--1--
SALINAN
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR
24
TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BERAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Berau menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah melalui pelayanan Kesehatan Perorangan, baik pada tingkat pelayanan dasar di Puskesmas maupun tingkat rujukan di Rumah Sakit, secara berjenjang ; b. bahwa agar pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Daerah terlaksana dengan efektif dan efisien, perlu ada petunjuk teknis ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
--2--
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 6. Peraturan
Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabuapten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13
Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13) ; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 903 / Menkes /Per/V/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ; 9. Peraturan Bupati Berau Nomor 43 Tahun 2009
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 43) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 53).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012.
--3--
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Berau menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bupati adalah Bupati Berau. 3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas – tugas di bidang kesehatan. 4. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau yang mendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan dan/atau Kantor, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). 5. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang dan/atau Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan prinsip – prinsip efesiensi dan produktifitas. 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas. 7. Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Berau yang selanjutnya disingkat SKD Kabupaten Berau , adalah pedoman, acuan yang tidak terlepas dari tatanan dan/atau aturan yang tertuang dalam SKN maupun SKD Provinsi yang secara teknis, memperhatikan dan menyesuaikan kondisi daerah Kabupaten Berau, guna terselenggaranya pembangunan kesehatan di Kabupaten Berau, baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. 8. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau berdasarkan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang penyelenggaraannya berdasarkan atas azas usaha bersama dan kekeluargaan untuk menggabungkan risiko sakit seseorang ke dalam suatu kelompok masyarakat kabupaten Berau yang pembiayaannya dilakukan secara Pra Upaya dan / atau berdasarakan prinsip – prinsip Asuransi Kesehatan Sosial yang merupakan Subsistem Jaminan Sosial dan sekaligus sebagai perwujudan Subsistem pembiayaan Jaminan kesehatan pada upaya kesehatan perorangan, sebagaimana dimaksud dalam Sistem
--4--
Kesehatan Nasioanal (SKN), guna terwujudnya Jaminan Kesehatan Masyarakat secara menyeluruh untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dengan mutu yang terjamin.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pengaturan Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Instansi terkait, Penyelenggara UPTD Program Jamkesda dan Rumah Sakit yang bekerja sama serta Puskesmas dan Jaringannya dalam rangka : a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda di seluruh jaringan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Penyelenggara UPTD Jamkesda. b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya. c. terselenggarannya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pasal 3 Penyelenggaraan Program Jamkesda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengacu pada prinsip-prinsip : a. dana amanat dan Nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Berau yang belum terasuransi kesehatannya dengan asuransi kesehatan yang ada, terutama sekali bagi masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kepesertaan Program Jamkesmas bersumber dana APBN (Non Jamkesmas Pusat). b. menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional. c. pelayanan kesehatan yang terstruktur dan berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas. d. efesien, transparan dan akuntabel.
Pasal 3 Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
--5--
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 4 Juli 2012 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 4 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH, ttd H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012 NOMOR 24
Salinan sesuai dengan Aslinya
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum & KEPALA BAGIAN HUKUM DAN Perundang-Undangan PERUNDANG-UNDANGAN, ttd
SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM
SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM Pembina Pembina NIP. 19651212 199403 2 008 NIP. 19651212 199403 2 008
--6--
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR : 24 TAHUN 2012 TANGGAL : 4 JULI 2012 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BERAU.
A. BATASAN DAN PENGERTIAN 1. Kepesertaan Peserta Jamkesda adalah masyarakat miskin / tidak mampu
yang
dibuktikan dengan dengan KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Kampung). 2. Peserta tidak berstatus sebagai : a.
Pegawai Negeri sipil
b.
Anggota TNI/Polri
c.
Karyawan Swasta/BUMN
d.
Pensiunan
e.
Pengusaha
3. Peserta tidak memiliki Jaminan Sosial lainnya : a.
Askes PNS
b.
Jamsostek
c.
Jaminan Sosial lainnya
4. Kartu Peserta Kartu Jamkesda adalah bukti sah atas hak Peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembuatan kartu Jamkesda (hari libur, cuti bersama) dapat dilayani pada hari kerja (tanggal berlaku kartu dapat dimundurkan 1 hari sebelumnya) pada hari kerja. Pada Kartu Peserta tercantum : Identitas peserta yaitu : o Nomor Kartu Peserta, Nama Peserta o Status Peserta (P/I/S/A) o Tanggal lahir o NIK Kode/Paket dan Kelas Yang Ditentukan Masa Berlaku Kartu Peserta.
