PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (PD) FLOBAMOR MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) FLOBAMOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Menimbang: a.
bahwa Perusahaan Daerah Flobamor sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah perlu ditingkatkan fungsi dan perannya dalam upaya meningkatkan daya saing usaha menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah;
b.
bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka PD. Flobamor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor perlu diubah bentuk Badan Hukumnya dari Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor;
1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Mengingat:
2.
3.
1
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (PD) FLOBAMOR MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) FLOBAMOR.
BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. 2
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.
Perusahaan Daerah Flobamor yang selanjutnya disebut PD. Flobamor adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008.
6.
Perseroan Terbatas Flobamor yang selanjutnya disebut PT Flobamor adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7.
Direksi adalah Direksi PT. Flobamor.
8.
Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. Flobamor.
9.
Komisaris adalah Komisaris PT Flobamor.
10. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Flobamor. 11. Pegawai adalah Pegawai PT Flobamor. 12. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Flobamor. 13. Saham adalah Bukti Kepemilikan PT Flobamor yang memberi hak atas deviden dan lainlainnya. 14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Flobamor. 15. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah (PD) Flobamor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008, diubah bentuk Badan Hukumnya menjadi PT Flobamor. Pasal 3 PT. Flobamor didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti. Pasal 4 Gubernur diberikan wewenang untuk melaksanakan proses pendirian dan pengesahan Badan Hukum PT. Flobamor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
BAB III TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 5 (1) PT. Flobamor berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Kupang. (2) PT. Flobamor dapat membuka kantor cabang dan unit-unit usaha di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3
BAB IV PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 6 Pengelolaan PT. Flobamor didasarkan atas prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik (Good Corporate Governance). Pasal 7 (1) Maksud perubahan bentuk Badan Hukum PD. Flobamor menjadi PT. Flobamor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam upaya meningkatkan daya saing usaha menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. (2) Tujuan perubahan bentuk Badan Hukum PD. Flobamor menjadi PT. Flobamor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah : a.
memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modalnya;
b.
meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
c.
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). BAB V KEGIATAN USAHA Pasal 8
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Flobamor melakukan kegiatan usaha di bidang : a. jasa transportasi laut, misalnya pengoperasian atau leasing kapal penumpang; b. jasa transportasi udara, misalnya leasing pesawat penumpang komersial; c. jasa transportasi darat, misalnya pengoperasian armada angkutan darat; d. penyediaan BBM kendaraan bermotor (SPBU) dan Depo BBM; e. perhotelan; f. restoran; g. ekspor dan impor, distribusi; h. retail dan perdagangan umum; i. real estate; j.
industri;
k. pertambangan dan energi; l. jasa konstruksi; m. pertanian; n. peternakan; o. perikanan dan kelautan; p. aneka jasa lainnya.
4
BAB VI MODAL Pasal 9 (1)
Modal Dasar PT. Flobamor adalah nilai seluruh kekayaan PD. Flobamor pada saat perubahan bentuk Badan Hukum.
(2)
Ketentuan mengenai modal PT. Flobamor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai besarnya modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII SAHAM Pasal 10
(1)
Saham yang dikeluarkan oleh PT. Flobamor adalah saham atas nama.
(2)
Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
(3)
Setiap pemegang saham, menurut hukum tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS.
(4)
Saham PT. Flobamor yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebesar 99 %.
(5)
Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya dimiliki oleh pemerintah daerah sebesar 51 % dan sisanya dijual kepada pihak lain dan diutamakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau perseorangan, karyawan, Badan Hukum dan pihak lain.
(6)
Hak-hak yang melekat pada setiap saham diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar. Pasal 11
Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan dan duplikat saham diatur dalam peraturan sendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VIII DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Pasal 12 (1)
Anggota Direksi PT. Flobamor terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
(2)
Salah satu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
(3)
Masa jabatan direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 13 (1)
Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
(2)
Untuk pertama kali pengangkatan Anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam Akta Pendirian.
5
(3)
Pengangkatan dan Penetapan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim seleksi Independen yang ditetapkan oleh Gubernur.
