PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG I ZI N DI BI D ANG P E RI NDUS TRI AN D AN P E RD AG ANG AN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG, Menimbang : a. bahwa berdasar pada pelimpahan kewenangan di bidang pemberian izin usaha perindustrian dan perdagangan dari pemerintah pusat kepada daerah kabupaten, serta untuk upaya meningkatkan kelancaran dalam pernberian izin di bidang perindustrian dan perdagangan, maka perlu mengatur pemberian Tanda Daftar Industri / Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat
: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31 menjadi UndangUndang; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214 ); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 ); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502 );
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tabun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 ); 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 611 ); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 313) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tabun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 41 tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1998 Nomor 3734); 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330); 13. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas W ilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 ); 14. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri ( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596); 15. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 16. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 17. Keputusan Preside Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 22 );
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan, Rancangan Keputusan Presiden; 19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/ Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1 ); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG Dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e. f.
g. h. i.
Daerah adalah Kabupaten Batang; Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang; Bupati adalah Bupati Batang; Perangkat Daerah adalah Dinas Instansi yang membidangi perindustrian dan pemasangan; Pejabat adalah Pegawai Dinas yang diberi tugas tertentu di bidang perindustrian dan pemasangan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang setengah jadi menjadi barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri; Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan clan atau badan hukum ; Pengusaha Industri yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan di bidang Usaha Industri; Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah daftar isian yang memuat data perusahaan industri sebagai syarat untuk memperoleh Surat Izin Usaha Industri;
j.
Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Murat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha industri selain perusahaan industri yang diberikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN ) dan atau Penanaman Modal Asing ( PMA ) serta jenis industri tertentu yang mempunyai kaitan khusus dengan sektor ekonomi lainnya ; k. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah surat tanda daftar yang diberikan kepada industri kecil untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha industri; l. Surat Persetujuan Prinsip yang selanjutnya disingkat SPP adalah Murat persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung melakukan persiapan dalam pembangunan pabrik, sarana produksi, pengadaan, dan pemasangan instalasi atau peralatan, serta hal lain yang perlu sebelum diberikan IUI; m. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan ; n. Surat Izin Perluasan yang selanjutnya disingkat SIP adalah Murat izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk dapat melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % ( tiga puluh persen ) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; o. Investasi Perubahan adalah besarnya modal yang ditanamkan dalamnya suatu perusahaan industri, tidal termasuk tanah dan bangunan ; p. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi; q. Perubahan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Batang untuk memperoleh keuntungan dan atau laba; r. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan; s. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SPSIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan sebagai syarat untuk memperoleh SIUP kecil / menengah / besar; t. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalamnya perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, nama pemilik / penanggung jawab, alamat pemilik / penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih ( netto ), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang / jasa dagangan utama; u. Cabang Perubahan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya; v. Perwakilan Perubahan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan; w. Perwakilan Perubahan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi wewenang bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat; x. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang di dalamnya termasuk hak untuk menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tersebut dalamnya waktu tertentu ; y. Gudang adalah suatu ruangan tidal bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai menyimpan barangbarang perniagaan z. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang diberikan kepada setiap perorangan atau perusahaan yang telah melakukan pendaftaran gudang ; aa. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan melalui pemanfaatan gudang milik sendiri atau milik orang lain untuk mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan barang ; bb. Barang Perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukkan
pemiliknya sendiri ; cc. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan barang dagangan di gudang untuk memenuhi permintaan pasar sepanjang jumlah yang disimpan tidal lebih dari 3 ( tiga ) bulan dalamnya kondisi normal; dd. Penimbunan adalah suatu kegiatan menyimpan barang dagangan di luar kebutuhan pokok masyarakat di gudang yang bertujuan spekulatif untuk memanfaatkan peluang mendapatkan keuntungan yang tidal wajar dalamnya jangka waktu lebih dari 3 ( tiga ) bulan dalamnya kondisi normal ; ee. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah Surat keterangan untuk dapat melakukan penyimpanan barang di gudang, lebih dari 3 (tiga) bulan untuk jenis barang tertentu di luar kebutuhan pokok masyarakat, yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama ; ff. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya ;
BAB II JENIS — JENIS IZIN USAHA Pasal 2 Jenis izin usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari : a. Tanda Daftar Industri/lzin Usaha Industri (TDI/IUI); b. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP); c. Tanda Daftar Gudang (TDG) B A B I I I KETENTUAN IZIN Bagian Pertama Tanda Daftar Industri / Izin Usaha Industri Pasal 3 Setiap pendirian perusahaan industri di wilayah Kabupaten Batang wajib memiliki TDI / DUI. Pasal 4 (1)
Klasifikasi TDI / DUI sebagaimana dimaksud dalam Pascal 3, didasarkan pada besarnya nilai investasi perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. TDI Kecil adalah perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ); b. TDI Menengah adalah perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya lebih dari Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ); c. TDI Besar adalah perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya lebih dari Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) sampai dengan Rp 600.000.000,00 ( enam ratus juta rupiah ); d. DUI adalah perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya lebih dari Rp. 600.000.000,00 ( enam ratus juta rupiah ) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ).
