PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGADA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGADA, Menimbang : a.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum antara lain memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana air minum yang memadai; c. bahwa agar sarana dan prasarana penyediaan air minum tetap terpelihara dengan baik dan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu mengatur pokokpokok pelayanan air minum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngada; Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ; 10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 Nomor 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air minum; 11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman –pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk Menentukan Tarif Pelayanan Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Keran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum; 12. Keputusan Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi Nomor 451/K/10/MEN/2000 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/07/2002 tentang Syarat – syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
14. Keputusan Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi Nomor 151/K/10/MPM/2005 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan di Bidang Air Minum; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1990 Nomor 13 Seri D Nomor 12); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2002 Nomor 13 Seri D Nomor 13); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2002 Nomor 14 Seri D Nomor 14); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 4 ) ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1 ) ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA dan BUPATI NGADA
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGADA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Ngada. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada. 3. Bupati adalah Bupati Ngada. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada. 5. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngada yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngada. 7.
Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngada.
8. Sumber Air Minum adalah sumber air yang memenuhi syarat – syarat air baku untuk air minum. 9. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum. 10. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum. 11. Sarana dan prasarana penyediaan air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapan yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum kepada masyarakat. 12. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
13. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampung air dan/atau penampung air bersih dengan pipa cabang distribusi utama. 14. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampung atau akhir pipa transmisi untuk melayani para pelanggan / pemakai air. 15. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air . 16. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum sesudah meter air. 17. Meter air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air. 18. Pelanggan adalah orang perseorangan , kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan air minum dari PDAM. 19. Keran Umum adalah sarana pelayanan untuk daerah – daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonominya rendah. 20. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk. 21. Instalator adalah badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi PDAM. 22. Pembatas aliran adalah alat untuk mengatur aliran air kepada pelanggan secara merata. 23. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi. 24. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar. 25. Standar Kebutuhan Pokok air minum adalah kebutuhan pemakaian air sebesar 10 meter kubik per kepala keluarga perbulan atau 60 liter per orang per hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sumber daya air. 26. Tarif air minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan oleh Bupati dan PDAM. 27. Struktur tarif air minum adalah perbandingan antara tarif air minum untuk golongan pelanggan tertentu dengan lainnya. 28. Tarif rendah adalah tarif yang nilainya lebih rendah dibandingkan biaya dasar. 29. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau equivalen dengan biaya dasar.
30. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang. 31. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan. 32. Tarif diferensiasi adalah perbedaan penetapan tarif air minum antara kelompok pelanggan. 33. Tarif progresif adalah tingkat tarif yang disesuaikan dengan jumlah pemakaian yang berarti makin besar pemakaian air, makin besar juga harganya dan sebaliknya makin kecil pemakaian air makin murah harganya.
BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pelayanan air minum diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Pasal 3 Pelayanan air minum bertujuan untuk : a. terwujudnya pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; b. tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelanggan dan PDAM; c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
BAB III PELAYANAN AIR MINUM Bagian Kesatu Aspek dan Sistem Pelayanan Air Minum
Pasal 4 (1)
Pelayanan air minum kepada pelanggan harus memperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
(2)
Aspek kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah air minum yang digunakan oleh pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)
Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang didistribusikan kepada pelanggan.
(4)
Aspek kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kapasitas air yang tersedia untuk disalurkan kepada pelanggan secara adil dan merata.
(5)
Aspek kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaliran dilakukan secara terus menerus dengan tetap memperhatikan penggunaan pembatas aliran secara benar agar distribusi air kepada pelanggan berjalan lancar, adil dan merata.
Pasal 5 (1)
Sistem pelayanan air minum dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui : a.
pipa transmisi , yang dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan PDAM dapat menggunakan saluran cabang atau induk dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan teknis;
b.
pipa distribusi , yang dilakukan dengan cara : 1. sambungan langsung ke rumah; 2. melalui keran umum bagi masyarakat yang kurang mampu atau belum dapat terlayani; 3. melalui sarana lainnya dengan persetujuan PDAM.
