PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMANFAATAN RUANG

BU PATI BO GO R PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMANFAATAN RUANG BUPATI BOGOR, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025; b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan dan investasi dengan pemanfaatan ruang yang tetap terkendali, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang …

-22. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 10. Undang-Undang ...

-310. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 18. Undang-Undang ...

-418. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 22. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 25. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 26. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

27. Peraturan ...

-527. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

33. Peraturan ...

-633. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 38. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 22 Seri E); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 132); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 155); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kehutanan dan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 156); 43. Peraturan …

-743. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 45. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36); 47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 26); 48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41); 49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 4); 50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56); 51. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 61); 52. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66); 53. Peraturan ...

-853. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 67); 54. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 68); 55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 69); 56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72); 57. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 73); 58. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 83); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMANFAATAN RUANG. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 83), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dihapus, angka 35, angka 36, angka 40, angka 41, dan angka 42 diubah, serta diantara angka 47 dan angka 48 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 47a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 …

-9Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor. 2. Bupati adalah Bupati Bogor 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

adalah

Pemerintah

4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masysarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

12. Pengendalian …

-1012. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 14. Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bogor. 15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sisitemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional. 16. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 17. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. 18. Kawasan Hutan adalah wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 19. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 20. Hutan Konvervasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 21. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah industri air laut, memelihara kesuburan tanah. 22. Hutan …

-1122. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 23. Kawasan resapan air adalah wilayah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air dan sebagai pengontrol tata air permukaan. 24. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 25. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi dan sumber daya alam, sumber daya mausia, dan sumber daya buatan. 26. Kawasaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 27. Kawasan pertanian lahan basah adalah kawasan budidaya pertanian yang memiliki sistem pengairan tetap yang memberikan air secara terus menerus sepanjang tahun, musiman, atau bergilir dengan tanaman utama padi. 28. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produk pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan serta satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 29. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 30. Kawasan …

-1230. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 31. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. 32. Kawasan Peruntukan Industri/Zona Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan. 33. dihapus. 34. dihapus. 35. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 36. Kawasan Puncak adalah kawasan yang terdiri dari Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan sebagian Kecamatan Ciawi yang terdiri dari Desa Banjar Sari, Desa Citapen, Desa Jambu Luwuk, Desa Cibedug, Desa Cileungsi, dan Desa Bojong murni. 37. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. 38. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dan luas persil. 39. Ruang …

-1339. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, serta sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 40. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 41. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 42. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah. 43. Wisata Agro adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agrobisnis) sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha dibidang pertanian. 44. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyedikan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. 45. Wisma adalah semua usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap tanpa makan (tidak ada restoran) yang berada dibawah manajemen wisma tersebut dengan pembayaran. 46. Villa adalah sebuah kawasan yang terencana untuk tempat menginap, istirahat dan rekreasi. 47. Rumah Tinggal …

-1447. Rumah Tinggal adalah tempat kediaman dimana bangunan induk tidak berhimpitan dengan bangunan lain atau bangunan tetangga. 47a.Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 48. Rumah Peristirahatan adalah rumah yang disediakan untuk tempat tinggal sementara seseorang yang merupakan kepemilikan pribadi dan tidak disewakan. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Pedoman operasional pemanfaatan ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal II Peraturan Bupati diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal BUPATI BOGOR Wakil,

Diundangkan di Cibinong pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 NOMOR

NURHAYANTI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR : 35 TAHUN 2014 TANGGAL : 7 NOVEMBER 2014

PEDOMAN OPERASIONAL PEMANFAATAN RUANG A. PEDOMAN OPERASIONAL PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN LINDUNG STANDAR TEKNIS NO

I.

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

PENGATURAN KDB

KETINGGIAN

-

-

KAWASAN LINDUNG : 1.1. DI DALAM KAWASAN HUTAN :

1.1.1. Hutan Konservasi a. Taman Nasional

1. Fungsi Utama : Pelestarian alam ekosistem

Perlindungan sistem penyangga

asli untuk tujuan penelitian,

kehidupan, serta pemanfaatan

ilmu pengetahuan, pendidikan,

secara lestari sumberdaya alam

wisata alam dan rekreasi alam.

hayati dan ekosistemnya

1. Kepada kawasan yang ada pemukiman hak dasar tetap diperhatikan 2. Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

Pengawetan Keanekaragam hayati dan ekosistem

2. Penunjang Kawasan : a. Zona inti b. Zona rimba

1. 2. 3. 4. 5.

Ilmu pengetahuan dan pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Religi dan Budaya Pos Pengaman Penelitian

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pondok wisata Bumi perkemahan Karavan Sarana wisata tirta Angkutan wisata Sarana wisata budaya Gazebo/Shelter Pondok pemandangan

(A) (A)

(A) (A)

9. Kanopi trail

(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

10. Log trail

(A)

(A)

2-5%

8 meter

1. Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang

3. Di Luar Fungsi Kawasan : a. Zona pemanfaatan dapt dimanfaatkan : penelitian, ilmu pengetahuan pendidikan, wisata alam dan rekreasi alam

b. Zona khusus

1. Pemukiman Penduduk

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang 2. Bentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempat 3. Tidak mengubah bentang alam yang ada 4. Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

1. Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 3. Terbatas untuk penduduk asli

2. Penunjang Pariwisata

2-5 %

8 meter

1. Terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan dan legalitas lahan, wajib menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Pemanfaatan untuk permukiman penduduk dan penunjang pariwisata hanya diijinkan untuk penduduk asli setempat dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan 3. Bentuk bangunan yang struktur bangunannya sesuai dengan kondisi wilayah, dengan ketentuan : a. dapat meresap air b. memiliki sifat penghematan energi c. tidak merubah bentang alam d. permukaan tanah ditanami dengan tanaman yang berfungsi menahan air larian 4. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 5. Terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

3. Tower

PENGATURAN KDB

KETINGGIAN

(A)

(A)

1. Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 3. Terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan dan legalitas lahan wajib menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 4. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 5. Konstruksi tidak mengganggu/tidak merubah bentang alam

4. Transmisi/Jaringan

(A)

(A)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/ Pejabat yang berwenang 3. sistem transmisi/jaringan tidak terkoneksi dengan sistem jaringan regional 4. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/ Pejabat yang berwenang

b. Taman Wisata Alam

1. Fungsi Utama : Pariwisata dan rekreasi alam

1. Wisata alam

(A)

(A)

dan pendidikan serta peningkatan

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan

kualitas lingkungan

persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Hanya dapat diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan penunjang pariwisata dengan intensitas rendah 3. Sesuai dengan kajian konservasi alam 4. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/ Pejabat yang berwenang

2. Penunjang Kawasan

1. Penelitian pengembangan

(A)

(A)

2. Ilmu pengetahuan

(A)

(A)

3. Pendidikan, budidaya, wisata alam

(A)

(A)

4. Akomodasi pondok wisata

(A)

(A)

2. Sesuai dengan kajian konservasi alam

5. Perkemahan

(A)

(A)

3. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/

6. Karavan

(A)

(A)

7. Penginapan

(A)

(A)

8. Wisata tirta

(A)

(A)

9. Wisata budaya

(A)

(A)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

Pejabat yang berwenang

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

PENGATURAN KDB

KETINGGIAN

(A)

(A)

3. Di Luar Fungsi Utama : Utilitas Umum

Transmisi/Jaringan (SUTT/SUTET)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/ pejabat yang berwenang

1.1.2. Hutan Lindung 1. Fungsi Utama : Plasma Nutfah, Hidrologis ,

1. Pembibitan

(A)

(A)

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan

Habitat Flora dan Fauna,

2. Penanaman

(A)

(A)

ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan

Pengendali Ekosistem, iklim

3. Pengkayaan

(A)

(A)

persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

1. Penangkaran satwa endemik

(A)

(A)

2. Budidaya tanaman obat

(A)

(A)

3. Budidaya tanaman hias

(A)

(A)

4. Budidaya jamur

(A)

(A)

2. Pengolahan tanah terbatas

5. Budidaya perlebahan

(A)

(A)

3. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi

6. Budidaya penangkaran satwa

(A)

(A)

4. Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat

7. Rehabilitasi satwa

(A)

(A)

5. Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam

8. Budidaya hijauan makanan ternak

(A)

(A)

6. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian

9. Perlindungan keanekaragaman hayati

(A)

(A)

sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri

10. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan

(A)

(A)

Kehutanan/pejabat yang berwenang

11. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon

(A)

(A)

(A)

(A)

mikro dan Penghasil Carbon

2. Penunjang Kawasan Kehutanan

3. Di Luar Fungsi Kawasan : 1. Utilitas Umum

Jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar

1. Khusus untuk penangkaran satwa endemik dimungkinkan bangunan penunjang non permanen dengan konstruksi sederhana dan Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan

radio, stasiun relai televisi,


ketenagalistrikan, instalasi teknologi

2. Bangunan ditempatkan pada lokasi yang memiliki tutupan (vegetasi)

energi terbarukan, instalasi air, dan

rendah

jaringan/Fasilitas Transportasi

3. Konstruksi tidak mengganggu/ merubah bentang alam 4. Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

2. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata

1. Obyek dan daya tarik wisata alam a. Taman hutan raya b. Taman wisata alam c. Taman nasional d. Taman satwa

(A)

(A)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Tidak mengubah bentang alam 3. Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya 4. Tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan 5. Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

2. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus,

PENGATURAN KDB

KETINGGIAN

(A)

(A)

antara lain : wisata gua dan ekowisata

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya 3. Tidak mengubah bentang alam 4. Tidak merusak keseimbangan unsur- unsur lingkungan 5. Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

(A)

3. Pendidikan/Penelitian

(A)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya 3. Tidak mengubah bentang alam 4. Tidak merusak keseimbangan unsur- unsur lingkungan 5. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan 6. Memiliki status hak atas tanah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan 7. Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

4. Sumber Daya Energi dan

1. Pertambangan Mineral dan Batubara

(A)

(A)

Mineral

1. Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Sistem penambangan yang digunakan adalah tambang bawah tanah (under ground minning) 3. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehitanan/pejabat yang berwenang

2. Panas Bumi

(A)

(A)

1 Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2 Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

3. Minyak dan Gas Bumi

(A)

(A)

1. Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB, ketinggian dan sistem jaringan dilakukan melalui kajian teknis

4. Pemanfaatan Air Tanah

(A)

(A)

1. eksplorasi, pengeboran, penurapan mata air maksimal 5 m2 dan pipa transmisi 2. Konstruksi bangunan turap tidak melebihi ketinggian muka air semula dan tekanan air pada bangunan turap tidak mengurangi debit kemunculan air semula 3. Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

5. Sarana/prasarana

Sarana/prasarana

(A)

(A)

1 Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2 Bangunan yang mendukung kegiatan penelitian dan tidak mengganggu 3 Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

6. Pemukiman

Rumah tinggal

PENGATURAN KDB

KETINGGIAN

≤5%

8 meter

1. Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 3. Pemanfaatan untuk permukiman penduduk hanya diijinkan untuk penduduk setempat dengan luasan tetap dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan 4. Bentuk bangunan yang memiliki struktur bangunannya relatif sesuai dengan kondisi wilayah, dengan ketentuan : a. Dapat meresap air b. Memiliki sifat penghematan energi c.Tidak merubah bentang alam d. Permukaan tanah ditanami dengan tanaman yang berfungsi menahan air larian 5. Tidak dibenarkan menambah dan mendirikan bangunan baru

7. Yang berada diluar kawasan

1. Pertanian dan Perkebunan

≤ 20 %

8 meter

hutan yang telah ditetapkan

1. Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Emplasemen pada kegiatan perkebunan ≤ 5 % dihitung dari luas lahan dan KDB dihitung dari emplasemen 3. Emplasemen perkebunan, meliputi: Kantor, Pos Jaga, Rumah Tinggal Karyawan (Mess), Guest House (Wisma), Kantor Pengelola, Klinik Kesehatan, Jalan di areal perkebunan, Tempat Pengolahan Hasil Perkebunan, Instalasi Pengolahan Limbah, Gudang dan Bengkel

2.

Akomodasi Wisata (Hotel, Villa, Restoran)

≤5%

8 meter

1. Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Bentuk bangunan yang memiliki struktur bangunannya relatif sesuai dengan kondisi wilayah, dengan ketentuan : a. Dapat meresap air b. Memiliki sifat penghematan energi c.Tidak merubah bentang alam d. Permukaan tanah ditanami dengan tanaman yang berfungsi menahan air larian 3 Terbatas pada yang sudah memiliki izin dan tidak diperkenankan menerbitkan izin baru.

3.

Rumah tinggal

≤ 20 %

8 meter

1. Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pemanfaatan untuk permukiman penduduk hanya diijinkan untuk penduduk setempat dengan luasan tetap dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan 3. Bentuk bangunan yang memiliki struktur bangunannya relatif sesuai dengan kondisi wilayah, dengan ketentuan : a. Dapat meresap air b. Memiliki sifat penghematan energi c.Tidak merubah bentang alam d. Permukaan tanah ditanami dengan tanaman yang berfungsi menahan air larian 4. tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan 5. tidak untuk rumah komersial

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

4.

