PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 26 TAHUN 2007 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUPANG,

PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 26 TAHUN 2007 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUPANG, Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, dapat diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai motivasi untuk mewujudkan disiplin dan kinerja yang baik yang terdiri dari 2 (dua) kategori yakni Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kinerja. 2. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada unsur staf.

3. Tunjangan Kinerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada para Asisten, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta para Camat sebagai Penghargaan. 4. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan. 5. Hari Kinerja adalah Jam Pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur. 6. Penanggung jawab kinerja adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada setiap SKPD. 7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang. 8. Asisten adalah Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang. 9. Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah serta Camat. 10. Staf adalah para Pejabat eselon III yang tidak memimpin SKPD, para Pejabat eselon IV, para Pejabat Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil Daerah non eselon serta Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. BAB II PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN, MASA KINERJA DAN BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2 (1)

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.

(2)

Penerima Tambahan Penghasilan dibagi dalam 5 (lima) kategori berdasarkan Beban Kerja atau Tempat Tugas atau Kondisi Kerja atau Kelangkaan Profesi atau Prestasi Kerja, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini

(3)

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2) hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(4)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dibebani pekerjaan dan tanggung jawab yang cukup besar.

(5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah yang terpencil dan memiliki tingkat kesulitan tinggi. (6)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(7)

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keahlian khusus dan langka.

(8)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

(9)

Tambahan Penghasilan berdasarkan berdasarkan Tempat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan Tempat Tugas a. Sangat Terpencil. b. Terpencil. c. Jauh. d. Dekat.

(10) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Daerah lain dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan Tambahan Penghasilan kecuali telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran bersangkutan. (11) Rincian dan besarnya tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III BESARNYA TUNJANGAN PENGHASILAN UNSUR STAF Pasal 3 (1)

Besarnya Tambahan Penghasilan yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu masa kinerja;

(2)

Staf yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah melebihi 10 hari kinerja dalam satu masa kinerja, tidak diberikan tunjangan kesejahteraan kecuali mengikuti Diklat teknis fungsional dan penjenjangan.

(3)

Besarnya Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;

dalam

suatu

masa

kinerja

BAB IV BESARNYA TUNJANGAN PENGHASILAN PARA ASISTEN, PIMPINAN DINAS, BADAN, KANTOR, BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH SERTA PARA CAMAT Pasal 4 (1)

Pimpinan SKPD yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah melebihi 14 hari kinerja dalam satu masa kinerja, tidak diberi tunjangan kinerja kecuali mengikuti Diklat teknis fungsional dan penjenjangan.

(2)

Besarnya Tambahan Penghasilan yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dalam suatu masa kinerja;

(3)

Besarnya Tunjangan Kinerja dalam suatu masa kinerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 5 Tata cara permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan sebagai berikut : a. Pimpinan Satuan Kerja menandatangni daftar permintaan Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kinerja untuk suatu masa Kinerja, bagi setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah disahkannya;

b. Daftar Permintaan Tunjangan Kesejahteraan untuk unsur staf dibuat oleh oleh Pimpinan Satuan Kerja masing-masing; c. Daftar Permintaan Tunjangan Kinerja untuk Pimpinan/Penanggungjawab kinerja para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan para Camat, dibuat oleh masing-masing Satuan Kerja; Pasal 6 Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Penanggung jawab kinerja mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP – LS) melalui bendahara dari masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. BAB VIII PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang. Ditetapkan di : Kupang pada Tanggal : 6 Nopember 2007. BUPATI KUPANG,

IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH Diundangkan di : Kupang Pada tanggal : 6 Nopember 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG

= BARNABAS B. nDJURUMANA = BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 528 SERI G NOMOR 512

Lampiran I Nomor Tanggal Tentang NO. 1 1

II

: Peraturan Bupati Kupang. : 26 Tahun 2007 : 6 Nopember 2007. : Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2007. PNS DAN CPNS LINGKUP PEMERINTAH JUMLAH/BULAN KABUPATEN KUPANG 2 3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 1. Bendahara Pengeluaran Rp. 500.000,a. Badan/Dinas/Inspektorat/Satuan/Kantor/Bagian b. Khusus Bagian Kepegawaian, Bagian Umum Bagian Penyusunan Program, Bagian Keuangan Dan Bappeda Rp. 600.000,Rp. 450.000,c. Kecamatan d. Sekolah (SMP dan SMA) - Kategori I Rp. 550.000,- Kategori II Rp. 500.000,- Kategori III Rp. 450.000,- Kategori IV Rp. 400.000,e. Puskesmas dan Sekolah Dasar - Kategori I Rp. 600.000,- Kategori II Rp. 550.000,- Kategori III Rp. 500.000,- Kategori IV Rp. 450.000,f. UPTD dan Kelurahan Rp. 400.000,2. Bendahara Penerimaan a. Badan/Dinas/Inspektorat/Satuan/Kantor/Bagian Rp. 500.000,b. Khusus Bappeda Rp. 600.000,3. Pembantu Bendahara Pengeluaran a. Badan/Dinas/Inspektorat/Satuan/Kantor/Bagian Rp. 400.000,b. Khusus Bagian Kepegawaian, Bagian Umum, Bagian Penyusunan Program, Bagian Keuangan Dan Bappeda Rp. 550.000,4. Pegawai Bagian Keuangan Setda Rp. 500.000,5. Pegawai Bagian Penyusunan Program Setda Rp. 500.000,6. Pegawai Bagian Kepegawaian Setda (sebagian Pegawai) Rp. 500.000,7. Pegawai Bagian Umum Setda (sebagian Pegawai) Rp. 500.000,8. Pegawai Bappeda Rp. 500.000,Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas (Berdasarkan Kategori Lokasi/Jarak Tempat Tugas)

