PERATURAN
BUPATI lT
NOMOR
OGAN TAHUN
KOMERING
ULU
2007
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GO LONGAN C DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA .BUPATI OGAN KOMERING ULU, a.
bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 10;
b.
bahwa sesuai Pasal 146 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk dapat melaksanakannya perlu dibuat aturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu;
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahuri 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.
Undang..:Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.
Un9ang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentaog Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangundang ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 !~~t~~g P~!~ks3~aanUndang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Repub!:!~ Indonesia Nomor 2916) sebagaimana teJah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara RepubJikIndonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4145); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara RepubJikIndonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang PelaksanaanUndang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T<;lhul) 2001 Nomer 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang PengakuanKewenangan Kabupaten dan Kota; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20 Seri "E''); 16
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10).
PERATURAN BUPATI
OGAN
KOMERING
ULU TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PAJAK Periksa HUKum
Tg! f Paraf
"
PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
-
Komering Ulu melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
·
-
(2). Para Pemimpin Proyek/Ba,nk/lnstansijSatuan Kerja terkait bertanggung jawab untuk
Periksa Hukum
(1). Pembayaran pajak dil9ku~andi Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas
)i.~1
~.r.rJp1:e_
Periksa Huicum
.
T~] I. P:Jfaf
! ,
Apabila
dalam
memberikan
jangka
Keputusan,
waktu maka
sebagaimana permohonan
dimaksud
pada
sebagaimana
ayat
(3)
dimaksud
Ditetapkan di Baturaja pada tanggal :Jl rWtI
BUPATI O~~O::NG
Diundangkan di Baturaja pada tanggal 0-1 \\-\t\
Bupati pada
~CI
belum
ayat
(1)
r ULU,
EDI:?YAYUSUF door
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
~
~
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2007 NOMOR..Jr.
.
LAMPIRAN
PEMERINTAH
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN
OGAN KOMERING
II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU Nemer Tahun 2007 Tanggal :
NO.URUT:
(SKP - DAERAH)
UlU
MASA TAHUN
NAMA URAIAN ALAMAT NO. POKOK WAJIB PAJAK DAERAH TANGGAL JA1UH TEMPO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
URAIAN PAJAK DAERAH
KODE REKENING
NO
4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
06 06 06 06 06 06 06 06
BAHAN GAUAN
04 06 08 09 10 11 12 13
VOLUME (m3) -
Batu Kapur Tanah Liat Tanah Urug Pasir Urug Pasir Bangunan Batu Kali Sirtu AndesitjBatu Pecah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
JUMLAH
TARIF
HARGA DASAR -
-
15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
Rp
-
Rp
-
Dengan Huruf :
PERHATIAN: 1. Harap penyeteran dilakukan pada BankjBendahara Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Apabila SKPDini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPDini diterima (tanggal jatuh tempo), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan.
Baturaja, ..•........... , .................. 2007 a.n. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU KEPALA SUB DINAS PERTAMBANGAN UMUM,
................................
NAMA ALAMAT NPWPD
-
: a. Bunga b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan
TANDA TERIMA
-
NO. URUT:
..I,;. 2007 Baturaja, Yang Menerima,
.......................................
LAMPlltANIPERATURANBUPATIOKU Nomor Tahun 2007 Tanggal
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Jalan Jenderal A.Yani km 4,5 ~ (0735) 321887, Kemelak BATURAJA - 32114
NO.SPTPD MASA PAJAK TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) BAHAN GALIAN GOLONGAN C Kepada Yth. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu
di Baturaja
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK Nama Alamat Lokasi
No. a
Jenis Bahan Galian b
Volume[fonase c
Jumlah (c x d) e
Harga Dasar d
Jumlah (dasar pengenaan/ omzet pajak)
Rp.
lumlah omzet dan pajak terhutahg untuk massa pajak sebelumnnya (akumulasi dari awal masa Pajak dalam tahun pajak tertentu) a. Masa pajak : tgl s.d. tgl b. Dasar pengenaan (omzet pajak) : Rp. c. Tarif pajak (sesuai Perda) : 15 % d. Pajak terhutang (bxc) : Rp. 2. Jumlah omzet dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (Iampirkan fotokopi dokumen) a. Masa pajak : tgl. s.d. tgl. b. Dasar pengenaan ( omzet pajak) : Rp. c. Tarif pajak (sesuai Perda) : 15% d. Pajak terhutang ( bxc ) : Rp.
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Apabila terdapat kekurangan bayar, maka saya bersedia melunasi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Diterima tanggal Nama Nip
