PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah; b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 82 ayat (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia i

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);

ii

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 31); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 22); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Ogan Komering Ulu Timur 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 5. RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015.

iii

BAB II TUJUAN DAN SISTEMATIKA Pasal 2 1. Tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 adalah Menyusun dan Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. 2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 3. Rencana Kerja Tahunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. 4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pasal 3 Naskah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. BAB I

PENDAHULUAN

b. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

c. BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KERANGKA PENDANAAN DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2015

d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2015 e. BAB V

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH iv

DAN

KEGIATAN

f. BAB VI

PENUTUP BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 5 Mei 2014 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU Diundangkan di Martapura pada tanggal 6 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 34

v

KATA PENGANTAR Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah (Kabupaten/ Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten OKU TIMUR sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2014 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015. Oleh karena itu RKPD Tahun 2015 memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai dalam RPJMD vi

Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015, dengan Fokus Pembangunan Tahun 2015 yaitu “menuju Kabupaten OKU TIMUR yang Mandiri, Sehat dan Sejahtera sebagai Lumbung Pangan”. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 memuat Arah Kebijakan Pembangunan, Prirotas Pembangunan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas wilayah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu RKPD Tahun 2015 memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai dalam RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 – 2015. RKPD Tahun 2015 diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015, yang bertujuan agar Visi dan Misi pembangunan di Kabupaten OKU TIMUR dapat terwujud dan selaras.

Martapura,

Mei 2014

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

vii

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI OKU TIMUR KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

………………..…………………………………

i

............................................................................................................ vi

......................................................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... xi DAFTAR TABEL .................................................................................................................... xii

BAB I

PEDAHULUAN ................................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang .......................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ..................................................................................... 3 1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya ....................... 6 1.4. Maksud dan Tujuan .................................................................................. 8 1.5. Sistematika ............................................................................................... 9

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2013 ................ 10 2.1. Kondisi Umum Wilayah

......................................................................... 10

2.1.1. Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR ................... 10 2.1.2. Kondisi Geografis .......................................................................... 11 2.1.3. Kependudukan ................................................................................ 18 2.1.4. Sosial Budaya ……………………………………………………... 20 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2013 ............................................................................................... 23 2.2.1. Pertanian Tanaman Pangan

.......................................................... 23

2.2.2. Perkebunan ..................................................................................... 24 2.2.3. Peternakan dan Perikanan

............................................................. 25

2.2.4. Kehutanan ...................................................................................... 26 2.2.5. Perindustrian

................................................................................. 26

2.2.6. Penggalian dan Pertambangan ........................................................ 27 2.2.7. Listrik ............................................................................................. 28 2.2.8. Air Bersih ....................................................................................... 28

viii

2.2.9. Perdagangan 2.2.10. Koperasi

.................................................................................. 29 ...................................................................................... 30

2.2.11. Perhubungan ................................................................................. 31 2.2.12. Pariwisata

.................................................................................... 32

2.2.13. Pos dan Telekomunikasi

BAB III

............................................................. 33

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KERANGKA PENDANAAN DAERAH

.............................................................................. 34

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah

........................................................................ 34

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto .................................................... 34 3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi ................................................................... 35 3.1.3. Pendapatan Per Kapita

.................................................................. 38

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................................. 40 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................................ 41 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..................................................... 47 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................................. 49

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2015 ............................................... 53 4.1. Program Prioritas ..................................................................................... 53 4.1.1. Keterkaitan Program Prioritas kabupaten, Provinsi dan Nasional ... 53 4.2. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah .......................................... 55 4.2.1. Strategi dan Kebijakan Umum Mewujudkan Misi 1 ...................... 55 4.2.2. Strategi dan Kebijakan Umum Mewujudkan Misi 2 ...................... 56 4.2.3. Strategi dan Kebijakan Umum Mewujudkan Misi 3 ...................... 56 4.2.4. Strategi dan Kebijakan Umum Mewujudkan Misi 4 ...................... 57 4.2.5. Strategi dan Kebijakan Umum Mewujudkan Misi 5 ...................... 57 4.2.6. Strategi dan Kebijakan Umum Mewujudkan Misi 6 ...................... 58 4.2.7. Strategi dan Kebijakan Umum Mewujudkan Misi 7 ...................... 58 4.2.8. Strategi dan Kebijakan Umum Mewujudkan Misi 8 ...................... 59 4.2.9. Strategi dan Kebijakan Umum Mewujudkan Misi 9 ...................... 59 4.3. Prorgam Prioritas Pembangunan Kabupaten OKU TIMUR ..................... 60 4.3.1. Program Pembangunan yang mendukung Misi 1 ........................... 60

ix

4.3.2. Program Pembangunan yang mendukung Misi 2 ........................... 62 4.3.3. Program Pembangunan yang mendukung Misi 3 ........................... 63 4.3.4. Program Pembangunan yang mendukung Misi 4 ........................... 64 4.3.5. Program Pembangunan yang mendukung Misi 5 ........................... 67 4.3.6. Program Pembangunan yang mendukung Misi 6 ........................... 68 4.3.7. Program Pembangunan yang mendukung Misi 7 ........................... 70 4.3.8. Program Pembangunan yang mendukung Misi 8 ........................... 70 4.3.9. Program Pembangunan yang mendukung Misi 9 ........................... 71 4.4. Program Lintas Bidang dan Lintas SKPD ................................................. 72 4.5. Pembangunan Wilayah ............................................................................ 72

BAB V

RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... 74

BAB VI

PENUTUP

....................................................................................................... 80

LAMPIRAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

x

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Nama Bupati dan Wakil Bupati sejak berdiri Kab. OKU TIMUR .................... 11

Tabel 2.2

Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa Kab. OKU TIMUR ...................... 13

Tabel 2.3

Ketinggian Wilayah menurut Kecamatan di Kab. OKU TIMUR ....................... 14

Tabel 2.4

Nama dan Panjang Sungai yang Bermuara di Sungai Komering Dalam Wilayah Kabupaten OKU TIMUR ……………………………………. 15

Tabel 2.5

Cadangan Sumberdaya Mineral di Kab. OKU TIMUR Tahun 2013 ………….. 17

Tabel 2.6

Luas lahan Sawah menurut Jenis Pengairan di Kab. OKU TIMUR (Ha) …….. 18

Tabel 2.7

Penduduk Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2013 ............................................. 19

Tabel 2.8

Jumlah Lembaga Pendidikan di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2013 ……… 21

Tabel 2.9

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kab. OKU TIMUR Th. 2013…........................................................................21

Tabel 2.10

Sarana Prasrana Kesehatan di Kabupaten OKU TIMUR …………………….. 22

Tabel 2.11

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten OKU TIMUR

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kab. OKU TIMUR Tahun 2007-2012 ... 36

Tabel 3.2

Pendapatan Per Kapita Penduduk Kab. OKU TIMUR atas Dasar Harga

…………………… 23

Berlaku (AHDB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000-2012 ........... 39 Tabel 3.3

Pendapatan daerah kabupaten OKU TIMUR Tahun 2005-2014 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2015

.................................................................... 44

Tabel 3.4

Persentase Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2005-2014 .... 45

Tabel 3.5

Perkembangan PAD, Pendapatan, Perimbangan dan Belanta Th. 2005-2014 ... 47

Tabel 3.6

Belanja Daerah Kab. OKU TIMUR Tahun 2013-2014 .................................... 49

Tabel 3.7

Pembiayaan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2013-2014 .................... 50

Tabel 3.8

Perbandingan APBD masing-masing SKPD T.A. 2014 dengan Rencana Pagu Indikatif usulan Renja SKPD Tahun 2015

Tabel 5.1.

............................................. 51

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 ............. 75

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Alur Pikir Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kab/ Kota …………………. 7

Gambar 1.2

Alur Pikir Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kab/ Kota …………………. 8

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kabupaten OKU TIMUR ……………………………………… 12

xi

KAB. OKU TIMUR TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan

pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD),

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka

menengah

maupun

perencanaan

tahunan.

Untuk

setiap

daerah

(Kabupaten/ Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah dan Rencana Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD),

dimana RKPD

merupakan

penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan

daerah

yang

sinergis

dan

terpadu

antara

perencanaan

pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses

penyusunan perencanaan

pembangunan

daerah

diharapkan

dapat

mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 1


Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten OKU TIMUR yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten OKU TIMUR sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun kelima dan merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 – 2015, tahapan Pembangunan tahun 2015 adalah “menuju Kabupaten OKU TIMUR yang Mandiri, Sehat dan Sejahtera sebagai Lumbung Pangan”. Tahapan pembangunan ini diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut : 1.

Kabupaten OKU TIMUR menjadi pusat pangan di Sumatera Selatan dan mampu mensuplai pangan untuk daerah-daerah sekitarnya.

2.

Kabupaten OKU TIMUR menjadi pusat Agroindustri dengan dukungan hasil perkebunan.

3.

Meningkatnya investasi dan kemandirian masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

4.

Memperkuat akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten OKU TIMUR.


Hal. 2


Dokumen RKPD Kabupaten OKU TIMUR tahun 2015 memuat Arah Kebijakan Pembangunan, Prirotas Pembangunan, Rancangan Kerangka Ekonomi

Daerah, Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas wilayah.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Provinsi Sumatera

Selatan serta mengakomodir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) selain itu memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Adapun tahapan penyusunan Dokumen RKPD

Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2014 ini telah melalui beberapa proses seperti : Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan di masing-masing 20 kecamatan selama 6 (enam) hari dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Tersusunnya RKPD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan

satu

kesatuan

proses

perencanaan

dan

penganggaran

yang

terintegrasi, konsisten untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.2.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar

hukum

yang

digunakan

dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 3


2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran


Negara

Republik

Hal. 4


Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014; 15.Peraturan

Bersama

Menteri

Dalam

Negeri,

Menteri

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan

Menteri

Keuangan

Nomor

28

Tahun

2010,

Nomor

0199/M

PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17.Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 18.Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Hal. 5

1.3.


HUBUNGAN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa Rancangan Awal RKPD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015. Dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten OKU TIMUR harus memperhatikan RKP,RKPD Provinsi Sumatera Selatan, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Selain itu, jika dilihat hubungan dari dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten maka RKPD Kabupaten tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Dengan adanya keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut merupakan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras

dan

sinergis

antara

dokumen

perencanaan

tingkat

nasional,

provinsi,Kabupaten, sehingga capaian sasaran pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai. RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman utama dalam proses penganggaran penyusunan Rancangan APBD dan juga digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan Rancangan Renja SKPD menjadi Renja SKPD. Renja SKPD yang telah disyahkan akan dijadikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang nantinya akan dijabarkan berpedoman

dalam pada

R-APBD.

Dalam

Renstra

SKPD

penyusunan yang

Rancangan

merupakan

Renja-SKPD

dokumen

rencana

pembangunan masing-masing SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. RenjaSKPD merupakan operasionalisasi RKPD oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Dengan adanya keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut merupakan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangnan daerah yang selaras dan sinergis antara dokumen


Hal. 6


perencanaan tingkat nasional, provinsi Kabupaten, sehingga capaian sasaran pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas keterkaitan hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada masing-masing gambar dibawah ini : Gambar 1.1 Alur Pikir Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/kota

Gambar 1.2 Alur Pikir Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/ Kota


Hal. 7


1.4. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud

penyusunan

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD)

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 adalah untuk memberikan arah bagi pencapaian sasaran yang tepat bagi pembangunan Kabupaten OKU TIMUR melalui penetapan prioritas pembangunan dan program sebagai agenda tahunan dalam mencapai Visi dan Misi pembangunan Kabupaten OKU TIMUR. Berdasarkan maksud tersebut maka tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah: 1. Penanganan prioritas pembangunan dan program/kegiatan pembangunan tahun 2015 bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan baik yang didanai dari sumber dana APBD Kabupaten/ Kota, APBD Provinsi, APBN maupun bantuan pembangunan lainnya. 3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran 2015. 1.5. SISTEMATIKA


Hal. 8


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu TIMUR Tahun 2015, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD Kabupaten OKU TIMUR.

Bab II Kondisi Umum Wilayah dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2013 Menguraikan tentang Kondisi Umum Wilayah Kabupaten OKU TIMUR dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2013.

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kerangka Pendanaan Daerah Memuat Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2013 dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 Menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Program Pembangunan Kabupaten OKU TIMUR tahun 2015. BAB V

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten OKU TIMUR tahun 2015.

Bab VI Penutup Lampiran

Martriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur


Hal. 9


BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALUDAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1.

Sejarah Singkat Pemerintahan Kabupaten OKU TIMUR Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

2003 tanggal 18 Desember 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten OKU TIMUR, Kabupaten OKU SELATAN, dan Kabupaten OGAN ILIR Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi baru diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 17 Januari 2004 dengan ditunjuk Pejabat Sementara Bupati OKU TIMUR. Pembentukan Kabupaten OKU TIMUR berdasarkan berbagai pertimbangan yaitu sebagai berikut: 1.

Mempersempit/memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintah, sehinggaa azas efektifitas dan efisiensi pelaksanaan bidang pemerintah dapat terwujud.

2.

Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

3.

Meningkatkan kemampuan daerah melalui eksplorasi sumber daya alam

yang

ada

pada

daerah

tersebut

secara

optimal,

guna

kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan. 4.

