PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN, GARIS SEMPADAN PAGAR, GARIS SEMPADAN SUNGAI, GARIS SEMPADAN PANTAI. BUPATI BERAU Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dalam upaya tertatanya pembangunan yang sesuai dengan kaidah dan standar pembangunan perkotaan sesuai dengan perencanaan tata ruang, perlu adanya ketentuan garis sempadan bangunan, garis sempadan pagar, garis sempadan sungai dan garis sempadan pantai ;
b.
bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau .
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2086) ; 3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor. 83, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186) ; 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1992, Tambahan Negara Nomor 3469); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ; 7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
-211. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 66) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 67); 16. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau (RTRW) Tahun 2001 sampai 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14). Memperhatikan : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tanggal 14 Desember 2005 Nomor : 170/358/DPRD.II/XII/2005.
Berau
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB), GARIS SEMPADAN PAGAR (GSPg), GARIS SEMPADAN SUNGAI (GSS), DAN GARIS SEMPADAN PANTAI (GSPt). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ini : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau . b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom . c. Bangunan adalah susunan suatu yang bertumpuh pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan yang mempunyai fungsi. d. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. e. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta pengaliran air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. f. Pantai adalah daerah ditepi laut, sebatas antara surut terendah dengan pasang tertinggi. g. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar dikanan kiri jalan dan sungai.
-3-
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
h. Garis sempadan bangunan adalah garis diatas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui. i. Garis sempadan pagar adalah garis diatas permukaan tanah yang pada pendirian pagar ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui oleh sisi luar pagar. Garis sempadan pantai garis batas kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian pantai. Garis sempadan rawa garis batas kawasan tertentu sepanjang rawa yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi rawa. Garis sempadan sungai adalah garis batas kawasan sepanjang kiri - kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Jalan arteri primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter, yang mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter yang mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jalan kolektor primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh)meter. q. Jalan lokal primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 6 (enam) meter. r. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter. s. Jalan lingkungan/gang adalah merupakan jalan yang mempunyai fungsi utama, melayani kendaraan dari/ke akses-akses diberbagai kegiatan kecil seperti ke rumah-rumah dengan kecepatan maksimal 25 km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak lebih dari 4 (empat) meter. BAB II KETENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) Pasal 2
Ketentuan Garis Sempadan di Kota Tanjung Redeb dan Wilayah Kabupaten Berau pada umumnya diperuntukan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara konsukuen, yang didalamnya juga memuat ketentuan damaja, damija, dawasja dan disertai nama jalan,
lokasi bangunan guna kepentingan perhitungan retribusi IMB sebagaimana rinciannya terlampir dalam Peraturan Bupati ini. -4Pasal 3 (1) (2) (3) (4)
(5)
(6)
(7)
Sebagai usaha pengamanan jalan ditetapkan garis sempadan bangunan Garis sempadan bangunan ditetapkan berdasarkan peranan jalan perhubungan kanan kiri jalan. Batas garis sempadan bangunan ditetapkan dan diukur dari as jalan kesebelah kanan dan kiri jalan Jarak garis sempadan bangunan yang belum tercantum dalam lampiran peraturan ini, maka sebagai pedoman penataan bangunan ditentukan sebagai berikut : a. Jalan Arteri Primer 20 meter dari as jalan b. Jalan Arteri Sekunder 18 meter dari as jalan c. Jalan Kolektor Primer 16 meter dari as jalan d. Jalan kolektor Sekunder 14 meter dari as jalan e. Jalan Lokal Primer 12 meter dari as jalan f. Jalan Lokal Sekunder 10 meter dari as jalan g. Jalan Lingkungan/gang 4,5 meter dari as jalan Garis sempadan bangunan / bangun-bangunan fasilitas umum yang berupa tiang dirian, ditentukan sama / berimpit dan berada setelah Garis Sempadan Pagar (GSP). Setiap Orang / badan wajib memberikan ijin penempatan tiang listrik, tiang telepon dan instalasi PDAM / Gas dan sejenisnya sebagai utilitas dan fasilitas pelayanan umum. Garis Sempadan Bangunan / bangun-bangunan fasilitas umum dengan ukuran tidak lebih dari 18 meter persegi ditentukan minimal 2 meter setelah garis sempadan pagar. Pasal 4
Garis sempadan bangunan / bangun-bangunan untuk prasarana lalu lintas darat, ditempatkan pada bagian terluar damaja jalan itu sendiri, sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum. Pasal 5 (1)
Garis Sempadan Bangunan untuk kegiatan komersial, jasa komersial, perkantoran, pendidikan, peribadatan, dan bangunan publik lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan parkir.
