PERATURAN HURIA KRISTEN INDONESIA (HKI) Nomor. Tahun 2016 Tentang : Pengelolaan Keuangan Sentralisasi HKI
Dengan Kasih dan Karunia Tuhan Jesus Kristus, Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia, Menimbang
: a. Bahwa pengelolaan keuangan diseluruh HKI belum berjalan dengan semestinya disebabkan belum adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan ; b. Bahwa keputusan Sinode HKI ke 56 tahun 2010 telah memutuskan untuk pengelolaan keuangan penggajian para Pelayan Penuh Waktu di HKI di sentralisasikan; kekayaan HKI merupakan satu kesatuan yang belum diatur pengelolaannya, namun dimungkinkan dengan pengelolaan yang baik akan berdampak terhadap kesejahteraan anggota Jemaat dan para pelayan HKI. c. Bahwa keputusan rapat bersama Majelis Pusat dengan Praeses disepakati pengelolaan keuangan khususnya penggajian pelayan penuh waktu dikelolah dengan Sentralisasi d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Keuangan agar berhasil guna dan berdaya guna, perlu ditetapkan peraturan Huria Kristen Indonesia Tentang Sentralisasi Keuangan.
Mengingat
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Tata Dasar HKI Bab. 1 Pasal 3, Bab VII Pasal 22; Peraturan Rumah Tangga HKI Bab XIII Pasal 46 ; Hukum Siasat Gereja HKI Pasal 2,3,4 dan 5 Keputusan Majelis Pusat HKI No. 6 Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Keputusan Majelis Pusat HKI Nomor 9 tahun 2006 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Keputusan Majelis Pusat HKI Nomor 10 tahun 2006 tentang Pedoman Tata Pembukuan dan Kas Keputusan Majelis Pusat HKI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Barang Inventaris HKI Ketetapan MP HKI NO : 208/II/MP/2001 tentang pelaksanaan Sentralisasi di HKI Ketetapan MP HKI No : 04/IV/MP/2012 tentang Sentralisasi Penggajian Pelayan Penuh Waktu di HKI 1
Dengan Persetujuan Bersama PUCUK PIMPINAN HURIA KRISTEN INDONESIA DAN MAJELIS PUSAT HURIA KRISTEN INDONESIA MEMUTUSKAN: M e n e t a p k a n : PERATURAN SENTRALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1) Huria Kristen Indonesia disingkat dengan HKI adalah Gereja tempat persekutuan orang percaya kepada Allah Bapak, AnakNya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus 2) HKI adalah perwujudan Tubuh Kristus yang bersaksi tentang Allah Tritunggal dan melayani umat percaya 3) Pusat di HKI adalah himpunan dari seluruh HKI sebagai Tubuh Kristus dalam satu persekutuan, yang di dalamnya segenap jemaat, resort, daerah dan segala jajaran pelayanannya bersatu dan merupakan satu kesatuan yang setiap bagiannya tidak terpisahkan; 4) Pucuk Pimpinan HKI adalah Ephorus dan Sekretaris Jenderal untuk memimpin dan menggembalakan seluruh HKI dengan segenap jajarannya. 5) Sentralisasi adalah Pemusatan di Kantor Pusat HKI dan penyatuan keuangan HKI yang pengelolaanya secara menyeluruh terpusat 6) Aras Pelayanan adalah pelayanan mulai dari Jemaat, Resort dan/atau Resort Khusus, Daerah hingga ke Pusat 7) Daerah adalah suatu kesatuan lapangan pelayanan dalam naungan HKI, dimana beberapa resort dipersekutukan yang dipimpin oleh seorang Praeses, 8) Resort adalah persekutuan beberapa jemaat yang dipimpin oleh seorang Pendeta Resort, 9) Resort Khusus adalah satu jemaat yang ditetapkan Pucuk Pimpinan menjadi Resort Khusus dan dipimpin oleh seorang Pendeta Resort 10) Resort Persiapan adalah persekutuan beberapa jemaat yang dipersiapkan menjadi satu resort, dan dipimpin seorang Pendeta pengasuh 11) Majelis Pusat adalah badan yang dibentuk oleh HKI melalui sinode yang bekerja sebagai mitra Pucuk Pimpinan mengelolah seluruh pelayanan di HKI sesuai fungsi masingmasing serta melaksanakan Keputusan Sinode 12) Praeses adalah penyelenggara kepemimpinan HKI yang sekaligus gembala terhadap beberapa resort di daerah yang sudah ditentukan 13) Pendeta Resort adalah penyelenggara kepemimpinan di tingkat resort yang melayani berdasarkan Marturia (kesaksian), Koinonia (Persekutuan), Diakonia (Pelayanan) dan pengorganisasian 2