Fasilitas Umum dan Sosial

PENGATURAN KDB

KETINGGIAN

≤ 20 %

8 meter

- Pendidikan (SD, SMP dan SMU atau yang

1. Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

sederajat)

2. Bentuk bangunan yang memiliki struktur bangunannya relatif sesuai dengan kondisi

- Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik

wilayah, dengan ketentuan :

Pengobatan/Rehabilitasi)

a. Dapat meresap air

- Kantor Pemerintahan

b. Memiliki sifat penghematan energi

- Sarana Peribadatan

c.Tidak merubah bentang alam d. Permukaan tanah ditanami dengan tanaman yang berfungsi menahan air larian 3. Terlebih dahulu mendapat kajian teknis mengenai kebutuhan Fasilitas Umum dan Sosial dari SKPD terkait 4. Lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi gerakan tanah /longsor

1.1.3 Cagar alam

1. Fungsi Utama : Pelestarian keanekaragaman

Kegiatan perkebunan ini mencakup kegiatan perkebunan besar, perkebunan rakyat, dan aneka usaha perkebunan

1. Pengawetan jenis tumbuhan

tumbuhan dan satwa, beserta

2. Pengawetan jenis satwa

ekosistemnya

3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya hayati dan ekosistemnya

2. Penunjang Kawasan :

1. Penelitian dan pengembangan

(A)

(A)


2. Ekowisata

(A)

(A)

2. Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

1. Pos pengamat

(A)

(A)


2. Jalan dan jembatan

(A)

-

sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

3. Di Luar Fungsi Kawasan : Utilitas Umum

2. Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

1.2. DILUAR KAWASAN HUTAN :

1.2.1. Sempadan Sungai/Irigasi Waduk/Situ/Mata Air

1. Fungsi Utama : Jalur Hijau

1. Pertamanan

(A)

(A)


2. Usaha Tanaman Hias

(A)

(A)

sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri

3. Budidaya Tanaman Pelindung

(A)

(A)

Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Kegiatan budidaya yang dilakukan yang dapat menunjang fungsi kawasan dan mendorong kegiatan wisata pendidikan 3. Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

PENGATURAN KDB

KETINGGIAN

(A)

(A)

(A)

-

2. Jalan/Jalur Inspeksi

(A)

-

3. Turap

(A)

-

2. Tidak merubah bentang alam

4. Jalan/Jogging Track

(A)

-

3. Layak secara teknis dan tidak mengganggu nilai estetika lingkungan

5. Bangunan pengendali erosi, sedimentasi,

(A)

-

4. Tetap mempertahankan vegetasi sebagai konservasi

(A)

-

2. Penunjang Kawasan Bangunan penunjang fungsi kawasan

1. Bangunan Pengamat Air Jalur Inpeksi

pengelolaan dan pemanfaatan 6. Penurapan mata air, bak penampungan, pipa


5. Kontruksi bangunan turap tidak melebihi ketinggian muka air semula dan

transmisi

tekanan air pada bangunan turap tidak mengurangi debit kemunculan air semula. 6. Garis sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan radius 200 meter

3. Di Luar Fungsi Kawasan: a. Utilitas Umum

Jaringan Transmisi Listrik, Gardu dan

(A)

(A)

Jaringan Distribusi Listrik, Jaringan

ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan

Pembangkit Listrik


Gas Alam, Jaringan Telekomunikasi/

2. Tidak merubah bentang alam

Tower, Jaringan Irigasi, Jalan Usaha

3. Bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi

Tani, dan Jaringan/Fasilitas

kepentingan umum

Transportasi.

b. Sarana dan Prasarana

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan

4. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

1. Jembatan dan jalan

(A)

-

2. Pos Pengamanan/Pengamat

(A)

(A)

3. Bangunan prasarana air

(A)

(A)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Tidak merubah bentang alam dan tidak mengganggu nilai estitika lingkungan 3. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

1.2.2. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

1. Fungsi Utama :

2. Penunjang Kawasan a. bangunan penunjang fungsi kawasan

1. Pos jaga 2. Balai penelitian

(A)

(A)

≤5%

8 Meter

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

b. Pariwisata

Wisata pendidikan, budaya dan penelitian

≤5%

8 Meter

terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

B. PEDOMAN OPERASIONAL PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN BUDIDAYA STANDAR TEKNIS

NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

DI LUAR KAWASAN LINDUNG

DI DALAM KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN

Pengaturan

KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakan sesuai ketentuan perundang-undangan, antara lain : religi seperti tempat ibadah, pertambangan, instalasi pembangkit, jalan umum, jalan tol, jaringan telekomunikasi, prasarana transportasi, fasilitas umum, sarana dan prasarana sumber daya air, pertahanan dan keamanan, penampungan sementara korban bencana alam, dan pertanian tertentu

(A)

(A)

(A)

(A)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Mekanisme dan tata cara ketentuan teknis mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku 3. Izin Pemanfaatan Ruang atau izin sejenisnya dan izin - izin lainnya terlebih dahulu harus mendapatkan Izin dari Menteri Kehutanan/Pejabat yang berwenang

Budidaya tanaman obat Budidaya tanaman hias Budidaya jamur Budidaya perlebahan Penangkaran satwa Budidaya sarang burung walet Budidaya tanaman pangan dibawah tegakan pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu pemanfaatan/pemungutan hasil hutan non kayu Pemanfaatan air Perdagangan karbon Penyelamatan hutan dan lingkungan

(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya 3. Pengolahan tanah terbatas 4. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi 5. Pengolahan tidak dilakukan secara mekanis 6. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/ pejabat yang berwenang 7. Pemanfaatan kawasan hutan sesuai ketentuan perundang-undangan

Penelitian Pertanian dan kehutanan

(A)

(A)

(A)

(A)

1. Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan. 2. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/ pejabat yang berwenang 3. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 4. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/ pejabat yang berwenang

≤5%

8 meter

≤5%

8 meter

(A)

(A)

(A)

(A)

II. BUDIDAYA : 2.1. HUTAN PRODUKSI :

Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap

1. Pemanfaatan dalam Kawasan Hutan

2.

Penunjang Kawasan : a. Kehutanan

b. Pendidikan

3.

Di Luar Fungsi Kawasan : a. Permukiman

b. Utilitas Umum

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

- Rumah Tinggal / tidak terencana

- Penggunaan untuk migas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jaringan/fasilitas transportasi (rest area)

1. Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan. 2. Mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang 3. Bangunan tidak merubah fungsi kawasan sebagai kawasan hutan 4. Terhadap bangunan atau hunian penunjang fungsi kawasan yang memiliki luasan minimal 1 ha diberikan KDB 30% dari emplasement 5% 5. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/ pejabat yang berwenang

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Konstruksi tidak mengganggu/merubah bentang alam 3. Bangunan ditempatkan pada lokasi yang memiliki tutupan (vegetasi) rendah 4. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

STANDAR TEKNIS

NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN



Pengaturan

KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

(A)

(A)

(A)

(A)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Tidak berada pada daerah formasi batu pasir, batu gamping, atau dolomit berongga dan batuan berkekar lainnya 3. Kemiringan zona < 20 % 4. Memiliki jarak minimal dengan : a. Jalan : 500 meter b. Sungai/saluran : 500 meter c. Permukiman : 500 meter d. Lapangan terbang : 3000 meter 5. Tidak berada pada lokasi rawan bencana/bahaya geologi 6. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

c. Fasilitas Umum

1. Tempat Pengolahan Akhir Sampah dan Pengolahan Sampah Terpadu

d. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata

1. Obyek dan daya tarik wisata alam, antara lain : a. Taman hutan raya (air terjun) b. Taman wisata alam (arung jeram) c. Taman nasional (panjat tebing) dll d. Taman satwa

≤10 %

8 meter

≤5%

8 meter

1. Terbatas pada lahan yang telah memperoleh ijin dan telah memiliki hak atas tanah. 2. Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 3. Bangunan tidak merubah fungsi kawasan sebagai kawasan hutan 4. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

2. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus, antara lain : a. Obyek wisata agro b. Wisata Tirta c. Wisata Gua

≤5 %

8 meter

≤5%

8 meter

1. Terbatas pada lahan yang telah memperoleh ijin dan telah memiliki hak atas tanah. 2. Bangunan tidak merubah fungsi kawasan sebagai kawasan hutan 3. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

e. Usaha sarana pariwisata

f. Peternakan

Penyediaan akomodasi, antara lain : Bumi perkemahan

1. Terbatas pada lahan yang telah memperoleh ijin dan telah memiliki hak atas tanah. 2. Bangunan tidak merubah fungsi kawasan sebagai kawasan hutan 3. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

1. Ternak Besar dan kecil (Ruminansia) 2. Ternak Unggas

(A) (A)

(A) (A)

(A) (A)

(A) (A)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Memiliki jarak bangunan terhadap : a. Sungai/anak sungai min 25 meter b. Jarak bangunan kandang dengan permukiman/rumah penduduk 25 m 3. Ketentuan bangunan tidak permanen adalah bangunan dengan kriteria: 1. dapat meresap air 2. memiliki sifat penghematan energi 3. tidak merubah bentang alam 4. permukaan tanah ditanami dengan tanaman yang berfungsi menahan air larian 4. Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 5. Bangunan tidak merubah fungsi kawasan sebagai kawasan hutan 6. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

3. Karantina/Rehabilitasi Hewan/Penangkaran

(A)

(A)

(A)

(A)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Memiliki jarak bangunan terhadap Permukiman/rumah penduduk : 50 meter 3. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

STANDAR TEKNIS

NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

g. Energi dan Sumber Daya Mineral

JENIS KEGIATAN



Pengaturan

KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

4. Ternak Terpadu

(A)

(A)

(A)

(A)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Kegiatan Hulu-Hilir 3. Memiliki jarak bangunan terhadap : - Permukiman/rumah penduduk : 25 meter 4. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

5. Rumah Potong Hewan/Unggas 6. Rumah Sakit/Klinik Hewan/Praktek Dokter Hewan/Labkes Hewan

(A) (A)

(A) (A)

(A) (A)

(A) (A)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Memiliki jarak bangunan minimal terhadap : a. Sungai/Saluran : berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan b. Permukiman :10 meter (kecuali praktek dokter hewan) 3. Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 4. Bangunan tidak merubah fungsi kawasan sebagai kawasan hutan 5. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

1. Pertambangan Mineral Logam dan Batubara

(A)

(A)

(A)

(A)

1. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang 2. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis dan lingkungan hidup

2. Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

(A)

(A)

-

-


3. Pengolahan Hasil Tambang

(A)

(A)

-

-


4. Panas Bumi

(A)

(A)

(A)

(A)


5. Pembangkit Listrik Tenaga Air (Mikrohidro/Minihidro/pikohidro)

(A)

(A)

(A)

(A)


6. Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap/Diesel/Biomas/Surya/Energi terbarukan lainnya

(A)

(A)

(A)

(A)


7. Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi

(A)

(A)

(A)

(A)


STANDAR TEKNIS

NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN


1.

h. Yang berada diluar kawasan hutan yang telah ditetapkan

-

Rumah tinggal

2. Fasilitas Umum dan Sosial - Pendidikan (SD, SMP dan SMU atau yang sederajat) - Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pengobatan/ Rehabilitasi) - Kantor Pemerintahan - Sarana Peribadatan



Pengaturan

KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

(A)

(A)

(A)

(A)

-

-

≤ 20 %

8 meter

1. Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pemanfaatan untuk permukiman penduduk hanya diijinkan untuk penduduk setempat dengan luasan tetap dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan 3. Bentuk bangunan yang memiliki struktur bangunannya relatif sesuai dengan kondisi wilayah, dengan ketentuan : a. Dapat meresap air b. Memiliki sifat penghematan energi c.Tidak merubah bentang alam d. Permukaan tanah ditanami dengan tanaman yang berfungsi menahan air larian 4. tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan 5. tidak untuk rumah komersial

≤5%

(A)

≤5%

(A)

1. Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Bentuk bangunan yang memiliki struktur bangunannya relatif sesuai dengan kondisi wilayah, dengan ketentuan : a. Dapat meresap air b. Memiliki sifat penghematan energi c.Tidak merubah bentang alam d. Permukaan tanah ditanami dengan tanaman yang berfungsi menahan air larian 3. Terlebih dahulu mendapat kajian teknis mengenai kebutuhan Fasilitas Umum dan Sosial dari SKPD terkait 4. Lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi gerakan tanah /longsor

-

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis dan lingkungan hidup 2. Aquifer yang boleh disadap > 40 bmt 3. Pengambilan air bawah tanah untuk kebutuhan non rumah tangga hanya boleh dilakukan pada zona aman, yaitu daerah penurunan muka air tanah < 40 % atau penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas kurang dari 1000 liter/cm, yang didahului dengan kajian teknis dan lingkungan yang mendapat persetujuan dari BLH dan ESDM. 4. Kontruksi bangunan turap tidak melebihi ketinggian muka air semula dan tekanan air pada bangunan turap tidak mengurangi debit kemunculan air semula. 5. Garis sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan radius 200 meter disekitar air. 6. Untuk yang masuk kedalam kawasan hutan yang telah ditetapkan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang

STANDAR TEKNIS

NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

DI LUAR KAWASAN LINDUNG KDB

KETINGGIAN

DI DALAM KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN KDB

KETINGGIAN

Pengaturan

STANDAR TEKNIS

NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

DI LUAR KAWASAN LINDUNG KDB

KETINGGIAN

DI DALAM KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN KDB

KETINGGIAN

Pengaturan

C. PEDOMAN OPERASIONAL PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN PERTANIAN STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

2.2. PERTANIAN :

PERUNTUKAN RUANG

2.2.1. Pertanian Lahan Basah

PEMANFAATAN



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

(A) 20% 20%

(A) ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter

(A) ≤ 5% ≤ 5%

(A) ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter

≤ 10%

≤ 8 Meter

≤ 5%

1. Kios Sarana Produksi dan Distribusi, Sarana Produksi pertanian, Peternakan dan Perikanan

≤ 10%

≤ 8 Meter

≤ 5%

2. Pergudangan, pengolahan hasil pertanian (penggilingan padi, tempat jemur), peternakan dan perikanan dan perbengkelan yang berbasis pertanian, peternakan dan perikanan

≤ 10%

≤ 8 Meter

Jaringan Transmisi Listrik, Gardu dan Jaringan Distribusi Listrik, Jaringan Gas Alam, Jaringan Telekomunikasi/ Tower, Jaringan Irigasi, Jaringan air bersih, Jalan Usaha Tani, dan Jaringan/Fasilitas Transportasi

(A)

(A)

JENIS KEGIATAN

1. Fungsi Utama Kawasan : a Budidaya Padi 1. Pengembangan/pencetakan sawah 2. Agroindustri 3. Aneka Usaha Pertanian

b Perikanan

2. Penunjang Fungsi Utama Kawasan : a Jasa dan perdagangan

b Utilitas Umum

c Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata

Budidaya ikan air tawar, ikan hias, tanaman air dan penampungan ikan

1. Obyek dan daya tarik wisata alam, antara lain : a. Taman wisata alam b. Taman satwa c. Pemandian alam

PENGATURAN

1. 2. 3. 4.

