PERATURAN DAER AH KABUPATEN AGAM NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK REKLAME DENGAN RAHMAT TUH AN YANG MAH A ESA BUPATI AGAM,

PERATURAN DAER AH KABUP ATEN AG AM NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG P AJ AK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUH AN YANG MAH A ES A BUPATI AG AM, Menimbang

: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

1956

tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Peny elesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2000

Nomor

246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah

Dokumentasi Hukum Pemkab Agam

1

dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran

Negara Republik

Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

53,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolalan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.Peraturan Pemerintah Nomor

6 Tahun 2006

tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);


2

12.Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2001 tentang

Peny idik

Pegawai

Negeri

Sipil

dilingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2001 Nomor 5); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 9); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan

3 Tahun 2008

Keuangan

Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D AER AH KABUPATEN AG AM d an BUPATI AG AM M E M U T U S K AN : Menetapkan :

PERATURAN DAER AH TENTANG P AJ AK REKLAME. B AB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini y ang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Agam. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur peny elenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Agam. 4. Dewan Perwakilan Raky at Daerah yang

selanjutny a

disingkat

DPRD

adalah Dewan Perwakilan Raky at Daerah Kabupaten Agam. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah

adalah

unsur pelaksana Pemerintah

Daerah y ang mempuny ai kewenangan di bidang Penyelenggaraan Reklame. 6. Pejabat y ang ditunjuk adalah pejabat pada satuan kerja perangkat daerah y ang lingkup tugas dan tanggungjawabny a meliputi bidang peny elenggaraan reklame.


3

7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media y ang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamny a untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan, atau memujikan suatu barang, jasa, seseorang atau badan y ang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali y ang dilakukan oleh Pemerintah. 8. Peny elenggara reklame adalah orang/badan y ang meny elenggarakan reklame baik untuk dan atas namany a sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain y ang menjadi tanggungjawabny a. 9. Peny elenggaraan Reklame adalah salah satu objek yang dapat ditarik pajakny a. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal y ang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun y ang tidak melakukan usaha y ang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainny a, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Y ay asan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Polilitik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya. 11. Reklame Bando adalah reklame y ang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisny a, kayu, kertas, fiberglass, kaca, batu, logam, alat

peny inaran atau alat lain y ang bersinar y ang dipasang pada tempat y ang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan, melintang/berseberangan diatas

jalan didalam

sarana dan prasarana

kabupaten. 12. Reklame cahay a adalah reklame y ang berbentuk bidang, dengan bahan plastik,

f iberglass/kaca,

tabung

lampu,

komponen

elektronik,

y ang

pemasanganny a berdiri sendiri, menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersif at permanen. 13. Reklame Papan/Billboard adalah reklame y ang terbuat dari papan kay u, callibrete, viny le termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan. 14. Reklame megatron/v ideotron/large electronic display (LED) adalah reklame y ang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan / atau tulisan berwarna y ang dapat berubahubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. 15. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain y ang sejenis dengan itu.


4

16. Reklame melekat (stiker) adalah reklame y ang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm 2 per-lembar. 17. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan

lembaran lepas,

atau dapat diminta

dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain. 18. Reklame berjalan/kendaraan

adalah

reklame yang

ditempatkan

atau

ditempelkan pada kendaraan yang diselenggrakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang. 19. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan

di

udara

dengan

menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis. 20. Reklame suara adalah reklame y ang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata y ang diucapkan atau dengan suara y ang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat. 21. Reklame f ilm/slide adalah reklame y ang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca sejenis, sebagai

alat

atau

film

atau bahan-bahan y ang

untuk diproy eksikan dan/atau dipancarkan pada layar

atau benda lain di dalam ruangan. 22. Reklame peragaan adalah reklame y ang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 23. Nilai sewa reklame adalah nilai y ang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. 24. Titik lokasi

atau lokasi

adalah tempat

tertentu pemasangan

reklame

dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan. 25. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai y ang ditetapkan pada titik lokasi

pemasangan reklame tersebut

berdasarkan kriteria

kepadatan

pemanf ataan tata ruang daerah untuk berbagai aspek kegiatan usaha. 26. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame y ang dimanf aatkan guna tempat peny ajian gambar atau kata dari pesan-pesan peny elenggaraan reklame. 27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutny a disingkat SPTPD adalah surat y ang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembay aran

Pajak

terutang

menurut

peraturan

perundang-undangan

perpajakan daerah.


5

28. Surat Setoran Pajak Daerah y ang selanjutny a disingkat SSPD adalah surat y ang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembay aran atau peny etoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain y ang ditetapkan Bupati. 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputus an y ang menentukan besaran pajak yang terutang.