1

2

3

1. Perawat 2. Bidan 3. Apoteker/Asisten Apoteker 4. Sanitarian 5. Guru 6. Dokter Hewan - Kategori I - Kategori II - Kategori III - Kategori IV III

IV

V

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja a. Badan/Dinas/Inspektorat/Satuan/Kantor/Bagian - Arsiparis - Sopir b. Khusus Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Umum Setda dan Bappeda a. Arsiparis b. Sopir c. Bagian Umum Setda - Petugas Pemadam Kebakaran - Petugas Listrik Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Diberikan kepada Dokter PNS yang bertugas di Puskesmas/Pustu Kecamatan - Kategori I - Kategori II - Kategori III - Kategori IV Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja a. Bagi Pegawai yang tidak Termasuk 4 (empat) kategori di atas kecuali Kepala SKPD/Kepala Bagian Setda b. Sebagian Pegawai Bag.Kepegawaian dan Umum Setda kecuali Kepala Bagian c. Pengawas Sekolah

Rp. Rp. Rp. Rp.

550.000,500.000,450.000,400.000,-

Rp. Rp.

400.000,400.000,-

Rp. Rp.

550.000,550.000,-

Rp. Rp.

550.000,550.000,-

Rp. 2.000.000,Rp. 1.500.000,Rp. 1.000.000,Rp. 750.000,-

Rp.

300.000,-

Rp. Rp.

300.000,500.000,-

Keterangan Pembagian Kategori Lokasi/Tempat Bertugas : 1. Kategori I Kecamatan Raijua, Amfoang Utara, Amfoang Timur, Semau dan Semau Selatan. 2. Kategori II Kecamatan Sabu Barat, Sabu Timur, Sabu Tengah, Sabu Liae, Hawu Mehara, Amfoang Selatan, Amfoang Barat Laut, Amfoang Barat Daya dan Sulamu. 3. Kategori III Kecamatan Takari, Fatuleu Barat, Fatuleu Tengah, Amarasi Timur dan Amabi Oefeto Timur. 4. Kategori IV Kecamatan Fatuleu, Kupang Timur, Amabi Oefeto, Amarasi, Amarasi Selatan, Kupang Tengah, Taebenu, Amarasi Barat, Nekamese dan Kupang Barat.

BUPATI KUPANG,

IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Kupang. Nomor : 26 Tahun 2007 Tanggal : 6 Nopember 2007. Tentang : Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2007 JUMLAH/BULAN NO. PARA ASISTEN PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG 1 2 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Asisten Administrasi Pemerintahan Asisten Administrasi Pembangunan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Dewan Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengairan Dinas Perhubungan Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan KB Inspektorat Daerah Bappeda BPMPP Badan Kesbang, Politik dan Infokom Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Bapedalda Badan Kebudayaan dan Pariwisata

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

2.750.000,2.750.000,2.750.000,1.500.000,2.000.000,1.500.000,-

Rp. 1.500.000,Rp. 1.500.000,Rp. 1.500.000,Rp. 1.500.000,Rp. 1.500.000,Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.500.000,2.000.000,2.000.000,1.500.000,2.000.000,2.000.000,1.500.000,-

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

2.000.000,2.000.000,1.500.000,1.200.000,1.200.000,1.200.000,1.500.000,-

1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

2

3

Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kantor Pengolahan Data Elektronik Kepala Bagian Keuangan Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Perlengkapan Kepala Bagian Kepegawaian Kepala Bagian Penyusunan Program Kepala Bagian Sosial Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kepala Bagian Humas Kepala Bagian Organisasi Kepala Bagian Hukum Kepala Bagian Ekonomi

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.500.000,1.200.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,-

BUPATI KUPANG


Lampiran III : Peraturan Bupati Kupang. Nomor : 26 Tahun 2007 Tanggal : 6 Nopember 2007. Tentang : Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2007 NO. CAMAT SE KABUPATEN KUPANG JUMLAH/BULAN 1. KATEGORI I - Raijua Rp. 1.500.000,- Amfoang Utara Rp. 1.500.000,- Amfoang Timur Rp. 1.500.000,- Semau Rp. 1.500.000,- Semau Selatan Rp. 1.500.000,2 KATEGORI II - Sabu Barat Rp. 1.200.000,- Sabu Timur Rp. 1.200.000,- Sabu Tengah Rp. 1.200.000,- Sabu Liae Rp. 1.200.000,- Hawu Mehara Rp. 1.200.000,- Amfoang Selatan Rp. 1.200.000,- Amfoang Barat Laut Rp. 1.200.000,- Amfoang Barat Daya Rp. 1.200.000,- Sulamu Rp. 1.200.000,3 KATEGORI III - Takari Rp. 1.100.000,- Fatuleu Barat Rp. 1.100.000,- Fatuleu Tengah Rp. 1,100.000,- Amarasi Timur Rp. 1.100.000,- Amabi Oefeto Timur Rp. 1.100.000,4 KATEGORI IV - Fatuleu Rp. 1.000.000,- Kupang Timur Rp. 1.000.000,- Amabi Oefeto Rp. 1.000.000,- Amarasi Rp. 1.000.000,- Amarasi Selatan Rp. 1.000.000,- Kupang Tengah Rp. 1.000.000,- Taebenu Rp. 1.000.000,- Amarasi Barat Rp. 1.000.000,- Nekamese Rp. 1.000.000,- Kupang Barat Rp. 1.000.000,BUPATI KUPANG


PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 27 TAHUN 2007 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL SEKRETARIS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUPANG, Menimbang

: a. bahwa mengingat Sekretaris daerah mempunyai peran yang sangat vital dan strategis dalam membantu Bupati membuat kebijakan bagi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan serta sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah guna terwujudnya budaya kerja organisasi yang berbasis anggaran kinerja maka kepadanya dapat diberikan biaya penunjang Operasional. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Sekretaris Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG PENUNJANG OPERASIONAL SEKRETARIS TAHUN ANGGARAN 2007 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kupang

BIAYA DAERAH

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kupang 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Sekretaris Daerah adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. 6. Biaya Penunjang Operasional adalah Biaya yang diberikan kepada Sekreatris Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional guna peningkatan kinerja yang berkaitan dengan pelayanan dan koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi (KISS) . BAB II KEDUDUKAN SEKRETARIS DAERAH Pasal 2 (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pimpinan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah dan sebagai koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan; c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN SEKRETARIS DAERAH Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan Pasal 3 (1)

Sekretaris Daerah diberikan gaji sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundangan Penggajian Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan lainnya.

(2)

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagian Kedua Biaya Penunjang Operasional Pasal 4

(1)

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah disediakan biaya penunjang operasional.

(2)

Penetapan besarnya Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab Sekretaris Daerah serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3)

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibayarkan setiap bulan terhitung 1 Januari 2007 sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

(4)

Biaya Penunjang Operasional dibayarkan dengan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(5)

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan pada ayat (3) pasal ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kupang.

BAB IV PENUTUP Pasal 5 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di pada Tanggal

: Kupang : 6 Nopember 2007.

BUPATI KUPANG,


Diundangkan di : Kupang Pada tanggal : 6 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG

BARNABAS B. nDJURUMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 259 SERI G NOMOR 513

Lampiran I Nomor Tanggal

: Peraturan Bupati Kupang : 27 Tahun 2007 : 6 Nopember 2007.

TUGAS DAN FUNGSI KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SIMPLIKASI (KISS) SEKRETARIS DAERAH No 1 1.

Program Utama Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2 3 4 Penerapan 1.Terwujudnya kualitas 1.Dokumen Manajemen berbasis Perencanaan Daerah Perencanaan kinerja 2.Terwujudnya Daerah (Rencana Peningkatan Kerja Pemerintah Penganggaran Berbasis Daerah) Kinerja. 2.Dokumen Anggaran. 3.Terwujudnya Peningkatan kualitas Pelaporan Keuangan.

2.

Peningkatan Pelayanan Publik.

1.Tercapainya sistim 1.Terbangunnya Perundang-undangan di Gedung bidang Pelayanan Pelayanan Publik. terpadu satu 2.Terselenggaranya pintu. Pelayanan satu pintu. 2.Tersedianya juknis 3.Terciptanya sistim tentang tunjangan pemberian kinerja. penghargaan dan sanksi.

3.

Penataan Kelembagaan.

Terwujudnya Peningkatan 1.Kajian tentang Kelembagaan Daerah Kelembagaan. yang efisien. 2.Perda tentang Kelembagaan.

4.

Peningkatan 1.Terwujudnya Diklat yang 1.Kajian tentang Kebutuhan Diklat Kemampuan Sumber menyeluruh. Daya Manusia. 2.Terwujudnya dan Dokumen Peningkatan Kualitas Rencana Diklat. Kontrak Kinerja Eselon 2.Kontrak Kinerja. II, III dan Para Camat. 3.Terselenggaranya JOB Order.

1 5.

6.

Prosedur Barang.

2 3 4 Pengadaan Terselenggaranya 1.Perda Prosedur Pengadaan Pengelolaan Barang yang transparan. Barang Daerah. 2.Surat Keputusan Bupati tentang Harga Barang dan Jasa.

Peningkatan Pengaduan Masyarakat.

Tercapainya Pengawasan Pedoman Masyarakat. Pengaduan Masyarakat Sosialisasi Pedoman, Jumlah dan Juknis dari Program dan Kegiatan Unggulan.

BUPATI KUPANG,


Lampiran II Nomor Tanggal Tentang

: : : :

Peraturan Bupati Kupang. 27 Tahun 2007 6 Nopember 2007. Biaya Penunjang Operasional Sekretaris Daerah Tahun Anggaran 2007

NO.

Tugas dan Fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) Sekretaris Daerah

Jumlah/Bulan

1.

Membantu Bupati membuat kebijakan bagi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan serta sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah guna terwujudnya budaya kerja organisasi yang berbasis anggaran kinerja.

Rp. 7.750.000,(Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

BUPATI KUPANG,


PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 26 TAHUN 2007 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUPANG, Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, dapat diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai motivasi untuk mewujudkan disiplin dan kinerja yang baik yang terdiri dari 2 (dua) kategori yakni Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kinerja. 2. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada unsur staf.