(3)
Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampung air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.
Bagian Kedua Pipa Saluran dan Meter Air Pasal 6 (1)
Pemasangan pipa dinas sampai dengan meter air dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab PDAM.
(2)
Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh PDAM atau instalator dengan rekomendasi dari PDAM.
(3)
Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan pipa saluran air baik saluran pipa dinas maupun saluran pipa persil diatur oleh PDAM.
Pasal 7 (1) Meter air dipasang dan disegel oleh PDAM untuk mengetahui banyaknya pemakaian air oleh pelanggan. (2) Meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada sambungan rumah dan keran umum. (3) Meter air yang mengalami kerusakan baik disengaja ataupun tidak disengaja, perbaikannya dilakukan oleh PDAM, sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan. (4) Jika kerusakan-kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditimbulkan karena bencana, atau kejadian – kejadian yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan PDAM, maka biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab PDAM. (5) Pemilik persil atau orang yang dikuasakan olehnya bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan serta tidak dibenarkan mengadakan/melaksanakan tindakan-tindakan tanpa mendapat izin dan/atau tanpa sepengetahuan PDAM.
Bagian Ketiga Pemasangan Saluran Air Minum Pasal 8 (1)
Calon pelanggan mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan yang dapat diperoleh di kantor PDAM dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PDAM.
(2)
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi PDAM. Pasal 9
(1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), calon pelanggan dikenakan kewajiban membayar uang jaminan kepada PDAM sebagai syarat sebelum dilaksanakannya pekerjaan penyambungan saluran air minum di tempat yang bersangkutan. (2) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 10 (1) Segera setelah calon pelanggan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan membayar uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), PDAM wajib melakukan pemasangan saluran dan pengaliran air minum. (2) Setelah pemasangan saluran dan pengaliran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon pelanggan resmi menjadi pelanggan
air minum dengan kewajiban memenuhi semua peraturan yang berlaku di PDAM. Pasal 11 Apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan air minum atas permohonannya sendiri, maka uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pasal 12 (1) Pemasangan saluran dan pengaliran air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan biaya pemasangan saluran. (2) Biaya pemasangan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter air. (3) Besarnya biaya pemasangan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Keempat Perhitungan Rekening Air Minum Pasal 13 (1) Pemakaian air minum oleh pelanggan dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada hasil penunjukan meter air atau yang disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan tarif PDAM, dan jumlah yang harus dibayar dicantumkan di dalam rekening air minum dan ditambah biaya pemeliharaan meter air serta biaya administrasi. (2) Tagihan yang tercantum dalam rekening air minum harus dilunasi oleh pelanggan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PDAM. (3) Dalam hal meter air tidak berjalan baik dan tidak dapat terbaca semestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pertimbangan : a.
pemakaian minimal ; atau
b.
catatan pemakaian rata – rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
(4) Pemakaian minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah 10 m3 ( sepuluh meter kubik ). (5) Besarnya biaya pemeliharaan meter air dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 14 (1) Sambungan rumah yang telah diputuskan sementara, tetap dikenakan biaya pemeliharaan meter air dan biaya administrasi.
(2) Sambungan rumah yang telah dicabut meter airnya dan dianggap tidak menjadi pelanggan air minum lagi, tidak dikenakan biaya apapun. Bagian Kelima Sanksi-Sanksi Paragraf 1 Denda Pasal 15 (1) Denda dikenakan kepada pelanggan air minum dalam hal-hal sebagai berikut:
(2)
a.
keterlambatan pembayaran rekening air minum tersebut telah melebihi waktu yang telah ditetapkan tanggal penagihannya;
b.
penyambungan kembali air minum karena terkena tindakan penutupan/pencabutan atau pemutusan sementara;
c.
pengambilan air minum sebelum meter air;
d.
terjadi kerusakan meter air dan perlengkapannya;
e.
meter air yang dipindahkan tanpa seizin PDAM.
Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragraf 2 Pemutusan/Penutupan Sementara Aliran Air Minum Pasal 16 Pemutusan / penutupan sementara aliran air minum dapat dilakukan apabila : a.
pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
b.
rekening air minum tidak dibayar dalam ditagihkan;
c.
segel pada meter air terdapat rusak atau dibuka;
d.
pelanggan yang bersangkutan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat izin khusus dari PDAM;
e.
pelanggan yang bersangkutan ternyata menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung dari pipa dinas;
f.
jaringan perpipaan di tempat pelanggan yang bersangkutan ternyata diubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PDAM;
waktu 2 (dua) bulan sejak
g.
pelanggan mengambil air sebelum meter air dengan berbagai cara dan/atau melakukan pengrusakan perlengkapan jaringan pipa dinas;
h.
adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan /atau hal – hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan. Paragraf 3 Pencabutan Aliran Air Minum Pasal 17
Pencabutan aliran air minum dilakukan apabila : a.
pelanggan yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan;
b.
sambungan di rumah pelanggan yang bersangkutan terkena pemutusan aliran air minum karena pelanggan tidak mematuhi kewajiban dan tidak membayar denda yang telah ditentukan.
Bagian Keenam Penyambungan Kembali Aliran Air Minum Pasal 18 (1) Setelah sambungan rumah pelanggan yang bersangkutan dicabut meter airnya, kemudian berniat menjadi pelanggan kembali, maka sebelum dilakukan penyambungan kembali, pelanggan diwajibkan mengajukan permohonan dan melunasi tunggakan rekening air minum termasuk dendanya. (2) Pengaliran kembali air minum yang telah ditutup/diputus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau dicabut aliran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketujuh Pemeriksaan / Penelitian Meter Air Pasal 19 (1)
Para pelanggan air minum dapat mengajukan permintaan kepada PDAM untuk melaksanakan pemeriksaan / penelitian atas bekerjanya meter air yang dipasang di persil, apabila menyangsikan kebenaran bekerjanya meter air tersebut.
(2)
PDAM wajib melakukan pemeriksaan/penelitian dan mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai.
(3)
Untuk menjamin keakurasiannya, meter air wajib ditera secara berkala oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang.
Bagian Kedelapan Hidran Kebakaran dan Keran Umum Pasal 20 (1) Hidran kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh PDAM, setiap saat dapat dipergunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran. (2) Hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disegel oleh PDAM tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran. (3) Pemadam kebakaran harus melaporkan kepada PDAM selambatlambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah segel diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 21 (1) Untuk daerah – daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonominya rendah, maka dapat dipasang keran umum . (2) Para pemakai keran umum dilarang mengalirkan air langsung ke rumahnya. (3) Pengelolaan kran umum diatur lebih lanjut oleh PDAM.
BAB IV DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF Pasal 22 Penetapan tarif didasarkan pada prinsip: a.
keterjangkauan dan keadilan;
b.
mutu pelayanan;
c.
pemulihan biaya;
d.
efisiensi pemakaian air;
e.
transparansi dan akuntabilitas; dan
f.
perlindungan air baku. Pasal 23
(1)
Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan.
(2)
Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar
kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % ( empat per seratus ) dari pendapatan masyarakat pelanggan. (3)
Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antara kelompok pelanggan.
(4)
Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Pasal 24
(1)
Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
(2)
Pemulihan biaya secara penuh dicapai dari hasil perhitungan tarif ratarata minimal sama dengan biaya dasar.
(3)
Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata yang direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
(4)
Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif maksimal sebesar 10 % (sepuluh per seratus). Pasal 25
(1)
Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penetapan tarif progresif.
(2)
Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
(3)
Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum. Pasal 26
(1)
Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
(2)
Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara : a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan b. menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
(3)
Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.
Pasal 27 (1)
Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
dan
(2)
Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertujuan untuk perlindungan air baku.
BAB V BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN Pasal 28 (1)
Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi : a.
blok I; dan
b.
blok II.
(2)
Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok dengan volume pemakaian 0 sampai dengan 10 m3.
(3)
Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok dengan volume pemakaian di atas 10 m3.
