PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 46 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH, Menimbang a.
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1/Kpts-11/1998, sebagian kawasan lindung dan hutan produksi yang terletak di kelompok hutan Seulawah Agam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, telah ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya, maka di pandang perlu Kawasan Hutan Seulawah Agam tersebut diganti dengan nama Pocut Meurah Intan;
b.
bahwa dalam rangka pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian fungsi hutan dimaksud, perlu diatur pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
1.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427); Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang
Mengingat
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769); Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1/Kpts-11/1998 tentang Perubahan Fungsi dari Kawasan Lindung dan Hutan Produksi yang terletak di Kelompok Hutan Seulawah Agam Daerah Tingkat II Aceh Besar seluas ± 6.220 Ha. Menjadi Taman Hutan Raya Cut Nyak Dhien; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 150, Seri D Nomor 149). Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1996 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 37 seri D Nomor 37); Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 42);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH MEMUTUSKAN :
Menetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H P R O P I N S I D A E R A H I S T I M E W A A C E H T E N T A N G PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN.
B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh. 5.
Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 6. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 7. Taman Hutan Raya (TAHURA) Pocut Meurah Intan adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami dan buatan, jenis asli maupun bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi yang terletak di kelompok hutan Seulawah Agam Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 8. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 9. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. 10. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di Taman Hutan Raya. 11. Pengusahaan Wisata Alam adalah usaha sarana dan prasarana serta jasa pariwisata alam yang dilaksanakan di dalam zona pemanfaatan Taman Hutan Raya.
12. Zona Lindung adalah merupakan bagian Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan yang tertutup bagi pengunjung, hanya dapat dimasuki melalui perizinan khusus bagi kepentingan penelitian ilmiah dan terbebas dari bangunan, kecuali untuk beberapa fasilitas pengamanan dan perlindungan. 13. Zona Pembinaan Flora dan Fauna adalah merupakan daerah hayati, tempat tinggal, kawasan jelajah, tempat mencari makan, tempat berlindung dan tempat berkembang biak berbagai satwa liar. 14. Zona Pemanfaatan Intensif (Intensive Use Zone) adalah daerah di dalam kawasan Taman Hutan Raya yang dikembangkan dengan pertimbangan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas, budaya dan sumber peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil hutan non kayu. 15. Zona Penyangga (Buffer Zone) adalah daerah hutan yang secara ekologis dan topografis mempengaruhi eksistensi zona lindung dan zona pemanfaatan intensif baik di dalam maupun di luar kawasan yang diperlukan untuk menjamin kelestarian TAHURA Pocut Meurah Intan. 16. Masyarakat adalah kelompok masyarakat dan masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan yang secara langsung berpengaruh dan dipengaruhi oleh TAHURA Pocut Meurah Intan. 17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
B A B
I I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pengelolaan TAHURA Pocut Meurah Intan dimaksudkan untuk terciptanya suatu sistem pengelolaan Taman Hutan Raya yang optimal dan berkembang berdasarkan fungsinya secara berkelanjutan. Pasal 3 Pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan bertujuan a. b. c.
d.
Terjaminnya kelestarian kelompok hutan Seulawah Agam; Terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan; Mengoptimalkan pemanfaatan TAHURA Pocut Meurah Intan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya dan kearifan tradisional budaya, pariwisata dan rekreasi; Tertatanya Taman Hutan Raya sebagai aset kebanggaan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Pasal 4 (1)
(2)
(3)
Pengelolaan Taman Hutan Raya mencakup kegiatan p e r e n c a n a a n , pengorganisasian, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengusahaan, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di laksanakan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan dan Rencana Tahunan Taman Hutan Raya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pengelolaan Taman Hutan Raya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Dinas Kehutanan. BAB III PENGELOLAAN TAHURA POCUT MEURAH INTAN Paragraf 1 Perencanaan
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 5 Perencanaan TAHURA Pocut Meurah Intan disusun berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai koleksi tumbuhan dan atau satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Rencana Induk Pengelolaan Taman Hutan Raya disusun oleh Dinas Kehutanan dan disahkan oleh Gubernur. Rencana Tahunan Taman Hutan Raya disusun oleh Unit Pelaksana Teknis dan disahkan oleh Dinas Kehutanan. Dalam penyusunan Rencana Induk dan Rencana Tahunan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kelompok masyarakat. Paragraf 2 Pengelolaan Pasal 6
(1) Batas tetap TAHURA Pocut Meurah Intan seluas 6.300 Ha yang berlokasi dikelompok Hutan Seulawah Agam, sebagaimana tertulis dengan bis ungu pada peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini. (2) Dalam pengelolaan Taman Hutan Raya dilakukan pembagian kawasan (zonasi), yaitu : Zona Lindung, Zona Pembinaan Flora dan Fauna, Zona Pemanfaatan Intensif dan Zona Penyangga yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. (3) Di dalam zona lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut a. penelitian ilmiah; dan b. fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan dalam jumlah minimum sesuai dengan kebutuhan. (4) Di dalam zona pembinaan flora dan fauna dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. penanaman/pengayaan tanaman hutan dan tanaman makan satwa;
