BUPATI
BATANG
PERATURAN BUPATI
BATANG
N O M O R 70 T A H U N 2 0 1 5 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BUPATI Menimbang
:
a.
beihwa
BATANG
ESA
BATANG,
dalam
rangka
penyempumaan Pemerintah
efektifitas
kebijakan
Kabupaten
dan
Akuntansi
Batang
yang
sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 T a h u n 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka
perlu
disusun
Kebijakan
Akuntansi
Pemerintahan Kabupaten Batang; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana
maksud
menetapkan
dalam
Peraturan
huruf
Bupati
a,
perlu
tentang
tentang
Kebijakan
Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang,
Mengingat
:
1.
P a s a l 1 8 a y a t (6) U n d a n g - U n d a n g D a s a r
Negara
Republik Indonesia T a h u n 1945; 2.
Undang-Undang Pembentukan
Nomor 9 Tahun Daerah
Batang
(Lembaran
Tahun
1965
Nomor
Tingkat
Negara 52
1965 II
Republik
Tambahan
tentang
Kabupaten Indonesia Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3.
Undang-Undang Keuangan
Nomor 17 T a h u n 2003 tentang
Negara (Lembaran
1
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
Lembaran
2003
Negara
Nomor
Republik
47,
Tambahan
Indonesia
Nomor
1 Tahun 2004
tentang
4286); 4.
Undang-Undang
Nomor
Perbendeiharaan Republik
Negara
Indonesia
(Lembaran
Tahun
2004
Negara
Nomor
5,
T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
Undang-Undang
N o m o r 15 T a h u n 2 0 0 4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Keuangan
Negara (Lembaran
Indonesia
Tahun
Lembaran
2004
Negara
Negara
Nomor
Republik
Jawab
Republik
66,
Tambahan
Indonesia
Nomor
4400); 6.
Undang-Undang Perimbangan Pusat
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan
dan
Antara
Pemerintahan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 126,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
Republik
Indonesia Nomor 4438); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor tentang
Perubahan
Daerah
Tingkat
Batas II
21 Tahun
Wilayah
Daerah
Tingkat
Republik
II Batang
Indonesia
Kotamadya
Pekalongan,
Daerah Tingkat II Pekalongan
Kabupaten
dan
Kabupaten
(Lembaran
Tahun
1988
1988
Negara
Nomor
42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun
tentang Pengelolaan Keuangan Umum(Lembara Tahun Negara
2005
Negara
Nomor
Republik
sebagaimana
telah
Pemerintah
Nomor
2
Badan
2005
Layanan
Republik
Indonesia
48, Tambahan
Lembaran
Indonesia diubah 74
Nomor
dengan
Tahun
2012
4502)
Peraturan tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005
Badan
tentang
Layanan
Republik
Pengelolaan
Umum
Indonesia
Keuannagn
(Lembara
Tahun
2012
Negara
Nomor
171,
T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 9.
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
Republik
Indonesia
(Lembaran
Tahun
2014
Negara
Nomor
244,
T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana
telah beberapa
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Pemerintahan Republik
kali Atas
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah
Indonesia
(Lembaran
Tahun
2015
Negara Nomor
58,
T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r tentang
Pengelolaan
(Lembaran
Negara
2005 Nomor
58 Tahun
Keuangan
Republik
2005 Daerah
Indonesia
Tahun
140, T a m b a h a n Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor tentang
Pelaporan
8 Tahun
Keuangan
dan
2006 Kineija
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran
Tahun Negara
2006
Nomor
Republik
25,
Tambahan
Indonesia
Nomor
4614); 12. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r
41 Tahun
2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 89,
Tambahan
Lembaran
Indonesia Nomor 4741);
3
Negara
Nomor
Republik
13. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r tentang
Standar
(Lembaran
Akuntansi
Negara
2010 Nomor
71 Tahun
Republik
2010
Pemerintahan
Indonesia
Tahun
123, T a m b a h a n Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5165); 14. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r tentang Daerah
Pengelolaan (Lembaran
Tahun
2014
27 Tahun
Barang Negara
Nomor
Milik
2014
Negara/
Republik
Indonesia
92, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. P e r a t u r a n Tahun
Menteri
2006
Keuangan
Dalam
tentang
Daerah
Negeri
Pedoman
sebagaimana
Nomor
13
Pengelolaan telah
diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Daismi Negeri N o m o r
21 Tahun 2011
tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri N o m o r 13 T a h u n 2 0 0 6 tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r 6 4 t a h u n 2013
tentang
Penerapan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan Berbasis A k r u a l pada
Pemerintah
Daerah; 17. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r Tahun
2007 tentang Pokok-pokok
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
1
Pengelolaan Kabupaten
Batang T a h u n 2007 Nomor 1 Seri E Nomorl); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
AKUNTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN
4
KEBUAKAN BATANG.
BAB I KETENTUN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang m e m i m p i n pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.
Dewan Perwakilan Rakyat Dearah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang b e r k e d u d u k a n sebagai u n s u r penyelenggara P e m e r i n t a h a n Daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Batang.
4.
S a t u a n Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku p e n ^ u n a an^aran/pengguna barang.
5.
S a t u a n Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6.
U n i t Kerja a d a l a h bagian d a r i S K P D y a n g m e l a k s a n a k a n 1 (satu) atau beberapa program.
7.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah yang m e m p u n y a i tugas melaksanakan pengelolaan A P B D dan bertindak sebagai Bendahara U m u m Daerah.
8.
Bendahara U m u m Daerah yang selanjutnya disingkat B U D adalah P P K D yang bertindak d a l a m kapasitas sebagai bendahara u m u m daerah.
9.
Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran d a n pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.
10.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual m a u p u n yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.
11.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas a k u n t a n s i yang m e n u r u t ketentuan perundangu n d a n g a n waj ib m e n y a m p a i k a n laporan pertanggungj a w a b a n berupa laporan keuangan.
12.
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pen^vina anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menjnjsun laporan keuangan u n t u k digabungkan pada entitas pelaporan.
5
13. A n g g a r a n a d a l a h p e d o m a n t i n d a k a n y a n g a k a n d i l a k s a n a k a n pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, d a n pembiayaan yang d i u k u r dalam satuan rupiah, yamg disusun m e n u r u t klasifikasi t e r t e n t u secara sistematis u n t u k s a t u periode. 14. A n g g a r a n P e n d a p a t a n d a n Belanja D a e r a h y a n g s e l a n j u t n y a disingkat APBD adalah rencana keuangan t a h u n a n pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD. 15. Apropriasi a d a l a h emggaran y a n g d i s e t u j u i D P R D y a n g m e r u p a k a n mandat yang diberikan kepada Bupati u n t u k melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. 16. A r u s Kas adalah a r u s m a s u k d a n a r u s k e l u a r k a s d a n setara k a s pada Daerah. 17. Aset adalah s u m b e r daya e k o n o m i y a n g d i k u a s a i d a n / a t a u dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa m a s a lalu d a n dari m a n a manfaat e k o n o m i d a n / a t a u sosial di m a s a depan d i h a r a p k a n dapat diperoleh, baik oleh pemerintah m a u p u n masyarakat, serta dapat d i u k u r dalam satuan uang, termasuk sumber daya n o n k e u a n g a n yang diperlukan u n t u k penyediaan jasa bagi m a s y a r a k a t u m u m dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 18. Aset t a k b e r w u j u d a d a l a h aset n o n k e u a n g a n y a n g d a p a t d i i d e n t i l l k a s i d a n t i d a k m e m p u n y s d w u j u d fisik s e r t a d i m i l i k i untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan u n t u k tujuan lainnya termasuk h a k atas kekayaan intelektual. 19.
Aset tetap adalah aset berwujud yang m e m p u n y a i m a s a manfaat lebih d a r i 12 (dua belas) b u l a n u n t u k d i g u n a k a n d a l a m kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat u m u m .
20.
B a s i s akrual a d a l a h b a s i s a k u n t a n s i y a n g m e n g a k u i p e n g a r u h transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa m e m p e r h a t i k a n saat kas a t a u setara kas diterima a t a u dibayar.
21.
Basis kas adalah basis a k u n t a n s i yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima a t a u dibayar.
22.
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas U m u m Daerah y a n g mengurangi sisa anggaran lebih d a l a m periode t a h u n anggaran bersangkutan yang tidak a k a n diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
23.
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan u n t u k menampung kebutuhan yang m e m e r l u k a n dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu t a h u n anggaran.
24.
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang selisih a n t a r a aset d a n kewajiban pemerintah.
6
merupakan
25.
Investasi adalah aset yang d i m a k s u d k a n u n t u k memperoleh manfaat e k o n o m i k seperti bunga, dividen, d a n royalti, a t a u manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
26.
Kas adalah u a n g t u n a i d a n saldo s i m p a n a n d i b a n k y a n g setiap saat dapat digunakan i m t u k membiayai kegiatan pemerintahan.
27.
Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh B U D u n t u k m e n a m p u n g seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
28.
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, a t u r a n - a t u r a n , d a n p r a k t i k - p r a k t i k spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
29.
Kemitraan adalah perjanjian antara d u a pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikanbersama dengan menggunakan aset dan a t a u h a k usaha yang dimiliki.
30.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
31.
Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai s a t u entitas tunggal.
32.
M a t a uang asing adalah m a t a u a n g selain m a t a u a n g entitas.
pelaporan
33,
Mata uang pelaporan adalah m a t a uang rupiah yang dalam menyajikan laporan keuangan,
digunakan
34,
Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji s u a t u informasi a k a n m e m p e n g a r u h i k e p u t u s a n a t a u penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergsmtung pada h a k i k a t a t a u b e s a m y a pos a t a u kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di m a n a k e k u r a n g a n a t a u salah saji terjadi.
35,
Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan u n t u k melakukan transaksi wajar.
36,
P e m b i a y a a n [financing adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang a k a n diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutanmaupun tahuntahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran p e m e r i n t a h t e r u t a m a d i m a k s u d k a n u n t u k m e n u t u p defisit a t a u memanfaatkan surplus anggaran.
7
37.
Pendapatan adalah semua penerimaan Kas U m u m Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
38.
Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan p e n u r u n a n kapasitas d a n m a n f a a t dari s u a t u aset.
39.
Persediaan adalah aset lancar dalam b e n t u k barang atau perlengkapan yang dimaksudkan u n t u k m e n d u k u n g kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang d i m a k s u d k a n u n t u k dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
40.
Rekening Kas U m u m Daerah yang selanjutnya disingkat R K U D adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati u n t u k m e n a m p u n g seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
41.
Selisih k u r s adalah selisih yang timbul karena penjabaran u a n g asing ke r u p i a h pada k u r s yang berbeda,
42.
Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang s i a p d i j a b a r k a n m e n j a d i k a s s e r t a b e b a s d a r i risiko p e r u b a h a n nilaiyang signifikan,
43.
Sisa lebih pembiayaan a n ^ a r a n yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan d a n pengeluaran A P B D selama s a t u periode pelaporan.
44.
Sisa k u r a n g pembiayaan a n ^ a r a n yang selanjutnya disebut SiKPA adalah selisih k u r a n g antara realisasi penerimaan d a n pengeluaran A P B D selama satu periode pelaporan.
45.
Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara dan belanja selama satu periode pelaporan.
46.
Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
dengan
mata
pendapatan
B A B II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 M a k s u d P e r a t u r a n B u p a t i i n i adalah sebagai p e d o m a n bagi S K P D d a n SKPKD dalam pelaksanaan kebijakan gikuntansi Pemerintahan Daerah. Pasal 3 Tujuan Peraturan Bupati ini adalah u n t u k mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka penjaisunan laporan pertanggungawaban pelaksanaan APBD.
8
BAB III RUANG LINGKUP (1)
(2)
Pasal 4 Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang terdiri dari : a. P e n d a h u l u a n ; b. L a p o r a n R e a l i s a s i A n g g a r a n ; c. L a p o r a n P e r u b a h a n S a l d o A n g g a r a n L e b i h ( S A L ) d a n L a p o r a n Perubahan Ekuitas; d. Neraca; e. L a p o r a n O p e r a s i o n a l ; f. L a p o r a n A r u s K a s ; g . P e n y a j i a n K e m b a l i (Restatement)^era.ca.; d a n h. C a t a t a n Atas Laporan K e u a n g a n (CaLK). Kebijakan Akuntansi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang m e r u p a k a n bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 5 Kebijakan Akuntansi i n i dilaksanakaxi u n t u k laporan keuangan bulan September T a h u n 2 0 1 5 .
mulai
Pasal 6 Pada saat Peraturan B u p a t i i n im u l a i berlaku, Peraturan B u p a t i Batang Nomor 7 6 T a h u n 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2 0 1 3 N o m o r 76) dicabut d a n d i n y a t a k a n tidak berlaku. Pasal 7 P e r a t u r a n B u p a t i i n im u l a i b e r l a k u pada tanggal d i u n d a n g k a n . Agar setiap orang mengetahuinya, m e m e r i n t a h k a n Peraturan Bupati i n idengan penempatannya dalam Kabupaten Batang.
pengundangan Berita Daerah
Ditetapkan d i Batang p a d a t a n g g a l 14 I V Desember ^ e & e M \ & t K2015 >2015 BUPATI
W O K
BATANG, ttd
RIYO
SUDIBYO
Diundangkan d i Batang 2015 p a d a t a n g g a l 14 IH Desember Oi^SJ^l&^lS SSEKRETARIS E K R E T A R I S DDAERAH A f i i i ^ A HKABUPATEN K A B y P A T E N BATANG, BATANG,
ttd NASIKHIW NASIKHIN B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N B A T A N G T A H U N 2 0 1 5 N O M O R 70 ^-O
9
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP 19650803 199210 1 001
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG N O M O R 70 Jo T A H U N 2 0 1 5 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN A.
BATANG
Kebijakan Akuntansi 1. P e n d a h u l u a n
2.
a.
Maksud Dan Tujuan 1) K e b i j a k a n A k u n t a n s i d i s u s u n s e b a g a i t i n d a k l a n j u t d a r i ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar A k u n t a n s i Pemerintahan, Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 239 Peraturan M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r 13 T a h u n 2 0 0 6 t e n t a n g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 T a h u n 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Akuntansi ini dimaksudkan sebagai dasar u n t u k pengakuan, p e n g u k u r a n d a n pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, beban d a n pembiayaan d a l a m laporan keuangan bagi s e l u r u h unsur penyelen^ara Pemerintahan daerah, dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. 2) T u j u a n K e b i j a k a n A k u n t a n s i a d a l a h m e m b e r i k a n p e d o m a n dalam pengembangan sistem akuntansi serta penyusunan d a n penyajian laporain k e u a n g a n P e m e r i n t a h D a e r a h d a l a m rangka pertan^ungjawaban atas pelaksanaan APBD.
b.
Ruang Lingkup U n t u k mencapai tujuan tersebut, kebijakan a k u n t a n s i ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi: a. P e n d a h u l u a n b. P e n g e r t i a n U m u m c. D a s a r H u k u m P e l a p o r a n K e u a n g a n ; d. P e n g g u n a D a n K e b u t u h a n I n f o r m a s i ; e. E n t i t a s P e l a p o r a n A k u n t a n s i D a n E n t i t a s K e u a n g a n ; f. P e r a n a n D a n T u j u a n P e l a p o r a n K e u a n g a n ; g. K o m p o n e n L a p o r a n K e u a n g a n ; h. A s u m s i Dasar; i. K a r a k t e r i s t i k K u a l i t a t i f L a p o r a n K e u a n g a n ; j . Prinsip Akuntansi D a n Pelaporan Keuangan; k. Kendala I n f o r m a s i Y a n g Relevan D a n Andal; I. U n s u r / E l e m e n L a p o r a n K e u a n g a n ; m . Periode Pelaporan.
Pengertian U m u m Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan a k u n t a n s i dengan pengertian sebagai berikut: a. A n ^ a r a n a d a l a h p e d o m a n tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, d a n pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun m e n u r u t klasifikasi tertentu secara sistematis u n t u k satu periode.
1
b.
Anggaran Pendapatan d a n Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang disetujui oleh D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah.
c.
Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan u n t u k kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode a k u n t a n s i .
d.
Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan u n t u k perolehan d a n pelepasan aset tetap d a n aset n o n k e u a n g a n lainnya.
e.
Aktivitas pembiayaan (pendanaan) adalah aktivitas penerimaan kas ysmg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam j u m l a h dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang Pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit a t a u p e n g g u n a a n s u r p l u s anggaran.
f.
Aktivitas nonanggaran (transitoris) adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, d a n pembiayaan Pemerintah Daerah.
g.
Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan kas pada Bendahara U m u m Daerah.
h.
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa m a s a lalu d a n dari m a n a m a n f a a t e k o n o m i d a n d a n / a t a u sosial di m a s a depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah m a u p u n masyarakat, serta dapat d i u k u r dalam satuan uang, termasuk sumber daya n o n keuangan yang diperlukan u n t u k penyediaan jasa bagi masyarakat u m u m d a n sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
i.
Aset t a k berwujud adalah aset n o n keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak m e m p u n y a i w u j u d fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan u n t u k tujuan lainnya termasuk h a k atas kekayaan intelektual.
j.
Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama m a s a manfaat aset tersebut.
k,
Aset keuangan adalah kas dan setara kas serta aset yang a k a n diterima dalam bentuk kas yang j u m l a h n y a pasti atau dapat ditentukan.
1.
Aset Tetap adalah aset berwujud yang m e m p u n y a i masa m a n f a a t lebih d a r i 12 (dua belas) b u l a n u n t u k d i g u n a k a n , a t a u dimaksudkan u n t u k digunakan, dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat u m u m .
setara
m . Azas Bruto adalah s u a t u prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak
2
m e m p e r k e n a n k a n pencatatan pengeluaran setelah d i l a k u k a n kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. n.
Basis A k r u a l adalah basis a k u n t a n s i yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat h a k dan/atau kewajiban timbul,
o.
Basis Kas adalah basis a k u n t a n s i yang mengakui pengaruh transaksi d a n f)eristiwa lainnya pada saat kas a t a u setara kas diterima a t a u dibayar.
p.
Bantuan Keuangan adalah beban Pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
q.
B a n t u a n Sosial adalah transfer u a n g atau barang diberikan kepada masyarakat guna melindungi k e m u n g k i n a n t e r j a d i n y a risiko s o s i a l .
r.
B e l a n j a a d a l a h s e m u a p>engeluaran d a r i R e k e n i n g K a s U m u m Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih d a l a m periode t a h u n anggaran bersangkutan yang tidak a k a n diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah daerah.
s.
Beban adalah p e n u r u n a n manfaat ekonomi atau potensi jasa d a l a m periode pelaporan yang m e n u r u n k a n ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran a t a u k o n s u m s i aset a t a u t i m b u i n y a kewajiban.
t.
Beban Hibah adalah beban Pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah lainnya, perusahaan daerah, m a s y a r a k a t d a n organisasi k e m a s y a r a k a t a n , bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
u.
Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai s u a t u aset tetap yeing d a p a t d i s u s u t k a n (depreciable assets) selama m a s a manfaat aset yang bersangkutan.
V.
Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban u n t u k mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
w.
Dana Cadangan adalaih dana yang disisihkan untuk m e n a m p u n g k e b u t u h a n yang m e m e r l u k a n dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu t a h u n anggaran.
X.
Entitas A k u n t a n s i adsdah unit Pemerintahan pengguna an^aran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan u n t u k digabungkan pada entitas pelaporan,
y.
Entitas pelaporem adalah u n i t Pemerintahan y a n g terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang
yang dari
3
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. z.
Investasi adalah aset yang d i m a k s u d k a n u n t u k memperoleh manfaat e k o n o m i seperti bunga, dividen, d a n royalti, a t a u manfaat sosial sehingga dapat m e n i n g k a t k a n k e m a m p u a n Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
aa.
Kas adalah u a n g t u n a i d a n saldo s i m p a n a n di b a n k y a n g setiap saat dapat digunakan u n t u k membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
bb.
Kas U m u m Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati u n t u k m e n a m p u n g seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah daerah,
CO.
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, a t u r a n - a t u r a n , d a n p r a k t i k - p r a k t i k spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
dd. Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa m a s a lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah, ee.
Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikann informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu.
ff.
Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji s u a t u informasi a k a n m e m p e n g a r u h i k e p u t u s a n a t a u penilaian p e n ^ u n a yang dibuat atas dasar laporan keuangan,
gg.
Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
mencatat
hh. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan ii. Metode Langsung adalah metode penyajian usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.arus kas dimana pengelompokan u t a m a penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan. jj.
Metode tidak Langsung adalah metode penyajian laporan arus k a s d i m a n a s u r p l u s a t a u defisit disesuaikan d e n g a n t r a n s a k s i transaksi operasional n o n kas, penangguhan atau pengakuan penerimaan kas a t a u pembayaran yang lalu/yang a k a n datang, serta u n s u r penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
kk. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset a t a u penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk m e l a k u k a n transaksi wajar.
4
11.
P e m b i a y a a n {financing) a d a l a h s e t i a p p e n e r i m a a n y a n g p e r l u dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang a k a n diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupxin tahun-tahun an^siran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit a t a u m e m a n f a a t k a n s u r p l u s anggaran.
mm.Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai p e n a m b a h ekuitas d a l a m periode t a h u n anggaran yang b e r s a n g k u t a n d a n tidak p e r l u d i b a y a r k e m b a l i . nn, Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening K a s U m u m Daerah yang m e n a m b a h Saldo Anggaran Lebih dalam periode t a h u n anggaran yang bersangkutan yang menjadi h a k P e m e r i n t a h d a e r a h , d a n tidak p e r l u d i b a y a r k e m b a l i o l e h Pemerintah daerah. oo.
Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa dari Pemerintah lainnya, perusahaan n e g a r a /d a e r a h , masyarakat d a n organisasi k e m a s y a r a k a t a n , b e r s i f a t tidak w a j i b d a n tidak m e n g i k a t s e r t a tidak s e c a r a t e r u s - m e n e r u s .
pp.
Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau h a k u n t u k menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
qq.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai s u a t u aset tetap y a n g dapat d i s u s u t k a n (depreciable assets) selama m a s a manfaat aset yang bersangkutan.
rr.
Persediaan adalah aset lancar dalam b e n t u k barang a t a u perlengkapan yang dimaksudkan u n t u k m e n d u k u n g kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan u n t u k dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
ss.
Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada s u a t u rencana d a n rancangan alat, barang, proses, sistem, a t a u jasa y a n g sifatnya b a r u a t a u mengalami perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya penggunaan atau pemanfaatan.
tt.
Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa a t a u beban luar biasa yang terjadi karena kejadian a t a u transaksi yang b u k a n m e r u p a k a n o p e r a s i b i a s a , tidak d i h a r a p k a n s e r i n g a t a u r u t i n terjadi, d a n berada d i l u a r kendali a t a u pengaruh entitas bersangkutan.
uu. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. w.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati u n t u k
5
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. WW. Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. XX. yy.
Z2.
Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Surplus /Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pandapatan-LO d a n beban selama s a t u periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan n o n operasional d a n pos l u a r biasa.
aaa. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA d a n belanja selama s a t u periode pelaporan. bbb.Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang a n t a r a realisasi Pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan d a n pengeluaran pembiayaan d a l a m A P B D selama s a t u periode pelaporan. ccc. S a l d o A n g g a r a n L e b i h (SAL) a d a l a h a k u m u l a s i s a l d o y a n g berasal dari SiLPA/SiKPA t a h u n - t a h u n anggaran sebelumnya dan t a h u n berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. ddd.Subsidi adalah beban Pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentuyang bertujuan u n t u k m e m b a n t u biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. eee. T r a n s f e r a d a l a h p e n e r i m a a n / p e n g e l u a r e m u a n g d a r i s u a t u entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, t e r m a s u k d a n a perimbangan d a n d a n a bagi hasil. fff.
U n t u n g / R u g i Penjualan Aset m e r u p a k a n selisih antara nilai b u k u aset d e n g a n h a r g a j u a l aset.
4, D a s a r H u k u m Pelaporan K e u a n g a n Dasar h u k u m pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah: a . P a s a l 1 8 a y a t (6) U n d a n g - U n d a n g D a s a r N e g a r a R e p u b l i k Indonesia T a h u n 1945; b. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 9 T a h u n 1 9 6 5 t e n t a n g P e m b e n t u k a n Daerah Tingkat II Daerah; c. U n d a n g - U n d a n g Negara;
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan
d. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 T a h u n 2 0 0 4 tentang Perbendaharaan Negara;
6
e. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 5 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g P e m e r i k s a a n Pengelolaan d a n Tanggung Jawab Keuangan Negara; f.
Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
g. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 3 2 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g P e m e r i n t a h a n Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2 0 0 8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2004 tentang Pemerintahan Daerah; h. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, tereikhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah; i.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 T a h u n 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah T i n g k a t 11 B a t a n g ;
j.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 T a h u n 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuannagn B a d a n Laygman Umum;
k, Peraturan Pemerintah N o m o r Pengelolaan Keuangan Daerah; I.
58
Tahun
2005
tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 6 T a h u n 2006 tentang Penglolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 T a h u n 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Pelaporan
n, Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 T a h i m 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; o. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 7 1 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g Akuntansi Pemerintahan;
Standar
p, P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r 13 T a h u n 2 0 0 6 t e n t a n g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 T a h u n 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r 13 T a h u n 2 0 0 6 t e n t a n g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7
q. P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m N e g e r i N o m o r 1 7 T a h u n 2 0 0 7 t e n t a n g Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; r. P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m N e g e r i N o m o r 6 1 T a h u n 2 0 0 7 t e n t a n g Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan U m u m Daerah; s. P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m N e g e r i N o m o r 3 2 T a h u n 2 0 1 1 t e n t a n g Pedoman Pemberian Hibah D a n B a n t u a n Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah di u b a h dengan Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 39 T a h u n 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 T a h u n 2 0 1 1 tentang Pedoman Pemberian H i b a h D a n B a n t u a n Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; t.
Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 64 T a h u n 2013 tentang Penerapan Standar A k u n t a n s i Pemerintahan Berbasis A k r u a l Pada Pemerintah Daerah;
u. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. P e n g g u n a D a n K e b u t u h a n
2007
Informasi
a. P e n ^ ^ n a L a p o r a n K e u a n g a n P e n ^ u n a Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah : 1) M a s y a r a k a t ; 2) P a r a w a k i l r a k y a t , l e m b a g a p e n g a w a s , d a n lembaga pemeriksa; 3) P i h a k y a n g m e m b e r i a t a u b e r p e r a n d a l a m p r o s e s d o n a s i , investasi; dan 4) P e m e r i n t a h y a n g l e b i h t i n g g i ( P e m e r i n t a h p r o v i n s i d a n Pemerintah pusat). b. K e b u t u h a n I n f o r m a s i Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan u m u m , yaitu u n t u k memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. 6, E n t i t a s K e u a n g a n A k u n t a n s i D a n E n t i t a s Pelaporan a. E n t i t a s A k u n t a n s i a d a l a h unit Pemerintahan pengguna an^aran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan u n t u k digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD b. E n t i t a s p e l a p o r a n a d a l a h u n i t P e m e r i n t a h a n y a n g t e r d i r i d a r i satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pertan^ungjawaban berupa laporan keuangan. Yang termasuk ke dalam entitas pelaporan adalah DPPKAD (selaku SKPKD). c. U n i t K e r j a S K P D w a j i b m e n y e l e n g g a r a k a n akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sebagaimana entitas akuntansi yang menjadi tanggungjawabnya. d. P e n g g u n a
Anggaran/Pen^una
Barang selaku entitas akuntansi
8
wajib menyelen^arakan kompilasi atas akuntansi penyusunan laporan keuangan di lingkungan SKPD.
dan
e. D a l a m p e n e t a p a n e n t i t a s p e l a p o r a n , p e r l u d i p e r t i m b a n g k a n syarat pengelolaan, pengendalian, d a n penguasaan s u a t u entitas pelaporan terhadap aset, y u r i s d i k s i , tugas d a n m i s i t e r t e n t u , dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. f.
Entitas akuntansi menyampaikan laporan keuangan kepada B u p a t i m e l a l u i P P K D 1 (satu) b u l a n setelah b e r a k h i m y a t a h u n an^aran.
7. P e r a n a n D a n T u j u a n P e l a p o r a n
Keuangan
a. P e r a n a n L a p o r s m K e u a n g a n 1) L a p o r a n k e u a n g a n Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama s a t u periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk m e m b a n d i n g k a n realisasi pendapatan d a n belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas d a n efisiensi P e m e r i n t a h Daerah, d a n membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 2) P e m e r i n t a h D a e r a h d a n s e l u r u h S a t u a n K e r j a P e r a n g k a t Daerah Daerah mempunyai kewajiban u n t u k melaporkan upaya-upaya yang telah d i l a k u k a n serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis d a n terstruktur p a d a s u a t u p e r i o d e p>elaporaji u n t u k k e p e n t i n g a n : a) A k u n t a b i l i t a s Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b)
Manajemen Membantu para penguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam proses pelaporan sehingga m e m u d a h k a n fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, d a n ekuitas P e m e r i n t a h D a e r a h u n t u k kepentingan masyarakat.
c)
Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertan^ungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
9
d ) K e s e i m b a n g a n A n t a r g e n e r a s i (Intergenerational Equity) Membantu para penguna laporan vmtuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup u n t u k membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan d a n a p a k a h generasi yang a k a n datang diasumsikan akan ikut m e n a n ^ u n g beban pengeluaran tersebut. b. T u j u a n P e l a p o r a n 1) P e l a p o r a n k e u a n g a n P e m e r i n t a h D a e r a h menyajikan informasi yang bermanfaat bagi laporan dalam menilai akuntabilitas keputusan, baik k e p u t u s a n ekonomi, sosial dengan :
disusun imtuk para p e n g u n a d a n membuat m a u p u n politik
2)
Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan u n t u k membiayai s e l u r u h pengeluaran.
3)
Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan d a n peraturan perundangundangan.
4)
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
5)
Menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.
6)
Menyediakan informasi mengenai kondisi Pemerintah daerah berkaitan penerimaan, baik jangka pendek m termasuk yang berasal dari p u n g u t a n
7)
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah daerah mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan y a n g d i l a k u k a n selama periode pelaporan.
8)
U n t u k m e m e n u h i tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan p e n ^ u n a a n sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, e k u i t a s d a n a r u s k a s P e m e r i n t a h daerah.
posisi keuangan d a n dengan sumber-sumber a u p u n jangka panjang pajak dan pinjaman.
8. K o m p o n e n L a p o r a n K e u a n g a n a. L a p o r a n K e u a n g a n P e m e r i n t a h D a e r a h terdiri a t a s : 1) L a p o r a n R e a l i s a s i A n g g a r a n ( L R A ) ; 2) L a p o r a n P e r u b a h a n S a l d o A n ^ a r a n L e b i h (SAL); 3) N e r a c a ; 4) L a p o r a n O p e r a s i o n a l (LO); 5) L a p o r a n A r u s K a s ( L A K ) ; 6) L a p o r a n P e r u b a h a n E k u i t a s (LPE); d a n 7) C a t a t a n a t a s L a p o r a n K e u a n g a n ( C a L K ) . 10
b. S e l a i n l a p o r a n k e u a n g a n p o k o k seperti d i s e b u t d i a t a s , e n t i t a s pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-imdangan. 9. A s u m s i Dasar Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai s u a t u kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan a k u n t a n s i dapat diterapkan, yang terdiri atas : a. A s u m s i kemandirian entitas; b. A s u m s i kesinambungan entitas; dan c. Asiomsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurem^ntj a. A s u m s i K e m a n d i r i a n E n t i t a s A s u m s i k e m a n d i r i a n entitas, yang berarti b a h w a P P K D sebagai entitas pelaporan d a n entitas e k u n t a n s i dianggap sebagai unit yang mandiri yang mempunyai kewajiban u n t u k menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit Pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya a s u m s i i n iadalah adanya kewenangan entitas u n t u k m e n y u s u n anggaran d a n melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset d a n sumber daya d i luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan a t a u k e r u s a k a n aset d a m sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan k e p u t u s a n entitas, serta terlaksana tidaknya program d a n kegiatan yang telah ditetapkan. b. A s u m s i K e s i n a m b u n g a n E n t i t a s Laporan keuangan Pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud u n t u k melakukan likuidasi. c. A s u m s i K e t e r u k u r a n d a l a m S a t u a n U a n g Laporan k e u a n g a n P e m e r i n t a h daerah h a r u s m e n y a j i k a n setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar m e m u n g k i n k a n dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 10. K a r a k t e r i s t i k K u a l i t a t i fL a p o r a n K e u a n g a n Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat m e m e n u h i tujuannya. Keempat karakteristik berikut i n i m e r u p a k a n prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah dapat m e m e n u h i kualitas yang dikehendaki: a. Relevan; b. A n d a l ; c. D a p a t d i b a n d i n g k a n ; d a n d. D a p a t dipsihami. a.
Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan m e m b a n t u mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu
11
atau masa kini, d a n memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka d i masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan h a r u s : 1) M e m i l i k i m a n f a a t u m p a n b a l i k {feedback value), a r t i n y a b a h w a laporan keuangan Pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan a t a u mengkoreksi ekspetasinya di m a s a lalu. 2 ) M e m i l i k i m a n f a a t p r e d i k t i f {predictive value)^ a r t i n y a b a h w a laporan keuangan harus memuat informasi dapat membantu penguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 3) T e p a t w a k t u , a r t i n y a b a h w a l a p o r a n k e u a n g a n P e m e r i n t a h Daerah h a r u s disajikan tepat w a k t u sehingga dapat berpengaruh d a n berguna dalam pengambilan k e p u t u s a n bagi pengguna laporan 4) L e n g k a p , artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan selengkap m u n g k i n , yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap b u t i r informasi u t a m a yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan d a l a m penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang m e n y e s a t k a n d a n kesalahan material, m e n y a j i k a n setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi m u n g k i n relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan m a k a penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 1) P e n y a j i a n J u j u r , a r t i n y a b a h w a l a p o r a n k e u a n g a n P e m e r i n t a h daerah harus memuat informasi yang m e n g a m b a r k a n dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan u n t u k disajikan. 2) D a p a t d i v e r i f i k a s i {verifmbility), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah daerah harus memuat informasi yang disajikan dalam laporan keuangsin dapat diuji, dan apabila pengujian d i l a k u k a n lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap m e n u n j u k k a n s i m p u l a n yang tidak berbeda jauh. 3) N e t r a l i t a s , a r t i n y a b a h w a l a p o r a n k e u a n g a n Pemerintah Daerah harus memuat informasi diarahkan pada kebutuhan u m u m dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah daerah a k a n lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan Pemerintah daerah periode sebelumnya a t a u laporan keuangan Pemerintah daerah lain. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan ekstemal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila s u a t u Pemerintah Daerah
12
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara e k s t e m a l dapat d i l a k u k a n bila Pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama, Apabila Pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan a k u n t a n s i yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut d i u n g k a p k a n pada periode terjadinya perubahan. d.
Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas p e m a h a m a n para pengguna. Untuk itu, penguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah daerah, serta adanya k e m a u a n pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
11, Prinsip A k u n t a n s i D a n Pelaporan Keuangan Prinsip a k u n t a n s i d a n pelaporan k e u a n g a n d i m a k s u d k a n sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam m e m a h a m i laporan keuangan yang disajikan. Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah: a. B a s i s a k u n t a n s i ; b. P r i n s i p n i l a i h i s t o r i s / p e r o l e h a n ; c. P r i n s i p r e a l i s a s i ; d. P r i n s i p s u b s t a n s i m e n g u n ^ u l i b e n t u k f o r m a l ; e. P r i n s i p p e r i o d i s i t a s ; f. P r i n s i p k o n s i s t e n s i ; g. P r i n s i p p e n g u n g k a p a n l e n g k a p ; d a n h. Prinsip penyajian wajar. a. B a s i s A k u n t a n s i 1) B a s i s a k u n t a n s i y a n g d i g u n a k a n d a l a m l a p o r a n k e u a n g a n Pemerintah Daerah adalah basis akrual, u n t u k pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, k e w a j i b a n d a n ekuitas. 2) B a s i s a k r u a l u n t u k L O b e r a r t i b a h w a p e n d a p a t a n d i a k u i p a d a saat h a k u n t u k memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas U m u m Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan p e n u r u n a n nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas U m u m Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti b a n t u a n p i h a k luar/asing d a l a m b e n t u k jasa disajikan pula pada LO. 3) D a l a m h a l a n g g a r a n d i s u s u n d i l a k s a n a k a n b e r d a s a r k a n b a s i s kas, m a k a LRA d i s u s u n berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Kas U m u m Daerah atau entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas U m u m Daerah. N a m u n demikian bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, m a k a LRA disusun berdasarkan basis akrual.
13
4) B a s i s a k r u a l u n t u k N e r a c a b e r a r t i b a h w a aset, k e w a j i b a n , d a n ekuitas d i a k u i d a n dicatat pada saat terjadinya transaksi, a t a u pada saat kejadian a t a u kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, b u k a n pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. b. P r i n s i p N i l a i P e r o l e h a n / H i s t o r i s ( H i s t o r i c a l C o s t ) 1) A s e t d i c a t a t s e b e s a r j u m l a h k a s y a n g d i b a y a r a t a u s e b e s a r nilai wajar dari i m b a l a n (consideration) i m t u k memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah k a s yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban d i masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah daerah. 2) P e n g g u n a a n n i l a i p e r o l e h a n l e b i h d a p a t d i a n d a l k a n d a r i p a d a nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif d a n dapat diverifikasi. c. P r i n s i p R e a l i s a s i ( R e a l i z a t i o n P r i n c i p l e ) 1) K e t e r s e d i a a n p e n d a p a t a n d a e r a h y a n g t e l a h d i o t o r i s a s i k a n melalui A P B D selama s u a t u t a h u n anggsiran a k a n d i g u n a k a n u n t u k membiayai belanja daerah d a l a m periode tahun anggaran dimaksud. 2 ) P r i n s i p l a y a k t e m u b i a y a - p e n d a p a t a n (matching-cost against rexfenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah daerah sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta. d. P r i n s i p S u b s t a n s i M e n g u n ^ u l i B e n t u k F o r m a l (Substance O v e r Form) Informasi akuntansi dimaksud u n t u k menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, m a k a transaksi a t a u peristiwa lain tersebut h a r u s dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi d a n realitas ekonomi, d a n b u k a n h a n y a aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, m a k a hal tersebut h a r u s diungkapkan dengan jelas d a l a m Catatan atas Laporan Keuangan. e. P r i n s i p P e r i o d i s i t a s ( P e r i o d i c i t y ) 1) K e g i a t a n a k u n t a n s i d a n p e l a p o r a n k e u a n g a n e n t i t a s p e l a p o r a n perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat d i u k u r d a n posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. 2) P e r i o d e u t a m a u n t u k p e l a p o r a n k e u a n g a n y a n g d i g u n a k a n adalah t a h u n a n , sedangkan periode semesteran, triwulan d a n bulanan u n t u k memastikan berjalannya proses akuntansi. 3) L a p o r a n b u l a n a n m e r u p a k a n l a p o r a n m e n g e n a i realisasi pendapatan dan belanja selama satu bulan yang dilaporkan paling lambat tanggal sepuluh b u l a n berikutnya.
14
4) L a p o r a n t r i w u l a n a n m e r u p a k a n l a p o r a n m e n g e n a i r e a l i s a s i pendapatan d a n belanja sampai dengan triwulan berkenaan yang dilaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) b u l a n berikutnya. 5) L a p o r a n s e m e s t e r a n m e r u p a k a n l a p o r a n m e n g e n a i r e a l i s a s i pendapatan dan belanja selama e n a m b u l a n dan prognosis penerimaan dan pengeluaran enam bulan berikutnya yang dilaporkan paling lambat t a n ^ a l 10 (sepuluh) b u l a n J u l i t a h u n berkenaan. 6) L a p o r a n t a h u n a n S K P K D m e l i p u t i L a p o r a n R e a l i s a s i A n g g a r a n selama satu tahim, Laporan Perubahan Saldo A n ^ a r a n Lebih ( L a p o r a n P e r u b a h a n SAL), N e r a c a , Lapjoran O p e r a s i o n a l (LO), L a p o r a n A r u s K a s (LAK), L a p o r a n P e r u b a h a n E k u i t a s (LPE), d a n Catatan atas Laporan Keuangan. 7) L a p o r a n t a h u n a n S K P D m e l i p u t i L a p o r a n R e a l i s a s i A n g g a r a n s e l a m a s a t u t a h i m , Neraca, L a p o r a n O p e r a s i o n a l (LO), L a p o r a n Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 8) K e t e n t u a n l e b i h l a n j u t m e n g e n a i teknis pelaporan dan penyampaiannya diatur dengan S u r a t E d a r a n Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala S a t u a n Kerja Pengelola Keuangan Daerah. f. K o n s i s t e n s i ( C o n s i s t e n c y ) 1) P e r l a k u a n a k u n t a n s i y a n g s a m a h a r u s diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal), H a l i n i tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode a k u n t a n s iyang lain, 2) M e t o d e a k u n t a n s i y a n g d i p a k a i d a p a t d i u b a h d e n g a n s y a r a t bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama atau u n t u k menaati ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus disajikan dan/atau diungkapkan dalam Laporan Keuangan. 3) P e r u b a h a n metode akuntansi tidak mensyaratkan d i l a k u k a n n y a penyajian kembali laporan k e u a n g a n periode yang lalu tetapi perubahan yang berpengaruh terhadap nilai aset, kewajiban, d a n e k u i t a s d i s a j i k a n p a d a Neraca pada t a h u n terjadinya p e r u b a h a n d a n d i u n g k a p k a n secara c u k u p d a l a m Catatan atas Laporan Keuangan. g. P r i n s i p P e n g u n g k a p a n L e n g k a p ( F u l l D i s c l o s u r e P r i n c i p l e ) ) Laporan k e u a n g a n Pemerintah daerah m e n y a j i k a n secara lengkap informasi yang d i b u t u h k a n oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan p a d a l e m b a r m u k a ( o n t h e face) l a p o r a n k e u a n g a n a t a u C a t a t a n atas Laporan Keuangan.
15
h. Prinsip Penyajian W a j a r (Fair Presentation Principle) 1) L a p o r a n k e u a n g a n P e m e r i n t a h d a e r a h m e n y a j i k a n d e n g a n wajar Laporan Realisasi A n ^ a r a n , Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan O p e r a s i o n a l (LO), L a p o r a n A r u s K a s (LAK), L a p o r a n P e r u b a h a n E k u i t a s (LPE), d a n C a t a t a n atas L a p o r a n K e u a n g a n . 2) F a k t o r p e r t i m b a n g a n s e h a t b a g i p e n y u s u n l a p o r a n k e u a n g a n Pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti i t u d i a k u i dengan mengungkapksm h a k i k a t serta tingkatannya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung u n s u r kehati-hatian pada saat m e l a k u k a n prakiraan dalam kondisi ketidakpastian s e h i n ^ a aset a t a u pendapatan tidak dinyatakan terlalu t i n ^ dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. N a m u n demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan adanya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset a t a u pendapatan yang terlampau rendah, a t a u sengaja mencatat kewajiban a t a u belanja yang t e r l a m p a u tinggi, sehingga laporan k e u a n g a n menjadi tidak netral dan tidak andal. 12. Kendala Informasi A k u n t a n s i Y a n g Relevan D a n A n d a l Kendsda i n f o r m a s i a k u n t a n s i d a n laporan k e u a n g a n adalah setiap k e a d a a n y a n g tidsik m e m u n g k i n k a n t e r w u j u d n y a k o n d i s i y a n g ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah daerah yang relevan d a n andal akibat keterbatasan atau alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang m e n i m b u l k a n kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah, yaitu: a. M a t e r i a l i t a s ; b. P e r t i m b a n g a n b i a y a d a n m a n f a a t ; d a n c. K e s e i m b a n g a n a n t a r k a r a k t e r i s t i k k u a l i t a t i f . a. M a t e r i a l i t a s Laporan keuangan Pemerintah daerah w a l a u p u n idealnya m e m u a t segala informasi, tetapi d i h a r u s k a n m e m u a t informasi yang m e m e n u h i kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian u n t u k m e n c s m t u m k a n atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pen^;una yang diambU atas dasar laporan keuangan Pemerintah Daerah. b. P e r t i m b a n g a n B i a y a d a n M a n f a a t Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan u n t u k p e n y u s u n a n laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah daerah tidak semestinya m e n y a j i k a n segala informasi y a n g m a n f a a t n y a lebih kecil dari biaya penyusimannya. N a m u n demikian, evaluasi biaya dan manfaat m e r u p a k a n proses pertimbangan yang substansial. c. K e s e i m b a n g a n a n t a r K a r a k t e r i s t i k K u a l i t a t i f KeseimbEingan antar karakteristik kualitatif diperlukan u n t u k mencapai s u a t u keseimbangan yang tepat di antara berbagai
16
tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik d a l a m berbagai kasus berbeda, t e r u t a m a antara relevansi d a n keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara d u a karakteristik kusditatif tersebut m e r u p a k a n masalah pertimbangan profesional. 13. U n s u r / E l e m e n L a p o r a n K e u a n g a n a. L a p o r a n K e u a n g a n P e m e r i n t a h D a e r a h t e r d i r i d a r i : 1) L a p o r a n K e u a n g a n y a n g d i h a s i l k a n o l e h S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi menghasilkan : 1. L a p o r a n R e a l i s a s i A n g g a r a n S K P D ; 2. Neraca S K P D ; 3. Laporan Operasional S K P D ; 4. Laporan P e r u b a h a n Ekuitas; d a n 5. C a t a t a n A t a s L a p o r a n K e u a n g a n S K P D . 2) L a p o r a n K e u a n g a n y a n g d i h a s i l k a n o l e h P e j a b a t P e n g e l o l a Keuangan Daerah (PPKD) sebagai entitas akuntansi menghasilkan: a) L a p o r a n R e a l i s a s i A n g g a r a n P P K D ; b) N e r a c a P P K D ; c) L a p o r a n O p e r a s i o n a l P P K D ; d) L a p o r a n A r u s K a s P P K D ; d a n e) L a p o r a n P e r u b a h a n S a l d o A n g g a r a n L e b i h ( S A L ) ; f) L a p o r a n P e r u b a h a n E k u i t a s ; g) C a t a t a n A t a s L a p o r a n K e u a n g a n P P K D ; 3) L a p o r a n k e u a n g a n g a b u n g a n y a n g m e n c e r m i n k a n L a p o r a n Keuangan Pemerintah Daerah secara u t u h menghasilkan: a) L a p o r a n R e a l i s a s i A n g g a r a n ( L R A ) P e m e r i n t a h K a b u p a t e n ; b) L a p o r a n Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Kabupaten; c) N e r a c a P e m e r i n t a h K a b u p a t e n ; d) L a p o r a n O p e r a s i o n a l (LO) P e m e r i n t a h K a b u p a t e n ; e) L a p o r a n A r u s K a s ( L A K ) P e m e r i n t a h K a b u p a t e n ; f) L a p o r a n P e r u b a h a n E k u i t a s ( L P E ) P e m e r i n t a h K a b u p a t e n ; dan g) C a t a t a n a t a s L a p o r a n K e u a n g a n P e m e r i n t a h K a b u p a t e n . b. L a p o r a n Realisasi A n g g a r a n S K P D / P P K D / P e m e r i n t a h Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya d a l a m satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya m e n u n j u k k a n tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati a n t a r a legislatif d e n g a n e k s e k u t i f sesuai p e r a t u r a n perundang-undangan.
17
c. U n s u r y a n g d i c a k u p s e c a r a l a n g s u n g o l e h L a p o r a n R e a l i s a s i A n ^ a r a n terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, d a n pembiayaan. Masing-masing u n s u r didefinisikan sebagai b e r i k u t : 1) P e n d a p a t a n - L R A a d a l a h p e n e r i m a a n o l e h B e n d a h a r a U m u m Daerah atau entitas Pemerintah lainnya yang m e n a m b a h Saldo Anggaran Lebih d a l a m periode t a h u n a n ^ a r a n yang b e r s a n g k u t a n y a n g m e n j a d i h a kP e m e r i n t a h D a e r a h , d a n tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. 2) B e l a n j a a d a l a h s e m u a p e n g e l u a r a n o l e h B e n d a h a r a U m i o m Daerah Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode t a h u n a n ^ a r a n bersangkutan yang tidak a k a n diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. 3) T r a n s f e r a d a l a h p e n e r i m a a n / p e n g e l u a r a n u a n g d a r i s u a t u entitas pelaporan d a r i /k e p a d a e n t i t a s p e l a p o r a n lain, t e r m a s u k dana perimbangan d a n dana bagi hasil. 4 ) P e m b i a y a a n {financing} a d a l a h s e t i a p p e n e r i m a a n y a n g p e r l u dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang a k a n diterima kembali, baik pada tahun a n ^ a r a n bersangkutan m a u p u n tahun-tahim anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit a t a u m e m a n f a a t k a n s u r p l u s a n ^ a r a n . 5) P e n e r i m a a n p e m b i a y a a n a n t a r a l a i n d a p a t b e r a s a l d a r i p i n j a m a n d a n hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan a n t a r a lain digunakan u n t u k pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian p i n j a m a n kepada entitas lain, d a n i>enyertaan modeil oleh P e m e r i n t a h Daerah. d. L a p o r a n P e r u b a h a n Saldo A n ^ a r a n Lebih m e n y a j i k a n informasi kenaikan atau p e n u r u n a n Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan t a h u n sebelumnya. e. N e r a c a S K P D / P P K D / P e m e r i n t a h D a e r a h m e r u p a k a n l a p o r a n yang m e n g a m b a r k a n posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah D a e r a h mengenai aset, kewajiban d a n ekuitas p a d a tanggal tertentu. f.
U n s u r y a n g dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, d a n ekuitas. Masing-masing u n s u r didefinisikan sebagai b e r i k u t : 1) A s e t a d a l a h s u m b e r d a y a e k o n o m i y a n g d i k u a s a i d a n / a t a u dimiliki oleh P e m e r i n t a h D a e r a h sebagai akibat dari peristiwa m a s a lalu d a n dari m a n a manfaat e k o n o m i d a n / a t a u sosial d i m a s a depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat d i u k u r dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan u n t u k penyediaan jasa bagi masyarakat u m u m d a n sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2) K e w a j i b a n a d a l a h u t a n g y a n g t i m b u l d a r i p e r i s t i w a m a s a l a l u yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
18
3) E k u i t a s a d a l a h k e k a y a a n b e r s i h P e m e r i n t a h D a e r a h y a n g m e r u p a k a n selisih antara aset d a n kewaj iban Pemerintah Daerah. g. L a p o r a n O p e r a s i o n a l m e n y a j i k a n i k h t i s a r s u m b e r d a y a e k o n o m i yang m e n a m b a h ekuitas d a n p e n ^ u n a a n n y a yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan d a l a m s a t u periode pelaporan. h. U n s u r yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban. Surplus/Defisit dari operasi, Kegiatan n o n operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos L u a r Biasa d a n Pos L u a r Biasa berikut: 1) P e n d a p a t a n - L O a d a l a h h a k P e m e r i n t a h y a n g d i a k u i s e b a g a i penambah nilai kekayaan bersih. 2) B e b a n a d a l a h k e w a j i b a n P e m e r i n t a h a n y a n g d i a k u i s e b a g a i pengurang nilai kekayaan bersih. 3) Pos L u a r B i a s a a d a l a h p e n d a p a t a n l u a r b i a s a a t a b e b a n l u a r biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang b u k a n m e r u p a k a n operasi biasa, tidak d i h a r a p k a n sering a t a u r u t i n terjadi, d a n berada diluar kendali a t a u p e n g a r u h entitas bersangkutan. i.
Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan i n f o r m a s i m e n g e n a i sxamber, p e n g g u n a a n , d a n p e r u b a h a n k a s selama satu periode a k u n t a n s i serta saldo kas pada tanggal pelaporan. T u j u a n pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama s u a t u periode a k u n t a n s i d a n saldo kas d a n setara kas pada tanggal pelaporan.
j.
U n s u r yang dicakup d a l a m Laporan A r u s Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut: 1) P e n e r i m a a n k a s a d a l a h s e m u a a l i r a n k a s y a n g m a s u k k e Bendahara U m u m Daerah. 2) P e n g e l u a r a n k a s a d a l a h s e m u a a l i r a n k a s y a n g k e l u a r d a r i Bendahara U m i m i Daerah.
k. Laporan Perubahan E k u i t a s menyajikan informasi k e n a i k a n a t a u penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 1. C a t a t a n A t a s L a p o r a n K e u a n g a n m e n y a j i k a n p e n j e l a s a n n a r a t i f a t a u rincian d a r i a n g k a y a n g t e r t e r a d a l a m L a p o r a n R e a l i s a s i Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Surplus/Defisit d a n Laporan A r u s Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan u n t u k diungkapkan di dalam Standar A k u n t a n s i Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan
19
m e n g u n g k a p k a n hal-hal sebagai b e r i k u t : 1) M e n y a j i k a n i n f o r m a s i t e n t a n g k e b i j a k a n fiskal/keuangan, ekonomi regional /e k o n o m i makro, pencapaian tai^et peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi d a l a m pencapaian target; 2) M e n y a j i k a n i k h t i s a r p e n c a p a i a n t a h u n pelaporan;
kinerja keuangan
selama
3) M e n y a j i k a n i n f o r m a s i t e n t a n g d a s a r p e n y u s i m a n l a p o r a n keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih u n t u k diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadiankejadian penting lainnya; 4) M e n g u n g k a p k a n i n f o r m a s i u n t u k p o s - p o s a s e t d a n k e w a j i b a n yang t i m b u l s e h u b u n g a n dengan penerapan basis a k r u a l atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; 5) M e n y e d i a k a n i n f o r m a s i t a m b a h a n y a n g d i p e r l u k a n u n t u k penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar m u k a ( o n the face) l a p o r a n k e u a n g a n . m. Laporan keuangan dilampiri dengan Laporan Kinerja Laporan Keuangan Badan Layanan U m u m Daerah.
dan
14. Periode Pelaporan a. P e r i o d e p e l a p o r a n t a h u n a n a d a l a h j a n g k a w a k t u 1 (satu) t a h u n anggaran dari tanggal 1 J a n u a r i sampai dengan tanggal 3 1 Desember dalam t a h u n yamg berkenaan. b. P e r i o d e p e l a p o r a n s e m e s t e r a n a d a l a h j a n g k a w a k t u 6 ( e n a m ) bulanan dari tanggal 1 J a n u a r i sampai dengan t a n ^ a l 30 Juni. c. P e r i o d e p e l a p o r a n t r i w u l a n a n a d a l a h j a n g k a w a k t u s a m p a i dengan triwulanberkenaan yaitu J a n u a r i sampai dengan Maret, Januari sampai dengan Juni, Januari sampai dengsm September t a h u n berjalan. d. Periode pelaporan b u l a n a n adalah j a n g k a w a k t u s a m p a i dengan akhir b u l a n berkenaan y a i t u m u l a i awal J a n u a r i saimpai dengan akhir bulan yang berkenaan. B.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1.
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang pendapatan LRA, belanja, transfer, surpIus/defisit-LRA, pembiayaan dan Sisa Lebih/kurang pembiayaan an^aran (SiLPA/SiKPA) dari s u a t u entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.
2.
Penyajian Laporan Realisasi Anggaran d i s u s i m dan disajikan dengan m e n ^ u n a k a n anggaran berbasis kas u n t u k tingkat U n i t SKPD, (termasuk BLUD), PPKD dan Pemerintah Daerah.
20
3.
I si L a p o r a n Realisasi A n g g a r a n Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos sebagai berikut: a. P e n d a p a t a n - L R A ; b.
Belanja;
c.
Surplus/defisit-LRA;
d.
Pembiayaan;
e.
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
a.
Akuntansi Pendapatan-Lra
pos-
1) D e f i n i s i P e n d a p a t a n - L R A Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening Kas U m u m Daerah yang m e n a m b a h Saldo A n ^ a r a n Lebih dalam periode t a h u n a n ^ a r a n yang bersangkutan yang menjadi h a k Pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah daerah. 2) K l a s i f i k a s i P e n d a p a t a n - L R A a) P e n d a p a t a n d a e r a h d i k l a s i f i k a s i k a n m e n u r u t : (a) u r u s a n P e m e r i n t a h a n d a e r a h ; (b) o r g a n i s a s i ; d a n (c) k e l o m p o k . b) K l a s i f i k a s i k e l o m p o k a k u n k e u a n g a n d i r i n c i m e n u r u t : (a) j e n i s ; (b) o b y e k ; d a n (c) rincian o b y e k p e n d a p a t a n . c) P e n d a p a t a n d a e r a h d i k l a s i f i k a s i k a n m e n u r u t pendapatan yang terdiri dari : (a) P e n d a p a t a n A s l i D a e r a h , (b) D a n a P e r i m b a n g a n , d a n (c) L a i n - l a i n P e n d a p a t a n D a e r a h y a n g S a h .
kelompok
d) K e l o m p o k p e n d a p a t a n a s l i d a e r a h d i b a g i m e n u r u t j e n i s pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d a n lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, e) J e n i s p a j a k d a e r a h d a n r e t r i b u s i d a e r a h d i r i n c i m e n u r u t obyek pendapatan sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. f)
Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci m e n u r u t obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, d a n bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
g) J e n i s l a i n - l a i n p e n d a p a t a n a s l i d a e r a h y a n g s a h d i r i n c i menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, p e n d a p a t a n bvmga, p e n e r i m a a n atas t u n t u t a n ganti
21
kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain seb^ai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan k e u n t u n g a n dari selisih nilai t u k a r r u p i a h terhadap m a t a u a n g asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas j a m i n a n , pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelen^araan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. h) K e l o m p o k p e n d a p a t a n d a n a p e r i m b a n g a n dibagi m e n u r u t jenis pendapatan yang terdiri atas: (a) d a n a b a g i h a s i l p a j a k / b a g i h a s i l b u k a n p a j a k ; (b) d a n a a l o k a s i u m u m ; d a n (c) d a n a a l o k a s i k h u s u s . i)
Jenis d a n a bagi hasil dirinci m e n u r u t obyek pendapatan y a n g m e n c a k u p bagi hasil pajak d a n b ^ hasil b u k a n pajak/sumber daya alam.
j)
Jenis dana alokasi u m u m hanya pendapatan dana alokasi u m u m .
terdiri atas
k) J e n i s d a n a alokasi k h u s u s dirinci pendapatan m e n u r u t kegiatan yang Pemerintah Daerah.
obyek
m e n u r u t obyek ditetapkan oleh
1) K e l o m f > o k L a i n - l a i n P e n d a p a t a n D a e r a h y a n g S a h m e n u r u t jenis pendapatan yang terdiri atas : (a) H i b a h ; (b) D a n a D a r u r a t ; (c) D a n a B a g i H a s i l P a j a k d a r i P r o v i n s ; (d) D a n a P e n y e s u a i a n ; d a n (e) B a n t u a n K e u a n g a n d a r i P r o v i n s i .
dibagi
m) Kelompok pendapatan hibah berasal dari Pemerintah, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, n) Kelompok d a n a d a r u r a t berasal dari P e m e r i n t a h d a l a m rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, o) K e l o m p o k d a n a b a g i h a s i l p a j a k t e r d i r i d a r i d a n a b a g i h a s i l pajak Pemerintah d a n d a n a bagi hasil pajak Pemerintah provinsi. p) K e l o m p o k d a n a p e n y e s u a i a n m e l i p u t i d a n a p e n y e s u a i a n yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah. q) K e l o m p o k bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan Pemerintah, bantuan keuangan Pemerintah provinsi, b a n t u a n keuangan kabupaten/kota.
22
3) P e n g a k u a n P e n d a p a t a n - L R A a) P e n g a k u a n pendapatan ditentukan oleh Bendahara U m u m Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas d a n bukan semata-mata oleh Rekening Kas U m u m Daerah (RKUD) sebagai salah s a t u tempat penampungannya. Oleh karena i t u pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas U m u m Daerah perlu diinterpretasikan sebagai berikut: (a) P e n d a p a t a n k a s d i a k u i s a a t d i t e r i m a p a d a R e k e n i n g Kas U m u m Daerah; (b) P e n d a p a t a n k a s d i a k u i s a a t d i t e r i m a o l e h b e n d a h a r a penerimaan yang sebagai pendapatan daerah d a n hingga t a n ^ a l pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas U m u m Daerah, dengan ketentuan bandahara penerimaan tersebut m e r u p a k a n bagian dari B U D ; (c) P e n d a p a t a n k a s d i a k u i s a a t d i t e r i m a U n i t S K P D , Satuan kerja/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas U m u m Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada B U D u n t u k d i a k u i sebagai pendapatan daerah; (d) P e n d a p a t a n k a s y a n g b e r a s a l d a r i h i b a h l a n g s u n g dalam/luar negeri yang d i g u n a k a n u n t u k m e n d a n a i pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, dan BUD m e n g a k u i n y a sebagai pendapatan; (e) P e n d a p a t a n k a s y a n g d i t e r i m a e n t i t a s l a i n d i l u a r entitas Pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh B U D , d a n B U D m e n g a k u i n y a sebagai pendapatsin; (f) J i k a bendahara penerimaan tersebut bukan merupakan bagian dari B U D m a k a Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang b e l u m disetorkan ke Kas Daerah d i a k u i sebagai Pendapatan Ditangguhkan. b) D a l a m h a l B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h , p e n d a p a t a n diakui dengan mengacu pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan U m u m Daerah. c) P e n g e m b a l i a n a t a s p e n e r i m a a n p e n d a p a t a n - L R A yang terjadi pada periode berjalan d i a k u i sebagai pengurang pendapatan-LRA pada tahun terjadinya pengembalian pendapatan. d) P e n g e m b a l i a n p e n d a p a t a n - L R A p a d a t a h u n b e r i k u t n y a setelah laporan keuangan disampaikan ke D P R D , yang bersifat n o r m a l d a n berulang, dicatat sebagai pengurang pendapatan-LRA pada tahun terjadinya pengembalian. e) K o r e k s i d a n P e n g e m b a l i a n p e n d a p a t a n - L R A p a d a t a h u n berikutnya setelah laporan keuangan disampaikan ke D P R D , yang bersifat tidak n o r m a l d a n tidak berulang, dicatat sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
23
4) P e n g u k u r a n P e n d a p a t a n Pendapatan-LRA dicatat berdasarkan penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). b.
Akuntansi Belanja 1) D e f i n i s i B e l a n j a B e l a n j a adalgih s e m u a p e n g e l u a r a n d a r i k a s u m u m d a e r a h yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode t a h u n anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah daerah. 2) K l a s i f i k a s i B e l a n j a a) B e l a n j a d a e r a h d i k l a s i f i k a s i k a n m e n u r u t : (a) u r u s a n P e m e r i n t a h a n d a e r a h ; (b) u r u s a n o r g a n i s a s i ; (c) u r u s a n p r o g r a m d a n k e g i a t a n ; d a n (d) i m i s a n k e l o m p o k . b) K l a s i f i k a s i k e l o m p o k a k u n k e u a n g a n d i r i n c i m e n u r u t : (a) j e n i s ; (b) o b y e k ; d a n (c) rincian o b y e k b i a y a . c) K l a s i f i k a s i b e l a n j a m e n u r u t u r u s a n P e m e r i n t a h a n d a e r a h terdiri dari belanja u r u s a n wajib d a n belanja urusan pilihan. d) K l a s i f i k a s i b e l a n j a m e n u r u t u r u s a n w a j i b m e n c a k u p : (a) p e n d i d i k a n ; (b) k e s e h a t a n ; (c) p e k e r j a a n u m u m ; (d) p e r u m a h a n r a k y a t ; (e) p e n a t a a n r u a n g ; (f) p e r e n c a n a a n p e m b a n g u n a n ; (g) p e r h u b u n g a n ; (h) l i n g k u n g a n h i d u p ; (i) p e r t a h a n a n ; (j) k e p e n d u d u k a n d a n c a t a t a n s i p i l ; (k) p e m b e r d a y a a n p e r e m p u a n d a n p e r l i n d u n g a n a n a k ; (1) k e l u a r g a b e r e n c a n a d a n k e l u a i g a s e j a h t e r a ; (m) sosial; (n) k e t e n g ^ a k e r j a a n ; (o) k o p e r a s i d g i n u s a h a k e c i l d a n m e n e n g a h ; (p) p e n a n a m a n m o d a l ; (q) k e b u d a y a a n ; (r) k e p e m u d a a n d a n o l a h r a g a ; (s) k e s a t u a n b a n g s a dan p o l i t i k d a l a m n e g e r i ; (t) o t o n o m i d a e r a h , P e m e r i n t a h g m u m u m , a d m i n i s t r a s i keuangan daerah, pergmgkat daerah, kepegawaian dan persandian; (u) k e t a h a n a n p a n g a n ; (v) p e m b e r d a y g i a n m a s y a r a k a t d g m d e s a ; (w) s t a t i s t i k ; (x) k e a r s i p a n ; (y) k o m u n i k a s i d a n i n f o r m a t i k a ; d a n (z) p e r p u s t g i k a a n .
24
e) K l a s i f i k a s i b e l a n j a m e n u r u t u r u s a n p i l i h a n m e n c a k u p : (a) p e r t a n i a n ; (b) k e h u t a n a n ; (c) e n e r g i d a n s u m b e r d a y a m i n e r a l ; (d) p a r i w i s a t a ; (e) k e l a u t a n d a n p e r i k a n a n ; (f) p e r d a g a n g a n ; (g) i n d u s t r i ; d a n (h) k e t r a n s m i g r a s i a n . f)
Belanj a menurut urusan Pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-imdangan dijabarkan dalam bentuk program d a n kegiatan yang diklasifikasikan m e n u r u t u r u s a n wajib dan urusan pilihan.
g) K l a s i f i k a s i b e l a n j a m e n u r u t o r g a n i s a s i y a i t u k l a s i f i k a s i berdasarkan unit organisasi p e n g u n a anggaran/kuasa p e n ^ ^ a an^aran. h) Klasifikasi belanja m e n u r u t p r o g r a m d a n kegiatan disesuaikan dengan u r u s a n Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. i)
Klasifikasi belanja m e n u r u t kelompok terdiri dari belanja tidak langsung d a n belanja langsung.
j)
Kelompok belanja tidak langsung m e r u p a k a n yang dianggarkan tidak terkait secara langsung pelaksanaan program d a n kegiatan.
belanja dengan
k) K e l o m p o k belanja l a n g s u n g m e r u p a k a n belanja y a n g dianggarkan terkait secara langsimg dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 1) K e l o m p o k b e l a n j a t i d a k l a n g s u n g d i b e ^ m e n u r u t j e n i s belanja yang terdiri d a r i : (a) B e l a n j a p e g a w a i ; (b) B e l a n j a b u n g a ; (c) B e l a n j a s u b s i d i ; (d) B e l a n j a h i b a h ; (e) B e l a n j a b a n t u a n s o s i a l ; (f) B e l a n j a bagi hasil kepada p r o v i n s i / k a b u p a t e n / k o t a d a n Pemerintahan desa; (g) B e l a n j a bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota d a n P e m e r i n t a h a n desa; d a n (h) B e l a n j a t i d a k t e r d u g a . m) Kelompok belanja langsung dibagi m e n u r u t jenis belanja yang terdiri dari: (a) B e l a n j a p e g a w a i ; (b) B e l a n j a b a r a n g d a n j a s a ; (c) B e l a n j a m o d s d .
25
n) Belanja barang d a n j a s a adalah pengeluaran anggaran u n t u k pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya k u r a n g d a r i 12 (dua belas) b u l a n d a l a m m e l a k s a n a k a n program dan kegiatan Pemerintah Daerah. o) B e l a n j a b a r a n g d a n j a s a d a p a t b e r u p a b e l a n j a b a r a n g pakai habis, bahan/material, jasa kantor, prcmi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pen^andaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan d a n peralatan kantor, makanan dan m i n u m a n , pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian k h u s u s dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, peijalanan dinas pindah tugas dan jjemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya y a n g sejenis. p) K a r e n a a d a n y a p e r b e d a a n k l a s i f i k a s i b e l a n j a m e n u r u t Permendagri No. 6 4 t a h u n 2 0 1 3 dengan yang diatur d a l a m PP No. 7 1 t a h u n 2010, m a k a entitas akuntansi/pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah harus membuat konversi u n t u k klasifikasi belanja yang a k a n dilaporkan d a l a m l a p o r a n m u k a l a p o r a n realisasi anggaran (LRA). q) S e t e l a h d i l a k u k a n k o n v e r s i m a k a k l a s i f i k a s i b e r d a s a r k a n p a d a k l a s i f i k a s i e k o n o m i (jenis belanja), organisasi, d a n fungsi. r) B e l a n j a o p e r a s i a d a l a h p e n g e l u a r a n a n ^ a r a n i m t u k kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. s) B e l a n j a m o d a l a d a l a h p e n g e l u a r a n a n g g a r a n untuk perolehan aset tetap d a n aset l a i n n y a y a n g m e m b e r i m a n f a a t lebih dari s a t u periode a k u n t a n s i . Nilai aset tetap d a l a m belanja m o d a l y a i t u sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. t) B e l a n j a l a i n - l a i n / t i d a k t e r d u g a adalah pengeluaran anggaran u n t u k kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak d i h a r a p k a n berulang, seperti penanggulangan bencana a l a m , bencana sosial, d a n pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. u) Belanja transfer adalah pengeluaran pelaporan ke entitas pelaporan lain.
uang dari entitas
v) B e l a n j a p e g a w a i d a l a m k e l o m p o k b e l a n j a langsung merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan.
26
3)
Pengakuan Belanja a) B e l a n j a m e n u r u t b a s i s k a s d i a k u i p a d a s a a t k a s dikeluarkan dari Rekening Kas U m u m Daerah atau entitas pelaporan yang telah dipertanggung jawabkan, b) K h u s u s p e n g e l u a r a n m e l a l u i B e n d a h a r a P e n g e l u a r a n , pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang m e m p u n y a i ftingsi p e r b e n d a h a r a a n d i S K P K D c) D a l a m h a l B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h , b e l a n j a d i a k u i dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan U m u m Daerah. d) P e n e r i m a a n k e m b a l i b e l a n j a y a n g t e r j a d i p a d a p e r i o d e berjalan dicatat sebagai pengurang belanja pada t a h u n berjalan. e) P e n e r i m a a n k e m b a l i b e l a n j a p a d a t e d i u n anggaran berikutnya dicatat sebagai penerimaan pendapatan lainlain-LRA.
4)
Pengukuran Belanja a) B e l a n j a d i c a t a t s e b e s a r n o m i n a l p e n g e l u a r a n u a n g d a r i rekening Kas U m u m Daerah. b)
Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang d a n jasa sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, m a k a dapat d i l a k u k a n penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.
Akuntansi Surplus/Defisit-Lra 1) S e l i s i h a n t a r a p e n d a p a t a n - L R A d a n b e l a n j a s e l a m a s a t u periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. 2) S u r p l u s - L R A a d a l a h s e l i s i h l e b i h a n t a r a d a n belanja s e l a m a s a t u periode pelaf>oran.
pendapatan-LRA
3) D e f i s i t - L R A a d a l a h s e l i s i h k u r a n g a n t a r a d a n belanja selama s a t u periode pelaporan.
pendapatan-LRA
Akuntansi
Pembiayaan
1) D e f i n i s i P e m b i a y a a n a) P e m b i a y a a n (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan m a u p u n pengeluaran, yang perlu dibayar atau a k a n diterima kembali, yang dalam pengan^aran Pemerintah Daerah t e r u t a m a d i m a k s u d k a n u n t u k m e n u t u p defisit a t a u memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan a n t a r a lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, d a n penyertaan modal oleh Pemerintah daerah.
27
b) P e n e r i m a a n p e m b i a y a a n adalah semua penerimaan Rekening Kas U m u m Daerah antara lain berasal dari penerimaan p i n j a m a n , penjualan obligasi Pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali p i n j a m a n y a n g d i b e r i k a n k e p a d a fihak k e t i g a , p e n j u a l a n investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. c) P e n g e l u a r a n p e m b i a y a a n a d a l a h s e m u a pengeluaran Rekening Kas U m u m Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada p i h a k ketiga, penyertaan modal Pemerintah, p)embayaran kembali pokok pinjaman dalam periode t a h u n anggaran tertentu, d a n p e m b e n t u k a n dana cadangan. d) P e m b i a y a a n N e t t o a d a l a h s e l i s i h a n t a r a pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran d a l a m periode t a h u n a n ^ a r a n tertentu.
penerimaan pembiayaan
e) P e m b i a y a a n N e t o d i c a t a t s e b e s a r s e l i s i h l e b i h / k u r a n g antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan 2) P e n g a k u a n P e m b i a y a a n a) P e n g a k u a n p e n e r i m a a n p e m b i a y a a n d i t e n t u k a n o l e h Bendahara U m u m Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas d a n b u k a n semata-mata oleh Rekening Kas U m u m Daerah seb^ai salah satu tempat penampungan. Oleh karena i t u penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas U m u m Daerah perlu diinterpretasikan sebagai b e r i k u t : (a) P e n e r i m a a n p e m b i a y a a n y a n g d i t e r i m a p a d a R e k e n i n g Kas U m u m Daerah; (b) P e n e r i m a a n p e m b i a y a a n p a d a r e k e n i n g k h u s u s , y a n g dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang; (c) P e n c a i r a n o l e h p e m b e r i p i n j a m a n a t a s p e r i n t a h B U D u n t u k membayar pihak ketiga a t a u pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan. b) P e n g a k u a n p e n g e l u a r a n p e m b i a y a a n d i t e n t u k a n o l e h Bendahara U m u m Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan b u k a n semata-mata oleh Rekening Kas Umiom Daerah s e b ^ a i salah satu simiber pengeluaran. Oleh karena itu pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas U m i o m Daerah perlu diinterpretasikan sebagai b e r i k u t : (a) P e n g e l u a r a n pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening Kas U m u m Daerah; (b) P e n g e l u a r a n p e m b i a y a a n y a n g t i d a k m e l e J u i R e k e n i n g U m u m Kas Daerah yang diakui oleh Bendahara U m u m Daerah (BUD).
28
3) P e n g u k u r a n P e m b i a y a a n a) P e m b i a y a a n d i c a t a t s e b e s a r n o m i n a l p e n e r i m a a n pengeluaran.
atau
b)
Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanaican berdasarkan azas bruto, yaitu dengan m e m b u k u k a n penerimaan bruto, dan tidak mencatat j u m l a h netonya (setelah d i k o m p e n s a s i k a n dengan pengeluaran).
c)
P e n g u k u r a n pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata u a n g asing harus dikonversikan terlebih d a h u l u dengan menggunakan k u r s tengah pada tanggal transaksi.
L A P O R A N P E R U B A H A N S A L D O A N G G A R A N L E B I H (SAL) 1. S a l d o A n g g r a n L e b i h a d a l a h a k u m u l a s i s a l d o y a n g b e r a s a l d a r i SiLPA t a h u n - t a h u nanggaran s e b e l u m n y a d a n tahxin berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 2.
Laporan Perubsihan Saldo A n ^ a r a n Lebih menyajikan komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikutnya : a. Saldo A n g g a r a n L e b i h A w a l ; b. P e n ^ u n a a n S a l d o A n ^ r a n L e b i h ; c. S i s a l e b i h / k u r a n g P e m b i a y a a n A n ^ a r a n T a h u n a n ; d. K o r e k s i K e s a l a h a n P e m b u k u a n T a h u n S e b e l u m n y a ; e. L a i n - l a i n .
secara
3.
D i samping i t u , Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari u n s u r - u n s u r yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4.
SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan d a n pengeluaran selama s a t u periode pelaporan.
5.
Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA d a n Belanja serta penerimaan d a n pengeluaran pembiayaan selama s a t u periode pelaporan dicatat d a l a m pos SILPA/SIKPA.
6.
Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran pada a k h i r periode pelaporan dipindahkan ke laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
7.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih baru ada dan wajib disajikan oleh entitas Pelaporan yang menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasian.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 1, L a p o r a n Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menghubungkan antara Laporan Operasional dengan neraca, sehingga p e n y u s u n a n Laporan Operasional, Laporan P e r u b a h a n Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
29
E.
2.
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3.
Laporan P e r u b a h a n E k u i t a s M e n y a j i k a n s e k u r a n g - k u r a n g n y a pospos b e r i k u t : a. E k u i t a s A w a l ; b. S u r p l u s / D e f i s i t - L O p a d a p e r i o d e b e r s a n g k u t a n ; d a n c. K o r e k s i - k o r e k s i y a n g l a n g s u n g m e n a m b a h a t a u m e n g u r a n g i ekuitas diantaranya berasal dari d a m p a k kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya : 1) K o r e k s i k e s a l a h a n m e n d a s a r d a r i p e r s e d i a a n y a n g t e r j a d i pada periode-periode sebelumnya; 2) P e r u b a h a n n i l a i a s e t t e t a p k a r e n a r e v a l u a s i a s e t t e t a p . d. E k u i t a s A k h i r
NERACA 1. N e r a c a m e n g a m b a r k a n p o s i s i k e u a n g a n s u a t u e n t i t a s p e l a p o r a n m e n g e n a i aset, k e w a j i b a n , d a n e k u i t a s p a d a tanggal t e r t e n t u . 2. Neraca m e n y a j i k a n secara k o m p a r a t i f dengan periode sebelumnya pos-pos b e r i k u t : a. K a s d a n s e t a r a k a s ; b. I n v e s t a s i j a n g k a p e n d e k ; c. P i u t a n g p a j a k d a n b u k a n p a j a k ; d. Persediaaan; e. I n v e s t a s i j a n g k a p a n j a n g ; f. A s e t t e t a p ; g. K e w a j i b a n j a n g k a p e n d e k ; h. Kewajiban jangka panjang; i. E k u i t a s . 3. Pos t a m b a h a n selain pos y a n g d i s e b u t k a n pada point 2 dapat disajikan d a l a m neraca dengan t u j u a n u n t u k menyajikan posisi k e u a n g a n secara wajar. Pertimbangan disajikan pos t a m b a h a n secara terpisah selain pos y a n g d i s e b u t k a n pada paragraf 154 didasarkan pada faktor berikut i n i : a. Sifat, l i k u i d i t a s , d a n m a t e r i aset; b. F u n g s i pos pos tersebut d a l a m entitas a k u n t a n s i a t a u entitas pelaporan; dan c. J u m l a h , s i f a t d a n j a n g k a w a k t u k e w a j i b a n . 1.
ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa m a s a lalu d a n dari m a n a manfaat e k o n o m i d a n / a t a u sosial di m a s a depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah daerah m a u p u n masyarakat, serta dapat d i u k u r dalam satuan uang. Tidak termasuk di dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah s u m b e r daya a l a m seperti h u t a n , sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar d a n aset nonlancar.
30
a. A s e t L a n c a r 1) S u a t u a s e t d i k l a s i f i k a s i k a n s e b a g a i a s e t l a n c a r j i k a : a) D i h a r a p k a n s e g e r a u n t u k d i r e a l i s a s i k a n , d i p a k a i a t a u d i m i l i k i u n t u k d i j u a l d a l a m w a k t u 12 ( d u a belas) b u l a n sejak tanggal pelaporan a t a u b) B e r u p a k a s d a n s e t a r a k a s . 2) A s e t l a n c a r m e l i p u t i : a) k a s d a n s e t a r a k a s , b) i n v e s t a s i j a n g k a p e n d e k , c) p i u t a n g , d a n d) p e r s e d i a a n . a) A k u n t a n s i K a s d a n s e t a r a K a s (a) D e f i n i s i K a s d a n S e t a r a k a s 1. K a s a d a l a h u a n g t u n a i d a n saldo s i m p a n a n d i b a n k y a n g setiap saat dapat d i g u n a k a n u n t u k m e m b i a y a i kegiatan Pemerintah Daersih. Kas terdiri dari Kas di kas daerah, Kas di bendahara penerimaan, Kas di bendahara pengeluaran dan Kas di B L U D 2. Setara k a s adalah investasi j a n g k a pendek y a n g sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. 3. S e t a r a k a s d i t u j u k a n u n t u k m e m e n u h i k e b u t u h a n k a s jangka pendek atau u n t u k tujuan lainnya. U n t u k m e m e n u h i persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat d i u b a h menjadi kas d a l a m j u m l a h y a n g dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena i t u , suatu investasi disebut setara kas kalau i n v e s t a s i d i m a k s u d m e m p u n y a i m a s a j a t u h t e m p o 3 (tiga) bulan atau kurang dari t a n ^ a l perolehannya. 4. M u t a s i a n t a r pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut m e r u p a k a n bagian dari manajemen kas dan b u k a n m e r u p a k a n bagian aktivitas operasi, investasi aset n o n keuangan, pembiayaan, dan n o n anggaran (b)
Pengakuan Kas dan Setara Kas 1. K a s d a n s e t a r a k a s d i a k u i p a d a s a a t d i t e r i m a a t a u dibayarkan atau pada saat kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah, 2. S K P D m e n y a j i k a n s e m u a k a s d a n setara y a n g dimiliki d a l a m neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.
(c)
Pengukuran Kas 1. K a s d i c a t a t s e b e s a r n i l a i n o m i n a l . 2. Setara Kas dinilai sebesar harga perolehan, tidak t e r m a s u k bunga/hasil yang diharapkan a k a n diperoleh. 3. K a s d a n setara k a s d a l a m v a l u t a a s i n g d i j a b a r k a n k e d a l a m rupiah dengan k u r s pada tanggal neraca.
31
b) A k u n t a n s i I n v e s t a s i J a n g k a P e n d e k (a) D e f i n i s i I n v e s t a s i j a n g k a p e n d e k 1. I n v e s t a s i j a n g k a p e n d e k a d a l a h i n v e s t a s i y a n g d a p a t segera dicairkan dan dimaksudkan u n t u k dimiliki selama 1 2 (dua belas) b u l a n a t a u k u r a n g . 2. Manfaat sosial y a n g d i m a k s u d d a l a m kebijakan i n i adalah manfaat yang tidak dapat d i u k u r langsimg dengan satuan uang n a m u n berpengaruh pada peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu. 3. Pos-pos investasi j a n g k a pendek a n t a r a lain deposito b e r j a n g k a w a k t u 3(tiga) b u l a n s a m p a i d e n g a n 1 2 ( d u a belas) bulan d a n surat berharga yang mudah diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 4. Investasi j a n g k a pendek h a r u s m e m e n u h i karakteristik berupa dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul k e b u t u h a n kas, dan memiliki resiko yang rendah. (b)
Pengakuan Investasi jangka
pendek
1. S u a t u p e n g e l u a r a n k a s a t a u aset d a p a t d i a k u i sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria: a. k e m u n g k i n a n m a n f a a t e k o n o m i k d a n m a n f a a t sosial a t a u jasa potensial d i masa yang a k a n datang atas s u a t u investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah; b. n i l a i p e r o l e h a n a t a u n i l a i w a j a r i n v e s t a s i d a p a t d i u k u r secara m e m a d a i (reliable). 2. Pengeluaran u n t u k perolehan investasi j a n g k a pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah d a n tidak dilaporkan sebagai belanja d a l a m Laporan Realisasi An^aran. 3. H a s i l investasi y a n g diperoleh d a r i investasi j a n g k a pendek antara lain berupa bunga deposito, b u n g a obligasi d a n deviden tunai d i a k u i pada saat diperoleh d a n dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 4. S K P D m e n y a j i k a n s e m u a investasi j a n g k a pendek y a n g dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya d i catatan atas laporan keuangan. (c)
Pengukuran Investasi Jangka
Pendek
1. U n t u k b e b e r a p a j e n i s i n v e s t a s i j a n g k a p e n d e k , terdapat p a s a r a k t i f y a n g d a p a t m e m b e n t u k n i l a i paseir, d a l a m h a l investasi yang d e m i k i a n nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan u n t u k investasi jangka pendek yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai n o m i n a l , nilai tercatat, a t a u nilai wajar lainnya.
32
2. Investasi j a n g k a pendek d a l a m b e n t u k surat berharga, m i s a l n y a s a h a m d a n obligasi j a n g k a pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi jangka pendek meliputi harga transaksi investasi i t u sendiri ditambah k o m i s i perantara j u a l beli, j a s a b a n k d a n biaya l a i n n y a y a n g timbul dalam rangka perolehan tersebut. 3. Apabila investasi j a n g k a pendek d a l a m b e n t u k s u r a t berhaiga diperolehgm tanpa biaya perolehan, m a k a investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya y a i t u sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan a t a u nilai wajar aset lain yang diserahkan u n t u k memperoleh investasi jangka pendek tersebut. 4. Investasi j a n g k a pendek dalam bentuk non misalnya d a l a m b e n t u k deposito j a n g k a pendek sebesar nilai n o m i n a l deposito tersebut.
saham, dicatat
5. H a r g a p e r o l e h a n i n v e s t a s i j a n g k a p e n d e k d a l a m v a l u t a asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan m e n ^ u n a k a n nilai t u k a r (kurs tengah B a n k Indonesia) yang berlaku pada t a n ^ a l transaksi. (d)
Penilaian Investasi Jangka
Pendek
Penilaian investasi jangka pendek Pemerintah Daerah d i l a k u k a n dengan metode biaya. Dengan m e n ^ ^ a k a n metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi j a n g k a pendek tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besamya investasi jangka pendek pada badan usaha/badan h u k u m y a n g terkait. (e)
Pelepasan d a n Pemindahan Investasi Jangka Pendek 1. P e l e p a s a n i n v e s t a s i j a n g k a p e n d e k P e m e r i n t a h D a e r a h dapat terjadi karena penjualan, d a n pelepasan h a k karena Peraturan P e m e r i n t a h D a e r a h d a n Iain sebagainya. 2. Penerimaan dari penjualan investasi j a n g k a pendek diakui sebagai penerimaan kas (reklasifikasi aset lancar) Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan d a l a m laporan realisasi a n ^ a r a n . 3. Pelepasan sebagian d a r i investasi j a n g k a pendek tertentu yang dimiliki Pettietintah Daerah dinilai dengan m e n ^ u n a k a n nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap j u m l a h saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 4. P e m i n d a h a n pos investasi j a n g k a pendek dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain d a n sebaliknya.
(f)
Pengungkapan Investasi Jgmgka
Pendek
Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek meliputi: 1. K e b i j a k a n a k u n t a n s i u n t u k p e n e n t u a n n i l a i i n v e s t a s i
33
jangka pendek; 2. Investasi j a n g k a pendek y a n g dinilai dengan nilai wajar alasan digunakan nilai wajar; dan 3. P e r u b a h a n pos investasi j a n g k a pendek.
dan
c) A k u n t a n s i P i u t a n g (a) D e f i n i s i A k u n t a n s i P i u t a n g 1. P i u t a n g a d a l a h j u m l a h u a n g y a n g w a j i b d i b a y a r k e p a d a Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan u a n g sebagai akibat perjanjian a t a u akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 2. P i u t a n g a n t a r a Iain terdiri dari: a. P i u t a n g P a j a k ; b. P i u t a n g R e t r i b u s i ; c. B a g i a n L a n c a r T u n t u t a n G a n t i R u g i ; d. P e n y i s i h a n P i u t a n g ; e. P i u t a n g l a i n n y a . 3. Piutang L a i n n y a terdiri dari: a. P i u t a n g D e n d a ; b. P i u t a n g D a n a P e r i m b a n g a n ; c. P i u t a n g H a s i l P e n j u a l a n B a r a n g M i l i k D a e r a h ; d. P i u t a n g Dividen; e. P i u t a n g B a g i H a s i l P a j a k / B x i k a n P a j a k f. P i u t a n g D a n a A l o k a s i U m u m ; g. P i u t a n g D a n a A l o k a s i K h u s u s ; h. Piutang Lain-lain. (b)
Pengakuan Piutang 1. P e n g a k u a n p i u t a n g terjadi p a d a s a a t p e n e r b i t a n Siarat Ketetapan tentang Piutang; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihgm; dan/atau b e l u m dilunasi sampai dengan a k h i r periode pelaporan. 2. Piutang Pajak B u m i d a n B a n g u n a n akibat pelimpahan wewenang/urusan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah d i a k u i pada saat diterimanya pelimpahan Piutang Pajak B u m i dan Bangunan. 3. D a l a m h a l terdapat peristiwa-peristiwa y a n g m e n i m b u l k a n h a k tagih Pemerintah daerah seperti peristiwa pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa oleh Pemerintah daerah kepada p i h a k ketiga, h a k tagih Pemerintah daerah dapat diakui sebagai piutang d a n dicatat sebagai aset lancar dalam neraca, apabila memenuhi kriteria seb^ai berikut: a. H a r u s d i d u k u n g d e n g a n n a s k a h p e r j a n j i a n yang menyatakan h a k dan kewajiban Pemerintah daerah dan pihak ketiga secara jelas; b. J u m l a h p i u t a n g d a p a t d i v i k u r ; c. B e l u m d i l u n a s i s a m p a i a k h i r p e r i o d e p e l a p o r a n .
34
4. U n t u k periode berikutnya, periakuan u n t u k piutang melalui mekanisme transaksi antar elemen aktiva lancar yaitu a k u n kas dan a k u n piutang. 5. Perlalcuan u n t u k p i u t a n g d a r i p e m b e r i a n p i n j a m a n k e p a d a Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, u n t u k periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan. 6. Perlakuan u n t u k piutang lain-lain d i a k u i pada saat terjadinya, u n t u k periode berikutnya melalui mekanisme transaksi antar elemen aktiva lancar yaitu a k u n kas dan a k u n piutang. 7. P e r l a k u a n untuk penerimaan piutang yang telah dihapusbuku, maka dicatat sebagai penerimaan pendapatan pajak a t a u teigantung dari jenis piutang. 8. P e r l a k u a n untuk penerimaan piutang yang telah d i h a p u s b u k u berasal dari piutang yang t i m b u l dari p i n j a m a n yang diberikan kepada p i h a k ketiga, penerimaan tersebut d i b u k u k a n sebagai penerimaan pembiayaan. 9. S K P D menyajikan s e m u a Piutang yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya d i catatan atas laporan keuangan. (c)
Pengukuran Piutang 1. P i u t a n g d i c a t a t s e b e s a r n i l a i n o m i n a l , y a i t u s e b e s a r n i l a i rupiah piutang yang belum dilunasi. 2. Terhadap piutang dilakukan penyisihan piutang t a k tertagih.
(d)
Penilaian Piutang Penilaian d a n Penyajian piutang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable vahie), y a i t u d a l a m p e n i l a i a n p i u t a n g d i l a p > o r a n keuangan harus dikurangkan dengan penyisihan piutang tak t e r t a g i h (allowance for doubtful account.
(e)
Pengungkapan Piutang Piutang diungkapkan secara memadsd dalam catatan atas laporan keuangan, yang meliputi: 1. K e b i j a k a n a k u n t a n s i y a n g d i g u n a k a n d a l a m pengakuan dan pengukuran piutang, termasuk yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih; 2. Rincian jenis-jenis piutang d a n saldo m e n u r u t u m u r piutang xintuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; 3. J u m l a h penyisihan p i u t a n g t a k tertagih y a n g dibentuk dengan disertai daftar u m u r piutang.
({)
Penjdsihan Piutang T a k Tertagih 1. P e r h i t u n g a n p e n y i s i a n p i u t a n g t a k tertagih d a p a t d i l a k u k a n dengan persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada.
