PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DARURAT BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang
:
a.
BUPATI KARANGANYAR, bahwa untuk meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu sebagai akibat bencana yang disebabkan oleh alam dan atau manusia perlu memberikan bantuan darurat bencana bagi masyarakat korban bencana dan yang terkena dampak;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Darurat Bencana; c. Mengingat
:
bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
diatur
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
dan
tentang dalam
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan. MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DARURAT BENCANA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar. 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. 6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan ligkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, antara lain berupa tanah longsor, angin topan kebakaran, banjir, kecelakaan lalu lintas, wabah penyakit, gagal panen, kerusakan lingkungan.
7. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. 8. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat 9. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 10. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu tertentu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. 11. Kecelakaan massal adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban dalam jumlah relatif banyak. 12. Penyandang cacat korban bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental akibat bencana yang terjadi, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan selayaknya. 13. Santunan kecacatan adalah bantuan yang diberikan oleh pelaksana pemberi bantuan berupa uang kepada korban bencana yang mengalami kecacatan. BAB II PEMBERIAN BANTUAN Pasal 2 (1) Tujuan pemberian bantuan adalah untuk meringankan beban masyarakat korban bencana dan yang terkena dampak; (2) Bantuan diberikan kepada : a. masyarakat korban bencana; b. masyarakat yang terkena dampak. (3) Bantuan dapat berupa : a. uang dan atau; b. barang. Pasal 3 (1) Bantuan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diperuntukkan bagi : a. ahli waris korban yang meninggal dunia; b. korban luka berat/ cacat yang dirawat dirumah sakit; c. pemilik/ penyewa rumah/ tempat usaha/ los/ kios yang roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat dan rusak sedang akibat terkena bencana; d. pembangunan/ perbaikan tempat ibadah yang rusak berat/ roboh atau musnah; e. petani yang mengalami gagal panen; f. korban wabah penyakit;
g. masyarakat yang kekurangan air bersih; h. pengungsi akibat bencana; i. korban massal kecelakaan lalu lintas. (2) Kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah suatu kejadian bencana yang mengakibatkan rumah roboh/ musnah/ rusak berat/ rusak sedang/ rusak ringan sehingga perlu dibantu didasarkan atas rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (3) Kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e didasarkan atas surat keterangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan, dan rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (4) Kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f didasarkan surat keterangan dari Dinas Kesehatan dan atas rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (5) Kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h didasarkan rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BAB III BESAR BANTUAN
Besarnya berikut : a.
Bantuan
Pasal 4 Darurat Bencana
ditetapkan
sebagai
Korban meninggal dunia sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap orang; b. Korban luka sedang/ cacat sedang dan perlu dirawat di rumah sakit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap orang; c. Korban luka berat/ cacat berat diberikan santunan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap orang; d. Pemilikan/ penyewa rumah/ tempat usahanya roboh, atau musah atau terbakar habis sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap keluarga; e. Pemilik yang rumahnya rusak berat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap keluarga; f. Pemilik yang rumahnya rusak sedang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap keluarga; g. Pemilik yang rumahnya rusak ringan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap keluarga; h. Tempat ibadah yang rusak berat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); i. Tempat ibadah yang roboh/ musnah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); j. Korban bencana yang dirawat di rumah sakit : 1) meninggal dunia sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); 2) luka berat/ cacat berat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
k.
l.
m.
n.
o.
3) luka sedang/ cacat sedang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 4) luka ringan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Untuk pembangunan, sarana prasarana umum, relokasi penduduk, kantor, inventaris kantor dan sarana lain yang bersifat darurat diproses setelah disetujui Bupati berdasarkan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan atau direkomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Akibat kekeringan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk dengan indeks 1 (satu) tangki air termasuk biaya operasional sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per desa/ kelurahan dikalikan kebutuhan tiap desa/ kelurahan yang perlu dibantu; Khusus pemulihan situasi akibat kerusakan berdasarkan usulan Camat dan atau Koramil atau Polsek setempat diproses setelah disetujui Bupati, Kodim dan Polres atas rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Khusus kerusakan lingkungan didasarkan pada usulan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dengan rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Beras diberikan dengan ketentuan apabila terjadi bencana dan pengungsian penduduk, penyelenggaraan dapur umum untuk konsumsi penduduk yang bergotong royong maupun yang tidak dapat bekerja atas rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB IV TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN Pasal 5 (1) Tatacara pemberian bantuan diatur sebagai berikut : a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Desa/ Lurah menyampaikan laporan tentang adanya bencana alam serta kebutuhan dana untuk penanganannya kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan klarifikasi dan mengkaji kebutuhan dana yang diajukan, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan/keputusan dan selanjutnya dibertahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. c. Atas dasar Persetujuan/Keputusan Bupati, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan kelengkapan administrasi untuk merealisasikan dana bantuan.
(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Desa/ Lurah bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan bencana alam dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaannya kepada Bupati dan tembusan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku koordinator penanganan bantuan bencana. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 6 Biaya yang timbul dalam rangka pemberian bantuan darurat bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Darurat Bencana di Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.
Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 2012 BUPATI KARANGANYAR,
Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum. Diundangkan di Karanganyar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH
SAMSI BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR
