BUPATI BADUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan air minum, maka perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung sebagai Badan Usaha Milik Daerah; b. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2010; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 / PERDA / 1976 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Tingkat II Badung Nomor 24 Seri D Nomor 24 ); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.
MODAL
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung. 4. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama pada perusahaan daerah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pasal 2 Maksud penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada / dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah.
Pasal 3 Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum bertujuan untuk: a. meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; b. meningkatkan pendapatan Asli Daerah.
BAB II PENYERTAAN MODAL Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Badung memberikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum dalam bentuk modal perusahaan. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetorkan sampai dengan tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 41.282.098.886,88 (empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
4 (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.
Pasal 5 (1) Dalam hal diperlukan penambahan penyertaan modal guna perkembangan usaha dan investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum, dilakukan melalui mekanime pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan. (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 23 Nopember 2010 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 23 Nopember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 6
5 LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR : 6 TAHUN 2010 TANGGAL : 23 NOPEMBER 2010 TENTANG : PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM RINCIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
NO
URAIAN
A.
Modal awal ( Neraca awal th.1976 )
B.
Pembagian Laba s/d 1993 Pembagian Laba 1994 s/d 1996
C.
Penghibahan kekayaan proyek air minum/bersih dari Dep.Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Badung sebagai penyertaan modal pada PDAM Kab. Badung sesuai : Berita Acara Serah Terima No.BA2/MK/1980 tanggal 17 Maret 1989 Penghibahan status tetap aset exs proyek penyediaan dan pengelolaan air bersih (P2AB dan Dep.PU kepada Pemda.Kab.Badung sebagai Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Badung sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : KU.09.04/W.14/637 tanggal 2 Juni 1997 Penyerahan sarana penyediaan air bersih dari Pemda.Kab. Badung kepada PDAM Kab. Badung sebagai Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Badung sesuai Berita Acara Serah Terima No.52.A Tahun 2002 ( I ), PDAM 56 / BA / XI/2002(II) tanggal 25 Nopember 2001 Dan PDAM 25/BA/XI/2003(II) tanggal 10 Nopember 2003 Kab.Badung sesuai Berita Acara Serah Terima No.52A Tahun 2002 (I) kepada PDAM Kab. Badung sebagai Penyertaan Modal Pada PDAM Penyerahan sarana penyediaan air bersih dari Pemda.Badung.
D.
E.
JUMLAH (Rp ) 2.425.810,00 2.313.300.000,00 3.527.150.000,00 5.840.450.000,00
7.818.128.151,88
4.218.096.925,00
17.267.976.000,00 2.385.300.000,00
Penyerahan Sarana Penyediaan Air Bersih dari Pemda. Badung Kepada PDAM Kab. Badung sebagai Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Badung sesuai Berita Acara Serah Terima No. : 154 Tahun 2009 (I) dan PDAM 31/BA/VI/2009 (II) tanggal 22 Juni 2009
868.815.000,00
Penyerahan sarana Penyediaan Air Bersih dari Pemda. Badung Kepada PDAM Kab. Badung sebagai Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Badung
560.583.000,00
KET
6 sesuai Berita Acara Serah Terima No.155 Tahun 2009 (I) dan PDAM 35/BA/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009
JUMLAH
38.961.774.886,88
7
NO A
URAIAN Penyerahan Sarana Penyediaan Air Pemda.Badung Kepada PDAM Kab. Badung Penyertaan Modal pada PDAM Kab. sesuai Berita Acara Serah Terima Tahun 2010 tanggal 1April 2010
Bersih
JUMLAH(Rp.) 2.021.324.000,00
Ket.
sebagai Badung No.145
Penyerahan sarana Penyediaan Air Bersih dari Pemda Badung Kepada PDAM Kab. Badung sebagai Penyertaan Modal Pada PDAM Kab. Badung sesuai Berita Acara Serah Terima No.176 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010
299.000.0000,00
JUMLAH TOTAL PENYERTAAN S/D 2009
2.320.324.000,00 38.961.774.886,88
PENYERTAAN MODAL YANG DISERTAKAN TAHUN 2010
2.320.324.000,00
TOTAL PENYERTAAN S/D 2010
41.282.098.886,88
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR
6 TAHUN 2010
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
I. UMUM Dengan rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dipandang perlu melakukan usaha penyertaan modal pada Badan Usaha / kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien, konpetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha / kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Badung. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Badung kepada Badan Usaha / kegiatan usaha harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 6