35
2. D e n g a n metode persentase t e r t e n t u dari total saldo p i u t a n g y a n g ada, Pemerintah Daerah m e n e n t u k a n persentase meneliti jatuh tempo u m u r piutang dan penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut: Kualitas Piutang
Umur Piutang
Penyisihan Piutang tak tertagih
Lancar
kurang dari 1 tahun
Kurang Lancar
1 tahun, dan kurang dari 3 tahun
10%
Oiragukan
3 tahun, dan kurang dari 5 tahun
50%
macet
5 tahun atau lebih
(g)
0,5%
100%
Penghapusan Piutang Berikut ini adalah ketentuan tentang penghapusan piutang: 1. P i u t a n g d a e r a h d a p a t d i h a p u s k a n secara b e r s y a r a t a t a u mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah yang penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundangundamgan yang berlaku. 2. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan h a k tagih daerah. 3. P e n g h a p u s a n secara mudak menghapuskan h a k tagih daerah.
dilakukan
dengan
4. Penghapusan p i u t a n g h a n y a dapat d i l a k u k a n setelah piutang daerah di u r u s secara optimal oleh P U P N (Panitia Urusan P i u t a n g Negara) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. P e n g u r u s a n p i u t a n g d a e r a h d i n y a t a k a n t e l a h o p t i m a l dalam h a l telah dinyatakan sebagai P S B D T (Piutang Sementara B e l u m Dapat Ditagih) oleh PUPN. 6. P S B D T (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam h a l m a s i h terdapat sisa u t a n g n a m u n : a. P e n a n g g u n g u t a n g t i d a k m e m p u n y a i k e m a m p u a n u n t u k menyelesaikannya b. B a x a n g j a m i n a n t i d a k a d a , t e l a h d i c a i r k a n , t i d a k lagi m e m p u n y a i nilai ekonomis atau bermasalah yang suUt di selesaikan. 7. P e n g h a p u s a n secara b e r s y a r a t d a n m u t l a k , s e p a n j a n g menyangkut piutang daerah Daerah ditetapkan oleh : a. B u p a t i u n t u k j u m l a h s a m p a i d e n g a n R p 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , (lima milyar rupiah); b. B u p a t i d e n g a n p e r s e t u j u a n D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t Daerah u n t u k jtmilah lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
36
8. P i u t a n g D a e r a h y a n g a k a n d i h a p u s k a n secara bersyarat d a n m u t l a k d i u s u l k a n oleh pejabat pengelola k e u a n g a n daerah kepada B u p a t i setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang d a n Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan. 9. Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan : a. D a l a m h a l p i u t a n g a d a l a h b e r u p a t u n t u t a n g a n t i r u g i , setelah piutang ditetapkan sebagai P S B D T d a n tertibnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari B a d a n P e m e r i k s a K e u a n g a n (BPK) a t a u ; b. D a l a m h a l p i u t a n g a d a l a h s e l a i n p i u t a n g g a n t i r u g i , setelah ditetapkan dengan PSBDT. 10. Penghapusan secara m u t l a k atas piutang negara/daerah dari p e m b u k u a n dilaksanakan dengan ketentuan : a. D i a j u k a n setelah l e w a t 2 t a h u n sejak tanggal p e n e t a p a n penghapusan secara bersyarat piutang, b, P e n a n g g u n g u t a n g t e t a p t i d a k m e m p u n y a i k e m a m p u a n untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang d i b u k t i k a n dengan keterangan dari aparat, pejabat berwenang. d) A k u n t a n s i P e r s e d i a a n (a) D e f i n i s i P e r s e d i a a n 1. P e r s e d i a a n a d a l a h aset l a n c a r d a l a m b e n t u k b a r a n g a t a u perlengkapgm yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, d a n barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat d a l a m k u r u n w a k t u 12 (dua belas) b u l a n m e n d a t a n g . 2. Persediaan m e r u p a k a n aset y a n g b e r w u j u d : a . b a r a n g a t a u p e r l e n g k a p a n (supplies) y a n g d i g u n a k a n dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah; b . b a h a n a t a u p e r l e n g k a p a n (supplies) y a n g d i g u n a k a n dalam proses produksi; c. b a r a n g d a l a m p r o s e s p r o d u k s i y a n g d i m a k s u d k a n u n t u k dijiial a t a u diserahkan kepada masyarakat; d. b a r a n g y a n g d i s i m p a n u n t u k d i j u a l a t a u d i s e r a h k a n kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah. 3. Persediaan m e n c a k u p b a r a n g a t a u p e r l e n g k a p a n y a n g dibeli dan disimpan u n t u k digunakan, misalnya barang habis p a k a i s e p e r t i o b a t - o b a t a n , a l a t k e s e h a t a n , sdat k o n t r a s e p s i , d a n alat tulis kantor, barang t a k habis pakai seperti k o m p o n e n peralatan d a npipa, d a nbarang bekas pakai seperti k o m p o n e n bekas. 4. D a l a m h a l P e m e r i n t a h D a e r a h m e m p r o d u k s i sendiri, persediaan juga meUputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti b a h a n b a k u p e m b u a t a n alat-alat pertanian.
37
5. B a r a n g h a s i l p r o s e s p r o d u k s i y a n g b e l u m selesai d i c a t a t sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. 6. D a l a m h a l P e m e r i n t a h D a e r a h m e n y i m p a n b a r a n g u n t u k tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) a t a u lantuk t u j u a n berj^a-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang d i m a k s u d d i a k u i sebagai persediaan. 7. Persediaan dapat m e l i p u t i : a. B a r a n g k o n s u m s i ; b. B a r a n g p a k a i h a b i s ; c. B a r a n g c e t a k a n ; d. Perangko d a n materai; e. O b a t - o b a t a n d a n b a h a n f a r m a s i ; f. A m u n i s i ; g. B a h a n u n t u k p e m e l i h a r a a n ; h. S u k u cadang; i. Persediaan u n t u k t u j u a n strategis/berjaga-jaga; j . P i t a c u k a i d a n leges; k. B a h a n b a k u ; 1. B a r a n g d a l a m p r o s e s / s e t e n g a h j a d i ; m. Tanah/bangunan/barang lainnya xintuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. n. Hewan dan tanaman, u n t u k dijual atau diserahkan kepada masyarakat 8. Persediaan b a h a n b a k u d a n p e r l e n g k a p a n y a n g d i m i l i k i proyek swakelola u n t u k m e m b a n g u n aset tetap dibebankan ke a k u n konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan t a n ^ a l pelaporan k o n s t r u k s ib e l u m terselesaikan. 9. Persediaan dengan kondisi r u s a k a t a u u s a n g dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan Catatan atas Laporan Keuangan.
tidak dalam
Pengakuan Persediaan 1. P e r s e d i a a n d i a k u i p a d a s a a t p o t e n s i m a n f a a t e k o n o m i m a s a depan diperoleh Pemerintah Daerah d a n m e m p u n y a i nilai atau biaya yang dapat d i u k u r dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. 2. Potensi m a n f a a t e k o n o m i m a s a depan diperoleh P e m e r i n t a h Daerah (memberikan sumbangan baik langsung m a u p u n tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi P e m e r i n t a h Daerah) d a n m e m p u n y a i nilai a t a u biaya y a n g dapat d i u k u r dengem andal (biaya tersebut d i d u k u n g oleh b u k t i / d o k u m e n yang dapat diverifikasi d a n di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat d i u n g k a p k a n secara jujur, dapat diverifikasi, d a n bersifat netral). D o k u m e n s u m b e r y a n g d i g u n a k a n sebageu p e n g a k u a n perolehein persediaan adalah faktur, kuitansi, dan Berita Acara Serah Terima (BAST)
38
3. P a d a a k h i r periode akuntansi catatan d i s e s u a i k a n d e n g a n h a s i l i n v e n t a r i s a s i fisik.
persediaan
4. S K P D m e n y a j i k a n s e m u a persediaan y a n g dimiliki d a l a m neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan. Pengukuran Persediaan 1. P e r s e d i a a n d i s a j i k a n s e b e s a r : a. b i a y a p e m b e l i a n a p a b i l a diperoleh d e n g a n p e m b e l i a n ; b. h a r g a pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c. n i l a i w a j a r a p a b i l a d i p e r o l e h d e n g a n c a r a l a i n n y a s e p e r t i donasi/rampasan. 2. P e r s e d i a a n pada akhir men^unakan: a. H a r g a P e m b e l i a n T e r a k h i r , b. N i l a i W a j a r .
periode
dinilai
dengan
3. T a n a h d a n b a n g u n a n u n t u k dijual a t a u d i s e r a h k a n kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masingmasing. 4. Harga p o k o k p r o d u k s i persediaan m e l i p u t i biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. 5. N i l a i w a j a r p e r s e d i a a n m e l i p u t i n i l a i t u k a r aset a t a u penyelesaian kewajiban antar pihak yang m e m a h a m i d a n berkeinginan m e l a k u k a n transaksi wajar. Metode Pencatatan Persediaan 1. P e r s e d i a a n P e m e r i n t a h D a e r a h d i c a t a t berdasarkan hasil inventarisasi phisik. 2.
secara
periodik,
I n v e n t a r i s a s i fisik p e r s e d i a a n h a r u s d i l a k u k a n m i n i m a l sekali dalam setahun, pada saat penyusunan neraca pada akhir t a h u n anggaran.
Beban Persediaan 1. B e b a n p e r s e d i a a n d i c a t a t s e b e s a r p e m a k a i a n
persediaan.
2.
Perhitungan beban persedian dilakukan dalam penyajian Laporan Operasional.
rangka
3.
D a l a m h a l persediaan dicatat secara periodik, m a k a pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan i n v e n t a r i s a s i fisik, y a i t u d e n g a n d e n g a n c a r a s a l d o a w a l ditambah pembelian a t a u perolehan persediaan dikurangi dengan saldo a k h i r persediaan d i k a l i k a n nilai p e r u n i t sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
Pengvmgkapan persediaan Persediaan d i u n g k a p k a n secara m e m a d a i d a l a m catatan atas laporan keuangan, yang meliput:
39
a. K e b i j a k a n a k u n t a n s i y a n g d i g u n a k a n d a l a m perediaan;
pengukuran
b. P e n j e l a s a n l e b i h l a n j u t p e r s e d i a a n seperti b a r a n g a t a u perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan u n t u k proses produksi, barang yang disimpan atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan u n t u k dijual atau diserahkan kepada masyarakat; b. A s e t N o n l a n c a r 1) K l a s i f i k a s i A s e t N o n l a n c a r Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, d a n aset lainnya. 2) I n v e s t a s i J a n g k a
Panjang
a) I n v e s t a s i j a n g k a p a n j a n g m e r u p a k a n i n v e s t a s i yang d i m a k s u d k a n u n t u k dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) b u l a n . b) I n v e s t a s i j a n g k a p a n j a n g d i b a g i m e n u r u t s i f a t p e n a n a m a n investasinya, yaitu permanen d a n nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adsdsdi i n v e s t a s i jangka panjang yang d i m a k s u d k a n u n t u k dimiliki secara tidak berkelanjutan. c) P e n g e r t i a n berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan u n t u k dimiliki terus menerus tanpa ada niat u n t u k memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka w a k t u lebih dari 12 (dua belas) b u l a n , d i m a k s u d k a n u n t u k t i d a k d i m i l i k i terusmenerus atau ada niat u n t u k memperjualbelikan atau menarik kembali. d) I n v e s t a s i p e r m a n e n y a n g d i l a k u k a n o l e h P e m e r i n t a h Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan u n t u k diperjualbelikan, tetapi u n t u k mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga h u b u n g a n kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa; (a) P e n y e r t a a n Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan intemasional dan badan usaha lainnya yang b u k a n milik negara; (b) I n v e s t a s i permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah u n t u k menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. e) I n v e s t a s i n o n p e r m a n e n y a n g d i l a k u k a n o l e h Daerah, antara lain dapat berupa:
Pemerintah
40
(a) P e m b e l i a n o b l i g a s i a t a u s u r a t u t a n g j a n g k a p a n j a n g yang dimaksudkan u n t u k dimiliki sampai dengan tanggal j a t u h temponya oleh Pemerintah Daerah; (b) P e n a n a m a n m o d a l d a l a m p r o y e k p e m b a n g u n a n y a n g dapat dialihkan kepada p i h a k ketiga; (c) D a n a y a n g d i s i s i h k a n P e m e r i n t a h D a e r a h dalam rangka pelayanan m a s y a r a k a t seperti b a n t u a n modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; (d) I n v e s t a s i n o n p e r m a n e n l a i n n y a , y a n g s i f a t n y a t i d a k dimaksudkan u n t u k dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan / penyelamatan perekonomian. 3) P e n g a k u a n I n v e s t a s i J a n g k a P a n j a n g a) S u a t u p e n g e l u a r a n k a s a t a u a s e t d a p a t d i a k u i s e b a g a i investasi apabila m e m e n u h i salah satu kriteria : (a) k e m u n g k i n a n m a n f a a t e k o n o m i k d a n m a n f a a t s o s i a l atau jasa potensial d i masa yang a k a n datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah; (b) n i l a i p e r o l e h a n a t a u n i l a i w a j a r i n v e s t a s i d a p a t d i u k u r s e c a r a m e m a d a i [reliable). b) P e n g e l u a r a n u n t u k m e m p e r o l e h i n v e s t a s i j a i n g k a p a n j a n g diakui sebagai pengeluaran pembiayaian. 4) P e n g u k u r a n I n v e s t a s i J a n g k a P a n j a n g a) I n v e s t a s i j a m g k a p a m j a n g y a n g b e r s i f a t p e r m a n e n s e p e r t i penyertaan m o d a l Pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehain y a n g meliputi harga transaksi investasi jamgka panjamg d i t a m b a h biaya lain yang t i m b u l dalami rangka perolehan investasi jangka panjang tersebut. b) I n v e s t a s i n o n p e r m a n e n b e r u p a d a n a y a n g d i s i s i h k a n Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bemtuan m o d a l kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat, dicatat sebesar nilai bersih yang d a p a t d i r e a d i s a s i k a n [Net Reliazable Value). N i l a d b e r s i h yang dapat direalisasikan adalah jumlaih yang benarbenar dapat ditagih, yaitu sebesar harga perolehan dikurauigi perkiraan jumlaih t a ktertagih d i t a m b a h k a n dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. c) P e n g u k u r a m d a n a b e r g u l i r d i l a k u k a m d e n g e m m e n e n t u k a n kualitas dana bergulir yaitu tingkat ketertagihan dana bergulir berdasarkan k e p a t u h a n membayar kewajiban oleh debitur dengan ketentuam sebagai b e r i k u t : (a) L a n c a r , b i l a d a n a b e r g u l i r s u d a h d i l a k u k a m p e l u n a s a n s e b e l u m tamggal j a t u h t e m p o (b) K u r a n g l a n c a r , b i l a d a n a b e r g u l i r b e l u m d i l a i k u k a n p e l u n a s a n saunpai dengan 2 ( d u a )t a h u n setelah tainggad j a t u h t e m p o ;
41
(c) R a g u - r a g u , b i l a d a n a b e r g u l i r b e l u m d i l a k u k a n p e l u n a s a n lebih d a r i 2 (dua) t a h u n s a m p a i d e n g a n 3 ( tiga) t a h u n setelah t a n ^ a l j a t u h tempo; dan (d) M a c e t , b i l a d a n a b e i g u l i r b e l u m d i l a l c u k a n p e l i m a s a n l e b i h d a r i 3 (tiga) t a h u n s e t e l a h j a t u h t e m p o , d) B e s a m y a penyisihan penyertaan dana bergulir t a k tertagih ditentukan berdasarkan kualitas sesuai j a t u h t e m p o n y a (aging schedule) dengan kategori sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4.
Umur Dana Kategori Bergulir Dapat ditagih 0 s/d 1 t a h u n M e m u n g k i n k a n dapat 1 s/d 2 t a h u n ditagih Diragukan dapat 2 s/d 3 t a h u n ditagih Tidak dapat ditagih Di atas 3 t a h u n
Kualitas Lancar KurangLancar Ragu-ragu Macet
Prosentase Penyisihan 2 5 % 5 0 % 75% 100%
e) D a l a m h a l t e r j a d i k e a d a a n d i l u a r k o n d i s i n o r m a l s e p e r t i debitur meninggal dunia, pailit d a n hal-hal lain yang mengakibatkan debitur dana bergulir tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebelum d a n / a t a u setelah tanggal j a t u h tempo m a k a d a l a m aging schedule dapat dikategorikan sebagai Tidak Dapat Ditagih dengan kualitas dana bergulir macet d a n prosentase penjdsihan sebesar 100 % (seratus per seratus); d a n f)
Keadaan di luar kondisi normal sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus didukung dengan bukti-bukti hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g) I n v e s t a s i n o n p e r m a n e n y a n g b e r u p a p i n j a m a n y a n g diberikan kepada pihak lain dicatat sebesar nilai nominal. h) Investasi d a l a m p r o y e k harga perolehan.
pembangunan
dicatat
sebesar
i)
Investasi dalam bentuk hewan yang dapat berkembang biak dengan sendirinya dicatat sebesar nilai pasar yang wajar h e w a n tersebut pada tsmggal pelaporan.
j)
Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari p e r t u k a r a n aset Pemerintah, m a k a nilai investasi y a n g diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehan tidak ada.
k) Investasi j a n g k a panjang pada perusahaan yang k e p e m i l i k a i m y a d i b a w a h 2 0 % (dua p u l u h per seratus) atau tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat/memberhentikan direksi atau tidak dapat mengendalikan jalannya perusahaan dicatat dengan m e n g u n a k a n metode biaya.
42
1)
Investasi jangka panjang pada perusahaan yang kepemilikannya 2 0 % (dua p u l u h per seratus) sampai 5 0 % (lima p u l u h per seratus) a t a u kepemilikan k u r a n g dari 2 0 % (dua p u l u h per seratus) tetapi m e m i l i k i pengaruh yang signifikan mengendalikan jalannya perusahaan dicatat dengan m e n g u n a k a n metode ekuitas.
m) Investasi jangka panjang pada perusahaan yang kepemilikannya lebih dari 5 0 % (lima p u l u h per seratus) mengunakan metode ekuitas. n) H a s i l investasi b e r u p a dividen t u n a i y a n g diperoleh d a r i penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya mengunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila m e n g u n a k a n metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendaptan hasil investasi d a n mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak a k a n m e n a m b a h nilai investasi Pemerintah Daerah. o) S K P D m e n y a j i k a n s e m u a i n v e s t a s i j a n g k a p a n j a n g y a n g dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan. 5) P e l e p a s a n I n v e s t a s i J a n g k a
Panjang
a) P e l e p a s a n i n v e s t a s i P e m e r i n t a h k a r e n a penjuaJem, d a n pelepasan P e m e r i n t a h d a n lain sebagainya.
Daerah dapat terjadi hak karena Peraturan
b) P e n e r i m a a n d a r i p e l e p a s a n investasi jangka diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
panjang
c) P e l e p a s a n s e b a g i a n d a r i i n v e s t a s i t e r t e n t u y a n g d i m i l i k i Pemerintah Daerah dinilai dengan m e n g u n a k a n nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara m e m b ^ total nilai investasi terhadap j u m l a h s a h a m yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. d) P e l e p a s a n k a r e n a p e m i n d a h a n p o s i n v e s t a s i d a p a t b e r u p a reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain d a n sebaliknya. e) I n v e s t a s i n o n p e r m a n e n d a n a b e r g u l i r y a n g b e n a r - b e n a r tidak dapat direalisasikan kembali direklasifikasi ke aset lain-lain, 6) P e n g u n g k a p a n I n v e s t a s i J a n g k a
Panjang
Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam keuangan Pemerintah daerah berkaitan dengan jangka panjang, antara lain : a) K e b i j a k a n a k u n t a n s i u n t u k p e n e n t u a n n i l a i jangka panjang; b) J e n i s - j e n i s i n v e s t a s i j a n g k a p a n j a n g , y a n g
laporan investasi investasi bersifat
43
c) d) e)
permanen maupun nonpermanen; P e n u r u n a n nilai investasi jangka pamjang yang signifikan dan penyebab p e n u r u n a n tersebut; Investasi jangka panjang yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; P e r u b a h a n pos investasi j a n g k a panjang.
c, A s e t T e t a p 1) D e f i n i s i A s e t T e t a p a) A s e t t e t a p a d a l a h a s e t b e r w u j u d y a n g m e m p u n y a i m a s a m a n f a a t lebih d a r i 12(dua belas) b u l a n d a n d i g u n a k a n u n t u k kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat u m u m . b) T u j u a n u t a m a d a r i p e r o l e h a n a s e t t e t a p a d a l a h u n t u k digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam m e n d u k u n g kegiatan operasionalnya dan b u k a n dimaksudkam u n t u k dijual. c) A s e t t e t a p terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung d a n b a n g u n a n , jalan, irigasi d a n jaringan, aset tetap lainnya, d a n k o n s t r u k s id a l a m pengerjaan. d) M a s a m a n f a a t a d a l a h p e r i o d e s u a t u a s e t d i h a r a p k a n digunakan xintuk aktifitas Pemerintah daerah dan/atau pelayanan publik, jimilah produksi atau unit serupa yang d i h a r a p k a n diperoleh dari aset u n t u k aktifitas Pemerintah daerah a t a u pelaj^anan publik. e) N i l a i t e r c a t a t a s e t a d a l a h n i l a i b u k u a s e t y a n g d i h i t u n g dari biaya perolehan s u a t u aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. f)
Nilai wajar adalah nilai t u k a r aset a t a u penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan u n t u k m e l a k u k a n transaksi wajar,
g) P e n y u s u t a n a d a l a h a l o k a s i y a n g s i s t e m a t i s a t a s n i l a i s u a t u aset tetap yang dapat d i s u s u t k a n selama m a s a m a n f a a t aset y a n g bersangkutan. h) Kapitalisasi adalah p e n e n t u a n nilai p e m b u k u a n terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap sehingga siap dipakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi d a n a t a u memperpanjang limur teknisnya d a l a m r a n g k a m e n a m b a h nilai-nilai aset tersebut. i)
Aset dapat d i a k u i sebagai aset tetap apabila m e m e n u h i kriteria : (a) B e r w u j u d ; (b) M e m p u n y a i m a n f a a t l e b i h d a r i 1 2 ( d u a b e l a s ) b u l a n ; (c) B i a y a p e r o l e h a n a s e t d a p a t d i u k u r s e c a r a a n d a l ; (d) T i d a k d i m a k s u d k a n u n t u k d i j u a l d a l a m o p e r a s i n o r m a l entitas; dan
44
(e) D i p e r o l e h a t a u digunakan, j)
dibangun
dengan
maksud
untuk
Tidak t e r m a s u k d a l a m definisi aset tetap adalah aset y a n g dimiliki/dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintahan, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supllies).
2) K l a s i f i k a s i A s e t T e t a p a) A s e t t e t a p d i k l a s i f i k a s i k a n b e r d a s a r k a n k e s a m a a n d a l a m sifat a t a u f u n g s i n y a d a l a m siktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai b e r i k u t : (a) T a n a h ; (b) P e r a l a t a n d a n M e s i n ; (c) G e d u n g d a n B a n g u n a n ; (d) J a l a n , I r i g a s i , d a n J a r i n g a n ; (e) A s e t T e t a p L a i n n y a d a n ; (f) K o n s t r u k s i dalam Pengerjaan. b) T a n a h y a n g d i k e l o m p o k k a n s e b a g a i a s e t t e t a p i a l a h t a n a h yang diperoleh dengan m a k s u d u n t u k dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. c) P e r a l a t a n d a n m e s i n m e n c a k u p mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor,dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan m a s a m a n f a a t n y a lebih d a r i 12 (dua belas) b u l a n d a n d a l a m kondisi siap pakai, d) G e d u n g d a n b a n g u n a n m e n c a k u p s e l u r u h g e d u n g d a n bangunan yang diperoleh dengan m a k s u d u n t u k dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan d a l a m kondisi siap dipakai. e) J a l a n , i r i g a s i d a n j a r i n g a n m e n c a k u p j a l a n , i r i g a s i , d a n jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan d a l a m kondisi siap pakai. f)
Aset tetap lainnya m e n c a k u p aset tetap yang tidak dapat d i k e l o m p o k k a n ke d a l a m kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah d a n d a l a m kondisi siap pakai.
g) K o n t r u k s i d a l a m p e n g e r j a a n m e n c a k u p a s e t t e t a p y a n g sedang dalam proses pembangunan n a m u n pada tanggal laporan k e u a n g a n b e l u m selesai s e l u r u h n y a . h) Aset tetap operasional definisi aset dengan nilai
yang tidak digunakan u n t u k keperluan Pemerintah Daerah dan tidak memeniihi tetap, disajikan di pos aset l a i n n y a sesuai tercatatnya. 45
i)
Aset tetap yang telah dihapuskan dan akan d i p i n d a h t a n g a n k a n d a l a m w a k t u 12 (dua belas) b u l a n m e n d a t a n g diklasifikasikan sebagai persediaan.
3) P e n g a k u a n A s e t T e t a p a) A s e t t e t a p d i a k u i p a d a s a a t m a n f a a t e k o n o m i m a s a depan dapat diperoleh dan nilainya dapat d i u k u r dengan handal. U n t u k dapat d i a k u i sebagai aset tetap h a r u s dipenuhi criteria sebagai b e r i k u t : (a) B e r w u j u d ; (b) M e m p u n y a i m a s a m a n f a a t l e b i h d a r i 1 2 ( d u a b e l a s ) bulan; (c) B i a y a p e r o l e h a n a s e t d a p a t d i u k u r s e c a r a a n d a l ; (d) T i d g d c d i m a k s u d k a n u n t u k d i j u a l d a l a m o p e r a s i n o r m a l entitas; d a n (e) D i p e r o l e h a t a u d i b a n g u n d e n g a n m a k s u d u n t u k digunakan. b) T u j u a n u t a m a d a r i p e r o l e h a n a s e t t e t a p a d a l a h u n t u k digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam m e n d u k u n g kegiatan operasionalnya dan b u k a n dimaksudkan u n t u k dijual. c) P e n g a k u a n a s e t t e t a p a k a n s a n g a t a n d a l b i l a a s e t t e t a p telah diterima a t a u diserahkan h a k kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. d) S a a t p e n g a k u a n a s e t a k a n d a p a t d i a n d a l k a n a p a b i l a terdapat bukti b a h w a telah terjadi perpindahan h a k kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat t a n a h dan bukti kepemilikan k e n d a r a a n bermotor. Apabila perolehan aset tetap b e l u m d i d u k u n g dengan bukti secara h u k u m d i k a r e n a k a n m a s i h adanya s u a t u proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian t a n a h yang m a s i h h a r u s diselesaikan proses j u a l beli (akta) d a n sertifikat k e p e m i l i k a n n y a d i instansi berwenang, m a k a aset tetap tersebut h a r u s diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, m i s a l n y a telah terjadi pembayaran d a n penguasaan atas sertifikat t a n a h atas n a m a pemilik sebelumnya. e) P e n g u k u r a n d a p a t d i p e r t i m b a n g k a n a n d a l biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap y a n g mengidentifikasikan biayanya. D a l a m keadaan s u a t u aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, s u a t u p e n g u k u r a n yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak ekstemal dengan entitas tersebut u n t u k perolehan bahan baku, tenaga kerja d a n biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. f)
Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan.
46
(a) P e n a m b a h a n a d e d a h p e n i n g k a t a n n i l a i a s e t t e t a p disebabkan pengadaan baru, diperluas diperbesar. Biaya p e n a m b a h a n dikapitalisasi ditambahkan pada harga perolehan aset tersebut. (b) P e n g e m b a n g a n a d a l a h p e n i n g k a t a n n i l a i a s e t karena peningkatan manfaat yang berakibat durasi m a s a m a n f a a t , p e n i n g k a t a n efisiensi, p e n u r u n a n biaya pengoperasian. (c) P e n g u r a n g a n a d a l a h p e n u r u n a n n i l a i a s e t dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset tersebut.
yang atau dan tetap tetap pada dan tetap Tetap
g) N i l a i s a t u a n m i n i m u m k a p i t a l i s a s i a s e t t e t a p y a n g d a p a t diakui sebagai aset tetap Pemerintah D a e r a h m e l i p u t i : (a) P e n g e l u a r a n u n t u k p e r s a t u a n p e r a l a t a n d a n m e s i n , dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari RpSOO.OOO,- ( l i m a r a t u s r i b u r u p i a h ) ; (b) P e n g e l u a r a n - p e n g e l u a r a n untuk memperoleh aset tetap gedung d a n bangunsin b a r u yang nilainya s a m a dengan dan a t a u lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh j u t a rupiah) d i a k u i sebagai aset tetap gedung d a n b a n g u n a n d a l a m n e r a c a ; dan (c) P e n g e l u a r a n P e m e l i h a r a n u n t u k g e d u n g d a n b a n g u n a n yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). h) Nilai s a t u a n m i n i m u m kapitalisasi aset tetap s e b a g a i m a n a dimaksud di atas dikecualikan terhadap pengeluaran u n t u k t a n a h , jalan/irigasi/jaringan, d a n aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. i)
Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau lebih dari RpSOO.OOO,(lima ratus ribu rupiah) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah d a n r a w a n hilang diklasifikasikan sebagai barang habis pakai.