(4)
Team seleksi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari unsur : a. Pemerintah Daerah; b. DPRD; c. Perguruan Tinggi; d. Profesional. Pasal 14
(1)
Dewan Komisaris PT. Flobamor terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
(2)
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Majelis dan setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Pasal 15
(1)
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
(2)
Untuk pertama kali pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam Akta Pendirian. Pasal 16
Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar. BAB IX RUPS Pasal 17 (1)
RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang pertama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
(2)
Tata cara penyelenggaraan RUPS diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar. BAB X LABA PERUSAHAAN Pasal 18
(1)
Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
(2)
Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
(3)
Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
6
BAB XI PEMBUBARAN (1)
(2)
Pembubaran PT. Flobamor terjadi : a.
berdasarkan keputusan RUPS;
b.
karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
c.
berdasarkan penetapan pengadilan;
d.
dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit PT. Flobamor tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
e.
karena harta pailit PT. Flobamor yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
f.
karena dicabutnya izin usaha PT. Flobamor sehingga mewajibkan PT. Flobamor melakukan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terjadi pembubaran PT. Flobamor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), a.
wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
b.
PT. Flobamor tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan PT. Flobamor dalam rangka likuidasi.
(3)
Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak sebagai likuidator.
(4)
Dalam hal pembubaran PT. Flobamor terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
(5)
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan PT. Flobamor bertanggungjawab secara tanggung renteng.
(6)
Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggungjawab dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20
Dengan perubahan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka segala kekayaan, modal, kewajiban, pegawai, usaha, izin operasi dan izin-izin lainnya yang dimiliki PD. Flobamor, secara hukum beralih ke PT. Flobamor.
7
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 012 Seri E Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0021) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ditetapkan di Kupang pada tanggal 22 Desember 2009 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, TTD FRANS LEBU RAYA Diundangkan di Kupang pada tanggal 12 Desember 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, TTD BENNY R. NDOENBOEY
LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 013 SERI E NOMOR 004
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (PD) FLOBAMOR MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) FLOBAMOR
1. UMUM Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu: a. b. c.
menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.
ikut
serta
Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus Otonomi Daerah menginginkan daerah memiliki kemampuan dalam menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki sehingga derajat kapasitas fiskalnya mampu memenuhi tuntutan pembiayaan pembangunan di daerahnya. Salah satu komponen terpenting sumber pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), komponen inilah yang kiranya perlu digali dan dikelola secara lebih efisien dan efektif agar semakin kuat peranannya dalam memperkecil ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat di bidang pembiayaan pembangunan.
9
Dalam upaya penguatan penerimaan daerah yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka peranan investasi Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat diharapkan, selain sebagai sumber PAD diharapkan juga sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (engine of growth), sehingga mampu menimbulkan efek multiplier yang besar. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penerimaan daerah yang berasal dari PAD adalah : a. b. b. c.
hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah,; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; lain-lain PAD yang sah.
Namun dalam perkembangannya di antara semua komponen PAD, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan lain-lain PAD yang syah merupakan penyumbang PAD terbesar, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih sangat kecil peranannya dalam kontribusi PAD. Hal ini menunjukan bahwa investasi Pemerintah yang salah satunya adalah PD. Flobamor belum produktif, karena belum mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PAD bahkan cenderung merugi. Bila peningkatan PAD difokuskan pada peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah maka sangat ditentukan oleh kemampuan membayar masyarakat, kemampuan membayar masyarakat sangat ditentukan oleh kemajuan ekonominya. Karena itu, diperlukan perluasan basis sumber PAD selain pajak dan retribusi daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan kontribusi BUMD, yang salah satunya adalah PD. Flobamor, melalui : a. peningkatan kinerja dan profesionalitas pengelolanya, dengan tujuan mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan perusahaan sehingga kontribusinya terhadap PAD meningkat; b. melalui diversifikasi dan pengembangan usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan skala usaha; c. peningkatan struktur permodalan. PD. Flobamor adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang Badan Hukumnya berbentuk Perusahaan Daerah. Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor. Maksud dan tujuan didirikannya PD. Flobamor adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, produktivitas perusahaan serta memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya fungsi dan peranan PD. Flobamor khususnya sebagai salah satu sumber PAD, maka tentu saja PD. Flobamor dituntut untuk lebih profesional dan efisien dalam mengelola usahanya. Upaya dan kebijakan untuk pemberdayaan PD. Flobamor telah banyak diupayakan, namun karena berbagai kendala upaya dan kebijakan yang dilaksanakan belum memperoleh hasil sesuai harapan, hal ini nampak antara lain masih rendahnya kontribusi dan sumbangan terhadap PAD, bahkan sejak tahun 2008 usaha PD. Flobamor cenderung merugi.
