PERATURAN DIREKTUR UTAMA PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO NOMOR :
02
Tahun 2012
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN MITRA PENYELENGGARA REKLAME DI KAWASAN PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO Menimbang
: bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan reklame di kawasan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno perlu diselenggarakan secara tertib administrasi, tertib hukum, efektif, efisien dan optimal dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip persaingan sehat, transparan dan terbuka dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama tentang Tata Cara Pemilihan Mitra Penyelenggara Reklame Di Kawasan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355); Undang Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 pasal 4 ayat (5) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4778); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4855); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4502); 1
5.
6.
7.
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Nomor 2 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/2008 tentang Penetapan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara RI Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.
Memperhatikan : Surat Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2292/-1.752.11 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Arahan Teknis/Masterplan Pola Penyebaran dan Penetapan Titik Reklame di Kawasan Gelanggang Olahraga Bung Karno. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR UTAMA PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO TENTANG TAT A C AR A PEMILIH AN MI TR A PENYELENGG AR A REKL AME DI KAWASAN PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO.
BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Utama ini yang dimaksud dengan : 1.
Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, yang selanjutnya disebut PPKGBK merupakan Badan Layanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
2.
Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas; Pemilihan mitra penyelenggara reklame yang selanjutnya disebut pemilihan adalah kegiatan pemilihan mitra yang akan mendapatkan hak sewa lahan untuk penempatan konstruksi reklame di kawasan PPKGBK dengan memilih harga penawaran tertinggi yang memenuhi persyaratan sebagai pemenang pemilihan;
3.
4.
Panitia Pemilihan Mitra Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut PPMPR adalah panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Utama PPKGBK yang bertugas membantu Direktur Utama dalam melakukan pemilihan mitra penyelenggara reklame;
2
5.
6.
7.
8.
Peserta pemilihan adalah perusahaan penyelenggara reklame yang bergerak di bidang jasa periklanan dalam kedudukannya sebagai pihak yang berminat menyewa lahan untuk penempatan konstruksi reklame di kawasan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya bertujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, yang diselenggarakan di dalam dan luar ruang yang terdiri atas reklame papan/billboard dan Large Electronic Display; Reklame papan/billboard yang selanjutnya disebut billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyl termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, atau di atas bangunan; Large Electronic Display yang selanjutnya disebut LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;
9. Nilai limit adalah jumlah nilai terendah sewa lahan untuk penempatan konstruksi reklame; 10. Surat Penawaran Harga yang selanjutnya disebut SPH adalah surat yang berisi nilai penawaran harga sewa lahan untuk penempatan konstruksi reklame; 11. Rencana Kerja dan Syarat yang selanjutnya disebut RKS adalah rincian syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan; 12. Masa Tenggang (grace period) adalah tenggang/kelonggaran/batas waktu yang diberikan kepada penyewa untuk mengurus segala perijinan yang dibutuhkan dalam waktu selambatlambatnya 52 (lima puluh dua) hari. BAB II KEBIJAKAN UMUM Pasal 2 (1) Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menerapkan tata kelola BLU yang baik, Direktur Utama PPKGBK memutuskan mekanisme pemilihan mitra penyelenggara reklame adalah sewa lahan dengan penawaran tertinggi; (2) Sebagai pedoman, dalam pelaksanaannya Direktur Utama mengeluarkan Surat Keputusan tentang : a. Jumlah dan lokasi titik-titik reklame yang akan ditawarkan untuk disewa; b.
Nilai limit titik-titik reklame . BAB III OBJEK PEMILIHAN Pasal 3
Objek pemilihan adalah titik-titik reklame di kawasan PPKGBK yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PPKGBK sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2).
3
BAB IV PANITIA DAN SYARAT PESERTA PEMILIHAN Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pemilihan Pasal 4 (1) Pemilihan Mitra Penyelenggara Reklame dilaksanakan oleh PPMPR; (2) PPMPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PPKGBK; (3) PPMPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mempunyai tugas : a. Menyusun dan menetapkan RKS; b. Mengumumkan pemilihan; c. Melaksanakan pendaftaran peserta pemilihan; d. Memberikan penjelasan mengenai RKS dan membuat berita acara penjelasan; e. Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran, meneliti persyaratan dan memeriksa kelengkapannya serta dilakukan verifikasi dan validasi semua data dan informasi dengan meminta dokumen asli yang sah. Selanjutnya membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran; f. Memilih penawaran tertinggi yang memenuhi persyaratan sebagai calon pemenang pemilihan dan mengusulkan calon pemenang pemilihan kepada Direktur Utama melalui Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha PPKGBK untuk ditetapkan serta membuat berita acara hasil pemilihan; g. Mengumumkan pemenang pemilihan yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama PPKGBK dilakukan melalui media PPKGBK.