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Bangunan tidak merubah fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian. Tidak pada lokasi beririgasi teknis ( agroindustri, aneka usaha pertanian ).

1. 2. 3.

Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll.) Menyediakan sumur resapan. Tidak Mengurangi debit air ke persawahan sekitar.

≤ 8 Meter

1. 2. 3.

berada di sekitar perkampungan Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll.) Tidak pada lokasi beririgasi teknis.

≤ 10%

≤ 8 Meter

1. 2. 3. 4. 5.

Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Ketersediaan bahan baku disekitar kegiatan. Terbatas pada bengkel penunjang pertanian, peternakan dan perikanan Bangunan tidak merubah fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian. Tidak pada lokasi beririgasi teknis.

(A)

(A)

1.

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Untuk jaringan telekomunikasi/Tower dan sejenisnya harus mendapat persetujuan warga warga sekitar dalam radius minimal 200 meter.

2. 3.

≤ 20%

≤ 8 Meter

10%

≤ 8 Meter

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. Obyek dan daya tarik wisata budaya, berupa rekreasi dan hiburan umum, antara lain : kolam pemancingan

≤ 20%

≤ 8 Meter

10%

≤ 8 Meter

1. 2. 3. 4. 5.

3. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus, antara lain : a. Obyek wisata agro b. Wisata Tirta c. Wisata Gua d. Ekowisata

≤ 20%

≤ 8 Meter

10%

≤ 8 Meter

1. 2. 3. 4. 5.

emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Kegiatan pertanian (agro) yang dikembangkan untuk wisata berupa persawahan dan perikanan Penempatan bangunan penunjang yang berada dalam emplasemen harus berada di sekitar perkampungan dengan jarak maksimal 100 m dari perkampungan Tidak pada lokasi beririgasi teknis. Khusus Taman satwa memenuhi ketentuan teknis dan persyaratan keamanan

emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Kegiatan pertanian (agro) yang dikembangkan untuk wisata berupa persawahan dan perikanan Penempatan bangunan penunjang yang berada dalam emplasemen harus berada di sekitar perkampungan dengan jarak maksimal 100 m dari perkampungan Tidak pada lokasi beririgasi teknis.

emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Kegiatan pertanian (agro) yang dikembangkan untuk wisata berupa persawahan dan perikanan Penempatan bangunan penunjang yang berada dalam emplasemen harus berada di sekitar perkampungan dengan jarak maksimal 100 m dari perkampungan Tidak pada lokasi beririgasi teknis.

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

d Peternakan

JENIS KEGIATAN

1. Ternak Ruminansia, Ternak Unggas, Aneka Ternak dan Hewan Kesayangan



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

≤ 20 %

≤ 8 Meter

≤ 10%

≤ 8 Meter

2. Pengelolaan Lahan dan Air (Budidaya Hijauan Makanan Ternak, Embung dan Padang Penggembalaan)

e Permukiman

f Fasilitas Umum/Sosial

Rumah Tinggal

1. Sarana Pendidikan (TK, PAUD, SD/MI, SMP/MTS, SMA/Aliyah Sederajat). 2. Sarana Peribadatan 3. Sarana Kesehatan. 4. Kantor Pemerintahan

PENGATURAN

1. 2. 3. 4. 5.

Terbatas pada kegiatan Ruminansia dan Ternak Unggas terpadu bagian dari diversifikasi pertanian Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Membuat Buffer dari lokasi yang dimohon berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku Bangunan tidak merubah fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian. Tidak pada lokasi beririgasi teknis.

≤ 40%

12 Meter

≤ 20%

12 Meter

1. 2. 3. 4.

Terbatas pada penduduk setempat yang telah berdomisili minimal 5 tahun Tidak berada pada lokasi beririgasi teknis. tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan tidak untuk rumah komersial (kecuali rumah kontrakan, rumah kost, mess)

≤ 50%

12 Meter

≤ 40%

12 Meter

1.

Eksisting lokasi tidak berada pada areal persawahan atau bukan berada pada lahan sawah berkelanjutan. Tidak merubah atau menghilangkan saluran irigasi harus terlayani oleh minimal jaringan jalan lokal (Kabupaten) Tidak berlokasi pada daerah rawan bencana Untuk luasan lahan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Terintergrasi dengan perkampungan yang telah ada dan untuk melayani masyarakat memiliki fungsi untuk menunjang kawasan Terlebih dahulu mendapat kajian teknis mengenai kebutuhan Fasilitas Umum dan Sosial dari SKPD terkait Lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi gerakan tanah /longsor

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5. Bangunan Sarana Gas Alam

(A)

(A)

(A)

(A)

1. 2. 3.

6. Bangunan Sarana Telekomunikasi

7. SPPBG/SPBE

8. Jaringan Transmisi Listrik, Gardu dan Jaringan Distribusi Listrik, Jaringan Gas Alam, Jaringan Telekomunikasi/ Tower, Jaringan Irigasi, Jaringan air bersih, Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi dan Jaringan/Fasilitas Transportasi Jaringan/Fasilitas Transportasi

g Fasilitas Penunjang Pariwisata

Wisata Alam, Wisata Budaya dan Desa Wisata

(A)

(A)

(A)

(A)

1.

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan perundang-undangan. tidak mengubah fungsi kawasan. Kegiatan terbatas pada pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

2. 3.

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan perundang-undangan. tidak mengubah fungsi kawasan. Kegiatan terbatas pada pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

≤ 40 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

1. 2. 3. 4. 5.

minimal terlayani oleh jaringan jalan kabupaten luas minmal 1 ha garis sempadan, terhadap SUTT atau SUTET minimal berjarak 25 Meter eksisting tidak berada pada areal persawahan yang masih produktif. setelah adanya pengkajian secara teknis dari instansi yang berwenang.

(A)

(A)

(A)

(A)

1.

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll.) Untuk jaringan telekomunikasi/Tower dan sejenisnya harus mendapat persetujuan warga sekitar radius minimal 200 meter.

2. 3.

≤ 20 %

8 Meter

≤ 10 %

8 Meter

1. 2. 3.

Bangunan penunjang ditempatkan pada kemiringan lahan < 15 % Tidak pada lokasi beririgasi teknis. Tidak mengubah fungsi kawasan.

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

h Energi dan Sumber Daya Mineral

JENIS KEGIATAN

1. Pertambangan mineral logam dan batu bara



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

PENGATURAN

1. 2. 3. 4.

2.

Pertambangan bukan batuan dan mineral bukan logam

≤ 30 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

1. 2. 3.

4. 5.

3.

Panas Bumi

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

1. 2.

4.

Minyak dan Gas Bumi pada kegiatan hulu dan hilir

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

1. 2.

5.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (Mikrohidro/Minihidro/picohidro)

(A)

(A)

(A)

(A)

1. 2.

6.

2.2.2. Pertanian Lahan Kering

1. Fungsi Utama Kawasan : Pertanian

2. Penunjang Fungsi Utama Kawasan : a Bangunan penunjang pertanian

b Usaha Jasa Pariwisata

Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap/Diesel/Biomas/ Terbaharukan dan sejenisnya

Budidaya Pertanian Lahan Kering

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Aneka Usaha Pertanian Demplot bangunan percontohan sentra pertanian pergudangan outlet tanaman green house packing house sub terminal agribisnis bengkel alsintan penggilingan-RMU bangunan pengolahan

1. Usaha jasa pertemuan, perjalanan insentif, konvensi 2. jasa informasi pariwisata

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

Perlu adanya kajian tentang aspek keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dari dinas terkait Emplasemen maks 5% dai luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Kegiatan yang berdampak besar dan penting terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari menteri terkait/pejabat berwenang. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perlu adanya kajian tentang aspek keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dari dinas terkait terbatas pada lahan yang tidak beririgasi teknis Memiliki jarak minimal (buffer zone) dengan : a. Batas persil dengan Lahan pertanian : 50 meter b. Sungai : 50 meter c. Permukiman : 300 meter Menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan reklamasi/rehabilitasi lahan bekas penambangan Emplasemen maksimal 5% dai luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Emplasemen maksimal 5% dai luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis Emplasemen maksimal 5% dai luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen

2.

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Emplasemen maksimal 5% dai luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen

1.

-

-

-

-

1. 2.

Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter ≤ 8 Meter

1. 2. 3.

Emplacement maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplacement Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Kegiatan pertanian (agro) yang dikembangkan harus mendukung terhadap peningkatan kegiatan pertanian Dilarang mengurangi areal produktif pertanian. Bangunan tidak merubah fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian.

20%

(A)

10%

(A)

1. 2.

4. 5.

3. 4. 5.

Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Kegiatan pertanian (agro) yang dikembangkan harus mendukung terhadap peningkatan kegiatan pertanian emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Khusus di kawasan strategis pariwisata, dimungkinkan usaha sarana pariwisata dengan kajian teknis dan lingkungan hidup Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

-

-

-

-

1. 2. 3. 4.

Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Melakukan penanaman tanaman yang dapat menyimpan air dan bernilai ekonomis Khusus Taman satwa memenuhi ketentuan teknis dan persyaratan keamanan

-

-

-

-

1. 2.

Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Menggunakan sumber air permukaan/tersedia sumber ait permukaan

b. pentas pertunjukkan wisata

20%

(A)

10%

(A)

1. 2. 3.

Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. sarana olahraga

20%

(A)

10%

(A)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Diarahkan pada bangunan olahraga yang berbentuk indoor Membuat sumur resapan per 25 m2 Harus ada ijin pemanfaatan air tanah dari Dinas terkait Membuat infrastruktur sendiri Khusus di kawasan strategis pariwisata, dimungkinkan usaha sarana pariwisata dengan kajian teknis dan lingkungan hidup Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

c Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata

1. Obyek dan daya tarik wisata alam, antara lain : a. Taman hutan raya b. Taman satwa c. pemandian alam

2. Obyek dan daya tarik wisata budaya berupa rekreasi dan hiburan umum antara lain : a. kolam pemancingan

PENGATURAN

8.

3. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus, antara lain : ekowisata dan kegiatan sejenis lainnya

(A)

(A)

(A)

(A)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4. Penyediaan makan dan minum antara lain : Restoran, Rumah makan, dan jasa boga

d Industri

-

Agroindustri Agrowisata

Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Kegiatan pertanian (agro) yang dikembangkan harus mendukung terhadap peningkatan kegiatan pertanian emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Khusus di kawasan strategis pariwisata, dimungkinkan usaha sarana pariwisata dengan kajian teknis dan lingkungan hidup Membuat infrastruktur sendiri Dilarang mengurangi areal produktif pertanian dan wisata alam Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis

1. 2. 3. 4.

Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Khusus di kawasan strategis pariwisata, dimungkinkan usaha sarana pariwisata dengan kajian teknis dan lingkungan hidup 5. Perlu pengaturan proporsi tutupan dan penghijauan 6. Membuat tandon air/kolam air 7. Membuat sumur resapan per 25 m2 8. Membuat infrastruktur sendiri 9. Bentuk bangunan panggung, dengan KDB berdasarkan tutupan atap terluar 10. Harus ada ijin pemanfaatan air tanah dari Dinas terkait 11. Dilarang mengurangi areal produktif pertanian dan wisata alam 12. Rekayasa arsitektur/sipil untuk pipanisasi sekunder menuju tandon air/sumur resapan

≤30%

≤ 8 Meter

≤ 10%

≤ 8 Meter

1. 2. 3. 4.

Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Kegiatan agro industri yang dikembangkan harus mendukung terhadap peningkatan kegiatan pertanian emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

1. Ternak Ruminansia, Ternak Unggas, Aneka Ternak dan Hewan Kesayangan

≤30%

≤ 8 Meter

≤10%

≤ 8 Meter

1. 2. 3.

Memiliki jarak bangunan dengan sungai minimal 25 m Melaksanakan biosecurity intensif dan mendapat persetujuan lingkungan ketentuan bangunan adalah bangunan dengan kriteria : a. dapat meresap air b. memiliki sifat penghematan energi c. tidak merubah bentang alam d. permukaan tanah ditanami dengan tanaman yang berfungsi menahan air larian

2. Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U)

≤50%

≤ 8 Meter

≤30%

≤ 8 Meter

1. 2. 3.

