DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG,
Menimbang :
a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja perlu diberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan kepada masyarakat dunia usaha ; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) perlu dilakukan peninjauan kembali guna disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Penyaluran Perusahaan (Bedrijfs Reglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938:86) ; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 3. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966) ; 4. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
1
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ; 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ; 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) ; 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ; 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
2
18. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 ) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1977 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734) ; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Lain Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) ; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806) ; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang. 5. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. 6. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba. 7. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. 8. Pedagang Besar adalah perorangan atau badan hukum yang bertindak atas namanya sendiri dan/ atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatannya dengan cara membeli, menyimpan dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir. 9. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SP - SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/ Besar. 10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 4
11. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik / Penanggung Jawab, Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), Kelembagaan, Kegiatan Usaha, dan Barang/ Jasa Dagangan Utama. 12. Kantor Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya. 13. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan. 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retibusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 17. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
Maksud SIUP adalah untuk memberikan legalitas usaha dan kepastian hukum kepada setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
(2)
Tujuan SIUP adalah : a. memberikan kepastian dan kemudahan berusaha; b. mencegah praktek usaha yang tidak jujur; c. menciptakan iklim usaha yang sehat; d. sebagai sarana untuk melakukan pembinaan, perlindungan, pengawasan dan pengembangan sektor perdagangan.
5
BAB III SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Pasal 3 (1)
Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan menjadi subyek dan obyek yang wajib memiliki SIUP.
(2)
SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. SIUP Kecil ; b. SIUP Menengah ; c. SIUP Besar. Pasal 4
(1)
SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2)
SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(3)
SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal 5
(1)
Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan terhadap : a. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan; b. Perusahaan Kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/ kerabat terdekat; c. Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima.
(2)
Perusahaan dan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan. Pasal 6
(1)
SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan : a. yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/ atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP; b. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); c. perdagangan barang dan/ atau jasa dengan sistem penjualan langsung (single level marketing atau multi level marketing); d. perdagangan Jasa Survey; e. Perdagangan Berjangka Komoditi.
(2)
Pedagang Besar dilarang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Pengecer dan Pedagang Informal.
6
Pasal 7 (1)
SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
(2)
SIUP diberikan kepada Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
(3)
SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang penanaman modal. Pasal 8
(1)
SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
(2)
Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.
(3)
Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa daftar ulang. BAB IV KEWENANGAN PEMBINAAN Pasal 9
(1)
Bupati memiliki kewenangan penerbitan SIUP.
(2)
Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Pasal 10
(1)
Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.
(2)
Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan dalam penerbitan SIUP. BAB V PERSYARATAN PENERBITAN SIUP Pasal 11
(1)
SP - SIUP baru diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP yang ditunjuk dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7
(2)
SP - SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas materai cukup.
(3)
Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan Surat Kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan. BAB VI TATA CARA PENERBITAN SIUP Pasal 12
(1)
Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP - SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan sebagai berikut : a. warna putih untuk SIUP Kecil ; b. warna biru untuk SIUP Menengah ; c. warna kuning untuk SIUP Besar.
(2)
Apabila SP - SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP - SIUP.
(3)
Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. BAB VII PEMBUKAAN KANTOR CABANG/ PERWAKILAN PERUSAHAAN Pasal 13
(1)
Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)
Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
(3)
Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan. Pasal 14
Pembukaan Kantor Cabang dapat ditolak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
8
BAB VIII PERUBAHAN SIUP Pasal 15 (1)
Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)
Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IX TATA CARA PERMOHONAN SIUP YANG HILANG ATAU RUSAK Pasal 16
(1)
Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)
Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB X PELAPORAN Pasal 17
Apabila diperlukan oleh Bupati atau Pejabat Penerbit SIUP, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 18 (1)
Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
9
(2)
Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SIUP mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 19
(1)
Pejabat Penerbit SIUP harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati, dan Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali. BAB XI S ANKSI Pasal 20
(1)
Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.
(2)
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 21
(1)
Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 6 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
(2)
Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 22
(1)
Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang tidak menghiraukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.
10
(2)
Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.. BAB XII OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 23
Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian SIUP. Pasal 24 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh SIUP. BAB XIII GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 25 Retribusi SIUP digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB XIV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 26 Perhitungan dasar penggunaan jasa izin usaha perdagangan dinilai berdasarkan nilai investasi, nilai ekonomi, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan volume pelayanaan yang diberikan dalam pemberian izin. BAB XV PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI Pasal 27 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. BAB XVI TARIF RETRIBUSI Pasal 28 (1)
Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru, tidak dikenakan Retribusi.