4) P e n g u k u r a n A s e t T e t a p a) A s e t t e t a p d i n i l a i d e n g a n b i a y a p e r o l e h a n . A p a b i l a penilaian aset tetap dengan m e n g g u n a k a n biaya perolehan tidak m e m u n g k i n k a n m a k a nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. b) B i a y a p e r o l e h a n a d a l a h j u m l a h k a s a t a u s e t a r a k a s y a n g dibayarkan a t a u nilai wajar imbalan lain yang diberikan u n t u k memperoleh s u a t u aset pada saat perolehan a t a u k o n s t r u k s i samipai dengan aset tersebut d a l a m k o n d i s i d a n tempat ysmg siap u n t u k dipei^unakan. c) B i a y a p e r o l e h a n s u a t u a s e t t e t a p t e r d i r i d a r i h a r g a b e l i n y a a t a u k o n s t r u k s i n y a ,t e r m a s u k bea i m p o r d a n setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam m e m b a w a aset tersebut ke kondisi y a n g m e m b u a t aset tersebut dapat bekcrja untuk pcn^;unaan yang dimaksudkan. 47
d) C o n t o h b i a y a y a n g d a p a t d i a t r i b u s i k a n s e c a r a l a n g s u n g adalah : (a) b i a y a p e r s i a p a n t e m p a t ; (b) b i a y a p e n g i r i m a n a w a l [initial delivery) d a n b i a y a s i m p a n d a n b o n g k a r m u a t {handling cost); (c) b i a y a p e m a s a n g a n (installation c o s ^ ; (d) b i a y a p r o f e s i o n a l s e p e r t i a r s i t e k d a n i n s i n 3 a i r ; (e) b i a y a k o n s t r u k s i ; d a n (1) b i a y a k e p a n i t i a a n . e) Y a n g tidak t e r m a s u k b i a y a d i a t r i b u s i k a n s e c a r a l a n g s u n g adalah : (a) H o n o r P P T K ; (b) B i a y a a d m i n i s t r a s i d a n u m u m l a i n n y a s e p a n j a n g b i a y a t e r s e b u t tidak d a p a t d i a t r i b u s i k a n s e c a r a l a n g s u n g ; (c) B i a y a p e r m u l a a n d a n p r a p r o d u k s i s e p e r t i b i a y a survey. f)
Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, p e m b u a t a n peralatan m e s i n d a n b a n g u n a n , p e m b a n g u n a n gediing d a n bangunan, pembangunan jalan/jaringan, pembelian aset tetap lainnya siap pakai, dan p e m b a n g u n a n / p e m b u a t a n aset tetap lainnya.
g) P e n g e l u a r a n y a n g d i k a p i t a l i s a s i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a p o i n t (6) d i r i n c i s e b a g a i b e r i k u t : a) P e n g a d a a n tanah meliputi biaya pembebasan, p e m b a y a r a n h o n o r tim, b i a y a p e m b u a t a n s e r t i f i k a t , biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan; b) P e m b e l i a n p e r a l a t a n d a n m e s i n s a m p a i s i a p p a k a i meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, d a n biaya selama m a s a u j i coba. h) P e m b u a t a n peralatan mesin d a n bangunan yang dilaksanakan melalui k o n t r a k berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan d a n pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. i)
Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung d a n tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya b a h a n baku, u p a h tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan d a n pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan d a n p e m b o n g k a r a n b a n g u n a n Ismia.
j)
Pembangunan gedung dan bangunan meliputi : (a) P e m b a n g u n a n gedung d a n bangunan yang dilaksanakan melalui k o n t r a k berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan d a n pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan d a n pembongkaran bangunan lama; (b) P e m b a n g u n a n y a n g d i l a k s a n a k a n s e c a r a s w a k e l o l a b e r u p a b i a y a l a n g s u n g d a n tidak l a n g s i m g s a m p a i s i a p pakai meliputi biaya bahan baku, u p a h tenaga kerja. 48
sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. k) P e m b a n g u n a n j a l a n / i r i g a s i / j a r i n g a n m e l i p u t i : (a) P e m b a n g u n a n jalan/irigasi/jaringem yang dilaksanakan melalui k o n t r a k berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkoran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; (b) P e m b a n g u n a n jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsimg d a n tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, u p a h tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang d i p e r u n t u k k a n u n t u k keperluan pembangunan. 1) P e m b e l i a n A s e t T e t a p l a i n n y a s a m p a i s i a p p a k a i m e l i p u t i harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi, m) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lain: (a) P e m b a n g u n a n / p e m b u a t a n a s e t t e t a p l a i n n y a y a n g dilaksanakan melalui kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, d a n biaya perizinam; (b) P e m b a n g u n a n / p e m b u a t a n a s e t t e t a p l a i n n y a y a n g dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung d a n tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan b a k u , u p a h tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; (c) N i l a i p e n e r i m a a n h i b a h d a r i p i h a k k e t i g a m e l i p u t i n i l a i yang dinyatakan oleh pemberi hibah a t a u nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan; (d) N i l a i p e n e r i m a a n a s e t t e t a p d a r i r a m p a s a n m e l i p u t i nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai t a k s i r a n harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali u n t u k tanah, Gedung dan B a n g u n a n meliputi nilai taksiran harga pasar yang berlaku; (e) N i l a i r e k l a s i f i k a s i m a s u k m e l i p u t i n i l a i p e r o l e h a n a s e t yang direklasifikasi ditambah biaya m e r u b a h apabila m e n a m b a h u m u r , kapasitas dan manfaat; (f) N i l a i p e n g e m b a n g a n t a n a h m e l i p u t i b i a y a yang dikeluarkan u n t u k pengurugan dan pematangan; (g) N i l a i r e n o v a s i t a n a h m e l i p u t i b i a y a y a n g d i k e l u a r k a n u n t u k meningkatkan kualitasdan atau kapasitas. 5) P e n i l a i a n A w a l A s e t T e t a p a) B a r a n g b e r w u j u d y a n g m e m e n u h i k u a l i f i k a s i u n t u k d i s i k u i sebagai s u a t u aset d a n d i k e l o m p o k k a n sebagai aset tetap, pada awalnya h a r u s d i u k u r berdasarkan biaya perolehan. b) B i l a a s e t t e t a p d i p e r o l e h d e n g a n t a n p a n i l a i , b i a y a
aset 49
tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, c) S u a t u a s e t t e t a p m u n g k i n d i t e r i m a P e m e r i n t a h D a e r a h sebagai hadiah a t a u donasi. Sebagai contoh, t a n a h mungkin dihadiahkan k e Pemerintah Daerah oleh pengembang [developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, a t a u p u n u n t u k tempat pejalan kaki. S u a t u aset j u g a m u n g k i n diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah, Sebagai contoh, dikarenakan wewenang d a n peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang t a n a h d a n b a n g u n a n yang kemudian akan digunakan seb^ai tempat operasi Pemerintahan. U n t u k k e d u a h a l d i atas aset tetap yang diperoleh h a r u s dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh. 6) P e r o l e h a n S e c a r a G a b u n g a n a) B i a y a p e r o l e h a n d a r i m a s i n g - m a s i n g a s e t t e t a p y a n g diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan proposional/perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. b) B i a y a p e r o l e h a n d a r i m a s i n g - m a s i n g a s e t t e t a p y a n g diperoleh secara gabungan ( p e n g a n ^ a r a n n y a d a l a m s a t u dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak a k a n dipisahkan harga perolehannya k e masing-masing aset tetap j i k a harga perolehan salah s a t u aset tetap t e r t e n t u y a n g diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 8 0 % (delapan p u l u h per seratus) dari k e s e l u r u h a n nilai aset tetap y a n g diperoleh secara gabungan. Pengakuan aset tetap tersebut akan d i p e r l a k u k a n sebagai aset tetap y a n g nilainya mencapai 8 0 % (delapan p u l u h p e rseratus) dari k e s e l u r u h a n nilai perolehan gabungan. 7) P e m i n d a h t a n g a n a n A s e t T e t a p a) P e m i n d a h t a n g a n a n a s e t t e t a p d a p a t b e r u p a pertukaran, hibah, atau penyertaan modal,
penjualan,
b) H a s i l P e n j u a l a n a s e t t e t a p d i c a t a t s e b a g a i p e n e r i m a a n pendapatan lain-lain sebesar penerimaan hasil penjualan. dan dicatat sebagai pengurang nilai aset yang bersangkutan sebesar nilai yang tercatat di Neraca. c) P e r t u k a r a n a s e t t e t a p d a p a t m e n i m b u l k a n k o n s e k u e n s i kas atau tidak menimbulkan konsekuensi kas. d) P e m i n d a h t a n g a n a s e t y a n g a d a k o n s e k u e n s i k a s t e r j a d i karena nilai aset y a n g d i p e r t u k a r k a n tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi k a s dalam pertukaran aset, perlalcuannya adalah s e b ^ a i berikut:
50
(a) A s e t y a n g d i p e r t u k a r k a n d i k e l u a r k a n d a r i c a t a t a n sebesar nilai yang tercatat di Neraca. (b) A s e t y a n g d i t e r i m a d i c a t a t s e b e s a r n i l a i y a n g t e r c a t a t d i Neraca atas aset yang diserahkan d i t a m b a h dengan j u m l a h kas yang dibayarkan/dikurangi dengan j u m l a h k a s yang diterima a t a u sebesar nilai pasar yang wajar atas aset y a n g diterima, m a n a y a n g lebih andal. 8) P e m e l i h a r a a n s e t e l a h P e r o l e h a n a) A s e t t e t a p d i p e r o l e h P e m e r i n t a h D a e r a h d e n g a n m a k s u d untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan, Aset tetap bagi P e m e r i n t a h Daerah, di s a t u sisi m e r u p a k a n s u m b e r daya e k o n o m i , di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja u n t u k aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja u n t u k pemeliharaan dan belaiya u n t u k peningkatan. b) B e l a n j a untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk m e m p e r t a h a n k a n kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, m u t u produksi, atau peningkatan standar kinerja. c) P e n g e l u a r a n y a n g d i k a t e g o r i k a n s e b a g a i p e m e l i h a r a a n tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan. d) P e n g e l u a r a n s e t e l a h p e r o l e h a n a w a l s u a t u a s e t t e t a p y a n g memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang a k a n datang dsdam bentuk kapasitas, m u t u produksi, a t a u peningkatan standar kinerja, dan m e m e n u h i nilai batasan kapitalisasi h a r u s d i t a m b a h k a n pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. e) P e r t a m b a h a n m a s a m a n f a a t a d a l a h b e r t a m b a h n y a u m u r ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung s e m u l a diperkirakan m e m p u n y a i u m u r e k o n o m i s 10 (sepuluh) tahiin. Pada t a h u n ke-7 pemerintah m e l a k u k a n renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 t a h u n lagi. D e n g a n a d a n y a renovasi tersebut m a k a u m u r g e d u n g berubah dari 10 t a h u n menjadi 15 t a h u n . f)
Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas a t a u k e m a m p u a n Aset Tetap yang s u d a h ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang m e m p u n y a i o u t p u t 200 K W dilakukan renovasi s e h i n ^ a kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
51
g) P e n i n g k a t a n k u a l i t a s a s e t a d a l a h b e r t a m b a h n y a k u a l i t a s dari Aset Tetap yang s u d a h ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi j a l a n aspal. h) P e r t a m b a h a n v o l u m e aset adalah b e r t a m b a h n y a j u m l a h a t a u s a t u a n u k u r a n aset y a n g s u d a h ada, m i s a l n y a penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m 2 menjadi 500 m2. i)
Pengeluaran setelah perolehan a w a l aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud angka 4 diperlakukan sebagai berikut: (a) P e n g e l u a r a n u n t u k p e r b a i k a n d e n g a n n i l a i k u r a n g d a r i Rp20.000.000,00 (dua p u l u h j u t a rupiah) m a k a biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran u n t u k pemeliharaan sehingga tidak m e n a m b a h nilai gedung dan bangunan. (b) P e n g e l u a r a n u n t u k p e r b a i k a n d e n g a n m u l a i d a r i Rp20.000.000,00 (dua p u l u h j u t a rupiah), m a k a nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran u n t u k peningkatan sehingga nilainya a k a n dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan.
j)
Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap J a l a n , Irigasi d a n J a r i n g a n yang berupa p e m b a n g u n a n d a n peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset y a n g bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya. Contoh penerapan bahwa suatu pengeluaran, apakah termasuk belanja modal atau Pemeliharaan yaitu sebagai berikut: No. 1
Kriteria Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi.
Memenuhi Kriteria Tidak
2
Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan m i n i m a l kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan
Ya (karena nilai pemeliharaan melampaui batasan minimal j u m l a h biaya yang h a r u s dikapitalisasi sebesar Rp25.000.000,-
K e s i m p u l a n : P e m e l i h a r a a n e e d u n e k a n t o r t e r s e b u t tidedc m e m e n u h i k r i t e r i a kapitalisasi a r t i n y a belainja p e m e l i h a r a a n d i m a k s u d t i d a k m e n a m b a h nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan y a n g tidak m e n a m b a h nilai aset tetap h a r u s dianggarkan dalam jenis Belanja Barang dan Jasa. l.Dinas Pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja d e n g a n total b i a y a s e b e s a r R p 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - . A d a p u n h a r g a
52
p e r o l e h a n g e d u n g k a n t o r d i m a k s u d sebesar RpSOO.OOO.000,-. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah m a s u k kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap? 2. D i n a s pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan m e l a k u k a n penggantian atas sebagian lantai r u a n g kerja yang semula lantai u b i n menjadi lantai m a n n e r dengan total biaya sebesar Rpl5.000.000,-. A d a p u n haiga perolehan gedung kantor d i m a k s u d sebesar Rp 1.000.000.000,-. Kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah m a s u k kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap? No. 1
Kriteria Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi. Nilai r u p i a h pengeluaran atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal k a p i t a l i s a s i a s s e t t e t a p yang t e l a h d i t e t a p k a n
Memenuhi Kriteria ya
Tidak (karena nilai pemeliharaan tidak melampaui batasan minimal j u m l a h biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp20.000-000,-) Kesimpulan : Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak m e m e n u h i kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan gedung kantor d i m a k s u d tidak m e n a m b a h nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak m e n a m b a h nilai aset tetap h a r u s dianggarkan d a l a m jenis belanja barang dan jasa. 2
3. D i n a s pendidikan m e l a k u k a n kegiatan / proyek pemeliharaan / rehabilitasi atas gedung kantor dengan m e l a k u k a n p e n ^ a n t i a n atas seluruh lantai ruang kerja yang semula lantai u b i n menjadi lantai m a n n e r dengan total biaya sebesar Rp2S.000.000,-. A d a p u n harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar R p l .000.000.000, Kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah m a s u k kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?
53
No. 1
2
Kriteria Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyaman Nilai r u p i a h pengeluaran atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material /melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan
Memenuhi Kriteria Ya
Ya (karena nilai pemeliharaan melampaui batasan minimal j u m l a h biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp20.000.000,-) Kesimoulan : Pemeliharaan eedune kantor tersebut m e m e n u h i kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan d i m a k s u d a k a n m e n a m b a h nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan y a n g bersifat m e n a m b a h nilai aset tetap harus d i a n ^ a r k a n dalam jenis belanja modal. 9) P e n y u s u t a n A s e t T e t a p a) A s e t t e t a p d i s a j i k a n b e r d a s a r k a n b i a y a p e r o l e h a n a s e t tetap tersebut dikurangi a k u m u l a s i penjoisutan. Apabila terjadi kondisi yang m e m u n g k i n k a n penilaian kembali, m a k a aset tetap aksm disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing a k u n aset tetap d a n a k u n ekuitas. b) P e n y u s u t a n a d a l a h a l o k a s i y a n g s i s t e m a t i s a t a s n i l a i s u a t u aset tetap y a n g dapat d i s u s u t k a n (depreciable assets) selama m a s a m a n f a a t aset y a n g b e r s a n g k u t a n . c) N i l a i p e n y n s u t a n u n t u k m a s i n g - m a s i n g p e r i o d e d i a k u i sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap d a l a m neraca d a n beban penyusutan dalam laporan operasional. d) M e t o d e P e n y u s u t a n y a n g d i g u n a k a n P e m e r i n t a h adalah metode Garis Lurus dengan r u m u s a n :
Daerah
P e n y u s u t a n per periode = Nilai Perolehan (Penilaian) Masa Manfaat e) N i l a i p e r o l e h a n a d a l a h j u m l a h k a s a t a u s e t a r a k a s y s m g dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan u n t u k memperoleh s u a t u aset pada saat perolehan a t a u konstruksi sampai dengan aset tersebut d a l a m kondisi d a n tempat yang siap u n t u k dipergunakan f)
M a s a manfaat adalah periode s u a t u aset d i h a r a p k a n digunakan u n t u k aktifitas Pemerintah daerah dan/atau pelayanan publik, j u m l a h produksi atau unit serupa yang d i h a r a p k a n diperoleh dari aset u n t u k aktifitas Pemerintah daerah atau pelayanan publik.
g) A d a p v m m a n f a a t a t a u u m u r e k o n o m i s s e s u a i d a f t a r kelompok aset tetap d a n m a s a m a n f a a t n y a yang a k a n digunakan sebs^ai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri d a l a m K e p u t u s a n B u p a t i Batang. 54
h) P e n i n j a u a n secara periodik t e r h a d a p m a s a m a n f a a t dan/atau tarif penyusutan m a k a penetapannya d i l a k u k a n oleh Sekretaris Daerah. i)
Pelaksanaan penjoisutan dilakukan bersamaan penerapan basis akrual terhitung sejak perolehannya.
dengan tahun
j)
Selain t a n a h , k o n t r u k s i d a l a m pengerjaan, d a n aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpusatakaan, s e l u r u h aset tetap d i s u s u t k a n sesuai dengan sifat d a n karakteristik aset tersebut.
k)
Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan b u k u perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, m e l a i n k a n diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10) P e n g h a p u s a n A s e t T e t a p a) P e n g h a p u s a n A s e t T e t a p a d a l a h t i n d a k a n m e n g h a p u s aset tetap daerah dari daftar aset tetap dengan m e n e r b i t k a n surat k e p u t u s a n dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa p e n ^ ^ m a d a n / a t a u pengelola barang dari tanggung j a w a b a d m i n i s t r a s i d a n fisik a t a s a s e t t e t a p y a n g b e r a d a dalam penguasaannya. b) A s e t t e t a p y a m g d i h a p u s k a n d i k e l u a r k a n d a r i N e r a c a sebesar nilai aset y a n g bersangkutan, y a n g tercatat di Neraca. 11) P e m a n f a a t a n A s e t a) P e m a n f a a t a n a s e t d a e r a h d a p a t b e r u p a k e r j a s a m a d e n g a n fihak k e t i g a m e l a l u i p i n j a m p a k a i , p e n y e w a a n , dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan. b) P i n j a m P a k a i a d a l a h p e n y e r a h a n p e n g g u n a a n a s e t d a e r a h kepada suatu instansi Pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati u n t u k jangka w a k t u tertentu tanpa m e n e r i m a imbalan d a n seteah jangka w a k t u berakhir, aset daerah d i k e m b a l i k a n kepada pemiliknya. c) P e n y e w a a n adalah penyerahan hak pen^unaan/pemakaian barang daerah kepada fihak ketiga dalam h u b u n g a n sewa menyewa dengan ketentuan fihak ketiga h a r u s m e m b e r i k a n imbalan berupa u a n g sewa bulanan atau t a h u n a n u n t u k jangka w a k t u tertentu baik sekaligus atau berkala. d) P e n g g u n a u s a h a a n a d a l a h p e n d a y a g u n a a n a s e t d a e r a h o l e h fihak k e t i g a y a n g d i l a k u k a n d a l a m b e r b a g a i b e n t u k yang telahditentukan.
55
e) A s e t d a l a m s t a t u s p i n j a m p a k a i a t a u d i s e w a k a n dicatat sebagai aset tetap di Neraca. f)
tetap
Aset d a l a m kerja s a m a operasional, seperti B a n g u n Serah G u n a a t a u B a n g u n G u n a Serah dicatat di Neraca d a n diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
g) B a n g u n S e r a h G u n a a d a l a h p e m a n f a a t a n b a r a n g m i l i k daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan d a n /a t a u sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan u n t u k didayagunakem oleh pihak lain tersebut dalam jangka w a k t u tertentuyang disepakati. h) B a n g u n G u n a S e r a h adalah p e m a n f a a t a n barang m i l i k daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, k e m u d i a n didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka w a k t u tertentu yang telah disepakati. U n t u k selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan d a n / a t a u sarana berikut fasilitasnya setelah b e r a k h i m y a jangka w a k t u . i)
Ketentuan tentang kerja sama dimaksud dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
diungkapkan
12) P e n g u n g k a p a n A s e t T e t a p a) L a p o r a n k e u a n g a n h a r u s m e n g u n g k a p k a n u n t u k m a s i n g m a s i n g j e n i s a s e t t e t a p sebagaii b e r i k u t : (a) D a s a r p e n i l a i a n y a n g d i g u n a k a n u n t u k m e n e n t u k a n nilai tercatat; (b) R e k o n s i l i a s i j u m l a h t e r c a t a t p a d a a w a l d a n a k h i r periode yang m e n u n j u k a n penambahan; pelepasan (pengurangan); a k u m u l a s i p e n y u s u t a n d a n perubahan nilai j i k a ada; d a n m u t a s i aset tetap Isdnnya. (c) I n f o r m a s i p e n y u s u t a n m e l i p u t i n i l a i p e n y u s u t a n ; metode penjaisutan; masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan; nilai tercatat bruto dan a k u m u l a s i p e n y u s u t a n awad d a n a k h i r periode. b) L a p o r a n k e u a n g a n j u g a h a r u s m e n g u n g k a p k a n e k s i s t e n s i d a n batasan h a k milik atas aset tetap; kebijakan a k u n t a n s i u n t u k kapitalisasi y a n g berkaitan dengan aset tetap; j u m l a h pengeluaran d a l a m pos aset tetap d a l a m kontruksi. c) J i k a a s e t t e t a p d i c a t a t p a d a j u m l a h y a n g d i n i l a i k e m b a l i , maka hal-hal berikut harus diungkapkan : (a) D a s a r p e r a t u r a n u n t u k m e n i l a i k e m b a l i a s e t t e t a p ; (b) T a n g g a l e f e k t i f p e n i l a i a n k e m b a l i ; (c) J i k a a d a n a m a p e n i l a i i n d e p e n d e n ; (d) N i l a i t e r c a t a t s e t i a p j e n i s a s e t t e t a p . 13) A s e t T e t a p T a n a h a) T a n a h y a n g d i k e l o m p o k a n d a l a m a s e t t e t a p a d a l a h t a n a h yang dimiliki a t a u diperoleh dengan m a k s u d u n t u k 56
digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah d a n d a l a m kondisi siap digunakan. D a l a m a k u n t a n a h termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, d a n jaringan. b) Tidsdc s e p e r t i i n s t i t u s i n o n P e m e r i n t a h , P e m e r i n t a h D a e r a h tidak dibatasi satu periode tertentu u n t u k kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, h a k pengelolaan, dan h a k atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-imdangan yang berlaku. Oleh karena i t u , setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak m e m e r l u k a n biaya untuk mempertahankan h a k atas t a n a h tersebut. Tanah m e m e n u h i definisi aset tetap d a n h a r u s diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini, c) P a d a p r a k t i k n y a , m a s i h b a n y a k t a n a h - t a n a h P e m e r i n t a h yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, n a m u n belum disertifikatkan atas n a m a Pemerintah Daerah, A t a u pada kasus lain, terdapat t a n a h milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut: (a) D a l a m h a l t a n a h b e l u m a d a b u k t i k e p e m i l i k a n y a n g sah, n a m u n dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, m a k a t a n a h tersebut tetap h a r u s dicatat d a n disajikan sebagai aset tetap t a n a h pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (b) D a l a m h a l t a n a h d i m i l i k i o l e h P e m e r i n t a h D a e r a h , n a m u n dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, m a k a t a n a h tersebut tetap h a r u s dicatat dan disajikan sebagai aset tetap t a n a h pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain. (c) D a l a m h a l t a n a h d i m i l i k i o l e h P e m e r i n t a h D a e r a h , n a m u n dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas Pemerintah yang lain, m a k a t a n a h tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan t a n a h tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (d) P e r l a k u a n t a n a h y a n g m a s i h d a l a m s e n g k e t a a t a u proses pengadilan: (1) D a l a m h a l b e l u m a d a b u k t i k e p e m i l i k a n t a n a h yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, m a k a tanah tersebut tetap h a r u s dicatat d a n disajikan sebagai aset tetap t a n a h pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 57
(2) D a l a m h a l P e m e r i n t a h b e l u m m e m p u n y a i b u k t i kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, m a k a t a n a h tersebut dicatat d a n disajikan sebagai aset tetap t a n a h pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (3) D a l a m h a l b u k t i k e p e m i l i k a n t a n a h g a n d a , n a m u n tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, m a k a t a n a h tersebut tetap h a r u s dicatat d a n disajikan s e b ^ a i aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (4) D a l a m h a l b u k t i k e p e m i l i k a n t a n a h g a n d a , n a m u n tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, m a k a tanah tersebut tetap h a r u s dicatat d a n disajikan sebagai aset tetap t a n a h pada neraca Pemerintah Daerah, n a m u n adanya sertifikat ganda h a r u s diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangem. d) T a n a h d i a k u i p e r t a m a k a l i s e b e s a r b i a y a p e r o l e h a n . B i a y a perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai t a n a h tersebut siap pakai. NUai t a n a h j u g a meliputi nilai b a n g u n a n t u a yang terletak pada t a n a h yang dibeli tersebut jika bangunan t u a tersebut dimaksudkan u n t u k dimusnahkan. e)
Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan t a n a h yang tercantum dalam neraca, serta jiomlah k o m i t m e n i m t u k akuisisi t a n a h bila ada.
f)
SKPD menyajikan semua tanah yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.
14) A s e t T e t a p P e r a l a t a n D a n M e s i n a) P e r a l a t a n d a n m e s i n m e n c a k u p a n t a r a l a i n : a l a t b e r a t , alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian d a n petemakan, alat kantor d a n r u m a h tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat k e a m a n a n yang masa manfaatnya lebih d a r i 12 (dua belas) b u l a n d a n d a l a m k o n d i s i siap digunakan. b) N i l a i s a t u a n m i n i m u m k a p i t a l i s a s i a s e t t e t a p y a n g d a p a t diakui sebagai aset tetap Pemerintah Daerah meliputi pengeluaran u n t u k per s a t u a n peralatan d a n mesin, d a n alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari RpSOO.OOO ( l i m a r a t u s r i b u r u p i a h ) .
58
c) P e n g e l u a r a n - p e n g e l u a r a n S£ima d e n g a n atau lebih RpSOO.OOO,(lima ratus ribu rupiah) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah d a n r a w a n hilang diklasifikasikan sebagai Barang Habis Pakai. d) P e r a l a t a n d a n M e s i n d i e i k u i s e b e s a r h a r g a p e r o l e h a n . Haiga perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan d a n m e s i n tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan d a n m e s i n tersebut siap digunakan. e) D a l a m C a t a t a n a t a s L a p o r a n K e u a n g a n , diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta j u m l a h k o m i t m e n u n t u k akuisisi peralatan d a n m e s i n apabila ada. f) D a l a m C a t a t a n a t a s L a p o r a n K e u a n g a n , d i u n g k a p k a n j u g a Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi peralatan dan mesin, metode penyusutan dan masa manfaat peralatan dan mesin. g) S K P D m e n y a j i k a n s e m u a p e r a l a t a n d a n m e s i n y a n g dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan IS) Aset Tetap Gedung D a n B a n g u n a n a) G e d u n g d a n b a n g u n a n m e n c a k u p s e l u r u h g e d i m g d a n b a n g u n a n y a n g dibeli a t a u d i b a n g u n dengan m a k s u d u n t u k digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah d a n dalam kondisi siap digunakan. Gedung d a n b a n g u n a n di neraca meliputi gmtara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. b) G e d u n g d a n B a n g u n a n d i a k u i s e b e s a r h a r g a p e r o l e h a n . Harga perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan u n t u k memperoleh gedung d a n b a n g u n a n sampai siap pakai. Biaya i n i antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, t e r m a s u k biaya pengurusan 1MB, notaris, d a n pajak. c) P e n g e l u a r a n - p e n g e l u a r a n u n t u k m e m p e r o l e h a s e t t e t a p gedung dan bangunan baru yang nilainya sama dengan dan a t a u lebih dari Rp.S.000.000,- (lima j u t a rupiah) diakui sebagai aset tetap gedung d a n b a n g u n a n dalam neraca d) P e n g e l u a r a n p e m e l i h a r a a n u n t u k g e d u n g d a n b a n g u n a n yang m e m e n u h i kriteria kapitalisasi dan nilainya sama dengan a t a u lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua p u l u h j u t a rupiah) dikapitalisasi sebagai aset tetap.
59
e) D a l a m C a t a t a n a t a s L a p o r a n K e u a n g a n , d i u n g k a p k a n dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta j u m l a h k o m i t m e n u n t u k akuisisi gedimg d a n b a n g u n a n apabila ada. f) D a l a m C a t a t a n a t a s L a p o r a n K e u a n g a n , d i u n g k a p k a n j u g a Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi Gedung dan bangunan, metode penyusutan dan masa manfaat Gedung dan bangunem. g) S K P D m e n y a j i k a n s e m u a g e d u n g d a n b a n g u n a n y a n g dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan. 16) A s e t T e t a p J a l a n , I r i g a s i D a n J a r i n g a n a) J a l a n , j a r i n g a n , d a n i n s t a l a s i m e n c a k u p j a l a n , i r i g a s i , d a n jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dikuasai oleh P e m e r i n t a h D a e r a h d a n d a l a m kondisi y a n g siap digunakan. J a l a n , irigasi, d a n j a r i n g a n di neraca a n t a r a lain meliputi j a l a n d a n j e m b a t a n ; b a n g u n a n air; instalasi; d a n jaringEm. A k u n i n i t i d a k m e n c a k u p t a n a h y a n g diperoleh u n t u k p e m b a n g u n a n j a l a n , irigasi, d a n jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah. b) J a l a n , I n g a s i d a n J a r i n g a n d i a k u i s e b e s a r harga perolehan. Harga perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan u n t u k memperoleh j a l a n , jaringan, d a n instalasi sampai siap pakai. Biaya i n i meliputi biaya perolehem a t a u biaya konstruksi d a n biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, d a n instalasi tersebut siap pakai. c) D a l a m C a t a t a n a t a s L a p o r a n K e u a n g a n , d i u n g k a p k a n dasar penilaian yang digunakan, informasi penting Isunnya s e h u b u n g a n dengan jalan, irigasi d a n jaringan yang tercantum dalam neraca, serta j u m l a h k o m i t m e n u n t u k akuisisi j a l a n , jaringan, d a n instadasi apabila ada. d) D a l a m C a t a t a n a t a s L a p o r a n K e u a n g a n , d i u n g k a p k a n j u g a Kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan dan m a s a manfaat jalan, irigasi d a n jaringan. e) S K P D m e n y a j i k a n s e m u a j a l a n , i r i g a s i d a n j a r i n g a n y a n g dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan. 17) A s e t T e t a p L a i n n y a a ) A s e t t e t a p l a i n n y a m e n c a k u p a s e t t e t a p y a n g tidak d a p a t dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya, dan h e w a n / t e m a k dan t u m b u h a n .