3. Tunjangan Kinerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada para Asisten, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta para Camat. 4. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. 5. Hari Kinerja adalah Jam Pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur. 6. Penanggung jawab kinerja adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada setiap SKPD. 7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang. 8. Asisten adalah Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang. 9. Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah serta Camat. 10. Staf adalah para Pejabat eselon III yang tidak memimpin SKPD, para Pejabat eselon IV, para Pejabat Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil Daerah non eselon serta Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. BAB II PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN, MASA KINERJA DAN BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2 (1)

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.

(2)

Penerima Tambahan Penghasilan dibagi dalam 5 (lima) kategori berdasarkan Beban Kerja atau Tempat Tugas atau Kondisi Kerja atau Kelangkaan Profesi atau Prestasi Kerja, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini

(3)

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2) hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(4)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dibebani pekerjaan dan tanggung jawab yang cukup besar.

(5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah yang terpencil dan memiliki tingkat kesulitan tinggi. (6)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(7)

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keahlian khusus dan langka.

(8)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

(9)


(10) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Daerah lain dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan Tambahan Penghasilan kecuali telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran bersangkutan. (11) Rincian dan besarnya tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI UNSUR STAF DAN PIMPINAN SKPD, KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN CAMAT Pasal 3 (1)

Besarnya Tunjangan Kesejahteraan yang berhak diterima oleh Unsur Staf ditentukan dalam suatu masa kinerja;

(2)

Rincian dan besarnya tunjangan kesejahteraan dalam suatu masa kinerja sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 4

(1)

Besarnya Tambahan Penghasilan yang berhak diterima oleh Para Asisten dan Kepala SKPD ditentukan dalam suatu masa kinerja;

(2)

Rincian dan besarnya Tunjangan Kinerja dalam suatu masa kinerja sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan III Peraturan Bupati ini; BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 5

Tata cara permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan sebagai berikut : a. Pimpinan Satuan Kerja menandatangni daftar permintaan Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kinerja untuk suatu masa Kinerja, bagi setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; b. Daftar Permintaan Tunjangan Kesejahteraan untuk unsur staf dibuat oleh oleh Pimpinan Satuan Kerja masing-masing; c. Daftar Permintaan Tunjangan Kinerja untuk Pimpinan/Penanggungjawab kinerja para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan para Camat, dibuat oleh masing-masing Satuan Kerja; Pasal 6 Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 Penanggung jawab kinerja mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP – LS) melalui bendahara dari masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. BAB VIII PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang. Ditetapkan di : Kupang pada Tanggal : 6 Nopember 2007. BUPATI KUPANG,

IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH Diundangkan di : Kupang Pada tanggal : 6 Nopember 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG

BARNABAS B. nDJURUMANA BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 528 SERI G NOMOR 512

PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : … TAHUN 2008 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUPANG, Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, dapat diberikan tambahan penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bekerja di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai motivasi untuk mewujudkan disiplin dan kinerja yang dicapai yang terdiri dari 2 (dua) kategori yakni Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kesejahteraan. 2. Tunjangan Kinerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada para Asisten, para Pejabat Negara dan para Pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; 3. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada unsur staf. 4. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dari kegiatan yang dinilai dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan. 5. Hari Kinerja adalah Jam Pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur. 6. Pejabat penilai adalah pejabat yang menilai kinerja atau disiplin dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, secara berjenjang. 7. Penanggung jawab kinerja adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas kinerja Pegawai Negeri Sipil pada setiap SKPD. 8. Pejabat Negara adalah Bupati Kupang dan Wakil Bupati Kupang; 9. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. 10. Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah serta Camat. 11. Staf adalah para Pejabat eselon III yang tidak memimpin SKPD Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, para Pejabat eselon IV, para Pejabat Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil non eselon serta Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN, MASA KINERJA DAN BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2 (1)

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil.

(2)

Penerima Tambahan Penghasilan dibagi dalam 5 (lima) kategori berdasarkan Beban Kerja atau Tempat Tugas atau kondisi Kerja atau kelangkaan Profesi atau prestasi kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

(3)

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2) hanya diberikan berdasarkan penilaian yaitu : a. Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pejabat Negara dan Pimpinan SKPD b. Tunjangan Kesejahteraan diberikan kepada Staf

(4)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan dan dinilai melampaui beban kerja normal dan tanggung jawab yang cukup besar.

(5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah yang terpencil dan memiliki tingkat kesulitan tinggi. (6)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(7)

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keahlian khusus dan langka.

(8)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

(9)


(10) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Daerah lain dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan Tambahan Penghasilan kecuali telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran bersangkutan.

(11) Pejabat penilai memberikan penilaian kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan komponen disiplin dan atau komponen kinerja. (12) Rincian dan besarnya tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini. BAB III HARI KINERJA DAN JAM KERJA Pasal 3 (1)

Tidak hadir pada hari kinerja adalah : a. Tanpa Berita; b. Cuti, Sakit, Ijin dan Tugas Belajar. C. Melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah, melebihi 10 hari kerja dalam satu masa kinerja

(2)

Tidak hadir dalam jam kerja / jam kinerja adalah : a. Terlambat; b. Pulang awal; c. Meninggalkan jam kerja bukan karena alasan tugas.

(3)

Staf yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah melebihi 10 hari kinerja dalam satu masa kinerja, tidak diberikan tunjangan kesejahteraan kecuali mengikuti Diklat teknis fungsional dan penjenjangan.