11
(2)
Setiap Perusahaan pemilik SIUP yang mengajukan permohonan pendaftaran ulang, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. SIUP Kecil Rp. 100.000,-; b. SIUP Menengah Rp. 150.000,-; c. SIUP Besar Rp. 300.000,-
(3)
Perubahan dan penggantian SIUP yang hilang atau rusak bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 tidak dikenakan retribusi. BAB XVII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 29
Retribusi SIUP dipungut di Wilayah Daerah. BAB XVIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 30 (1)
Pungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
(2)
Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)
Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda terima STRD. BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 31
(1)
Pembayaran harus dilakukan secara tunai / lunas dan disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)
Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.. BAB XX PENGAWASAN Pasal 32
Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
12
BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 33 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku . (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku . BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 34 (1)
Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 6 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
13
(3)
Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 15 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal WAKIL BUPATI SEMARANG,
SITI AMBAR FATHONAH Diundangkan di Ungaran pada tanggal 09-04-2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
WARNADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 11
14
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN I. UMUM Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi
perijinan dibidang usaha perdagangan serta legalitas setiap usaha dagang wajib mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagai sarana pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan perdagangan agar dapat dicapai tertib administrasi dan persaingan yang sehat. Dalam rangka pemberian Surat ijin Usaha Perdagangan di Kabupaten Semarang serta penarikan retribusinya, perlu diatur dan diterbitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Surat Ijin Usaha perdagangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
15
Huruf c Penjualan berjenjang / Multi Level Marketing (MLM) adalah suatu cara / sistem memasarkan barang / jasa yang dilakukan oleh jaringan penjual independent (tidak terikat oleh jam kerja dan tidak ada hubungan majikan dan pegawai) yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha
dan
merupakan modifikasi dari sistem penjualan langsung (Direct Selling). Ketentuan kegiatan usaha penjualan berjenjang diatur tersendiri. Huruf d Perdagangan jasa survey adalah perusahaan perdagangan jasa yang melakukan kegiatan usaha survey. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaaan, penelitian, pengkajian, pengujian dan pengawasan atas suatu obyek yang ditentukan baik mencakup kondisi luar, pembungkusan atau kemasan, mutu, jumlah, ukuran – ukuran panjang, berat maupun isi dan tanda – tanda pengenal serta persyaratan – persyaratan yang ditetapkan. Hasil kegiatan tersebut diatas dibuktikan degan mengeluarkan laporan
survey (Survey
Report) dan / atau sertifikat pengawasan ( Insspection Certificate ). Ketentuan kegiatan usaha perdagangan jasa survey diatur tersendiri. Huruf e Perdagangan Berjangka Komoditi atau Perdagangan komoditi dengan penyerahan kemudian adalah kegiatan menjual dan atau membeli sejumlah komoditi tertentu berdasarkan suatu kontrak berjangka. Termasuk didalam kegiatan perdagangan komoditi dengan penyerahan kemudian adalah menawarkan atau menyarankan atau mempengaruhi pihak lain dengan cara apapun untuk mengikatkan diri kedalam suatu kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah kontrak yang berisi persyaratan standar yang dipergunakan untuk menjual dan/ atau membeli komoditi sebagaimana tersebut diatas dengan penyerahan kemudian. Kontrak tersebut dapat diakhiri dengan penyerahan fisik, atau dengan penyerahan sejumlah uang secara tunai atau dengan dilikwidasi sebelum jatuh tempo dengan cara menutup kontrak baru dengan posisi yang berlawanan dengan
kontrak semula
(offset), sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Bursa yang mengeluarkan kontrak tersebut . Ketentuan kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi
diatur
tersendiri.
16
Ayat (2) Pedagang besar dilarang untuk melakukan kegiatan sebagai pedagang pengecer dan pedagang informal atau sebaliknya agar tidak terjadi intergrasi vertikal yang dapat menghambat tumbuhnya dunia usaha perdagangan yang lebih banyak / massal sekaligus menjamin terwujudnya pasar yang sehat dan bersaing. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas.