60
bjAset tetap lain d i a k u i sebesar harga perolehan. Harga perolehan aset tetap l a i n n y a m e n g g a m b a r k a n s e l u r u h biaya yang d i k e l u a r k a n u n t u k memperoleh aset tersebut s a m p a i siap pakai. c) D a l a m C a t a t a n a t a s L a p o r a n K e u a n g a n , d i u n g k a p k a n dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya s e h u b u n g a n dengan aset tetap l a i n n y a y a n g t e r c a n t u m d a l a m neraca, serta j u m l a h k o m i t m e n v m t u k akuisisi aset tetap lainnya apabila ada, d) D a l a m C a t a t a n a t a s L a p o r a n K e u a n g a n , d i i m g k a p k a n j u g a Kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan dan m a s a manfaat aset tetap lain. e) S K P D m e n y a j i k a n s e m u a a s e t t e t a p l a i n n y a y a n g d i m i l i k i dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan. 18) K o n s t r u k s i D a l a m P e n g e r j a a n a) K o n s t r u k s i d a l a m p e n g e r j a a n a d a l a h a s e t t e t a p y a n g sedang d a l a m proses pembangunan, yang pada tanggal neraca b e l u m selesai d i b a n g u n s e l u r u h n y a . b) K o n s t r u k s i d a l a m p e n g e r j a a n m e n c a k u p t a n a h , p e r a l a t a n d a n mesin, gedung d a n b a n g u n a n , jadan, irigasi d a n jaringan, d a n aset tetap lainnya yang proses perolehannya d a n / a t a u p e m b a n g u n a n n y a m e m b u t u h k a n s u a t u periode w a k t u t e r t e n t u d a n b e l u m selesai. c) P e r o l e h a n m e l a l u i k o n t r a k k o n s t r u k s i p a d a u m u m n y a m e m e r l u k a n s u a t u periode w a k t u tertentu. Periode w a k t u perolehan tersebut bisa k u r a n g a t a u lebih dari satu periode akuntansi. d) P e r o l e h a n a s e t d a p a t d i l a k u k a n d e n g a n membangun sendiri (swakelola) a t a u m e l a l u i p i h a k ketiga dengan kontrak konstruksi. e) K o n s t r u k s i d a l a m p e n g e r j a a n i n i a p a b i l a t e l a h s e l e s a i dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan k e l o m p o k asetnya. f) S u a t u b e n d a b e r w u j u d h a r u s d i a k u i s e b a g a i K o n s t r u k s i dalam Pengerjaan jika: (a) B e s a r k e m u n g k i n a n b a h w a m a n f a a t e k o n o m i m a s a y a n g a k a n datang berkaitan dengan aset tersebut a k a n diperoleh; (b) B i a y a p e r o l e h a n t e r s e b u t d a p a t d i u k u r s e c a r a a n d a l ; dan (c) A s e t t e r s e b u t m a s i h d a l a m p r o s e s p e n g e r j a a n . g) K o n s t r u k s i D a l a m P e n g e r j a a n b i a s a n y a m e r u p a k a n a s e t yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
61
dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasiiikasikan d a l a m aset tetap. h) K o n s t r u k s i D a l a m Pengerjaan d i p i n d a h k a n ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteriaberikut terpenuhi: (a) K o n s t r u k s i s e c a r a s u b s t s m s i t e l a h s e l e s a i d i k e r j a k a n ; dan (b) D a p a t m e m b e r i k a n m a n f a a t / j a s a s e s u a i d e n g a n t u j u a n perolehan. i) K o n s t r u k s i perolehan.
Dalam
Pengerjaan
dicatat
dengan
biaya
j) N i l a i k o n s t r u k s i y a n g d i k e r j a k a n secara s w a k e l o l a a n t a r a lain : (a) B i a y a y a n g b e r h u b u n g a n l a n g s u n g d e n g a n k e g i a t a n konstruksi; (b) B i a y a y a n g d a p a t d i a t r i b u s i k a n p a d a k e g i a t a n p a d a u m u m n y a dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; d a n (c) B i a y a lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. k) N i l a i k o n s t r u k s i y a n g d i k e r j a k a n oleh k o n t r a k t o r melalxii kontrak konstruksi meliputi: (a) T e r m i n y a n g t e l a h d i b a y a r k a n k e p a d a k o n t r a k t o r sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (b) K e w a j i b a n yang masih h a r u s dibayar kepada kontraktor berhubimg dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belimi dibayar pada tanggal pelaporan; (c) P e m b a y a r a n k l a i m k e p a d a k o n t r a k t o r a t a u p i h a k ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi. 1) J i k a k o n s t r u k s i d i b i a y a i d a r i p i n j a m a n m a k a b i a y a pinjaman yang timbxil selama masa konstruksi dikapitalisasi d a n m e n a m b a h biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. m) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubimgan dengan pinjaman yang digunakan i m t u k membiayai konstruksi. n ) J u m l a h b i a y a p i n j a m a n y a n g d i k a p i t a l i s a s i tidak melebihi j u m l a h biaya bunga yang dibayarkan periode yang bersangkutan.
boleh pada
o) A p a b i l a p i n j a m a n d i g u n a k a n u n t u k m e m b i a y a i b e b e r a p a jenis aset yang diperoleh d a l a m s u a t u periode tertentu, biaya p i n j a m a n periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. p) A p a b i l a k e g i a t a n p e m b a n g u n a n k o n s t r u k s i d i h e n t i k a n s e m e n t a r a tidak d i s e b a b k a n o l e h h a l - h a l y a n g b e r s i f a t
62
force m a j e u r m a k a biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. q) K o n t r a k k o n s t r u k s i y a n g m e n c a k u p b e b e r a p a j e n i s pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada w a k t u yang berbeda-beda, m a k a j e n i s pekerjaan y a n g s u d a h selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjamem hanya dikapitalisasi u n t u k jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. r) S u a t u e n t i t a s h a r u s m e n g u n g k a p k a n i n f o r m a s i m e n g e n a i Konstruksi D a l a m Pengerjaan pada a k h i r periode akuntemsi: (a) R i n c i a n k o n t r a k k o n s t r u k s i d a l a m p e n g e r j a a n b e r i k u t tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; (b) N i l a i k o n t r a k k o n s t r u k s i d a n s u m b e r p e m b i a y a a n n y a ; (c) J u m l a h b i a y a y a n g t e l a h d i k e l u a r k a n ; (d) U a n g m u k a k e r j a y a n g d i b e r i k a n ; d a n (e) R e t e n s i . s) D a l a m C a t a t a n a t a s L a p o r a n K e u a n g a n , d i u n g k a p k a n u n t u k masing-masing k o n s t r u k s i dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan i m t u k m e n e n t u k a n nilai tercatat (canying amount), kebijakan a k u n t a n s i u n t u k kapitalisasi, dan j u m l a h pengeluaran pada setiap pos aset tetap d a l a m konstruksi, t)
SKPD menyajikan semua k o n t r u k s i dalam pengerjaan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.
d. D a n a C a d a n g a n 1) D a n a C a d a n g a n adalah dana yang disisihkan untuk m e n a m p u n g k e b u t u h a n yang m e m e r l u k a n dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila k e b u t u h a n tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan daerah dalam satu t a h u n anggaran. D a n a cadangan m e r u p a k a n dana yang disisihkan beberapa t a h u n a n ^ a r a n u n t u k kebutuhan belanja pada m a s a datang. 2) P e m b e n t u k a n m a u p u n p e r u n t u k a n d a n a c a d a n g a n h a r u s diatur dengan peraturan daerah, s e h i n ^ a dana cadangan tidak dapat digunakan u n t u k peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan u n t u k kegiatan-kegiatan y a n g p e l a k s a n a a n n y a selesai d a l a m s a t u t a h u n anggaran n a m u n m e m b u t u h k a n d a n a y a n g besar, misalnya PILKADA. 3) D a n a c a d a n g a n d a p a t d i b e n t u k u n t u k l e b i h d a r i s a t u peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
63
e.
Aset Lainnya 1) A s e t l a i n n y a a d a l a h a s e t P e m e r i n t a h D a e r a h y a n g t i d a k d a p a t diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi j a n g k a panjang, aset tetap, d a n d a n a cadangan. 2) A s e t L a i n n y a t e r d i r i d a r i : a) T a g i h a n P i u t a n g P e n j u a l a n A n g s u r a n ; b) T a g i h a n T u n t u t a n P e r b e n d a h a r a a n ; c) T a g i h a n T u n t u t a n G a n t i K e r u g i a n D a e r a h ; d) A s e t K e m i t r a a n d e n g a n P i h a k K e t i g a ; e) A s e t T i d a k B e r w u j u d ; f) A s e t L a i n - l a i n . a)
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran (a) T a g i h a n p e n j u a l a n a n g s u r a n m e n g g a m b a r k a n j u m l a h y a n g dapat diterima dari penjualan aset P e m e r i n t a h D a e r a h secara a n g s u r a n kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan r u m a h dinas dan penjualan kendaraan dinas. (b) T a g i h a n p e n j u a l a n a n g s u r a n d i n i l a i s e b e s a r n i l a i n o m i n a l dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah a t a u daftar saJdo t a g i h a n p e n j u a l a n a n g s u r a n .
b) T u n t u t a n P e r b e n d s d i a r a a n (TP) T u n t u t a n P e r b e n d a h a r a a n (TP) m e r u p a k a n s u a t u p r o s e s y a n g dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk m e n u n t u t p e n ^ a n t i a n atas s u a t u kerugian yang diderita oleh P e m d a s e b a g a i a k i b a t l a n g s u n g a t a u p u n tidak l a n g s u n g d a r i suatu perbuatan m e l a n ^ a r h u k u m yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. c) T u n t u t a n G a n t i R u g i ( T G R ) (a) T u n t u t a n G a n t i R u g i ( T G R ) m e r u p a k a n s u a t u p r o s e s y a n g d i l a k u k a n terhadap pegawai negeri b u k a n bendahara dengan tujuan u n t u k m e n u n t u t penggantian atas s u a t u kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat l a n g s u n g a t a u p u n tidak l a n g s u n g d a r i s u a t u p e r b u a t a n melanggar h u k u m yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. (b) T u n t u t a n P e r b e n d a h a r a a n d i n i l a i s e b e s a r n i l a i n o m i n a l dalam S u r a t Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah. (c) T u n t u t a n G a n t i R u g i d i n i l a i s e b e s a r n i l a i nominal d a l a m Surat Keterangan Tanggungjawab M u t i a k (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.
64
d) A s e t K e m i t r a a n d e n g a n P i h a k K e t i g a (a) A s e t K e r j a s a m a / K e m i t r a a n a d a l a h dibangun atau digunakan untuk kegiatan kerjasama/kemitraan.
aset tetap yang menyelenggarakan
(b) B a n g u n G u n a S e r a h ( B G S ) , a d a l a h p e m a n f a a t a n b a r a n g milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, k e m u d i a n didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka w a k t u tertentu yang telah disepakati, u n t u k selanjutnya diserahkan kembali t a n a h beserta b a n g u n a n d a n / a t a u sarana berikut fasilitasnya setelah b e r a k h i m y a jangka w a k t u . (c) B a n g u n S e r a h G u n a ( B S G ) , a d a l a h p e m a n f a a t a n b a r a n g milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan u n t u k didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka w a k t u tertentu yang disepakati. (d) K e r j a s a m a P e m a n f a a t a n ( K S P ) a d a l a h pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka w a k t u tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah. (e) S e w a , a d a l a h p e m a n f a a t a n b a r a n g m i l i k d a e r a h o l e h pihak lain dalam jangka w a k t u tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. (f)
Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
(g) A s e t K e i j a s a m a / K e m i t r a a n d i a k u i p a d a s a a t t e r j a d i perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan p e r u b a h a n klasifikasi aset dari aset tetap m e n j a d i aset kerjasama/kemitraan, (h) A s e t K e r j a s a m a / K e m i t r a a n b e r u p a G e d u n g dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedimg d a n / a t a u S a r a n a b e r i k u t fasilitasnya selesai d a n siap digunakan u n t u k digunakan/dioperasikan, (i) S e t e l a h m a s a perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan h a r u s diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang, (j)
Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhimya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
(k) S e t e l a h masa pemanfaatan berakhir, tanah serta b a n g u n a n d a n fasilitas hasil kerjasama/ k e m i t r a a n ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
65
(1)
Klasifikasi aset hasil k e r j a s a m a / k e m i t r a a n berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah b e r a k h i m y a perjanjian d a n telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah,
(m) A s e t y a n g d i s e r a h k a n o l e h P e m e r i n t a h D a e r a h u n t u k diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset k e r j a s a m a / k e m i t r a a n sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian a t a u nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif a t a u paling berdaya uji. (n) D a n a y a n g d i t a n a m k a n P e m e r i n t a h D a e r a h dalam Kerjasama/ Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Keijasama/Kemitraan. D i sisi lain, investor mencatat dana yang diterima i n i sebagai kewajiban. (o) A s e t h a s i l k e r j a s a m a y a n g t e l a h d i s e r a h k a n kepada Pemerintah setelah b e r a k h i m y a perjanjian d a n telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat a t a u sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih y a n g paling objektif a t a u paling berdaya uji. (p) A s e t kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. D a l a m h a l sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan u n t u k kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK. Aset kerjasama/kemitraan selain t a n a h h a r u s d i l a k u k a n penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset k e m i t r a a n d a l a m r a n g k a B a n g u n G u n a Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. M a s a penjoisutan aset k e m i t r a a n d a l a m r a n g k a B a n g u n S e r a h G u n a (BSG) adalah selama masa kerjasama. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim u n t u k aset, p e n g u n g k a p a n b e r i k u t h a r u s d i b u a t u n t u k aset kerjasama/kemitraan : 1. K l a s i f i k a s i aset y a n g m e m b e n t u k aset k e r j a s a m a 2. P e n e n t u a n biaya perolehan aset k e r j a s a m a / k e m i t r a a n 3. P e n e n t u a n depresiasi/penyusutan aset kerj asama/ kemitraan. Setelah aset diserahkan d a n ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dsdam neraca d a l a m klasifikasi aset tetap. e) A s e t T i d a k B e r w u j u d (a) K l a s i f i k a s i A s e t T a k B e r w u j u d Aset tak berwujud meliputi: 1. P i r a n t i l u n a k (software) k o m p u t e r ; 2. Lisensi d a n francshise; 3. H a k cipta (copyright), paten, d a n h a k l a i n n y a ; 4. Hasil kajian/penelitian y a n g m e m b e r i k a n jangka panjang;
manfaat
66
5. A s e t tak benvujud sejarah/budaya; dan 6. A s e t t a k b e r w u j u d d a l a m
yang
mempunyai
nilai
pengerjaan.
1. L i s e n s i a d a l a h i z i n y a n g d i b e r i k a n o l e h p e m e g a n g paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari s u a t u paten yang diberi perlindtingan dalam jangka w a k t u dan syarat tertentu. 2. H a k cipta a d a l a h h a k e k s k l u s i f bagi pencipta a t a u penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin u n t u k i t u dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan. 3. Paten adalah h a k eksklusif y a n g diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang u n t u k selama w a k t u tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain u n t u k melaksanakannya. 4. H a s i l k a j i a n / p e n e l i t i a n y a n g m e m b e r i k a n manfaat jangka panjang adalah s u a t u kajian atau penelitian yang m e m b e r i k a n manfaat ekonomis d a n / a t a u sosial di masa yang a k a n datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasidan tidak memberikan manfaat ekonomis d a n / a t a u sosial m a k a tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset t a k berwujud. 5. T e r d a p a t k e m u n g k i n a n p e n g e m b a n g a n s u a t u aset t a k b e r w u j u d y a n g d i p e r o l e h secaira i n t e r n a l y a n g j a n g k a w a k t u penyelesaiannya melebihi satu t a h u n anggaran atau pelaksanaanpengembangannya melewati tanggal pelaporan. D a l a m h a l terjadi seperti ini, m a k a atas pengeluaran yang telah teijadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan h a r u s d i a k u i sebagai aset t a k b e r w u j u d d a l a m Pengerjaan (intangible asset - w o r k i n progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan (b) P e n g a k u a n A s e t T a k B e r w u j u d 1. A s e t t a k b e r w u j u d d i a k u i j i k a , d a n h a n y a j i k a : a. K e m u n g k i n a n besar aset tersebut akan memberikan mafaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di m a s a depan kepada entitas pelaporan a t a u entitas akuntansi b. M e m p u n y a i m a s a m a n f a a t l e b i h d a r i 12 (dua belas) bulan; dan c. B i a y a p e r o l e h a n a s e t d a p a t d i u k u r s e c a r a a n d a l .
67
2.
Manfaat e k o n o m i m a s a depan y a n g t i m b u l dari aset tak berwujud dapat mencakup penerimaan pendapatan daerah, penghematan biaya, a t a u manfaat lain y a n g berasal dari p e n ^ u n a a n aset tersebut oleh entitas.
3. D a l a m menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis d a n / a t a u sosial m a s a depan, entitas h a r u s menggunakan pertimbangan yang masuk akal dan dapat dipertan^ungjawabkan, yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi d a n / a t a u sosial yang berlaku sepanjang m a s a manfaat aset tersebut. 4.
Dalam menilai tingkat kepastian akan adanya manfaat e k o n o m i d a n / a t a u sosial m a s a depan yang t i m b u l dari penggunaan aset t a k berwujud, entitas m e m p e r t i m b a n g k a n b u k t i yang tersedia pada saat pengakuan awal aset tak berwujud dengan memberikan penekanan pada bukti ekstemal.
5. P e n g a k u a n aset t a k b e r w u j u d a k a n s a n g a t a n d a l b i l a aset t a k b e r w u j u d telah diterima a t a u diserahkan h a k kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Bila aset t a k b e r w u j u d diperoleh dengan cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai d i l a k s a n a k a n . 6. Aset t a k b e r w u j u d dapat diperoleh entitas m e l a l u i pelaksanaan hasil kegiatan y a n g d i l a k u k a n secara intemal (swakelola). Kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan dalam kegiatan Pemerintah Daerah m e m e n u h i kriteria u n t u k diakui. Kesulitan tersebut antara lain untuk: a. M e n e n t u k a n a p a k a h telah timbul, dan saat timbuinya, aset yang dapat diidentifikasi yang a k a n menghasilkan manfaat ekonomis masa depan; dan b. M e n e n t u k a n b i a y a p e r o l e h a n aset t e r s e b u t secara andal. 7. D a l a m m e n e n t u k a n a p a k a h aset t a k b e r w u j u d y a n g dihasilkan secara i n t e m a l m e m e n u h i syarat u n t u k diakui, entitas m e n ^ o l o n g k a n proses dihasilkannya aset t a k b e r w u j u d menjadi d u a tahap, yaitu: a . T a h a p p e n e l i t i a n a t a u riset; d a n b. T a h a p p e n g e m b a n g a n . 8 . J i k a s u a t u e n t i t a s tidak d a p a t m e m b e d a k a n a n t a r a t a h a p riset d a n t a h a p p e n g e m b a n g a n s u a t u k e g i a t a n i n t e m a l u n t u k m e n g h a s i l k a n aset t a k berwujud, m a k a entitas m e m p e r l a k u k a n kegiatan tersebut seolah-olah sebagai pengeluaran yang d U a k u k a n h a n y a pada tahap riset saja.
68
9. S u a t u entitas tidak boleh m e n g a k u i aset t a k b e r w u j u d yang t i m b u l dari riset (atau dari tahap riset pada s u a t u kegiatan intemal). Pengeluaran u n t u k riset (atau dari tahap riset pada s u a t u kegiatan intemal) d i a k u i sebagai biaya pada saat terjadinya. 10. C o n t o h - c o n t o h kegiatan penelitian a t a u riset adalah sebagai berikut: a. K e g i a t a n yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru; b. P e n c a r i a n , e v a l u a s i , d a n seleksi p e n e r a p a n t e m u a n riset a t a u pengetahuan lainnya; c. P e n c a r i a n a l t e m a t i f b a h a n b a k u , p e r a l a t a n , b a r a n g , proses, sistem, a t a u jasa; d a n d. P e r u m u s a n , p e r a n c a n g a n , evaluasi, d a n seleksi berbagai altematif kemvmgkinan bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, a t a u jasa. 11. S u a t u aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu kegiatan intemal) diakui jika, dan hanya jika perusahaan dapat m e n u n j u k k a n semua hal berikut ini: a. K e l a y a k a n t e k n i s p e n y e l e s a i a n a s e t t a k b e r w u j u d tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan; b. N i a t u n t u k m e n y e l e s a i k a n aset t a k b e r w u j u d tersebut dan menggunakannya; c. K e m a m p u a n untuk menggunakan aset tak berwujud tersebut; d. C a r a aset tak berwujud menghasilkan k e m u n g k i n a n manfaat e k o n o m i d a n / a t a u sosial masa depan, yaitu antara lain entitas harus mampu menunjukkan kegunaan aset tak berwujud tersebut; e. T e r s e d i a n y a s u m b e r d a y a t e k n i s , k e u a n g a n , d a n sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan m e n g g u n a k a n aset tersebut; d a n f. K e m a m p u a n untuk m e n g u k u r secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya. (c) B e b a n M a s a L a l u T i d a k D i a k u i s e b a g a i A s e t Pengeluaran atas u n s u r tak berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai biaya d a l a m laporan keuangan periode sebelumnya tidak boleh d i a k u i sebagai bagian dari haiga perolehan aset t a k b e r w u j u d di k e m u d i a n hari. (d) P e n g u k u r a n A s e t T a k B e r w u j u d Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset t a k b e r w u j u d dengan m e n g g u n a k a n biaya perolehan tidak m e m u n g k i n k a n m a k a nilai aset t a k berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
69
(e) P e r o l e h a n T e r p i s a h J i k a s u a t u aset t a k b e r w u j u d diperoleh secara terpisah, biaya aset t a k b e r w u j u d biasanya dapat d i u k u r secara andal. H a l i t ua k a n t a m p a k jelas jika pembayaran dilakukan d a l a m b e n t u k u a n g tunai a t a u aset moneter lainnya. Biaya perolehan s u a t u aset t a kb e r w u j u d terdiri atas h a r g a beli, t e r m a s u k pajak d a n s e m u a pengeluaran y a n g dapat d i k a i t k a n langsung d a l a m m e m p e r s i a p k a n aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya, Pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, misalnya imbalan profesional k o n s u l t a n h u k u m . Apabila terdapat diskonto atau rabat, m a k a diskonto atau rabat tersebut m e n g u r a n g i biaya perolehan aset. (f)
Pertukaran Aset S u a t u aset t a k b e r w u j u d m u n g k i n diperoleh m e l a l u i pertukaran a t a u t u k a r t a m b a h aset t a k b e r w u j u d yang tidak sejenis a t a u dengan aset lainnya. Biaya perolehan aset t a k b e r w u j u d tersebut d i u k u r sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang s a m a dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan j u m l a h u a n g tunai atau setara kas yang diserahkan,
(g)
Aset T a k B e r w u j u d yang D i h a s i l k a n secara I n t e m a l (Swakelola) 1. B i a y a p e r o l e h a n a s e t t a k b e r w u j u d y a n g d i h a s i l k a n secara i n t e m a l (swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional d a n konsisten, yang dilakukan u n t u k menghasilkan dan m e m p e r s i a p k a n aset tersebut sehingga siap u n t u k digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset t a k berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan: a. P e n g e l u a r a n u n t u k b a h a n b a k u d a n j a s a y a n g digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset t a k berwujud; b. G a j i , u p a h , d a n b i a y a p e g a w a i t e r k a i t l a i n n y a d a r i pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut; d a n c. P e n g e l u a r a n yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran h a k h u k u m . 2. Pengeluaran pelatihan pegawai u n t u k mengoperasikan aset t a k b e r w u j u d b u k a n m e r u p a k a n k o m p o n e n biaya perolehan aset t a k b e r w u j u d y a n g dihasilkan secara intemal.
( h ) P e n g e l u a r a n S e t e l a h P e r o l e h a n [Subsequent Expenditures) 1. P e n g e l u a r a n s e t e l a h aset t a k b e r w u j u d d i p e r o l e h (pengeluaran setelah perolehan) d i a k u i sebagai biaya pada saat terjadinya pengeluaran, kecuali: a. P e n g e l u a r a n t e r s e b u t b e s a r k e m u n g k i n a n n y a a k a n m e n i n g k a t k a n manfaat e k o n o m i d a n / a t a u sosial 70
m a s a depan sehingga menjadi lebih besar daripada standar kinerja yang diperkirakan semula; dan b. P e n g e l u a r a n t e r s e b u t d a p a t d i u k u r d a n d i k a i t k a n dengan aset secara andal. Jika persyaratan-persyaratan d i atas dipenuhi, m a k a pengeluaran setelah perolehan h a r u s ditambahkan kepada biaya perolehan aset t a k berwujud. 2. Pengeluaran setelah aset t a k b e r w u j u d diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) d i a k u i sebagai biaya jika pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk m e m e l i h a r a agar aset dapat beroperasi pada standar kinerja yang diperkirakan semula. Aset tak berwujud memiliki karakteristik sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus tidak mungkin ditentukan a p a k a h pengeluaran setelah aset diperoleh a k a n dapat mempertahankan atau meningkatkan manfaat ekonomis y a n g diperoleh entitas dari aset tersebut. D i samping i t u , sering kali sulit mengaitkan secara langsung pengeluaran tersebut dengan aset t a k berwujud tertentu, tetapi lebih m u d a h mengaitkan pengeluaran dengan entitas secara keseluruhan. Dengan demikian, jarang terjadi pengeluaran setelah pengakuan awal aset t a k berwujud, baik aset y a n g diperoleh melalui pembelian m a u p u n yang dihasilkan sendiri, d i a k u i s e b ^ a i p e n a m b a h a n biaya perolehan aset t a k berwujud. (i)
P e n g u k u r a n B e r i k u t n y a (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awed Setelah p e n g a k u a n awal, aset t a k b e r w u j u d dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.
(j)
Periode Amortisasi 1, J u m l a h y a n g d a p a t d i a m o r t i s a s i d a r i a s e t t a k b e r w u j u d h a r u s dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada u m u m n y a m a s a manfaat s u a t u aset t a k b e r w u j u d tidak a k a n melebihi 2 0 t a h u n sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi h a r u s m u l a i d i h i t u n g saat aset siap u n t u k digunakan. 2. Manfaat e k o n o m i d a n / a t a u sosial m a s a depan y a n g terkandung dalam suatu aset t a k berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk m e n c e r m i n k a n k o n s u m s i tersebut, nilai tercatat aset tersebut h a r u s diturunkan. Hal tersebut, d i l a k u k a n melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan d i k u r a n g i nilai sisa. Alokasi y a n g sistematis tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat aset tersebut. B a n y a k faktor y a n g h a r u s dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat s u a t u aset t a k b e r w u j u d , t e r m a s u k : a. P e r k i r a a n p e m a k a i a n aset o l e h e n t i t a s d a n efisiensi pengelolaannya oleh t i m manajemen yang lain
71
b. S i k l u s h i d u p y a n g l a z i m b a g i a s e t t e r s e b u t d a n informasi yang beredar mengenai estimasi masa m a n f a a t aset sejenis y a n g d i g u n a k a n dengan cara yang sama c. K e u s a n g a n t e k n i s , t e k n o l o g i ; d. T i n g k a t / j u m l a h pengeluaran u n t u k pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis m a s a depan dari aset d a n k e m a m p u a n serta m a k s u d entitas u n t u k mencapai tingkat tersebut; e. P e r i o d e p e n g e n d a l i a n a s e t d a n p e m b a t a s a n h u k u m dan pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset tersebut; d a n f. K e t e r g a n t u n g a n m a s a m a n f a a t a s e t t e r s e b u t a t a s m a s a manfaat aset leunnya dari entitas. 3. M e n i l i k sejarah p e s a t n y a p e r k e m b a n g a n teknologi, p i r a n t i l i m a k [software] k o m p u t e r d a n b a n y a k a s e t t a k berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh k a r e n a i t u , m a s a manfaat aset t a k berwujud cenderung pendek. 4. Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial m a s a depan dari s u a t u aset t a k b e r w u j u d diperoleh melalui h a k h u k u m yang diberikan selama s a t u periode tertentu, m a k a m a s a manfaat aset t a k berwujud tidak boleh melebihi periode h a k h u k u m tersebut, kecuali: a. H a k h u k u m t e r s e b u t d a p a t d i p e r b a r u i ; d a n b. P e m b a r u a n t e r s e b u t p a d a d a s a m y a p a s t i diperoleh. 5. M a s a m a n f a a t aset t a k b e r w u j u d d i h i t u n g perolehan aset t a k b e r w u j u d d i m a k s u d .
sejak
6. A m o r t i s a s i aset t a k b e r w u j u d d i l a k u k a n p a d a t a h u n perolehan yaitu tahun terjadinya pembelian/pengadaan aset t a k b e r w u j u d tersebut. 7. P e n i n j a u a n s e c a r a p e r i o d i k t e r h a d a p d a n /a t a u tarif amortisasi maka dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
masa manfaat penetapannya
Metode Amortisasi 1. M e t o d e amortisasi harus mencenninkan pola konsTomsi m a n f a a t e k o n o m i d a n / a t a u sosial oleh entitas. J i k a pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, m a k a h a r u s d i g u n a k a n metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode h a r u s d i a k u i sebagai beban kecuali terdapat kebijakan a k u n t a n s i lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya u n t u k d i m a s u k a n ke d a l a m nilai tercatat aset lain. 2. M e t o d e a m o r t i s a s i y a n g d i p e r g u n a k a n a d a l a h g a r i s l u r u s [straight line method).
