PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dimana dalam Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri ditentukan bahwa tata cara pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten; b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Badung; b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Exekutif Daerah; c. Kepala Daerah adalah Bupati Badung; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung; e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten; f. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi melestarikan adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; i. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; j. Banjar adalah Wilayah bagian Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa; k. Pelaksana Teknis Lapangan adalah Unsur pelaksana tugas Kepala Desa di lapangan; l. Kelian Dinas adalah Unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa;
3 BAB II PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA Pasal 2 Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Negara Republik Indonesia; c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa; d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; f. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja yang dapat meresahkan masyarakat, sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat; g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali bagi putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan; h. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa; i. Sekurang-kurangnya telah berumur 21 (Dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 51 (lima puluh satu) tahun dari penjaringan bakal calon; j. Sehat jasmani dan rohani; k. Sekurang-kurangnya berijasah SLTA untuk calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan pelaksana tenis lapangan, SLTP dan/atau berpengetahuan sederajat untuk calon Kelian Dinas.
4 BAB III MEKANISME PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA Pasal 3 (1) Calon Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat persetujuan dari Pimpinan BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini. (2) Setelah mendapat persetujuan dari BPD calon Perangkat Desa yang telah dipilih dan/atau diangkat tanpa pemilihan ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.
Pasal 4 (1) Apabila calon Perangkat Desa lebih dari 1 (satu) orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa. (2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Apabila ujian saringan lebih dari 1 (satu) calon yang memenuhi syarat, maka diadakan pemilihan oleh para anggota BPD yang dituangkan dalam berita acara pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa.
Pasal 5 (1) Khusus Pengangkatan Kelian Dinas dilakukan setelah diadakan pemilihan oleh masyarakat banjar yang bersangkutan dari beberapa calon yang memenuhi syarat. (2) Pengangkatan Kelihan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan mengacu pada pasal 3 ayat (2). BAB IV MASA JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 6 (1) Masa jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana teknis Lapangan adalah maksimal sampai usia 56 (lima puluh enam) tahun. (2) Masa jabatan Kelian Dinas adalah 5 (lima) tahun atau dapat dipilih / diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan kedua sejak tanggal pengangkatannya.
5 (3) Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Desa dan selambatlambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus dilaksanakan pemilihan dan atau pengangkatan
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS Pasal 7 Perangkat Desa berhak atas a. Gaji pokok. b. Tunjangan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
Pasal 8 Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugasnya wajib : a. Melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b. Mengutamakan kepentingan Dinas daripada kepentingan pribadi / golongan. c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan atau kelompok.
BAB VI LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA Pasal 9 Perangkat Desa dilarang : a. Melaksanakan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat bangsa, Negara, Pemerintah, Daerah, Desa dan masyarakat. b. Menyalah gunakan wewenang jabatan. c. Tanpa ijin Pemerintah bekerja untuk Negara Asing. d. Menyalahgunakan barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara, Daerah maupun Desa. e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara, Daerah maupun Desa secara tidak sah. f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan
6 untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Negara, Daerah dan Desa. g. Menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan yang bersangkutan. h. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat kecuali untuk kepentingan Dinas. i. Bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat. j. Melakukan tindakan dengan sengaja dan melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani. k. Menghalangi jalannya tugas kedinasan. l. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
Pasal 10 Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 11 Perangkat Desa berhenti/diberhentikan karena : a. b. c. d. e.
Meninggal Dunia; Berakhir masa jabatannya; Atas permintaan sendiri; Telah diangkat pejabat yang baru; Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini; f. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan Penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa. Pasal 12 (1)
Perangkat Desa yang dituduh tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul Kepala Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara.
7 (2)
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)
Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk Pejabat Sementara.
(4)
Dengan berlakunya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah. Pasal 13
(1) Perangkat Desa yang tersangkut tindak Pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan hukum yang tetap, maka atas usul Kepala Desa dan persetujuan BPD harus diberhentikan dari jabatannya; (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; (3) Apabila Perangkat Desa diberhentikan, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala Desa sampai diangkatnya Perangkat Desa yang baru; (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Perangkat Desa bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar yang bersangkutan diberhentikan.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Perangkat Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampaikan ditentukan oleh Kepala Desa dan BPD.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
8
Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan – ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 20 Nopember 2001 BUPATI BADUNG, ttd. A.A.NGURAH OKA RATMADI
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
Nomor
: 13
Tanggal
: 4 – 12 - 2001
Seri
: D
Nomor
: 10
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung ttd I Wayan Subawa, SH Pembina Utama Muda NIP. 600006201
9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
I.
UMUM Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perangkat Desa bertanggung jawab penuh kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa. Susunan dan jumlah personil Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Desa yang bersangkutan.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu diatur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Desa.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 17
: Cukup jelas.
