•
BUPATI BOALEMO PERATIJRAN DAERAI-I KABUPA1EN BOALEMO NOMOR
47 TAHUN 2001
T E , I
N T
A N G
RETRIBUSI PERIZINAN DI SEKTOR INOUSTRI PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI
,:] "
PERATURAN DAERAI-I KABUPATEN BOALEMO NOMOR
47 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN DISEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAI-IA ESA GUPATI DOALEMO Menimbang
bahwa pelaksanaan pasal 78 ayat (1) dan pasal 79 Unclang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu ditetapkan ruang lingkup clan jenis- jenis retribusi daerah disektor industri, perclagangan, Penanarnan Modal dan Koperasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.
Mengingat
1. Undang-Unciang Nomor 1 Tahun 1967tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. 2. Undang-Undang Modal
Dalam
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Negeri ( PMDN)
yang
diubah
dengan
Unclang- Undang Nomor 12 Tahun 1970. 3. Undang-Undang Legal
Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
(Lembaran
Negara
Tahun
1981
Nomor
t t,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193); 4. Undang-Undang
Nomor 3
Tahun
Daftar Perusahaan (Lembaran
1982 tentang Wajib
Neqara
1982 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 5. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1984 Perindustrian (Lernbaran
tentang
Negara Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3274); 6. Undang-Undang Kecil (
Nomor 9 Tahun
Lembaran
Negara
Tahun
1995 tentang 1995
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611 ) :
1
Usaha
Nomor
74,
•
7.
Undang-Undang
Nomor
Perkoperasian
(
16, Tambahan 8.
Lembaran Nomor
dan
Negara
18
Retribusi
Tahun 1997 Nomor Nomor 3865) ; 9.
Undang-Undang Pemerintahan
Tahun
Tahun
tentang
1992
Nomor
1997
tentang
Pajak
(
Lembaran
Negara
41, Tambahan
Lembaran
Negara
Daerah (
22
Tahun
Lernbaran
1999
Negara
tentang
Tahun
1999
Lembaran Negara Nomor 383.9) ;
10. Undang--Undang
Nomor
Perimbangan
Keuangan antara
(Lembaran
Tambahan
1992
Nomor 35(2);
Daerah
Nomor
Nomor 60. Tambahan
Daerah
Tahun
Lembaran Negara
Undang-Undang Daerah
25
25
Negara
Tahun
1999
Pernerintah Tahun
1999
tentang
Pusat
dan
Nomor
72,
Lembaran Negara Nomor 3548);
11. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
50
Kabupaten
Boa/emo
Tahun
1999
Nomor
Nomor
3899)
jo Undang-Undang
tentang
perubahan
Tahun
1999 tentang
(Lembaran
178,
1999
tentang
(Lembaran
Negara
Tambahan
atas
Negara
Tahun
Lembaran
Nomor
10 Tahun 2CXXJ
Undang-Undang
Pernbentukan Tahun
2000
Nomor
Kabupaten Namor
Negara
77,
50
Boa/erno Tambahan
Lernbaran Negara Nomor 3965); 12. Undang-Undang
Nomor
Pernbentukan Tahun 2000 Nomor 4060); 13. Peraturan
Propinsi Nomor
Daerah
Organisasi Perdagangan,
dan
38
Goronta/o
205,
Koperasi
11
Tahun
Kerja
Dinas
dan
200
(Lernbaran
Tambahan
Namor Tata
Tahun
tentang Negara
Lernbaran Negara
2001
tentang
Perindustrian,
Pertambangan
Kabupaten
Boa/erno.
Dengan DEWAN PERWAKILAN
Persetujuan
RAKY AT DAERAH
2
KABUPA 1EN BOALEMO
MEMUTUSKAN Menetapkan
PERATIJRAN DAERAII RETRIBUSI
KABUPATEN
PERlllNAN
PERDAGANGAN, PENANAMAN
BOALEMO TENTANG
DISEKTOR
INDUSTRI,
MODAL
KOPERASI
DAN
BAD I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud cJengan: (1) Daerah adalah Kabupaten Boalemo (2) (3)
Pemerintahadalah Pemerintah Kabupaten Boalemo Bupati adalah Bupati Boalemo
(4)
Oinas
Perindustrian
dan
Penanaman
Modal
adalah . Oinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kabupaten Boalemo. (5)
Industri adalah
kegiatan ekonomi
yang
mengelola bahan
mentah, bahan
baku. barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk
barang kegiatan
rancang bangun dan perekayasaan industri. (6)
Komoditi industriadalah suatu produk aktif merupakan bagian dari jenis industri.