Pasal 5 (1) (2) (3) (4)
Perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya kurang dari Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ), dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TDI/IUI apabila dikehendaki oleh pengusaha yang bersangkutan. Syarat-syarat permohonan TDI / IUI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. TDI / IUI diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan industri. Bagian Kedua Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 6
(1)
Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Batang wajib memiliki SIUP. (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut : a. SIUP Kecil; b. SIUP Menengah; c. SIUP Besar. Pasal 7 (1)
Klasifikasi SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), didasarkan pada besarnya modal disetor dan kekayaan bersih perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2)
Klasifikasi SIUP : a. SIUP kecil adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ). b. SIUP Menengah adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ). c. SIUP Besar adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan d e n g a n m o d a l d i s e t o r d a n k e k a y a a n b e r s i h s e l u r u h n y a d i a t a s Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ). Pasal 8
(1)
SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
(2)
Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib memiliki SIUP.
(3)
Syarat-syarat permohonan SIUP diatur lebih lamjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Tanda Daftar Gudang Pasal 9
(1)
Setiap perusahaan yang memiliki dan atau menguasai gudang yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Batang, wajib mendaftarkan gudangnya untuk memperoleh TDG.
(2)
Syarat-syarat permohonan TDG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 10
(1) Gudang yang dikecualikan pendaftarannya untuk memperoleh TDG adalah : a. gudang yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan atau bandar udara b. gudang yang dikuasai oleh pengelola Kawasan Berikat ; c. gudang yang dikuasai oleh Pemerintah yang penggunaannya untuk kepentingan dinas. (2) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan gudang. BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Pertama Kewaj iban – kewaj iban Pasal 11 (1) Setiap perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sUmber daya alam, mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap perusahaan industri wajib menjamin keamanan alaT, proses dan hasil produksi termasuk pengangkutan serta keselamatan kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Perusahaan yang telah memiliki TDI/IUI dan atau SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan untuk memperoleh TDP, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan TDI/IUI dan/atau SIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 Perusahaan industri yang telah memiliki TDI/IUI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala, data atau laporan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 14 (1) Setiap perusahaan industri atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang telah memiliki TDI/IUI dan atau SIUP yang mengalami perubahan investasi, modal disetor dan kekayaan bersih yang mengakibatkan perubahan klasifikasi TDI/IUI dan atau SIUP, wajib mengajukan TDI/IUI dan atau SIUP barn. (2) Cabang dan atau Perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan SIUP perusahaan induk atau pusatnya wajib mengajukan permohonan SIUP Cabang dan atau Perwakilan. (3) Perusahaan yang telah memiliki TDI/IUI, SIUP atau TDG dan dikemudian hari ternyata hilang dan atau rusak wajib mengajukan penggantian TDI/IUI, SIUP atau TDG. (4) Perusahaan yang telah memiliki TDI/IUI, SIUP atau TDG dan dikemudian hari ternyata menutup usahanya atau menghentikan seluruh kegiatan usahanya, tidak lagi memanfaatkan gudang sesuai dengan fungsinya, atas permintaan sendiri dan atau karena pemiliknya meninggal dunia wajib melaporkan secara tertulis.
