PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENVELENGGARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG, Menimbang : a. bahwa kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kebersihan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu mengatur kembali penyelenggaraan kebersihan lingkungan di Kabupaten Batang; c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat
: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 3381);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri : E No.: I ); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG Dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KEBERSIHAN LINGKUNGAN.
TENTANG
PENYELENGGARAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e.
f. g. h. i. j. k.
Daerah adalah Kabupaten Batang; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang; Bupati adalah Bupati Batang; Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Batang; Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah; Sampah adalah setiap barang buangan baik dalam bentuk padat, cair, tinja atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna, lagi; Bak atau tong sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh penghasil sampah; Tempat Penampungan Sementara, Sampah yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pembuangan sementara, atau tempat pengumpulan sementara sampah dari masingmasing pengumpul penghasil sampah; Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk membuang, mengelola dan memusnahkan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah tempat membuang, mengelola dan memusnahkan limbah tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus
l.
oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; Kebersihan Lingkungan adalah serangkaian kegiatan kebersihan yang berada di Lingkungan pemukiman, tempat usaha, jalan, saluran dan sungai. BAB II PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN
(1) (2)
Pasal 2 Dalam mewujudkan wilayah Kabupaten Batang yang ersih, indah dan tertib, perlu adanya penyelenggaraan kebersihan lingkungan. Penyelenggaraan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama seluruh warga masyarakat. BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 3
Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah : a. Melalui unit kerja yang bertanggungjawab bersama-sama masyarakat melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan; b. Melalui petugas mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan; c. Membantu masyarakat dalam menyediakan sarana untuk meningkatkan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan; d. Memberikan izin terhadap usaha-usaha yang bertujuan untuk terlaksananya kebersihan, keindahan clan ketertiban lingkungan bagi masyarakat, serta clapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa menambah beban kepada masyarakat; e. Melaksanakan pengambilan sampah dari TPS ke TPA paling lama 3 (tiga) hari sekali. Pasal 4 Tugas dan kewajiban masyarakat adalah mewujudkan clan bertanggungjawab atas terciptanya kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan terhadap tanah bangunan clan pekarangan yang dimiliki atau yang ditempati. Pasal 5 (1) Bupati atau instansi yang ditunjuk mengatur dan menentukan tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir sampah serta pemusnahannya pada lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan sanitasi lingkungan. (2) Bupati atau instansi yang ditunjuk mengatur pengurusan kolam septik serta pengelolaan limbah dan sampah lainnya. Pasal 6 Pada tiap-tiap tahun paling lambat akhir bulan Juli atau sewaktu-waktu bila diperintahkan oleh Pemerintah Daerah, pemilik / penghuni bangunan atau pekarangan agar : a. Membersihkan, mengecat atau memperbaiki / membenahi bangunan, pekarangan / halamannya; b. Mengapur, mengecat atau memperbaiki tembok-tembok luar pagar halamannya, berikut pula jembatan dan gorong-gorong yang menuju ke halaman rumah atau pekarangannya. (1)
Pasal 7 Setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan agar membersihkan halaman rumah, pekarangan, saluran atau selokan yang berada di sekitar rumah atau pekarangan yang di tempati/dimiliki.
(2)
Setiap pemilik/penghuni bangunan atau pekarangan agar menyingkirkan atau membuang sampah dan kotoran lain dari dalam rumah dengan cara : a. memasukkan ke dalam kantong-kantong plastik, dus, keranjang sampah yang mudah diangkat atau dipindahlan dan diletakkan pada tempat yang mudah diketahui oleh petugas kebersihan/pengangkutan sampah; b. memasukkan ke dalam lobang tempat sampah yang dibuat sesuai persyaratan yang berlaku, bagi yang mempunyai pekarangan/halaman yang luas. Pasal 8
(1) Pemilik/penghuni bertanggungjawab atas keindahan bengunan atau pekarangan yang menjadi milik / dihuninya. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pemilik / penghuni agar : a. memelihara bangunan, pekarangan / halaman dan lingkungan dalam keadaan baik, rapi dan bersih; b. mengatur pagar tembok, bambu, kayu atau pagar hidup agar tingginya tidak lebih dari 1,5 meter; c. memasang atau mengatur pintu halaman sedemikian rupa sehingga tidak merintangi jalan atau mengganggu lalu lintas umum; d. menanami pekarangan/halaman dengan tanaman-tanaman hias atau tanaman lain yang bermanfaat; e. menebang pohon, memotong dahan di pekarangan atau halaman yang mengganggu pandangan atau menimbulkan rintangan/ bahaya bagi lalu lintas umum maupun penghuni bangunan / halaman sekitarnya; f. memelihara, sebaik-baiknya pot-pot bunga, tanaman-tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada di sepanjang jalan umum atau yang berada di dekat halaman/pekarangan milik. Pasal 9 (1) Setiap penghuni bangunan agar mengusahakan pembuangan air kotor (limbah) dari rumah tinggalnya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pecemaran lingkungan. (2) Setiap pemilik/penghuni bangunan atau pekarangan agar mengusahakan pembuangan air hujan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menggenang atau mengalir ke jalan-jalan yang mengakibatkan becek atau rusaknya jalan. (3) Setiap penghuni bangunan agar mempunyai/membuat jamban keluarga dan kolam septik, sedangkan di perkampungan dapat dibuat jamban umum, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan harus tetap, mendukung kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan. Pasal 10 Setiap bangunan/rumah tinggal agar dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan sehingga mudah untuk dibersihkan, dipelihara dan dilaksanakan tindak sanitasinya. Pasal 11 (1) Bangkai hewan atau binatang sebelum ada tanda-tanda menjadi busuk /berbau harus segera ditanam dalam lobang yang cukup dalam, ditutup dengan tanah dan dipadatkan oleh pemilik atau yang dikuasakan. (2) Apabila pemilik atau yang dikuasakan tidak diketahui, penanamannya dilakukan atas usaha Pemerintah Daerah dan atau masyarakat sekitar.