(7)
Izin bielang industri
l
disebut IUI, Izin disebut OTI. (8)
izin
Perluasan dan
kapasitas
produksi
usaha
Tanda
Perluasan Perusahaan Industri yang penambahan
(9)
meliputi
dalam
proses
industri
Oaftar
yang
Industri
selanjutnya disebut
melebihi
30% (tiga
produksi
yang
elan
selanjutnya selanjutnya
perluasan aelalah
puluh persen
dari
kapasitas produksi yang telah diizinkan. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
(10) Izin bidang perdagangan rneliputi Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut
Kecil
yang
SIUP Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah
yang selanjutnya disebut SIUP Menengah dan Surat Izin Usaha Perelagangan Besar yang selanjutnta disebut SIUP Besar.
(11) Penanaman
adalah
modal
( PMDN)
Penanaman
maupun
yang
oleh
digunakan
menjalankan
investasi
Modal
Calon
Penanaman
Modal
Asing
(PMA)
Dalam
beserta
Negeri
fasilitasnya
untuk
rnendlrikan
dan
Perubahan
Anggaran
Dasar
Investor
meliputi
Surat Persetujuan
(SP)
PMDN
Surat Persetujuan
(SP)
PMA
Izin Usaha
Tetap ( IUP)
PMDN
Izin Usaha
Tetap ( IUP)
PMA
koperasi
Surat
Modal
Penanaman
usaha.
(12) Izin dibidang
(13) Izin bidang
baik
adalah
pengesahan
:
: Akta
Pendirian/Akta
Koperasi. Surat
izin
membuka
Kantor
Cabang
I Kantor
Pervvakilan I Kantor
Kas
Pembantu. (14) Retribusi daerah
penzrnan sebagai
khusus
(16) Masa bagi
dan
pribadi
retribusi
melakukan
wajib
Pemerintah
atas atau
jasa
atau
cliberikan
adalah
yaitu pajak
orang
pribacli
retribusi pemberian
oleh
adalah izin
Pemerintah
pungutan
tertentu
yang
Daerah
untuk
atau
badan
yang
diwajibkan
untuk
retribusi. jangka untuk
waktu
tertentu
pembayaran
jasa
yang dan
merupakan
batas
perizinan
tertentu
waktu dari
Daerah.
BAB RETRIBUSI
DISEKTOR
PENANAMAN
Retribusi disektor
MODAL,
Industri, Perdagangan,
Perizinan
Sektor
"
INDUSTRI,
Pasal
(1) Retribusi
disebut
atau baclan.
pembayaran
retribusi
selanjutnya
pembayaran
disediakan
kepentingan (15) Wajib
yang
Industri
DAN
KOPERASI
2
Penanaman meliputi
4
PERDAGANGAN
:
Modal dan Koperasi
tercliri dari:
Tanda Daftar Industri (TDyV Iz;n Usaha Industr;yrUI) Iz;n Perluasan V • (2)
Retribusi Perizinan Sektor Perdagangan melip~ -
Surat Iz;n Usaha Perdagangan (S(kfP) Tanda Daftar GUdang ( TOG)
V/
Tanda Daftar Perusahaan ( TDP) (3)
(4)
Retribusi Perilinan Sektor Penanaman MOdal meliputi: Iz;n Usaha Tetap (IUT) PMDN Iz;n Usaha Tetap (IUT) PMA Retribusi perilinan di sektor Koperasi meliputi: Ilin mendirikan merubah Anggaran Dasar Koperasl Ilin
membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan/Kantor Kas Pembantu.
Pasal 3 Retribusi Perizinan Sektor Industri
(1) Pernbayaran Retribusi pengusaha berikut:
pemberian
Industri. didasarkan
Tanda pada
Daftar
klasifikasi
Industri nilai
(TOI)
Investasi
kepada sebaga;
a. b. c. d. e. f.
Sampai dengan Rp 10.000.000. membayar Rp. 25.000 ( dua puluh lima ribu rupiah).
biaya
leges sebesar
Lebih dari /1J. 10.000.000 s/o Rp. 25000.000, sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah).
mernbayar
Lebih dari /1J. 25.000.000 sid /1J. 50.000000, sebesar Rp. 75.000 ( tujuh puluh ribu rupiah).
membayar
Lebih dari /1J. 50.000.000 sid Rp 75.000000, sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah).
membayar
Lebih dari /1J. 75.000.000 sId Rp 100000.000, sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima ribu rupiah).
membayar
Lebih dari Rp. 100.000.000
sid Rp.
125.000.000,
biaya leges biaya leges biaya leges biaya leges membayar
sebesar Rp. 175.000 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
5
biaya leges
g.
Lebih
dari
sebesar h.
Lebih
Rp. 125.000.000
sid
Rp. 150.000.000,
dari
Pembayaran usaha
biaya
leges
membayar
biaya
leges
Rp. 200.000 ( dua ratus lirna ribu rupiah). Rp. 150.000.000
sid
Rp. ;~OO.OOO.OOO,
sebesar Rp. 225.000 ( dua ratus dua puluh (2)
membayar
retribusi
industri
pemberian
lzin
didasarkan
pacla
Rp. 200.000.000
sid
lima ribu rupiah).
Usaha
Industri
klasifikasi
(IUI)
nilai
kepada
investasi
dunia sebagai
berikut : a.
Lebih
dari
Rp. 400.000.000,
sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh b.
Lebih
dari
sebesar c.
Lebih
Rp.300.000
dari
sebesar d.
Rp. 400.000.000
e.
Lebih
Rp. 600.000.000
ribu rupiah).
Rp. 600.000.000,
sid
Rp. 800.000.000,
Rp. 350.000 ( tiga ratus lirna puluh Rp.400.000
dari
biaya leges
membayar
biaya
leges
( tiga ratus ribu rupiah).
Lebih dari Rp. 800.000.000 sebesar
sid
membayar
sid
membayar
biaya
leges
biaya
leges
ribu rupiah).
Rp. 1.000.000.000,
membayar
( empat ratus ribu rupiah).
Rp.1.000.000.000
membayar
biaya
leges
sebesar
pp. 500.000
( lima ratus ribu rupiah).
Pasal a.
Setiap dan
Perusahaan melakukan
tertera
periuasan
dalam
Perindustrian,
Industri
izin,
sebesar 50 % ( lima puluh b.
Masa
berlakunya
izin
yang
telah
melebihi
wajib
Perdagangan,
4 rnemiliki
30 %
rninta
dari
mernbuat
Izin
Usaha
kapasitas Izin
prcx:Juksi
Perluasan
ke
Koperasi dan Pertambangan dengan membayar persen)
dari pengenaan
perluasan
sarna
Industri yang Dinas leges
retribusi sernula.
dengan
berlakunya
Izin
Usaha
yang telah dimiliki.
Pasal Masa
berlakunya
Tanda Usaha
Oaftar
sedangkan
Izin
Industri
menjalankan
kegiatan usahanya.
5
Inclustri
( IDI )
adalah
5
(IUI)
adalah
selama
Perusahaan
6
(lima)
tahun, masih
Pasal
-
Retribusi Perizinan (1)
Retribusi
perizinan,
pembuatan
6
Disektor Surat
Perdagangan
Izin
Usaha
Perdagangan
(SIUP)
didasarkan pada klasifikasi nilai investasi sebagai berikut : a.
Sampai dengan Rp. 10.000.000 membayar Rp. 25.000 ( dua puluh lima ribu rupiah).
b.
Lebih
dari
Rp.
10.000.000
sebesar Rp. 50.000 (lima c.