Memiliki jarak bangunan dengan sungai minimal 25 m Melaksanakan biosecurity intensif dan mendapat persetujuan lingkungan ketentuan bangunan adalah bangunan dengan kriteria : a. dapat meresap air b. memiliki sifat penghematan energi c. tidak merubah bentang alam d. permukaan tanah ditanami dengan tanaman yang berfungsi menahan air larian Memenuhi persyaratan teknis RPH sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

PEMANFAATAN

e Peternakan

JENIS KEGIATAN

PENGATURAN

4.

3. Karantina, Rehabilitasi, Rumah Sakit, Klinik, Penangkaran Hewan

≤30%

≤ 8 Meter

≤ 10%

≤ 8 Meter

1. 2. 3.


4. Ternak Terpadu

≤30%

≤ 8 Meter

≤ 20%

≤ 8 Meter

1. 2. 3.

Kegiatan hulu-hilir atau usaha peternakan dengan beberapa jenis ternak Melaksanakan biosecurity intensif dan mendapat persetujuan lingkungan ketentuan bangunan adalah bangunan dengan kriteria : a. dapat meresap air b. memiliki sifat penghematan energi c. tidak merubah bentang alam d. permukaan tanah ditanami dengan tanaman yang berfungsi menahan air larian

f Perikanan

Budidaya ikan air tawar, ikan hias, dan penampungan ikan

30%

≤ 8 Meter

20%

≤ 8 Meter

1. 2.

Tidak memakai air baku tanah atau air permukaan setempat. Pemakaian air dari saluran outlet kolam ikan harus dialirkan kembali ke saluran irigasi setempat

g Jasa dan Perdagangan/ Komersil

Kios/Warung Sarana Produksi, Distribusi dan Sarana Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

50%

≤ 8 Meter

30%

≤ 8 Meter

1. 2.

dekat dengan kegiatan yang sudah ada (didalam perkampungan) Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll.)

h Utilitas Umum

Jaringan Transmisi Listrik, Gardu dan Jaringan Distribusi Listrik, Jaringan Gas Alam, Jaringan Telekomunikasi/ Tower, Jaringan Irigasi, Jaringan air bersih, Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi dan Jaringan/Fasilitas Transportasi Jaringan/Fasilitas Transportasi

(A)

(A)

(A)

(A)

1.

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll.) Untuk jaringan telekomunikasi/Tower dan sejenisnya harus mendapat persetujuan warga sekitar radius minimal 200 meter.

2. 3.

i Industri

Industri pengolahan

≤ 30 %

≤ 8 Meter

≤ 20 %

≤ 8 Meter

1. 2. 3.

dekat dengan perkampungan yang telah ada Industri berbasis potensi bahan baku lokal (sektor pertanian, peternakan dan perikanan) Pola kemitraan dengan masyarakat sekitar (inti/plasma)

j Permukiman

Rumah Tinggal

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bangunan tunggal Terintergrasi dengan perkampungan yang telah ada memiliki fungsi untuk menunjang kawasan Terbatas pada penduduk setempat. tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan tidak untuk rumah komersial (kecuali rumah kontrakan, rumah kost, mess)

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

k Fasilitas Umum/Sosial



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

1. Sarana Peribadatan

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

1. 2.

dekat dengan perkampungan yang telah ada Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar

2. Fasilitas Pemerintahan

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

-

terbatas pada skala pelayanan lokal

3. Poliklinik/Sarana Pengobatan

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

1. 2.

berada di sekitar perkampungan Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dengan skala pelayanan lokal

4. Pendidikan/Sekolah

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

1. 2.

berada di sekitar perkampungan Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dengan skala pelayanan lokal

5. Tempat Pemakaman Umum

≤ 20 %

-

≤ 10 %

-

1. 2.

dekat dengan perkampungan yang telah ada Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar

6. Tempat Pemakaman Bukan Umum

≤ 20 %

8 Meter

≤ 10 %

8 Meter

-

TPBU dibatasi pada lokasi tertentu sesuai kebijakan dan kajian teknis

(A)

(A)

(A)

(A)

1. 2. 3.

Lokasi berada pada kondisi geologi/ kontur cekungan Tidak berada pada lokasi rawan bencana/ bahaya geologi Tidak berada pada daerah formasi batu pasir, batu gamping, atau dolomit berongga dan batuan berkekar lainnya (jointed rocks). muka air tanah≥ 3 m Tingkat kelulusan tanah ≤ 10 cm/det Berjarak ≥ 100 m dari sumber air minum di hilir aliran Memiliki jarak minimal dengan : a. Jalan : 500 meter b. Sungai/saluran : 500 meter c. Permukiman : 500 meter Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

JENIS KEGIATAN

7. Tempat Pengolahan Sampah Akhir dan Pengolahan Sampah Terpadu

PENGATURAN

4. 5. 6. 7.

8.

l Usaha sarana pariwisata

Penyediaan akomodasi antara lain : a. Hotel

10%

12 Meter

5%

12 Meter

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

b. Bungalow/Rumah Peristirahatan/Villa/pondok wisata/wisma

20%

8 Meter

10%

8 Meter

1. 2.

terbatas pada lokasi yang telah memiliki ijin Untuk Perluasan hanya diberikan terhadap lokasi yang terintegrasi dengan ijin sebelumnya Khusus di kawasan strategis pariwisata (puncak dan GSE), dimungkinkan usaha sarana pariwisata setelah terlebih dahulu dilakukan studi teknis dan studi lingkungan hidup (indeks konservasi) Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Perlu pengaturan proporsi tutupan dan penghijauan Membuat tandon air/kolam air Membuat sumur resapan per 25 m2 Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten Harus ada ijin pemanfaatan air tanah dari Dinas / Instansi terkait

Bangunan tipe tunggal dengan bangunan fasilitas penunjangnya Khusus di kawasan strategis pariwisata (puncak dan GSE), dimungkinkan usaha sarana pariwisata setelah terlebih dahulu dilakukan studi teknis dan studi lingkungan hidup (indeks konservasi)

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

c. Resort/cottage



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

20%

8 Meter

10%

8 Meter

PENGATURAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

d. Bumi Perkemahan

Wisata Alam, Wisata Budaya dan Desa Wisata

m Fasilitas penunjang Pariwisata

n Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertambangan mineral logam dan batu bara

(A)

(A)

(A)

(A)

-

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

≤ 10 %

8 Meter

≤5%

8 Meter

-

Bangunan penunjang ditempatkan pada lahan kemiringan 0-15 % kegiatan

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

1.


2. 3. 4.

2.

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan

≤ 30 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

1. 2.

3. 4.

3.

Panas Bumi

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

1. 2.

4.

Minyak dan Gas Bumi

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

1. 2. 3.

5.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (Mikrohidro/Minihidro/picohidro)

(A)

(A)

(A)

(A)

1. 2.

6.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap/Diesel/Biomas/ Terbaharukan

terbatas pada lokasi yang telah memiliki ijin Khusus di kawasan strategis pariwisata (puncak dan GSE) dan kawasan strategis lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat. dimungkinkan usaha sarana pariwisata setelah terlebih dahulu dilakukan studi teknis dan studi lingkungan hidup (indeks konservasi) Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Perlu pengaturan proporsi tutupan dan penghijauan Membuat tandon air/kolam air Membuat sumur resapan per 25 m2 Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten Harus ada ijin pemanfaatan air tanah dari Dinas terkait

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

1. 2. 3.

Perlu adanya kajian tentang aspek keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dari dinas terkait Memiliki jarak minimal (buffer zone) dengan : a. Batas persil dengan Lahan pertanian : 50 meter b. Sungai : 50 meter c. Permukiman : 300 meter Menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan reklamasi/rehabilitasi lahan bekas penambangan Emplasemen maksimal 5% dai luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis Emplasemen maksimal 5% dai luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis Kegiatan hulu dan hilir. Emplasemen maksimal 5% dai luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen


Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis Emplasemen maksimal 5% dai luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Khusus untuk pembangkit tenaga listrik terintegrasi dengan jenis kegiatan yang telah ada

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

7. SPPBG/SPBE

8.

Bangunan Pengolahan Air Curah / AMDK

9. Rest Area



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

≤ 80 %

12 Meter

≤ 60 %

12 Meter

PENGATURAN

1. 2. 3. 4.

tersedianya lahan parkir seluas 30% tutupan lahan Tidak berada di pemukiman penduduk Perlu kajian teknis dari dinas ESDM terutama masalah kebutuhan dan distribusi Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten

≤ 40 %

12 Meter

≤ 10 %

12 Meter

1. 2. 3.

Garis sempadan bangunan radius 200 m dari sumber air Sumber air tidak termasuk ijin yang diberikan Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten

≤ 70 %

12 Meter

≤ 60 %

12 Meter

1. 2.

berada pada fungsi jalan arteri primer dan kolektor luas lahan SPBU di luar kota yang melayani pergerakan antar kota yang terletak di jalan dengan fungsi primer minimal 10.000 M² memiliki garis sempadan, terhadap SUTT atau SUTET minimal berjarak 25 Meter

3.

10. Rest Area (Non SPBU)

≤ 40 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

1. 2. 3.

2.2.3. Perkebunan/ Tanaman Tahunan

1. Fungsi Utama Kawasan : Perkebunan/Tanaman Tahunan

Bangunan Penunjang Perkebunan Budidaya Perkebunan/Tanaman Tahunan

≤ 30 %

8 Meter

≤ 20 %

8 Meter

1. 2.

3. 4.

5.

2. Penunjang Fungsi Utama Kawasan : a Utilitas Umum

b Peternakan

Jaringan Transmisi Listrik, Gardu dan Jaringan Distribusi Listrik, Jaringan Gas Alam, Jaringan Telekomunikasi/ Tower, Jaringan Irigasi, Jaringan air bersih, Jaringan/Fasilitas Transportasi

1. Ternak Ruminansia dan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)

(A)

(A)

(A)

(A)

1. 2. 3. 4.

≤30%

berada pada fungsi jalan arteri primer dan kolektor luas lahan rest area di luar kota yang melayani pergerakan antar kota yang terletak di jalan dengan fungsi primer minimal 5.000 M² memiliki garis sempadan, terhadap SUTT atau SUTET minimal berjarak 25 Meter

Lokasi mendukung potensi wilayah sekitar (resources based) Hanya diperkenankan untuk jenis bangunan penunjang fungsi kawasan : a. Rumah tinggal/mess karyawan b. guest house (wisma) c. Kantor pengelola d. Tempat pengolahan hasil kebun Emplasemen pada kegiatan perkebunan ≤ 5 % dari luas lahan dan KDB dihitung dari emplasemen Emplasemen perkebunan, meliputi: Kantor, Pos Jaga, Rumah Tinggal Karyawan (Mess), Klinik Kesehatan, Jalan di areal perkebunan, Tempat Pengolahan Hasil Perkebunan, Instalasi Pengolahan Limbah, Gudang dan Bengkel Kegiatan perkebunan ini mencakup kegiatan perkebunan besar, perkebunan rakyat, dan aneka usaha perkebunan

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll.) Untuk jaringan telekomunikasi/Tower dan sejenisnya harus mendapat persetujuan warga sekitar radius minimal 200 meter. untuk jaringan SUTT dan SUTET wajib memiliki jarak bebas: a. Terhadap bangunan 4,5 - 17 meter sesuai besar tegangan b. berjarak 25 m dari pompa bensin/tangki bensin ukur c. 50 meter dari tempat penimbunan bahan bakar

≤ 8 Meter

≤20%

≤ 8 Meter

1. 2. 3.


1. 2. 3.


2. Ternak Unggas dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U)

≤50%

≤ 8 Meter

≤30%

≤ 8 Meter

3. Karantina/Rehabilitasi Hewan/Penangkaran

40%

≤ 8 Meter

≤ 10%

≤ 8 Meter

4. Ternak Terpadu

50%

≤ 8 Meter

30%

≤ 8 Meter

Melaksanakan biosecurity intensif dan mendapat persetujuan lingkungan

1. 2.

Kegiatan hulu - hilir Memiliki jarak bangunan terhadap Permukiman/rumah penduduk eksisting : 100 meter

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN



KDB

KDB

KETINGGIAN

KETINGGIAN

PENGATURAN

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

c Pertanian

d Permukiman

e Fasilitas Umum/Sosial

JENIS KEGIATAN



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

PENGATURAN

1.

Agrowisata

≤ 20 %

8 Meter

≤ 10 %

8 Meter

1. 2.

Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Kegiatan agro wisata yang dikembangkan untuk wisata berupa perkebunan

2.

Agroindustri

≤ 20 %

8 Meter

≤ 10 %

8 Meter

1. 2.

Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Kegiatan agro industri yang dikembangkan harus mendukung kegiatan perkebunan

1. Rumah Tinggal Penduduk

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

1. 2. 3. 4.

Bangunan tunggal dibawah 100 m2 Terintergrasi dengan perkampungan yang telah ada tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan tidak untuk rumah komersial (kecuali rumah kontrakan, rumah kost, mess)

2. Rumah Tunggu / Rumah Jaga

≤ 20 %

8 Meter

≤ 10 %

8 Meter

-

1. Fasilitas Peribadatan

≤ 50 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

1. 2.

Pada lokasi yang telah ada huniannya Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll.)