Pasal 12 (1) Air untuk kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan agar memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. (2) Penyimpangan dari syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan khusus dan dibawah pengawasan Instansi Kesehatan. (3) Instansi Kesehatan menyelenggarakan pengawasan terhadap kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 13 (1) Sarana penyediaan air untuk kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan yang pengadaannya dibantu oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah agar dimanfaatkan dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat. (2) Setiap bangunan jamban yang pengadaannya dibantu oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah maupun swadaya harus dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat. Pasal 14 Semua perusahaan/industri yang karena kegiatannya sehari-hari menghasilkan/mengeluarkan zat buangan tersebut agar diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan. Pasal 15 (1) Setiap kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang berhenti di jalan umum harus diparkir dengan rapi dan tertib. (2) B a g i p e m i l i k k e n d a r a a n b e r m o t o r , m o b i l a t a u y a n g s e j e n i s n y a d i h a r u s k a n menyediakan/membuat garasi untuk menempatkan kendaraannya. (3) Setiap pemilik /kusir yang menggunakan pedati/dokar agar menyediakan tempat penampungan kotoran hewan penariknya. Pasal 16 Izin yang telah cliberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal. 3 huruf d, dapat dicabut apabila syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh pemohon izin dilanggar. BAB IV KETENTUAN LARANGAN Pasal 17 Untuk menjaga kebersihan, dilarang : a. memasukkan/menempatkan atau membuang barang-barang yang membahayakan atau mengganggu lingkungan ke dalam kotak sampah; b. membuang sampah atau barang — barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a di jalanjalan umum, tempat-tempat umum, saluran umum, sungai dan halaman atau pekarangan orang lain; c. membuang/mengalirkan limbah industri atau perusahaan ke sungai dan saluran umum sebelum air limbah tersebut dinetralisir terlebih dahulu; d. mengangkut gamping, semen kering atau barang lain yang sejenis melalui jalan umum tidak dengan ditutup rapat; e. menampung kotoran yang hanyut di dalam air yang mengalir, mengadakan perubahan pada propil atau jalannya selokan pembungan air, tanpa ijin instansi yang berwenang; f. membuat atau menggali lobang dan sejenisnya pada tanah yang dapat menimbulkan bahaya longsor, gugur atau rusaknya tanah.