b. pembuatan sarana dan prasarana pembinaan flora dan fauna sesuai kebutuhan; c. penelitian flora, fauna dan ekosistemnya. (5) Di dalam Zona pemanfaatan intensif dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut a. pemanfaatan kawasan dan potensinya bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas; b. penangkaran flora dan fauna dan budidaya plasma nutfah; c, rehabilitasi Satwa; d. pengembangan pengusahaan pariwisata alam; e. pembinaan cinta alam; f pembinaan habitat dan populasi; g. pembangunan arboretum; dan h. pembangunan taman buah dan taman safari. (6) Didalam zona penyangga capat dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan TAHURA Pocut Meurah Intan yang didasarkan pada prinsipprinsip konservasi dengan melibatkan masyarakat setempat. BAB IV PERIZINAN KEPARIWISATAAN ALAM Pasal 7 (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat atau badan usaha atau badan hukum perdata lainnya yang melakukan pengusahaan Pariwisata Alam di dalam zona pemanfaatan intensif dan zona penyangga dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah. (2) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada: a. Koperasi; b. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD); c. Perusahaan Swasta (PMA dan PMDN); d. Yayasan; e. Perorangan dan Kelompok Masyarakat. (3) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut kembali setelah dievaluasi oleh Pemerintah Daerah. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Pasal 8 (1) Izin pengusahaan pariwisata alam di dalam Taman Hutan Raya diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Dinas Pariwisata, serta instansi terkait lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 9 (1) Kegiatan pengusahaan parawisata alam antara lain meliputi usah: a. akomodasi, seperti pondok wisata dan bumi perkemahan b. Karavan dan Pasanggrahan Pemuda; c. Sarana wisata budaya; d. Angkutan wisata; e. Mengikuti Jejak (Treaking); f Menunggang Gajah (Elephan Reading); dan g. Kios souvenir, pentas pertunjukan, restoran, lapangan parkir dan sarana lainnya, (2) Usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut : a. Luas zona pemanfaatan intensif untuk pembangunan sarana dan prasarana maksimum 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan pemanfaatan Taman Hutan Raya; b. Bentuk bangunan, bergaya arsitektur setempat; c. Tidak merubah bentang alam yang ada; d. Disertai Analisis Dampak Lingkungan. Pasal 10 Pengusaha pariwisata alam di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan berhak mengelola sarana pariwisata sesuai dengan jenis usahanya dan berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan dan Rencana Tahunan serta sesuai dengan dokumen AMDAL yang telah disahkan. Pasal 11 (1) Pemegang izin hak pengusahaan pariwisata alam tidak dibenarkan untuk a. Mengagunkan kawasan yang diusahakan; b. Memindahtangankan izin pengusahaan tanpa persetujuan Gubernur; c. Menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin. (2) Pengusahaan pariwisata alam tidak termasuk hak pemilikan dan penguasaan atas kawasan Taman Hutan Raya. Pasal 12 Pengusaha pariwisata alam berkewajiban : a. Melaksanakan secara nyata kegiatannya dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan; b. Mengikut sertakan masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya; c. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usahanya; d. Menjamin keamanan dan ketertiban pengunjung; e. Turut menjaga kelestarian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan.
BAB V PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN Pasal 13 (1). Di dalam lokasi Taman Hutan Raya dapat dilakukan berbagai kegiatan yang menyangkut dengan : a. Pendidikan, pelatihan dan penelitian; b. Penangkaran flora dan fauna. (2). Pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan pada zona pembinaan flora dan fauna dan zona pemanfaatan intensif. (3). Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan pada semua zona dalam kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan. (4). Penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan pada zona pemanfaatan intensif dan zona penyangga. (5). Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip Pemerintah Daerah c/q Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan pertimbangan teknis dari instansi terkait, BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 14 (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Taman Hutan Raya dilaksanakan oleh tim pembina yang ditetapkan oleh Gubernur. (2) Pengendalian pengelolaan Taman Hutan Raya dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 15 (1) Pengelolaan Taman Hutan Raya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan dana pemerintah lainnya pada Departemen serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2) Kegiatan-kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pemegang Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 16 (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (2), (4), dan (5) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan kawasan Taman Hutan Raya diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB
IX
KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 17 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan
atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungajawabkan
BAB
X
KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Dinas Kehutanan. Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Disahkan di Banda Aceh Pada tanggal 27 Agustus 2001 M 8 Jumadil Akhir 1422 H GUBERNUR DAERAH ISTIMEAWA ACEH
ABDULLAH PUTEH Diundangkan di Banda Aceh, Pada tanggal 27 Agustus 2001 M 8 Jumadil Akhir 1422 H SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERH ISTIMWA ACEH
THANTHAWI ISHAK LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 71
PENJELASAN A T A S PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 46 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN
I.
PENJELASAN UMUM
Bahwa Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang terletak di kelompok Hutan Seulawah Agam Kabupaten Aceh Besar seluas ± 6.220 Ha (enam ribu dua ratus dua puluh hektar), berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1/Kpts-II/1998 telah dirubah fungsinya menjadi Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan. Bahwa Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan seluas sebagaimana tersebut di atas melintasi 2 (dua) Kabupaten yaitu Aceh Besar dan Pidie. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, penanganan Pengelolaan Taman Hutan Raya yang bersifat lintas Kabupaten menjadi Kewenangan Propinsi. Bahwa agar terjaminnya pengembangan pembinaan, pengawasan dan pengendalian fungsi Taman Hutan Raya dimaksud, perlu diatur pedoman dasar pengelolaannya dalam suatu Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 cukup jelas.