Meningkatkan fungsi pengawasan yang efektif terhadap sistem Hankam wilayah sebagai bagian integral dari sistem Hankamnas. Adapun nama Bupati OKU TIMUR sejak awal berdirinya adalah

sebagai berikut :


Hal. 10


Tabel 2.1 Nama-Nama Bupati OKU TIMUR Sejak Awal Berdirinya

No

Pasangan Bupati/Wakil Bupati

Masa Jabatan

Keterangan

1

Drs. Amri Iskandar, MM

17-10-2004 s/s 25-02-2005

Pejabat Sementara

2

Drs. Sujadi, MM

25-02-2005 s/d 23-08-2005

Pejabat Sementara

3

H. Herman Deru, SH, MM

23-08-2005 s/d 23-08-2010

Bupati Terpilih

23-08-2010 s/d sekarang

Bupati Terpilih

HM. Kholid, S.Sos 4

H. Herman Deru, SH, MM HM. Kholid, S.Sos. M.Si

Sumber: OKU TIMUR Dalam Angka Tahun 2013

2.1.2. Kondisi Geografis 1. Letak Geografis, Batas Wilayah dan Luas Wilayah Sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 2003 luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU TIMUR) adalah 3.370 Km2, dimana sebagian besar dari wilayah tersebut adalah dataran rendah dan cenderung rata kecuali di wilayah Kecamatan Martapura dan sekitarnya yang cenderung berbukit. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara geografis terletak pada 1030 40’ Bujur Timur – 1040 33’ Bujur Timur dan 30 45’ Lintang Selatan – 40 55’ Lintang Selatan. Adapun secara administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU TIMUR) memiliki batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara

: berbatasan dengan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera

Selatan

(Kecamatan

Tanjung

Lubuk dan Lempuing). 

Sebelah Timur

: berbatasan

dengan

Kabupaten

Provinsi Sumatera Selatan

OKI

(Kecamatan

Lempuing dan Mesuji) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 11




Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kanan

Kabupaten

Way

(Provinsi Lampung Lampung) dan

Kabupaten

OKU

Selatan (Kecamatan

Simpang). 

Sebelah Barat

: berbatasan dengan (Kecamatan Rayap, Peninjauan)

Kabupaten

Lengkti, Baturaja dan

OKU

Sosoh

Buay

Timur

dan

Kabupaten

OKI

(Kecamatan Muara Kuang) Wilayah Kabupaten OKU TIMUR tergambar pada Gambar 2.1. berikut ini.

Gambar 2.1. Peta wilayah Kabupaten OKU TIMUR

Administrasi Pemerintahan dan Luas Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat disajikan pada Tabel 2.2


Hal. 12

KAB. OKU TIMUR TAHUN 2015 Tabel 2.2 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Martapura Bunga Mayang Jayapura BP Peliung Buay Madang Buay Madang Timur Buay Pemuka Bangsa Raja Madang Suku I Madang Suku II Madang Suku III Belitang Belitang II Belitang III Belitang Madang Raya Belitang Mulya Belitang Jaya Semendawai Suku III Semendawai Timur Semendawai Barat Cempaka Jumlah

Luas (Km2) 102,16 113,54 230,17 154,13 114,36 156,25 192,95 129,34 195,32 211,25 163,59 354,50 91,97 153,87 153,59 45,97 297,77 183,27 101,00 225,00 3.370,00

Persentase (%) 3,03 3,37 6,83 4,57 3,39 4,64 5,73 3,84 5,79 6,27 4,85 10,53 2,73 4,56 4,56 1,36 8,83 5,44 3,00 6,68 100,00


2. Topografi dan Iklim Topografi dan ketinggian di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkisar antara 35 – 67 meter di atas permukaan laut, seperti disajikan pada Tabel 2.3. Bentuk lapangan (topografi), keadaan tanah di wilayah Kabupaten OKU TIMUR dapat digolongkan ke dalam wilayah datar (peneplain zone), bergelombang (piedmont zone) dan berbukit (hilly zone). Iklim di Kabupaten OKU TIMUR termasuk tropis basah karena dipengaruhi musim penghujan dan kemarau. Suhu rata-rata harian Kabupaten OKU TIMUR antara 15oC – 38oC, dengan curah hujan tahunan sekitar sekitar 2223,6 mm. Berbeda dengan tahun 2011 di Kabupaten OKU TIMUR hujan terjadi hampir disepanjang tahun, selama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 13


tahun 2012 terjadi kemarau yang cukup panjang kondisi tersebut mengakibatkan produksi hasil bumi mengalami gangguan. Tabel 2.3 Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten OKU TIMUR

No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Martapura Bunga Mayang Jayapura BP Peliung Buay Madang Buay Madang Timur Buay Pemuka Bangsa Raja Madang Suku I Madang Suku II Madang Suku III Belitang Belitang II Belitang III Belitang Madang Raya Belitang Mulya Belitang Jaya Semendawai Suku III Semendawai Timur Semendawai Barat Cempaka

Ketinggian (dpl) 48 47 45 45 67 62 53 45 46 43 44 43 48 35 36 38 42 41 40 41


3. Hidrologi Di wilayah Kabupaten OKU TIMUR terdapat Sungai Komering yang merupakan salah satu dari sembilan sungai besar di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi hidrologi dan tata air yang terdapat di wilayah Kabuapaten OKU TIMUR ini ditentukan oleh keadaan batuan geologi, proses geomorfologi, klimatologi (curah hujan), ketiga faktor tersebut menyebabkan terjadinya pola aliran air sungai maupun terbentuknya danau dan telaga.


Hal. 14


Secara makro pola aliran sungai di wilayah Kabupaten OKU TIMUR terbagi menjadi 4 bagian yaitu : 1. Pola aliran radial, terbentuk pada daerah vulkan. 2. Pola aliran terelis, terbentuk pada daerah structural. 3. Pola aliran dentritik, terbentuk pada daerah perbukitan. 4. Pola aliran meander, terbentuk pada daerah dataran rendah.

Sistem sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten OKU TIMUR adalah sistem Sungai Komering. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten OKU TIMUR dapat dilihat pada Tabel 2.4 Tabel 2.4 Nama dan Panjang sungai yang Bermuara di Sungai Komering dalam Wilayah Kabupaten OKU TIMUR

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Nama Sungai S. Komering S. Abung S. Bumai S. Nitang S. Palam Jamban S. Tulung Kiri S. Ranau S. Pelintasan S. Terusan Kiri S. Curup A. Danau A. Gilas S. Balok S. Baban W. Pandan A. Talang Buyut S. Nikan W. Halom S. Pular A. Tapah S. Tuha A. Makena A. Selain S. Kungkilan S. Saka A. Gilas A. Silulu

Panjang (Km) 170 45 30 12 14 15 8 22 5 15 15 60 18 35 30 12 15 15 8 7 20 7 10 10 60 12 35

No 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49 50. 51. 52. 53.

Nama Sungai S. Mengama S. Pilamasin S. Giham S. Tahmi A. Selian S. Puru S. Imas A. Buyuk W. Telema S. Keruh S. Selabung W. Ruas W. Ngepak S. Mekakau A. Beangtai S. Kemu A. Singau S. Kisam S. Luas A. Sindang S. Saung Kiri Way Hitam S. Macak A. Serdang S. Belitang W. Marabalik

Panjang (Km) 22 15 30 20 9 15 40 25 30 20 44 26 10 40 15 35 23 50 30 7 20 50 60 20 60 17



Hal. 15

4. Kondisi Geologi dan Bahan Tambang


Secara geologis wilayah Kabupaten ogan Komering Ulu Timur terbentuk pada Zaman tersier dan kwarter oleh batuan granit, tufa andesit dan formasi andesit tua. Dari susunan batuan-batuan tersebut terkandung berbagai macam kekayaan alam yang potensial antara lain batubara, minyak bumi, pasir, koral dan lain-lainnya. Satuan batuan secara berurutan dari tua ke muda adalah batuan pratersier, tersier dan kuarter. Batuan berumur pratersier adalah batuan tertua terdiri dari batuan malihan karbon, batuan gunung api, yura kapur, batuan klastika yura kapur, komplek bancuh (melange) kapur serta batuan terobosan kapur. Batuan berumur tersier terdiri dari satuan batuan sedimen oligosen-miosen tufaan miosen, batuan gunung api paleo oligosen, batuan trobosan miosen, batuan sedimen genang laut dan sedimen karbonat oligo miosen, batuan sedimen laut dangkal miosen serta batuan sedimen peralihan mio pliosen. Batuan berumur kuarter terdiri dari batuan gunung api paleo plistosen, sedimen darat paleo plistosen, batuan gunung api kuarter serta endapan danau, rawa dan sungai holosen. Secara umum struktur geologi yang dijumpai terdiri dari lipatan, sesar dan kekar yang sebagian besar pada batuan tersier. Struktur ini umumnya berarah barat laut tenggara diantaranya terdapat pula yang berarah timur laut barat daya. Pengusahaan bahan tambang/ galian di Kabupaten OKU TIMUR masih terbatas penggalian pasir dan batu (koral). Bahan tambang seperti batubara, minyak bumi, gas dan bahan mineral belum dapat dieksploitasi, meskipun menurut penelitian geogoli terdapat beberapa spot bahan tambang potensial di Kabupaten OKU TIMUR. Jenis bahan galian yang sudah diusahakan di Kabupaten OKU TIMUR adalah penggalian golongan C, yakni bahan galian seperti pasir, batu koral dan


Hal. 16


tanah liat. Produksi masing-masing bahan galian tersebut selama tahun 2012 adalah 109,21 ribu ton/m3 (pasir), 92,64 ribu ton/m3 (batu koral), dan 66,96 ribu ton/m3 (tanah liat) serta 82,35 ribu ton/m3 (andesit). Selain itu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai potensi barang tambang lain, yaitu batubara. Diperkirakan kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai cadangan batubara sebanyak 200 juta ton. Cadangan batubara terbanyak berada di kecamatan Buay Pemuka Peliung yang diperkirakan sebanyak 100 juta ton sementara potensi tambang minyak bumi diperkirakan terdapat di Kecamatan Madang Suku III. Tabel 2.5. berikut ini adalah jumlah cadangan batubara di Kabupaten OKU TIMUR menurut data yang dikumpulkan pada tahun 2013. Tabel 2.5 Cadangan Sumberdaya Mineral di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012 KECAMATAN 1. 2. 3. 4. 5.

Batubara ( 000 Ton )

Bunga Mayang B.P. Peliung Buay Madang Timur B.P. Bangsa Raja Madang Suku II

32.000 100.000 30.000 23.000 15.000

Jumlah

200.000


5. Pemanfaatan Lahan Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten OKU TIMUR terdiri dari beberapa jenis, yaitu permukiman, pertanian, perkebunan, hutan, tanah yang belum dibudidayakan/ usahakan yang berupa semak, belukar dan sejenisnya.


Hal. 17


Tabel 2.6 Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012

No

Jenis Pemanfaatan

Luas (Ha)

% Terhadap Total Luas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kampung/Pemukiman Industri Pertambangan Sawah a. Irigasi Tehnis b. Irigasi setengah tehnis c. Non Irigasi Pertanian Tanah Kering Semusim Kebun Campuran Perkebunan Besar Perkebunan Rakyat Alang-Alang Semak Hutan Lebat Hutan Belukar Hutan Sejenis Perairan Darat Tanah Terbuka/Tandus/Rusak/Kosong Jalan Sungai JUMLAH

10.998 -

3,26 -

25.948 1.396 78.063 18.196 10.416 7.100 86.359 4.064 3.200 7.448 66.640 5.000 11.200

7,71 0,41 23,16 5,4 3,09 2,11 25,63 1,21 0,95 2,21 19,77 1,48 3,32

800 63 109 337.000

0,24 0,02 0,03 100

18 19 20

2.1.3. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten OKU TIMUR selalu mengalami peningkatan sejalan dengan kemajuan pembangunan yang juga semakin pesat. Percepatan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten OKU TIMUR juga telah menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk migrasi. Berdasarkan data BPS (OKU TIMUR Dalam Angka Tahun 2013) Jumlah penduduk Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2012 adalah 628.827 jiwa, yang terdiri dari 321.304 jiwa laki-laki dan 307.523 jiwa perempuan yang tersebar di 20 kecamatan atau 296 desa/kelurahan.


Hal. 18


Penyebaran penduduk di Kabupaten OKU TIMUR cenderung tidak merata yang disebabkan karena sebagian besar penduduk lebih memilih tinggal di kecamatan yang secara ekonomi lebih potensial serta memiliki infrastruktur fasilitas umum lebih lengkap. Kecamatan Buay Madang Timur

ditempati penduduk terbesar di Kabupaten OKU TIMUR yaitu 8,74 %, begitu pula Kecamatan Belitang 8,29 % dan Kecamatan Martapura 7,90 %. Sedangkan penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja yaitu 1,81 %. Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten OKU TIMUR dapat dilihat pada Tabel 2.7 Tabel 2.7 Penduduk Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2013 KECAMATAN 1.

Martapura

2.

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

25.550

24.108

49.658

Bunga Mayang

8.323

7.936

16.259

3.

Jaya Pura

6.414

5.587

12.000

4.

Buay Pemuka Peliung

16.654

15.882

32.536

5.

Buay Madang

18.556

18.149

36.705

6.

Buay Madang Timur

27.709

27.281

54.990

7.

Buay Pemuka Bangsa Raja

5.861

5.539

11.400

8.