2. Fasilitas Pendidikan/Sekolah

≤ 50 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

1. 2. 3. 4.

Pada lokasi yang telah ada huniannya Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll.) radius terjauh dari perkampungan maksimal 500m berada di sekitar perkampungan

3. Fasilitas Olahraga

≤ 50 %

12 Meter

≤ 30 %

12 Meter

1. 2.

Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll.) Tetap mendukung terhadap nilai konservasi kawasan

4. Fasilitas Pemerintah

≤ 50 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

1. 2.


5. Fasilitas Ekonomi (Warung, Toko)

≤ 50 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

1. 2.


6. Tempat Pemakaman Bukan Umum/Tempat Pemakaman Umum

≤ 20 %

8 Meter

≤ 10 %

8 Meter

≤ 20 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

7.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

TPBU dibatasi pada lokasi tertentu sesuai kebijakan dan kajian teknis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

f Usaha Jasa Pariwisata

Usaha jasa pertemuan, perjalanan insentif, konvensi

(A)

(A)

(A)

(A)

1. 2. 3.

g Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata

1. Obyek dan daya tarik wisata alam, antara lain : a. Taman hutan raya b. Taman wisata alam c. Taman Nasional d. Taman satwa

(A)

(A)

(A)

(A)

1. 2. 3. 4. 5.

Lokasi berada pada kondisi geologi/kontur cekungan Tidak berada pada lokasi rawan bencana/ bahaya geologi Tidak berada pada daerah formasi batu pasir, batu gamping, atau dolomit berongga dan batuan berkekar lainnya (jointed rocks). muka air tanah≥ 3 m Tingkat kelulusan tanah ≤ 10 cm/det Berjarak ≥ 100 m dari sumber air minum di hilir aliran Memiliki jarak minimal dengan : a. Jalan : 500 meter b. Sungai/saluran : 500 meter c. Permukiman : 500 meter

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Diversifikasi usaha perkebunan untuk kegiatan kepariwisataan harus melakukan mekanisme yang berlaku

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bangunan penunjang kegiatan wisata alam/budaya berada pada perkampungan yang telah ada Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Diversifikasi usaha perkebunan untuk kegiatan kepariwisataan harus melakukan mekanisme izin yang berlaku Khusus taman satwa memenuhi ketentuan teknis dan persyaratan keamanan sesuai ketentuan perundang-undangan

-

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN



KDB

KDB

KETINGGIAN

KETINGGIAN

PENGATURAN

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

2. Obyek dan daya tarik wisata budaya, berupa rekreasi dan hiburan umum, antara lain : balai pertemuan umum



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

(A)

(A)

(A)

(A)

PENGATURAN

1. 2. 3. 4. 5.

3. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus, antara lain : a. Obyek wisata agro b. wisata gua c. ekowisata

(A)

(A)

(A)

(A)

1. 2. 3. 4. 5.

h Usaha sarana pariwisata

1. Penyediaan akomodasi, antara lain : a. pondok wisata b. Bungalow/Cottage c. Resort, Wisma d. Rumah Peristirahatan e. Bumi Perkemahan

(A)

(A)

(A)

(A)

1. 2. 3. 4. 5.

2. Penyediaan makan dan minum, antara lain : Restoran, Rumah makan, dan jasa boga

(A)

(A)

(A)

(A)

1. 2. 3. 4. 5.

Memiliki potensi alam dan budaya Bangunan penunjang kegiatan wisata alam/budaya berada pada perkampungan yang telah ada Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Diversifikasi usaha perkebunan untuk kegiatan kepariwisataan harus melakukan mekanisme izin yang berlaku Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Memiliki potensi alam dan budaya Bangunan penunjang kegiatan wisata alam/budaya berada pada perkampungan yang telah ada Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Diversifikasi usaha perkebunan untuk kegiatan kepariwisataan harus melakukan mekanisme yang berlaku Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Budidaya ikan air tawar, ikan hias, tanaman air dan penampungan ikan

≤ 30 %

8 Meter

≤ 20 %

8 Meter

1. 2.

Tidak menganggu fungsi jaringan irigasi Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll.)

1. Pertambangan mineral logam dan batubara

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

1.


i Perikanan

j Energi dan Sumber Daya Mineral


2. 3. 4.

2.

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan

≤ 30 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

1 2

3 4

3 Panas Bumi

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

1 2

Perlu adanya kajian tentang aspek keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat dari dinas terkait Memiliki jarak minimal (buffer zone) dengan : a. Batas persil dengan Lahan pertanian : 50 meter b. Sungai : 50 meter c. Permukiman : 300 meter Menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan reklamasi/rehabilitasi lahan bekas penambangan Emplasemen maksimal 5% dai luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis Emplasemen maksimal 5% dai luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

4 Minyak dan Gas Bumi



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

PENGATURAN

1 2 3

5 Pembangkit Listrik Tenaga Air (Mikrohidro/Minihidro/picohidro)

(A)

(A)

(A)

(A)

1 2

6 Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap/Diesel/Biomas/ Terbaharukan

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

1 2 3

7 SPBU

≤ 60 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

1 2

8 SPPBG/SPBE (Elpiji)

9 Bangunan Pengolahan Air Curah / AMDK

10 Rest Area


Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis Emplasemen maksimal 5% dai luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Khusus untuk pembangkit tenaga listrik terintegrasi dengan jenis kegiatan yang telah ada

Perlu kajian teknis dari dinas ESDM terutama masalah kebutuhan dan distribusi distribusi Khusus pada kawasan puncak dilarang untuk pengembangan baru dan terbatas pada izin yang sudah ada.

≤ 60 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

1 2 3 4

tersedianya lahan parkir seluas 30% Tutupan lahan Tidak berada di pemukiman penduduk Perlu kajian teknis dari dinas ESDM terutama masalah kebutuhan dan distribusi Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten

≤ 40 %

12 Meter

≤ 10 %

12 Meter

1 2

Garis sempadan bangunan radius 200 m dari sumber air Sumber air tidak termasuk ijin yang diberikan

≤ 60 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

1 2

berada pada fungsi jalan arteri primer dan kolektor luas lahan SPBU di luar kota yang melayani pergerakan antar kota yang terletak di jalan dengan fungsi primer minimal 10.000 M² memiliki garis sempadan, terhadap SUTT atau SUTET minimal berjarak 25 Meter

3

11 Rest Area (Non SPBU)

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis Emplasemen maksimal 5% dai luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen Kegiatan Hulu dan Hilir

≤ 40 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

1 2 3

berada pada fungsi jalan arteri primer dan Kolektor luas lahan rest area di luar kota yang melayani pergerakan antar kota yang terletak di jalan dengan fungsi primer minimal 5.000 M² memiliki garis sempadan, terhadap SUTT atau SUTET minimal berjarak 25 Meter

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN



KDB

KDB

KETINGGIAN

KETINGGIAN

PENGATURAN

Wisata Alam, Wisata Budaya, Desa Wisata dan Wisata Agro

D. PEDOMAN OPERASIONAL PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

2.3. PERMUKIMAN :

PERUNTUKAN RUANG

2.3.1. Permukiman Perdesaan

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

DI LUAR KAWASAN LINDUNG (PD 1)

DI DALAM KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN (PD 2)

KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

≤40%

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

PENGATURAN

1. Fungsi Utama Kawasan : Permukiman


1 2 3 4 5

2. Perumahan

≤40%

12 meter

-

-

1 2 3 4 5

3. Villa/Bungalow/Wisma/Mess

≤ 40%

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

4. Rumah Kontrakan / Rumah Sewa

≤ 40%

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

1. Pasar Tradisional

2. Ruko/Rukan

1

Khusus PD2 terbatas pada bangunan tunggal dengan fasilitas pendukungnya Pada kawasan puncak dilarang pengembangan rumah deret

≤ 40%

12 Meter

≤ 20%

12 Meter

1 2 3

menyediakan lahan parkir 1 kendaraan untuk tiap 100 m2 luas lantai Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten khusus PD2 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor

≤ 40%

12 Meter

≤ 20%

12 Meter

1 2 3

berada pada pusat kota kecamatan khusus waralaba harus terlayani oleh jalan kabupaten Khusus PD2 terbatas pada bangunan tunggal dengan fasilitas pendukungnya lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor Bangunan deret/kopel pada peruntukkan ruang PD1 terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten

4

3. Jasa (Perkantoran,Bank,Kantor Swasta, dll)

Untuk pengembangan perumahan pada PD1 ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis/daya tampung dan daya dukung lingkungan Penyediaan RTH minimal 5%, diluar fasos/fasum Menyediakan kolam retensi / sumur resapan Menyediakan areal pengolahan sampah Peruntukkan ruang PD1 dan PD2 di KAWASAN PUNCAK Dilarang melakukan pengembangan perumahan

terbatas pada bangunan tunggal dengan fasilitas pendukungnya

2

2. Penunjang Fungsi Utama Kawasan : a. Jasa dan Perdagangan/ Komersil

Khusus PD2 terbatas pada bangunan tunggal dengan fasilitas pendukungnya Pada kawasan puncak dilarang pengembangan rumah deret khusus pada kawasan puncak terbatas untuk penduduk setempat yang dibuktikan dengan KTP setempat tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan tidak untuk rumah komersial (kecuali rumah kontrakan, rumah kost, mess)

≤ 40%

12 Meter

≤ 20%

12 Meter

1 2 3 4

berada pada pusat kota kecamatan Khusus PD2 terbatas pada bangunan tunggal dengan fasilitas pendukungnya khusus PD2 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor Bangunan deret/kopel pada peruntukkan ruang PD1 terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

4. Pergudangan Hasil Pertanian



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

≤ 40%

12 Meter

≤ 20%

12 Meter

PENGATURAN

1 2 3

b. Fasilitas Umum/Sosial

Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten Khusus PD2 terbatas pada bangunan tunggal dengan fasilitas pendukungnya khusus PD2 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah/longsor

5. Rumah Makan/Restoran

≤ 40%

12 Meter

≤ 20%

12 Meter

6. Terminal Agribisnis

≤ 40%

12 Meter

≤ 20%

12 Meter

khusus PD2 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor

7. Station Relay Radio/TV

≤ 40 %

(A)

≤ 20 %

(A)

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan

8. Diklat dan Balai Latihan Kerja/ Penelitian

≤ 40%

12 Meter

≤ 20%

12 Meter

khusus pemanfaatan ruang PD2 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah/longsor. 2 Untuk ketinggian lebih dari 12 meter diberlakukan pengaturan bangunan tinggi (highrise building) dan pada lokasi yang telah ditetapkan untuk bangunan tinggi 3. Menyediakan IPAL komunal

≤ 40 %

12 Meter

≤ 20%

12 Meter

1 2 3 4

1. Poliklinik/Balai Pengobatan/Balai Rehabilitasi/Rumah Bersalin

1 2

1

5

2. Terminal/Stasiun Kereta Api

3. Pendidikan

(A)

(A)

(A)

(A)

≤ 60 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

1

3 4 5

≤ 40 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

Jarak dari perkampungan maksimal 500 m menyediakan lahan parkir 1 kendaraan untuk 100m2 luas lantai terlayani jaringan jalan beraspal khusus PD2 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah/longsor Bangunan deret/kopel pada peruntukkan ruang PD1 terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan pengembangan wilayah

2

4. Panti Sosial/Panti Asuhan/Panti Jompo/Penitipan Anak

menunjang potensi wilayah ( alam atau wisata/budaya) khusus PD2 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah/longsor

Pendidikan yang dimaksud adalah TK, SD, SMP, SMU, ponpes atau yang sederajat Menyediakan tempat bermain / lapangan Serba Guna (olah raga, Upacara dan Lapangan bermain) Terpusat pada kawasan pemukiman Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten khusus PD2 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi gerakan tanah/longsor


STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

5. Tempat Pemakaman Umum,Tempat Pemakaman Bukan Umum



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

≤ 20 %

(A)

≤ 10 %

(A)

PENGATURAN

-

6. Fasilitas Olahraga

≤ 40 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter


7. Fasilitas Pemerintahan

≤ 40 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter


8. Fasilitas Peribadatan

≤ 40 %

12 Meter

≤ 60 %

12 Meter

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat

(A)

(A)

(A)

(A)


1

2 3 4 5

6

c. Utilitas Umum

- Jaringan Transmisi Listrik, Gardu dan Jaringan Distribusi Listrik, Jaringan Gas Alam, Jaringan Telekomunikasi/ Tower, Jaringan Irigasi, Jaringan air bersih,Jalan Usaha Tani, dan Jaringan/Fasilitas Transportasi

(A)

(A)

(A)

(A)

1

2 3

4 5

d. Industri

Lokasi berada di kecamatan sesuai dengan perencanaan TPU Pemerintah Daerah Khusus untuk TPBU dibatasi pada lokasi tertentu sesuai dengan kebijakan dan kajian teknis Untuk kegiatan Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah harus berada pada lokasi TPBU Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan

1. Agroindustri pengolahan hasil pertanian

≤ 40 %

12 Meter

-

-

1 2 3 4 5

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan Tidak berada pada lokasi rawan bencana/ bahaya geologi Tidak berada pada daerah formasi batu pasir, batu gamping, atau dolomit berongga dan batuan berkekar lainnya (jointed rocks). Kemiringan zona < 20 % Memiliki jarak minimal dengan : a. Jalan : 500 meter b. Sungai/saluran : 500 meter c. Permukiman : 500 meter d. Lapangan terbang : 3000 meter khusus PD2 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll.) Untuk jaringan telekomunikasi/tower dan sejenisnya harus mendapat persetujuan warga sekitar radius minimal 200 meter. untuk BTS diarahkan pada pemanfaatan secara bersama (lebih dari 3 operator) khusus PD2 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor

Diluar prioritas kawasan puncak Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten Lokasi terintegrasi dengan pemukiman/pertanian Berbasis pada pemberdayaan masyarakat sekitar dan sumber daya alam setempat Diarahkan pada industri pengolahan dengan bahan baku lokal

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

2. Industri Kecil Non B3

e. Usaha Jasa Pariwisata

1. Usaha jasa pertemuan 2. jasa informasi pariwisata



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

≤ 40%

12 Meter

≤ 30%

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

PENGATURAN

Khusus PD2 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor

1 2 3 4

f. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata

1. Obyek dan daya tarik wisata alam, antara lain : a. Taman satwa b. pemandian alam

≤ 40 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

1 2 3 4

g. Usaha sarana pariwisata

h. Pertanian

2. Obyek dan daya tarik wisata budaya, antara lain : a. Museum b. Taman budaya c. Sanggar seni d. rekreasi dan hiburan umum, (gelanggang renang, padang golf, arena latihan golf, kolam pemancingan, gelanggang permainan, salon kecantikan, balai pertemuan umum, pentas pertunjukkan wisata, sarana olahraga)

≤ 40 %

3. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus, antara lain : a. Obyek wisata agro, wisata tirta, wisata gua, b. Wisata Tirta c. Wisata Gua d. Ekowisata

≤ 40 %

1. Penyediaan akomodasi, antara lain : a. pondok wisata, b. Bungalow/Cottage, c. Resort, d. Villa, e. Wisma, f. Pesanggrahan, g. Rumah Peristirahatan h. Bumi perkemahan

≤ 40 %

1. Budidaya Pertanian

≤ 40 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

2. Agrowisata

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

1 2 3 4

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

1 2 3 4

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

1 2 3 4

1 2 3

Memiliki potensi alam dan budaya Bangunan penunjang kegiatan wisata alam/budaya berada pada perkampungan yang telah ada Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) khusus PD2 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah/longsor





Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) Kegiatan pertanian (agro) yang dikembangkan untuk wisata berupa persawahan dan perikanan khusus PD2 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

i. Perikanan

JENIS KEGIATAN

Budidaya perikanan Air Tawar dan Ikan Hias



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

≤ 40 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

PENGATURAN

1 2

j. Peternakan

k. Energi dan Sumber Daya Mineral

berlaku hanya untuk kolam dengan konstruksi bangunan permanen (batu bata) khusus PD2 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor

1. Ternak Ruminasia

≤ 40%

≤ 8 Meter

≤ 20 %

≤ 8 Meter

1 2

jarak (buffer) bangunan dengan permukiman minimal min 100 m buffer ditanami dengan tanaman yang berfungsi mengurangi polusi bau

2. Ternak Unggas

≤ 40%

≤ 8 Meter

≤ 20%

≤ 8 Meter

1 2 3

bangunan tdk permanen 40 % bangunan permanen 20 % bangunan tdk permanen 30 % bangunan permanen 10 % jarak (buffer) bangunan dengan permukiman minimal 100 m

3. Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)

≤ 40%

≤ 8 Meter

≤ 20 %

≤ 8 Meter

1 2

jarak (buffer) bangunan dengan permukiman minimal 100 m Luas lahan minimal 10.000 M2

4. Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U)

≤ 40%

≤ 8 Meter

-

-

5. Penangkaran Hewan

≤ 40 %

≤ 8 Meter

-

-

1

Layak secara teknis peternakan jarak (buffer) bangunan dengan permukiman minimal 100 m

6. Burung Walet/Kapinis

≤ 40 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

1 2

tidak mengganggu permukiman sekitar jarak dengan bangunan sekitar minimal 10 m

7. Balai Kesehatan Hewan

≤ 40 %

12 Meter

-

-

1 2

Layak secara teknis peternakan jarak (buffer) bangunan dengan permukiman minimal 100 m

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

1

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis Memiliki potensi (deposit) yang secara teknis, ekonomis dan lingkungan layak tambang jarak minimal (buffer zone) akan disesuaikan dengan jenis dan metode penambangan yang di atur oleh instansi terkait. Menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi / reklamasi lahan bekas pertambangan. Pasca penambangan lahan direklamasi kembali kepada fungsi semula atau dimanfaatkan untuk fungsi lainnya Emplasemen pada kegiatan pertambangan ≤ 5 % dari luas lahan dan KDB dihitung dari emplasemen Emplasemen pertambangan, meliputi: Kantor, Pos Jaga, Rumah Tinggal Karyawan (Mess), Klinik Kesehatan, Jalan di areal tambang, Tempat Pengolahan Hasil Tambang, Instalasi Pengolahan Limbah, Gudang dan Bengkel

1. Pertambangan batubara, mineral logam, mineral bukan logam dan mineral batuan

jarak (buffer) bangunan dengan permukiman minimal 100 m

2 3 4 5 6 7

2. Bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (Mikrohidro/Minihidro/pikohidro)

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

-

Emplasemen pada kegiatan pertambangan ≤ 5 % dari luas lahan dan KDB dihitung dari emplasemen

3. Bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

-

Emplasemen pada kegiatan pertambangan ≤ 5 % dari luas lahan

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

4. Bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap/ Diesel/Biomas/Terbaharukan



KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

≤ 30 %

(A)

≤ 20 %

(A)

PENGATURAN

1

2 3


(A)

(A)

(A)

(A)

1

2 3

4

5

6

6. Bangunan Pengolahan Air Curah / AMDK

≤ 40 %

12 Meter

≤ 10 %

12 Meter

1 2 3 4 5

7. Rest Area

≤ 40 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

1 2 3


≤ 40 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

1 2 3

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Emplasemen pada kegiatan pertambangan ≤ 5 % dari luas lahan dan KDB dihitung dari emplasemen. Khusus untuk pembangkit tenaga listrik terintergrasi dengan jenis kegiatan yang telah ada.

Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. pengambilan air tanah untuk non rumah tangga hanya boleh menyadap aquifer> 40 bmt Pengambilan air tanah untuk kebutuhan non rumah tangga hanya boleh dilakukan pada zona aman, yaitu daerah penurunan muka air tanah < 40 % atau penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas kurang dari 1000 liter/cm Pengambilan air tanah untuk kebutuhan non rumah tangga pada zona rawan hanya dibolehkan dengan debit terbatas setelah melalui kajian teknis yang ketat Kontruksi bangunan turap tidak melebihi ketinggian muka air semula dan tekanan air pada bangunan turap tidak mengurangi debit kemunculan air semula. Garis sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan radius 200 meter disekitar air. Terbatas pada kegiatan pengolahan air air baku melalui pipanisasi untuk keperluan non rumah tangga (AMDK) Sumber air tidak boleh dikuasai baik oleh perorangan atau badan hukum Pemanfaatan sumber air tidak mengurangi kualitas infrastruktur yang ada Bangunan jauh dari sumber air dan harus menggunakan pipanisasi Kegiatan harus terlayani jalan Kolektor

berada pada fungsi jalan arteri primeri dan kolektor luas lahan SPBU di luar kota yang melayani pergerakan antar kota yang terletak di jalan dengan fungsi primer minimal 10.000 M² memiliki garis sempadan, terhadap SUTT atau SUTET minimal berjarak 25 Meter

berada pada fungsi jalan arteri primer dan kolektor luas lahan rest area di luar kota yang melayani pergerakan antar kota yang terletak di jalan dengan fungsi primer minimal 5.000 M² memiliki garis sempadan, terhadap SUTT atau SUTET minimal berjarak 25 Meter

E. PEDOMAN OPERASIONAL PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN STANDAR TEKNIS DI DALAM KAWASAN LINDUNG DILUAR KAWASAN HUTAN

DI LUAR KAWASAN LINDUNG NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

2.3.2. Permukiman Perkotaan

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

PERMUKIMAN PERKOTAAN KEPADATAN TINGGI (Pp 1)

PERMUKIMAN PERKOTAAN KEPADATAN SEDANG (Pp 2)

PENGATURAN

PERMUKIMAN PERKOTAAN KEPADATAN RENDAH (Pp 3)

KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

1. Rumah Tinggal, Rumah Kontrakan /Rumah Karyawan/Mess

≤ 60%

12 Meter

≤ 40%

12 Meter

≤ 30%

12 Meter

2. Perumahan

≤ 60%

12 Meter

≤ 50%

12 Meter

≤ 40%

12 Meter

3. Kondominium/Kondotel/Apartemen

≤ 40%

(A)

≤ 40%

(A)

≤ 30%

(A)

1. Huruf (A) pada kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. khusus PP3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor 3. Pada peruntukan ruang Pp2, Pp3 di Kawasan Puncak dilarang mengembangkan Kondominium/Kondotel/Apartemen

≤ 50 %

(A)

≤ 40 %

(A)

≤30 %

(A)

1. Huruf (A) pada kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. menyediakan IPAL komunal 3. membuat sumur resapan sesuai dengan kebutuhan 4. menyediakan penangkal petir Pada peruntukkan ruang Pp2, Pp3 di Kawasan Puncak dilarang mengembangkan perumahan 5. khusus PP3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor

1. Fungsi Utama Kawasan : Permukiman :

4

Rumah Susun Sederhana Sewa/Rumah Susun Sederhana Milik

1. 2. 3. 4. 5.

Khusus Pp 3 terbatas pada bangunan tunggal dengan fasilitas pendukungnya Pada kawasan puncak dilarang mengembangkan rumah deret tidak mengarah kepada kegiatan pembangunan perumahan tidak untuk rumah komersial (kecuali rumah kontrakan, rumah kost, mess) khusus PP3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor

1. Luas Lahan minimal 2500 M² dengan jumlah unit rumah minimal 15 unit 2. penyediaan lahan fasos/fasum seluas 12% 3. Terlayani jalan yang terintegrasi dengan jaringan jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten, kecuali untuk akses jalan baru dengan kelas jalan kecil harus memiliki Rumija minimal 9 m. 4. Tidak berada pada lokasi sempadan situ, sempadan sungai dan sempadan daerah irigasi 5. Untuk pengembangan perumahan pada Pp3 ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis/daya tampung dan daya dukung lingkungan 6. Khusus pada Pp3 Penyediaan RTH minimal 5% diluar alokasi fasos/fasum 7. Pada peruntukkan ruang Pp2, Pp3 di Kawasan Puncak dilarang mengembangkan perumahan 8. penyediaan lahan fasos/fasum wajib diletakkan pada lokasi strategis (centris) 9. Menyediakan lahan pemakaman sebesar 2% dari luas tanah yang dimiliki terletak di kecamatan setempat dan atau kecamatan sekitarnya yang lokasinya sesuai dengan perencanaan TPU Pemerintah Daerah . 10. Untuk ketinggian bangunan lebih dari 12 m diatur menurut ketentuan bangunan tinggi 11. wajib menyediakan lahan untuk Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) 12. Untuk pengembangan perumahan pada lingkungan peternakan harus membuat buffer dari batas persil tanah terluar sesuai kajian dan ketentuan yang berlaku. 13. Luas kavling minimal 60 m2 14. Jalan masuk utama minimal ROW 7 m, dan jalan lingkungan Perumahan minimal ROW 6 m 15. Pengaturan pada CIBINONG RAYA (Kecamatan Cibinong, Citeureup, Bojong Gede, Sukaraja, Tajur Halang, Babakan Madang) sebagai berikut : a. Luas kavling minimal 84 m2 b. Untuk penyediaan lahan fasos/fasum dengan luasan besar disesuaikan dengan rencana pengembangan wilayah c. Jalan masuk utama minimal ROW 8 m, dan jalan lingkungan Perumahan minimal ROW 7 m 16. khusus PP3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor

STANDAR TEKNIS DI DALAM KAWASAN LINDUNG DILUAR KAWASAN HUTAN


KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

2. Penunjang Fungsi utama Kawasan : a Jasa perdagangan/Komersil

JENIS KEGIATAN



PENGATURAN


KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

1. Ruko/Rukan, Minimarket/Toko

≤ 60 %

(A)

≤ 50 %

(A)

≤ 40 %

(A)

1. Pada Kawasan Puncak terbatas pada bangunan tunggal (bukan deret) 2. Huruf (A) pada kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. menyediakan IPAL komunal 4. mebuat sumur resapan sesuai dengan kebutuhan 5. menyediakan penangkal petir 6. khusus PP3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor

2. Super Market (Mall) / Pertokoan Besar / Perniagaan Terpadu

≤ 80 %

(A)

≤ 60 %

(A)

-

-

1. Huruf (A) pada kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Terlayani oleh jalan dengan fungsi arteri dan kolektor 3. menyediakan IPAL komunal 4. mebuat sumur resapan sesuai dengan kebutuhan 5. menyediakan penangkal petir 6. khusus PP3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor

3. Pasar Tradisional

≤ 80 %

(A)

≤ 60 %

(A)

≤ 40 %

(A)

1. Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten 2. Huruf (A) pada kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. khusus PP3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor

4. Gedung Parkir Kendaraan Bermotor

≤ 80 %

(A)

≤ 60 %

(A)

≤ 40 %

(A)

Huruf (A) pada kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Perkantoran

≤ 60 %

(A)

≤ 50 %

(A)

≤ 40 %

(A)

Huruf (A) pada kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Perbengkelan Besar dan Menengah

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

(A)

1. 2. 3. 4. 5.