Bagian Kedua Larangan — larangan Pasal 15 Perusahaan yang telah memiliki TDI/IUI, SIUP atau TDG dilarang untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam TDI/IUI, SIUP atau TDG. B A B V MASH BERLAKU IZN Pasal 16 (1) TDIJUI, SIUP, dan TDG berlaku selama perusahaan industri atau perusahaan di bidang usaha perdagangan menjalankan usahanya atau fungsi gudang tidak berubah penggunaannya. (2) TDI/IUI, SIUP, dan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang (Her regristrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali. BAB VI SANKSI Bagian Pertama SANKSI ADMINISTRASI TDI/IUI Pasal 17 (1) Perusahaan industri yang tidak atau belum memiliki TDI/lUl, diberikan peringatan tertulis dalam hal : a. melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki TDI/lUl, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. memberikan keterangan yang tidak benar, tidak lengkap dan atau memalsukan dokumen persyaratan, yang dapat mempengaruhi penentuan klasifikasi TDI/IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan atau dikecualikan dari kewajiban memiliki TDUIUI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); c. masih melakukan kegiatan pembangunan pabrik dan sarana produksi yang Surat Persetujuan Prinsipnya telah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, dan atau telah menerima Surat keputusan Pencabutan TDl/lUl Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip; d. masih melakukan kegiatan usaha yang perusahaannya tidak melaksanakan pendaftaran ulang dan atau pembaharuan TDI/IUI setelah batas waktu yang ditentukan berakhir; e. masih melakukan kegiatan usaha yang perusahaannya telah menerima Surat Keputusan Penutupan Perusahaan. (2) Perusahaan industri yang telah memiliki TDI/IUI, diberikan peringatan tertulis dalam hal: a. memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dalam pengisian dan atau memalsukan dokumen persyaratan, yang dapat mempengaruhi penentuan klasifikasi TDI/IUI dan atau dibebaskan dari kewajiban memiliki TDI/IUI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1); b. tidak dan atau belum melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan untuk memperoleh TDP, setelah batas waktu yang telah ditetapkan berakhir sebagaimana dimaksud Pasal 12 ; c. tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan informasi industri secara berkala, data atau laporan lainnya dan atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri, data atau laporan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ; d. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan TDI/IUI yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;
e. tidak dan atau belum melaksanakan kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran serta keselamatan ker a sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2). f. Melakukan perluasan industri yang seluruh hasil produksinya untuk pasaran ekspor; g. Melakukan perluasan industri tetapi tidak dan atau belum memiliki izin perluasan . (3) Perusahaan industri yang memiliki TDI/IUI tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip selain yang telah disebutkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), secara khusus diberikan peringatan tertulis dalam hal : a. telah melakukan produksi komersial sebelum memenuhi persyaratan dari instansi lain ; b. tidak dan atau belum menyelesaikan pembangunan pabrik setelah jangka waktu yang ditetapkan berakhir; c. tidak menyampaikan laporan secara berkala tentang perkembangan pembangunan pabrik dan pengadaan sarana produksi. (4) Perusahaan industri yang memperoleh TDI/IUI melalui Tahap Persetujuan Prinsip , selain yang telah disebutkan sebagaimana dimaksud dalam ayat I dan ayat 2, secara khusus diberikan peringatan tertulis dalam hal : a. telah melakukan kegiatan produksi komersial padahal perusahaan yang bersangkutan hanya memperoleh Persetujuan Prinsip; b. tidak menyampaikan laporan secara berkala tentang perkembangan pembangunan pabrik dan pengadaan sarana, produksi; c. tidak dan atau belum mengajukan permohonan TDI/IUI melalui tahap persetujuan prinsip, padahal perusahaan yang bers angkutan telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan siap berproduksi, serta telah memenuhi ketentuan lainnya. (5) Perusahaan industri yang memiliki TDI/IUI selain yang telah disebutkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) secara khusus diberikan peringatan tertulis karena adanya laporan atau pengaduan dari pihak lain dalam hal : a. adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari pejabat berwenang dan atau pemilik dan atau pemegang HKI, bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI. b. adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari pejabat berwenang, bahwa perusahaan yang tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari pejabat berwenang karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku sepanjang berkaitan dengan kegiatan usahanya. (6) Peringatan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) diberikan oleh Bupati, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Pasal 18 (1) TDI/IUI Perusahaan industri dapat dibekukan dalam hal : a. tidak mengindahkan peringatan setelah 3 (tiga) kali dilakukan; b. sedang diperiksa dalam sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran. (2) Sebelum diterbitkannya Keputusan Pembekuan TDI/IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (3) Berdasarkan BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pembekuan TDI/IUI. (4) Selama TDFIUI perusahaan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha industri. (5) Keputusan Pembekuan TDI/IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku
selama 6 (enam) bulan, kecuali bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (6) TDI/IUI yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberlakukan kembali dalam hal perusahaan yang bersangkutan : a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ; b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 19 (1) TDI/IUI Perusahaan industri dapat dicabut dalam hal : a. TDI/IUI Perusahaan yang sudah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) tetapi tetap melakukan kegiatan industri. b. Perusahaan yang telah menerima Surat Keputusan Pembekuan TDI/IUI tetapi tidak melakukan perbaikan setelah melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5); c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HKI dan atau pidana oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5); d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan TDI/IUI. (2) Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Pencabutan TDI/IUI, Bupati menugaskan pejabat untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (3) Berdasarkan BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pencabutan TDI/IUI. Pasal 20 (1) Perusahaan industri yang memiliki SPP dapat dicabut Persetujuan Prinsip-nya dalam hal tidak mengindahkan peringatan setelah 3 (tiga ) kali dilakukan. (2) Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Pencabutan Persetujuan Prinsip, Bupati menugaskan Pejabat untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (3) Berdasarkan BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pencabutan Persetujuan Prinsip. Pasal 21 (1) Perusahaan yang TDI/IUI-nya telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) paling lama 14 ( empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannnya Surat Keputusan Pencabutan TDI/IUI, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas/Kepala Kantor. (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan secara tertulis, Kepala Dinas/Kepala Kantor dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis, Kepala Dinas/Kepala Kantor dapat menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasan-alasan. (3) Dalam hal batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, maka Keputusan Pencabutan TDI/IUI dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Bagian Kedua SANKSI ADMINISTRASI SIUP Pasal 22 (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila : a. tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan pasal 6. b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha , kegiatan usaha clan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperolehnya; c. belum mendaftakan perusahaan dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ; d. adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemilik dan atau pemegang HKI, bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI seperti antara lain Hak Cipta, paten atau Merk; e. adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak — banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP. Pasal 23 (1) SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila : a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana, dimaksud dalam pasal 22 ayat (2); b. melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti Perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh; c. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya. (2) Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdanganan. (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan SIUP. (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagimana, dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Bupati. (6) SIUP yang dibekukan dapat diberlakukan lagi apabila perusahaan yang bersangkutan : a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daeran ini ; b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HKI dan atau tindak pidana sesuai dengan Peraturan Daerah, Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 24 SIUP dapat dicabut apabila : a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7, dan pasal 8; b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) dan ayat (4); c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HKI dan atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
yang memuat sanksi pencabutan SIUP. Pasal 25 (1) Terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Bupati, perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan SIUP dapat mengajukan keberatan kepada Bupati. (2) Apabila pengajuan keberatan ditolak maka perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Bagian Ketiga SANKSI ADMINISTRASI TDG Pasal 26 (1) Pemilik dan atau penguasa gudang diberi peringatan tertulis dalam hal : a. tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 15; b. melakukan kegiatan atau menyimpan barang dalam gudang tidak sesuai dengan ijin usaha yang dimiliki dan atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam TDG; c. belum atau tidak mendaftarkan gudangnya untuk memperoleh TDG; d. adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang, karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku sepanjang berkaitan dengan kegiatan usahanya; e. adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang, bahwa pemilik dan atau penguasa gudang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Pasal 27
(1) TDG dapat dibekukan dalam hal Pemilik dan atau penguasa gudang : a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dan (4); b. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; (2) Pemilik dan atau penguasa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk melakukan kegiatan usaha atau melakukan mutasi barang dalam gudangnya. (3) Jangka waktu pembekuan TDG bagi pemilik dan atau penguasa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan TDG. (4) Jangka waktu pembekuan TDG bagi pemilik dan atau penguasa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 28 (1) Sebelum diterbitkannya Keputusan Pembekuan TDG, Bupati menugaskan Pejabat untuk melakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (2) Berdasarkan hasil BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembekuan TDG
(3) TDG yang dibekukan dapat diberlakukan lagi apabila perusahaan yang bersangkutan : a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daeran ini; b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HKI dan atau tindak pidana sesuai dengan Peraturan Daerah, Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 29 (1) TDG dapat dicabut apabila : a. TDG yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14; b. pemilik dan atau penguasa gudang yang TDG-nya sudah dibekukan tetapi tetap melakukan kegiatan fungsi gudang; c. pemilik dan atau yarig bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat dan (4); d. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HKI dan atau badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap; e. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang memuat sanksi pencabutan TDG. (2) Sebelum diterbitkan Keputusan Pencabutan TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menugaskan Pejabat untuk melakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (3) Berdasarkan hasil BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pencabutan TDG. Pasal 30 (1) Pencabutan TDG sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannnya Keputusan Pencabutan TDG, yang bersangkutan secara tertulis dapat mengajukan keberatan kepada Bupati. (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan secara tertulis, Bupati wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan keberatan dengan disertai alasan-alasannya. (3) (3) Dalam hal batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Bupati belum memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan keberatan maka Keputusan Pencabutan TDG dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. B A B V I I PENYIDIKAN Pasal 31 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan terhadap pelanggaran Peraturan daerah. (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah a. menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
berkenaan dengan tindak pidana dibidang SIUP, TDG, TDI/IUI agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang SIUP, TDG, TDI/IUI. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang SNP, TDG, TDUIUI. memeriksa buku-buku, catatan—catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang SIUP, TDG, TDUIUI. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang SIUP, TDG, TDI/IUI. menyutuh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang SIUP, TDG, TDI/IUI. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang SIUP, TDG, TDI/IUI menurut hukum yang dapat dipertanggung j awabkan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 32 Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , Pasal 6, 9, 15 dan 16 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ). B A B I X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 (1) Tanda Daftar Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut TDUP dan SIUP yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan : a. TDUP yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan daerah ini, dinyatakan berlaku sebagai SIUP Kecil berdasarkan Peraturan Daerah ini tanpa diperlukan permintaan perubahan; b. SIUP yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yang modal dan kekayaan bersih di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dinyatakan berlaku sebagai SIUP Menengah; c. SIUP yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, yang modal dan kekayaan bersih di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dinyatakan berlaku sebagai SIUP Besar.