Madang Suku II

14.882

14.590

29.472

9.

Madang Suku III

12.625

11.879

24.504

10. Madang Suku I

18.175

16.842

35.017

11. Belitang Madang Raya

21.394

20.665

42.059

12. Belitang

26.431

25.680

52.111

9.685

9.069

18.754

14. Belitang III

17.321

16.703

34.024

15. Belitang II

20.901

20.086

40.988

16. Belitang Mulya

10.306

10.110

20.416

17. Semendawai Suku III

19.426

18.581

38.007

18. Semendawai Timur

17.395

16.274

33.668

19. Cempaka

13.492

12.641

26.134

20. Semendawai Barat

10.202

9.920

20.123

13. Belitang Jaya

JUMLAH

321.304

307.523

628,827

Sumber : OKU TIMUR dalan Angka 2013


Hal. 19


Pada tahun 2012 jumlah kelompok usia terbanyak adalah (0 – 4) tahun yaitu 61.430 jiwa dengan rasio jenis kelamin 31.608 laki-laki dan 29.822 perempuan. Disusul oleh kelompok usia (10 – 14) tahun dengan jumlah 58.871 jiwa dengan rasio jenis kelamin 30.133 laki-laki dan 28.738 perempuan, sedangkan jumlah terkecil pada kelompok usia (70 – 74) tahun yaitu berjumlah

9.530 jiwa terdiri dari 4.607 laki-laki dan 4.923

perempuan.

2.1.4. Sosial Budaya 1. Pendidikan Pemerintah kabupaten OKU TIMUR menyadari sepenuhnya bahwa hanya melalui pendidikan maka pola hidup masyarakat dapat diubah ke arah yang lebih baik dan bermartabat. Dengan pendidikan yang

tinggi

maka

diharapkan

masyarakat

akan

menyadari

pentingnya kesehatan, taat hukum, produktif serta lebih toleran terhadap

sesamanya.

Demikian

juga

wawasan

kebangsaan

masyarakat akan semakin terbuka sehingga persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat dapat selalu terpelihara. Argumentasi di atas juga dapat menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat yang tinggi dan berkualitas dapat menjadi indikator terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, jika pendidikan masyarakat

tinggi

hal

ini

merupakan

indikator

tercapainya

peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Fasilitas pendidikan di Kabupaten OKU TIMUR tersedia lengkap mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan

tinggi.

Demikian

juga

pendidikan

keagamaan

berkembang baik di kabupaten ini. Walaupun di Kabupaten OKU TIMUR belum ada universitas, tapi kabupaten ini telah memiliki 4 Sekolah Tinggi dan 1 Akademi. Bahkan STIE Trisna Nagara yang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 20


terdapat di Kecamatan Belitang telah membuka jenjang studi pascasarjana (magister manajemen).

Adapun jumlah lembaga pendidikan pada tahun 2013 di Kabupaten OKU TIMUR dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.8 Jumlah Lembaga Pendidikan di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2013 No

Uraian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah

PAUD TK Negeri TK Swasta SD Negeri SD Swasta SLTP Negeri SLTP Swasta SMA Negeri SMA Swasta SMK Negeri SMK Swasta Sekolah Tinggi Akademi

202 13 102 420 17 50 30 18 18 6 24 4 1

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. OKU TIMUR 2013

Peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten OKU TIMUR secara umum telah meningkat sebagaimana yang terlihat pada statistik indikator umum pendidikan sebagai berikut : Tabel 2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2012

Kelompok Umur

2010

2011

2012

(1)

(2)

(3)

(4)

7-12

96,83

98,63

98,97

13-15

83,80

88,85

88,91

16-18

61,58

61,47

59,23

Sumber : BPS Kabupaten OKU TIMUR, 2013


Hal. 21


2. Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya merupakan hal yang mutlak guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Prioritas utama pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan lebih ditujukan kepada masyarakat pedesaan dan golongan ekonomi lemah. Dengan derajat kesehatan masyarakat yang relatif baik, maka kehidupan ekonomi dan sosial budaya juga semakin baik. Oleh karena itu, penyediaan layanan dan fasilitas kesehatan harus memadai serta didukung oleh tenaga medis yang juga cukup guna mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Adapun Jumlah Prasarana dan sarana kesehatan di wilayah Kabupaten OKU TIMUR dalam menunjang peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.10 Sarana Prasarana Kesehatan di Kabupaten OKU TIMUR No

Sarana Prasarana

Jumlah (unit)

1

Rumah Sakit Pemerintah

2

2

Rumah Sakit Swasta

2

3

Puskesmas

22

4

Puskesmas keliling

18

5

Puskesmas Pembantu

59

6

Balai pengobatan/klinik/RB

19

7

Apotek

27

8

Toko obat

23



Hal. 22


Sedangkan data tenaga kesehatan di Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 2.11 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012 No

Tenaga Kesehatan

Jumlah (orang)

1

Dokter spesialis

6

2

Dokter umum

54

3

Dokter gigi

3

4

Bidan

209

5

Perawat umum

329

6

Bidan Desa

235

7

Perawat gigi

25


2.2.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD. Dalam upaya untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2015 diperlukan evaluasi perbaikan program dan kegiatan pada tahuntahun sebelumnya. Berikut ini akan di uraikan pelaksanaan beberapa sektor pembangunan :

2.2.1. PERTANIAN TANAMAN PANGAN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan bidang pertanian. Baik pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, buah-buahan, kehutanan, perikanan maupun peternakan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang hampir mencapai 50 persen. Pertanian merupakan sektor unggulan sekaligus leading sektor bagi perekonomian kabupaten ini. Pada tahun 2012, luas tanam padi sawah di kabupaten ini adalah 129.623 hektar dengan produksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 23


sebesar 701.072 ton gabah kering giling. Pengusahaan tanaman padi sawah terluas terdapat di Kecamatan Buay Madang Timur (14.095 hektar), Buay Madang (13.487 hektar) dan Belitang (10.481 hektar).

Adapun Luas tanam padi ladang adalah 2.477 hektar dengan produksi sebesar 7.192 ton gabah kering giling. Pengusahaan tanaman padi ladang terluas terdapat di Kecamatan Cempaka (581 hektar) dan Semendawai Barat (425 hektar).Pengusahaan tanaman bahan makanan lainnya di kabupaten ini adalah ketela pohon (luas tanam 1.398 hektar dan produksi 18.952 ton umbi basah), ketela rambat (luas tanam 131 hektar dan produksi 1.204 ton umbi basah), jagung (luas tanam 6.390 hektar dan produksi 36.390 ton pipilan kering), kacang tanah (luas tanam 359 hektar dan produksi 515 ton polong kering), dan kacang hijau (luas tanam 60 hektar dan produksi 73 ton biji kering).

2.2.2. PERKEBUNAN Pengusahaan tanaman perkebunan dan tanaman buah-buahan tahunan juga potensial di kabupaten ini. Komoditas perkebunan yang menjadi andalan adalah karet dan kelapa sawit. Kedua komoditas ini mampu menyerap tenaga kerja yang signifikan serta menghasilkan multiplier effect di bidang ekonomi yang luas. Produksi perkebunan karet rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama tahun 2012 sebesar 37,3 ribu ton, dengan total lahan seluas 78,7 ribu hektar dan luas kebun yang produktif 41,8 ribu hektar, yang belum menghasilkan 36,9 ribu hektar dan yang tidak menghasilkan lagi seluas 72 hektar. Adapun produksi kelapa sawit rakyat selama tahun 2012 sebesar 10,9 ribu ton, dengan total luas lahan sebesar 6,8 ribu hektar, lahan yang menghasilkan 4,5 ribu hektar, lahan yang belum menghasilkan 2,1 ribu hektar dan yang tidak menghasilkan lagi 216 hektar.


Hal. 24

2.2.3. PETERNAKAN DAN PERIKANAN


Pengusahaan bidang peternakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkembang dengan baik, baik untuk ternak besar, ternak kecil, maupun unggas. Sayangnya, pengusahaan bidang peternakan di kabupaten ini masih berskala kecil (usaha rumahtangga), bahkan dianggap sebagai usaha sampingan. Hingga kini, belum ada perusahaan peternakan berskala besar yang berinvestasi maupun beroperasi di kabupaten ini. Demikian juga di usaha bidang perikanan, masih didominasi oleh usaha rumahtangga yang mengandalkan “kemurahan alam”. Faktor keamanan dan tingginya tindak kriminalitas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadi salah satu hambatan perkembangan usaha ternak di daerah ini. Jumlah populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama tahun 2012 sebagai berikut; sapi sebanyak 71,8 ribu ekor, kerbau sebanyak 2,4 ribu ekor, kambing sebanyak 25,9 ribu ekor, domba sebanyak 4,6 ribu ekor dan babi sebanyak 16,4 ribu ekor. Adapun jumlah populasi unggas sebagai berikut; ayam buras sebanyak 463,3 ribu ekor, ayam boiler sebanyak 94,4 ribu ekor dan itik sebanyak 90,2 ribu ekor. Di bidang perikanan, pengusahaan perikanan di kabupaten ini bersumber dari kolam, sawah dan tangkapan. Jika diusahakan secara profesional, usaha perikanan di kabupaten ini cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan adanya dukungan jaringan irigasi teknis yang dapat menjamin ketersediaan air sepanjang tahun. Hingga saat ini, produksi ikan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mampu mensuplai kebutuhan ikan kabupaten lain di Sumatera Selatan bahkan hingga Provinsi Lampung. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa produksi ikan perairan umum sebanyak 315 ton dan ikan budidaya sebanyak 29,1 ribu ton, sehingga total produksi ikan di kabupaten ini sebesar 29,4 ribu ton.


Hal. 25


2.2.4. KEHUTANAN

Dengan semakin habisnya hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadikan kurang potensialnya usaha di sektor kehutanan di daerah

ini. Secara

dialihfungsikan

dramatis

menjadi

hutan

sawah,

alami

ladang,

di

dan

kabupaten perkebunan.

ini

telah

Hal

ini

dikarenakan sebagian besar kawasan yang ada telah dibuka untuk pengusahaan tanaman pertanian, perkebunan, dan usaha lainnya. Apalagi sejak terjadi booming harga karet alam dan CPO di pasar dunia, petani bergiat membuka lahan untuk pengusahaan tanaman karet maupun kelapa sawit. Berbagai upaya untuk mempertahankan fungsi hutan sebagai paruparu dunia terus digalakkan oleh pemerintah, tanpa kehilangan manfaat ekonomisnya.

Salah

satu

upaya

tersebut

dengan

menggalakkan

penanaman kembali hutan dan penciptaan kawasan hutan kota di Kecamatan Martapura. Luas hutan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur hingga tahun 2012 tinggal tersisa 28,4 ribu hektar. Kecamatan yang masih memiliki hutan adalah Kecamatan Martapura dan Kecamatan Bunga Mayang dengan luas masing-masing sebesar 10 ribu hektar. Sedangkan luas hutan produksi yang ada yaitu seluas 33,5 ribu hektar, terdiri dari Hutan Saka (10 ribu hektar), Hutan di Martapura (15,5 ribu hektar) dan Hutan Air Laye (8 ribu hektar). 2.2.5. PERINDUSTRIAN Proses industrialisasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum berkembang dengan baik. Industri pengolahan yang ada masih berskala kecil, berbasis usaha rumah tangga, menggunakan teknologi yang sederhana dan tidak berbadan hukum. Dengan jenis industri semacam itu, maka peran industri dalam menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja dalam perekonomian Kabupaten ini belum signifikan. Dibandingkan dengan sektor pertanian dan sektor perdagangan, perkembangan sektor industri masih jauh tertinggal.


Hal. 26


Semakin turunnya kontribusi sektor industri dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menunjukkan pengembangan industri di daerah ini masih belum optimal. Sebagaimana ditunjukan data PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kontribusi sektor industri

tahun 2008 sebesar 6,32 persen, tahun 2009 turun menjadi 6,18 persen dan tahun 2012 hanya sebesar 5,84 persen. Kondisi ini mencerminkan sektor industri di kabupaten ini semakin tidak kompetitif. Data dari dinas industri

dan

perdagangan

Kabupaten

Ogan

Komering

Ulu

Timur

menunjukan bahwa jumlah industri dan dayaserap tenaganya selama tahun 2012 justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011. Dari tabulasi kelompok industri tampak pula bahwa jumlah industri pengolahan pangan merupakan yang terbanyak dibandingkan kelompok industri lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Informasi tersebut menegaskan bahwa sektor industri belum berkembang baik. Data yang ada juga mengkonfirmasi bahwa pencatatan direktori industri di Kabupaten ini masih belum optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan data dan analisis perkembangan industri di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat menyesatkan (biased). Hingga tahun 2012 jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 157 unit, adapun tenaga kerja yang terserap sebesar 406 orang. Jika dibandingkan kondisi tahun 2011 telah

terjadi penurunan jumlah industri kecil dan

penyerapan tenaga kerjanya, yaitu sebanyak 167 unit dan 906 orang. Ditilik dari persebarannya, sebagian besar industri menengah bawah berada di Kecamatan Buay Madang (33 unit), Belitang (27 unit) dan Buay Pemuka Peliung (14 unit). 2.2.6. PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN Pengusahaan bahan tambang dan galian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih terbatas penggalian pasir, batu dan koral. Bahan tambang seperti batubara, minyak bumi, gas dan bahan mineral lainnya belum tereksploitasi. Meskipun menurut penelitian geogoli terdapat sumber Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 27


bahan tambang potensial di Ogan Komering Ulu Timur, namun hingga

sekarang belum terbukti. Jenis bahan galian yang sudah diusahakan adalah penggalian golongan C, yakni bahan galian seperti pasir, batu, koral, tanah liat dan andesit. Produksi masing-masing bahan galian tersebut selama tahun 2012 adalah 109,21 ribu ton/m3 (pasir), 92,64 ribu ton/m3 (batu koral), 66,96 ribu ton/m3 (tanah liat), dan 82,35 ribu ton/m3 (andesit). Adapun potensi batu bara yang terdapat di perut bumi Ogan Komering Ulu Timur diperkirakan sebanyak 200 juta ton. Cadangan batubara terbanyak berada di kecamatan Buay Pemuka Peliung yang diperkirakan sebanyak 100 juta ton, sementara potensi tambang minyak bumi diperkirakan terdapat di Kecamatan Madang Suku III.