30. Surat

Ketetapan Daerah

Kurang

Bay ar

y ang selanjutnya

disingkat

SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak y ang terutang, jumlah kredit

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarny a sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar. 31. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bay ar Tambahan y ang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan y ang menentukan tambahan atas jumlah Pajak y ang ditetapkan. 32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bay ar yang selanjutny a disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan y ang menentukan jumlah kelebihan pembay aran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada pajak terutang atau tidak seharusny a terutang. 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil y ang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 34. Surat Tagihan Pajak Daerah y ang selanjutny a disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda. 35. Surat Paksa adalah surat perintah membay ar utang pajak dan biay a penagihan pajak. 36. Badan Peny elesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak y ang mempuny ai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa : a. banding terhadap keputusan yang berwenang; b. gugatan terhadap pelaksana peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan. 37. Kantor Piutang dan Pelelangan Negara (KP2N) adalah Kantor y ang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang. B A B II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJ AK Pasal 2 Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap peny elenggaraan Reklame.


6

Pasal 3 (1) Objek Pajak adalah semua peny elenggaraan reklame yang bertujuan komersial. (2) Jenis peny elenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi antara lain : a. Reklame Bando; b. Reklame Billboard ; 1) Papan / Plat; 2) Neon Sign; 3) Tin Plate; 4) Sign Board; 5) Neon Box; c. Reklame Cahaya : 1) Megatron; 2) Videotron; 3) Video Wall; 4) Large Electric Display (LED); 5) Dinamics Wall. d. Reklame Lay ar / Kain : 1) Spanduk; 2) Umbul-umbul; 3) Baliho. e. Reklame Tempelan : 1) Poster; 2) Selebaran/Brosur; 3) Plug Chain; f. Reklame Berjalan Pada Kendaraan; g. Reklame Udara/Balon; h. Reklame Suara; i. Reklame Slide/Film; j. Reklame Peragaan : 1) Permanen (Luar Ruang); 2) Tidak Permanen (Dalam Ruang). (3) Tidak termasuk objek pajak adalah : a. peny elenggaraan Reklame melalui internet, telev isi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; b. peny elenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;


7

c. peny elenggaraan Reklame y ang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan serta sekolah negeri; d. reklame y ang disebarkan, apabila benda y ang dijadikan

reklame

itu

memberi manf aat bagi y ang menerimany a; e. diselenggarakan

oleh

perwakilan

diplomatik,

perwakilan

konsulat,

perwakilan PBB serta badan-badan khususny a, badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud; f. diselenggarakan oleh Partai Politik dan/atau Organisasi Kemasyarakatan; g. peny elenggaraan Reklame lainny a diluar ketentuan huruf a sampai f ayat ini y ang bersifat tidak komersial. Pasal 4 (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan y ang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. (2) Dalam meny elenggarakan reklame, subjek pajak mengajukan permohonan kepada Bupati. (3) Tata cara peny elenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. B A B III DAS AR PENGENAAN TARIF DAN CAR A PERHITUNGAN PAJ AK Pasal 5 (1) Dasar pengenaan tarif pajak reklame adalah nilai sewa reklame. (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan

memperhatikan

lokasi

penempatan,

jenis,

jangka

waktu

peny elenggaraan, dan ukuran media reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame

dengan

memperhatikan

biay a

pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. (4) Cara penghitungan nilai sewa reklame ditetapkan atas dasar : a. luas x Tarif ; b. ketinggian; c. zonasi. (5) Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, adalah : a. 0 sampai 3 meter = 25% dari luas x tarif;


8

b. lebih dari 3 meter = 50% dari luas x tarif; tidak termasuk terhadap : a. reklame yang menempel pada bangunan; b. reklame v ertikal banner y ang menempel pada tiang listrik/telepon, dan umbul-umbul. (6) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam ay at (4) huruf c, adalah : a. zona 1, y aitu pemasangan pada Jalan Negara = 25% dari luas x tarif; b. zona 2, y aitu pemasangan pada Jalan Propinsi = 20% dari luas x tarif; c. zona 3, y aitu pemasangan pada Jalan Kabupaten = 15% dari luas x tarif. (7) Hasil penghitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ay at (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 6 Tarif Pajak Reklame adalah sebagai berikut : NO 1. 2.

3. 4.