14) Guru Jemaat adalah penyelenggara kepemimpinan HKI di tingkat Jemaat yang melayani berdasarkan Marturia, Koinonia, Diakonia dan pengorganisasian 15) Badan Pemeriksa Keuangan Pusat disingkat BPKP yang tugasnya mengawasi dan memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja HKI serta pengelolaan harta kekayaan milik HKI di tingkat Pusat 16) Badan Pemeriksa Keuangan Daerah disingkat BPKD bertugas mengawasi dan memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja HKI serta mengelola harta kekayaan HKI di tingkat Daerah 17) Badan Pemeriksaan Keuangan Resort disingkat BPKR yang tugasnya mengawasi dan memeriksa Anggaran dan Belanja HKI serta pengelolaan harta kekayaan milik HKI di tingkat Resort 18) Badan Pemeriksaan Keuangan Jemaat disingkat BPKJ yang tugasnya mengawasi dan memeriksa Anggaran dan Belanja HKI serta mengelola harta kekayaan HKI di tingkat Jemaat 19) Jaminan Sosial Tenaga Kerja disingkat Jamsostek adalah Suatu Badan Asuransi Pemerintah yang memberikan pelayanan Jaminan Sosial bagi pelayan Penuh Waktu di HKI; BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Pengelolaan Keuangan Huria Kristen Indonesia khusus untuk sentralisasi yang bersumber dari Jemaat, Resort, dan Daerah dikelola oleh PP – HKI untuk kebutuhan penggajian, jaminan sosial Pelayan HKI dan kebutuhan lainnya. BAB III TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN Pasal 3 1) Mewujudkan HKI sebagai gereja yang kuat iman, mandiri, dedikatif dan modern sebagaimana tertuang dalam visi HKI. 2) Meningkatkan pemahaman bersama bahwa segala harta kekayaan HKI yang bergerak maupun tidak bergerak merupakan satu kesatuan (sisada parartaon do HKI) yang dikelola secara maksimal untuk pencapaian visi dan misi HKI 3) Meningkatkan pemahaman dan solidaritas jemaat HKI menghargai para pelayan HKI dan masa depan keluarganya 4) Membangun solidaritas sesama HKI (dalam hal pengembangan fisik, rohani, suka dan duka) 5) Meningkatkan kebersamaan sesama Pelayan HKI (sisada Tohonan) dan adanya jaminan sosial Pelayan penuh waktu di HKI 3
6) Membangun kesatuan antara seluruh Pelayan dan Jemaat HKI untuk saling menopang dalam rangka mewujudkan Pelayanan yang menyeluruh di HKI 7) Terwujudnya sukacita dan hadirnya Kerajaan Allah di dunia melalui Pelayanan HKI 8) Terwujudnya penyatuan keuangan HKI secara menyeluruh untuk mendukung penggajian para Pelayan penuh waktu, jaminan social dan kebutuhan lainnya. SASARAN Pasal 4 1. Sasaran pengelolaan keuangan sentralisasi HKI adalah HKI secara menyeluruh di aras Pelayanan serta semua Pelayan penuh waktu BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN Pasal 5 1) Ephorus selaku Pucuk Pimpinan yang memimpin semua umat dan pelayanan HKI memegang kekuasaan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari kekuasaannya dalam pengembangan HKI 2) Sekretaris Jenderal HKI sebagai pejabat pengelola anggaran keuangan HKI 3) Kepala Depertemen Keuangan sebagai pejabat pembuat komitmen pengelola keuangan Sentralisasi HKI 4) Ephorus bersama Sekretaris Jenderal HKI dapat menghunjuk seorang sebagai pejabat pembuat komitmen HKI bila dianggap perlu 5) Dalam hal penyetoran dari semua aras pelayanan ke Kantor Pusat ditunjuk Bank Pemerintah sebagai mitra. 