2.2.7. LISTRIK Sektor Ketenagalistrikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dipasok dari PLN Cabang Lahat. Jumlah konsumsi listrik PLN Ranting Martapura masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2012 sebesar 80,1 juta KWH, dengan jumlah konsumen rumah tangga sebanyak 45,2 ribu. Konsumen PLN yang terbesar berasal dari golongan R1-900VA dengan 26,4 ribu pelanggan dengan konsumsi listrik sebesar 23,7 juta KWH, disusul golongan R1-450VA, dengan 16,0 ribu pelanggan dan konsumsi listrik sebesar 7,2 juta KWH. Menurut jenis konsumen, konsumsi energi listrik oleh rumahtangga merupakan yang terbesar (mencapai 34,5 juta KWH), sementara konsumsi industry hanya sebesar 2,2 juta KWH. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa industri yang ada belum berkembang yang ditandai dengan masih rendahnya konsumsi listrik.

2.2.8. AIR BERSIH Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan air


Hal. 28


bersih bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Jumlah

pelanggan PDAM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai akhir tahun 2012 sebanyak 2.695 pelanggan, yang terdiri dari rumah tangga 2.587 pelanggan, bisnis 79 pelanggan dan sosial 29 pelanggan. Produksi air bersih pada akhir tahun 2012 sebesar 997,5 ribu m3 dan volume yang disalurkan ke konsumen sebesar 960,5 ribu m3, dengan nilai penjualan sebesar Rp 1,95 miliar. Tampak bahwa jangkauan layanan PDAM Ogan Komering Ulu Timur masih terbatas di wilayah perkotaan, yaitu hanya meliputi kawasan Kota Martapura, Cempaka dan Kota Gumawang. Untuk itu diperlukan investasi yang lebih besar untuk memperbesar kapasitas produksi PDAM agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses air bersih dari PDAM. Dengan demikian, derajat kesehatan masyarakat dapat lebih ditingkatkan melalui konsumsi air minum yang lebih bersih dan sehat. 2.2.9. PERDAGANGAN Sektor perdagangan memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Aktifitas perdagangan adalah pendorong bergeraknya perekonomian sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Melalui perdagangan produsen menjual produksinya ke pasar dan sebaliknya konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan dari pada pedagang. Fakta menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara terkait dengan

kemampuan

negara

tersebut

dalam

menguasai

sektor

perdagangan. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sektor perdagangan turut memainkan peran penting dalam membangkitkan perekonomian daerah ini. Hal ini dibuktikan oleh besarnya kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB kabupaten ini. Menyadari hal tersebut maka pemerintah kabupaten mendorong penataan dan pembangunan pusatpusat perdagangan yang ada di wilayah ini. Jumlah wajib daftar perusahaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2011 sebanyak


Hal. 29


27 unit perseroan terbatas (PT), 7 unit koperasi, dan 19 unit CV. Kondisi itu

meningkat pada tahun 2012 menjadi sebanyak 112 unit PT, 91 unit koperasi dan 167 unit CV. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki sejumlah pasar maupun kalangan (pasar musiman) yang dapat mendukung jalannya roda perekonomian wilayah. Hampir setiap kecamatan memiliki pasar atau kalangan sebagai pusat perdagangan. Jumlah pasar dan kalangan yang terdaftar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah 3 unit pasar dan 65 unit kalangan, dengan jumlah pedagang tetap sebanyak 1.316 pedagang. Berdasarkan komoditas yang diperdagangkan, banyaknya perusahaan yang memperdagangkan barang adalah 4.855 unit, terdiri dari 4.680 perusahaan kecil, 139 perusahaan menengah dan 36 perusahaan besar. Sementara penyedia jasa terdapat 255 unit, terdiri dari 229 unit perusahaan kecil, 20 unit perusahaan menengah, dan 6 unit perusahaan besar. Menurut persebaran lokasinya, jumlah perusahaan kecil dan rumah tangga sebagian besar berlokasi di Kecamatan Martapura dan Kecamatan Belitang. 2.2.10. KOPERASI Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional yang menjadi representasi watak dan karakter bangsa Indonesia, yang penuh semangat kekeluargaan serta kegotong-royongan. Namun saat ini, kehidupan berkoperasi di tanah air dan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dirasakan mulai memudar. Perlu dilakukan kampanye yang sistematis dan massif

pentingnya

koperasi

untuk

meningkatkan

taraf

kehidupan

masyarakat. Tentu saja, memudarnya kehidupan berkoperasi tersebut bukan saja diakibatkan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan sumber dana melalui fasilitas dan layanan perbankan, tetapi diduga pengelolaan koperasi yang kurang profesional selama ini menjadi penyebab berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja koperasi itu sendiri. Upaya pembinaan, pendampingan dan pelatihan teknis pengelolaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 30


koperasi yang lebih modern dan profesional harus terus dilaksanakan oleh

pemerintah agar soko guru ekonomi Indonesia tersebut tidak tergilas oleh perubahan zaman. Jumlah koperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2012 sebanyak 217 unit yang bergerak di berbagai bidang. Koperasi serba usaha (KSU) merupakan jenis koperasi yang terbanyak di kabupaten ini, yaitu sebanyak 94 unit, diikuti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Tani masing-masing berjumlah 25 unit dan 37 unit, sementara Koperasi Pegawai Negeri (KPN) berjumlah 25 unit serta Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berjumlah 17 unit. Dengan jumlah penduduk Kabupaten ini tahun 2012 yang sebanyak 628.827 jiwa, persebaran koperasi yang ada tersebut tampaknya belum proporsional. Perlu kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk mempromosikan pentingnya koperasi dalam menunjang peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 2.2.11. PERHUBUNGAN Mobilitas barang/jasa dan orang yang melintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur cukup tinggi sepanjang tahun. Kondisi tersebut dikarenakan kabupaten ini dilalui oleh jalan negara trans-Sumatera yang menghubungkan

antar

kota

di

Pulau

Sumetera.

Satu-satu

moda

transportasi yang berkembang di kabupaten ini adalah moda transportasi darat, seperti kendaraan roda-2, roda-4 maupun kereta api. Sarana transportasi dan angkutan sungai/laut dan udara masih belum tersedia di kabupaten ini. Dengan kondisi tersebut maka jalan dan jembatan menjadi sarana pendukung utama kelancaran mobilitas barang/jasa dan manusia dari dan ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Untuk mensukseskan proses pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pemerintah kabupaten terus berusaha meningkatkan kualitas jalan yang ada sembari membuka jalurjalur baru untuk membuka isolasi daerah-daerah yang masih terisolir. Pada tahun 2012, panjang jalan yang ada yaitu: Jalan Negara sepanjang 21,31 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 31


km, Jalan Provinsi sepanjang 206,72 km dan Jalan Kabupaten sepanjang

932,57 km. Kondisi permukaan jalan negara dan jalan provinsi semuanya telah diaspal secara baik. Sedangkan kondisi permukaan jalan kabupaten adalah permukaan beton (41,63 km), permukaan aspal (288,26 km), permukaan kerikil (457,03 km) dan permukaan tanah (145,66 km). Berdasarkan kondisinya, jalan negara semuanya dalam kondisi baik, adapun jalan provinsi yang kondisinya baik sebagian besar kondisinya sedang (202,41 Km) dan jalan kabupaten sebagian besar kondisinya sedang dan baik. Jumlah

jembatan

negara,

jembatan

provinsi

dan

jembatan

kabupaten pada tahun 2012 masing-masing adalah jembatan Negara 6 buah, jembatan provinsi 74 buah dan jembatan kabupaten 91 buah. Selain mengandalkan moda transportasi darat jenis mobil dan sepeda motor, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga memiliki potensi angkutan kereta api. Jalur kereta api di Kabupaten ini berada di perlintasan dari arah Kertapati (Palembang) dan Tanjung Karang (Lampung), dengan stasiun berada di Kota Martapura. Arus naik turun penumpang dari dan ke stasiun Martapura cukup padat, namun laporan kedatangan penumpang ke Martapura tidak tercatat dengan baik. Selama tahun 2011 terdapat 24.255 orang yang bepergian dari Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan jasa angkutan kereta api, sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 15.260 orang. Melalui jasa layanan tersebut, PT. Kereta Api Indonesia memperoleh pendapatan sebesar Rp. 234,54 juta selama tahun 2012. 2.2.12. PARIWISATA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki variasi potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Rata-rata setiap kecamatan memiliki satu atau lebih objek wisata yang menarik. Masih kurangnya penataan, pengembangan, pengelolaan dan promosi terhadap berbagai objek pariwisata yang ada mengakibatkan dampak pengganda ekonomi yang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 32


dimiliki sektor pariwisata di kabupaten ini belum dapat dioptimalkan. Faktor kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Ogan

Komering

Ulu

Timur

masih

belum

terjamin

dengan

baik.

Pengembangan sektor pariwisata Ogan Komering Ulu Timur setidaknya masih membutuhkan tiga faktor utama, yaitu promosi, jaminan keamanan dan penataan objek wisata agar lebih representatif dan nyaman. Dalam

empat

tahun

terakhir,

belum

satupun

wisatawan

mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan jumlah wisatawan domestik justru mengalami peningkatan. Tahun 2010 wisatawan domestik yang berkunjung ke Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 4.230 orang, tahun 2011 menjadi 4.473 orang, dan tahun 2012 meningkat menjadi 20.062 orang. Jumlah wisatawan yang relatif sedikit tersebut diduga kuat karena faktor keamanan yang belum terjaga dengan baik dan minimnya objek wisata yang dikelola secara profesional. 2.2.13. POS DAN TELEKOMUNIKASI Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini mengakibatkan tidak adanya kendala waktu dan jarak antar wilayah untuk melakukan berbagai jenis komunikasi. Hal tersebut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan. Perkembangan teknologi komunikasi yang berbasis elektronika, tampaknya tidak secara langsung mengurangi peran jasa komunikasi konvensional, seperti jasa pos untuk surat-menyurat. Hal itu terlihat jumlah surat yang diterima maupun yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Selama tahun 2012 terdapat 16.276 pucuk surat yang diterima oleh kantor pos Martapura dan terdapat 89.989 pucuk surat tercatat yang dikirim melalui kantor pos Martapura. Sementara jumlah pengiriman paket pos sebanyak 573 paket dan pengiriman wesel pos sebanyak 9.516 paket.


Hal. 33


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KERANGKA PENDANAAN DAERAH

3.1.

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 3.1.1.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Salah

satu

indikator

penting

untuk

mengetahui

kondisi

perekonomian suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dihitung dan dinyatakan baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dalam waktu tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh unit ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2014 dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah

Kabupaten

OKU

TIMUR

tahun

2015

dalam

mendukung

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kondisi ekonomi daerah ini tentunya akan dapat dicapai melalui berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan daerah serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan

Kabupaten

OKU

TIMUR

pada

tahun

2015. Dengan

diketahuinya kondisi ekonomi daerah maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi daerah yang mencerminkan kegiatan ekonomi di daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 34


Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga

berlaku Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurun waktu 20052012 selalu meningkat. Jika pada tahun 2005 PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas dasar harga berlaku sebesar Rp 2,61 triliun, meningkat menjadi Rp 4,73 triliun tahun 2009, dan tahun 2012 menjadi Rp. 7,06 triliun. Dilihat dari kontribusinya pada tahun 2012, sektor pertanian merupakan kontributor utama pembentukan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (44,63%), disusul sektor perdagangan, hotel dan restauran (17,26%), dan sektor jasa-jasa (16,46%). Nilai PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas dasar harga konstan selama kurun waktu 2007-2012 juga meningkat setiap tahun. Meskipun secara nasional pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi cenderung melambat, tetapi kondisi perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur relatif stabil. Penghitungan nilai PDRB atas dasar harga konstan ini bertujuan untuk melihat pertumbuhan output barang dan jasa tanpa terpengaruh tingkat harga. Pada tahun 2012, PDRB Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas dasar harga konstan senilai Rp 2,68 triliun, meningkat dari tahun 2010 yang bernilai Rp 2,34 triliun. Dilihat dari kontribusi masingmasing sektor tampak bahwa sektor pertanian juga merupakan leading sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tiga sektor utama penyumbang PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas dasar harga konstan tidak berbeda dengan PDRB atas dasar harga berlaku..

