PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang :
a. bahwa Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu daerah rawan bencana, maka untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana dan terpadu, maka perlu membentuk organisasi perangkat daerah yang handal dan berdaya guna, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat; b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah; c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang……./2
-2-
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BAB I……./3
-3-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat. 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. 12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit. 13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. 14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana. 17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 18. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. 19. Badan……./4
-4-
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.
BAB II PEMBENTUKAN , KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pakpak Bharat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara Ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pasal 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas : a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal……./5
-5-
Pasal 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi : a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5 Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari : 1. Kepala; 2. Unsur Pengarah; 3. Unsur Pelaksana. Bagian Kedua Kepala Pasal 6 (1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah. (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. (3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
Bagian Ketiga Unsur Pengarah Pasal 7 Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD. Pasal 8 Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Pasal 9 (1) Unsur Pengarah terdiri dari : a. Ketua Unsur Pengarah; b. Anggota Unsur Pengarah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; b. pemantauan; c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Paragraf ……./6
-6-
Paragraf 1 Ketua Unsur Pengarah Pasal 10 Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
Paragraf 2 Anggota Unsur Pengarah Pasal 11 (1) Anggota unsur pengarah berasal dari: a. Pejabat Pemerintah Daerah Terkait sebanyak 5 (lima) orang; b. Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli sebanyak 4 (empat) orang. (2) Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah, Penetapan dan Masa Jabatan, Pemberhentian Anggota, Pergantian Antar Waktu, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Unsur Pelaksana Pasal 12 (1) Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD; (2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari. Pasal 13 Unsur pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi: a. prabencana; b. saat tanggap darurat; c. pasca bencana. Pasal 14 Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian, merupakan fungsi koordinasi unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya didaerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana; b. pengkomandoan, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkahlangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; c. pelaksana, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya didaerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 15 (1) Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud didalam Pasal 12 terdiri atas : a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat Unsur Pelaksana; c. Bidang……./7
-7-
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik; e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; b. Sub Bagian Kepegawaian; c. Sub Bagian Program dan Pelaporan. (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c terdiri dari: a. Sub Bidang Pencegahan; b. Sub Bidang Kesiapsiagaan. (4) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d terdiri dari: c. Sub Bidang Penanganan Darurat; d. Sub Bidang Logistik. (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e terdiri dari: a. Sub Bidang Rehabilitasi; b. Sub Bidang Rekonstruksi. (6) Bagan Struktur Organisasi BPBD tecantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1 Sekretariat Unsur Pelaksana Pasal 16 Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Pasal 17 Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam : a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD; b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga; c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol; d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsure pengarah penanggulangan bencana; e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
Paragraf 2 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 19 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Pasal 21……./8
-8-
Pasal 20 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam : a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;dan d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Paragraf 3 Bidang Penanganan Darurat dan Logistik Pasal 22 Bidang Penanganan Darurat dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Pasal 23 Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Pasal 24 Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam : a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;dan e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik. Paragraf 4 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasal 25 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Pelaksana. Pasal 26 Bidang Rehabiliasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Pasal ……./9
-9-
Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam : a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 28 (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BPBD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok jabatan fungsional di kabupaten dan kecamatan sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Eselonisasi Pasal 29 (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Sekretariat BPBD adalah jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b. (4) Kepala Sub Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a. (5) Kepala Sub Bagian pada sekretariat BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a.
Bagian……./10
- 10 -
Bagian Kedua Kepegawaian Pasal 30 (1) Pengisian jabatan di lingkungan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Pakpak Bharat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. (2) Pembinaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
BAB VI TATA KERJA Pasal 31 BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pasal 32 Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya. Pasal 33 Sekretaris dan Kepala Bidang dalam lingkungan BPBD wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 34 Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan kepada APBD Kabupaten Pakpak Bharat dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 (1) Dengan terbentuknya BPBD Kabupaten Pakpak Bharat, maka Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal ……./11
- 11 -
Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal 27 April 2010 BUPATI PAKPAK BHARAT, dto.
MAKMUR BERASA
Diundangkan di Salak pada tanggal 27 April 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
dto.
GANDI WARTHA MANIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010 NOMOR 5
- 12 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR
: 5 TAHUN 2010
TANGGAL
:
27 April 2010
TENTANG
:
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KEPALA BPBD
UNSUR PENGARAH
UNSUR PELAKSANA
- PEJABAT PEMERINTAH DAERAH TERKAIT - ANGGOTA MASYARAKAT PROFESIONAL DAN AHLI
KEPALA PELAKSANA BPBD
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
SUBBAG
SUBBAG
KEPEGAWAIAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
PENANGANAN DARURAT DAN LOGISTIK
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
SUBBID
SUBBID
SUBBID
PENCEGAHAN
PENANGANAN DARURAT
REHABILITASI
SUBBID
SUBBID
SUBBID
LOGISTIK
REKONSTRUKSI
KESIAPSIAGAAN
BUPATI PAKPAK BHARAT, dto
MAKMUR BERASA
- 13 -
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
I.
UMUM Kabupaten Pakpak Bharat sebagai bagian dari wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia yang memiliki topografi dengan lahan terjal atau kemiringan lebih dari 400 yang mencapai 69%, lahan berombak 3 %, bergelombang 18 % dan curam 5 % merupakan daerah yang rawan bencana sehingga untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga masyarakat maka diperlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi terhadap terjadinya bencana. Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, penyelamatan dan rehabilitatif yang harus diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah sehingga memerlukan koordinasi berbagai instansi terkait dengan penekanan pada kepedulian publik dan mobilisasi masyarakat. Melalui Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat diharapkan masyarakat mendapatkan perlindungan
sosial,
mendapatkan
pendidikan
dan
keterampilan
dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
- 14 -
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas Yang dimaksud dengan pejabat pemerintah daerah terkait adalah pejabat badan/ dinas terkait dengan penanggulangan bencana sejumlah 5 (lima) orang. Yang dimaksud dengan anggota masyarakat profesional adalah masyarakat yang memiliki kemampuan khusus dibidang penanggulangan bencana. Yang dimaksud dengan anggota masyarakat ahli adalah masyarakat melalui jenjang pendidikan yang ahli dibidang penanggulangan bencana. Masyarakat professional dan ahli berasal dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan cendikiawan di daerah yang keseluruhannya berjumlah 4 (empat) orang.
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 87