metode
72
3. Pelaksanaan amortisasi d i l a k u k a n b e r s a m a a n p e n e r a p a n b a s i s akrual (1)
denggm
P e n g h e n t i a n D a n P e l e p a s a n [Retirement And Disposal^ S u a t u a s e t t a k b e r w u j u d tidak b o l e h l a g i d i a k u i , d a n h a r u s dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas a t a u k e t i k a tidak a d a l a g i m a n f a a t m a s a d e p a n y a n g diharapkan dari penggunaannya d a n pelepasan yang dilakukan sesudahnya. Aset t a k b e r w u j u d y a n g secara p e r m a n e n dihentikan a t a u dilepas h a r u s dieliminasi dari Neraca d a n d i u n g k a p k a n dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
( m ) P i r a n t i L i m a k [Software) 1. D a l a m p e n g a k u a n s o f t w a r e k o m p u t e r s e b a g a i aset t a k berwujud, terdapat beberapa h a l yang perlu diperhatikan: a. U n t u k software y a n g diperoleh a t a u d i b a n g u n o l e h i n t e m a l instansi Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi dua, y a i t u dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga(kontraktor). D a l a m hal dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri dimana biasanya sulit u n t u k mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut m a k a untuk s o f t w a r e s e p e r t i i n i tidak p e r l u d i a k u i s e b a g a i a s e t tak berwujud, selain i t u software seperti i n i biasanya bersifat terbuka d a n tidak ada perlindimgan h u k u m hingga dapat dipergunakan siapa saja, m a k a s a l a h k r i t e r i a d a r i p e n g a k u a n aset tak b e r w u j u d , y a i t u pengendalian atas s u a t u aset m e n j a d i tidak t e r p e n u h i . O l e h k a r e n a i t u u n t u k software yang dibangun sendiri yang dapat d i a k u i sebagai aset t a k berwujud adalah yang d i k o n t r a k k a n kepada p i h a k ketiga. b. D a l a m k a s u s p e r o l e h a n s o f t w a r e secara p e m b e l i a n , h a r u s dilihat secara k a s u s p e r kasus. U n t u k pembelian software yang diniatkan u n t u k dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh Pemerintah D a e r a h m a k a software seperti i n i h a m s dicatat sebagai persediaan. D i lain pihak apabila ada software y a n g dibeli oleh PemerintahDaerah u n t u k digunakan sendiri n a m u n m e m p a k a n bagian integral dari s u a t u hardware (tanpa software t e r s e b u t , h a r d w a r e tidak d a p a t d i o p e r a s i k a n ) , m a k a software tersebut d i a k u i sebagai bagian harga perolehan hardware d a n dikapitalisasi sebagai peralatan d a n mesin.Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dantidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai aset t a k b e r w u j u d setelah m e m e n u h i kriteria perolehan aset secara u m u m . (n) P e r o l a h a n Secaira E k s t e m a l 1. U n t u k menentukan perlakuan akuntansi, m e m b u t u h k a n identifikasijenis, syarat dan ketentuan
73
penggunaan terhadap software yang diperoleh secara e k s t e m a l tersebut. H a l - h a l ysuig perlu diidentifikasi terlebih d a h u l u adalah: a. A p a k a h h a r g a p e r o l e h a n a w a l d a r i software terdiri dari harga pembelian software d a n pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya p e m b a y a r a n lisensi saja; b. A p a k a h ada batasan waktu/ijin penggunaan software; c. B e r a p a l a m a i j i n p e n g g u n a a n . 2.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas m a k a perlakuan a k u n t a n s i u n t u k software yang diperoleh secara pembelian dapat d i s i m p u l k a n sebagai berikut: a. P e r o l e h a n software yang memiliki ijin p e n g g u n a a n / m a s a m a n f a a t lebih d a r i 12 b u l a n , m a k a nilai perolehan software d a n biaya lisensinya h a m s dikapitalisasi sebagai aset t a k berwujud. Sedangkan perolehan software y a n g m e m i l i k i ijin penggunaan /m a s a m a n f a a t k u r a n g dari a t a u s a m p a i d e n g a n 12 (dua belas) b u l a n , m a k a nilai p e r o l e h a n s o f t w a r e tidak p e r l u d i k a p i t a l i s a s i . b. S o f t w a r e y a n g d i p e r o l e h h a n y a d e n g a n m e m b a y a r ijin penggunaan/lisensi dengan m a s a m a n f a a t lebih dari 12 (dua belas) b u l a n h a r u s dikapitalisasi sebagai aset t a k berwujud. Software yang diperoleh h a n y a dengan m e m b a y a r ijin penggunaan/lisensi k u r a n g d a r i a t a u s a m p a i d e n g a n 12 (dua belas) b u l a n , tidak p e r l u d i k a p i t a l i s a s i . c. S o f t w a r e y a n g tidak memiliki pembatasan ijin p e n g g u n a a n d a n m a s a m a n f a a t n y a lebih d a r i 12 (dua belas) b u l a n h a m s dikapitalisasi. Software y a n g tidak m e m i l i k i p e m b a t a s a n i j i n pen^;una£m dan masa msmfaatnya k u r a n g dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
(o) P e n g e l u a r a n B e r i k u t n y a S e t e l a h P e r o l e h a n 1. K a p i t a l i s a s i t e r h a d a p p e n g e l u a r a n s e t e l a h p e r o l e h a n terhadap software k o m p u t e r h a r u s m e m e n u h i salah satu kriteria ini: a. M e n i n g k a t k a n f u n g s i software; b. M e n i n g k a t k a n e f i s i e n s i s o f t w a r e . 2 . A p a b i l a p e m b a h a n y a n g d i l a k u k a n tidak m e m e n u h i salah satu kriteria di atas m a k a pengeluaran h a r u s dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan terhadap software yang sifatnya h a n y a mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software d a l a m rangka memperbaiki u n t u k d a p a t d i o p e r a s i k a n k e m b a l i ) , tidak p e r l u d i k a p i t a l i s a s i . 3. P e n g e l u a r a n y a n g m e n i n g k a t k a n m a s a m a n f a a t d a r i s o f t w a r e p a d a p r a k t i k u m u m n y a tidak t e r j a d i , y a n g ada adalah pengeluaran u n t u k perpanjangan ijin 74
p e n g g u n a a n / l i s e n s i d a r i s o f t w a r e a t a u up grade d a r i versi yang l a m a menjadi yang paling m u t a k h i r yang lebih mendekati kepada perolehan software baru. 4. D a l a m h a l p e n g e l u a r a n u n t u k p e r p a n j a n g a n lisensi: a. P e n g e l u a r a n setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan y a n g k u r a n g dari a t a u s a m p a i dengan 12 (dua belas) b u l a n t i d a k perlu dikapitalisasi. b. P e n g e l u a r a n setelah perolehan berupa p e r p a n j a n g a n ijin p e n g g u n a a n y a n g lebih d a r i 12 (dua belas) b u l a n h a r u s dikapitalisasi. (p) H a k P a t e n 1. P e r o l e h a n h a k p a t e n d a p a t b e r a s a l d a r i h a s i l K a j i a n dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan Pemerintahataupendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki. 2. U n t u k Hgik P a t e n y a n g d i p e r o l e h u n t u k m e l i n d u n g i terhadapkekayaan/warisan budaya/ sejarah, maka atas aset i n i secara u m u m d i a k u i pada saat d o k u m e n h u k u m yang sah atas H a k Paten tersebut telah diperoleh. N a m u n u n t u k mengantisipasi l a m a n y a jangka w a k t u terbitnya d o k u m e n tersebut, m a k a entitas dapat m e n g a k u i sebagai H a k Paten terlebih d a h u l u dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai d a l a m C a t a t a n atas Laporan K e u a n g a n (CaLK). 3. U n t u k Hak Paten yang berasal dari hasil kajian/penelitian apabila masihdalam proses pendaftaran d a n d o k u m e n sumber b e l u m terbit, m a k a entitas dapat m e n g a k u i sebagai H a k Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi s e b ^ a i aset t a k berwujud, k e m u d i a n memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK. (q)
Pengungkapan 1. L a p o r a n k e u a n g a n h a r u s m e n g u n g k a p k a n h a l - h a l berikut u n t u k setiap golongan aset t a k berwujud, dengan m e m b e d a k a n a n t a r a aset t a k b e r w u j u d yang d i h a s i l k a n s e c a r a i n t e m a l dan aset t a k berwujud lainnya: a, M a s a m a n f a a t aset t a k b e r w u j u d ; b, R e k o n s i l i a s i j u m l a h t e r c a t a t p a d a a w a l d a n a k h i r periode yang m e n u n j u k k a n : 1) P e n a m b a h a n ; 2) P e n g h e n t i a n d a n p e l e p a s a n ; 3) A k u m u l a s i A m o r t i s a s i ; 4) M u t a s i l a i n n y a . c, I n f o r m a s i a m o r t i s a s i , m e l i p u t i : 1) N i l a i p e n y u s u t a n ; 2) M e t o d e a m o r t i s a s i y a n g d i g u n a k a n ;
75
3) M a s a manfaat a t a u tarif amortisasi yang digunakan; 4) N i l a i t e r c a t a t b r u t o d a n a k u m u l a s i a m o r t i s a s i pada a w a l d a n a k h i r periode. 2.
Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a. P e n j e l a s a n , n i l a i t e r c a t a t , d a n p e r i o d e a m o r t i s a s i y a n g tersisa dari setiap aset t a k b e r w u j u d y a n g meterial bagi laporan keuangan secara keseluruhan; b. K e b e r a d a a n d a n n i l a i aset t a k b e r w u j u d y a n g h a k penggunaannya dibatasi; dan c. J u m l a h k o m i t e m e n u n t u k m e m p e r o l e h a s e t t a k berwujud.
3. E n t i t a s d i a n j u r k a n , u n t u k m e n g u n g k a p k a n i n f o r m a s i mengenai gambaran mengenai setiap aset t a k berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasikan yang masih digunakan. f)
Aset Lain-Lain (a) P o s A s e t L a i n - l a i n d i g u n a k a n u n t u k m e n c a t a t a s e t l a i n n y a yang tidak dapat dikelompokkan k e dalam Aset T a k Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, d a n Kemitraan dengan P i h a k Ketiga, Aset y a n g s u d a h tidak bermanfaat. C o n t o h dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah yang telah diajukan k epengelola barang. (b) S K P D m e n y a j i k a n s e m u a a s e t l a i n - l a i n y a n g d i m i l i k i dalam neraca d a n mengungkapkannya d i catatan atas laporan keuangan. 1 . A s e t B e r s e j a r a h ( Heritage Assets) a. K e b i j a k a n i n i t i d a k m e n g h a r u s k a n P e m e r i n t a h D a e r a h u n t u k m e n c a n t u m k a n a s e t b e r s e j a r a h [heritage assets) di neraca n a m u n aset tersebut h a r u s d i u n g k a p k a n dalam Catatan atas Laporan Keuangan. b. B e b e r a p a a s e t t e t a p d i j e l a s k a n s e b a g a i a s e t b e r s e j a r a h dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, d a n sejarah. C o n t o h dari aset bersejarah adalah b a n g u n a n bersejarah, moniamen, tempat-tempat purbakala ( archaeological sites ) s e p e r t i c a n d i , d a n k a i y a s e n i [works of art). K a r a k t e r i s t i k - k a r a k t e r i s t i k d i b a w a h i n i sering dianggap sebagai ciri k h a s dari s u a t u aset bersejarah. 1) N i l a i kultural, lingkungan, pendidikan, d a n sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar. 2) P e r a t u r a n d a n h u k u m y a n g b e r l a k u m e l a r a n g a t a u membatasi secara ketat pelepasannya u n t u k dijual. 3) T i d a k m u d a h u n t u k d i g a n t i d a n n i l a i n y a a k a n t e r u s
76
meningkat selama w a k t u berjalan w a l a u p u n kondisi fisiknya semakin m e n u r u n . 4) S u l i t u n t u k m e n g e s t i m a s i k a n m a s a m a n f a a t n y a . U n t u k beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. c. A s e t bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam w a k t u yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. P e m e r i n t a h Daerah mungkin mempunyai aset bersejarah yang diperoleh selama b e r t a h u n - t a h u n dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, a t a u p u n sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila m e m a n f a a t k a n n y a u n t u k tujuan tersebut. e. A s e t b e r s e j a r a h h a r u s d i s a j i k a n d a i l a m b e n t u k u n i t , misalnya j u m l a h unit koleksi yang dimiliki atau j u m l a h unit m o n u m e n , dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. f.
Biaya u n t u k perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi h a r u s dibebankan sebagai belanja tahian terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut d a l a m kondisi d a n lokasi yang ada pada periode berjalan.
g. B e b e r a p a a s e t b e r s e j a r a h j u g a m e m b e r i k a n p o t e n s i manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh b a n g u n a n bersejarah digunakan i m t u k ruang perkantoran. U n t u k kasus tersebut, aset i n i a k a n diterapkan prinsip-prinsip y a n g s a m a seperti aset tetap lainnya. h. U n t u k aset bersejarah lainnya, potensi m a n f a a t n y a terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh m o n u m e n d a n r e r u n t u h a n {ruins). 2.
Kewajiban a. D e f i n i s i K e w a j i b a n Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya e k o n o m i Pemerintah Daeraih. Kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 1) K e w a j i b a n J a n g k a P e n d e k a) K e w a j i b a n j a n g k a p e n d e k m e r u p a k a n k e w a j i b a n y a n g d i h a r a p k a n dibayar d a l a m w a k t u 12 (dua belas) b u l a n setelah tanggal pelaporan.
77
b) K e w a j i b a n j a n g k a p e n d e k t e r d i r i a t a s : (a) u t a n g p e r h i t u n g a n p i h a k k e t i g a ( P F K ) ; (b) u t a n g b u n g a ; (c) u t a n g p a j a k ; (d) b a g i a n l a n c a r u t a n g j a n g k a p a n j a n g ; (e) p e n d a p a t a n d i t e r i m a d i m u k a ; d a n (f) u t a n g j a n g k a p e n d e k l a i n n y a . c) U t a n g P e r h i t u n g a n P i h a k K e t i g a ( P F K ) t e r d i r i d a r i : (a) U t a n g T a s p e n ; (b) U t a n g A s k e s ; (c) U t a n g P P h P u s a t ; (d) U t a n g P P N P u s a t ; (e) U t a n g T a p e r u m ; d a n (f) U t a n g P e r h i t u n g a n P i h a k K e t i g a L a i n n y a . d) U t a n g B u n g a t e r d i r i d a r i : (a) U t a n g B u n g a k e p a d a P e m e r i n t a h P u s a t ; (b) U t a n g B u n g a k e p a d a D a e r a h O t o n o m L a i n n y a ; (c) U t a n g B u n g a k e p a d a B U M N / B U M D ; (d) U t a n g B u n g a k e p a d a B a n k / L e m b a g a K e u a n g a n ; (e) U t a n g B u n g a D a l a m N e g e r i L a i n n y a ; d a n (f) U t a n g B u n g a L u a r N e g e r i . e) U t a n g P a j a k t e r d i r i d a r i : (a) U t a n g P e m o t o n g a n P a j a k P e n g h a s i l a n P a s a l 2 1 ; (b) U t a n g P e m o t o n g a n P a j a k P e n g h a s i l a n P a s a l 2 2 ; d a n (c) U t a n g P e m u n g u t a n P a j a k P e r t a m b a h a n N i l a i . f)
Bagian Lancar Utang J a n g k a Panjang terdiri dari: (a) U t a n g B a n k ; (b) U t a n g O b l i g a s i ; (c) U t a n g k e p a d a P e m e r i n t a h P u s a t ; (d) U t a n g k e p a d a P e m e r i n t a h P r o v i n s i ; d a n (e) U t a n g P e m e r i n t a h K a b u p a t e n / K o t a O t o n o m L a i n n y a .
g) P e n d a p a t a n d i t e r i m a d i m u k a t e r d i r i d a r i : (a) S e t o r a n k e l e b i h a n K e p a d a P i h a k K e t i g a ; (b) U a n g M u k a P e n j u a l a n P r o d u k P e m e r i n t a h D a e r a h d a r i P i h a k Ketiga; d a n (c) U a n g M u k a L e l a n g P e n j u a l a n A s e t D a e r a h . h) U t a n g J a n g k a P e n d e k L a i n n y a m e r u p a k a n k e w a j i b a n lancar yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka pendek yang ada. T e r m a s u k d a l a m U t a n g J a n g k a Pendek Lainnya adalah biaya yang m a s i h h a r u s dibayar pada saat laporan keuangan disusun. 2) K e w a j i b a n J a n g k a P a n j a n g a) K e w a j i b a n j a n g k a p a n j a n g m e n c a k u p s e m u a k e w a j i b a n yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) b u l a n m e n d a t a n g . b) K e w a j i b a n J a n g k a P a n j a n g t e r d i r i d a r i H u t a n g negeri d a n h u t a n g luar negeri.
dalam
78
c) T e r h a d a p u t a n g j a n g k a p a n j a n g y a n g a k a n j a t u h t e m p o pada t a h u n anggaran berikutnya tetap disajikan dalam kelompok Kewajiban Jangka Panjang jika utang tersebut diperpanjang atau dilakukan refinancing dan perjanjian perpanjangan/penjadualan kembali/refinancing pinjaman telah disepakati dan telah ditandatangani. b. P e n g a k u a n K e w a j i b a n 1) K e w a j i b a n diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan u n t u k menyelesaikan kewajiban yang a d a sampai saat sekarang d a n perubahan atas kewajiban tersebut m e m p u n y a i nilai penyelesaian yang dapat d i u k u r dengan andal. 2) K e w a j i b a n d i a k u i p a d a s a a t d a n a dan/atau pada saat kewajiban timbul.
pinjaman
diterima
3) K e w a j i b a n d a p a t t i m b u l d a r i : a ) T r a n s a k s i d e n g a n p e r t u k a r a n (exchange transactions); b ) T r a n s a k s i t a n p a p e r t u k a r a n (non-exchange transactions), sesuai h u k u m yang berlaku d a n kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan; c) K e j a d i a n y a n g b e r k a i t a n d e n g a n P e m e r i n t a h (governmentrelated e v e n t s ) ; d a n d) K e j a d i a n yang diakui Pemerintah (governmentacknowledged events). 4) D a l a m t r a n s a k s i d e n g a n p e r t u k a r a n , k e w a j i b a n d i a k u i k e t i k a Pemerintah Daerah m e n e r i m a barang a t a u jasa sebagai ganti janji u n t u k memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. 5) D s d a m t r a n s a k s i t a n p a p e r t u k a r a n , s u a t u k e w a j i b a n d i a k u i atas j u m l a h terutang yang b e l u m dibayar pada tanggal pelaporan. 6) K e w a j i b a n d i a k u i , d a l a m h u b u n g a n n y a d e n g a n k e j a d i a n yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang s a m a dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukarsm. 7) K e w a j i b a n d i a k u i , d a l a m k a i t a n n y a d e n g a n k e j a d i a n y a n g diakui Pemerintah, apabila m e m e n u h i kriteriaberikut: a) B a d a n l e g i s l a t i f t e l a h m e n y e t u j u i a t a u m e n g o t o r i s a s i sumber daya yang akan digunakan; b) T r a n s a k s i d e n g a n pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada t a n ^ a l pelaporan. c. P e n g u k u r a n K e w a j i b a n Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam m a t a uang asing dijabarkan d a n dinyatakan dalam m a t a uang rupiah. Penjabaran m a t a uang asing menggunakan k u r s tengah b a n k sentral pada t a n ^ a l neraca. 79
d. P e n g u n g k a p a n K e w a j i b a n 1) U n t u k m e n i n g k a t k a n k e g u n a a n a n a l i s i s , i n f o r m a s i - i n f o r m a s i y a n g h a r u s d i s a j i k a n d a l a m C a t a t a n a t a s Lap>oran K e u a n g a n adalah: a) J u m l a h s a l d o k e w a j i b a n j a n g k a p e n d e k d a n j a n g k a panjang; b) B u n g a p i n j a m a n y e i n g t e r u t a n g p a d a p e r i o d e b e r j a l a n ; 2) S K P D m e n y a j i k a n s e m u a u t a n g j a n g k a p e n d e k d a n j a n g k a panjang yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan. 3.
F.
EKUITAS Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang m e r u p a k a n selisih a n t a r a aset d a n kewajiban Pemerintah D a e r a h pada tanggal pelaporan. Saldo E k u i t a s d i neraca berasal dari saldo a k h i r ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.
LAPORAN OPERASIONAL 1. D e f i n i s i L a p o r a n O p e r a s i o n a l a. L a p o r a n O p e r a s i o n a l d i s u s u n u n t u k m e l e n g k a p i p e l a p o r a n d a r i s i k l u s a k u n t a n s i b e r b a s i s a k r u a l (full accrual accounting cycle) sehingga p e n y u s u n a n Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas d a n Neraca m e m p u n y a i keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. b. L a p o r a n O p e r a s i o n a l d i s a j i k a n s e k u r a n g - k u r a n g n y a sekali d a l a m setahun. c. L a p o r a n O p e r a s i o n a l m e n y a j i k a n s e c a r a k o m p e r a t i f periode sebelumnya pos-pos sebagai b e r i k u t : 1) P e n d a p a t a n - L O 2) B e b a n 3) S u r p l u s / D e f i s i t d a r i O p e r a s i 4) K e g i a t a n N o n O p e r a s i o n a l 5) S u r p l u s / D e f i s i t s e b e l u m P o s L u a r B i a s a 6) P o s L u a r B i a s a 7) S u r p l u s / D e f i s i t - L O d. E n t i t a s pelaporan menyajikan pendapatan-LO diklasifikasikan m e n u r u t sumber pendapatan. e. E n t i t a s p e l a p o r a n m e n y a j i k a n m e n u r u t klasifikasijenis beban. 2,
beban
yang
dengan
yang
diklasifikasikan
Akuntansi Pendapatan-LO Akuntansi pendapatan-LO disusun u n t u k m e m e n u h i kebutuhan pertan^ungjawaban sesuai dengan ketentuan dan u n t u k keperluan pengendalian bagi m a n a j e m e n Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh S K P D m a u p u n PPKD.
80
Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan m e m b u k u k a n pendapatan bruto, dan tidak mencatat j u m l a h n e t t o n y a (setelah d i k o m p e n s a s i k a n dengan pengeluaran). a.
Pengakuan Pendapatan-LO 1) P e n d a p a t a n - L O d i a k u i p a d a s a a t : a) P e m e r i n t a h D a e r a h m e m i l i k i h a k a t a s p e n d a p a t a n . b) P e m e r i n t a h D a e r a h m e n e r i m a k a s y a n g b e r a s a l pendapatan.
dari
2) P e n d a p a t a n - L O yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbuinya h a k u n t u k menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat y a n g berwenang a t a u adanya dokumen sember yang m e n i m j u k k a n Pemerintah Daerah memiliki h a k u n t u k m e n ^ h pendapatan tersebut. Contoh dari pendapatan-LO ini adalah Pajak Air Tanah, Pajak B u m i dan Bangunan, Bea Perolehan H a k atas T a n a h dan Bangunan, Pendapatan Sewa dll. 3) P e n d a p a t a n - L O d i a k u i p a d a b u l a n p e n e t a p a n d a n d i h i t u n g u n t u k 12 b u l a n . 4) P e n d a p a t a n - L O yang diperoleh sebagai i m b a l a n atas pelayanan y a n g telah selesai diberikan d i a k u i pada saat timbuinya hak untuk menagih imbalan. Contoh Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian, dll. 5) P e n d a p a t a n - L O y a n g d i p e r o l e h u n t u k b e b e r a p a p e r i o d e , m a k a p e n g a k u a n n y a dialokasikan u n t u k setiap periode pelaporan, kecuali pendapatan-LO y a n g berasal dari ijin g a n ^ ; u a n (HO, 1MB, d a n ijin trayek m a k a pendapatan tersebut diakui seluruhnya pada saat kas diterima oleh Kas Daerah. 6) P e n d a p a t a n - L O y a n g b e r a s a l d a r i B P J S d i a k u i p a d a s a a t pengajuan claim ke BPJS dan jika claim yang diterima tidak sesuai dengan pengajuan m a k a dibuatkanj u m a l koreksi. 7) P e n d a p a t a n - L O d i a k u i p a d a s a a t t i m b u i n y a h a k u n t u k menagih jika k e m u n g k i n a n besar kas a k a n diterima oleh Pemerintah Daerah, dapat d i u k u r secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi a k a n mengalir m a s u k ke rekening kas u m u m daerah. 8) P e n d a p a t a n - L O y a n g d i a k u i p a d a s a a t d i r e a l i s a s i a d a l a h h a k yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. 9) P e n d a p a t a n - L O diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi m e n u r u t sumber pendapatan dikelompokkan m e n u r u t asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
81
10) P e n c a t a t a n d a r i s e t i a p j e n i s p e n d a p a t a n d a n m a s i n g - m a s i n g nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek. 11) P e n g a k u a n P e n d a p a t a n P a j a k D a e r a h p a d a P e n d a p a t a n Operasional dipengaruhi oleh metode pemungutan pajak daerah yang digunakan. Secara prinsip terdapat 2(dua) m e t o d e y a n g d i g u n a k a n u n t u k p e m u n g u t a n p a j a k , y a i t u self assessment dan official assessment. 12) P e n g a k u a n P e n d a p a t a n P a j a k y a n g d i p u n g u t d e n g a n m e t o d e self assessment d i a k u i pada saat realisasi k a s d i t e r i m a d i kas daerah tanpa terlebih d a h u l u diterbitkannya surat ketetapan 13) P e n g a k u a n P e n d a p a t a n P a j a k y a n g d i p u n g u t d e n g a n m e t o d e self assessment d i a k u i secara p e n u h pada saat realisasi k a s diterima d i k a s daerah w a l a u p u n pembaysiran tersebut u n t u k m e m e n u h i kewajiban wajib pajak daerah u n t u k beberapa periode ke depan. 14) P e n g a k u a n P e n d a p a t a n P a j a k y a n g d i p u n g u t d e n g a n m e t o d e official a s s e s s m e n t d i a k u i p a d a saat t i m b u i n y a h a k m e n a g i h , yaitu pada saat telah diterbitkannya surat ketetapan yang mempunyai kekuatan htikiun. 15) P e n d a p a t a n - L O j u g a d a p a t d i p e r o l e h s e b a g a i a k i b a t d a r i p e n ^ u n a a n aset Pemerintah yang dapat berupa sewa atas p e n ^ u n a a n aset berwujud Pemerintah Daerah, seperti sewa alat berat, b u n g a yang dibebankan kepada p e m i n j a m dana Pemerintah, royalty atas p e n ^ u n a a n aset t a k berwujud P e m e r i n t a h , d a n d e v i d e n a t a u l a i n n y a yang s e t a r a d e n g a n deviden atas hasil investasi Pemerintah. 16) S e c a r a u m u m , P e n d a p a t a n - L O d a r i t r a n s a k s i p e r t u k a r a n harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat u m u m a t a u p u n entitas Pemerintah lainnya dengan harga t e r t e n t uy a n g dapat d i u k u r secara andal. 17) P e n d a p a t a n T r a n s f e r d i a k u i b e r s a m a a n d e n g a n d i t e r i m a n y a kas pada Rekening Kas U m u m Daerah. W a l a u p u n demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika terkait dengan kurang salur. 18) L a i n - l a i n P e n d a p a t a n Daerah yang S a h merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang S a h pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah-LO, Dana Darurat-LO, dan Pendapatan Lainnya-LO. Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya pada Laporan Operasional diakui pada saat timbxilnya h a katas hibah tersebut a t a u terdapat aliran m a s u k sumber daya ekonomi, m a n a yang lebih dahulu.
82
19) D a l a m h a l B a d a n L a y a n a n U m u m d a e r a h , pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan u m u m daerah. 20) Pendapatan-LO berupa h i b a h barang d i a k u i pada saat barang diterima oleh Pemerintah Daerah dengan disertai Berita Acara Serah Terima Barang. 21) P e n d a p a t a n sekolah y a n g berasal dari A P B D Propinsi, A P B N , Komite Sekolah d a n BOS diakui oleh Pemerintah Daerah pada saat dana tersebut m a s u k k erekening sekolah. 22) Pengembalian y a n g sifatnya n o r m a l d a n berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LO pada periode penerimaan m a u p u n pada periode sebelxanmya d i b u k u k a n sebagai pengurang pendapatan. 23) Koreksi d a n pengembalian y a n g sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO y a n g terjadi pada periode penerimaan pendapatan d i b u k u k a n sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. 2 4 ) K o r e k s i d a n p e n g e m b a l i a n y a n g s i f a t n y a tidak b e r u l a n g (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya d i b u k u k a n sebagai pengurang ekuitas pada a k u n SILPA pada periode d i t e m u k a n n y a koreksi d a n pengembalian tersebut. b.
Pengukuran Pendapatan-LO 1) P e n d a p a t a n - L O d i u k u r d e n g a n n i l a i n o m i n a l y a i t u n i l a i aliran m a s u k yang telah diterima oleh Pemerintah daerah dan aliran yang a k a n diterima oleh Pemerintah daerah. a) A l i r a n m a s u k y a n g d i t e r i m a o l e h P e m e r i n t a h d a e r a h c o n t o h a d a l a h p a j a k d e n g a n m e t o d e self assessment. b) A l i r a n y a n g a k a n d i t e r i m a o l e h P e m e r i n t a h d a e r a h d e n g a n m e t o d e official assessment. 2) P e n g u k u r a n P e n d a p a t a n H i b a h - L O a d a l a h : a) P e n d a p a t a n h i b a h d a l a m b e n t u k k a s d i c a t a t s e b e s a r n i l a i kas yang diterima; b) P e n d a p a t a n hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai h i b a h dicatat sebesar nilai n o m i n a l pada saat terjadinya penerimaan hibah; c) P e n d a p a t a n hibah dalam bentuk barang/jasa/surat b e r h a r g a y a n g tidak m e n y e r t a k a n n i l a i h i b a h , d i l a k u k a n penilaian dengan berdasarkan : (a) M e n u r u t b i a y a n y a ; (b) M e n u r u t h a r g a p a s a r ; a t a u (c) M e n u r u t p e r k i r a a n / t a k s i r a n h a r g a w a j a r . Apabila p e n g u k u r a n atas pendapatan hibsih d a l a m b e n t u k b a r a n g / j a s a / s u r a t b e r h a r g a y a n g tidak m e n y e r t a k a n n i l a i h i b a h tidak d a p a t d i l a k u k a n , m a k a n i l a i h i b a h d a l a m b e n t i k barang/jasa/surat berharga cukup diiongkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
83
c.
Pengungkapan Pendapatan-LO Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LO adalah: 1) K e b i j a k a n g i k u n t a n s i m e n g e n a i P e n d a p a t a n - L O 2) P e n e r i m a a n p e n d a p a t a n - L O t a h u n b e r k e n a a n s e t e l a h t a n g g a l berakhimya tahun anggaran. 3) P e n j e l a s a n m e n g e n a i p e n d a p a t a n - L O y a n g p a d a tahun pelaporan y a n g bersangkutan terjadi hal-hal y a n g bersifat khusus. 4) P e n j e l a s a n s e b a b - s e b a b t i d a k t e r c a p a i n y a target p e n e r i m a a n pendapatan-LO daerah. 5) K o n v e r s i y a n g d i l a k u k a n a k i b a t p e r b e d a a n k l a s i f i k a s i p e n d a p a t a n y a n g d i d a s a r k a n p a d a P e r m e n d a g r i No. 13 t a h u n 2 0 0 6 , Permendagri No. 5 9 t a h u n 2 0 0 7 d a n Permendagri No. 21 T a h u n 2011 tentang p e m b a h a n kedua atas Permendagri No. 13 t a h u n 2 0 0 6 tentang Pengelolaan K e u a n g a n Daerah, dengan y a n g didasarkan pada PP No. 7 1 T a h u n 2 0 1 0 tentang Standar AkuntansiPemerintahan. 6) I n f o r m a s i l a i n n y a y a n g d i a n g g a p p e r l u .
