EV _B P
N
SA
PU
N
H
POLISI
HAKIM
LPKA
N
JAKSA
SA
Anak
EV _B P
BAPAS
TINDAKAN
PU
M A S Y A R A K A T
H
N
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LPAS , LPKA.
LINGKUNGAN
0 – 1/3 mp
1/3 – 1/2
mp
1/2 - 2/3
mp
2/3 s.d Bebas murni
M A S Y A R A K A T
UU SPPA mengamanahkan perubahan perlakuan Anak sejak tahap Pra Ajudikasi hingga Post Ajudikasi melalui pendekatan Diversi dan Keadilan Restoratif. Perubahan beberapa nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muncul UPT baru Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Kondisi tersebut berakhibat pada perubahan dan munculnya kebijakan baru terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada jajaran Pemasyarakatan.
N
SA
PU
EV _B P
H
N
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Pedoman Umum Perlakuan Anak di Bapas, LPAS dan LPKA tanggal 23 Desember 2014 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 Tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)/Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tanggal 23 Desember 2014
N
SA
PU
EV _B P
H
N
Surat Edaran Nomor : PAS – 267.PK.01.01.03 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penyerahan Anak Negara dan Anak Sipil tanggal 07 Juli 2014 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.PK.01.01.03 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Anak Negara dan Anak Sipil tanggal 22 Juli 2014 Surat Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri (Surat Ke-1) Nomor : M.HH.PL.02.01 – 07 Tentang Penyediaan Lahan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Balai Pemasyarakatan tanggal 23 Desember 2014 Surat Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri (Surat Ke-2) Nomor : M.HH.PL.02.01 – 02 tentang Dukungan Pembangunan LPAS, LPKA, dan BAPAS tanggal 29 april 2015
PU
SA
N
EV _B P
H
N
N
PU
SA
N
H
Kajian Model Hunian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2015 Standar Pendidikan Layanan Khusus tahun 2015 Standar Litmas Anak dan Pendampingan Standar Pembimbingan dan Pengawasan Klien. Standar Pendidikan Kesetaraan tahun 2015 Standar Pendidikan Keterampilan Bagi Anak tahun 2016 Standar Pembinaan Anak tahun 2016
EV _B P
SA
N
EV _B P
H
N
Upaya diversi wajib bagi tindak pidana ancaman dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Ketentuan ini menimbulkan perbedaan persepsi bagi APH terutama yang belum Diklat Terpadu. Sabagian besar memahami bahwa perkara yang tidak memenuhi syarat juga bisa dilakukan diversi tetapi tidak wajib.
PU
N
Terkait peran Peksos dan PK dala penanganan Anak Korban dan Anak Saksi, sebagaimana tertuang pada pasal 91. PK membuat Litmas dan Peksos membuat Laporan Sosial bagi anak Korban dan Anak Saksi. Secara produk keduanya berbeda, namun penyidik bingung apakah keduanya harus ada.
N
SA
PU
EV _B P
H
N
Adanya PERMA 4/2014 yang hanya mengatur Hakim yaitu apabila Anak dikenakan beberapa pasal alternatif / junto dan salah satu ancaman dibawah 7 tahun dapat diupayakan Diversi. Hal ini membuat kebingungan Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik dan Penuntut karena pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak di upayakan diversi tapi oleh hakim di diversi dan PK tidak mau tanda tangan Berita Acara.
N
SA
PU
EV _B P
H
Dalam UU SPPA hanya memuat beberapa instansi seperti Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Sosial, Kepolisisan, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Akibatnya kementerian yang tidak tercantum merasa tidak mempunyai tanggung jawab terhadap undang-undang tersebut. Pasal 94 yang memuat koordinasi, pemantauan dan evaluasi, kementerian perlindungan anak yang diberi amanat untuk melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Belum dibuatnya Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
N
PU
SA
EV _B P
H
N
N
H
EV _B P
N
SA
Belum dibuatnya Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (pasal 92) Belum dibuatnya Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (pasal 90) Belum dibuatnya Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Belum dibuatnya Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Belum dibuatnya Peraturan Pemerintah tentang Registrasi Perkara Anak
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Belum adanya Peraturan Pemerintah menjadikan kendala pelaksanaan di lapangan mengingat lembaga/instansi terkait juga belum membuat aturan teknis yang mengatur secara khusus penangan Anak yang merupakan penjabaran dari PP tersebut.
PU
N
SA
PU
EV _B P
H
Pada saat pemeriksaan Awal dan pembuatan Berita Acara Anak ditahap penyidikan banyak yang belum menghadirkan /memberitahukan PK. Masih banyak di kepolisian yang belum tersedia ruangan ramah anak untuk wawancara. Banyak perkara yang berakhir dengan ketidakjelasan./tidak ada informasi dan kurang koordinasi mengenai kelanjutan perkara anak setelah dimintai litmas. Anggaran untuk penyusunan litmas masih minim dan waktu penyusunan Litmas 3 x 24 pada prakteknya masih sulit mengingat keterbatasan SDM,Biaya dan Luas wilayah kerja bapas. PH tidak hadir/dihadirkan dalam Pemeriksaan Anak Sulitnya mendatangkan para pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Diversi seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama karena tidak ada biaya. Belum tersosialisasinya UU SPPA di tingkat kepolisian Tidak Semua Daerah mempunyai Panti Sosial Dan Panti Rehabilitasi Khusus Anak sehingga sulit mencari tempat saat anak tidak ditahan atau merekomendasikan tindakan ke Lembaga Sosial. Belum terdapat LPAS sehingga anak masih ditempatkan di Rutan/Lapas Dewasa.
N
N
H
EV _B P
N
SA
Pemberitahuan jadwal sidang sering mendadak bahkan adakalanya tidak diberitahu.. Jadwal sidang tidak tepat waktu dan anak masih disidangkan paling akhir. Jarang ada surat penggilan sidang untuk kelengkapan administrasi, lebih sering pemberitahuan melalui telepon. Belum semua Pengadilan menyediakan ruang tunggu dan ruang sidang untuk anaK. Masih banyak Jaksa dan Hakim yang bukan Jaksa dan Hakim Anak Anggaran untuk kegiatan pendampingan sidang masih minim sehingga pendampingan upaya diversi maupun sidang anak belum optimal. Jumlah SDM PK terbatas sehingga masih belum dapat mendampingi seluruh proses persidangan. Kondisi Psikologis Anak masih belum sepenuhnya diperhatikan oleh Hakim yang seringkali lebih mengedepankan Hukum Acara Pidana dalam KUHAP Seringnya putusan Hakim tidak memperhatikan Rekomendasi dari Bapas dan tidak memperhatikan kepentingan Anak
PU
Petikan Putusan hasil sidang belum seluruhnya diterima bapas Penetapan hakim untuk diversi masih jarang diterima oleh Bapas Kurangnya koordinasi untuk pelaksanaan eksekusi hasil putusan sidang. minimnya anggaran pelaksanaan pengawasan putusan. tidak seluruhnya Bapas memiiki ruangan ramah anak Putusan Hakim tidak menyebut dengan jelas lokasi pelatihan kerja
EV _B P
N
SA
PU
H
N
N EV _B P
H
Terima kasih….
Anak adalah masa depan bangsa
PU
SA
N
Menjadi tanggung jawab kita….