Pasal 18 Untuk menjaga keindahan, dilarang : a. meletakkan, menggantung dan menjemur barang-barang di atas jalan dan lapangan umum; b. mengambil dahan, ranting, dawn dan buah serta memanjat pohon yang ada di jalan clan tempat-tempat umum kecuali petugas; c. merusak jalan, taman-taman, lapangan dan pohon pelindung maupun mengambil pot-pot tanaman/bunga yang ada di jalan umum; d. mempergunakan jalan umum, lapangan-lapangan, taman-taman, tanggul-tanggul di tepi jalan atau sungai, saluran, selokan atau ruangan di bawah jembatan sebagai tempat tinggal; e. memberi makan kuda atau hewan yang lain di jalan-jalan umum kecuali di tempat yang telah ditentukan; f. menggembala hewan ditaman-taman, alun-alun atau lapangan olah raga serta di jalan — jalan umum; g. menggantungkan benda apapun di atas atau melintang jalan umum kecuali dengan ijin yang berwenang; h. mencuci kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di jalan-jalan umum; i. memasang, menempelkan barang-barang atau membuat coret-coret pada dinding, tembok bangunan atau tempat-tempat lain tanpa ijin yang berwenang; j. mandi atau melakukan perbuatan lain di tepi jalan umum yang dapat mengganggu kesopanan; k. bermain olah raga dan atau melakukan sesuatu pekerjaan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Pasal 19 (1) Dilarang berjualan barang-barang/jasa dalam jarak 1 (satu) km dari suatu pasar Daerah tidak dengan izin Bupati : a. di atas dan atau di sepanjang jalan umum; b. di halaman atau serambi yang terbuka, kecuali oleh pemilik/penghuni atau penyewa yang bersangkutan. (2) Dalam menjalankan usahanya pedagang dilarang : a. membuat kotor jalan umum maupun lingkungannya; b. menempatkan barang dagangan di atas jalan umum. Pasal 20 Dilarang menjual Bahan Bakar Minyak eceran atau sesuatu yang karena sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di tepi jalan yang padat arus lalu lintasnya atau di tempattempat ramai. Pasal 21 Dilarang menyulut, menyalakan atau menggunakan api didalam ruangan /bangunan yang digunakan untuk menyimpan atau mengolah bahan-bahan yang mudah terbakar.
Pasal 22 Untuk menjaga kesehatan lingkungan, dilarang : a. membakar sampah atau kotoran-kotoran lain di sembarang tempat kecuali di tempattempat tertentu; b. menguras atau mengambil kotoran jamban tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan ; c. memiliki, memelihara anjing, babi atau binatang lain yang dapat menimbulkan penyakit, mengeluarkan suara maupun bau busuk yang terus menerus sehingga mengganggu
d.
e. f. g.
tetangga dan kesehatan lingkungan; menjual makanan, minuman, barang-barang lain yang terlarang atau yang dapat membahayakan bagi kesehatan atau menjual makanan lainnya yang pada waktu berjangkit wabah penyakit, makanan dan minuman tersebut dinyatakan terlarang atas ketentuan Bupati dengan pertimbangan Instansi Kesehatan; menanam bangkai hewan atau binatang lain di sembarang tempat; menggali lagi bangkai hewan yang telah ditanam; setiap dokar/kereta kuda melewati jalan umum tanpa diberi kantong penahan kotoran. BAB V KETENTUAN PIDANA
Pasal 23 Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pasal 24 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. (2) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kebersihan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, clan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kebersihan; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kebersihan; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kebersihan; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, Berta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kebersihan; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seclang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kebersihan; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kebersihan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjangan mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Daerah Tingkat II Batang Nomor 11 Tahun 1983 tentang Kebersihan, Kesehatan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai betlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang . Disahkan di Batang pada tanggal 24 Pebruari 2005 BUPATI BATANG
BAMBANG BINTORO Diundangkan di Batang Pada tanggal 24 Pebruari 2005 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANG
SOETADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI. E No.: 3
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN I. PENJELASAN UMUM. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan indah di Kabupaten Batang, perlu adanya pengaturan mengenai kebersihan lingkungan di wilayah Kabupaten Batang yang antara lain adanya limbah dan atau sampah. Limbah padat atau sampah adalah semua buangan padat yang dihasilkan oleh aktivitas hidup manusia clan hewan yang dibuang karena sudah tidak berguna atau tidak dikehendaki. Penanganan limbah padat atau sampah sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan limbah padat (sampah) dilakukan untuk membuat lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Ancaman kesehatan dapat timbul disebabkan oleh digunakannya timbunan sampah, sebagai tempat berkembang-biaknya lalat, tikus serta akhirnya menularkan penyakit pada manusia. Di samping itu timbunan sampah secara estetika menampilkan pemandangan yang tidak menyenangkan, selain itu juga bau yang tidak sedap. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah keterlibatan masyarakat dalam arti ikut serta bertanggung jawab pasif maupun aktif, secara individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk mewujudkan kebersihan bagi diri sendiri dan lingkungan. Aspek pengaturan senantiasa diperlukan untuk menjamin suatu sistim dapat berjalan dengan baik dan lancar, demikian pula guna kelancaran penyelenggaraan kebersihan lingkungan, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan kebersihan lingkungan tersebut. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sanitasi lingkungan adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air dan udara. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Khususnya yang berada di perempatan jalan protokol Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan air yang memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku adalah persyaratan air minum sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MEN/KES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum yaitu meliputi persyaratan bakteriologis, radioaktif dan fisik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2005 NOMOR: 5 SERI. E NOMOR: 4