Pasal 29 (1)
Pelanggan air minum diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok : a.
kelompok I;
b.
kelompok II;
c.
kelompok III; dan
d.
kelompok Khusus.
(2)
Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum.
(3)
Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
(4)
Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
(5)
Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.
Pasal 30 (1)
PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masingmasing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.
(2)
Penentuan jenis-jenis pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
BAB VI PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR Pasal 31 (1)
Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode 1 (satu) tahun.
(2)
Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam periode 1 (satu) tahun.
(3)
Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode 1 (satu) tahun.
(4)
Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi. Pasal 32
(1)
Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m3 atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
(2)
Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
(3)
Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.
(4)
Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase dikalikan proyeksi volume air terproduksi.
(5)
Standar prosentase kehilangan air pada sistem pendistribusian air minum ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh per seratus ). Pasal 33
(1)
Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
(2)
Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut : a.
komponen-komponen biaya sumber air;
b.
komponen-komponen biaya pengolahan air;
c.
komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
d.
komponen-komponen biaya kemitraan;
e.
komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
f.
komponen-komponen biaya keuangan;
g.
komponen-komponen aktiva produktif;
h.
tingkat inflasi;
i.
volume air terproduksi;
j.
volume kehilangan air standar;
k.
volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
l.
volume terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
m.
volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
n.
blok konsumsi;
o.
kelompok pelanggan;
p.
jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
q.
jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
r.
tingkat konsumsi;
s.
tarif berlaku;
t.
komponen-komponen pendapatan penjualan air;
u.
komponen-komponen pendapatan non air;
v.
komponen-komponen pendapatan kemitraan;
w.
tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
x.
rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
y.
upah minimum provinsi.
BAB VII PENDAPATAN DAN TARIF Pasal 34 (1)
(2)
(3)
Pendapatan PDAM terdiri dari : a.
pendapatan penjualan air ;
b.
pendapatan non air ; dan
c.
pendapatan kemitraan.
Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a.
harga air;
b.
jasa administrasi termasuk abundemen; dan
c.
pendapatan penjualan air lainnya.
Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
pendapatan sambungan baru;
b.
pendapatan sewa instalasi;
c.
pendapatan pemeriksaan air lab;
d.
pendapatan penyambungan kembali;
e.
pendapatan denda;
f.
pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
g.
pendapatan pengganti meter rusak;
h.
pendapatan penggantian pipa persil; dan
i.
pendapatan non air lainnya.
huruf b,
(4)
Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a.
pendapatan royalti;
b.
pembagian pendapatan dari kemitraan;
c.
pembagian produksi dari kemitraan; dan
d.
bagi hasil kerja sama.
Pasal 35 (1)
Tarif di bedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu : a.
tarif rendah;
b.
tarif dasar;
c.
tarif penuh; dan
d.
tarif kesepakatan;
(2)
Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
(3)
Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
(4)
Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
(5)
Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dan pelanggan. Pasal 36
Struktur tarif ditetapkan berdasarkan blok konsumsi, kelompok pelanggan dan jenis tarif . Pasal 37 (1)
(2)
Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan – tahapan sebagai berikut : a.
menghitung biaya dasar;
b.
menghitung tarif dasar;
c.
menghitung tarif rendah dan subsidi silang; dan
d.
menghitung tarif penuh.
Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
dilakukan
(3)
Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.
(4)
Formula perhitungan tarif air minum dan formula perhitungan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF Pasal 38 (1)
Mekanisme penetapan kepentingan :
tarif
berdasarkan
asas
a.
masyarakat pelanggan;
b.
PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
c.
Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM.
proposionalitas
(2)
Kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
(3)
Kepentingan PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh , mewujudkan visi, mengemban misi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang PDAM.
(4)
Kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan Pemerintah Daerah selaku pemilik modal atau pemegang saham PDAM, dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum. Pasal 39
(1) Tarif ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas. (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut : a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif; b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar; c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
d. proyeksi peningkatan pelayanan;
kualitas,
kuantitas
dan
kontinuitas
e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan f. kajian dampak kenaikan beban per kelompok pelanggan.
bulan kepada kelompok-
(3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Bupati. (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. (5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Dewan Pengawas, Bupati membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima. (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan. (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif. Pasal 40 (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan : a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang; b. beban bunga pinjaman ; dan/atau c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerja sama. (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan. Pasal 41 (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja PDAM. (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 ( lima ) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif. (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
Pasal 42 (1) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi dan telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang PDAM serta rencana kerja dan anggaran PDAM dengan melibatkan para pemangku kepentingan. BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pelanggan Pasal 43 Setiap pelanggan air minum berhak : a.
memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
b.
mendapat informasi tentang jenis, struktur, dan besarnya tarif serta tagihan;
c.
menyampaikan pengaduan atas kelalaian pelayanan;
d.
mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan; dan
e.
mendapat ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan.
Pasal 44 Setiap pelanggan air minum berkewajiban : a.
membayar rekening air minum tepat pada waktunya dan/ atau biaya – biaya lain sesuai ketentuan yang berlaku di PDAM;
b.
menggunakan produk pelayanan secara bijak;
c.
turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
d.
mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PDAM; dan
e.
mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban PDAM Pasal 45 PDAM berhak: a.
memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b.
menerima pembayaran rekening air minum dari pelanggan pelayanan ;
c.
memutuskan sambungan air minum kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya;
d.
menetapkan dan mengenakan pembayaran tagihan; dan
e.
menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana pelayanan.
denda
terhadap
sesuai tarif
keterlambatan
Pasal 46 PDAM berkewajiban: a.
menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan;
b.
memperlakukan atau melayani pelanggan tidak diskriminatif ;
c.
memberikan informasi yang diperlukan secara benar, jelas dan jujur kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;
d.
mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat , kecuali dalam keadaan memaksa ;
e.
memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
f.
memberikan ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita;
g.
menindaklanjuti pengaduan pelanggan;
h.
mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan;
i.
berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
secara benar, jujur serta
BAB X PENGAWASAN Pasal 47 (1)
Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan PDAM.
terhadap
seluruh
tahapan
(2)
Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan PDAM dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
(3)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
BAB XI LARANGAN Pasal 48 Masyarakat dan/atau pelanggan dilarang : a.
melakukan penyedotan langsung dari pipa menggunakan mesin atau alat – alat lainnya;
air
minum
dengan
b.
mengambil air minum dari saluran PDAM, yang mengakibatkan gangguan terhadap pemakaian air oleh pelanggan lain serta merugikan PDAM;
c.
melakukan pekerjaan pemasangan pada saluran pipa dinas tanpa sepengetahuan PDAM;
d.
merubah, membongkar atau membuka meter air;
e.
melubangi, membongkar atau membobol pipa transmisi, pipa distribusi atau saluran pipa dinas maupun pembagi air;
f.
merubah kedudukan instalasi air minum;
g.
melakukan pemasangan pipa persil tanpa seizin PDAM. Pasal 49
PDAM dilarang : a.
melakukan pungutan – pungutan kepada pelanggan/ konsumen di luar ketentuan yang berlaku;
b.
bekerja sama dengan pelanggan / konsumen yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM.`
BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 50 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan
penggeledahan
untuk
mendapatkan
bahan
bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut; f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4)
Penyidik
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 51 Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ).
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.
Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 31 Desember 2010 BUPATI NGADA,
MARIANUS SAE
Diundangkan di Bajawa pada tanggal 31 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,
MEDA MOSES
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2010 NOMOR 10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGADA I.
