PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTATARAKAN, Menimbang
: a. bahwa sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata, memelihara dan mengamankan daerah sekitarnya; b. bahwa sehubungan maksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi; 10. Peraturan ………
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 16. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 21Seri B-14) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 06 Seri D-02); 19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01); 20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Tarakan; 6. Instansi terkait adalah Instansi baik vertikal maupun Dinas lainnya yang terkait dalam penanganan Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; 7. Sungai ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
7.
8. 9. 10. 11.
12.
13. 14. 15.
16.
17.
Sungai adalah tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari hulu mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh batas sempadan; Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai; Bekas Sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi akibat proses alamiah atau yang karena kegiatan manusia; Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengairan sungai; Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang berbentuk secara alamiah ruang air meresap dan atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan; Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai; Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan; Daerah Penguasaan Sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan; Kawasan Perkotaan adalah wilayah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai; Bangunan Sungai adalah kontruksi yang dibangun dalam rangka perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian sungai seperti bendungan, bendung, tanggul, pintu air, bangunan pembagi air, krib (pengarah aliran), bangunan perlindungan tebing dan sebagainya.
BAB II GARIS SEMPADAN SUNGAI Pasal 2 (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya; (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai bertujuan : a. Agar fungsi sungai tidak terganggu dari aktivitas yang berkembang disekitarnya; b. Agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai; c. Agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungan dapat dibatasi. Pasal 3 Garis Sempadan Sungai didalam kawasan perkotaan dan diluar kawasan perkotaan, dibedakan dalam : a. Sungai bertanggul; b. Sungai tidak bertanggul.
Pasal 4
(1) Penetapan ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(1) Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan, disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK); (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan, ditetapkan: a. Untuk tepi sungai yang telah mempunyai rencana khusus, penetapan garis sempadan sungai ditetapkan dengan RDTRK; b. Untuk tepi sungai yang belum mempunyai rencana khusus, penetapan Garis Sempadan Sungai ditetapkan antara 2 - 10 meter dihitung dari tepi sungai. Pasal 5 (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan, disesuaikan dengan keperluan sebagaimana yang tertuang dalam rencana detail Kawasan tersebut; (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan : a. Apabila tidak ada badan jalan ataupun bangunan prasarana lainnya, maka Garis Sempadan Sungai ditetapkan antara 25 (dua puluh lima) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; b. Apabila terdapat jalan atau bangunan prasarana lainnya, maka Garis Sempadan Sungai ditetapkan antara 25 (dua puluh lima) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter dihitung dari tepi sungai.
BAB III PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI Pasal 6 (1) Pemanfaatan lahan di Daerah Sempadan Sungai untuk kawasan lindung dapat dikembangkan sebagai kawasan umum, serta pengembangan kawasan rekreasi dan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi lindungnya; (2) Pemanfaatan lahan di Daerah Sempadan Sungai dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut : a. Untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan; b. Untuk penggalian, penimbunan pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa gas atau air minum, pemasangan tiang atau pondasi prasarana dan sarana transportasi; c. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan; d. Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; e. Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air; f. Untuk pengembangan khusus tepi sungai bagi kawasan perkotaan. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus memperoleh ijin dari Kepala Daerah. Pasal 7 Pada Daerah Sempadan Sungai dilarang : 1. Membuang sampah, limbah padat dan atau limbah cair; 2. Mendirikan ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
2. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha, serta bentuk pemanfaatan yang bersifat perorangan.
BAB IV DAERAH PEMANFAATAN SUNGAI Pasal 8 (1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Daerah Manfaat Sungai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan inventarisasi yang mencakup : a. Palung sungai, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi, panjang, debit dan kapasitas; b. Daerah sempadan yang dibebaskan, memuat informasi antara lain mengenai lokasi, luas, tahun pembebasan dan sumber dana; c. Mata air memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi dan debit air. Pasal 9 (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di Daerah Manfaat Sungai dengan ketentuan sebagai berikut : a. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; b. Mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini; c. Tidak mengganggu upaya pembinaan sungai. (2) ljin Pemanfaatan lahan di Daerah Manfaat Sungai yang berada pada wilayah sungai diberikan oleh Kepala Daerah dengan rekomendasi teknis dari pejabat yang ditunjuk.
BAB V DAERAH PENGUASAAAN SUNGAI Pasal 10 (1) Penetapan Daerah Penguasaan Sungai dimaksudkan agar Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan upaya pembinaan sungai seoptimal mungkin bagi pemanfaatan dan keselamatan masyarakat umum; (2) Batas Daerah Penguasaan Sungai yang berupa daerah retensi ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari elevasi banjir rencana di sekeliling daerah genangan, sedangkan yang berupa dataran banjir ditetapkan berdasarkan debit banjir tahunan sekurang-kurangnya dengan kala ulang 50 (lima puluh) tahunan; (3) Rencana peruntukkan Daerah Penguasaan Sungai ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kepentingan instansi lain yang bersangkutan. Pasal 11 (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di Daerah Penguasaaan Sungai untuk kegiatan atau keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
(2) ljin ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) ljin pemanfaatan lahan di Daerah Penguasaan Sungai yang berada di daerah sempadan maupun diluar daerah sempadan diberikan oleh Kepala Daerah. Pasal 12 Tata cara permohonan dan pemberian ijin yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB VI BEKAS SUNGAI Pasal 13 (1) Lahan Bekas Sungai adalah merupakan inventarisasi kekayaan milik negara yang berada dibawah pembinaan Kepala Daerah; (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi lahan Bekas Sungai dan mengadakan pemuktahiran data inventarisasi minimal 1 kali dalam 5 Tahun; (3) Pemanfaatan lahan yang terkena Bekas Sungai diprioritaskan untuk : a. Mengganti lahan yang terkena alur sungai baru; b. Keperluan pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum; c. Keperluan budidaya dengan syarat tertentu; d. Keperluan pembangunan lainnya dengan cara tukar bangun sesuai dengan peraturan yang berlaku. (4) Pemanfaatan lahan Bekas Sungai dilaksanakan atas ijin Kepala Daerah; (5) Tata cara permohonan dan pemberian ijin pemanfaatan lahan Bekas Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 (1) Pembinaan teknis dalam bidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Tarakan dan Instansi terkait; (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (3) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 15 (1) Pembangunan bangunan sungai ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing; (2) Pembiayaan ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Pembiayaan pembangunan bangunan sungai untuk usaha-usaha tertentu yang diselenggarakan oleh perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial dibiayai oleh yang bersangkutan; (3) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari adanya bangunan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diikutsertakan dalam pembiayaan untuk pembangunan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.
BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 16 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran. BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 17 (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; i. Memanggil …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku; (2) Terhadap pemanfaatan lahan di Daerah Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai yang telah ada sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, agar melakukan penyesuaian.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 9 Oktober 2001 WALIKOTA TARAKAN, ttd.
dr. H. JUSUF SK Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 27 Seri C-13 Tanggal 17 Oktober 2001 SEKRETARIS DAERAH,
ttd
H. SAUKANI DAIK, SE. MM Pembina Utama Muda NIP. 550 004 736 Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