Bagian Kedua Syarat Peserta Pemilihan Pasal 5 (1) Peserta pemilihan adalah perusahaan Jasa Periklanan; (2) Perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Peserta pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti pemilihan dengan syarat tidak mempunyai kewajiban yang masih harus dipenuhi kepada PPKGBK.
Pasal 6 Perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut : 1. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI serta tercatat dalam lembaran negara; 2. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bergerak di bidang jasa periklanan yang masih berlaku; 3. Memiliki Surat Domisili yang masih berlaku; 4. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku; 5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku; 4
6.
Surat pernyataan kebenaran data bermetarai cukup yang menyatakan semua data yang diberikan benar dan apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar peraturan yang ada maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. BAB V TATA CARA PEMILIHAN Bagian Pertama Persiapan Pemilihan Pasal 7
Pada tahap persiapan, PPMPR terlebih dahulu melakukan : 1. 2.
Menyusun dokumen pemilihan terdiri dari RKS dan keterangan lain yang diperlukan; RKS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sekurang-kurangnya memuat: a.
Syarat umum: 1) 2) 3)
b.
Keterangan mengenai titik reklame; Syarat peserta pemilihan; Jaminan penawaran harga sebesar 30% dari nilai limit berupa uang tunai yang disetorkan ke Kas Pusat PPKGBK atau transfer ke rekening atas nama PPKGBK. 4) Bentuk surat penawaran dan cara penyampaiannya. Syarat administratif: 1) 2) 3) 4)
c.
Jangka waktu penyewaan titik reklame; Hak dan kewajiban penyewa; Teknis pembayaran sewa; Sanksi dan denda;
Syarat teknis: 1) 2)
Perijinan penyelenggaraan reklame; Desain gambar konstruksi reklame.
Bagian Kedua Kegiatan Pemilihan Pasal 8 PPMPR melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Mengumumkan pemilihan pada media cetak nasional dan media PPKGBK melalui papan pengumuman serta website; 2. Pengumuman sebagaimana dimaksud angka 1(satu) Pasal ini memuat antara lain : a. Uraian singkat letak titik reklame yang akan ditawarkan untuk disewa; b. Syarat peserta pemilihan; c. Tempat dan waktu untuk pendaftaran pemilihan; d. Keterangan lain yang diperlukan. 3. Mencatat calon peserta pemilihan yang mendaftarkan diri; 4. Memberikan RKS dan keterangan lain yang diperlukan pada saat peserta pemilihan mendaftarkan diri; 5. Memberikan penjelasan RKS kepada para peserta pemilihan pada waktu yang telah ditentukan;
5
6. Melaksanakan penerimaan dan pembukaan dokumen penawaran, meneliti persyaratan dan memeriksa kelengkapannya serta dilakukan verifikasi dan validasi semua data dan informasi dengan meminta dokumen asli yang sah. Selanjutnya membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran; 7. Memilih penawaran tertinggi yang memenuhi persyaratan sebagai calon pemenang pemilihan dan mengusulkan calon pemenang pemilihan kepada Direktur Utama melalui Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha PPKGBK untuk ditetapkan serta membuat berita acara hasil pemilihan; 8. Mengumumkan pemenang pemilihan yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama PPKGBK dilakukan melalui media PPKGBK. Bagian Ketiga Tenggang Waktu Pemilihan Pasal 9 Tenggang waktu kegiatan pemilihan sebagai berikut : 1. Pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut di media cetak nasional dan/atau media PPKGBK melalui papan pengumuman serta website; 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan angka 1 (satu) Pasal ini; 3. Pemberian penjelasan RKS dilakukan setelah pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan selama 1 (satu) hari kerja; 4. Pemasukan dokumen penawaran per titik reklame dilakukan selama 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan RKS dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran dan langsung diumumkan pemenangnya; 5. Antara penjelasan RKS dengan pemasukan dokumen penawaran diberikan waktu tenggang sebagaimana diatur dalam RKS yang sudah disampaikan PPMPR dalam rapat penjelasan RKS. Bagian Keempat Penjelasan RKS Pasal 10 (1) Penjelasan RKS dilakukan di tempat dan waktu yang telah ditentukan PPMPR; (2) RKS harus diterangkan sejelas-jelasnya terutama dalam hal syarat peserta pemilihan, uraian lokasi titik reklame yang akan disewakan dan penentuan calon pemenang, cara pembayaran serta ketentuan penyewaan. Pasal 11 (1) Pemberian penjelasan RKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 serta keterangan lainnya termasuk perubahannya dibuatkan berita acara penjelasan; (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPMPR dengan dilampirkan daftar hadir.