(4)

Tunjangan Penghasilan dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kinerja

BAB IV TATA CARA PENILAIAN KINERJA DAN PENILAIAN DISIPLIN Pasal 4 (1)

Pejabat penilai memberikan penilaian kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan komponen disiplin dan atau komponen kinerja;

(2)

Penanggung jawab kinerja bagi para Asisten, Pimpinan Dinas, Badan, Kantor, Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat adalah Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

(3)

Penanggung jawab kinerja pada tingkat SKPD adalah pimpinan SKPD yang bersangkutan;

(4)

Besarnya Tambahan Penghasilan yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dalam suatu masa kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh pejabat penilai;

(5)

Besarnya Tunjangan kinerja dalam suatu masa kinerja dihitung atas dasar penilaian pada komponen disiplin dan komponen kinerja;

(6)

Besarnya Tunjangan Kesejahteraan dalam suatu masa kinerja dihitung atas dasar penilaian pada komponen disiplin;

(7)

Rincian komponen disiplin dan komponen kinerja, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini;

(8)

Bobot untuk Tunjangan kinerja pada komponen disiplin yaitu 60 % dan komponen kinerja yaitu 40 %;

(9)

Bobot untuk Tunjangan Kesejahteraan hanya pada komponen disiplin yaitu 100 %;

(10) Cara perhitungan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kesejahteraan yanga berhak diterima sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. Pasal 5 Tata cara penilaian kinerja bagi penetapan Tunjangan Kinerja kepada Bupati dan Sekretaris Daerah ditetapkan sebagai berikut : a. Bupati dan Wakil Bupati menerima penuh tunjangan kinerja; b. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Bupati, Sekretaris Daerah menerima penuh Tunjangan Kinerja. Pasal 6 (1)

Penilaian kinerja bagi penetapan Tunjangan Kinerja dan tunjangan kesejahteraan di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, dan SKPD lainnya dilakukan secara berjenjang mulai dari staf dilakukan oleh pejabat eselon IV, eselon IV oleh pejabat eselon III, eselon III oleh pejabat eselon II;

(2)

Penilaian kinerja bagi para pimpinan di jajaran Asisten, Dinas, Badan, Kantor, dan SKPD lainnya serta Camat dilakukan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Bagian pada Sekretariat Daerah penilaian dilakukan oleh Asisten bidang masing-masing;

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 7 Tata cara permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan sebagai berikut : a. Pimpinan Satuan Kerja menandatangni daftar permintaan Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kinerja untuk suatu masa Kinerja, dengan dilampirkan Perhitungan nilai komponen Disiplin atau komponen Kinerja, yang dikenakan pada setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah disahkannya; b. Daftar Permintaan Tunjangan Kinerja untuk Pimpinan/Penanggungjawab kinerja dijajaran Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan para Camat, dibuat oleh masing-masing Satuan Kerja dan disahkan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

c. Daftar Permintaan Tunjangan Kesejahteraan untuk staf di lingkungan Satuan Kerja dibuat dan disahkan oleh Pimpinan Satuan Kerja masing-masing.

Pasal 8 Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kesejahteraan dibayarkan dengan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 Penanggung jawab kinerja mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP – LS) melalui bendahara dari masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. BAB VI PENCAPAIAN PRESTASI KERJA PADA KEADAAN TERTENTU Pasal 10 (1)

Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati dapat memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan khusus karena keadaan tertentu, sebagai bentuk reward atas prestasi yang ditunjukan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas;

(2)

Jumlah Tambahan Penghasilan seperti pada ayat (1) setinggi-tingginya adalah sebesar jumlah tambahan penghasilan satu bulan.

Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan ini, segala macam bentuk honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang untuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor, hanya dapat diberikan satu jenis dalam setahun untuk setiap orang. Pasal 12 Pengecualisan terhadap pasal 11 diatas adalah : a. Honor yang bersumber dari non APBD Kabupaten Kupang; b. Honor Instruktur/Pelatih pada kegiatan-kegiatan diklat teknis fungsional maupun diklat penjenjangan. Pasal 13 Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2008. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang. Ditetapkan di pada Tanggal

: Kupang : 1 Januari 2008.

BUPATI KUPANG,

IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH Diundangkan di : Kupang Pada tanggal : ……………. 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG

= BARNABAS B. nDJURUMANA = BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR … SERI G NOMOR …

PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 24 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2007 oleh Bupati Kupang perlu dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat


3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo. Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1984 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Tanah 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2609); 18. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; 19. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri; 20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang-barang Daerah; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah; 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan; 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/dikuasai Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 2 Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang untuk mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Pasal 3 Menunjuk Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang. Ditetapkan di pada Tanggal

: Kupang : 11 Oktober 2007.

BUPATI KUPANG,

IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH Diundangkan di : Kupang Pada tanggal : 11 Oktober 2007


= BARNABAS B. nDJURUMANA =


PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 25 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


BUPATI KUPANG,

Menimbang

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2007 oleh Bupati Kupang perlu dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat


3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2609);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah.


Pasal 3 Menunjuk Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud.



BUPATI KUPANG,





PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 20 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN AMFOANG TENGAH DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG


BUPATI KUPANG,

Menimbang

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Amfoang Tengah di Wilayah Kabupaten Kupang yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2007 oleh Bupati Kupang perlu dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 640/Kpts/1986 tentang Rencana Tata Ruang Kota; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah; 16. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/Kpts/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kupang; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kupang; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Amfoang Tengah di Wilayah Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN AMFOANG TENGAH DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG.

Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Amfoang Tengah di Wilayah Kabupaten Kupang.


Pasal 3 Menunjuk Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud.



BUPATI KUPANG,




BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2007 NOMOR 492 SERI G NOMOR 482

PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 23 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PERANGKAT DESA


BUPATI KUPANG,

Menimbang

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2007 oleh Bupati Kupang perlu dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa.


Pasal 3 Menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud.



BUPATI KUPANG,





PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 21 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA


BUPATI KUPANG,

Menimbang

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2007 oleh Bupati Kupang perlu dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.


: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA. Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa. Pasal 2 Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang untuk mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Pasal 3 Menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud. Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang. Ditetapkan di pada Tanggal


BUPATI KUPANG,

IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH Diundangkan di : Kupang Pada tanggal : 11 Oktober 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG

= BARNABAS B. nDJURUMANA = BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 494 SERI G NOMOR 483

PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 22 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN


BUPATI KUPANG,

Menimbang

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2007 oleh BupatI Kupang perlu dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.


: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN. Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan. Pasal 2 Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang untuk mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang. Pasal 3 Menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud. Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang. Ditetapkan di pada Tanggal


BUPATI KUPANG,




PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 17 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN DAN PEMBUATAN KANTONG SEMEN KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2007


BUPATI KUPANG,

Menimbang

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2007 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN DAN PEMBUATAN KANTONG SEMEN KABUPATEN KUPANG.

Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tambahan Penyertaan Modal kepada Persahaan Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kabupaten Kupang. Pasal 2 Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang untuk mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Pasal 3 Menunjuk Direktur Perusahan Daerah Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang. Ditetapkan di pada Tanggal


BUPATI KUPANG,





PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 18 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KELAUTAN KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2007


BUPATI KUPANG,

Menimbang

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2007 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KELAUTAN KABUPATEN KUPANG.

Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tambahan Penyertaan Modal kepada Persahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang. Pasal 2 Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang untuk mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Pasal 3 Menunjuk Direktur Perusahan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud.

untuk



BUPATI KUPANG,




PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 19 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AGROBISNIS KABUPATEN KUPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUPANG, Menimbang

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Agrobisnis Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2007 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AGROBISNIS KABUPATEN KUPANG.

Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tambahan Penyertaan Modal kepada Persahaan Daerah Agrobisnis Kabupaten Kupang.


Pasal 3 Menunjuk Direktur Perusahan Daerah Agrobisnis Kabupaten Kupang melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud.

untuk



BUPATI KUPANG,





PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 2 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2006 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 )

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665 ) 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ).

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3852); 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289); 10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289 12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

4.

Alokasi Kredit APBD sebagai berikut : Belanja : Triwulan I : ………………… Rp. 72.975.000. Triwulan II : ………………… Rp. 34.259.000. Triwulan III : ………………… Rp. 9.386.250. Triwulan IV : ………………… Rp. 8.886.250.

KEDUA

:

Pengguna Anggaran : a. Nama : J. R. Djami, SH. b. Nip. : 010144366. c. Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang. Bendaharawan : a. Nama : E. Chr. Tanauw. b. Nip. : 620022355. c. Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang.

KETIGA

:

Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama disesuaikan dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) terlampir.

KEEMPAT

:

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di pada Tanggal

: Kupang : 20 Pebruari 2006.

BUPATI KUPANG,. SEKRETARIS DAERAH,

BARNABAS B. nDJURUMANA SH. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 620016018

Tembusan : Surat Keputusan ini disampikan dengan hormat kepada : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang. 2. Kepala Bappeda Kabupaten Kupang di Kupang 3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Kupang di Kupang. 4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kupang di Kupang. 5. Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Kupang di Kupang. 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Kupang.

PETIKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 44/SKEP/HK/2006 TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2006 BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2006 perlu dituangkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Daerah; Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 ) 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ). 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289. 4. Alokasi Kredit APBD sebagai berikut : Belanja : Triwulan I : ………………… Rp. 72.975.000. Triwulan II : ………………… Rp. 34.259.000. Triwulan III : ………………… Rp. 9.386.250. Triwulan IV : ………………… Rp. 8.886.250. KEDUA

:


KETIGA

:


KEEMPAT

:

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



BUPATI KUPANG,. SEKRETARIS DAERAH,

BARNABAS B. Ndjurumana, SH. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 620016018


PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 2 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2006 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 ) 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ).

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3852); 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289);

10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289 12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 24.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 25. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 26. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produkproduk Hukum Daerah; 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 2 Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang untuk mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang. Pasal 3 Menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud. Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.



BUPATI KUPANG,

IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH Diundangkan di : Kupang Pada tanggal : 2 Pebruari 2006


= BARNABAS B. nDUJURUMANA =

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 37 SERI E NOMOR 36

Tembusan : Peraturan Bupati ini disampaikan dengan hormat kepada : 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang 3. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Kupang.

PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 14 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUPANG, Menimbang

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2007 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keprotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kupang;

22.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang. 23.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang.

24.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUPANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG.

Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang.


Pasal 3 Menunjuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud.


: Kupang : 21 Agustus 2007.

BUPATI KUPANG,

IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH Diundangkan di : Kupang Pada tanggal : 21 Agustus 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 415 SERI G NOMOR 413

Tembusan : Peraturan Bupati ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang 3. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Kupang.

PETIKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 44/SKEP/HK/2006 TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2006 BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2006 perlu dituangkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 ) 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ). 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2006.