Lebih
dari
Rp.
sid
Rp.
25.000.000
biaya
leges
membayar
sebesar
biaya
leges
biaya
leges
biaya
leges
biaya
leges
biaya
leges
biaya
leges
puluh ribu rupiah).
25.000.000
sid
Rp.
50.000.000
membayar
sebesar Rp. 75.000 ( tujuh puluh lima ribu rupiah). d.
Lebih
dari
Rp. 50.000.000
sid
F-lp. 100.000.000
membayar
sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah). e.
l.eoih
dari
Rp. 100.000.000
sid
F1p. 150.000.000
membayar
sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah). f.
Lebih
cJari Rp. 150.000.000
sid
Rp. 200.000.000
membayar
sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah). g.
Lebih
dari
Rp. 200.000.000
sid
Rp. 500.000.000
membayar
sebesar Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah). h. !
•
(2)
Lebih dari Rp. 500.000.000 ( lima ratus ribu rupiah).
Jangka waktu berlakunya kegiatan usahanya.
membayar
biaya
SIUP adalah selama Perusahaan
Pasal
7
sebesar
Rp.500.000
masih menjalankan
7
Masa berlakunya Tanda Oaftar Perusahaan (IDP) sedangkan tarif retribusinya adalah sebagai berikut:
•
leges
adalah
5 ( lima)
tahun,
.Ap~J~. 1:.~_.~:1~;~. _~-:~:1-:~~=~~·I~~~,:A~p~~ AP~N __ Pasal 8 a.
Setiap Pengusaha Eksportir yang akan rnengurus dokurnen ekspor berupa Surat
Keterangan Asal ( SKA)
wajib
rnembayar
biaya
leges
sebesar
Rp. 50.000 (Iirna puluh ribu rupiah). b.
Setiap Pengusaha Irnpor yang Ilendak rnengurus Angka Pengenal Irnpor (API), wajib mernbayar biaya retribusi sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
c.
Jangka waktu berlakunya API adalail selarna pengusaha impor masih rnenjalankan kegiatan usahanya. Pasal 9
a.
Pengusaha yang
memiliki
gudang
dan
dipakai
untuk
kegiatan kornersial,
yang luasnya lebih dari 36 rn2 diwajibkan mernbuat Tanda Daftar Gudang ( TOG) dengan mernbayar retribusi sebesar Rp. 1.000 ( seribu rupiah) per m2 b.
Jangka waktu berlakunya TOG adalah sepanjang pengusaha masih melakukan kegiatan usahanya. Pasal 10
•
Retribusi Perizinan di Sektor Retribusi Perizinan sebagai berikut : (1)
disektor
Penanaman
Modal
didasarkan
pada
klasifikasi
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) b.
Sampai dengan Rp. 1.000.000.000 membayar leges Rp. 500.000 mernbayar leges Diatas Rp 1.000.000.000 sid 2.000.000.000,
sebesar
c.
Rp. 750.000 Diatas Rp 2.000.000.000 sid
sebesar
a.
5.000.000.000,
Rp.1.ooo.oo0
[3
~
Penanaman Modal
mernbayar
leges
~
d. (2)
Diatas Rp 5.000.000.000
membayar
leges
sebesar
Rp. Rp. 1.500.000
Penanarnan Modal Asing (PMA) a.
Sampai dengan US $ 500.000 membayar
b.
Sampai
sid
dengan US $ 500.000
retribusi
$
US
Rp. 500.000
1.000.000
membayar
leges
sebesar Rp. 750.000
c.
US $
Diatas
sid
1.000.000
US
$
2.000.000
membayar
leges
sebesar Rp. 1.000.000 d.
Dlatas US $ 2.000.000 membayar
leqes sebesar Rp. 1.500.000
Pasal Retribusi
(1)
Izin
mendirikan
dan
11
Perizinan
merubah
Sektor
Koperasi
Anl:';!9aran Dasar
Koperasi
membayar
leges
sebesar Rp. 150.000 (2)
Izin membuka
Kantor Cabang
I Kantor Pervvakilan I Kantor Kas membayar leges
Rp. 250.000 DAD III TATA CARA
PEMBAYARAN Pasal
1.