10
Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja karena nantinya akan terus membebani keuangan daerah. Secara umum berdasarkan hasil evaluasi, rendahnya kinerja PD. Flobamor disebabkan karena : a. Faktor Internal a) SDM karyawan yang kurang produktif, mengakibatkan lemahnya manajemen perusahaan; b) Struktur permodalan yang belum memadai, dan masih mengandalkan penyertaan modal yang bersumber dari APBD; c) Struktur Perusahaan yang statis dan tidak berorientasi pasar; d) Perusahaan tidak memiliki asset tetap; e) Tingginya beban biaya operasional (gaji), karena besarnya jumlah pegawai dengan kualitas yang rendah (inefisiensi); f) Tidak memiliki core bussines yang terfokus; g) Visi perusahaan masih dualisme orientasi (profit dan pelayanan publik). b. Faktor eksternal a) Kurangnya kemandirian BUMD dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis perusahaan; b) Dominasi kepentingan sosial lebih besar dari pada orientasi profit perusahaan; c) Penempatan karyawan kurang didasarkan atas pertimbangan profesionalisme. Oleh sebab itu untuk mengatasi persoalan internal dan eksternal yang dihadapi PD. Flobamor Pemerintah Provinsi NTT perlu melakukan revisi bentuk badan hukum kelembagaan, dengan melakukan perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor agar lebih fleksibel dan memiliki kemampuan lebih, untuk mengakses dana-dana pembiayaan di luar pemerintah daerah. Tujuan perubahan bentuk Badan Hukum PD. Flobamor menjadi PT. Flobamor adalah : a.
b. c.
d. e. f.
meningkatkan daya saing perusahaan dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi global dengan memfokuskan pada usaha-usaha yang produktif serta peluang dan sesuai mekanisme pasar; meningkatkan fungsi dan peran perusahaan agar lebih produktif untuk mendukung perekonomian daerah dan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PAD. meningkatkan struktur permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk ikut serta menanamkan modalnya agar tidak tergantung pada dana APBD; turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari laba BUMD; dalam operasinya perusahaan akan lebih memaksimalkan profit dengan tidak mengurangi pelayanan sosial; manajemen pengelola akan lebih efisien dan professional.
11
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan peran BUMD agar pengelolaannya lebih efisien dan professional serta memiliki kemampuan lebih, untuk mengakses dana-dana pembiayaan di luar pemerintah daerah, maka perlu mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Prinsip tata kelola perseroan yang baik (Good Coorporate Governance) bertujuan untuk mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien melalui pemberdayaan fungsi dan peningkatan kemandirian organ perseroan. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “mendorong pertumbuhan ekonomi daerah” antara lain dengan cara menjadi bapak angkat bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.
12
Pasal 10 Ayat (1) Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Anggota Direksi” adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Dewan Komisaris” adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.
13
Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tempat kedudukan perseroan” adalah tempat kedudukan Kantor Pusat Perseroan sesuai Anggaran Dasar. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d - Yang dimaksud dengan “Harta Pailit” adalah harta milik debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. - Yang dimaksud dengan “Kepailitan” adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Huruf e Yang dimaksud dengan “Keadaan Insolvensi” adalah keadaan dimana debitor tidak mampu membayar hutang jangka panjangnya. Huruf f Yang dimaksud dengan “Likuidasi” proses membubarkan perusahaan sebagai Badan Hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero). Ayat (2) Huruf a - Yang dimaksud dengan “Likuidator” adalah orang yang ditugaskan untuk melaksanakan proses pembubaran perusahaan sebagai Badan Hukum. - Yang dimaksud dengan “Kurator” adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
14
Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 0036.
15