17
Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) 1. INVESTASI a. Gedung : 10 m x 7 m x Rp. 1.433.900,= Rp. 100.373.000,b. Mebelair = Rp. 48.000.000,c. Komputer/printer : 2 unit x Rp. 6.000.000,- = Rp. 12.000.000,------------------------------Rp. 160.373.000,2. UMUR EKONOMIS 5 TAHUN 3. BIAYA OPERASIONAL Perjalanan Dinas & BBM : 2 org x Rp. 65.000,- x 114 = Rp. 14.820.000,Alat Tulis Kantor : 600 buah x Rp.10.000,= Rp. 6.000.000,------------------------------Rp. 20.820.000,4. BIAYA PEMELIHARAAN/PERAWATAN a. Gedung = Rp. 4.000.000,b. Mebelair = Rp. 2.000.000,c. Komputer = Rp. 4.000.000,-----------------------------Rp. 10.000.000,5. JUMLAH PELAYANAN 600 buah / Tahun Investasi + Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan Umur ekonomis Retribusi SIUP
= ---------------------------------------------------------------------
Volume pelayanan 160.373.000 + 20.820.000 + 10.000.000 5 = ---------------------------------------------------------600 buah =
Rp. 104.824,- dibulatkan menjadi Rp. 100.000,-
18
Penetapan Retribusi SIUP : a. SIUP Kecil : 1 x Rp. 100.000,-
= Rp. 100.000,-
b. SIUP Menengah
: 1 1/2 x Rp.100.000,-
= Rp. 150.000,-
c. SIUP Besar
: 3 x Rp. 100.000,-
= Rp. 300.000,-
Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berati bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat
mengajak
bekerjasama
badan
badan
tertentu
yang
karena
profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang dan penagihan retribusi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
19
Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas dan disetor ke Kas daerah adalah permohonan SIUP yang sudah lengkap dan benar diberitahukan melalui surat resmi untuk kemudian dapat menerima / mengambil SIUP dan dapat langsung menyetorkan retribusinya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Penyidik di bidang Retribusi daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10
20
Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun Tanggal SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (KECIL/MENENGAH/BESAR*) Kepada Yth. Pejabat Penerbit SIUP ………………………………. ………………………………. di ……………… Diisi oleh Pemohon
DIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB Diisi/diketik dengan huruf cetak Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun 1. Permohonan SIUP Baru *) : 2. Permohonan Pendaftaran Ulang, Perubahan SIUP *) : I. Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab**) 1. Nama :……………………………………….……………… 2. Alamat tempat tinggal : .……………………………………….…………….. 3. Tempat/tanggal lahir :………………/……………………………………… 4. Nomor Telp/Fax. :………………………………………………………. 5. Nomor KTP/Paspor :………………/……………………………………… 6. Kewarganegaraan :………………………………………………………. II. Identitas Perusahaan 1. Nama Perusahaan : ……………………………………………………… 2. Alamat Perusahaan :………………………………………………………. 3. Nomor Telp/Fax/ : ………………….………………………………….. 5. Propinsi : ……………………………………………………… 6. Kabupaten/Kota/Kotamadya :…………………………………………….………… 7. Kecamatan :……………………………………………..………... 8. Kelurahan/Desa :..…………………………………………………….. 9. Status : PMA/PMDN/Lain-lain**) 10. Kode Pos : III. Legalitas Perusahaan Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma**) 1. Akta pendirian : ……………………………………………………… a. Nomor dan tanggal Akta : ……………………………………………………… b. Nomor dan tanggal Pengesahan: ……………………………………………………… 2. Akta Perubahan a. Nomor dan tanggal Akta :………………………………………………………. b. Nomor dan tanggal Pengesahan :……………………………………………………… IV. Moda 1. Modal dan Nilai kekayaan : ……………………………………………………... Bersih Perusahaan, (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
21
2. Saham (khusus untuk penanam modal asing) a. Total Nilai Saham : ………………………………………………. b. Komposisi Kepemilikan Saham - Nasional : ……% - Asing : …....% 1. Kelembagaan 2. Kegiatan usaha (KBLI 5 Digit) 3. Barang/jasa dagangan utama VI. Kegiatan Usaha
: …………………………………………………..…. : ……………………………………………….…….. : ………………………………………………………
Demikian Surat Permohonan SIUP ini, kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut SIUP yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
………………………………………….