3.1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dalam melihat kinerja ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 35


peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

Analisis mengenai pertumbuhan ekonomi (economic growth) masih menjadi rujukan utama dalam menilai kinerja ekonomi makro suatu daerah. Secara umum semua sektor ekonomi di Kabupaten OKU TIMURselama tahun 2008-2012 selalumengalami peningkatan (Tabel 3.1). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2012 yaitu sebesar 7,17 persen, meningkat dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 6,58 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan sinyal yang menggembirakan di tengah-tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral KabupatenOKU TIMUR Tahun 2007-2012

SEKTOR

2007

2008

2009

2010r

2011*

2012**

1. Pertanian

6,10

4,29

4,76

4,79

5,26

5,13

2. Pertambangan & Penggalian

4,56

2,61

2,93

3,56

4,01

4,21

3. Industri Pengolahan

5,74

1,66

3,31

5,02

7,21

7,44

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih

3,47

2,53

2,80

3,14

6,00

6,25

5. Bangunan

6,77

4,80

5,58

5,70

7,94

8,22

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

9,73

7,56

6,92

7,05

7,56

8,93

7. Pengangkutan & Komunikasi

8,87

9,36

9,91

11,54

12,13

13,25

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Pers

4,92

4,65

2,29

6,16

2,97

9,17

9. Jasa-jasa

6,67

8,91

7,26

9,61

10,80

11,72

6,70

5,15

5,26

5,87

6,58

7,17

OKU Timur

Sumber BPS : PDRB OKUT Tahun 2012

* : angka sementara ** : angka sangat sementara


Hal. 36


Jika diperhatikan lebih detiil, pertumbuhan ekonomiKabupaten OKU TIMUR selama periode tahun 2001-2012 bersifat fluktuatif. Pada periode tahun 2001-2002, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,73 persen menjadi 4,93 persen, tahun 2003 turun menjadi 4,60 persen dan tahun 2004-2007 terus meningkat secara signifikan. Pola

pertumbuhan

seperti

di

atas

menggambarkan

bahwa

pembangunan ekonomi di OKU TIMUR tidak terlepas dari pengaruh eksternal, baik karena kebijakan pemerintah maupun siklus bisnis yang terjadi. Dari sisi sektoral, selama tahun 2012 laju pertumbuhan nilai tambah sektoral tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar13,25 persen, meningkat dari tahun 2011 yang sebesar 12,13

persen.

Tingginya

pertumbuhan

sektor

pengangkutan

dan

komunikasi mengikuti polayang terjadi secara nasional. Perkembangan teknologi komunikasi yang berbasis pada teknologi seluler dan internet sejak awal tahun 2000 di Indonesia mengakibatkan tingginya konsumsi masyarakat terhadap sektor ini. Sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2008 hingga kini dan telah menggeser sektor perdagangan, hotel dan restauran yang pada periode sebelumnya menjadi yang tertinggi. Adapun sektor pertanian sebagai sektor unggulan sekaligus kontributor terbesar perekonomian Kabupaten OKU TIMUR selama tahun 2012 nilai tambahnya tumbuh sebesar 5,13 persen, turun dari tahun 2011 yang sebesar 5,26 persen. Turunnya pertumbuhan sektor pertanian ini lebih disebabkan panjangnya musim kemarau yang terjadi selama tahun 2012. Kondisi tersebut secara alamiah mengakibatkan menurunnya produksi komoditas pertanian di Kabupaten OKU TIMUR.


Hal. 37


3.1.3. PENDAPATAN PER KAPITA

Indikator ekonomi makro lainnya yang bermanfaat untuk mengukur tingkat

keberhasilan

pembangunan

ekonomi

suatu

daerah

adalah

pendapatan per kapita penduduk. Secara umum besaran pendapatan per kapita adalah hasil pembagian besaran PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sebagai indikator ekonomi makro, pendapatan per kapita dapat menjadi informasi awal mengenai tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan penduduknya semakin tinggi. Angka ini diturunkan dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sesuai dengan sifatnya angka pendapatan per kapita penduduk hanya dapat mengukur tingkat pendapatan penduduk secara umum. Tingkat kesenjangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin tidak dapat diketahui secara langsung dari indikator ini. Meskipun demikian, untuk kepentingan analisis komparatif antar daerah maupun antar waktu, angka pendapatan per kapita penduduk dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonominya. Pendapatan regional per kapita Kabupaten OKU TIMUR selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini berarti pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten ini masih lebih tinggi dari pertumbuhan penduduknya.Untuk menjamin proses pembangunan ekonomi berjalan secara berkualitas dan berkesinambungan, maka pengendalian laju pertumbuhan

penduduk

harus

tetap

diperhatikan,

agar

distribusi

pendapatan dapat tersebar secara berimbang. Dari tabel 3.2 dapat diketahui bahwa bila dihitung atas dasar harga berlaku, pendapatan per kapita penduduk OKU TIMUR tahun 2012 sebesar Rp 11,24 juta. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan per kapita penduduk OKU TIMUR tahun 2004 sebesar Rp 4,11 juta, meningkat menjadi sebesar Rp 4,60juta tahun 2005,


Hal. 38


tahun 2007 menjadi Rp6,21 juta, tahun 2008menjadi Rp7,19juta dan pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 10,04 juta. Tabel 3.2. Pendapatan Per Kapita Penduduk Kab. OKU TIMUR Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), 2000-2012

Tahun

ADHB (Rp)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010r 2011* 2012**

ADHK (Rp)

2.712.601 3.092.603 3.479.045 3.734.128 4.110.746 4.605.715 5.318.449 6.209.340 7.198.272 7.865.723 8.859.917 10.042.335 11.238.964

2.712.601 2.763.045 2.858.609 2.927.280 3.020.353 3.104.711 3.257.182 3.424.284 3.548.096 3.680.602 3.845.250 4.035.521 4.264.638

Sumber: BPS Kabupaten OKU Timur Keterangan: r : angka revisi * : angka sementara ** : angka sangat sementara

Informasi ini menunjukan bahwa kinerja perekonomian kabupaten OKU

TIMUR

berjalan

dengan

baik.

Pembangunan

ekonomi

yang

dilaksanakan berdampak meningkatkan pendapatan penduduk secara konsisten. Peningkatan pendapatan tersebut menjadi indikasi tercapai peningkatan kesejahteraan penduduk. Tentu saja, tanggung jawab pemerintah lainnya adalah menjamin terwujudnya pemerataan pendapatan di masyarakat.


Hal. 39

3.2.


ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pada dasarnya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan prinsip kehati hatian, intensifikasi dana perimbangan dan pengembangan pembiayaan pembangunan yang menggunakan sumber-sumber dana lainnya yang sah, untuk dapat membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten OKU TIMUR, baik itu untuk membiayai belanja tidak langsung maupun biaya langsung, yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR

masih

tergantung pada dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana dalam bentuk subsidi lainnya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini dapat dikatakan bahwa keuangan daerah masih didominasi oleh Pusat, walaupun pada setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, namun kontribusi PAD terhadap jumlah total APBD masih minim, yang mana dapat mempengaruhi dalam penentuan kebutuhan dari pada belanja daerah. Selain itu juga, Pemerintah Pusat memberikan batasan-batasan atas penggalian sumber-sumber PAD oleh Daerah, sedangkan kestabilan jumlah pendapatan yang bersumber dari transfer pusat yang diterima oleh daerah pada setiap tahunnya tidak pasti. Untuk itu, dalam rangka memenuhi anggaran yang diperuntukkan membiayai baik itu belanja tidak langsung maupun belanja langsung ditentukan oleh adanya ketersediaan dari pendapatan daerah, sehingga dari seluruh rencana yang ada pada dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dapat dicapai, oleh karena itu perlu ditetapkan arah kebijakan dibidang pengelolaan

keuangan

daerah.

dimaksudkan agar seluruh sumber

Arah

kebijakan

pengelolaan

daerah

ini

daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan

secara lebih efisien, efektif, ekonomis, tansparan dan akuntabel. Adapun arah kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut mencakup yakni arah


Hal. 40


kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR tahun 2015. 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah merupakan unsur penting dalam penyediaan kebutuhan belanja daerah, untuk itu diharapkan dapat terus mengalami kenaikan

sejalan

dengan

meningkatnya

belanja

untuk

pemenuhan

kebutuhan pelayanan masyarakat. Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah harus diupayakan untuk menghindari penerimaan daerah yang dapat menambah beban bagi masyarakat. Arah kebijakan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber–sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini

diperlukan

(sustainability

untuk public

menjaga service)

dan

kesinambungan upaya

pelayanan

pencapaian

publik

kesejahteraan

masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber–sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.


Hal. 41


Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah

Kabupaten OKU TIMUR tahun 2015 untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : 1. Peningkatan akurasi data potensi pendapatan dan penggalian sumbersumber potensi pendapatan. 2. Mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat. 3. Intensifikasi pendapatan melalu pengawasan dan pengendalian pada sumber-sumber pendapatan, seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 4. Ekstensifikasi pendapatan melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di provinsi dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan yang berupa Dana Perimbangan yang berasal dari komponen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak. 5. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan

daerah

Kabupaten

OKU

TIMUR

menunjukkan

peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari sisi target maupun realisasi pendapatan. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten OKU TIMUR yang beranjak dari angka Rp. 213,999 milyar pada tahun 2005, melonjak menjadi Rp. 477,361 milyar pada tahun 2006, hingga Rp. 1,173 triliun pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan tersebut diperoleh dari bertambahnya dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 199,399 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp. 461,401 milyar pada tahun 2006 dan dan Rp. 960,277


Hal. 42


milyar tahun 2014. Peningkatan pendapatan daerah Kabupaten OKU TIMUR dapat dilihat pada Tabel 3.3.


Hal. 43


Tabel 3.3 Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2005– 2014, dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2015 No

Uraian

1.

2.

Pendapatan Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014*

Pendapatan Asli daerah Pajak Daerah

1.885.357.800

9.013.488.750

9.801.085.055

11.115.911.400

11.039.615.000

30.296.546.500

34.067.000.000

27.310.517.000

31.248.137.000

36.918.137.000

42.141.800.00

649.488.800

1.286.546.000

1.482.000.000

1.878.000.000

2.753.000.000

4.024.000.000

10.350.000.000

5.018.700.000

7.216.200.000

11.686.200.000

12.236.200.000

Retribusi Daerah Bagian Laba Usaha Daerah Lain-lain PAD yang sah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan

1.007.869.000 20.000.000

1.706.942.750 20.000.000

1.757.175.000 -

4.071.743.000 -

4.208.940.000 -

19.142.730.000 -

18.887.000.000 -

18.766.817.000 -

19.397.337.000 -

11.133.337.000 -

12.236.200.000 750.000.000

208.000.000 -

6.000.000.000 -

6.541.910.055 20.000.000

5.091.168.400 75.000.000

4.002.675.000 75.000.000

7.004.816.500 125.000.000

4.505.000.000 325.000.000

3.000.000.000 525.000.000

3.884.600.000 750.000.000

13.348.600.000 750.000.000

24.848.600.000 -

191.399.161.248

461.401.701.646

522.739.225.680

571.542.512.660

611.011.752.300

607.112.279.528

667.850.200.760

733.812.998.116

924.038.820.678

960.277.412.715

1.009.172.808.979

Dana Perimbangan

Tahun 2015 **

48.462.037.686

120.856.416.080

159.054.225.680

165.457.562.660

196.872.185.300

174.565.060.528

154.566.800.760

144.192.604.116

248.740.031.678

212.500.497.715

244.378.055.979

128.782.000.000 4.000.000.000

296.878.000.000 30.420.000.000

326.475.000.000 37.210.000.000

358.855.950.000 47.229.000.000

361.075.567.000 53.054.000.000

382.017.919.000 50.529.300.000

456.561.500.000 56.721.900.000

541.448.924.000 48.171.470.000

615.538.759.000 59.760.030.000

680.713.525.000 67.063.390.000

697.731.363.000 67.063.390.000

10.155.123.562

13.247.285.566

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.714.900.000

6.946.500.000

33.247.285.570

53.168.603.300

93.375.988.500

104.265.598.842

173.428.498.456

116.401.360.019

126.858.798.400

175.888.717.235

179.105.892.100

12.174.900.000

2.749.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.540.000.000

4.197.500.000

-

-

-

2.895.000.000

29.097.819.376

27.055.968.143

13.462.580.000

18.121.289.835

20.201.200.000

Pendapatan Hibah

-

-

-

9.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

-

-

25.247.285.570

25.247.285.500

25.247.285.500

26.262.475.310

23.839.915.000

27.055.968.143

26.369.462.400

26.369.462.400

20.201.200.000

-

-

8.000.000.000

18.921.317.800

68.128.703.000

75.108.123.532

120.490.764.080

61.612.282.500

87.026.756.000

131.397.965.000

127.977.887.000

Jumlah Pendapatan

213.999.419.048

477.361.690.396

565.787.596.305

635.827.027.360

715.417.355.800

741.674.424.870

875.345.699.216

877.524.875.135

1.082.145.756.078

1.173.084.266.950

1.230.420.501.079

Bagi Hasil Bumi dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

3.