(2)
Kebutuhan luas parkir sebagaimana ayat I ditentukan berdasarkan perhitungan analisis luas bangunan dengan perbandingan angka koefisien dan satuan ruang parkir (SRP). BAB III KETENTUAN GARIS SEMPADAN PAGAR (GSPg)
-5Pasal 6 (1)
Sebagai usaha pengamanan batas persil ditetapkan garis sempadan pagar.
(2)
Garis Sempadan Pagar ditetapkan dan diukur dari as jalan kesebelah kanan dan kiri jalan.
(3)
Garis Sempadan Pagar (GSPg), sebagai berikut : a.Jalan Arteri Primer 10 b. Jalan Arteri Sekunder c.Jalan Kolektor Primer 8 d. Jalan kolektor Sekunder e.Jalan Lokal Primer 6 f. Jalan Lokal Sekunder 5 g. Jalan Lingkungan/gang
pedoman di tentukan sebagai meter dari as jalan 9 meter dari as jalan meter dari as jalan 7 meter dari as jalan meter dari as jalan meter dari as jalan 2,5 meter dari as jalan
BAB IV KETENTUAN GARIS SEMPADAN SUNGAI (GSS) Pasal 7 (1) (2) (3)
(4)
(5)
Sebagai usaha pengamanan prasarana fisik berserta bangunan pelengkapnya ditetapkan garis sempadan sungai. Prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sungai berserta bangunan pelengkapnya. Bila tidak ditentukan lain garis sempadan sungai / kanal / danau garis sempadan bangunan diukur dari tepi sungai / danau bagian terluar ke bangunan dengan jarak : a. 25 meter untuk sungai tidak bertanggul b. 5 meter untuk sungai bertanggul permanen c. 20 untuk danau Pada kawasan pembangunan padat, jarak sempadan bangunan sebagaimana dan dimaksud ayat 3 huruf a, b, diperkecil menjadi masing-masing 5 meter untuk yang tidak bertanggul dan 2,5 meter untuk yang bertanggul permenan. Lebar sungai / kanal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat 3 ini adalah yang memiliki lebar lebih besar dari 4 (empat) meter. BAB V KETENTUAN GARIS SEMPADAN PANTAI (GSPt) Pasal 8
(1)
Garis sempadan pantai merupakan kawasan yang berfungsi melindungi wilayah pantai dikegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
-6(2)
Garis sempadan bangunan pada suatu pantai ditentukan sebagai berikut : a. Pada pulau induk Garis Sempadan Pantai adalah 100 meter diukur dari garis pasang tertinggi ke bangunan. b. Pada pulau kecil Garis Sempadan Pantai adalah 50 meter diukur dari pasang tertinggi ke bangunan. c. Pada kawasan pembangunan padat jarak sempadan pantai ke arah bangunan diperkecil menjadi 25 meter dari pasang tertinggi. BAB VI KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 9
Ketentuan Garis Sempadan ini, dikecualikan untuk bangunan / bangun bangunan yang karena sifat dan fungsinya menghendaki pengecualian, misalnya bangunan dermaga, bendungan, pelabuhan, dan lain-lain yang sejenisnya. Pasal 10 Penyimpangan pembangunan terhadap peraturan garis sempadan misalnya membangun didaerah perairan pantai, perairan sungai, perairan laut dan atau sejenisnya yang setara dengan hal tersebut, harus mendapat izin lokasi dan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah. Pasal 11 (1) Koefisien lokasi bangunan / bangun-bangunan sebagaimana Pasal 10 adalah 2 (dua) untuk tujuan komersial dan ditentukan 1,5 (satu koma lima) untuk tujuan non komersial. (2) Bagi bangunan yang tidak dapat di tentukan luasan meter perseginya, perhitungan retribusi dipersamakan dengan ketentuan bangunan pemerintah. BAB VII S ANKSI Pasal 12 Setiap Orang, badan hukum badan usaha, badan sosial, dilarang menempatkan, mendirikan atau memperbaiki suatu bangunan dan atau pagar perkarangan, baik keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini. Pasal 13 Pendirian bangunan baru dan telah mendapat teguran / peringatan tertulis adanya pelanggar sempadan dari Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Berau, Tetapi tidak diindahkan, maka dilaksanakan pembongkaran terhadap bagian-bagian bangunan yang melanggar tersebut.
-7Pasal 14 Teguran / Peringatan sebagaimana pasal 12 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing surat 5 (lima) hari kerja, selanjutnya teguran 3 (tiga) merupakan perintah bongkar yang ditandatangani oleh Kepala Daerah. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya peraturan ini maka segala Keputusan / Peraturan Bupati yang ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal 27 Desember 2005 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK. Diundangkan di Tanjung Redeb Pada tanggal 27 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH, ttd H. IBNU SINA ASYARI BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2005 NOMOR 29