Nama dan Tanda tangan Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan perdagangan **)
cap perusahaan dan meterai cukup Catatan : *) beri tanda salah satu ** ) coret yang tidak perlu
WAKIL BUPATI SEMARANG,
SITI AMBAR FATHONAH
22
Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun Tanggal
DOKUMEN PERSYARATAN I. PERMOHONAN SIUP BARU a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas ; 1) Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan ; 2) Foto copy Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada); 3) Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ; 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab / Direktur Utama Perusahaan ; 5) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP yang berisi : a. tentang lokasi usaha perusahaan diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau Pejabat yang berwenang ; b. tentang bahwa pemohon SIUP Baru belum pernah memiliki SIUP ; 6) Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x 4 cm (2 lembar).
b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi: 1) Foto copy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang ; 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi; 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP yang berisi : a. tentang lokasi usaha perusahaan diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau Pejabat yang berwenang ; b. tentang bahwa pemohon SIUP baru belum pernah memiliki SIUP. 4) Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3 x 4 cm (2 lembar) c. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma : 1) Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri ; 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ;
23
3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP yang berisi : a. tentang lokasi usaha Perusahaan diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau Pejabat yang berwenang ; b. tentang bahwa pemohon SIUP baru belum pernah memiliki SIUP. 4) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm (2 lembar). d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan : 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan; 2) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP yang berisi : a. tentang lokasi usaha Perusahaan diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau Pejabat yang berwenang ; b. tentang bahwa pemohon SIUP baru belum pernah memiliki SIUP ; 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x 4 cm (2 lembar). II. PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG 1) SIUP Asli ; 2) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas) ; 3) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha perusahaan.
III. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN 1) Foto copy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP ; 2) Foto copy dokumen pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan ; 3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan ; 4) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan diketahui
Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau Pejabat
yang
berwenang. IV. PERMOHONAN PERUBAHAN 1) Surat Permohonan SIUP; 2) SIUP Asli ; 3) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas) ; 4) Data pendukung perubahan ; 5) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x 4 cm ( 2 lembar ).
24
V. PERMOHONAN PENGGANTIAN a. SIUP yang hilang 1) Surat Permohonan ; 2) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian ; 3) Foto copy SIUP yang lama (apabila ada); 4) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x 4 cm (2 lembar). b. SIUP yang rusak 1) Surat Permohonan ; 2) SIUP Asli ; 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x 4 cm (2 lembar).
VI. CONTOH SURAT PERNYATAAN : KOP SURAT PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : ........................................................................................................... Jabatan : ........................................................................................................... Perusahaan : ........................................................................................................... Alamat Perusahaan : ........................................................................................................... ............................................................................................................ dengan ini menyatakan bahwa : a. Kantor perusahaan beralamat / berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan diatas adalah benar adanya ; b. Kami / Perusahaan kami belum pernah memiliki SIUP ; Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan SIUP perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut. tempat, tanggal…………………. Tanda tangan di atas Meterai secukupnya
Nama dan Jabatan
WAKIL BUPATI SEMARANG,
SITI AMBAR FATHONAH
25
Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun Tanggal KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN NOMOR : NAMA PERUSAHAAN
:
NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN : ALAMAT PERUSAHAAN : NOMOR TELEPON
:
FAX :
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN : (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN) KELEMBAGAAN : KEGIATAN USAHA (KBLI) : BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.
PAS PHOTO
PEJABAT PENERBIT SIUP
-------------3 X 4 cm
( ----------------------------------- ) NIP.
WAKIL BUPATI SEMARANG,
SITI AMBAR FATHONAH
26
Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun Tanggal KOP SURAT PERUSAHAAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomor : Tempat, tanggal Lampiran : Perihal : Laporan Kegiatan Kepada Yth. Usaha Perusahaan Pejabat Penerbit SIUP -----------------------di ---------------1. Nama Perusahaan
: ...........................................
2. Nomor dan Tanggal SIUP
: ........................................
3. Kegiatan Usaha (KBLI)
: ........................................
4. Omset (Hasil Penjualan Tahunan) a. Tahun berjalan b. Tahun sebelumnya
: ........................................ : ........................................
5. Jumlah Tenaga Kerja a. Lokal b. Tenaga Kerja Asing
: ........................................ : ......................................... : .........................................