Dana Perimbangan dari Propinsi Lain-lain pendapatan Sah Bantuan Dana Kontigensi Bantuan Keuangan Propinsi

Sumber : - Perda Perubahan APBD Kab. OKUT Tahun 2005 – 2012 - * Perda APBD Kab. OKUT Tahun 2013


Hal. 44


Sumber pendapatan daerah Kabupaten OKU TIMUR masih bertumpu

pada sumber-sumber pendanaan yang berasal dari APBD atau Bagian Dana Perimbangan. Besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten OKU TIMUR harus lebih bekerja keras untuk mencapai kemandirian keuangan secara lebih baik. Oleh karena itu dalam jangka waktu ke depan program peningkatan pendapatan daerah harus mendapat prioritas terutama melalui pengembangan sektor ekonomi. Tabel 3.4 berikut ini menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR. Tabel 3.4 Persentase Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2005– 2014 dan Proyeksi Tahun 2015 No

Uraian

1.

Pendapatan 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Pendapatan Asli Daerah

0.82%

2.49%

1.50%

2.01%

1.55%

4,08%

3,29%

2,78%

3.00%

3%

3,42%

2.

Dana Perimbangan

85.99%

94.93%

91.22%

91.22%

85.40%

81,86%

82,61%

88,26%

85.92%

82%

82,02%

3.

Lain-lain pendapatan Sah

13.19%

2.58%

7.29%

7.29%

13.05%

14,06%

14,10%

8,96%

11.07%

15%

14,56%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah

Sumber : - Perda APBD Kab. OKU TIMUR - Th. 2015* (angka proyeksi)

Dalam

rangka

peningkatan

kemampuan

keuangan

daerah,

arah

pengelolaan pendapatan daerah adalah: 1.

Peningkatan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi sumbersumber pendapatan yang ada.

2.

Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat.

3.

Penyederhanaan prosedur pungutan, efisiensi biaya administrasi dan peyederhanaan birokrasi serta meningkatkan penegakan hukum bagi penunggak pajak dan retribusi daerah.


Hal. 45


Sumber-sumber pendapatan daerah menurut undang-undang tersebut terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : a. Hasil Pajak Daerah b. Hasil Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan d. Lain-lain PAD yang sah. 2. Dana Perimbangan yaitu : a. Dana bagi hasil dari PBB, BPHTB dan SDA b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 3. Lain-lain Pendapatan. a. Pendapatan Hibah b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi c. Dana Penyeimbang (adhoc) PAD Kabupaten OKU TIMUR dari tahun 2005 – Tahun 2014 mengalami fluktuasi. Dengan menurunnya kontribusi PAD terhadap belanja pemerintah, maka kontribusi dana perimbangan mengalami kenaikan. Secara total pendapatan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR per tahun selama 10 tahun mengalami kenaikan. Dalam mekanisme penyusunan anggaran, alokasi belanja selama ini diklasifikasi menurut kelompok bagian dan jenis belanja sesuai Proiritas rencana selama satu tahun anggaran, berikut gambaran perkembangan PAD, Pendapatan, Perimbangan dan

Belanja pemerintah daerah Kabupaten OKU TIMUR selama

2006-2014. Kebijakan anggaran tahun 2014 masih tetap diupayakan pada penyiapan perangkat pengelola anggaran akan dapat memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah dan memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah. Pada akses pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah serta dan perimbangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 46

KAB. OKU TIMUR TAHUN 2015 Tabel 3.5 Perkembangan PAD , Pendapatan, Perimbangan dan Belanja Tahun 2005-2014 dan Proyeksi Tahun 2015

No

Tahun

Pendapatan

Pendapatan Daerah

Asli Daerah

(Rp)

Perimbangan (Rp)

Belanja (Rp)

(Rp) 1.

2005

1.885.357.800

213.999.419.048

191.399.161.248

213.243.671.796

2.

2006

9.013.488.750

477.361.690.396

461.401.701.646

502.232.599.175

3.

2007

9.801.085.055

565.787.596.305

522.739.225.680

581.190.033.474

4.

2008

11.115.911.400

635.827.027.360

571.542.512.660

638.870.910.030

5.

2009

11.039.615.000

715.417.355.800

611.001.752.300

657.065.677.751

6.

2010

30.296.546.500

741.674.424.870

607.112.279.528

671.530.463.087

7.

2011

34.067.000.000

875.345.699.216

667.850.200.760

866.533.555.578

8.

2012

27.310.517.000

877.524.875.135

733.812.998.116

933.430.726.729

9.

2013

31.248.137.000

1.082.145.756.078

924.038.820.678

1.122.558.467.464

10.

2014*

36.918.137.000

1.173.084.266.950

960.277.412.715

1.186.180.345.699

11

2015**

42.141.800.000

1.230.420.501.079

1.009.172.808.979

1.227.520.501.079

Sumber

: - Perda Perubahan APBD Kab. OKUT Tahun 2005 – 2012 - Th.2014* Perda APBD Kab. OKUT Tahun 2013 - Th.2015** (angka proyeksi)

Sumber-sumber pendapatan berdasarkan kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak retribusi daerah serta hak untuk mengelola kekayaan daerah, masih belum menunjukan peran optimal sehingga ditunjukkan dengan rata-rata kontribusi bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD pada tahun 2013 sebesar Rp. 30.864.137.000,- dan pada tahun

2014 mengalami

peningkatan PAD menjadi sebesar Rp. 36.918.137.000,- dengan nilai pendapatan daerah sebesar Rp. 1.173.084.266.950.-.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Pentingnya peranan belanja daerah sebagai stimulan perekonomian, untuk itu dalam pengelolaan keuangan daerah harus dapat mengalokasikan kegiatan


Hal. 47


yang memberikan multiflier effect yang besar bagi perekonomian. Pengelolaan

belanja daerah ditujukan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik dan stimulan untuk perluasan kesempatan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Disamping itu tetap harus menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektif, ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis. Arah kebijakan belanja daerah di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 akan lebih dipertajam, dimana komposisi belanja daerah dengan persentase untuk Belanja Langsung lebih besar dari pada Belanja Tidak Langsung. Anggaran belanja tidak langsung disusun berdasarkan pada tupoksi SKPD yang telah ditetapkan, prioritas, jumlah personil, banyaknya jumlah sarana prasarana dan jumlah aset yang dimiliki sedangkan untuk belanja langsung lebih diarahkan dan diprioritaskan untuk program dan kegiatan prioritas dalam rangka mempercepat target pencapaian pembangunan daerah, mendukung kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan

kelancaran kualitas

penyelenggaraan fungsi

pelayanan

operasional kepada

pemerintahan

masyarakat,

dan

perbaikan

penghasilan dan kesejahteraan aparatur daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas dan pemeliharaan aset daerah, meningkatkan alokasi belanja modal untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar, menyediakan alokasi anggaran untuk pendidikan dalam rangka memenuhi amanat konstitusi, dan meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Selain itu juga, penggunaan belanja daerah juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan

permukiman), penanggulangan

masalah

sosial, menjaga

kelayakan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Selanjutnya, arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 48


meningkatkan akuntabilitas perencanaan Anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan

untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada APBD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2013, Tahun 2014 dan Proyeksi Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut : Tabel 3.6 Belanja Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2013-2014 dan Proyeksi Tahun 2015

NO 1 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.

J U MLAH

UR AIAN 2 BE LANJA DAE RAH BE LANJA T IDAK LANG SUNG - Belanja Pegaw ai - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja B antuan Sosial - Belanja B agi Hasil Kepada

APBD 2013

APBD 2014

Rp Rp Rp Rp Rp

3 1.048.854.752.674 575.831.455.720 466.588.802.974 1.350.000.000 27.430.076.746

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

4 1.186.180.345.699 682.292.216.562 562.834.396.970 1.500.000.000 29.582.722.920 3.008.807.000

APBD 2015* Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5 1.227.520.501.079 759.407.756.979 587.243.412.589 1.500.000.000 88.524.942.390 3.008.807.000

Provinsi/ Kabupaten/K ota dan Pem er intah Desa 1.1.6.

-

Belanja B antuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/K ota dan Pem er intahan Desa

Rp

79.462.576.000

Rp

77.130.595.000

Rp

77.130.595.000

1.1.7.

-

Belanja T idak T er du ga

Rp

1.000.000.000

Rp

8.235.694.672

Rp

2.000.000.000

1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.

BE LANJA LA NG SU NG - Belanja Pegaw ai

Rp Rp Rp Rp

473.023.296.954 25.746.432.900 212.005.596.248 235.271.267.806

Rp Rp Rp Rp

503.888.129.137 19.311.363.500 232.256.429.481 252.320.336.156

Rp Rp Rp Rp

468.112.744.100 22.174.809.525 267.997.341.244 177.940.593.331

Rp

1.048.854.752.674

Rp

1.186.180.345.699

Rp

1.227.520.501.079

-

Belanja B arang dan Jasa Belanja Modal

J UMLA H BE LANJA

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2014 terkait dengan proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.


Hal. 49

Penerimaan

Pembiayaan

Daerah

berasal

dari

sumber


Sisa

Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2014 sebesar Rp.5.788.001.600,- lebih kecil dibandingkan dengan SiLPA tahun 2013 sebesar Rp. 10.786.492.780,- Sedangkan Pengeluaran pembiayaan Daerah Tahun 2014 sebesar Rp.2.500.000.000,- untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dan Rp.2.500.000.000,- untuk pembayaran pokok utang. Perbandingan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2013, 2014 dan Proyeksi Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.7. berikut : Tabel 3.7 Pembiayaan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2013 - 2014 dan Proyeksi Tahun 2015

NO

U RAI AN

1

2

1.

P EM BI AY AAN D AE RA H

1 .1 .

P EN E RIM AA N P E M BIAY AAN

1.1.1 -

1 .3 .

A PB D 2 0 13

AP BD 20 1 4

AP BD 2 0 15 *

3

4

5

Rp

2 2.7 4 3 .6 4 1 .0 8 0

Rp

1 5 .59 6 .07 8 .7 49

Rp

Sisa Le bih Pe rhitun ga n Angga ra n Ta hun Angga ra n Sebe lum nya (SIL PA)

Rp

2 2.7 4 3 .6 4 1 .0 8 0

Rp

5.788.001.600

Rp

Rp

1 0 0.0 0 0.0 0 0 100.000.000

P en eri maa n P iu tan g D ae ra h

Rp

-

Rp

9.808.077.149

Ju m la h P en e rim aa n P em b ia yaa n

Rp

2 2.7 4 3 .6 4 1 .0 8 0

Rp

1 5 .59 6 .07 8 .7 49

Rp

1 0 0.0 0 0.0 0 0

P EN G ELU AR AN P E M BIAY AA N - Pe nye rta a n M o da l (Inv e stasi) D ae ra h - Pe mba ya ra n Po ko k U ta ng

Rp Rp Rp

2.6 2 7 .9 0 5 .4 2 5 1.526.700.000 1.101.205.425

Rp Rp Rp

2 .50 0 .00 0 .0 00 2.500.000.000 -

Rp Rp Rp

3.0 0 0.0 0 0.0 0 0 3.000.000.000 -

Ju m la h P en g elu ara n P em bia yaa n

Rp

2.6 2 7 .9 0 5 .4 2 5

Rp

2 .50 0 .00 0 .0 00

Rp

3.0 0 0.0 0 0.0 0 0

P em biay aan N etto

Rp

2 0.1 1 5 .7 3 5 .6 5 5

Rp

1 3 .09 6 .07 8 .7 49

Rp

(2.9 0 0.0 0 0.0 0 0)

-

1 .2 .

JU M LAH


-

Hal. 50

Tabel 3.8 Perbandingan APBD masing-masing SKPD T.A 2014 dengan Rencana Pagu Indikatif usulan Renja SKPD T.A. 2015

Rencana Pagu Indikatif Th 2015

Anggaran No 1

Instansi 2

1. 2.

