SALINAN
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kelautan dan perikanan, diperlukan pemberian bantuan sebagai stimulus berupa penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan sumberdaya manusia kepada masyarakat kelautan dan perikanan; b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan berhasil baik, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Kelautan Dan Perikanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inbdonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
-24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/MEN/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;
-314. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. 15. Peraturan Bupati Berau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kab. Berau. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau. 4. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 5. Pengolah Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha pengolahan ikan. 6. Pemasar Hasil Perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pemasaran ikan dan produk ikan. 7. Penangkapan ikan adalah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. 8. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. 9. Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah kumpulan orang yang bertempat tinggal di wilayah pesisir atau diluar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. 10. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah Kelompok Usaha di bidang usaha pembudidayaan ikan yang terdiri minimal 10 (sepuluh) orang. 11. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUB adalah kelompok usaha bidang perikanan tangkap yang terdiri minimal 10 (sepuluh) orang nelayan yang berada disentra-sentra nelayan dan/atau pelabuhan perikanan.
-412. Kelompok Pengolah dan/atau Pemasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut POKLAHSAR adalah Kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok. 13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada Pemerintah, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. 14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah daerah kepada Individu keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 (1) Maksud Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat Kelautan dan Perikanan. (2) Tujuan diberikan bantuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan usaha Skala mikro kecil dan menengah. (3) Sasaran Bantuan adalah masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan yaitu orang yang bertempat tinggal di wilayah pesisir atau luar pesisir yang memiliki kegiatan dibidang Kelautan dan Perikanan skala mikro kecil dan menengah. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Bantuan kepada kelompok masyarakat Kelautan dan Perikanan diberikan untuk kegiatan : 1. Usaha perikanan tangkap skala kecil ; 2. Usaha perikanan tangkap skala menengah (kelas madya dan utama) yang sudah melaksanakan kegiatan usahanya minimal selama 1 (satu) tahun (program Inkamina); 3. Pembudidayaan ikan skala mikro dan kecil; 4. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil; 5. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh masyarakat;
-56. Pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta 7. Pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.
BAB IV KRITERIA LOKASI DAN CALON PENERIMA BANTUAN Pasal 4 (1) Kriteria lokasi penerima bantuan antara lain : a. Lokasi memiliki potensi dan kondisi lahan serta perairan yang cocok dan layak untuk kegiatan kelautan dan perikanan meliputi penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan hasil perikanan dan pengolahan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; b. Kepemilikan lahan usaha jelas (milik sendiri, sewa atau garapan) dan tidak berada dikawasan lindung); c. Mempunyai aksesbilitas atau dapat dijangkau ; d. Lingkungan tidak tercemar ; e. Masyarakat setempat mendukung pelaksanaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan; f.
Kepadatan nelayan;
g. Ketersediaan sumberdaya ikan; h. Dukungan dari Pemerintah Daerah. (2) Kriteria kelompok masyarakat calon penerima bantuan : a. WNI yang telah dewasa dan berdomisili di lokasi yang sesuai dengan lokasi usaha/kegiatan yang dibuktikan dengan KTP/Kartu Identitas; b. Nelayan tetap yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Nelayan; c. Nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan dengan kategori usaha kecil yang berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; d. Nelayan kelas madya dan utama yang sudah melaksanakan kegiatan usaha perikanan minimal selama satu tahun sebelumnya (untuk program Inkamina); e. Pembudidaya ikan kecil atau pemula; f.
Nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan dengan kategori usaha mikro dan kecil;
g. Bersedia bekerjasama dan bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan/atau Pemasar Hasil Perikanan dan Kelompok Masyarakat Pemanfaat. h. Kelompok telah terdaftar dan disyahkan oleh Kepala Dinas; i.
Kelompok telah disyahkan/diketahui oleh Kepala Kampung/Lurah dan Petugas Teknis/PPL;
-6j.
Pengurus dan Anggota Kelompok bukan Perangkat Desa/Kelurahan, PNS, TNI/Polri dan Penyuluh;
k. Kelompok beranggotan minimal 10 orang; l.
Kelembagaan dan usaha/kegiatan kelompok masih aktif;
m. Anggota Kelompok berada didalam satu Kampung; n. Bersedia mengikuti bimbingan dan pembinaan teknis dan manajemen usaha dari Petugas Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan/Petugas Penyuluh Perikanan/Pertanian; o. Bersedia memanfaatkan bantuan sesuai dengan peruntukkannya untuk mendukung peningkatan produksi perikanan secara berkelanjutan; p. Bersedia menandatangani Berita Acara/Fakta Integritas; q. Bersedia mendaftarkan kegiatan usahanya (Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan) kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau; r.
Melaporkan hasil produksi dan perkembangan usaha minimal setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau.
BAB V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN Pasal 5 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau mengalokasikan bantuan kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Sumber dana lainnya yang sah menurut Peraturan Perundangan yang berlaku.
Pasal 6 Bantuan kepada kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan antara lain: 1. Merupakan program yang tercantum dalam Rencana Strategis (5 tahun) dan Rencana Kerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau; 2. Sebagai hasil Musyawarah Kabupaten Berau;
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang)
3. Berdasarkan usulan/permintaan dari kelompok masyarakat yang diketahui oleh Kepala Kampung/Lurah; 4. Adanya Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan; 5. Adanya fakta integritas dari penerima bantuan. Pasal 7 Kepala Dinas menunjuk Penanggungjawab/Pengelola Kegiatan/Staf bidang terkait untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
Teknis
1. Melakukan identifikasi calon lokasi dan kelompok calon penerima bantuan;
-7-
2. Melakukan seleksi calon dan kelompok calon penerima bantuan; 3. Menentukan jenis bantuan; 4. Membuat berita acara hasil seleksi; 5. Mengusulkan hasil seleksi calon lokasi, calon penerima dan jenis bantuan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan guna mendapatkan penetapan. Pasal 8 Hal – hal mengenai teknis pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau.
Pasal 9 Pengadaan bantuan kepada kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Pasal 10 Penyerahan bantuan kepada kelompok masyarakat kelautan dan dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima antara penanggungjawab Kegiatan dan Pengurus Kelompok penerima bantuan yang diketahui oleh Staf Teknis/Pengawas Lapangan, Aparat Kampung dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
BAB VI MEKANISME PENGELOLA BANTUAN Pasal 11 Mekanisme pengelolaan bantuan melalui kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yaitu melibatkan suatu kelompok usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang kelautan dan perikanan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota dilandasi oleh keinginan bersama, untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama.
BAB VII PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUSI Pasal 12 Penanggungjawab/Pengelola Kegiatan/Staf Teknis/PPL/Pejabat bidang terkait melaksanakan tugas sebagai berikut : 1. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada kelompok penerima bantuan;
-82. Melakukan inventarisasi pemecahannya;
permasalahan
yang
dihadapi
dan
solusi
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan pemberian bantuan; 4. Melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan perkembangan usaha masyarakat penerima bantuan.
BAB VIII LAPORAN Pasal 13 Pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut : 1. Ketua kelompok menyampaikan laporan bulanan perkembangan pemanfaatan bantuan kepada UPTD wilayah Dinas Kelautan dan Perikanan/Staf Teknis/PPL; 2. UPTD wilayah Dinas Kelautan dan Perikanan/Staf Teknis/PPL menyampaiakan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau;
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. NO
NAMA
JABATAN
1. 2.
PARAF
Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 19 Desember 2012 BUPATI BERAU,
3.
ttd
4. 5.
H. MAKMUR HAPK Diundangkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 19 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH, ttd H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012 NOMOR 48
-9Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM Pembina NIP. 19651212 199403 2 008
