1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 21 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN I.
UMUM
Jalan merupakan kebutuhan yang sangat penting sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi, pengembangan wilayah, serta sebagai prasarana penunjang utama bagi perekonomian nasional. Selain itu, jalan memiliki pula manfaat strategis yaitu antara lain menciptakan lapangan pekerjaan berskala besar, peningkatan penggunaan sumberdaya dalam negeri serta meningkatkan sektor nil dengan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Sebagai prasarana transportasi yang efektif dan handal dalam bentuk sistem transportasi terpadu, jalan memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, pembangunan ekonomi, kemudahan mobilitas manusia, barang, dan jasa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dayasaing nasional. Pertumbuhan kendaraan bermotor secara nasional mengalami peningkatan yang tinggi. Pertumbuhan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif semata, tetapi juga berdampak negatif berupa tingginya angka kecelakaan lalulintas, polusi udara dan kerusakan jalan. Untuk menekan angka kecelakaan lalulintas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan secara komprehensif, yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Khusus mengenai pencegahan kecelakaan lalulintas, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya pengawasan prasarana jalan, melalui kebijakan pelarangan pendirian bangunan-bangunan pada ruang dalam jarak garis sempadan jalan guna memberikan ruang pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan. Namun dalam perjalanannya, penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 mengalami hambatan-hambatan. Salah satu hambatan tersebut adalah perbedaan objek pembatasan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, serta disharmonisasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundangundangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang didukung hasil kajian ilmiah yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan.
2 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I : Angka 1 : Pengaturan Jalan Arteri Primer merupakan kewenangan Pusat, sehingga tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini. Angka 2 : Pasal 1 angka 12 : Cukup jelas Angka 3 : Pasal 1 angka 13 : Cukup jelas Angka 4 : Pasal 1 angka 14 : Yang dimaksud dengan bangun-bangunan termasuk di dalamnya tiang reklame dan reklame yang dipasang pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), tidak termasuk portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, kecuali di wilayah perkotaan. Angka 5 : Pasal 3 : Cukup jelas Angka 6 : Pasal 4 : Cukup jelas Angka 7 : Pasal 5 : Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Angka 8 : Pasal 6 : Cara menetapkan titik Garis Sempadan Jalan secara teknis adalah sebagai berikut : Garis Sempadan Jalan
Garis Sempadan Jalan CL
Badan Jalan
Titik Garis Sempadan Jalan Garis Sempadan Jalan
Garis Sempadan Jalan
Trotoar di perkotaan
CL
Badan Jalan
Titik Garis Sempadan Jalan
Trotoar di perkotaan
3 Angka 9 : Pasal 7a : Yang dimaksud dengan “Cagar Budaya” adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Yang dimaksud dengan “Benda Cagar Budaya” adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Yang dimaksud dengan “Bangunan Cagar Budaya”, adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Yang dimaksud dengan “Struktur Cagar Budaya”, adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Yang dimaksud dengan “Situs Cagar Budaya”, adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Yang dimaksud dengan “Kawasan Cagar Budaya”, adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Angka 10 : Pasal 8 : Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum dan/atau badan publik. Angka 11 : Pasal 10 : Cukup jelas Angka 12 : Pasal 11 : Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “Biaya Paksaan Penegakan Hukum” yaitu sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar, di luar ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Pidana.
4 Ayat (2) : Cukup jelas Angka 13 : Pasal 12 : Setiap perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam setiap ruang jalan dikenakan sanksi yang berbeda-beda, yang secara rinci diatur dalam UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Angka 14 : Cukup jelas Angka 15 : Pasal 13 : Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Angka 16 : Pasal 13a : Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Angka 17 : Pasal 14a : Cukup jelas Pasal 14b : Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas
5
Pasal II : Ketentuan ini mengatur mengenai datum berlakunya Peraturan Daerah. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 132