DPRD Bupati dan Wakil Bupati

3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH Bagian Perekonomian Bagian Tata Pemerintahan Bagian Umum Bagian Humas danProtokol Bagian Hukum Bagian Pemberdayaan Perempuan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Bagian Rumah Tangga Bagian Kesra Bagian Perlengkapan Bagian Ortala

4. 1

SKPD URUSAN WAJIB DAN PILIHAN Dinas Pendidikan Nasional

2

Dinas Kesehatan

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3

Th 2014

11.993.501.730 387.367.240


BELANJA LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

4

5

7.511.519.940

35.273.380.050

41.164.511.480 1.370.000.000 2.614.000.000 9.356.000.000 4.694.450.000 857.000.000 1.608.176.000 1.969.450.000 2.772.267.000 4.367.000.000 4.875.612.500 5.920.555.980 760.000.000

398.179.946.580 39.563.848.160

75.490.106.900 34.474.861.811

78.016.635.284

6.715.804.650 2.087.459.350 1.935.897.500 10.307.922.080 1.172.556.480 1.794.225.750 946.868.360 3.783.303.820 1.278.202.650

22.397.332.490 113.134.876.600 60.303.575.400 12.035.863.000 4.711.950.000 3.815.521.000 3.720.372.000 8.583.821.500 2.661.650.000

39.645.461.750 27.768.221.289 165.942.069.000 69.426.145.300 12.351.442.800 6.945.549.000 6.246.300.000 3.722.405.000 9.218.821.500 2.850.650.000

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rumah Sakit Umum OKU TIMUR Dinas PU Bina Marga Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Pengairan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Bapedalda Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pasar Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

12

Badan KBKS

2.223.823.560

4.138.022.400

13 14 15 16 17 18 19 20

Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, UKM dan PM Badan Pariwisata dan Seni Budaya Kantor Pemuda dan Olahraga Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Sekreatriat DPRD

1.295.636.920 1.162.252.670 1.139.382.160 860.313.960 691.189.090 1.303.273.720 2.775.681.960 1.959.877.520

1.978.188.500 1.677.148.000 2.284.206.100 4.294.971.500 2.577.622.000 5.118.149.800 9.956.331.425 20.112.215.300

5.673.268.670 3.271.000.000 2.102.148.000 3.366.551.600 4.746.435.350 5.547.007.000 8.330.727.600 15.356.786.000 19.645.164.902

21 22

BPAKD Badan Pengelola Aset daerah

120.846.236.212 1.032.170.630

5.112.400.000 807.641.600

4.831.863.800 807.641.600

23

Dinas Pendapatan Daerah

2.751.664.630

3.467.508.050

24 25 26 27 28 29

Inspektorat Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah Kantor Informasi dan Komunikasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan KP

1.945.214.430 1.746.325.000 1.664.788.510 521.450.280 655.562.610 8.493.107.120

1.736.928.500 5.229.155.000 3.279.396.500 1.235.397.600 1.251.430.400 4.633.207.300

3.603.339.050 2.273.120.000 9.345.762.425 4.411.848.300 1.235.397.600 1.286.017.900 6.676.386.500


Hal. 51


30 31

Dinas Tanaman Pangan dan Holtukultura Dinas Peternakan dan Perikanan

3.835.258.500 3.676.557.060

9.115.755.726 7.478.376.600

32

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

3.434.133.820

4.654.979.735

33

Dinas Pertambangan dan Energi

1.214.385.420

3.573.150.000

34

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.290.722.220

3.606.523.100

35 36 37 38 39

Badan Narkotika Kabupaten Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pelayanan Terpadu RSUD Martapura Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

698.052.580 871.112.790 378.817.640 3.761.845.970 466.492.030

970.859.550 978.092.000 620.139.000 7.962.820.500 517.222.000

7.772.635.000 1.148.327.100 3.131.718.600 5.124.728.000 8.385.000.000 730.037.000

5.

SKPD KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kecamatan Martapura Kecamatan Bunga Mayang Kecamatan Jaya Pura Kecamatan BP Peliung Kecamatan Buay Madang Kecamatan Buay Madang Timur Kecamatan Madang Suku I Kecamatan Madang Suku II Kecamatan Madang Suku III Kecamatan Belitang Kecamatan Belitang II

4.594.204.800 726.288.430 550.799.740 1.152.778.840 801.809.950 1.233.781.040 649.444.550 781.979.860 645.447.290 1.783.394.280 996.577.350

2.274.160.000 323.696.000 381.786.000 318.930.000 355.521.400 381.640.000 339.440.000 401.750.000 331.250.000 410.840.000 347.045.000

662.440.000 367.000.000 482.344.000 369.146.000 367.000.000 459.440.000 522.018.000 467.000.000 367.000.000 537.000.000 367.000.000

12

Kecamatan Belitang III

1.319.777.430

346.720.000

13 14 15 16 17 18 19 20

Kecamatan Cempaka Kecamatan Semendawai Barat Kecamatan Semendawai Suku III Kecamatan Semendawai Timur Kecamatan Belitang Jaya Kecamatan Belitang Mulya Kecamatan Madang Raya Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja

1.047.960.450 694.215.380 920.676.690 647.215.400 667.382.800 1.100.595.100 945.821.000 678.312.880 682.292.216.562

320.340.000 364.600.000 332.700.000 348.405.000 325.680.000 319.470.200 361.178.000 331.828.600 503.888.129.137

367.000.000 367.000.000 364.600.000 367.000.000 486.047.000 367.000.000 367.000.000 367.000.000 367.000.000 635.002.185.740 *

JUMLAH



Sumber dari Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 tahun 2013 tentang APBD Kab. OKU TIMUR Tahun Anggaran 2014 dan Renja SKPD Tahun 2015 dari masing-masing SKPD.



* Rencana Usulan Renja SKPD


9.155.000.000 7.636.474.000

13.118.552.340 4.604.000.000

1.186.180.345.699

Hal. 52


BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2015 4.1. PROGRAM PRIORITAS 4.1.1. KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL Tahun

2015

merupakan

masa

akhir

berlakunya

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU TIMUR. Oleh

karena

merupakan

puncak

pelaksanaan

5

tahun

tahapan

pembangunan di Kabupaten OKU TIMUR sebagai implementasi RPJMD langkah penguatan disusun dan ditempuh untuk menghadapi dinamika yang berkembang untuk mewujudkan visi pembangunan. Pengentasan kemiskinan dipercepat dengan melibatkan langsung masyarakat miskin dan marjinal.

Oleh

karena

itu,

pemerintah

pusat

tetap

mendorong

pembangunan di Indonesia untuk tetap pada empat jalur (track) yang diharapkan

dapat

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dan

sumberdaya manusia Indonesia yaitu pro-pertumbuhan (pro-growth), prolapangan kerja (pro-job), pro-pengurangan kemiskinan (pro-poor), dan prolingkungan (pro-environment). Untuk mencapai hal tersebut di atas tentunya ada keterkaitan program prioritas (Arah Kebijakan) antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dituangkan dalam Program Prioritas di bawah ini : A. Program Prioritas Nasional 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 53

6. Infrastruktur


7. Iklim investasi dan Iklim Usaha 8. Pembangunan Ketahanan Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10.Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik 11.Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

B. Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan 1. Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Kamtibmas 2. Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya 3. Penanggulangan Kemiskinan 4. Infrastruktur dan Energi 5. Investasi dan Pengembangan Usaha 6. Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana 7. Pembangunan Pertanian 8. Pengembangan Wilayah

C. Program Prioritas Kabupaten OKU TIMUR 1.

Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan SDM

2.

Program Pembangunan Pertanian

3.

Program Pengembangan Pendidikan

4.

Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

5.

Program Pembangunan Infrastruktur

6.

Program Peningkatan Investasi dan Percepatan Pembangunan Ekonomi

7.

Program Pengembangan Daerah Pertumbuhan Baru dan Daerah Tertinggal

8.

Program Pembangunan Keagamaan dan Budaya

9.

Program Pembangunan Keamanan dan Ketertiban


Hal. 54


Dari 9 (sembilan) Program Prioritas (Arah Kebijakan Pembangunan)

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJM) Kabupaten OKU TIMUR tersebut diatas sudah sejalan dengan Arah Kebijakan Nasional maupun Arah Kebijakan Provinsi, sehingga diharapkan pembangunan di Kabupaten OKU TIMUR dapat berjalan sebagaimana mestinya guna mewujudkan Visi dan Misi kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015.

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan Misi – misi yang telah dirumuskan, maka kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR adalah sebagai berikut :

4.2.1.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM MEWUJUDKAN MISI 1 Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung Misi

1“Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme

aparatur pemerintrah daerah yang efektif, efisien, bersih dan demokratis

dengan

mengutamakan

pelayanan

kepada

masyarakat” adalah sebagai berikut: 1.

Reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien.

2.

Membangun sistem pengawasan yang handal serta meningkatkan pengawasan fungsional internal pemerintah, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.

3.

Optimalisasi penyusunan APBD yang efektif dan efisien serta optimalisasi penerimaan daerah.

4.

Optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah.

5.

Optimalisasi perencanaan pembangunan untuk acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.


Hal. 55

4.2.2.


STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM MEWUJUDKAN MISI 2

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung Misi 2 “Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada pembangunan ekonomi pertanian masyarakat” adalah sebagai berikut: 1.

Ekstensifikasai dan Intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian dan peternakan.

2.

Penanganan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah produksi dalam rangka meningkatakan pendapatan petani.

3.

Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh pertanian serta peningkatan akses petani terhadap teknologi pertanian.

4.2.3.

4.

Ekstensifikasi dan Intensifikasi sektor perkebunan dan kehutanan.

5.

Peningkatan produksi hasil perikanan.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM MEWUJUDKAN MISI 3 Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung Misi 3 “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan” adalah sebagai berikut: 1. Perluasan akses pendidikan gratis untuk masyarakat miskin. 2. Penyediaan

sarana prasarana serta fasilitas pendidikan yang

mendukung kegiatan pendidikan. 3. Peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik. 4. Peningkatan pembinaan kepemudaan dan olahraga. 5. Peningkatan dan pengembangan profesionalisme dan ketrampilan

tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja serta pengembangan ekonomi produktif guna menciptakan lapangan kerja. 6. Peningkatkan pelayanan di bidang kependudukan.


Hal. 56

4.2.4.


STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM MEWUJUDKAN MISI 4

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung Misi 4 “Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat” adalah sebagai berikut: 1. Perluasan akses pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat

miskin. 2. Penyediaan sarana prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Peningkatan mutu tenaga kesehatan yang berstandar nasional. 4. Peningkatan jumlah peserta Keluarga Berencana dan penguatan

kelembagaan. 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan konservasi alam. 6. Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat. 7. Peningkatan upaya perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial. 8. Peningkatan upaya perlindungan terhadap kualitas hidup perempuan

dan anak.

4.2.5.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM MEWUJUDKAN MISI 5 Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung Misi 5 “Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur daerah” adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan penghubung wilayah

dan pusat pertumbuhan. 2. Peningkatan daya dukung, kapasitas dan sistem jaringan irigasi

untuk

meningkatkan

produksi

pertanian,

tanaman

pangan,

peternakan dan perikanan. 3. Pembangunan sarana prasarana perkantoran pemerintah. 4. Pembangunan

dan

penyediaan

infrastruktur

dan

fasilitas

perhubungan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 57


5. Pembangunan infrastruktur teknologi dan informasi di seluruh

wilayah. 6. Pembangunan perumahan yang layak huni serta meningkatan

kualitas pemukiman kumuh.

4.2.6.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM MEWUJUDKAN MISI 6 Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung Misi 6 “Meningkatkan dan mendorong investor dalam rangka berinvestasi di Kabupaten OKU TIMUR guna mendorong percepatan

pertumbuhan

investasi

dan

perekonomian

masyarakat” adalah sebagai berikut: 1.

Pengembangan sumberdaya energi terbarukan dan pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

2.

Peningkatan akses jaringan listrik kepada seluruh masyarakat.

3.

Pengembangan energi alternatif dan peningkatan akses terhadap penelitian bidang energi alternatif.

4.

Penguatan kemitraan antara industri menengah, industri kecil dan koperasi.

5.

Peningkatan pembinaan terhadap Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.

6.

Peningkatan industri pengolahan sektor pertanian.

7.

Peningkatan penataan sektor perdagangan dan pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.2.7.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM MEWUJUDKAN MISI 7 Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung Misi

7

“Meningkatkan

pertumbuhan

daerah-daerah

baru

khususnya wilayah Kota Terpadu Mandiri” adalah sebagai berikut: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 58

4.2.8.


1.

Peningkatan pembangunan di wilayah Kota Terpadu Mandiri.

2.

Peningkatan program pembangunan di daerah pesisir komering.

3.

Peningkatan jumlah transmigasi lokal

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM MEWUJUDKAN MISI 8 Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung Misi 8 “Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan beragama bagi masyarakat” adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan kesadaran dan kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah

2.

Mengembangkan

daya

tarik

wisata

untuk

mendukung

perekonomian daerah.

4.2.9.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM MEWUJUDKAN MISI 9 Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung Misi 9 “Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat

dalam

rangka

mendorong

terciptanya

pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat” adalah sebagai berikut: 1.

Memantapkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

2.

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat yang sejalan dengan pengembangan keamanan swakarsa dan perlindungan terhadap masyarakat.

3.

Penegakan hukum dan penciptaan ketertiban dan keamanan.


Hal. 59

4.3. 4.3.1.


PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN OKU TIMUR Program Pembangunan yang Mendukung Misi 1 Program

Pembangunan

yang

direncanakan

Pemerintah

Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan Misi 1 “Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintrah daerah yang efektif, efisien, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat” adalah sebagai berikut : Urusan Wajib Pemerintahan Umum 1.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

3.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

5.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

6.

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 7.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

8.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

9.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 12. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 13. Progran Penataan Daerah Otonomi Baru


Hal. 60


Urusan Wajib Pertanahan 1.

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

2.

Program Penataan Penguasaan, Pemulihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3.

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

4.

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Program Wajib Kepegawaian 1.

Program Pendidikan Kedinasan

2.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Urusan Wajib Kearsipan 1.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

2.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

3.

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan

4.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1.

Program Pengembangan Data/Informasi

2.

Program Kerjasama Pembangunan

3.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

4.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

5.

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah 6.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

7.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

8.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

9.

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan


Hal. 61


10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Urusan Wajib Tata Ruang

4.3.2.

1.

Program Perencanaan Tata Ruang

2.

Program Pemanfaatan Ruang

3.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pembangunan yang Mendukung Misi 2 Program

Pembangunan

yang

direncanakan

Pemerintah

Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan Misi 2 “Meningkatkan perekonomian

daerah

yang

berbasis

pada

pembangunan

ekonomi pertanian masyarakat” adalah sebagai berikut: Urusan Pilihan Pertanian 1.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3.

Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan 4.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

5.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

6.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

7.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

8.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

9.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Pilihan Kehutanan 1.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2.

Program Rhabilitasi Hutan dan Lahan


Hal. 62


3.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya hutan

4.

Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri

5.

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

6.

