqur’an.
2
Rekruitmen
DPRK membentuk tim Keputusan akhir untuk ad hoc (yang terdiri dari memilih 5 orang anggota
Universitas Sumatera Utara
unsur masyarakat) kemudian tim ad hoc melakukan penjaringan, hasil penjaringan diserahkan kepada Komisi A untuk dilakukan fit and propertest guna dipilih 5 orang diantaranya (artinya keputusan akhir ada ditangan DPRK)
KPUD Kabupaten/Kota ada ditangan KPUD Provinsi dari 10 orang calon yang diajukan oleh DPRD.
Diusulkan oleh KPUD Propinsi, ditetapkan oleh KPU Pusat dan dilantik oleh KPUD Propinsi.
3
Pengangkatan
Diusulkan oleh DPRK, ditetapkan oleh KIP Aceh dan dilantik oleh Bupati/Walikota.
4
Penggunaan Anggaran
Harus menggunakan Tetap menggunakan nama KPUD untuk nama KPUD. mengusulkan anggaran ke KPN (Keuangan dan Perbendaharaan Negara).
Sumber : Wawancara Dengan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara.
Mendasarkan uraian tersebut diatas, didalam pelaksanaan pemilukada, maka penyelenggaraannya
dipercayakan
kepada
KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota, dan pada Pemerintahan Aceh diserahkan kepada KIP dan KIP Kabupaten/Kota yang diposisikan bukan merupakan bahagian dari KPU Pusat. Hal ini akan menyederhanakan kinerja sesuai dengan wilayah masing-masing. Dengan demikian KPU didaerah tersebut dalam penyelenggaraan Pemilukada yang secara mandiri menyelenggarakan Pemilukada dapat melaksanakan
Universitas Sumatera Utara
tugasnya dengan mandiri. Namun demikian sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tetap harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPU Pusat yang secara struktural adalah atasannya. Dipilihnya KPUD/KIP sebagai penyelenggara Pemilukada secara mandiri bukan hanya untuk efisiensi dan profesionalisme semata. Akan tetapi yang paling mendasar adalah didalam kerangka menciptakan untuk lebih independensi dan imparsial. Penyelenggaraan dari para pelaksana yang efisien merujuk pada upaya menyelenggarakan pemilihan dan perhitungan suara secara tepat waktu berdasarkan asas Pemilu yang demokratis dan dengan logistik yang cukup dan dengan biaya yang sesuai dengan kondisi setempat yang tentunya paling mengerti keadaan dimaksud. Kontekstualitas hal ini menjadi sangat penting didalam Pemilukada yang menjadi momentum penting pula bagi rakyat didaerah. 51 Adapun yang dimasksud dengan sifat independen dan imparsial adalah bahwa didalam menyelenggarakan Pemilukada, penyelenggara dan semua pelaksana yang terkait tidak berada dibawah kendali suatu golongan, kelompok tim suskses pasangan calon atau tim kampanye, partai politik, pemerintah daerah, dan DPRD, melainkan sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik pelaksana Pemilu yang ditegakkan secara obyektif dan profesional. Meskipun secara yuridis dinyatakan bahwa penyelenggara Pemilukada itu adalah KPUD/KIP bersama Panwanslu, namun tumpuan atas penyelenggaraan Pemilukada dalam arti teknis adalah KPUD pada daerah masing-masing. 51
Samsul Wahidin, op.cit, hlm. 56.
Universitas Sumatera Utara
Panwaslu bertindak sebagai pengawas atas tahapan dan pelaksanaannya oleh KPUD. Dari pola pelaksanaan yang diselenggarakan pada saat ini, menunjukkan bahwa kinerja KPU/KPUD cukup baik dalam arti terukur. Meskipun diberbagai daerah penilaian yang dialamatkan kepada KPUD/KIP tidak menggembirakan yang diwujudkan dengan tindakan anarkis massa yang tidak puas dengan kinerja KPUD/KIP. 52 Penilaian terhadap kinerja KPUD/KIP tidak beres itu tercermin beberapa waktu, ketika diberbagai daerah terjadi amuk massa yang ditujukan kekantor KPUD/KIP, amuk massa itu kemudian jauh berkurang dengan kesadaran bahwa KPUD/KIP hanya sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang tidak tahu-menahu dengan proses yang sedang berlangsung. Artinya mereka hanyalah sebagai pelaksana yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara teknis diluar batas kewenangan dan tugas yang mereka emban. Kenyataan tersebut diatas sulit dipahami masyarakat pada saat awal-awal KPUD/KIP dibentuk. Namun lambat laun seiring dengan kedewasaan masyarakat didalam berpolitik, maka hal tersebut dapat dieliminasi. Namun demikian operasionalisasi dari KPUD/KIP bukannya tanpa hambatan dalam arti sepi dari masalah. Adanya silang tafsir terhadap berbagai peraturan perundangundangan ditingkat pusat menunjukkan inkonsistensi lembaga tingkat pusat terhadap kebijakan yang ditempuh. Demikian pula tindak lanjut dari temuan atas pelanggaran yang terjadi ketika Pemilukada dilaksanakan menimbulkan 52
Ibid, hlm. 58.
Universitas Sumatera Utara
perbedaan tafsir yang berujung pada kemelut, khususnya antar kelompok masyarakat yang tidak menerima hasil dari sebuah proses pemilihan dengan KPUD/KIP sebagai penyelenggara Pemilukada didaerah. Kemelut itu pada satu sisi dinilai sebagai sebuah langkah mundur dalam proses demokrasi. Dibeberapa daerah, khususnya Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan intensitas konflik yang seolah tidak kunjung selesai. Namun dalam perkembangan selanjutnya konflik seperti itu sekurangnya mereda dengan berhasilnya dilantik kepala daerah terpilih. Anarkisme massa didalam merefleksikan protes terhadap KPUD/KIP pun selama ini disikapi pemerintah secara bijak. Kepada oknum yang kebanyakan berasal dari pihak yang kalah didalam Pemilukada dilokalisir sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai tindak pidana biasa, meskipun secara fisik menimbulkan kerugian yang besar, berbagai kerusakan itu dicermati secara bijak dalam kontekstualitas politis. Pendidikan politik bagi warga masyarakat memerlukan proses panjang, dengan kesabaran dan biaya yang tidak murah. Dengan demikian proses pembelajaran didalam pendewasaan politik masyarakat tidak semata dilakukan secara langsung. Bentuk-bentuk lain seperti mendekati mereka berdasarkan pendidikan politik, dengan cara menjatuhkan vonis ringan dengan apa yang mereka lakukan adalah salah satu diantaranya. Kendatipun dalam tataran yuridis yang mereka
Universitas Sumatera Utara
lakukan itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu yang hukumannya jauh lebih berat tetapi cenderung tidak dikenakan. 53 Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa KPUD/KIP adalah lembaga yang bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan Pemilukada. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPUD Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten Kota adalah merupakan bahagian pelaksana KPUD Provinsi atau KIP Aceh untuk wilayah provinsi aceh. Pengesahan pengangkatan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden dan pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. 54
53
Ibid, hlm. 60. Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 268. 54
Universitas Sumatera Utara