3.
Akuntansi Beban a. K l a s i f i k a s i B e b a n Beban diklasifikasikan m e n u m t klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi u n t u k beban yaitu : 1) B e b a n p e g a w a i 2) B e b a n p e r s e d i a a n 3) B e b a n j a s a 4) B e b a n p e m e l i h a r a a n 5) B e b a n P e r j a l a n a n D i n a s 6) B e b a n B u n g a 7) B e b a n s u b s i d i 8) B e b a n h i b a h 9) B e b a n b a n t u a n sosial 10) B e b a n p e n y u s u t a n 11) B e b a n t r a n s f e r 12) B e b a n L a i n - l a i n Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), d a n pegawai y a n g dipekerjakan oleh Pemerintah daerah y a n g b e l u m berstatus PNS sebagai i m b a l a n atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban barang dapat b e m p a beban persediaan, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas.
beban
Beban Persediaan adalah beban Pemerintah dalam pemakaian persediaan dalam jangka w a k t utertentu.
jasa, bentuk
84
Beban jasa merupakan beban Pemerintah daerah dalam bentuk pengadaaan jasa dari pihak ketiga yang m e m i l i k i keahlian d a n pelayanan jasa tertentu untuk m e m b a n t u melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah, Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah daerah yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah yang bersifat tidak m e n a m b a h nilai. Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah daerha yang terjadi sebagai akibat adanya PNS a t a u pegawai yang dipekerjakan yang m e l a k u k a n perjalanan dinas. Beban bunga utang adalah kewajiban Pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bungan dari pinjaman/utang. Beban subsidi adalah beban Pemerintah daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oelh masyarakat. Beban hibah adalah beban Pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat,dan organisasi k e m a s y a r a k a t a n , bersifat tidak wajib d a n tidak mengikat. Beban b a n t u a n sosial adalah beban Pemerintah daerah d a l a m bentuk uang/barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat g u n a m e l i n d u n g i d a r i k e m u n g k i n a n t e r j a d i n y a risiko s o s i a l . Beban lain-lain adalah beban Pemerintah daerah dalam rangka m e l a k u k a n kegiatan yang sifatnya tidak biasa d a n tidak diharapkan berulang, Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran u a n g atau kewajiban uang dari entitas pelaporan pada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan. b.
Pengakuan Beban 1) B e b a n d i a k u i p a d a s a a t : a) T i m b u i n y a k e w a j i b a n b) T e r j a d i n y a k o n s u m s i a s e t c) T e r j a d i n y a p e n u r u n a n m a n f a a t e k o n o m i s jasa.
atau
potensi
2) S a a t t i m b u i n y a k e w a j i b a n a d a l a h s a a t t e r j a d i n y a p e r a l i h a n hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti k e l u a m y a kas dari kas u m u m daerah. 3) Y a n g d i m a k s u d d e n g a n t e r j a d i n y a k o n s u m s i a s e t a d a l a h s a a t pengeluaran k a s k e p a d a p i h a k lain ysing tidak d i d a h u l u i timbuinya kewajiban dan/atau k o n s u m s i asset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah.
85
4) T e r j a d i n y a p e n u r u n a n m a n f a a t e k o n o m i s a t a u p o t e n s i j a s a terjadi pada saat p e n u r u n a n nilai asset s e h u b u n g a n dengan p e n ^ u n a a n asset bersangkutan/berlalunya w a k t u . C o n t o h adalah penyusutan atau amortisasi. 5) B e b a n P e g a w a i d i a k u i p a d a s a a t d i t e r b i t k a n n y a S u r a t Perintah Pencairan D a n a (SP2D) yang berkaitan dengan pengeluaran beban pegawai. 6) B e b a n Persediaan d i a k u i p a d a saat t e r j a d i n y a k o n s u m s i aset dalam kegiatan operasional Pemerintah. 7) B e b a n j a s a d a n p e m e l i h a r a a n d i a k u i p a d a s a a t t i m b u i n y a kewajiban Pemerintah daerah karena Pemerintah daerah telah mendapatkan h a k dan kemanfaatan atas jasa yang disediakan oleh pihak ketiga, berdasarkan surat/dokumen/tagihan resmi. 8) B e b a n Perjalanan dinas diakui pada saat t i m b u i n y a kewajiban Pemerintah daerah melakukan pembayaran u n t u k pengeluaran perjalanan dinas atas PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang m e l a k u k a n perjalanan dinas. 9) B e b a n b u n g a u t a n g d i a k u i p a d a s a a t b u n g a t e r s e b u t j a t u h tempo u n t u k dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan a k u m u l a s i seiring dengan perjalanan w a k t u , misal u n t u k keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo u n t u k dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu d o k u m e n tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga. 10) B e b a n s u b s i d i d i a k u i p a d a s a a t k e w a j i b a n P e m e r i n t a h daerah u n t u k memberikan subsidi telah timbul. 11) B e b a n h i b a h d i a k u i p a d a s a a t t i m b u i n y a k e w a j i b a n a r t i n y a kewajiban Pemerintah daerah timbul karena adanya perikatan. Secara teknis kewajiban daerah untuk menyerahkan uang/barang/jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya nota perjanjian hibah. 12) B e b a n b a n t u a n s o s i a l d i a k u i p a d a s a a t t i m b u i n y a k e w a j i b a n Pemerintah daerah. 13) B e b a n t r a n s f e r d i a k u i p a d a s a a t v e r i f i k a s i pencairan dinyatakan lengkap dan sah oleh Bendahara U m u m Daerah. 14) P e n g a k u a n b e b a n t r a n s f e r I D D d a n D D d i a k u i p a d a s a a t ditetapkannya Keputusan Bupati tentang alokasi besaran dan penerima dana. 15) B e b a n L a i n - l a i n d i a k u i p a d a s a a t t i m b u i n y a k e w a j i b a n Pemerintah daerah karena Pemerintah daerah telah mendapatkan h a k dan kemanfaatan atas barang dan jasa yang disediakan oleh p i h a k ketiga.
86
16) D a l a m h a l b a d a n l a y a n a n u m u m , b e b a n d i a k u i d e n g a n mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan U m u m . 17) B e b a n O p e r a s i o n a l s e k o l a h y a n g b e r a s a l d a r i d a n a A P B N , APBD Propinsi, Komite Sekolah dan B O S diakui oleh Pemerintah Daerah pada saat Bendahara mengeluarkan kas. 18) K o r e k s i a t a s b e b a n , t e r m a s u k p e n e r i m a a n k e m b a l i b e b a n , yang terjadi pada periode beban d i b u k u k a n sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban d i b u k u k a n dalam pendapatan lain-lain. c.
Pengukuran Beban 1) B e b a n d i u k u r d a n d i c a t a t b e r d a s a r k a n n i l a i p e r o l e h a n d a n menggunakan m a t a u a n g rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. 2)
d.
G.
Beban yang d i u k u r dengan mata uang asing dikonversikan ke m a t a uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah B a n k Indonesia) pada saat pengakuan beban.
Pengungkapan Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan antara lain: 1) K e b i j a k a n a k u n t a n s i m e n g e n a i b e b a n 2) P e n g e l u a r a n b e b a n t a h u n b e r k e n a a n ; 3) I n f o r m a s i l a i n n y a y a n g d i a n g g a p p e r l u .
LAPORAN ARUS
beban,
KAS
1. K a s D a n S e t a r a K a s Kas dan setara kas h a r u s disajikan dalam Laporan A r u s Kas. Setara kas Pemerintah Daerah ditujukan u n t u k memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau u n t u k tujuan lainnya. U n t u k m e m e n u h i persyaratan setara kas, investasi jangka pendek h a r u s segera dapat d i u b a h menjadi kas d a l a m j u m l a h yang dapat d i k e t a h u i tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena i t u , suatu investasi disebut setara kas k a l a u investasi d i m a k s u d m e m p u n y a i m a s a j a t u h t e m p o 3 (tiga) b u l a n a t a u k u r a n g d a r i tanggal perolehannya. M u t a s i antar pos-pos k a s d a n setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan b s ^ a n dari m a n a j e m e n k a s d a n b u k a n m e r u p a k a n bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, d a n n o n a n ^ a r a n . 2. E n t i t a s Pelaporan A r u s Kas a. E n t i t a s A k u n t a n s i a d a l a h unit Pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menjoisun laporan keuangan
87
u n t u k digabungkan pada entitas pelaporan. b. E n t i t a s p e l a p o r a n a d a l a h P e j a b a t P e n g e l o l a K e u a n g a n D a e r a h yang m e n u r u t ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. c. U n i t o r g a n i s a s i y a n g m e m p u n y a i f u n g s i p e r b e n d a h a r a a n u n i t yang ditetapkan sebagai bendaharawan u m u m dan/atau kuasa bendaharawan u m u m daerah.
adalah daerah
3. Penyajian L a p o r a n A r u s Kas a. L a p o r a n a r u s k a s m e n y a j i k a n i n f o r m a s i p e n e r i m a a n dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, Pendanaan (pembiayaan), dan transitoris (nonan^aran). b. S a t u t r a n s a k s i t e r t e n t u d a p a t m e m p e n g a r u h i a r u s k a s d a r i beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok u t a n g dan bunga utang. Pembayaran pokok utang a k a n diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang a k a n diklasifikasikan ke d a l a m aktivitas operasi. 4. A k t i v i t a s Operasi a. A r u s k a s b e r s i h a k t i v i t a s operasi m e r u p a k a n i n d i k a t o r y a n g m e n u n j u k k a n k e m a m p u a n operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang a k a n datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. b. A r u s m a s u k k a s d a r i a k t i v i t a s o p e r a s i t e r u t a m a d i p e r o l e h antara lain 1. P e n d a p a t a n A s l i D a e r a h ; 2. D a n a Perimbangan; d a n 3. Lain-lain Pendapatan D a e r a h yang Sah.
dari
c. A r u s k e l u a r k a s u n t u k a k t i v i t a s o p e r a s i t e r u t a m a d i g u n a k a n u n t u k pengeluaran, antara lain: 1. B e l a n j a P e g a w a i ; 2. Belanja B a r a n g d a n Jasa; 3. Belanja B u n g a ; 4. Belanja Subsidi; 5. B e l a n j a H i b a h ; 6. Belanja B a n t u a n Sosial; 7. B e l a n j a T i d a k Terduga; 8. Belanja Bagi Hasil; d a n 9. Belanja B a n t u a n Keuangan. d. J i k a s u a t u entitas pelaporan m e m p i m y a i s u r a t berharga y a n g sifatnya s a m a dengan persediaan, yang dibeli u n t u k dijual, m a k a perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan s e b ^ a i aktivitas operasi.
88
e. J i k a e n t i t a s p e l a p o r a n m e n g o t o r i s a s i k a n d a n a u n t u k k e g i a t a n s u a t u entitas lain, y a n g p e r u n t u k a n n y a b e l u m jelas a p a k a h sebagai m o d a l kerja, penyertaan modal, a t a u u n t u k membiayai aktivitas periode berjalan, m a k a pemberian dana tersebut h a r u s diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian i n i dijelaskan d a l a m catatan atas laporan keuangan. 5. A k t i v i t a s Investasi a. A r u s k a s d a r i a k t i v i t a s investasi m e n c e r m i n k a n p e n e r i m a a n d a n pengeluaran k a s bruto dalam rangka perolehan d a n pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan u n t u k meningkatkand a n m e n d u k u n g pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat d i m a s a yang a k a n datang. b. A r u s m a s u k k a s d a r i a k t i v i t a s i n v e s t a s i t e r d i r i d a r i : 1. P e n j u a l a n A s e t T e t a p 2. Penjualan Aset L a i n n y a c. A r u s k e l u a r k a s d a r i a k t i v i t a s i n v e s t a s i t e r d i r i d a r i : 1. P e r o l e h a n A s e t T e t a p 2. Perolehan Aset L a i n n y a 6. A k t i v i t a s P e m b i a y a a n (Pendanaan) a. A r u s k a s d a r i a k t i v i t a s p e m b i a y a a n m e n c e r m i n k a n p e n e r i m a a n d a n pengeluaran k a s b r u t o s e h u b u n g a n dengan p e n d a n a a n defisit a t a u penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan u n t u k memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas Pemerintah Daerah dan klaim Pemerintah Daerah terhadap pihak lain di masa yang a k a n datang. b. A r u s m a s u k k a s d a r i a k t i v i t a s p e m b i a y a a n ( p e n d a n a a n ) a n t a r a lain: 1. P e n c a i r a n D a n a C a d a n g a n ; 2. Hasil Penjualan Aset/kekayaan D a e r a h y a n g D i p i s a h k a n ; 3. P e n e r i m a a n P i n j a m a n d a n Obligasi; 4. Penerimaan Kembali P i n j a m a n . c. A r u s k e l u a r k a s d a r i a k t i v i t a s p e m b i a y a a n ( p e n d a n a a n ) a n t a r a l a i n 1. P e m b e n t u k a n D a n a C a d a n g a n ; 2. P e n y e r t a a n M o d a l (Investasi) P e m e r i n t a h D a e r a h ; 3. P e m b a y a r a n P o k o k U t a n g P i n j a m a n d a n Obligasi; 4. Pemberifm P i n j a m a n . 7. A k t i v i t a s N o n A n g g a r a n (Trxmsitoris) a. A r u s k a s d a r i a k t i v i t a s n o n a n g g a r a n m e n c e r m i n k a n p e n e r i m a a n dan pengeluaran k a sbruto yang tidak mempengaruhi a n ^ a r a n pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah. A r u s kas dari aktivitas n o n a n ^ a r a n a d a l a h P e r h i t u n g a n F i h a k Ketiga (PFK). P F K m e n g g a m b a r k a n k a sy a n g berasal dari j i o m l a h daina y a n g dipotong dari S u r a t Perintah M e m b a y a r a t a u diterima secara t u n a i u n t u k pihak ketiga misalnya potongan Taspen d a n Askes. b. A r u s m a s u k k a s d a r i a k t i v i t a s n o n a n ^ a r a n (transitoris) a d a l a h penerimaan P F K d a n penerimaan transitoris seperti k i r i m a n u a n g m a s u k dan penerimaan kembali u a n g persediaan d a n bendahara
89
pengeluaran. c. A r u s k e l u a r k a s d a r i a i k t i v i t a s n o n a n g g a r a n ( t r a n s i t o r i s ) m e l i p u t i pengeluaran PFK d a n pengeluaran transitoris seperti k i r i m a n u a n g keluar d a n pemberian u a n g persediaan kepada bendahara pengeluara. 8. M a n f a a t I n f o r m a s i A r u s Kas a. I n f o r m a s i a r u s k a s b e r g u n a sebagai i n d i k a t o r j i m i l a h a r u s k a s d i masa yang a k a n datang, serta berguna u n t u k menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. b. L a p o r a n a r u s k a s j u g a m e n j a d i a l a t p e r t a n g g u n g - j a w a b s m m a s u k d a n a r u s kas keluar selama periode pelaporan.
arus kas
c. A p a b i l a d i k a i t k a n d e n g a n l a p o r a n k e u a n g a n l e d n n y a , l a p o r a n a r u s kas memberikan informasi yang bermanfaat b ^ para p e n g u n a laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan Pemerintah Daerah ( t e r m a s u k likuiditasd a n solvabilitas). d. L a p o r a n A r u s K a s m e n y a j i k a n i n f o r m a s i t e n t a n g p e n e r i m a a n k a s , pengeluaran kas, serta saldo awal d a n saldo a k h i r k a s periode berjalan. e. P e n e r i m a a n k a s a d a l a h s e m u a a r u s m a s u k k a s k e R e k e n i n g U m u m Daerah.
Kas
f. P e n g e l u a r a n k a s a d a l a h s e m u a a r u s k e l u a r k a s d a r i R e k e n i n g U m u m Daerah.
Kas
g. S a l d o k a s m e n c a k u p s a l d o k a s d i k a s d a e r a h d i t a m b a h d e n g a n saldo kas yang berada d i bendahara p e n e r i m a a n d a n bendaheira pengeluaran. 9. P e l a p o r a n A r u s K a s D a r i A k t i v i t a s O p e r a s i , I n v e s t a s i , P e m b i a y a a n (Pendanaan), D a n Non Anggaran (Transitoris) a. E n t i t a s p e l a p o r a n m e l a p o r k a n secara t e r p i s a h k e l o m p o k u t a m a penerimaan d a n pengeluaran k a s bruto dari aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, d a n nonanggaran. b. E n t i t a s p e l a p o r a n d a p a t m e n y a j i k a n a r u s k a s d a r i a k t i v i t a s operasi dengan cara metode Langsung. c. M e t o d e l a n g s u n g i n i m e n g u n g k a p k a n penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
pengelompokan
utama
10. Metode Pelaporan Pemerintah Daerah menyajikan Laporan Arus Kas dengan pendekatan metode langsung. Metode i n i mengungkapkan pengelompokan u t a m a penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
90
H.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1. D e f i n i s i C a t a t a n a t a s L a p o r a n K e u a n g a n Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menyajikan penjelasan naratif a t a u rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi A n ^ a r a n , Laporan Opersional, Neraca, Laporan A r u s Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan Ekuitas. M e n g u n g k a p k a n hal-hal sebagai berikut: a. M e n y a j i k a n i n f o r m a s i u m u m t e n t a n g e n t i t a s p e l a p o r a n a t a u entitas akuntansi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan informasi penting lainnya; b. M e n y a j i k a n i n f o r m a s i t e n t a n g k e b i j a k a n k e u a n g a n d a e r a h , e k o n o m i daerah, pecapaian target keuangan, berikut kendala d a n h a m b a t a n y a n g dihadapi d a l a m pencapaian target; c. M e n y a j i k a n i k h t i s a r p e n c a p a i a n k i n e r j a k e u a n g a n s e l a m a t a h u n pelaporan; d. M e n y a j i k a n i n f o r m a s i t e n t a n g dasar p e n y u s u n a n l a p o r a n keuangan d a n kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih u n t u k diterapkan atas transaksi-transaksi d a n kejadiankejadian penting lainnya; e. M e n g u n g k a p k a n i n f o r m a s i y a n g d i h a r u s k a n o l e h Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar m u k a ( o n the face) l a p o r a n k e u a n g a n ; f. M e n j e l a s k a n p o s - p o s l a p o r a n k e u a n g a n ; g. M e n g u n g k a p k a n k o m i t m e n y a n g t e l a h d i l a k u k a n s e r t a u t a n g bersyarat j i k a ada; d a n h. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan i m t u k penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar m u k a (on the face) l a p o r a n k e u s m g a n . 2.
Pengungkapan Laporan Keuangan a. C a t a t a n a t a s Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang m e r u p a k a n gambaran entitas secara u m u m . b. S u a t u e n t i t a s p e l a p o r a n h a r u s m e n g u n g k a p k a n h a l - h a l y a n g belum diinformasikan dalam bagian m a n a p u n dari laporan keuangan, seperti : 1) D o m i s i l i d a n b e n t u k h u k u m s u a t u e n t i t a s s e r t a y u r i d i k s i tempat entitas beroperasi; 2) P e n j e l a s a n m e n g e n a i sifat o p e r a s i e n t i t a s d a n k e g i a t a n pokoknya; dan 3) K e t e n t u a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n y a n g m e n j a d i landasan kegiatan operasionalnya c. P e n g u n g k a p a n P e n d a p a t a n Setiap entitas pelaporan m e n g u n g k a p k a n setiap pos pendapatan yang diterima d a l a m periode pelaporan setelah tanggal berakhimya t a h u n anggaran. d. P e n g u n g k a p a n B e l a n j a Setiap entitas pelaporan m e n g u n g k a p k a n setiap p o s belanja yang dikeluarkan dalam periode pelaporan setelah tanggal berakhimya t a h u n anggaran.
91
e. P e n g u n g k a p a n P e n e r i m a a n P e m b i a y a a n Setiap entitas pelaporan m e n g u n g k a p k a n setiap pos penerimaan pembiayaan. f.
Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pengeluaran pembiayaan, yamg dibayarkan a t a u yang diterima kembali^
pos perlu
g. P e n g u n g k a p a n A s e t Setiap entitas pelaporan m e n g u n g k a p k a n setiap pos aset yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima dalam w a k t u 12 (dua belas) b u l a n setelah tanggal pelaporan d a n jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima dalam waktu lebih d a r i 12 (dua belas) b u l a n . P e n g u n g k a p a n aset n o n l a n c a r t e r m a s u k saldo awal, p e n a m b a h a n , pengurangan, d a n saldo akhir pada t a h u n berjalan. h. Pengungkapan Kewajiban 1) S e t i a p e n t i t a s p e l a p o r a n mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan dibayar d a l a m w a k t u 12 (dua belas) b u l a n setelah t a n ^ a l pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan dibayar d a l a m w a k t u lebih d a r i 12 (dua belas) b u l a n .
i.
2)
Pengungkapan utang yang berasal dari pinjaman termasuk saldo awal, p e n a m b a h a n , pengurangan, d a n saldo a k h i r pada t a h u n berjalan.
3)
Kewajiban bersyarat dan k o m i t m e n yang telah disepakati dengan pihak lain harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
Pengungkapan Ekuitas 1) S e t i a p e n t i t a s p e l a p o r a n m e n g u n g k a p k a n s e c a r a t e r p i s a h dalam neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan ekuitas, t e r m a s u k sisa lebih pembiayaan anggaran. 2) C a t a t a n a t a s L a p o r a n K e u a n g a n h a r u s m e n g u n g k a p k a n kejadian-kejadian penting selama t a h u n pelaporan, seperti: a) P e n ^ a n t i a n m a n a j e m e n P e m e r i n t a h D a e r a h s e l a m a t a h u n berjalan; b) K e s a l a h a n m a n a j e m e n t e r d a h i a l u y a n g t e l a h d i k o r e k s i o l e h manajemen baru; c) K o m i t m e n a t a u k o n t i n j e n s i y a n g tidak d a p a t d i s a j i k a n pada Neraca; d a n d) P e n g g a b i o n g a n a t a u p e m e k a r a n e n t i t a s t a h u n b e i j a l s m . e) K e j a d i a n y a n g m e m p u n y a i d a m p a k s o s i a l , m i s a l n y a adanya pemogokan yang harus ditanggulangi Pemerintah Daerah. 3 ) P e n g u n g k a p a n y a n g d i w a j i b k a n d a l a m tiap k e b i j a k a n b e r l a k u sebagai pelengkap kebijakan ini.
j. Transaksi Dalam Mata Uang Asing Transaksi keuamgan dalam m a t a uang asing dikonversikan ke 92
dalam mata uang rupiah dengan menggunakan B a n k Indonesia pada tanggal neraca k. Koreksi Kesalahan, Peristiwa Luar Biasa 1)
Perubahan
Koreksi Kesalahan a) T e r h a d a p s e t i a p k e s a l a h a n segera setelah diketahui.
Kebijakan
harus
kurs
tengah
Akuntansi
dilakukan
Dan
koreksi
b) K o r e k s i k e s a l a h a n y a n g t i d a k t e r u l a n g y a n g t e r j a d i p a d a periode berjalan, baik yang m e m p e n g a r u h i posisi kas m a u p u n yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada a k u n yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada a k u n pendapatan-LRA a t a u a k u n belanja, m a u p u n a k u n pendapatan-LO atau a k u n beban. c) K o r e k s i k e s a l a h a n y a n g t i d a k b e r u l a n g y a n g t e r j a d i p a d a periode-periode sebelumnya d a n m e m p e n g a r u h i posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut b e l u m diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada a k u n yang bersangkutan, baik pada a k u n pendapatan-LRA atau a k u n belanja, m a u p u n a k u n Pendapatan-LO a t a u a k u n beban dari periode yang bersangkutan. d) K o r e k s i k e s a l a h a n a t a s p e n g e l u a r a n b e l a n j a ( s e h i n g g a m e n g a k i b a t k a n p e n e r i m a a n k e m b a l i belanja) y a n g t i d a k berulang yang terjadi pada periode-periode sebelunmya d a n m e n a m b a h posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut s u d a h diterbitkan, d i l a k u k a n dengan pembetulan pada a k u n pendapatan lain-Iain-LRA, dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan a k u n Saldo A n ^ a r a n Lebih. e) K o r e k s i k e s a l a h a n a t a s p e r o l e h a n a s e t s e l a i n k a s y a n g tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya d a n m e n a m b a h m a u p u n mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada a k u n kas d a n a k u n aset bersangkutan. f)
Koreksi kesalahan ata beban yang berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya d a n m e m p e n g a r u h i posisi k a s d a n tidak m e m p e n g a r u h i secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut s u d a h terbit, d i l a k u k a n dengan pembetulan pada a k u n pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada a k u n ekuitas.
g) K o r e k s i k e s a l a h a n a t a s p e n e r i m a a n p e n d a p a t a n - L R A y a n g tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan m e n a m b a h m a u p u n mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada a k u n kas dan a k u n Saldo Anggaran Lebih.
93
h) K o r e k s i k e s a l a l i a n atas p e n e r i m a a n p e n d a p a t a n - L O y a n g tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya d a n m e n a m b a i i m a u p u n mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut s u d a h diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada a k u n kas dan a k u n ekuitas. i) K o r e k s i k e s a l a h a n a t a s p e n e r i m a a n d a n p e n g e l u a r a n pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya d a n m e n a m b a h m a u p u n mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada a k u n kas dan a k u n Saldo A n ^ a r a n Lebih. j) K o r e k s i k e s a l a h a n y a n g t i d a k b e r u l a n g pada p e n c a t a t a n kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya d a n m e n a m b a h m a u p u n mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada a k u n kas dan a k u n kewajiban yang bersangkutan. k) K o r e k s i k e s a l a h a n y a n g t i d a k b e r u l a n g y a n g terjadi p a d a periode-periode sebelumnya dan tidak m e m p e n g a r u h i posisi kas, baik sebelum m a u p u n setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan d i l a k u k a n pada a k u n - a k u n neraca terkait pada periode kesalahsm ditemukan, 1) K e s a l a h a n b e r u l a n g d a n s i s t e m a t i s koreksi, m e l a i n k a n dicatat pada saat kas untuk mengembalikan kelebihan mengurangi pandapatan-LRA m a u p yang bersangkutan.
tidak memerlukan terjadi pengeluaran pendapatan dengan un pendapatan-LO
m) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periodeperiode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan d a l a m Laporan Arus Kas t a h u n berjalan pada aktivitas yang bersangkutan, n) Koreksi k e s a l a h a n Laporan Keuangan.
diungkapkan
pada
Catatan
atas
Perubahan Kebijakan Akuntansi a) S u a t u p e r u b a h a n k e b i j a k a n a k u n t a n s i h a r u s d i l a k u k a n hanya apabila penerapan s u a t u kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut a k a n menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, capaian kinerja keuangan a t a u arus kas yang lebih relevan d a n lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. b)
Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai b e r i k u t : 94
(a) A d o p s i s u a t x i k e b i j a k a n a k u n t a n s i p a d a p e r i s t i w a a t a u kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan (b) A d o p s i suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak a d a atau yang tidak material. c)
3)
Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Peristiwa Luar Biasa a) P e r i s t i w a l u a r b i a s a h a r u s m e m e n u h i s e l u r u h p e r s y a r a t a n sebagai b e r i k u t : (a) T i d a k m e r u p a k a n k e g i a t a n n o r m a l d a r i e n t i t a s ; (b) T i d a k d i h a r a p k a n t e r j a d i d a n t i d a k d i h a r a p k a n t e r j a d i berulang; (c) B e r a d a d i l u a r k e n d a l i a t a u p e n g a r u h e n t i t a s ; (d) M e m i l i k i d a m p a k y a n g s i g n i f i k a n t e r h a d a p r e a l i s a s i a n ^ a r a n a t a u posisi aset/kewajiban, b) H a k i k a t , j u m l a h d a n p e n g a r u h y a n g d i a k i b a t k a n o l e h peristiwa luar biasa h a r u s d i u n g k a p k a n secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
I.
P E N Y A J I A N K E M B A L I (RESTATEMENT) NERACA Penyajian kembali Restatement diperlukan u n t u k pos-pos Neraca yang kebijakannya b e l u m m e n g i k u t i basis a k r u a l p e n u h . Karena u n t u k penjoisunan neraca ketika pertama kali d i s u s u n dengan basis a k r u a l , neraca a k h i r t a h u n periode sebelumnya m a s i h m e n g g u n a k a n basis Kas M e n u j u A k r u a l (cash t o w a r d accrual). B e r d a s a r k a n identifikasi i n i m a k a perlu disajikan kembali antara lain u n t u k a k u n sebagai berikut: 1.
Piutang yang m e n a m p i l k a n nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
2.
Beban Dibayar D i m u k a , sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila m a s i h b e l u m d i m a n f a a t k a n seluruhnya, m a k a disajikan sebagai a k u n beban dibayar di m u k a . Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di t a h u n sebelumnya, oleh karena i t u a k u n ini perlu disajikan kembali;
3.
Aset Tetap, yang m e n a m p i l k a n akumulasi penyusutan;
4.
Aset Tidak Berwujud, perlu disajikan kembali dengan setelah dikurangi a k u m u l a s i amortisasi;
5.
Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
6.
Pendapatan Diterima D i m u k a , perlu disajikan kembali karena periode sebelumnya b e l u m disajikan;
7.
Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.
nilai
buku
setelah
dikurangi nilai b u k u
pada
digunakan
95
1.
Tahapan Penyajian Kembali Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah melakukan penyajian kembali Neraca adalah :
Daerah
untuk
1. M e n y i a p k a n d a t a y a n g r e l e v s m u n t u k d a s a r p e n g a k u a n a k u n - a k u n terkait seperti m i s a l n y a u n t u k dasar m e n g h i t u n g d a n mencatat beban penjdsihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban p e n y u s u t a n d a n a k u m u l a s i p>en5aisutan; b e b a n a m o r t i s a s i d a n akumulasi amortisasi; 2. M e n y a j i k a n k e m b a l i akun-edcun neraca y a n g b e l u m s a m a p e r l a k u a n kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan a k u n t a n s i berbasis akrual.
TANGGAL EFEKTIF Kebijakan A k u n t a n s i i n i m u l a i b e r l a k u efektif u n t u k laporan pertan^ungjawaban pelaksanaan anggaran T a h u n 2015.
BUPATI
atas
BATANG,
ttd
YOYOK RIYO
SUDIBYO
PARAF KOORDINASI NO
JABATAN
1
SETDA KAB.BATANG
2
ASISTTNSETDA
3
KABAG.HUKUtVt
^
'\
U"
4
KEPALA D P P K A D
5
SEKRETARIS D P P K A D
6
KABID A K U r ^ A N S I
\
96