JENIS REKLAME 1 hr-1 Mg Reklame Bando Reklame Billboard/ Baliho dgn huruf/biasa (bersinar/disinari) Reklame Cahaya (Neon Box) Reklame Layar/Kain - Spanduk 15.000 - Umbul-umbul 5.000 - Vertikal banner 5.000

5. Reklame Tempelan (Poster/Brosur/Stiker/Pl ug chain - uk. Kurang dari 50 cm - uk. 50 cm - 100 cm - uk. 100 cm – 150 cm - uk. 150 cm – 200 cm 6. Reklame Berjalan pada kendaraan 7. Reklame Udara/Balon 8. Reklame Suara 9. Reklame Slide/Film 10. Reklame Peragaan

1 bulan 20.000

BESARNYA TARIF 2 bulan 3 bulan 6 bulan 30.000 40.000 50.000

1 tahun 60.000

per M2

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

per M2

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Per M2

20.000 10.000 10.000

30.000 20.000 20.000

35.000 25.000 25.000

-

-

per M2 per M2 per M2

75.000 100.000 120.000 150.000 50.000

125.000 175.000 150.000 200.000 175.000 225.000 200.000 250.000 75.000 100.000

200.000 225.000 250.000 300.000 150.000 200.000

100.000 50.000 75.000 75.000

150.000 100.000 100.000 100.000

250.000 300.000 250.000 125.000 150.000 125.000 150.000

200.000 -

KET

250.000

per 500 lbr per 500 lbr per 500 lbr per 500 lbr perkendaraan 400.000 per-unit Per-siaran 175.000 Per M2 175.000 Per M2

B A B IV WILAYAH PUNGUTAN Pasal 7 (1) Reklame yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga dalam hal penggantian merk/jenis iklan yang ditampilkan dikenakan biay a tambahan sebesar 25% dari pokok pajak. (2) Reklame y ang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga dalam keadaan kosong dikenakan biaya sebesar 50% untuk tahun pertama, dan 100% untuk tahun berikutny a sesuai dengan tarif yang berlaku.


9

B AB V MAS A P AJ AK, SAAT P AJ AK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN P AJ AK DAER AH Pasal 8 Masa Pajak adalah jangka waktu y ang lamany a sama dengan jangka waktu peny elenggaraan Reklame. Pasal 9 (1) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat peny elenggaraan Reklame. (2) Besarny a Pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini. Pasal 10 (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ay at (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Pejabat y ang ditunjuk, selambat-lambatny a 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. B A B VI PENETAP AN P AJ AK Pasal 11 (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ay at (1) tidak dibay ar dan lewat waktu sejak masa pajak berakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak perbulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.


10

Pasal 12 (1) Wajib Pajak y ang mengisi dan menghitung sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

10

ay at

(1)

digunakan untuk

menghitung,

memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri y ang terutang. (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terutangny a pajak, Bupati dapat menerbitkan : a. SKPDKB; b. SKPDKBT; (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ay at (2) huruf a diterbitkan : a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak y ang terutang tidak atau kurang bay ar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari sejak masa pajak berakhir atau terlambat bay ar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak pajak terutang; b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak masa pajak berakhir atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak pajak terutang; c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak y ang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak masa pajak berakhir atau terlambat bay ar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak pajak terutang. (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ay at (2) huruf b diterbitkan, apabila ditemukan data baru atau data y ang semula belum terungkap y ang meny ebabkan penambahan jumlah pajak y ang terutang, akan dikenakan sanksi admistrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (5) Apabila kewajiban membay ar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ay at (2) huruf a dan b tidak dibay ar atau tidak sepenuhny a dibay ar dalam jangka waktu y ang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan. (6) Penambahan jumlah pajak y ang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Dokumentasi Hukum Pemkab Agam

11

B A B VII TATA C AR A PEMB AYAR AN D AN PENAGIH AN PAJ AK Pasal 13 (1) Pembay aran pajak ke Kas Daerah atau tempat lain y ang ditunjuk oleh Bupati dilaksanakan selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan menggunakan SSPD. (2) Sistem dan prosedur pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 14 (1) Pembay aran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan y ang ditentukan. (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak y ang belum atau kurang dibay ar. (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembay aran pajak sampai batas waktu y ang ditentukan setelah memenuhi persy aratan y ang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (5) Persy aratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembay aran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ay at (2) dan ay at (4) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 15 (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 diberikan tanda bukti pembay aran dan dicatat dalam buku penerimaan. (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembay aran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ay at (1) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 16 (1) Surat Teguran atau Peringatan atau surat lain y ang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembay aran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain y ang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak y ang terutang.


12

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain y ang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 17 (1) Dalam hal jumlah pajak y ang masih harus dibay ar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain y ang sejenis, jumlah pajak y ang harus dibay ar ditagih dengan Surat Paksa. (2) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Pejabat y ang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain y ang sejenis sebagaimana dimaksud pada ay at (1) Pasal 18 Apabila pajak yang harus dibay ar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pasal 19 Setelah dilakukan peny itaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajakny a, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Pasal 20 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. Pasal 21 Bentuk, jenis dan isi f ormulir y ang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.