6
Bagian Kelima Pengajuan dan Syarat-syarat Dokumen Penawaran Pasal 12 (1) Dokumen penawaran disampaikan kepada PPMPR pada tempat, hari dan waktu yang telah ditentukan, terdiri dari : a. Dokumen Persyaratan Administrasi Peserta Pemilihan; b. Surat Penawaran Harga (SPH) beserta lampirannya. (2) Perusahaan yang diperbolehkan memasukkan dokumen penawaran adalah perusahaan yang sebelumnya telah mendaftar dan mengambil dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 angka 3 dan 4. Pasal 13 SPH harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh Direktur/orang yang dikuasakan/yang berhak, distempel dan diajukan dalam sampul tertutup; b. Dituangkan di atas kop surat perusahaan; c. Harga penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf; d. Tulisan jelas dan aritmatik benar. Pasal 14 (1) Tata cara penyampaian SPH sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dimuat dalam RKS sebagaimana yang sudah disampaikan PPMPR dalam rapat penjelasan RKS; (2) Apabila yang hadir pada pemilihan bukan Direksi Perusahaan yang berwenang menandatangani SPH, harus dilengkapi dengan Surat Kuasa bermeterai cukup. Bagian Keenam Pembukaan Dokumen Penawaran Pasal 15 (1) Pada waktu yang telah ditentukan, PPMPR menyatakan di hadapan para peserta pemilihan bahwa penyampaian dokumen penawaran telah ditutup; (2) Setelah saat penyampaian dokumen penawaran dinyatakan ditutup, peserta pemilihan tidak dapat lagi menyampaikan dokumen penawaran atau bentuk surat keterangan lainnya. Pasal 16 Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan sebagai berikut : a. Dokumen penawaran dibuka dalam rapat pembukaan dokumen penawaran, yang dihadiri 2/3 dari anggota PPMPR dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang peserta pemilihan; b. Setelah sampul penawaran dibuka PPMPR meneliti kelengkapan dokumen penawaran dan selanjutnya membacakan harga penawaran; c. Dokumen penawaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKS dinyatakan gugur dan jaminan penawarannya segera dikembalikan; d. Proses pengembalian jaminan penawaran dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah penetapan pemenang pemilihan; 7
e. f.
g. h.
PPMPR memilih penawaran yang memenuhi persyaratan dengan harga urutan tertinggi di atas nilai limit untuk dinilai dan dipertimbangkan sebagai calon pemenang pemilihan; Apabila terdapat penawaran tertinggi yang sama, PPMPR akan melakukan negosiasi kepada kedua-duanya pada waktu bersamaan untuk memperoleh satu penawaran paling tinggi yang akan dipertimbangkan sebagai calon pemenang pemilihan; Setelah pembacaan dan penetapan lengkap tidaknya dokumen penawaran tersebut, Panitia Pemilihan membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran; Berita acara tersebut pada huruf f setelah dibacakan dengan jelas, ditandatangani oleh PPMPR dan dua peserta pemilihan yang hadir; Bagian Ketujuh Pemilihan Calon Pemenang Pasal 17
PPMPR memilih penawaran tertinggi yang memenuhi persyaratan sebagai calon pemenang pemilihan. Pasal 18 (1) Usulan penetapan calon pemenang pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPMPR yang hadir; (2) Ketua PPMPR mengusulkan calon pemenang pemilihan kepada Direktur Utama melalui Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha PPKGBK untuk ditetapkan sebagai pemenang pemilihan; (3) PPMPR mengumumkan pemenang pemilihan yang telah ditetapkan Direktur Utama PPKGBK melalui media PPKGBK; (4) Peserta pemilihan yang tidak diikutsertakan sebagai calon pemenang pemilihan, jaminan penawaran harganya segera dikembalikan sebagaimana diatur dalam pasal 16 huruf d. Pasal 19 (1) Pemenang pemilihan ditetapkan oleh Direktur Utama PPKGBK; (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tentang penetapan pemenang pemilihan diumumkan oleh PPMPR; (3) Apabila pemenang pemilihan mengundurkan diri, jaminan penawarannya menjadi milik PPKGBK dan yang bersangkutan tidak dapat diikutsertakan dalam 2 (dua) kali pemilihan berikutnya; (4) Apabila pemenang pemilihan mengundurkan diri maka peserta pemilihan dengan penawaran tertinggi urutan kedua dapat ditunjuk sebagai pemenang pemilihan dengan penawaran harga tertinggi hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara; (5) Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maka proses pemilihan dinyatakan gagal dan jaminan penawarannya segera dikembalikan sebagaimana tersebut pada pasal 16 huruf d. Bagian Kedelapan Pembuatan Kontrak Pasal 20 (1) Perjanjian/kontrak disiapkan 3 (tiga) hari kerja oleh Divisi Kummas PPKGBK setelah diterbitkan penetapan pemenang pemilihan; (2) Jangka waktu sewa lahan untuk penempatan konstruksi reklame adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Ijin Tata Letak Bangunan keseluruhan atas nama PPKGBK diperoleh; 8
(3) Ijin Tata Letak Bangunan keseluruhan atas nama PPKGBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan diurus ijinnya oleh PPKGBK dengan biaya pengurusan dibebankan secara proporsional kepada pemenang pemilihan; (4) Pemenang pemilihan diberikan masa tenggang (grace period) untuk pengurusan ijin selambat-lambatnya selama 52 (lima puluh dua) hari; (5) Segala perijinan dengan instansi terkait atas penyelenggaraan reklame menjadi tanggungjawab dan kewajiban dari pemenang pemilihan; (6) Konstruksi reklame Billboard dan LED setelah masa sewa berakhir menjadi milik PPKGBK; (7) Perjanjian/kontrak sekurang-kurangnya mengatur tentang : a. Data titik reklame yang disewakan; b. Jangka waktu sewa titik reklame; c. Besarnya uang sewa titik reklame; d. Cara pelaksanaan dan waktu pembayaran; e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak; f. Ketentuan lain yang dipandang perlu dan sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku. (8) Perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama PPKGBK setelah pemenang pemilihan melunasi harga sewa titik reklame; (9) Harga sewa titik reklame dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang pemilihan; (10) Apabila pemenang pemilihan tidak melunasi harga sewa titik reklame untuk penempatan konstruksi reklame sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada ayat (9) pasal ini, maka pemenang pemilihan dinyatakan mengundurkan diri dan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi yaitu : a. Pembatalan secara sepihak keputusan penunjukan pemenang pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1); b. Jaminan penawaran harga yang bersangkutan menjadi milik PPKGBK; c. Tidak diikutsertakan pada 2 (dua) kali pemilihan berikutnya.
Bagian Kesembilan Pemilihan Ulang Pasal 21 (1) Pemilihan dinyatakan gagal oleh PPMPR apabila : a. Pada saat mencatat calon peserta pemilihan yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3, peserta pemilihan yang mendaftar kurang dari 2 (dua); b. Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 2 (dua) peserta; c. Semua dokumen penawaran yang masuk, harga penawarannya dibawah nilai limit; atau d. Pemenang pemilihan mengundurkan diri dan tidak terjadi kesepakatan harga penawaran dengan peserta pemilihan dengan penawaran tertinggi urutan kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (5). (2) Apabila pemilihan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPMPR akan melakukan pemilihan ulang dengan tata cara yang sama. BAB VI PENGAWASAN Pasal 22 Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal PPKGBK. 9
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 23 Pembiayaan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PPKGBK.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan Direktur Utama PPKGBK Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Sewa Lahan untuk Pemasangan Media Promosi pada Kawasan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Pasal 25 (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; (2) Penyempurnaan terhadap hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan dilaksanakan berdasarkan perkembangan keperluan.
Paraf: 1. 2. 3. 4.
Dir.PPU Dir.Keu Dir.Um Kadiv Kummas
: .......... : : .......... :
.......... ..........
10
