GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERN URGOROI\ITALO NOMOR02 TAHUN 2011 TENTANG INSENTIF BEBAN KERIAPENGELOIA KEUANGAN DAEIIAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2011 DENGAN MHMATTUHAN YANGMI\HAESA GUBERNUR GORONTALO, Menimbang: a. bahwa sesuaidengan Pasal 63 ayat (2) peraturanpemerintah Nomor58Tahun2005tentangpengelolaan Keuangan Daerah, danpasal 43 Peraturan DaerahprovinsiGorontalo Nomor3 tahun2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,pemerintah daerahdapatmemberikan tambahanpenghasilan p,ertimbangan berdasarkan obyeKif dengan memperhatikan kemampuan keuangandaerahdan telah mendapat persetujuan DPRD dalamKUAdanppAS; b. bahwaGubernur sebagaipemegang pengelolaan kekuasaan keuangan daerah telah melimpahkan sebagiankewenangannya berdasarkan PeraturanGubernurNomor0z Tahun 2010 tentangpelimpahan Kewenangan provinsiGorontalo Pengelolaan KeuanganF,emerintah pengeloraan kepadaKoordinator Keuang;an Daerah,Bendahara umum Daerah, Pejabatpengelola Keuangan Daerah, dan KepalasatuanKerja Perangkat DaerahTahun 2009 sehinggamenimbulkan konsekuensi bebantugasyangberatdanberisiko; c. bahwapemberian penghasilan tambahan merupakan bagianpenerapan manajemen kinerjamelaluipengembanrgan sistempenghargaan atas rebankerjadanresikoyangmelekat; d. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana padahurufa, dimaksud hurufb dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Gubernur tentang InsentifBebanKerja Pengelola KeuanganDaerahprovinsiGorontalo .)nl
'l
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun lg74 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974Nomor 55, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3041) sebagaimana telahdiubahdenganUndang-undang Nomor43 Tahun 1999(Lembaran NegaraRepubrik Indonesia Tahun1999Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Repubrik IndonesiaNomor3g90); 2. Undang-Undang Nomor38 Tahun2000tentangPembentukan provinsi (Lembaran Gorontalo NegaraRepublik Indonesia Tahun2000Nomor 258,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4060); 3. Undang-Undang NomorL7 Tahun2003 tentangKeuangan Negara (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 4l Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor42s6); 4. Undang-Undang Nomor1 Tahun2OO4 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun2OO4 Nomor5, Tambahan -embaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); 5. Undang-Undang Nomor10Tahun2A04tentangPembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 24, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan jawabKeuangan danTanggung Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004Nomor6,6,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4400); 7 . undang-Undang Nomor25 Tahun200,+tentangsistemperencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomorr04, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor aa2D; 8 , Undang-undang Nomor32 Tahunzo04tentangpemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepubrikIndonesiaTahun z0o4 Nomor Lzs, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 44g7) sebagaimana telah beberapakali diubrahterakhirdenganUndangundangNomor12Tahun2008tentangperubahan KeduaAtasundangundangNomor32Tahun2004tentangpemerintahan Daerah (Lembaran 'lrrrrc)
9. undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuanganantara pemerintahan pusat dan pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndoner;iaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor aa3g); 10,Peraturanpemerintah Nomor109 Terhun2000 tentangKedudukan Keuangan KepalaDaerahdanWakilKepalaDaerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor zog, TambahanLembaran Negara Republik Indoensia Nomor4027); 11'Peraturan Pemerintah Nomor24Tahun2005tentangStandar Akuntansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2005Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4503); pemerintah 12.Peraturan Nomor58 Tahun 2005 tentangpengeroraan Keuangan Daerah(Lembaran NegaraFl,epublik Indonesia Tahun2005 Nomor r40, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4578); 13'Peraturan Pemerintah Nomor38Tahun 21007 tentangpembagian Urusan pemerintah, Pemerintah pemenintahan Antara Daerahprovinsidan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepubrik Indonesia Tahun2007Nomorg2,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor4737); 14.PeraturanpemerintahNomor 19 Tahun 2010 tentangTata cara Pelaksanaan Tugas dan wewenangsefta KedudukanKeuangan GubernursebagaiWakil Pemerintah di Wilayahprovinsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010Nomor25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5L07); 15.Peraturan Daerah Nomor03 Tahun2006tentangpengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran DaerahProvinsi Gonrntalo Tahun2006Nomor03 SeriE); 16.Peraturan DaerahNomor3 Tahun2010tentangAnggaran pendapatan danBelanja Daerah Provinsi Gorontalo TahunAnggaran 2011(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun2010Nomor3).
MEMUTUSMN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GoRoNTALoTEf,frANGINSENTIFBEBANKERIA PENGELOLA KEUANGAN DAEMHPROVINSI GORONTALO
BABI KETENTUAN UMUI\/I Pasal1 DalamPeraturan Gubernuriniyangdimaksud dengan: pemerintah 1. Pembina proviinsi Keuangan Gorontalo adarah: a) Sekretaris Daerah pengerora seraku Koordin,ator Keuangan Daerah; b) Kepala pejabat BadanKeuangan pengerora seraku Keuangan daerah; c) Asisten di lingkungan Sekretaris Daererh; d) KepalaBadanperencanaan pembangunan dan percepatan Daerah perencana selakuKoordinator Kinerja; e) Inspektur ProvinsiGorontaloselaku Koordinatorpengawasan Internal; D KepalaBiro Hukumdan organisa:;iselakupembinaperaturan Kebijakan Keuangan. 2. PemeriKa danataupengawas Keuangan Eksternar adarahparapejabat pemeriksa konsitusional sertaaparertpengawas eksternalpemerintah Provinsi Gorontalo. 3. AnggotaTrm AnggaranpemerintahDaerah yang ditunjuk dan mempunyai tugasmembantu Ketuaclalammenyiapkan seftamembantu pelaksanaan kebijakankepala dar:rahdalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah. 4. KuasaBendahara umumDaerah adalahparapejabat yangditunjukoleh PejabatPengelolaKeuanganDaerahuntuk melaksanakan fungsi perbendaharaan umumdaerah. 5. Bendahara penerimaan Pengeluaran danBendahana adalahpejabat yang ditunjukPejabat Pengelola Keuangan Daerah untukmelaksanakan fungsi pengeluaran danpenerimaan ApBD. 6. PejabatPenatausahaan adalahpejabatyangbeftanggung jawabdalam menguji yangmembebani tagihan APBD.
