PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR: 1 . ^ . . : TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAl POLITIK UtNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA tSA BUPATI SUBANG, Menimbang
b a n w a Partai Politik merupaKan saiah satu wujua partisipasi masyarakat yanq penting oaiam mengembangKaT^ ketiidupan d e m o k r a s i yang menjungjung tinggi keoebasan, keaetaraan, k e b c r s a m a a n dan kejujuran, sehpngga untuk mcwujuOkan hai tersebut perlu diberlkan bantuan k e o a n g a n kepada Paitai Politik yang m e n d a p a t k a n kursi d! lembaga Per\vakiian Rakyat Daerah Kabu paten Subang; b a h w a bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pettimoangan hurup a oiatas dllaksankan sesuai dengan UnOang-undang N o m o r 31 T a h u n ZUU^ tentang Parta» i^olitik j o Peraturan P e m e n n t a h N o m o r IS l a h u n 2005 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik; bahwa senubungan dengan pertimbangan pada hyrup a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Oaerah Kabu paten Subang tentang Bantuan Keuangan K e p a d a Partai ^^olitik. Undang - u n a a n g N o m o r 4 l a n u n 1968 tentang Pembentukan Kabu paten Purwakarta dan Kabupaten bubang ( L e m b a r a n Negara R l f a h u n 1958 N o m o r 31 T a m b a b a n Lembaran Negara R l N o m o r 2851);
Mengingat
U n d a n g - u n d a n g N o m o r J l T a h u n 200^ tentang Paitai Politik (Lembaran Negara R i T a h u n 2UU2 N o m o r I3b T a m b a h a n Lembaran Negara RT N o m o r 4 2 5 1 ) ; U n d a n g - Undang N o m o r 12 T a h u n 2003 tentang Remilihan U m u m A n g g o t a Dewan Perwakilan Rakyat, D e w a n perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwaknan Rakyat Daerah (Lembaran Negara kepublik Indonesia T a h u n 2003 N o m o r 37 , Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomor 4277); 4,
u n d a n g - Undang N o m o r i Q l a n u n 2 0 0 4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2U04 N o m o r 5 J , T a m b a h a n Lembaran Negara Republik i n a o n e s i a N o m o r 4389 ); U n d a n g - Undang N o m o r 32 T a h u n 2 0 0 4 tentang Remenntahan Daerah ( Lembaran Negara RepuDiik Indonesia T a h u n 2tx>4 N o m o r 125 , l a m o a h a n Lemoaran Negara RepuDiik Indonesia N o m o r 4437 ); Undang - Undang Nomor 33 l a n u n 2004 tentang Penmhangan Keuangan antara Pemertntah Pusat dan P e m e n n t a h a Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 N o m o r 173 , "Tambahan Lembaran Negara RepuDiik Indonesia N o m o r 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuarr Keuangan kepada Padai Politik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513); S. Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajoan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ; 9. Peraturan Daerah Kabupalen Subang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2006, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN: Menelapkan
. PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUBANG
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a Daerah adalah Kabupaten Subang ; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkal Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutit Daerah ; c. Pemenntahan Daerah adatah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang menu rut azas Desentralisasr; d. Bupati adalah Bupati Subang ; e Dewan Perwakilan Rakyal Daerah selanjulnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Subang , f. Kanlor adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Subang ; g. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Subang ; h. Partat Politik adalah Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia seoara sukarela alas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakal, bangsa dan negara melalui Pemdihan Umum : i. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai PoUlik Tir^gkat Kabupaten Subang yang mendapatkan kursi di DPRD ; j, Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Subang.
2
BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 2 Untuk membantu kegiatan Partai Polilik dalam kehidupan bermasyarakat. berbangsa dan bernegara kepada Partai PoHtik dibenkan bantuan keuangan pada setiap Tahun Anggaran, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang. Pasat 3 (1) Bantuan Keuangan kepada Partai PoJitik Peserta Pemilu yang mendapatkan kursi di DPRD dibenkan dalam bentuk bantuan uang yang dihitung berdasarkan perolehan kursi, yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah , (2) Besarnya bantuan Keuangan kepada masing-masing Partai PoLitik sebagaimana dimaksud ayal (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, BAB in TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 4 (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Pengurus Partai Politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, kepada Bupati Subang dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel Partai pohlik dengan melampirkan : a. Sural keputusan Pimpinan Partai Polilik yang menelapkan susunan kepengumsan Partai Polilik Tingkat Kabupalen yang dilegatisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Partai Politik di tingkat atas ; b. Surat Keterangan auteniikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Tingkat kabupalen yang diJegalJSir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ; c. Sural Pernyataan Partai Polilik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundar>g-undangan apabila membenkan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Kelua dan Sekretaris Partai Politik diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik , d. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c dibual dalam rangkap 2 (dua). (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Kanlor.
BAB IV FENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINLSTRASI PARTAI POLITIK Pasal 5 (1) Penelilian dan pemerlksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di lakukan oleh Tim Penelilian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ; (2) Bentuk Berita Acara Penelilian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum datam lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
3
Pasal 6 (1)
(2) (3)
Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasaf 5 diketuai oleh Kepala Kantor dan anggolanya terdin dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Unsur Sekretariat Daerab ; Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati: Biaya penelilian dan pemenksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN PasaT 7 Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Pofitik dilaksanakan oleh Kepala Kantor atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara Partai Politik.
Pasal 8 (1)
Penyerahan banluan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persyaratar> administrasi a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekencng Bank atas nama Partai PoNTik , b. Surat Tanda Terima uang bantuan yang dibual dalam bentuk kuilansi ditandatangani diatas materar oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik , c. Berila Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor sebagai PIHAK PERTAMA dan ofeh Ketua dan Bendahara Partai Politik sebagai PIHAK KEDUA.