--7--
5. Gawat Darurat Adalah keadaan darurat yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medic secepatnya
untuk mengurangi resiko kematian atau cacat. Bagi
pasien tidak mampu/miskin. Dalam keadaan gawat darurat dapat dilayani 2x24 jam sebelum mendapatkan surat keterangan dari RT / lurah setempat. 6. Rawat Inap Adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas atau Rumah Sakit dimana penderita menginap sedikitnya sehari (> 6 jam) berdasarkan kebutuhan dan indikasi medis melalui rujukan atau melalui Unit Gawat Darurat 7. Pelayanan Obat Adalah pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan dan indikasi medis bagi peserta baik pelayanan obat Rawat Jalan dan Rawat Inap yang berpedoman pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK 02.02/Menkes/068/I/2010 dan jika diperlukan dapat menggunakan Formularium Rumah Sakit (Jika Tidak ada Obat Generik). 8. Pelayanan Khusus/Canggih Adalah semua pelayanan penunjang diagnostik dan tindakan medis yang memerlukan peralatan dan tehnologi canggih dan memerlukan jaminan khusus PIHAK PERTAMA atas usul dokter spesialis yang merawat sesuai indikasi medis. 9. Pelayanan Lain-lain Adalah pelayanan beberapa jenis alat kesehatan yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi organ tubuh tertentu, termasuk kaki palsu. B. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT 1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan 1.1 Ketentuan Merupakan kelanjutan dari Rawat Jalan Tingkat Pertama, kecuali kasus Gawat Darurat. 1.2 Ruang Lingkup Pelayanan Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan : a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan (pelayanan promotif) oleh dokter spesialis dan atau dokter umum, b. Pemeriksaan lainnya dan pengobatan oleh dokter ahli,
--8--
c. Tindakan medis ringan sampai dengan tindakan yang memerlukan ketrampilan khusus, d. Penyuluhan kesehatan, e. Pemberian resep obat dan obat diambil di apotek yang ditunjuk oleh PPK bersangkutan . Dapat diresepkan Satu lembar resep memuat maksimum tiga R/, kecuali sangat dibutuhkan dan berdasarkan indikasi medis. Jumlah obat yang diminum untuk keperluan tiga s/d lima hari. Pada kondisi tertentu bila memang diperlukan dan berdasarkan indikasi medis, jumlah obat pada satu R/ boleh untuk pemakaian maksimum 10 (sepuluh) hari atau 1 (satu) bulan untuk obat rutin. Obat yang digunakan adalah obat-obatan dalam Formularium . Obat diambil di Apotik PPK atau Apotik yang telah bekerjasama dengan UPT JAMKESDA sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pemakaian obat dengan klasifikasi umum dan khusus dibatasi jumlah dan jenis obat, untuk indikasi penyakit tertentu memerlukan hasil pemeriksaan laboratorium mengacu kepada standard pelayanan pengobatan Rumah Sakit, apabila dalam pemakaian obat tersebut melampaui ketentuan, maka PIHAK KEDUA harus melengkapi : - Rekomendasi dari Komite Medik Rumah Sakit
1.3 Prosedur Pelayanan a. Peserta membawa surat rujukan dari Puskesmas Emergency dapat langsung ke PPK Lanjutan dengan menunjukkan Kartu Peserta. b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dilaksanakan di laboratorium PPK (PIHAK KEDUA) dengan menggunakan formulir permintaan pemeriksaan yang berlaku, c. Peserta akan mendapat pelayanan kesehatan dari dokter spesialis, kecuali bila dokter spesialis berhalangan maka Peserta dilayani oleh dokter umum yang dipercayakan, d. Resep obat yang ditulis oleh dokter spesialis : obat diambil di Apotek PPK Rumah Sakit. e. Apabila diperlukan atau atas indikasi medis, dokter spesialis dapat merujuk peserta ke Rumah Sakit Rujukan yang menjadi pelaksana
--9--
pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditunjuk dengan memberikan surat rujukan. f. Surat rujukan berlaku untuk satu kasus rujukan, dengan masa berlaku 1 (satu) bulan. g. Atas
persetujuan
UPTD
Jamkesda,
Apabila
pasien
rujukan
memerlukan pelayanan canggih harus difasilitasi oleh petugas UPTD Jamkesda. 2.
