KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI IRIAN JAYA NOMOR 121 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN PRODUKSI ALAM DI WILAYAH PROPINSI IRIAN JAYA GUBERNUR PROPINSI IRIAN JAYA, Menimbang
:
a. bahwa kondisi Wilayah Propinsi Irian Jaya yang merupakan satu kesatuan wilayah maupun adanya ketergantungan antara daerah hilir dan hulu, ketergantungan antara Kabupaten/Kota satu dengan lainnya serta keberadaan fungsi kawasan hutan yang meliputi beberapa/lintas Kabupaten/Kota, diperlukan adanya pengaturan pemanfaatan hutan produksi alam oleh Gubernur; b. bahwa dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/ 2000 tanggal 6 Nopember 2000, belum diatur koordinasi antara Propinsi dan Kabupaten dalam proses pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Kawasan hutan produksi alam; c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) ; 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72); 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
tentang Kehutanan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 70);
7. Peraturan ....../2
-27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perijinan dalam Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perijinan dalam Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam; 11. Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Irian Jaya; Memperhatikan
:
Surat Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor 522/1970/SET tanggal 12 Juli 2001 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Bidang Kehutanan.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI IRIAN JAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN PRODUKSI ALAM DI WILAYAH IRIAN JAYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Propinsi Irian Jaya; b. Gubernur ialah Gubernur Propinsi Irian Jaya; c. Bupati ialah Bupati Kabupaten yang bersangkutan; d. Walikota ialah Walikota yang bersangkutan; e. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Irian Jaya;
f. BAPEDALDA ............/3
-3-
f. BAPEDALDA Propinsi adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Irian Jaya; g. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHHK adalah Ijin untuk memanfaatkan hutan yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan di dalam kawasan hutan produksi alam, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; h. Hutan Produksi Alam adalah kawasan hutan alam yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan eksport; i. Usaha Kecil dan Menengah adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 3. Milik Warga Negara Indonesia; 4. Berdiri sendiri; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; 5. Berbentuk badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. j. Koperasi masyarakat setempat adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dari masyarakat setempat yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan; k. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh Ijin usaha di bidang kehutanan; l. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh ijin usaha di bidang kehutanan; m. BUMS adalah perusahaan swasta nasional yang berbentuk perseroan terbatas yang memperoleh ijin usaha di bidang kehutanan;
n. Masyarakat ....../4
-4-
n. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok masyarakat warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terikat dengan hutan (profesi), kesejahteraan, keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya; o. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa kayu yang berasal dari hutan produksi alam; p. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
BAB II TATA CARA PERMOHONAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUHPPK) Pasal 2 (1) Pemohon yang dapat mengajukan adalah : a. Pengusaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). b. Koperasi yang beranggotakan masyarakat setempat atau badan hukum koperasi yang bergerak di bidang pengusahaan hutan. (2) Areal hutan yang dapat dimohon adalah kawasan hutan produksi tetap (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat dikonvensi (HPK) serta tidak dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan hak-hak lain. (3) Luas areal yang dapat diberikan maksimal 100.000 Ha untuk setiap IUPHHK. (4) Setiap perusahaan dapat memiliki maksimal 2 (dua) IUPHHK.
Pasal 3 (1) Permohonan IUPHHK diajukan oleh pemohon kepada Gubernur dengan tembusan kepada : a. b. c. d.
Menteri Kehutanan; Bupati/Walikota yang bersangkutan; Kepala Dinas Kehutanan Propinsi; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(2) Syarat ....../5
-5-
(2) Syarat-syarat pemohon IUHPPK : a. Peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 250.000. b. Rekomendasi Bupati/Walikota yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. c. Rekomendasi dari masyarakat adat pemilik hak ulayat yang disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan setempat. d. Usulan Proyek (Project Proposal) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. e. Akte Pendirian perusahaan/koperasi dan perubahan-perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. f. Neraca Keuangan perusahaan/koperasi selama 3 (tiga) tahun, kecuali yang baru dibentuk. g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). h. Surat Pernyataan tidak akan menjual IUPHHK kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur. (3) Permohonan IUPHHK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan untuk penilaian dan pertimbangan teknis oleh Kepala Dinas kepada Gubernur. (4) Permohonan yang kurang lengkap atau tidak memenuhi persyaratan diterbitkan surat penolakannya oleh Gubernur.