(2)
Bentuk Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud ayal (1), lercantum dalam iampiran II Peraluran Daerah ini.
Pasal 9 DaJam hal Partai Politik yang sedang menghadapl permasalahan Intern dan atau adanya pengurus kembar, bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang beium ada keputusan dari pejabal yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
B A B VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PasaMO (1) (2) (3)
Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati melaiui Kepala kantor setelah di audit oleh Badan Pengawasan Daerah ; Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Juga kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten , Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayal (1), lercantum dalam Lampiran Peraluran Daerah ini.
4
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Paaal 11 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. akan dialur lebih ianjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 12 Peraturan Daerah mi mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar settap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupalen Subang,
Diundangkan di Padatanggal
Subang ^t>t>t ,
SEKRETARIS DAEF^AH KABUPATEN SUBANG
Dra. H, BAMBAltfG HERYANTQ. M.Si. Pembrna Utama Muda NIP. 480 099 378 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANGTAHUN 2006 NOMOR I
S
LAMPERAN I :
PERATURAN BUPATI 5UBANG NOMOR : 17 TAHutH 2006 TANGGAL : 18 - 04 - 2 0 0 6
BERITA ACARA PENELETIAN D A N P E H E R I K S A A N P E R S Y A R A T A N A D M I N E S T R A S I PENGA3UAN BANTUAN K t u A N G A N P A R T A I P U L l T I K P t S E R T A P t M I L U l A H U N 2004
Pada hari Peoelit"an
dan
ini Pemeriksaan
tangga!
bulan
Persv^ratan
Admirtistrasi
Tahun Pengajuan,
Tim Penyerahan
dan
Penggunaan bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputu^an Bupati
Subang
Nomor
:
Tahun
tanggai
Telan
melaksanakan peneiitian dan pemerlksaan persyaratan adminlstrasi Qantuan keuangan Partat Politik T a h u n 2 0 0 6 yang diajuKan oleh D K Kabuparen S u b a n g .
BerdasafKan hasil Peneiitian dan P e m e n k s a a n Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Santuan Kepada Partai Politik, Tim menyataKan b a b w a Partai POllbk
tetah m e m e n u h i syarat untuk
mendaparkan bantuan keuangan dan Pemerintah yang didas^rkan pada nasi! perolenan kursl pada Pemilihan U m u m Tahun 2004 sebanyak
x
Rp
=
Rp
Demikian
yertta Acar&
n a s i l Peneiitian dan Pemeriksaan
ini dibuat
untuk
dapat
dipergunaKan sebagaimana mestinya-
TIM
PENELETI
DAN
PEMERIKSA
PERSYARATAN
AOMINISTRASl
K E U A N G A N K E P A D A P A R T A I POLETIK 1
Ketua
2
Sekretaris
J
Anggota
4
Anggota
5
Anggota
b
Anggota
1
BANTUAN
LAMPIRAN U : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR TANGGAL BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TENTANG BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI PQUTIK Mom o r :
P a d s h s n mi
langgal bulan , y s n g berlanda t a n g a n d i b a w a h ini
1
N a m a Jabatan • K e p a l a Kantor K e s a t u a n B a n g s a K a b u p a t e n S u b a n g Aiamal : Jl Jenderai A c h m a d Yarn No. 9B S u b s n g Selanjutnya disebut P I H A K PERTArvtA
2.
A. N a m a Jabatan Alamat B
Nams Jabatan Alamat
tahun
Ketua Partai Pohtik
B e n d a h a r a Partai Polittk
Selanjutnya di sebut P I H A K K E D U A O e n g a n ini m e n y a l a k a n K e u a n g a n Parlai Politik T a h u n
bahwa
P I H A K P E R T A M A telah k e p a d a Parfai Polttik sejumlah Rp
menyerahkan
Bantuan
[ ) d a n P I H A K K E D U A telah m e n e n m a B a n t u a n K e u a n g a n tersebut d s n K a s D a e r a h Kabupaten S u b s n g melsluf R e k e n i n g B s n k Partai Politik Nomor :
Benta A c a r a S e r a h T e n m a ini d m y a t a k a n s a h setelah Copy S P M U Giro B a n k dari Kas D a e i a h K a b u p a t e n S u b a n g diterima oleh Partai Politik yang bersangkutan PIHAK KEDUA. Partai Politik Ketua.
Bendahara.
PIHAK PERTAMA A n . Bupsti S u b a n g Kepala Kantor K e s a t u s n B a n g s a K a b . S u b a n g
NIP.
HIDAYAT
LAMPIRAN I I I :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TANGGAL
: \%
7-^^
TENTANG
: BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
L A P O R A N P E N G G U N A A N B A N T U A N K E U A N G A N PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN P a s a l 11 P P . 2 9 Nama Partai Politik NPWP Nomor Rekening Bank Alamat Jumtah Kursi Jumlah Dana
T a h u n 2005
Kegiatan Adminisirasi dan/atau Sekreiariai Pelaksanaan Audd Tgl . Bin. Tnn.. : : : Rp.
Subang, Ke pad a Yth. Bapak Bupati Subang di SUBANG
Bersama ini disampaikan taporan penggunaan dan bantuan keuangan Parlai Politik NO 1 1 2 3
JEN1S BELANJA 2
JUMLAH UANG 3
KETERANGAN 4
Belanja Kebuluhan Adminitrasi Belanja Daya dan Jasa La in-lam Pengefuaran
Terbilang : BENDAHARA,
(
KETUA,
)
Telah diaudit Bawasda Kabupaten Subang,
{
)