6) Dalam hal pembayaran Gaji bagi Pelayan penuh waktu dihunjuk Bank Pemerintah sebagai mitra Pasal 6 1) Dalam rangka pengelolaan keuangan Kepala Departemen Keuangan selaku pejabat pembuat komitmen keuangan dan atau pejabat yang ditunjuk mempunyai tugas: a. Menyusun dan mengusulkan kebijakan dalam percepatan pencapaian tujuan b. Menyusun Rancangan Anggaran dan Pendapatan khususnya yang menyangkut dana sentralisasi di bidang penggajian tenaga penuh waktu untuk disampaikan kepada Ephorus untuk mendapat keputusan c. Melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah sebagai mitra d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum e. Menyusun laporan pelaksanaan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan atas Anggaran Pendapatan Belanja (APB) tahunan yang disampaikan kepada Pucuk Pimpinan f. Melaporkan setiap bulan Realisasi pengelolaan Penggajian Pelayan penuh waktu
4
2) Dalam rangka penerimaan pendapatan dan belanja dari Jemaat, Bank Pemerintah sebagai Mitra mempunyai tugas sebagai berikut; a. Menerima setoran dari seluruh Jemaat Huria Kristen Indonesia b. Mengeluarkan Uang kepada Departeman Keuangan atas dasar permintaan Pucuk Pimpinan HKI c. Mengirim Gaji keseluruh Pelayan penuh waktu dengan jumlah sebesar Gaji yang disampaikan oleh Departemen Keuangan d. Menyampaikan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran setiap awal bulan 3) Penyetoran uang sentralisasi dilakukan dari Jemaat ke Resort dari Resort ke Daerah, kemudian dari Daerah ke Pusat 4) Penyetoran Uang sentralisasi dari Daerah ke Pusat direalisasikan paling lambat Tanggal 25 setiap bulannya, bila jatuh hari libur dilewatkan sampai dengan hari kerja 5) Kepala Depertemen Keuangan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran, tata cara pelaporan diatur dengan keputusan Pucuk Pimpinan HKI Penerimaan Dana Pasal 7 1) Setiap Jemaat wajib menyetorkan sejumlah dana yang telah ditetapkan oleh Pucuk Pimpinan HKI Sumber Dana Pasal 8 Sumber dana untuk pelaksanaan Sentralisasi sebagai berikut 1. Jemaat HKI 2. Bantuan yang tidak mengikat baik perseorangan maupun instansi 3. Kemitraan HKI 4. Usaha usaha lainnya yag disepakati oleh Jemaat, Resort Daerah dan Pusat BAB V Pembinaan dan Pengawasan Pasal 9 1. Pembinaan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut : a. Ephorus selaku Pimpinan Pusat mengawasi secara menyeluruh Pelaksanaan Sentralisasi keuangan b. Sekretatis Jenderal HKI melakukan pembinaan terhadap semua aras Pelayan HKI yang mengelola keuangan sentralisasi c. Praeses selaku Penyelenggara Kepempimpinan HKI di daerah bertanggungjawab terhadap realisasi pelaksanaan sentralisasi penggajian dari jemaat dan resort di daerahnya 5
d. Pendeta Resort dan Pendeta Resort Khusus selaku penyelenggara kepemimpinan HKI di Resort bertanggungjawab terhadap realisasi pelaksanaan sentralisasi penggajian dari jemaat di wilayah Resortnya e. Tata cara pembinaan didasarkan kepada ketentuan yang berlaku 2. Pengawasan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut : a. BPKP mengawasi dan memeriksa Pengelolaan Keuangan Sentralisasi di Pusat b. BPKD mengawasi dan memeriksa Pengelolaan Keuangan Sentralisasi di Daerah c. BPKR mengawasi dan memeriksa Pengelolaan Keuangan Sentralisasi di Resort d. BPKJ mengawasi dan memeriksa Pengelolaan di Jemaat e. Tata cara Pengawasan dan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di HKI 3. Dalam hal memperlancar pelaksanaan sentralisasi penggajian di HKI, Pucuk Pimpinan dapat mengutus BPKP mengawasi dan memeriksa ke Daerah, Resort dan Jemaat BAB VI SANKSI Pasal 10 1. Bila ada Resort yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dana