Pembayaran Tilamuta
retribusi
atau
Dinas
dilakukan
di
DAN PELAPORAN
12 Kas
Daerah
Perindustrian, Perclagangan,
melalui
Bank
Koperasi
dan
diatas
serta
Sulut
Cabang
Pertambangan
Kabupaten Boalemo. 2.
Petugas
pemungut
operasional 3.
Upah
diberikan
pungut
sesuai
ayat
(2) diatas
setiap penyetoran
Realisasi pemungutan
ayat
(1)
untuk
biaya
upah pungut sebesar 5 %.
dimaksud
saat penyetoran 4.
dimaksucl
langsung
dapat
diperhrtungkan
pada
ke Kas Daerah.
dan penyetoran
Boalemo
9
setiap bulannya dilaporkan
pada
Bupati
PEN,JELASA N ATAS PERATURAN OAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI
I.
PERIZINAN 01 SEKTOR PERINOUSTRIAN, PERDAGANGAN PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI
UMUM Oengan tentang
berlakunya Pemerintahan
Tahun
1999
Oaerah,
maka
kepada Oaerah sumber
dengan
daya
yang Oaerah
pendapatan dimaksud Perimbangan
Keuangan
Nomor
Perundang-
Tahun
Penanaman
Berdasarkan membentuk
dan
hal-hal
Peraturan Penanaman
PASAL
PASAL
Pasal
OEMI 1
TAMBAHAN
sid
Pasal
LEMBARAN
13
Nomor
25
Pusat
dan
dengan
bertanggung
jawab
dan
keanekaragaman dan Pemanfaatan
yang
tentang Perizinan
pada Tahun
Nomor dan
dalam
tentang
1999 tentang
Undang-Undang
Oaerah
Otonom
di Sektor
sebagaimana 1999
25 Tahun
dan
Daerah.
diatur
Daerah
sumber
umumnya
Boalemo
22
Pemerintahan
maka
I menambah
menggali
Undang
kewenangan
dan
Peraturan
Kabupaten
Boalemo
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi. yang
diuraikan
Daerah
Perdagangan,
1999
dilakukan
Pembagian
Nomor Pusat
lainnya
Retribusi
Modal
dan
Kabupaten
Pemerintah
1999
Undangan
mengatur
di Oaerah
dan Undang-
berdasarkan
22
Oaerah
Pembangunan
Undang-Undang
Oaerah
Undang
potensi
untuk
peningkatan
Pembangunan
Pemerintahan
Tahun
Pemerintahan
lua s, nyata Periqaturan.
22
di Daerah.
guna
dalam
Bahwa
yan~l
ini dimaksudkan
Oaerah
pada khususnya
Keuangan F)emerintahan
dengan
ada
Nomor
Undang-
rnemperhatikan
diwujudkan
Peraturan
II,
Perirnbanqan
kewenangan
yang
dan
Penyelenggaraan
Oaerah
Undang
Daerah
tentang
memberikan
dapat
Unclang-
tentang
Modal
cukup
DAEf1AH
dan
diatas Retribusi
rnaka
dipandang
di Sektor
Koperasl.
jela s. TAHUN
2001
NOMOR
47
perlu
Perindustrian
BAB IV PENUTUP Pasal Keputusan
ini
dikemudian
hari
berlaku
sejak
terdapat
tanggal
kekeliruan
13 clitetapkan
akan
dengan
ketentuan
diadakanperubahan
apabila
sebagaimana
mestinya.
Oitetapkan di : Tllarnuta
pada)angg~i. 2
Agustus
2001
~UP1n~a-:EMo(r o iundangkan
Pada tanggal 3 A
SEKRETARI~ ~
/
(
di Tilamuta
Y
//
/WAN BOKINGS
stus 2001
'11 KABUPATEN BOALEMO
~
./
/
//'
//.
Dt.r;;~JAH PEMBINA
I
NIP. 560 007 230
LEMBARAN DAERAH KAI3UPATEN BOALEMO
TAHUN 2001 NOMOR: 69 SERI B