7. Perbengkelan Kecil (workshop)

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

-

8. Pergudangan Skala Wilayah

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

1. Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten 2. tidak berdekatan dengan fasilitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan

9. Pergudangan Skala Kota/Lokal

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

Perbengkelan menengah dan besar tidak menyatu dengan permukiman GSB dan GSS sesuai dangan peraturan perundang-undangan menyediakan IPAL komunal mebuat sumur resapan sesuai dengan kebutuhan menyediakan penangkal petir

Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten



KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN



PENGATURAN


KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

10. SPBU

≤ 80 %

12 Meter

≤ 70 %

12 Meter

≤ 60 %

12 Meter

1. Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten 2. untuk SPBU yang berada di jalan arteri perlu dilengkapi dengan fasilitas pendukung/penunjang lainnya 3. Khusus pada Kawasan Puncak dilarang untuk pengembangan baru dan terbatas pada ijin yang sudah ada

11. Rest Area

≤ 70 %

12 Meter

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

1. berada pada fungsi jalan primer (arteri dan kolektor) 2. luas lahan SPBU di luar kota yang melayani pergerakan antar kota yang terletak di jalan dengan fungsi primer minimal 10.000 M² memiliki garis sempadan, terhadap SUTT atau SUTET minimal berjarak 25 Meter 3. Menyediakan IPAL komunal


≤ 40 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

≤ 30 %

12 Meter

1. berada pada fungsi jalan primer (arteri dan kolektor) 2. luas lahan rest area di luar kota yang melayani pergerakan antar kota yang terletak di jalan dengan fungsi primer minimal 5.000 M² 3. memiliki garis sempadan, terhadap SUTT atau SUTET minimal berjarak 25 Meter 4. Menyediakan IPAL komunal

13. SPPBG/SPBE/SPPBE (Elpiji)

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

1. memiliki jarak (garis sempadan) terhadap permukiman minimal 25 m (buffer) dari batas lahan 2. Terlayani oleh jalan dengan fungsi arteri dan kolektor sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku

14. Showroom/Galeri

≤ 60 %

(A)

≤ 50 %

(A)

≤ 40 %

12 Meter

(A) Huruf (A) pada kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.


≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

1. khusus pemanfaatan ruang Pp3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah/longsor. 2. Untuk ketinggian lebih dari 12 meter diberlakukan pengaturan bangunan tinggi (highrise building) dan pada lokasi yang telah ditetapkan untuk bangunan tinggi 3. Menyediakan IPAL komunal

16. Terminal Agribisnis,

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

17. Terminal Peti Kemas

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

18. Station Penyiaran Radio/TV

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

-

khusus pemanfaatan ruang Pp3 : a. Lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah/longsor b. Tembok pagar depan Minimal 10 - 15 m dari as jalan

1. Huruf (A) pada kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. khusus pemanfaatan ruang Pp3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah/longsor.

-

khusus pemanfaatan ruang Pp3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah/longsor.



KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

c Fasilitas Umum/Sosial


PENGATURAN


KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

1. Rumah Sakit

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

2. Poliklinik/Balai Pengobatan/puskesmas

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

3. Terminal/Stasiun Kereta Api

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

4. Fasilitas Pendidikan

≤ 60 %

(A)

≤ 50 %

(A)

≤ 40 %

(A)

5. Panti Sosial/Panti Asuhan/Panti Jompo/Penitipan Anak

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

1. khusus Pp3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor 2. tidak berada pada daerah keramaian 3. menyediakan IPAL komunal 4. mebuat sumur resapan sesuai dengan kebutuhan

6. Taman Pemakaman Umum

≤ 30 %

12 Meter

≤ 20 %

12 Meter

≤ 10%

12 Meter

1. Untuk TPU lokal harus berada di wilayah Kecamatan 2. untuk TPU skala regional lokasi harus mengikuti peraturan perundang-undangan 3. Untuk kewajiban cadangan tanah makam yang disediakan oleh Pengembang Perumahan harus berada disekitar lokasi pengembangannya / masih di wilayah Kecamatannya atau di sekitar Kecamatan yang berbatasan

8. Fasilitas Pemerintah

≤ 60 %

(A)

≤ 50 %

(A)

≤ 40 %

(A)

19. Gedung Pertemuan

b Utilitas Umum


Jaringan Transmisi Listrik, Gardu dan Jaringan Distribusi Listrik, Jaringan Gas Alam, Jaringan Telekomunikasi/ Tower, Jaringan Irigasi, Jaringan air bersih,Jalan Usaha Tani, dan Jaringan/Fasilitas Transportasi

khusus pemanfaatan ruang Pp3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah/longsor.

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan 2. Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll.) 3. Untuk jaringan telekomunikasi/tower dan sejenisnya harus mendapat persetujuan warga sekitar radius minimal 200 meter. 4. khusus Pp3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor 5. untuk BTS diarahkan pada penggunaan secara bersama (lebih dari 3 operator)

1. 2. 3. 4. 5.

Jika melebihi 12 m, masuk kepada kategori Pengaturan Bangunan tinggi / Highrise building Garis sempadan bangunan minimal 25 m dari as jalan menyediakan IPAL komunal membuat sumur resapan sesuai dengan kebutuhan menyediakan penangkal petir

Pembangunan rumah sakit, poliklinik/balai pengobatan/puskesmas,terminal/stasiun kereta api, fasilitas pendidikan disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)

1. TK, SD, SMP, SMU, ponpes : Menyediakan tempat bermain / lapangan Serba Guna (Olah Raga, Upacara dan Lapangan bermain) 2. Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten 3. tidak berbatasan langsung dengan pusat-pusat keramaian (hotel, pusat perbelanjaan, terminal dan pusat hiburan) 4. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan

1 2

Penempatan bangunan diawali dari garis terluar lahan belakang minimal 4 m Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan



KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN


KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

≤ 60 %

12 Meter

≤ 60 %

12 Meter

≤ 60 %

12 Meter

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

11. Bangunan Sarana Gas Alam

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter


≤ 60%

(A)

≤ 50%

(A)

≤ 40 %

(A)

Industri

≤ 60 %

12 Meter

≤ 50 %

12 Meter

≤ 40 %

12 meter

Biro perjalanan wisata agen perjalan wisata Usaha jasa pertemuan jasa impresariat jasa informasi pariwisata

≤ ≤ ≤ ≤ ≤


d Industri

1. 2. 3. 4. 5.

60 60 60 60 60

% % % % %

(A) (A) (A) (A) (A)

≤ ≤ ≤ ≤ ≤

40 40 40 40 40

% % % % %

(A) (A) (A) (A) (A)

PENGATURAN


KDB 9. Fasilitas Peribadatan

e Usaha Jasa Pariwisata


≤ ≤ ≤ ≤ ≤

20 20 20 20 20

% % % % %

(A) (A) (A) (A) (A)

Penempatan bangunan diawali dari garis terluar lahan belakang minimal 4 m

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan 2. Tidak berada pada lokasi rawan bencana/ bahaya geologi 3. Tidak berada pada daerah formasi batu pasir, batu gamping, atau dolomit berongga dan batuan berkekar lainnya (jointed rocks). Kemiringan zona < 20 % 4. Khusus TPST (tempat Pengolahan Sampah terpadu) melalui kajian teknis 5. Memiliki jarak minimal dengan : a. Jalan : 500 meter b. Sungai/saluran : 500 meter c. Permukiman : 500 meter d. Lapangan terbang : 3000 meter 6. khusus Pp3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah/longsor

1. khusus Pp3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah /longsor 2. Penempatan jaringan pipa sesuai dengan ketentuan teknis

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan 2. luas lahan maksimal 200m2 3. Ada persetujuan warga sekitar tower dengan radius sebanding dengan tinggi tower 4. Khusus tower diatas bangunan gedung harus mendapat persetujuan warga sekitar tower dan sesuai ketentuan teknis bangunan gedung 5. Pemanfaatan tower bersama harus menggunakan tower yang sudah ada 6. khusus Pp3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah/longsor

1. untuk kegiatan industri menengah dan besar terbatas yang telah mendapat izin sebelum ketentuan ini berlaku, dan tidak diperkenankan untuk melakukan pengembangan kegiatan. 2. Pengembangan industri baru pada ruang Pp3 dimungkinkan pada kawasan yang sudah teraglomerasi, dan terbatas pada Kecamatan Citeureup, Babakan Madang dan Klapanunggal untuk industri pengolahan, perakitan (Non Polutif) 3. GSB dan GSS sesuai dangan ketentuan perundang-undangan 4. Non polutif dan tidak mengandung/menghasilkan limbah B3 5. Untuk industri AMDK tidak diperkenankan menggunakan air tanah sebagai bahan baku 6. Khusus kawasan Puncak (Kec. Cisarua, Megamendung, Ciawi) tidak diperkenankan adanya kegiatan industri (kecuali industri rumah tangga, kerajinan, cinderamata, industri hasil pertanian)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan 2. Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) 3. Kegiatan pertanian (agro) yang dikembangkan harus mendukung terhadap peningkatan kegiatan pertanian 4. emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen 5. Khusus di kawasan strategis pariwisata, dimungkinkan usaha sarana pariwisata dengan kajian teknis dan lingkungan hidup



KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

f Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata

g Usaha sarana pariwisata

JENIS KEGIATAN



PENGATURAN


KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

1. Obyek dan daya tarik wisata alam, antara lain : a. Taman hutan raya b. Taman satwa

≤ 20 %

(A)

≤ 10 %

(A)

≤ 10 %

(A)

1. Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) 2. emplasemen maksimal 5% dari luas lahan dan KDB dihitung dari luas emplasemen 3. Melakukan penanaman tanaman yang dapat menyimpan air dan bernilai ekonomis

2. Obyek dan daya tarik wisata budaya, antara lain : a. Musium b. Taman budaya c. Sanggar seni d. Rekreasi dan hiburan umum (arena latihan golf, kolam pemancingan, gelanggang permainan, salon kecantikan, balai pertemuan umum, pentas pertunjukan wisata,dan sarana olahraga)

≤ 60 %

(A)

≤ 40 %

(A)

≤ 20 %

(A)

1. Memiliki potensi alam dan budaya 2. Bangunan penunjang kegiatan wisata alam/budaya berada pada perkampungan yang telah ada 3. Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) 4. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus, antara lain : Obyek wisata agro, dan wisata tirta.

≤ 20 %

(A)

≤ 20 %

(A)

≤ 20 %

(A)

1. Memiliki potensi alam dan budaya 2. Bangunan penunjang kegiatan wisata alam/budaya berada pada perkampungan yang telah ada 3. Tidak merubah bentang alam dan buatan (sungai, irigasi, jalan dll) 4. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Penyediaan akomodasi, a. Hotel dan fasilitas penunjang b. Pondok wisata c. Bungalow/Cottage d. Resort, Villa, e. Wisma, Pesanggrahan, Rumah Peristirahatan f. Bumi perkemahan

≤ 60 %

(A)

≤ 40 %

(A)

≤ 20 %

(A)

2. Penyediaan makan dan minum Restoran, Rumah makan, dan jasa boga

≤ 60 %

(A)

≤ 40 %

(A)

≤ 20 %

(A)

3. Kegiatan penyelenggaraan kawasan pariwisata, antara lain : ≤ 60 % a. Wisata Kuliner b. Wisata belanja

(A)

≤ 40 %

(A)

≤ 20 %

(A)

1. khusus Pp3 lokasi berada pada daerah yang tidak terindikasi rentan gerakan tanah/longsor 2. Untuk ketinggian lebih dari 12 meter diberlakukan pengaturan bangunan tinggi (highrise building) dan pada lokasi yang telah ditetapkan untuk bangunan tinggi 3. menyediakan IPAL komunal 4. mebuat sumur resapan sesuai dengan kebutuhan 5. menyediakan penangkal petir 6. Bangunan tipe tunggal dengan bangunan fasilitas penunjangnya 7. untuk kawasan puncak khususnya di sepanjang jalan kolektor primer puncak dimungkinkan untuk diberikan KDB hingga 40 % 8. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk kawasan puncak ketinggian bangunan maksimal 20 Meter

h Pertanian

Aneka Usaha Pertanian

≤ 60 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

≤ 30 %

12 Meter

-

i Perikanan

Budidaya Ikan Air Tawar/Ikan Hias

≤ 60 %

12 Meter

≤ 40 %

12 Meter

≤ 30 %

12 Meter

-

Pada daerah yang memiliki/tersedia air yang cukup berkelanjutan Budidaya ikan dapat dikembangkan

1. pada peruntukan Pp1 dan Pp2 terbatas bagi RPH yang telah memiliki izin j Peternakan

1. Rumah Potong Hewan

-

-

-

-

≤ 50 %

12 Meter

2. pada peruntukan Pp3 wajib Memenuhi persyaratan teknis RPH sesuai dengan SNI dan ketentuan peraturan perundang-undangan



KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

k Energi dan Sumber Daya Mineral

JENIS KEGIATAN



PENGATURAN


KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

2. Peternakan

≤ 30 %

-

≤ 30 %

-

≤ 30 %

12 Meter

1. Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap/Diesel/Biomas/ Terbaharukan

≤ 60 %

(A)

≤ 40 %

(A)

≤ 20 %

(A)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis 2. Khusus untuk pembangkit listrik terintergrasi dengan perumahan, perkantoran ataupun penunjang pemanfaatan lainnya yang diperbolehkan di permukiman perkotaan terintergrasi dengan perumahan, perkantoran ataupun penunjang pemanfaatan lainnya yang diperbolehkan di permukiman perkotaan 3. Terbatas pada lahan yang jenis kegiatannya telah memiliki perijinan Ijin Lokasi/IPPT, Site Plan dan IMB 4. Tidak berada pada lokasi rawan bencana geologi

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

1. Khusus untuk pengangkutan bahan galian strategis dalam rangka penataan lahan untuk kegiatan non pertambangan 2. Kegiatan pertambangan khusus untuk yang telah memiliki ijin dan melakukan perpanjangan ijin sampai dengan depositnya habis terbatas di dalam kawasan permukiman perkotaan kepadatan rendah 3. Khusus untuk pembangunan kawasan perumahan dalam sekala besar yang diwajibkam membuat kolam reservoar air 4. Reklamasi lahan bekas penambangan harus mendukung fungsi kawasan 5. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis

2.