Sentralisasi maka Praeses harus melaporkan nama Resort yang bersangkutan ke Pusat agar gaji Pendeta Resort tersebut tidak dibayarkan 2. Bila ada jemaat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dana sentralisasi, maka Pendeta Resort dapat melaporkan kepada Praeses untuk mencari jalan keluar 3. Bila resort di suatu daerah berturut turut sampai dua (2) kali tidak merealisasikan Sentralisasi maka Praeses membuat surat peringatan terhadap Pendeta Resort tersebut 4. Bila Resort dia suatu Daerah tidak merealisasikan Sentralisasi sampai 3 bulan, maka Pucuk Pimpinan HKI membuat surat sangsi sesuai aturan PP – HKI BAB VII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan sentralisasi di HKI, dilaksanakan sejalan dengan peraturan kepegawaian di HKI Pasal 12 Peraturan ini mulai berlaku pada Tanggal di tetapkan agar setiap anggota Jemaat, Parhalado, Majelis di semua aras pelayanan dan BPKP, BPKD, BPKR dan BPKJ serta semua lembaga di HKI mengetahui dan mensukseskan pelaksanaan Sentralisasi keuangan ini. 6
BAB VIII KETENTUAN TAMBAHAN Peraturan Pengelolaan Keuangan Sentralisasi di HKI dilaksanakan dengan tidak bertentangan terhadap pelaksanaan TTG, PRT, dan SHG HKI Pasal 13 Peraturan Pengelolaan Keuangan Sentralisasi di HKI di tetapkan dan di sahkan pelaksanaannya oleh Rapat Majelis Pusat HKI pada tanggal...........di.......... Ditetapkan di : Pematangsiantar Pada tanggal : ..............2016 PUCUK PIMPINAN HURIA KRISTEN INDONESIA Ephorus,
Sekretaris Jenderal,
Pdt.M. Pahala Hutabarat, S.Th, MM
Pdt.DR. Batara Sihombing, M.Th
7
KETETAPAN PUNCUK PIMPINAN HURIA KRISTEN INDONESIA Nomor : ..../PP.HKI/D.Keu/III/2016 Tentang : Penetapan Setoran Sentralisasi ke-Rekening Sentralisasi HKI
PUCUK PIMPINAN HURIA KRISTEN INDONESIA Memperhatikan
: Ketetapan Sinode HKI ke-60 (Sinode Kerja) Tanggal 20 – 23 Agustus 2013 di HKI Tarutung Kota/STAKPN Tarutung Nomor: 08/ TAP/ Sinode/ HKI/ 2013 Point E. B. ayat 1, 2, 3, dan 4 tentang Sentralisasi dan Pensiun Pelayan HKI Penuh Waktu.
Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
Menimbang
: Bahwa perlu menerbitkan Surat Ketetapan atas Setoran Sentralisasi Penggajian Pelayan Penuh Waktu (Full Timer) dari masing-masing Jemaat/ Resort/ Daerah .
Tata Dasar HKI Bab. 1 Pasal 3, Bab VII Pasal 22; Peraturan Rumah Tangga HKI Bab XIII Pasal 46 ; Hukum Siasat Gereja HKI Pasal 2,3,4 dan 5 Peraturan Sentralisasi No. 1 Tahun 2014
MEMUTUSKAN Menetapkan
: 1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015, bahwa Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Siantar I harus menyetor dana Sentralisasi ke Bank Sentralisasi HKI sebesar Rp .......................(...............................................) (Bank Sentral HKI BRI Pematangsiantar No. Rek. 0113-01-027041-50-7) 2. Untuk mensukseskan Sentrasilasai tersebut adalah dengan cara melakukan penyetoran paling lambat tanggal 25 setiap bulannya sehingga para Pelayan Penuh Waktu tersebut dapat menerima Gajinya pada tanggal 1 – 3 bulan berikutnya. 3. Perolehan Pelayan Penuh Waktu dan Perolehan Pelayan Pensiun sudah termaktup di dalamnya akan diberikan sesuai dengan Peraturan Kepegawaian HKI yang berlaku. 3. Ketetapan ini dberikan kepada Resort yang bersangkutan untuk diketahui dan pelaksanaannya. Ditetapkan di : Batam Pada tanggal : Maret 2016 PUCUK PIMPINAN HURIA KRISTEN INDONESIA
Ephorus,
Sekretaris Jenderal,
Pdt.M. Pahala Hutabarat, S.Th, MM
Pdt.DR. Batara Sihombing, M.Th
Kepada Yth: Majelis HKI Resort Siantar I Tembusan : 1. Semua Pendeta Resort 2. Semua Praeses HKI 3. Semua BPKD HKI 4. Bendahara Pusat HKI 5. Bendahara Daerah 6. Bendahara Resort 7. Pertinggal
8