13

B A B VIII KAD ALUARS A Pasal 22 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ay at (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau; b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

B A B IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAS AN P AJ AK Pasal 23 (1) Bupati

berdasarkan

permohonan

Wajib

Pajak

dapat

memberikan

pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B AB X TATA C AR A PEMBETUL AN, PEMBATAL AN, PENGURANGAN KETETAP AN D AN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANG AN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 24 (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat : a. memperbaiki SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitanny a terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak y ang tidak benar; c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak y ang terutang dalam

hal

sanksi

tersebut

dikenakan

karena kealpaan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahanny a. (2) Permohonan

perbaikan,

pembatalan,

pengurangan

ketetapan

dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB,


14

SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud ay at (1) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Pejabat y ang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan y ang jelas. (3) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Pejabat y ang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ay at (3), Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Pejabat y ang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. B A B XI KEBERATAN PENGENAAN P AJ AK Pasal 25 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan pengenaan pajak kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Pejabat y ang ditunjuk atas suatu: a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (3) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Pejabat y ang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)

bulan

sejak

tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ay at (2) diterima telah memberikan keputusan . (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ay at (3) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Pejabat y ang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. Dokumentasi Hukum Pemkab Agam

15

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak. B A B XII PENGEMBALI AN KELEBIHAN PEMBAYAR AN P AJ AK Pasal 26 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembay aran pajak kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dan menyebutkan sekurangkurangny a : a. nama dan alamat Wajib Pajak; b. masa pajak; c. besarny a kelebihan pembay aran pajak; d. alasan y ang jelas. (2) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Pejabat y ang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimany a

permohonan

pengembalian kelebihan

pembayaran

pajak

sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Pejabat y ang ditunjuk tidak

memberikan

keputusan,

permohonan

pengembalian

kelebihan

pembay aran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainny a, kelebihan pembay aran pajak sebagaimana dimaksud ay at (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkanny a SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membay ar Kelebihan Pajak (SPMKP). Pasal 27 Apabila kelebihan pembay aran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainny a sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4), pembay arannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembay aran.


16

B A B XIII PEMERIKSAAN Pasal 28 (1) Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Pejabat y ang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam

rangka melaksanakan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen y ang menjadi dasar dan dokumen lain y ang berhubungan dengan objek pajak y ang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan y ang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Tata cara pemeriksaaan Pajak ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 29 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan y ang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;


17

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; g. meny uruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana y ang dimaksud pada huruf e diatas; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; i. memanggil orang untuk didengar keteranganny a dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan peny idikan; k. melakukan tindakan lain y ang perlu untuk kelancaran peny idikan tindak pidana

dibidang

perpajakan daerah

menurut

hukum y ang dapat

dipertanggungjawabkan. B A B XV KETENTUAN PIDAN A Pasal 30 (1) Setiap wajib pajak y ang melanggar ketentuan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. B A B XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 Peny elenggaraan Reklame yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirny a masa peny elenggaraan Reklame.


18

B A B XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten

Agam Tahun 1998 Nomor 17) dicabut dan diny atakan tidak

berlaku lagi. (2) Hal-hal y ang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanny a diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuiny a, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanny a dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 30 Juni 2009 BUPATI AG AM,

ARISTO MUNAND AR Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 30 Juni 2009 SEKRETARIS DAER AH KABUPATEN AG AM

SYAFIRMAN, SH NIP. 19580524 198611 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2009 NOMOR 07


19

PENJELAS AN ATAS PERATURAN DAER AH KABUP ATEN AG AM NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG P AJ AK REKLAME

I. U M U M Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame y ang berlaku selama ini. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 y ang berlaku saat ini ditinjau dari dasar hukumny a maupun tarif pajak y ang ditetapkan perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi saat ini, oleh karena itu perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah. II. P AS AL DEMI PAS AL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.


1

Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ay at (1) Cukup jelas. Ay at (2) Kriteria y ang

dapat

diberikan

pengurangan,

keringanan

dan

pembebasan pajak adalah objek Pajak Reklame y ang bersif at sosial, keagamaan, pendidikan y ang

tujuanny a

bukan bersifat promosi,

tetapi yang bersifat penerangan/sosialisasi/ pembinaan dari Pemeritah kepada masy arakat.


2

Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas.


3

PERATURAN DAER AH KABUPATEN AGAM NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK REKLAME DENGAN RAHMAT TUH AN YANG MAH A ESA BUPATI AGAM,

Recommend Documents