(2) Terhadap perusahaan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan permintaan perubahan apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan. Pasal 34 (1) Perusahaan yang telah memperoleh TDUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t, yang modal dan kekayaan bersih seluruhnya telah turun atau menjadi kurang dari di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan TDUP dengan SIUP Kecil. (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf t, yang modal dan kekayaan bersih di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib melakukan perubahan SIUP tersebut dengan SIUP Menengah. (3) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf t, yang modal dan kekayaan bersih di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib melakukan perubahan SIUP tersebut dengan SIUP Besar. Pasal 35 (1) Terhadap perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memperoleh TDI/IUI, SIUP, dan TDG yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permintaan bare pada Bupati untuk memperoleh TDI/IUI, SIUP, dan TDG sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini (2) Bagi setiap perusahaan yang memiliki TDI/IUI, SIUP, dan TDG sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku. Pasal 36 Pelaksanaan penerbitan SIUP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia; B A B X KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 38 Dengan. berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 39 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.
Disahkan di Batang pada tanggal 24 Pebruari 2005 BUPATI BATANG
BAMBANG BINTORO Diundangkan di Batang pada tanggal 24 Pebruari 2005 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANG
SOETADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI E NOMOR 2
PENJELASAN P E R AT U R AN D AE R AH K AB U P AT E N B AT AN G NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG IZIN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN I.
PENJELASAN UMUM Dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka menteri perindustrian clan perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/ MPP/Kep/ 3/ 2001 tentang pedoman standart pelayanan minimal (PSPM) bidang perindustrian dan Perdagangan Sehubungan dengan hal tersebut, guna kepentingan kelancaran pemberian izin usaha perdagangan serta yang merupakan legalitas usaha di bidang perdagangan serta sebagai alat untuk keperluan penerbitan, pengarahan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan menuju pada terbit usaha dan perlinclungan konsumen, maka pemerintah Kabupaten Batang menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Batang tentang Izin di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir clan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi
Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 huruf a
: : : : :
Pasal 6 huruf b
: SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP B e s a r didasarkan atas golongan usaha perdagangan kecil, menengah, dan besar.
Pasal 6 huruf c Pasal 7 Pasal 8 ayat (1)
: Cukup jelas. : Cukup jelas : SIUP diterbitkan berclasarkan tempat dimana kegiatan administrasi clan atau operasional usaha perdagangan dilakukan clan dapat cligunakan untuk kegiatan usaha perdagangan diseluruh wilayah Republik Indonesia.
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas.
SIUP dapat dipergunakan sebagai legalitas usaha dibidang perdagangan untuk selamanya sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih m e l a k u k a n k e g i a t a n u s a h a perdagangan. Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13
: : : : :
Pasal 14 ayat (1)
Cukup jelas Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas Yang dimaksud berkala adalah setiap 6 (enam) bulan sekali. : Perusahaan yang mengalami peningkatan d a n atau penurunan modal dan kekayaan bersih harus merubah SIUP yang bersangkutan sesuai dengan perubahannya
Pasal 14 ayat (2) Pasal 14 ayat (3) Pasal 14 ayat (4)
: Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas
Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup ielas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI E NOMOR 2