Pasal 4 Dalam hal Gubernur menyetujui permohonan IUPHHK, Kepala Dinas Kehutanan menerbitkan surat perintah kepada pemohon untuk : (1)
Melaksanakan survei potensi areal dimaksud dengan bimbingan Kepala Dinas Kehutanan serta menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan bimbingan Komisi Amdal Daerah di bawah koordinasi Kepala BAPEDALDA.
(2)
Melaporkan hasil survei potensi dan AMDAL yang telah dibuat oleh pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala Dinas Kehutanan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat perintah. Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan survei potensi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk penyusunan AMDAL ditetapkan oleh Komisi AMDAL Daerah.
Pasal 6 ......./6
-6-
Pasal 6 Hasil survei potensi serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dilaporkan oleh Kepala Dinas Kehutanan kepada Gubernur. Pasal 7 Dalam hal hasil survei potensi dan atau AMDAL tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diterbitkan surat penolakan oleh Gubernur. Pasal 8 (1) Dalam hal Gubernur menyetujui hasil survei potensi dan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Kehutanan menerbitkan : a. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK. b. Peta dan luas areal kerja (Working Area) IUPHHK dan Bahan Penetapan Target Tebangan (BPTT). (2) Iuran IUPHHK harus dilunasi oleh pemohon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkan SPP Iuran IUPHHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9 (1) Setelah pemohon melunasi Iuran IUPHHK dan persyaratan lainnya, Kepala Dinas Kehutanan menyiapkan konsep keputusan Pemberian IUPHHK dan peta areal kerja. (2) Untuk areal IUPHHK yang lokasinya terletak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, Gubernur menyerahkan berkas sebagaimana ayat (1) kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang IUPHHK. (3) Untuk areal IUPHHK yang lokasinya terletak dalam lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka keputusan IUPHHK diterbitkan oleh Gubernur. Pasal 10 Apabila pemohon IUPHHK tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak melunasi iuran IUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka proses pemberian IUPHHK yang dimaksud tidak dilanjutkan dan batal demi hukum, tanpa adanya hak tuntutan ganti rugi dari pemohon IUPHHK.
BAB III ......./7
-7BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 (1) Kepala Dinas Kehutanan melakukan perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan IUPHHK di Wilayah Propinsi Irian Jaya. (2) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota melakukan bimbingan pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan IUPHHK di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (3) Petunjuk teknis tentang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan IUPHHK akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua proses pemberian IUPHHK di Propinsi Irian Jaya wajib mematuhi keputusan ini. Pasal 13 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Irian Jaya. Ditetapkan di JAYAPURA pada tanggal 30 NOPEMBER 2001 GUBERNUR PROPINSI IRIAN JAYA CAP/TTD Drs. J.P. SOLOSSA, M.Si Diundangkan di Jayapura pada tanggal 13 Desember 2001 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA, CAP/TTD D. ASMURUF LEMBARAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA TAHUN 2001 NOMOR 47 Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli AN. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA KEPALA BIRO HUKUM
W. TURNIP, SH
-8-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI di Jakarta; Menteri Kehutanan RI di Jakarta; Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta; Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta; Ketua DPRD Propinsi Irian Jaya di Jayapura; Wakil Gubernur Propinsi Irian Jaya di Jayapura; Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Irian Jaya di Jayapura; Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) Propinsi Irian Jaya di Jayapura; 9. Kepala BAPEDALDA Propinsi Irian Jaya di Jayapura; 10. Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) Kabupaten se Irian Jaya; 11. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota se Irian Jaya; 12. Bupati/Walikota se Irian Jaya.