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Program Pilihan Kelautan dan Perikanan 1.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

3.

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

4.

Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan 5.

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar

4.3.3.


pembangunan

yang

direncanakan

Pemerintah

Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan Misi 3 “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan” adalah sebagai berikut: Urusan Wajib Pendidikan 1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3.

Program Pendidikan Menengah

4.

Program Pendidikan Non Formal

5.

Program Pendidikan Luar Sekolah

6.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7.

Program

Pengambangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan 8.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


Hal. 63


Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga 1.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

2.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3.

Program Peningkatan

Upaya Penumbuh Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda 4.

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

5.

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

6.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

7.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Urusan Tenaga Kerja

4.3.4.

1.

Program Peningkatan Kualitas dan Produkstivitas Tenaga Kerja

2.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja


pembangunan

yang

direncanakan

Pemerintah

Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan Misi 4 “Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat” adalah sebagai berikut: Urusan Wajib Kesehatan 1.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

4.

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

5.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

6.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

7.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

8.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

9.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin


Hal. 64


11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Rumah

Sakit/Rumah

Sakit

Jiwa/Rumah

Sakit

Paru/Rumah Sakit Mata 13. Program

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 17. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.

Program Keluarga Berencana

2.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

3.

Program Pelayanan Kontrasepsi

4.

Program Pembinaan Peran Serta Ibu, Bayi dan anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

5.

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

6.

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

7.

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

8.

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

9.

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU


Hal. 65

Urusan Wajib Lingkungan Hidup


1.

Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan

2.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

4.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

5.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

3.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

4.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

5.

Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan

6.

Program Pengembangan Data/Informasi Perdesaan

Urusan Wajib Sosial 1.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

2.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3.

Program Pembinaan Anak Terlantar

4.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan 1.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

2.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

3.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


Hal. 66

4.


Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

5.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

4.3.5.


pembangunan

yang

direncanakan

Pemerintah

Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan Misi 5 “Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur daerah” adalah sebagai berikut: Urusan Wajib Pekerjaan Umum 1.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

3.

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

4.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong

6.

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

7.

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

8.

Program Pembangunan Sistrem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

9.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

10. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. 11. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 12. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya 13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 14. Program Pengendalian Banjir 15. Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 67


16. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Urusan Wajib Perhubungan 1.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ

3.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

5.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

6.

Program

Peningkatan

Kelayakan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi 1.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2.

Program

Pengakajian

dan

Penelitian

Bidang

Informasi

dan

Komunikasi 3.

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

4.

Program Kerjasama Informasi dan Mass Media

Urusan Wajib Perumahan

4.3.6.

1.

Program Pengembangan Perumahan

2.

Program Lingkungan Sehat Perumahan

3.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan


pembangunan

yang

direncanakan

Pemerintah

Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan Misi 6 “Meningkatkan dan mendorong investor dalam rangka berinvestasi di Kabupaten


Hal. 68

OKU

TIMUR

guna

mendorong

percepatan


pertumbuhan

investasi dan perekonomian masyarakat” adalah sebagai berikut: Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral 1.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

2.

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Hutan

3.

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

4.

Program Geoligi, SDM dan Pertambangan Umum

5.

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas

6.

Program Pengembangan Energi Alternatif

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

2.

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

4.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

5.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

6.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

7.

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasaran Daerah

Urusan Pilihan Perdagangan 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport 4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 69


Urusan Pilihan Perindustrian 1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4. Program Penataan Struktur Industri

5. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

4.3.7.


pembangunan

yang

direncanakan

Pemerintah

Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan Misi 7 “Meningkatkan pertumbuhan daerah-daerah baru khususnya wilayah cepat tumbuh, wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal” adalah sebagai berikut: Urusan Pilihan Transmigasi

4.3.8.

1.

Program Pengembangan Wilayah Transmigasi

2.

Program Transmigasi Lokal

3.

Program Transmigasi Regional


pembangunan

yang

direncanakan

Pemerintah

Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan Misi 8 “Meningkatkan dan mengembangkan

kualitas

kehidupan

beragama

bagi

masyarakat” adalah sebagai berikut: Urusan Wajib Kebudayaan 1.

Program Pengelolaan Nilai Budaya

2.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

4.

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya


Hal. 70


Urusan Pilihan Pariwisata

4.3.9.

1.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3.

Program Pengembangan Kemitraan


pembangunan

yang

direncanakan

Pemerintah

Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan Misi 9 “Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat” adalah sebagai berikut: Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 7. Program Pendidikan Politik Masyarakat 8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam


Hal. 71

4.4.


PROGRAM LINTAS BIDANG DAN LINTAS SKPD

Dalam upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten OKU TIMUR tahun 2010 – 2015, program dan kegiatan dari SKPD bertujuan untuk diarahkan dalam mendukung : 1. Mendukung upaya mewujudkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. 2. Mendukung upaya mewujudkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional.

4.5.

PEMBANGUNAN WILAYAH Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kabupaten OKU TIMUR tahun

2010 – 2015 selain untuk mewujudkan program lintas bidang dan lintas SKPD juga untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten OKU TIMUR yaitu : A.

Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kota

Terpadu

Mandiri

(KTM)

merupakan

kawasan

strategis

transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan baru yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan

sumber

daya

alam

yang

berkelanjutan

yang

berbasis

agroindustri. Dengan pengertian tersebut, Kawasan KTM memiliki prosfektif dalam pengembangan pusat pertumbuhan baru yang berorientasi kepada fungsi-fungsi perkotaan. Berdasarkan pengertian di atas, maka asumsi dasar terhadap kawasan KTM adalah kawasan ini memiliki nilai strategis terhadap pengembangan wilayah terutama pada tingkat kabupaten. Dengan memberikan asumsi dasar bahwa Kawasan KTM memiliki nilai strategis

yang

berpengaruh

terhadap

pembangunan

sosial

ekonomi

Kabupaten OKU TIMUR kedepannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kawasan KTM dapat dijadikan kawasan strategis provinsi atau kawasan


Hal. 72


strategis kabupaten yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan sosial ekonomi Kabupaten OKU TIMUR. B.

Kawasan khusus OMIBA Kawasan Objek Militer Baturaja ini adalah kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan yang dikenal dengan OMIBA (Objek Militer Baturaja) terdapat di 3 (tiga) Kabupaten OKU TIMUR, Kabupaten OKU dan Kabupaten OKU Selatan. Adapun

kawasan yang menjadi bagian wilayah di Kabupaten OKU

TIMUR meliputi kecamatan Martapura (6.407,08 Ha) dan Bunga Mayang (12.983,92 Ha) dengan luas areal mencapai 19.391 Hektar. Kawasan Objek Militer Baturaja merupakan komplek pertahanan dan keamanan, tempat pendidikan dan latihan militer terutama Angkatan Darat, dan juga didalamnya terdapat Hutan Produksi Tetap (HP Air Laye) seluas kurang lebih 4.000 Ha. Kawasan ini di masa yang akan datang tetap dipertahankan di wilayah Kabupaten OKU TIMUR dan merupakan kawasan berfungsi strategis bagi pertahanan dan keamanan negara.


Hal. 73


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten OKU TIMUR

Tahun 2015

disusun dengan mengacu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan revisi dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara

Penyusunan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 dikelompokkan menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatanpelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatakan kualitas kehidupan masyarakat diwajibkan melalui prestasi kerja dalam mencapai standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan dan perundangan. Sedangkan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya

rencana

program

dan

kegiatan

pembangunan

daerah

Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 yang merupakan tahapan akhir dari RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada lampiran Matrik Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 sebagaimana terlampir.


Hal. 74


Untuk memberikan gambaran lebih jelas Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.1. Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana sebagai berikut : Tabel 5.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 NO. 1

PRIORITAS PEMBANGUNAN Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang efektf, efisien, bersih dan demokrasi dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat

SASARAN Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan demokratis.

SKPD YANG MELAKSANAKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Daerah BAPPEDA BPAKD Badan Pariwisata dan Seni Budaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pendapatan Daerah Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Badan Pengelola Aset Daerah Kantor Pelayanan Terpadu Kantor Informasi dan Komunikasi

NAMA PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Progran Penataan Daerah Otonomi Baru Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pembangunan Data/Informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Tata Ruang Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Manajemen pengawasan Program Pengembangan Data / Informasi Program peningkatan program kerja Program peningkatan kesempatan kerja Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Hal. 75


33. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 34. Pengembangan Data/Informasi Pedesaan 35. Peningkatan dan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa 36. Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 37. Program Penataan Administrasi Kependudukan 38. Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS 39. Program Pembinaan Pengembangan Aparatur 40. program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 41. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 2

Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada pembangunan ekomoni pertanian masyarakat

Meningkatnya perekonominan daerah yang berbasis pada pembangunan ekonomi pertanian masyarakat

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan. 3. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. 4. Dinas Peternakan dan Perikanan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

3

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan

1. Dinas Pendidikan 2. Kantor Pemuda dan Olah Raga 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

4. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

5. Badan Narkotika Kabupaten 6. Korpri

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Rhabilitasi Hutan dan Lahan Program Pengembangan Data /Informasi Bidang Peternakan dan Perikanan. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Kelompok Tani Bidang Peternakan dan perikanan Program pengembangan Budidaya Perikanan. Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian, perikanan, kehutanan Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Operasional Sekolah Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan narkoba dan Peningkatan Imtaq - Iptek Kepemudaan serta penanggulangan HIV – AIDS Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Hal. 76


15. Program Terapi dan Rehabilitasi 16. Program Pembinaan dan Penyuluhan 17. Program Pemberantasan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba 18. Program Pengambangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 19. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 20. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 21. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetetif 22. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 4

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

1. 2. 3. 4.

Dinas Kesehatan. BKBKS. BAPELDALDA Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pasar 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. Dinas Kesejahteraan Sosial 7. Sekretariat Daerah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas laboraturium Pengawasan Obat dan Makanan. Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Progam Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Martapura Program pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Martapura Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan

Hal. 77


Perusakan Lingkungan Hidup 32. Peningkatan pengendalian polusi 33. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH 34. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 35. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 36. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 37. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 38. program pembinaan anak telantar 39. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 40. program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 41. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 42. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 43. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 44. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 45. Program perlindungan konsumen & pengamanan perdagangan 5

Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur daerah

Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pemerintah daerah

1. Dinas PU Pekerjaan Umum 2. Dinas PU Pengairan. 3. Dinas Pu Cipta Karya dan Tata Ruang. 4. Dinas Perhubungan. 5.Dinas Pertambangan dan Energi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

6

Meningkatkan dan mendorong investor dalam rangka berinvestasi di Kabupaten OKU TIMUR guna mendorong percepatan

Meningkatnya pertumbuhan investasi perekonomian masyarakat

1. Dinas Pertambangan dan Energi. 2. Dinas Koperasi, UKM dan PM. 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Kantor Pelayanan Terpadu


1. 2. 3.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Pemb. Sistem informasi Databes Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan sarana dan Prasarana Umum. Program Perencanaan Keciptakaryaan Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan JPL Program Pengendalian Banjir Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Hal. 78

pertumbuhan investasi dan perekonomian masyarakat

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

7

Meningkatkan pertumbuhan daerahdaerah baru khususnya wilayah KTM

Meningkatnya pertumbuhan daerah baru diwilayah perbatasan dan wilayah tertinggal

8

Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan beragama bagi masyarakat

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama bagi masyarakat

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Badan Pariwisata dan Seni Budaya. 2. Sekretariat Daerah. 3. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

1. 2. 3. 4.

Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Program pengembangan nilai budi

5.

9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat

Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekomoni daerah.

1. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas. 2. Kantor Satuan Pol PP. 3. Badan Penanggulangan dan Bencana daerah 4. Kecamatan


Program Geologi, SDM dan Pertambangan Umum Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program peningkatan dan Pengembangan Usaha Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.

6. 7. 8.

9


1.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat 7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 8. Program Penegakan Peraturan Daerah 9. Program Tanggap Darurat Dan Logistik 10. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Bencana 11. Program Kesiapsiagaan Pencegahan Bencana 12. Program Peningkatan Kerjasama dgn aparat keamanan dlm teknik pencegahan kejahatan.

Hal. 79

BAB VI


PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2015 yang tidak hanya memuat program dan kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat Rancangan kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. RKPD akan dijadikan pedoman dalam menyusun Renja-SKPD, Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Tahun Anggaran 2015, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2015 serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran 2015, sesuai yang diamanat dalam peraturan perundang-undangan. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten OKU TIMUR berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya, serta diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Selain itu juga, SKPD diwajib menerapkan prinsi-prinsip effisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Di samping itu, masyarakat juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan programprogram pembangunan daerah dan sekaligus berpartisipasi untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerinthan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 yang dijabarkan secara konkrit ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran 2015 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat dan disiplin dari penyelenggara pemerintahan dan peran serta aktif dari masyarakat dan diharapkan pemulihan ekonomi akan tampak dan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih memperkokoh ketahanan ekonomi daerah. Untuk itu hasil dari Musrenbang yang selanjutnya


Hal. 80


dituangkan ke dalam RKPD ini harus mampu menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan, sehingga tercapai tujuan dari pembangunan Kabupaten OKU TIMUR. Dalam kaitan ini pemerintah daerah bersama-sama masyarakat perlu bersungguh-sungguh

melaksanakan

program

pembangunan

agar

mampu

memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini, diharapkan prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran visi dan misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.


Hal. 81

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG

Recommend Documents