Rawat Inap Ketentuan a) Merupakan kelanjutan dari rawat jalan tingkat lanjutan atau pelayanan gawat darurat, b) Kelas perawatan peserta Jamkesda / SKTM kelas perawatan III. Catatan : a. Kelas Perawatan yang sesuai yang menjadi haknya penuh, maka peserta
akan
perawatan
satu
di
tempatkan tingkat
sementara
lebih
tinggi
pada
kelas/kamar
sampai
kelas/kamar
perawatan yang menjadi hak peserta tersedia. Biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA ; Apabila atas kemauan sendiri, peserta dirawat di kelas yang lebih tinggi dari haknya, maka hak peserta tersebut dinyatakan gugur, dan tidak dapat diklaim pada PIHAK PERTAMA. b. Hari Rawat adalah selisih antara tanggal keluar Rumah Sakit dan atau meninggal dengan tanggal masuk Rumah Sakit, c. Peserta/Pasien/keluarganya
harus
menandatangani
bukti
pelayanan (perawatan/tindakan/penunjang diagnostik). Ruang Lingkup Perawatan a) Fasilitas Rawat Inap di kelas III yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, b) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai dengan yang canggih sesuai indikasi medis dan menjadi hak Peserta, c) Tindakan medis ringan sampai dengan tindakan operasi besar atau khusus sesuai indikasi medis dan menjadi hak Peserta, d) Perawatan intensif (di ICU/ICCU) apabila diperlukan, e) Pemberian obat Rawat Inap sesuai dengan kebutuhan dan indikasi medis. Prosedur Pelayanan
- -10- -
f) Berdasarkan
Surat
Perintah
Rawat
Inap
dari
dokter
yang
merawat/UGD akan diterbitkan Surat Jaminan Rawat Inap oleh Tim Pengendali Rumah Sakit . g) Apabila memerlukan pemeriksaan / tindakan khusus/ canggih diperlukan : •
Surat usul pemeriksaan dari dokter spesialis yang merawat,
•
Surat jaminan pelayanan khusus/canggih yang dilegalisasi oleh PIHAK PERTAMA.
h) Apabila perlu dirujuk ke Rumah Sakit PPK
lainnya diperlukan
surat konsul ekstern yang dilegalisasi oleh Tim Pengendali Rumah Sakit atau PPK, i) Peserta / pasien / keluarganya menandatangani bukti pelayanan (perawatan,
pemeriksaan
penunjang
diagnostik
dan
atau
tindakan). 3. Obat-obatan Peserta mendapatkan obat-obatan dengan ketentuan ; Untuk Masyarakat Miskin / tidak mampu menggunakan Formularium Jamkesmas dan jika tidak ada obat dalam Formularium Jamkesmas (Obat Generik)
dan
apabila
sangat
dibutuhkan
dapat
menggunakan
Formularium Rumah Sakit. 4. Pelayanan Darah 6.1 Ruang Lingkup Penyediaan semua jenis darah atau komponen darah tertentu yang diperlukan untuk pengobatan. 6.2 Prosedur a) Surat permintaan darah dari dokter yang merawat, b) Darah diambil di PMI setempat.
C. JENIS PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK PERTAMA 1. Pelayanan
kesehatan
tidak
mengikuti/mentaati
prosedur
yang
ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. 2. Pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak ada kerjasama dengan PIHAK PERTAMA. 3. General Check Up. 4. Imunisasi.
- -11- -
5. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung. 6. Bedah plastik dan kosmetik. 7. Pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi, serta protease / pembuatan gigi palsu dan kosmetik gigi. 8. Sirkumsisi tanpa indikasi medis. 9. Pengobatan alternatif antara lain akupunktur, pengobatan tradisional, dll). 10. Operasi dan tindakan penyinaran paliatif yang sifatnya non kuratif. 11. Pengobatan yang belum diakui secara sah sebagai cara pengobatan yang resmi.
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 4 Juli 2012 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 4 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH, ttd H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012 NOMOR 24
Salinansesuai sesuai dengan aslinya Salinan dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum & Perundang-Undangan KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd
SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM Pembina SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM NIP. 19651212 199403 2 008 Pembina NIP. 19651212 199403 2 008