10. Peraturan Bupati Kupang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2006. 11. Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 57/SKEP/HK/2003 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) diberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

MEMUTUSKAN Menetapkan

: Mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Daerah Tahun Anggaran 2006 dari :

PERTAMA

: 1. Bidang Pemerintahan : 01 – Adm. Umum Pemerintahan. 2. Unit Organisasi : (06)Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang. 3. Jumlah Biaya : Rp.125.506.500,a. Pendapatan : Rp. – b. Belanja : b.1. Belanja Aparatur : 1.1.1.BelanjaOperasional/Pemeliharaan: 124.066.500 2. Belanja Modal : 1.440.000 3. Jumlah Belanja : 125.506.500 4. Alokasi Kredit APBD sebagai berikut : Belanja : Triwulan I : ………………… Rp. 72.975.000. Triwulan II : ………………… Rp. 34.259.000. Triwulan III : ………………… Rp. 9.386.250. Triwulan IV : ………………… Rp. 8.886.250.

KEDUA

:


KETIGA

:


KEEMPAT

:




an. BUPATI KUPANG. SEKRETARIS DAERAH,

BARNABAS B. NDJURUMANA, SH PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 620016018 Tembusan : Surat Keputusan ini disampikan dengan hormat kepada : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang. 2. Kepala Bappeda Kabupaten Kupang di Kupang 3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Kupang di Kupang. 4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kupang di Kupang. 5. Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Kupang di Kupang. 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Kupang.

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 44/SKEP/HK/2006 TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2006 BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2006 perlu dituangkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Daerah; Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 ) 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ). 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2006. 10. Peraturan Bupati Kupang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2006. 11. Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 57/SKEP/HK/2003 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) diberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

MEMUTUSKAN Menetapkan

: Mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Daerah Tahun Anggaran 2006 dari :

PERTAMA

: 1. Bidang Pemerintahan : 01 – Adm. Umum Pemerintahan. 2. Unit Organisasi : (06)Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang. 3. Jumlah Biaya : Rp.125.506.500,a. Pendapatan : Rp. – b. Belanja : b.1. Belanja Aparatur : 1.1.1.BelanjaOperasional/Pemeliharaan: 124.066.500 2. Belanja Modal : 1.440.000 3. Jumlah Belanja : 125.506.500 4. Alokasi Kredit APBD sebagai berikut : Belanja : Triwulan I : ………………… Rp. 72.975.000. Triwulan II : ………………… Rp. 34.259.000. Triwulan III : ………………… Rp. 9.386.250. Triwulan IV : ………………… Rp. 8.886.250.

KEDUA

:

Pengguna Anggaran : a. Nama : J. R. Djami, SH. b. Nip. : 010144366. c. Jabatan : Kepala Bagian Kupang. Bendaharawan : a. Nama : E. Chr. Tanauw. b. Nip. : 620022355.

Hukum

Setda

Kabupaten

c. Jabatan

: Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang.

KETIGA

:


KEEMPAT

:




BUPATI KUPANG,

DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH


KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 09 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA RAEMADIA, DESA ROBOABA, DESA DELO, DESA TITINALEDE, DESA DJADU DAN DESA LEDEKEPAKA DI KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN KUPANG BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Raemadia, Desa Roboaba, Desa Delo, Desa Titinalede, Desa Djadu, dan Desa Ledekepaka di Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2005 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 ) 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ). 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Raemadia, Desa Roboaba, Desa Delo, Desa Titinalede, Desa Djadu dan Desa Ledekepaka di Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Raemadia, Desa Roboaba, Desa Delo, Desa Titinalede, Desa Djadu dan Desa Ledekepaka di Kecamatan Sabu Barat Kabupaten kupang. KEDUA

:

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang untuk mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

KETIGA

:

Menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila

dikemudian hari penetapannya.

ternyata

terdapat


kekeliruan

dalam

: Kupang : 7 Maret 2005

BUPATI KUPANG,


Tembusan : Keputusan ini disampikan dengan hormat kepada : 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang 3. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Kupang.

KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 10 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA EIKARE, DESA LOBORUI, DESA HALLA PAJI DAN DESA LEDETALO DI KECAMATAN SABU LIAE KABUPATEN KUPANG BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Eikare, Desa Loborui, Desa Halla Paji dan Desa Ledetalo di Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2005 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 ) 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ).

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Eikare, Desa Loborui, Desa Halla Paji dan Desa Ledetalo di Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Eikare, Desa Loborui, Desa Halla Paji dan Desa Ledetalo di Kecamatan Sabu Liae Kabupaten kupang. KEDUA

:


KETIGA

:


KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



BUPATI KUPANG,



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 11 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA LEDERAGA, DESA GURIMONEARU DAN DESA RAMEDUE DI KECAMATAN HAWU MEHARA KABUPATEN KUPANG BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Lederaga, Desa Gurimonearu dan Desa Ramedue di Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2005 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang Mengingat



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Lederaga, Desa Gurimonearu dan Desa Ramedue di Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Lederaga, Desa Gurimonearu dan Desa Ramedue di Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten kupang. KEDUA

:


KETIGA

:


KEEMPAT

:



: Kupang : 7 Maret 2005.