BABII PENERIMA INSENTIF BEBAN KERJA
Pasal2 Penerima InsentifBebanKerlaadalah: a. Pembina Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo; b. WakilSekretaris danAnggota TimAnggaran Pemerintah Daerah; c. Kuasa Bendahara UmumDaerah; d. Bendahara Pengeluaran danBendahara Penerimaan; e. Pejabat Penata Usahaan di lingkungan Sekretariat Daerah. BABIII TARIFINSENTIF BEBAN KER]A Pasal3 (1)TarifinsentifuntukPembina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 hurufa adalahsebagai belrikut: a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah b. Asisten
Rp7.500.000,00
c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah d. Kepala Bappeda
Rp6.000.000,00 Rp6.000.000,00
e. InspeKurProvinsi Gorontalo
Rp6.000.000,00
Rp6.000.000,00
f. Kepala BiroHukumdanOrganisasi Rp4.500.000,00 (2)TarifinsentifuntukWakilSekretaris TirnAnggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 huruf b adalah sebesar Rp.3.500.000,00. (3)Tarif insentif untuk anggotaTim ,AnggaranpemerintahDaerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal2 huruf b adalahsebesar Rp2.500.000,00 (4)Tarif insentifuntuk KuasaBendahara umum Daerahsebagaimana dimaksud dalamPasal 2 hurufc adalaFr sebagai berikut: a. Kuasa Bendahara Umum Daerah Arus Verifikasi
Kas/
Tagihan/Administrasi BUD/Penerimaan/Verifikasi
Aset b. Kuasa BUDKustodian c. StafKuasa BUD
Rp3.000.000,00 Rp2.000.000,00
Rp1.000.000,00 (5)TarifinsentifuntukBendahara penerimaan Pengeluarran danBendahara sebagaimana dimaKuddalamPasal2 angkad adalah sebagai berikut:
(6)Tarif insentifuntuk pejabatpenata usahaandi ringkungan setda sebagaimana pasar dimaksud dalam 2 hurufe adarah sebagai berikut: penataUsahaan a. Pejabat Rp1.000.000,00 b. Kepala Urusan Rp900.000,00 c. Staf Rp750.000,00 BABIV PEMBAYARAN pasal4 (1)Pembayaran Insentif BebanKerjahanyadapatdiberikan darambatas paguanggaran yangtersediadalamDFA-SKPD padaBadanKeuangan pemerintah Daerah provinsi Gorontaro Tahun2011. (2)Pembayaran Insentif Beban Kerja crirakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. pasal5 (1)Pembayaran untukpembinaKeuangan Daerah,AnggotaTAPD,Kuasa Bendaharaumum Daerah, Bendarnarapengeruaran/Bendahara Penerimaan, Pejabat Penata usahaan dibayarkan setiapbulanselambatlambatnya tanggal10bulanberikutnya. (2)Pembayaran untuk staf pada penatausahaan Keuanganpimpinan Sekretariat Dearah dilakukan dalamdaftartersendiri denganpersetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. (3)Khusus untukburanDesember dapatdibayarkan padaburanberkenaan. Pasal6 Pembayaran InsentifBebanKe[a dikenak,an pajak penghasilan (pph) Pasal2r yangdihitungdarijumrahuangyangditerima denganketentuan sebagai berikut: a' pegawai NegeriSipilmulaidenganGolonr;an II D ke bawahdikenakan pajaksebesar jikaditerima 5olo rutinsetiapbulan; b. pegawai NegerisipirGorongan muraidenEanIII A ke atas dikenakan pajaksebesar jikaditerima 150/o rutintiapbulan; c' sebesar 15o/o untukseluruh penerima yangtidakrutindanbersifat final.
Pasal7 pembayaran SuratPermintaan Langsung (Spp_LS) InsentifBebanKerja untuk penerbitanSurat pemerintahMembayar Langsung(Spp-LS) dilengkapi dengan: a. daftarpenerimaan yangditandatangani oleh Kuasapengguna Anggaran pengelola danPejabat Keuangan Daerah; b. SSPPPhpasal2i. pasalB Insentif Beban Kerja PengelolaKeuanganDaerahprovinsi Gorontalo dibayarkan mulafJanuari 2011 BABV PENUTUP pasal9 Peraturan Gubernur inimulaiberraku padata'ggardiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya, memerintarhkan peraturan pengundangan Gubernurini dengan penempatannya dalam Berita Daerahprovinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo a tanggerl-]Januari
Diunclanrgkan di Gorontalo 3 Jenuiri Padatanrggal 2011 SEKRI=TI\RIS DAEMHPROVINSI GORONTALO,
NIIP.195408101971041001 BERFADAEMHPROVINSI GORONTALO TAHUN2011NOMOR
2011