Pertambangan bahan galian non strategis dan non vital dan fasilitas punjang serta pengolahannya (komoditas batuan dan mineral bukan logam)

1. Pengembangan peternakan pada ruang Pp1, Pp2 dan Pp3 dimungkinkan dengan persyaratan sebagai berikut : a. Peruntukkan Pp1 dan Pp2 1) Terbatas Pada lokasi yang sudah memiliki ijin 2) Menjaga terjadinya pencemaran (udara dan air) yang mengganggu lingkungan sekitar 3) Tidak melakukan perluasan usaha 4) Pelaksanaan pembangunan dan operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Waktu operasionalnya dibatasi berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim teknis yang anggotanya terdiri dari Dinas Peternakan dan perikanan serta SKPD terkait. b. Peruntukkan Pp3 1) Membuat Buffer dari lokasi yang dimohon berdasarkan kajian teknis 2) Menjaga terjadinya pencemaran (udara dan air) yang mengganggu lingkungan sekitar 3) Membuat pagar di sekeliling lokasi peternakan dengan minimal tinggi 3 m 4) Pelaksanaan pembangunan dan operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Jika pemegang ijin melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka harus merelokasi kegiatannya. 2. Kebutuhan pada perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh ijin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan. 3. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperolah persetujuan dari instansi yang berwenang 4. permukaan tanah ditanami dengan tanaman yang berfungsi menahan air larian



KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

3.

Pemanfaatan Air Tanah



PENGATURAN


KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

KDB

KETINGGIAN

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

1. pengambilan air tanah untuk non rumah tangga hanya boleh menyadap aquifer> 40 bmt 2. Pengambilan air tanah untuk kebutuhan non rumah tangga hanya boleh dilakukan pada zona aman, yaitu daerah penurunan muka air tanah < 40 % atau penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas kurang dari 1000 liter/cm 3. Pengambilan air tanah untuk kebutuhan non rumah tangga pada zona rawan hanya dibolehkan dengan debit terbatas setelah melalui kajian teknis yang ketat 4. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis

F. PEDOMAN OPERASIONAL PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN INDUSTRI

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

2.4. INDUSTRI :

PERUNTUKAN RUANG

2.4.1. INDUSTRI (IN)

PEMANFAATAN

1.

2.

Fungsi Utama Kawasan : Industri

JENIS KEGIATAN

PENGATURAN KDB

KETINGGIAN

≤ 80 % ≤ 80 % ≤ 80 %

(A) (A) (A)

≤ 80 %

12 meter

2. Industri

≤ 60 %

12 meter

1. Perbengkelan

≤ 60 %

12 Meter

2. Showroom

≤ 60 %

12 Meter

-

≤ 60 %

12 Meter

-

(A)

(A)

1. Laundry

≤ 40 %

12 Meter

- Dilengkapi IPAL/WWT

2. Pool/Parkir Kendaraan

≤ 60 %

12 Meter

- dirancang untuk memenuhi kebutuhan bersama (pengisi kawasan)


≤ 60 %

12 Meter

- pembangunan bangunan rumah tinggal dibatasi pada permukiman yang sudah ada

2. Rumah Susun, Apartemen

≤ 40 %

(A)

- Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan

3. Ruko/Rukan

≤ 60 %

(A)


4. Rumah Kontrakan / sewa

≤ 60 %

12 Meter

1. Kawasan Industri

1. Ketinggian bangunan diatas 12 meter perlu memperoleh kajian teknis bangunan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Pengelolaan limbah industri harus dikelola secara kolektif menggunakan IPAL Komunal 3. Proporsi penggunaan tanah adalah 60 % untuk efektif kavling dan 40% untuk PSU 4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola oleh pengelola kawasan sesuai ketentuan yang berlaku

1. Ketinggian bangunan diatas 12 meter perlu memperoleh kajian teknis bangunan sesuai ketentuan yang berlaku 2. menyediakan sarana pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Penunjang Fungsi Utama Kawasan : a. Perbengkelan

b. Pergudangan

Pergudangan

c. Utilitas Umum

Jaringan Transmisi Listrik, Gardu dan Jaringan Distribusi Listrik, Jaringan Gas Alam, Jaringan Telekomunikasi/ Tower, Jaringan Irigasi, Jaringan Air Bersih, Jalan Usaha Tani, dan Jaringan/Fasilitas Transportasi

d. jasa

e. Permukiman

-

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/pejabat berwenang 2. Tidak merubah bentang alam atau buatan (sungai, irigasi, jalan dll) 3. Untuk jaringan telekomunikasi/tower dan sejenisnya harus mendapat persetujuan warga sekitar dan ketentuan lain yang berlaku dari instansi pemerintah yang berwenang (instansi yang berwenang ini terkait dengan zona terbang Lanud TNI AU) 4. untuk BTS diarahkan pada penggunaan secara bersama (lebih dari 3 operator)

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

f

Jasa perdagangan/Komersil

g Fasilitas Umum/Sosial

JENIS KEGIATAN

PENGATURAN KDB

KETINGGIAN

1. Minimarket/Toko

≤ 60 %

12 Meter

2. Gedung/Lahan Parkir Kendaraan Bermotor

≤ 60 %

(A)

3. Perkantoran (Bank/Kantor Swasta, dll)

≤ 60 %

(A)

4. SPBU

≤ 80%

12 Meter

1 Berada pada jalan nasional, propinsi, dan kabupaten 2 Luas lahan SPBU di luar kota yang melayani pergerakan antar kota yang terletak di jalan nasional atau propinsi minimal 10.000 m2 3 Jarak dari tegangan tinggi minimal 20 meter

5. SPPBG/SPPBE

≤ 80%

12 Meter

1 Memiliki Garis Sempadan, terhadap SUTT atau SUTET minimal berjarak 50 meter 2 Jarak bangunan dari jalan raya minimal 100 m dari as jalan

6. Rumah Makan/Restoran

≤ 60 %

12 Meter

-


≤ 60 %

12 Meter

- Sebagai penunjang kegiatan Industri

8. Hotel/Penginapan/Wisma

≤ 60 %

(A)

9. Terminal Peti Kemas

≤ 60 %

12 Meter

1. Rumah Sakit

≤ 60 %

(A)

2. Poliklinik / Balai

≤ 60 %

12 Meter

-

3. Pengobatan/puskesmas

≤ 60 %

12 Meter

-

4. Terminal/Station Kereta Api

≤ 60 %

12 Meter

-

5. Pendidikan / Sekolah

≤ 60 %

12 Meter

-

- Terlayani/terletak pada jaringan jalan kabupaten/jalan lingkungan


-



-


STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN KDB

KETINGGIAN

6. Panti Sosial

≤ 60 %

12 Meter

-

7. Sarana Olahraga

≤ 60 %

12 Meter

-

8. Kantor dan Sarana Pemerintah

≤ 60 %

12 Meter

-

9. Sarana Peribadatan

≤ 60 %

12 Meter

-

(A)

(A)


≤ 60 %

12 Meter

1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (Mikrohidro/Minihidro/pikohidro)

≤ 20 %

(A)

2. Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap/Diesel/Biomas/ Terbaharukan (bangunan pembangkit, gardu, trafo, jaringan transmisi dan distribusi, dan fasilitas penunjang lainnya)

≤ 20 %

(A)

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan 2. Khusus untuk pembangkit listrik terintergrasi dengan perumahan, perkantoran ataupun penunjang femanfaatan lainnya yang diperbolehkan di kawasan industri

3. Pengolahan Hasil Tambang

≤ 60 %

12 Meter

- Diperuntukan bagi kegiatan pengolahan hasil tambang di luar area KP/SIPD Eksploitasi

-

-

≤ 80 %

12 meter


h Pertambangan dan Energi

PENGATURAN

4. Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penataan lahan untuk kegiatan non pertambangan

- Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KDB dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan

1. Tidak berada pada daerah formasi batu pasir, batu gamping, atau dolomit berongga dan batuan berkekar lainnya (jointed rocks). 2. Kemiringan zona < 20 %

-


1. Terbatas pada lahan yang jenis kegiatannya telah telah memiliki perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten

2.4.2. Zona Industri (ZI) 1.

Fungsi utama Kawasan : industri

1. Kawasan Industri

1. Terlayani oleh jalan dengan fungsi kolektor primer 2. memiliki jarak (garis sempadan) terhadap permukiman dari batas lahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

3. Ketinggian bangunan diatas 12 meter perlu memperoleh kajian teknis bangunan sesuai ketentuan yang perundang-undangan 4. Pengelolaan limbah industri harus dikelola secara kolektif menggunakan IPAL Komunal 5. Proporsi penggunaan tanah adalah 60 % untuk efektif kavling dan 40% untuk PSU 6. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola oleh pengelola kawasan sesuai ketentuan yang berlaku

2. Industri

≤ 60 %

12 meter

1. Ketinggian bangunan diatas 12 meter perlu memperoleh kajian teknis bangunan sesuai ketentuan yang berlaku 2. menyediakan sarana pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

JENIS KEGIATAN

PENGATURAN KDB

2.

Penunjang Fungsi Utama Kawasan : a. Bangunan penunjang fungsi zona

b Permukiman

c Fasilitas Umum/Sosial

d Jasa perdagangan/Komersil

e Utilitas umum

1. 2. 3. 4. 5.

sarana Kesehatan sarana peribadatan sarana lingkungan Utilitas Umum Mess karyawan

≤ ≤ ≤ ≤ ≤

60 60 60 60 60

% % % % %

KETINGGIAN

12 12 12 12 12

Meter Meter Meter Meter Meter

-


≤ 60 %

12 Meter

2. Rumah Susun, Apartemen

≤ 40 %

(A)


3. Ruko/Rukan

≤ 60 %

(A)


4. Rumah Kontrakan / sewa

≤ 60 %

12 Meter

1. Prasarana pendidikan

≤ 60 %

12 meter

1. memiliki jarak (garis sempadan) terhadap industri antara 15 - 20 meter 2. Batas antara bangunan sekolah dengan industri dibuat tegas dalam bentuk fisik (jalan lingkungan / sungai buatan)

2. Perkantoran pemerintah

≤ 60 %

12 Meter

- memiliki jarak (garis sempadan) terhadap industri antara 15 - 20 meter

1. Toko, kios, pertokoan

≤ 60 %

12 Meter

-

2. Pasar modern/swalayan

≤ 60 %

12 Meter

3. Perbankan / lembaga keuangan lainnya

≤ 60 %

(A)

4. Laundry

≤ 60 %

12 meter

- Dilengkapi IPAL/WWT.

1. SPBU/SPPBE/SPPBG/Rest Area

≤ 80 %

12 Meter

1. SPBU pada lokasi yang dinilai strategis dan layak secara teknis, berada minimal dijalur jalan kabupaten 2. Memiliki Garis Sempadan, terhadap SUTT atau SUTET untuk : a. SPBU jarak 20 meter b. SPPBE/SPPBG jarak 50 meter

- pembangunan bangunan rumah tinggal dibatasi pada permukiman yang sudah ada

-

Terlayani minimal oleh jaringan jalan kabupaten


3. Khusus untuk Rest Area : a. Berada pada fungsi jalan arteri primer dan kolektor. b. luas lahan SPBU di luar kota yang melayani pergerakan antar kota yang terletak di jalan dengan fungsi primer disesuaikan dengan kebutuhan dan memiliki garis sempadan terhadap jalan dan SUTT atau SUTET minimal berjarak 25 Meter

STANDAR TEKNIS NO

KAWASAN

PERUNTUKAN RUANG

PEMANFAATAN

f

Sumber Daya Energi dan Mineral

JENIS KEGIATAN

1. Pertambangan mineral non logam dan batuan dalam rangka penataan lahan untuk kegiatan non pertambangan


PENGATURAN KDB

KETINGGIAN

-

-

(A)

(A)

- Terbatas pada lahan yang jenis kegiatannya telah memiliki perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan

1. Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Aquifer yang boleh disadap > 40 bmt 3. Pengambilan air bawah tanah untuk kebutuhan non rumah tangga hanya boleh dilakukan pada zona aman, yaitu daerah penurunan muka air tanah < 40 % atau penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas kurang dari 1000 liter/cm 4. Pengambilan air bawah tanah untuk kebutuhan non rumah tangga pada zona rawan hanya dibolehkan dengan debit terbatas setelah melalui kajian teknis

BUPATI BOGOR Wakil,

NURHAYANTI

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMANFAATAN RUANG

Recommend Documents