BUPATI KUPANG,



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 12 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA OENONI II DAN DESA TESBATAN II DI KECAMATAN AMARASI KABUPATEN KUPANG BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Oenoni II dan Desa Tesbatan II di Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2005 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 ) 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ). 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Lederaga, Desa Oenoni II dan Desa Tesbatan II di Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Oenoni II dan Desa Tesbatan II di Kecamatan Amarasi Kabupaten kupang. KEDUA

:


KETIGA

:


KEEMPAT

:




BUPATI KUPANG,



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 13 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PANTULAN DI KECAMATAN SULAMU KABUPATEN KUPANG BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Pantulan di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2005 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang Mengingat


9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Pantulan di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Pantulan di Kecamatan Sulamu Kabupaten kupang. KEDUA

:


KETIGA

:


KEEMPAT

:




BUPATI KUPANG,



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 14 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TUAPANAF, DESA FATUKONA DAN DESA OESUSU DI KECAMATAN TAKARI KABUPATEN KUPANG

BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Tuapanaf, Desa Fatukona dan Desa Oesusu di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2005 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang Mengingat


4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Tuapanaf, Desa Fatukona dan Desa Oesusu di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Tuapanaf, Desa Fatukona dan Desa Oesusu di Kecamatan Takari Kabupaten kupang. KEDUA

:


KETIGA

:


KEEMPAT

:




BUPATI KUPANG,



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 15 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA ENOLANAN DAN DESA OENAUNU DI KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR KABUPATEN KUPANG BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Enolanan dan Desa Oenaunu di Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2005 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang Mengingat


9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Enolanan dan Desa Oenaunu di Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Enolanan dan Desa Oenaunu di Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten kupang. KEDUA

:


KETIGA

:


KEEMPAT

:




BUPATI KUPANG,



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 16 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA OENAEK DI KECAMATAN KUPANG BARAT KABUPATEN KUPANG BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Oenaek di Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2005 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 ) 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ). 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Oenaek di Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Oenaek di Kecamatan Kupang Barat Kabupaten kupang. KEDUA

:


KETIGA

:


KEEMPAT

:




BUPATI KUPANG,



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 17 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PASSI, DESA KUIMASI,

DESA KALALI, DESA TOLNAKU, DESA NAITAE, DESA TUAKAU, DESA OEBOLA DALAM DAN DESA KIUONI DI KECAMATAN FATULEU KABUPATEN KUPANG BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Passi, Desa Kuinasi, Desa Kalali, Desa Tolnaku, Desa Naitae, Desa Tuakau, Desa OEbola Dalam dan Desa Kiuoni di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2005 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 ) 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ). 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Passi, Desa Kuimasi, Desa Kalali, Desa Tolnaku, Desa Naitae, Desa Tuakau, Desa Oebola Dalam dan Desa Kiuoni di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Passi, Desa Kuimasi, Desa Kalali, Desa Tolnaku, Desa Naitae, Desa Tuakau, Desa Oebola Dalam dan Desa Kiuoni di Kecamatan Fatuleu Kabupaten kupang. KEDUA

:


KETIGA

:


KEEMPAT

:




BUPATI KUPANG,



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 18 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA OESAO, DESA NIUNBAUN, DESA OEVETO, DESA MANUSAN, DESA TANAH PUTIH DAN DESA OELATIMO DI KECAMATAN KUPANG TIMUR KABUPATEN KUPANG BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Oesao, Desa Niunbaun, Desa Oeveto, Desa Manusan, Desa Tanah Putih dan Desa Oelatimo di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2005 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang Mengingat



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Oesao, Desa Niunbaun, Desa Oeveto, Desa Manusan, Desa Tanah Putih dan Desa Oelatimo di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Oesao, Desa Niunbaun, Desa Oeveto, Desa Manusan, Desa Tanah Putih dan Desa Oelatimo di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten kupang. KEDUA

:


KETIGA

:


KEEMPAT

:




BUPATI KUPANG,



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 19 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA OH’AEM 2 DI KECAMATAN AMFOANG SELATAN KABUPATEN KUPANG BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Oh’Aem 2 di Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2005 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 ) 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ). 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Oh’Aem 2 di Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Oh’Aem 2 di Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten kupang. KEDUA

:


KETIGA

:


KEEMPAT

:




BUPATI KUPANG,



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 20 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA NETEMNANU DAN DESA LILMUS DI KECAMATAN AMFOANG UTARA KABUPATEN KUPANG BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Netemnanu dan Desa Lilmus di Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2005 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang Mengingat


9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Netemnanu dan Desa Lilmus di Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Netemnanu dan Desa Lilmus di Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten kupang. KEDUA

:


KETIGA

:


KEEMPAT

:




BUPATI KUPANG,



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 17 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PENFUI TIMUR, DESA TANAH MERAH, DESA MATA AIR, DESA BAUMATA TIMUR, DESA BAUMATA UTARA DAN DESA BAUMATA BARAT DI KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG

BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Penfui Timur, Desa Tanah Merah, Desa Mata Air, Desa Baumata Timur, Desa Baumata Utara dan Desa Baumata Barat di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2005 oleh Bupati Kupang perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berhubungan dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649 ) 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ). 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Penfui Timur, Desa Tanah Merah, Desa Mata Air, Desa Baumata Timur, Desa Baumata Utara, Desa Baumata Barat di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Penfui Timur, Desa Tanah Merah, Desa Mata Air, Desa Baumata Timur, Desa Baumata Utara dan Desa Baumata Barat di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten kupang. KEDUA

:


KETIGA

:


KEEMPAT

:




BUPATI KUPANG,



PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : 26 TAHUN 2007 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUPANG,

Recommend Documents