PENJELASAN UMUM Peranan Perusahaan Daerah Air Minum dalam menunjang pembangunan daerah adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat agar terciptanya keadilan, kemandirian dan kemakmuran yang merata, sehingga Pemerintah Daerah sangat peduli dengan kebutuhan pokok masyarakat akan air bersih melalui program pembangunan sarana dan prasarana air bersih. . Untuk itu sarana dan prasarana air bersih yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah diperlukan sebuah institusi atau lembaga untuk mengelola yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngada. Namun dalam pengelolaan ini, harus dengan manajemen perusahaan yaitu menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan memupuk pendapatan dalam membiayai seluruh kegiatan pengelolaan. Oleh karena itu sangat diharapkan mekanisme pengelolaan yang transparan dan akuntabel demi terciptanya pemahaman yang sama antara PDAM dengan pelanggan dalam menunjang kegiatan pengelolaan perusahaan agar tetap hidup dan berkembang. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Pokok-pokok Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngada.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pelayanan air minum diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Asas keseimbangan yang mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin). Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa pelayanan air minum dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa pelayanan air minum dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa pelayanan air minum dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa pelayanan air minum dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak manapun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pelayanan air minum dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan.
Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Huruf a Tarif air minum harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. Untuk terciptanya keadilan, pelanggan yang tidak mampu perlu diberi bantuan dengan cara menetapkan tarif air minum rendah atau tarif air minum bersubsidi. Untuk menutup beban subsidi tersebut, PDAM menetapkan tarif air minum yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi kelompok pelanggan yang menggunakan air di atas kebutuhan pokok minimum, dengan perhitungan subsidi silang. Huruf b Mutu pelayanan adalah tingkat pelayanan (level of service) yang diterima oleh pelanggan dari PDAM. Tarif air minum yang adil adalah tarif yang seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh PDAM. Huruf c Prinsip pemulihan biaya (cost recovery), mengandung maksud bahwa PDAM diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu. Mengingat tarif air minum menggunakan kebijakan tarif diferensiasi dan tarif progresif sehingga tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif. Huruf d Untuk mendorong efisiensi pemakaian air, pelanggan yang tingkat pemakaian airnya melebihi standar kebutuhan pokok dikenakan tarif yang lebih tinggi melalui tarif progresif. Tujuan pemberlakuan tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian konsumsi, konservasi sumber daya air, dan sebagai subsidi silang. Huruf e PDAM harus mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai halhal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif. Prinsip akuntabilitas mengandung pengertian bahwa dasar perhitungan yang digunakan sebagai perhitungan biaya pokok dan penetapan tarif harus dapat dipertanggungjawabkan.
Huruf f
Untuk menjaga kelangsungan pelayanan air minum, perhitungan tarif air minum harus selalu berdasarkan pertimbangan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) yang dimaksud dengan “standar kebutuhan pokok dengan pemakaian 0-10 m3 (sepuluh meter kubik)” adalah untuk keperluan minum, mandi, dan cuci bagi setiap pelanggan dengan asumsi jumlah jiwa per pelanggan yaitu 6 (enam) orang dengan kebutuhan air minum setiap 60 (enam puluh) liter per orang per hari, sehingga per bulan per pelanggan menjadi 6 jiwa x 30 hari x 60 liter =10.800 liter atau 10 m3. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas. Pasal 37 Cukup. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Pemangku Kepentingan/stakeholder” adalah wakil atau forum pelanggan yang terkait dengan pelayanan air minum PDAM”. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “ kelalaian pelayanan “ misalnya pihak PDAM tidak melakukan pemeriksaan atas bekerjanya meter air, pengaduan pelanggan atas masalah tidak memadainya kontiunitas pengaliran air. Huruf d setiap pelanggan air minum dapat mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan apabila pelanggan tidak memperoleh pelayanan air minum memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai standar yang ditetapkan.
Huruf e
Ganti rugi diberikan setelah ada ketetapan yang pasti dari institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Huruf a Pengertian memperoleh lahan, tidak dimaksudkan diperoleh secara cuma-cuma tetapi mengikuti ketentuan yang ada. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 46 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Ganti rugi diberikan setelah diperoleh kesepakatan antara pihak PDAM dan pihak pelanggan apabila perselisihan diselesaikan secara musyawarah/mufakat, apabila perselisihan diselesaikan melalui pengadilan maka ganti rugi diberikan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Huruf g Untuk memaksimalkan pelayanan oleh PDAM kepada pelanggan, harus ada Standar Operasional dan Prosedur pelayanan (SOP). Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2010 NOMOR 4