6. Khusus Penanam Modal a. Dalam Negeri - Total Aset b. Asing 1). Total Aset 2). Komposisi kepemilikan saham - Asing - Nasional
: ......................................... : ......................................... : ...........% : ...........%
Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya. Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan ……………………………
WAKIL BUPATI SEMARANG,
SITI AMBAR FATHONAH
27
Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun Tanggal
KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT SIUP 00000000000000000000 NOMOR TENTANG PENUTUPAN PERUSAHAAN Menimbang : bahwa berhubung (nama Perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut. Mengingat : 1. Bedrijfs Reglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86); 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 36 / M-DAG / PER/ 9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ; 3. dan seterusnya……… Memperhatikan : 1. ……………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………….. 3. …………………………………………………………………….. M EMUT USKAN : Menetapkan : KESATU
: Menutup Perusahaan tersebut di bawah ini 1. Nama Perusahaan :………………………… 2. Alamat Perusahaan
:…………………………
3. Nama Penanggungjawab :………………………… 4. Nomor SIUP
:…………………………
KEDUA
: Dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA
: SIUP harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan SIUP.
KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal
PEJABAT PENERBIT SIUP
……………………………….. Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Semarang (sebagai laporan) ; 2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan) Kabupaten Semarang.
WAKIL BUPATI SEMARANG,
SITI AMBAR FATHONAH
29
Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun Tanggal
LAPORAN SEMESTER PERKEMBANGAN PENERBITAN SIUP
No
Kabupaten
s/d Bulan yg. Lalu
PK
PM
PB
Jml
Penambahan
Pengurangan
PK
PK
PM
PB
PM
PB
Jumlah s/d Bulan Laporan
PK
PM
PB
Jml
PEJABAT PENERBIT SIUP
………………………………………
WAKIL BUPATI SEMARANG,
SITI AMBAR FATHONAH
30
Ket.
Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun Tanggal KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG Tempat, tanggal Nomor Lampiran Perihal
: : : Peringatan ke….Tentang Ketentuan Pelaksanaan SIUP Kecil/Menengah/Besar
Kepada Yth. ………………………………. ……………………………… di ……………….
Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor……….tanggal………atas nama (perusahaan)………………….., dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor……tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, antara lain : 1. ………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………………… Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan SIUP yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara. PEJABAT PENERBIT SIUP
……………………………….. Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Semarang ; 2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan) Kabupaten Semarang. WAKIL BUPATI SEMARANG,
SITI AMBAR FATHONAH
31
Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun Tanggal
KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT SIUP NOMOR : 00000000000000000000 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor ………… tanggal …………atas nama………….., bergerak dalam kegiatan usaha……..yang beralamat di ………, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti : 1. ……………………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………………… Mengingat : 1. Bedrijfs Reglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86); 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/ PER/ 9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ; 3. dan seterusnya……… Memperhatikan : 1. ………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………. M EMUT USKAN : Menetapkan : KESATU : Memberhentikan sementara SIUP Nomor .…tanggal….. atas nama ....… yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan.....yang berlokasi di..... KEDUA : Dengan diberhentikan sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan……. terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara SIUP ini. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal PEJABAT PENERBIT SIUP
----------------------------------Tembusan Keputusan ini disampakan kepada : 1. Bupati Semarang (sebagai laporan) ; 2. Kepala Dinas (yang bertanggung jawab di bidang perdagangan) Kabupaten Semarang. WAKIL BUPATI SEMARANG,
SITI AMBAR FATHONAH
32
Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun Tanggal KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT SIUP NOMOR : 00000000000000000000 TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor… tanggal ……… atas nama ……… beralamat di………….., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti : 1. ……………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………… Mengingat : 1. Bedrijfs Reglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86); 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ; 3. dan seterusnya……… Memperhatikan : 1. ………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………. M EMUT USKAN : Menetapkan : KESATU : Mencabut SIUP Nomor ………… tanggal ………atas nama …………, yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan………..yang berlokasi di …………………… KEDUA : Dengan dicabutnya SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal PEJABAT PENERBIT SIUP
--------------------------------Tembusan Keputusan ini disampakan kepada : 1. Bupati Semarang (sebagai laporan) ; 2. Kepala Dinas (yang bertanggung jawab di bidang perdagangan) Kabupaten Semarang. WAKIL BUPATI SEMARANG,
SITI AMBAR FATHONAH
33
34
